BAB I PENDAHULUAN. berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Manusia sebagai pribadi akan memiliki arti serta dapat mengembangkan

hidupnya sendiri apabila ia ada bersama-sama dengan manusia lainnya sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk yang sosial, tentu seseorang itu tidak dapat melepaskan dirinya dalam pergaulan kemasyarakatan tersebut.2 Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.3 Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajiban secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan masyarakat pula.

2

Chainur Arrasjid, Sepintas Lintas Tentang Politik Kriminil,(Medan : Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1999), hlm 28. 3 Dikdik M. Arief Mansur dan Eliatris Gultom, Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm 157.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Manusia dilahirkan kemuka bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau lazim disebut dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia diberikan kepada setiap individu didunia tanpa pandang bulu dan tanpa memandang adanya perbedaan diantara manusia itu. Hak ini tidak akan pernah lepas dan akan tetap melekat pada diri pribadi manusia itu sendiri. Demikian pentingnya hak asasi itu bagi manusia sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dilindungi, diantaranya melalui produk perundangundangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya atau oleh pemerintah. Atas dasar pemikiran bahwa Hak Asasi Manusia merupakan pemberian ataupun anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak seorangpun atau lembaga apapun yang dapat mencabut atau mengurangi hak asasi seseorang kecuali ada alasan

yang

dapat

dibenarkan

misalnya

undang-undang

mengatur

atau

memerintahkan. Demikian juga masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Meskipun sudah diatur dalam ketentuan undang-undang, selalu saja dari berbagai media ada dibahas ketidakadilan yang muncul dalam proses penegakan hukum khususnya hukum pidana. Dalam Hukum Pidana ini sendiri dikenal dengan adanya asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas fair trial atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas


equality before the law yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membela dirinya dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban dari suatu kejahatan.4 Pelayanan keadilan terhadap para pencari keadilan di peradilan pidana, khususnya pihak korban tindak pidana hingga saat ini belum memuaskan5. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang- Undang kepada pelaku kejahatan. Selain itu, hukum pidana yang sekarang berlaku, seperti mengasumsikan bahwa pihak korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan dipidananya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dalam hal ini telah merasakan juga penderitaan sebagaimana yang dialami/diderita oleh korban. Asumsi ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan moril, akan tetapi jika dihubungkan dengan keadaan korban yang menderita luka fisik, terutama bagi korban yang tidak mampu secara finansial, maka dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban.6 Sejak

diundangkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedudukan terhadap pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. 4

M. Sofyan Lubis, Prinsip“Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm 105. 5 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hlm 216. 6

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105 &Itemid Perlindungan Hukum Atas Korban dalam Pelanggaran HAM, diakses tanggal 28 Februari 2012, pukul 18.00 WIB.


Ironisnya, dengan banyaknya materi KUHAP yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan terkesan menjadi tidak memadai bahkan terabaikan. Padahal sejatinya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dan pelaku kejahatan adalah seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan sebagaimana asas setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.7 Kurangnya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan atau korban mendorong lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga seorang saksi dan korban mendapat keyakinan akan perlindungan yang diberikan kepada ia ketika ia diperhadapkan didepan persidangan. Seorang korban diberikan jaminan ketika ia memberi kesaksiannya didepan persidangan baik ia sebagai korban dalam suatu peristiwa pidana maupun yang sudah berstatus tersangka akan tetapi ia didudukkan sebagai saksi dalam kasus yang sama tapi berkas terpisah. Perlindungan hukum kepada korban sebelum UU Nomor 13 Tahun 2006 ini 7

Ibid.


sudah ada diberikan pada undang-undang nasional yang sudah lahir sebelumnya seperti contoh UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan korban dalam undang-undang ini bisa kita lihat dari ketentuan pasal 32 ayat (2). Disebutkan bahwa “dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan diketahuinya identitas pelapor”.8 Perlindungan yang diberikan dalam beberapa undang-undang sebelum UU Nomor 13 Tahun 2006 sudah cukup melegakan pihak korban karena atas diri mereka sudah diberikan perlindungan. Dan UU Nomor 13 tahun 2006 lahir semakin mempertegas perlindungan tersebut dengan adanya lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada korban dan atau saksi yang dinamakan dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Namun dengan lahirnya Undang-Undang ini dalam penyelesaian perkara pidana masih banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immaterial. Contoh korban kekerasan seksual. Korban kejahatan seksual belum sepenuhnya mendapat perlindungan dari kemungkinan publikasi identitas dan hak-hak privasi lainnya. Masih banyak media yang mencantumkan identitas dan foto korban kejahatan seksual khususnya perempuan. Akibatnya, privasi para korban tak terlindungi meskipun ada payung hukum perlindungan bagi mereka. Hal ini

8

Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 92


terungkap dalam diskusi Etika Perlindungan Privasi dalam Peliputan Kejahatan Seksual” di kantor Komnas Perempuan, pada 1 November 2011. Diskusi ini digelar seiring maraknya kasus kejahatan seksual belakangan, termasuk pemerkosaan di dalam angkutan umum. Penderitaan korban kejahatan seksual acapkali bertambah karena peran media yang mengungkap secara jelas identitas korban. Bahkan ada media yang memuat foto korban dengan hanya menghitamkan bagian mata. Aliansi Jurnalis Indonesia melihat tanggung jawab besar media dalam upaya perlindungan kejahatan seksual. Jurnalis yang menulis kasus kejahatan seksual juga perlu menyadari publikasi harus diarahkan untuk mengurangi jumlah kasus atau memberikan pencegahan tindakan kejahatan seksual. Jika identitas korban kejahatan seksual diungkap, trauma korban berpotensi semakin besar karena masyarakat mengetahui masalah yang dihadapi korban.9 Hal ini bisa mengakibatkan psikis dari korban terganggu. Dan terhadap pelaku kejahatan juga kecenderungan hak-hak pelaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang sangat jauh dari yang diharapkan. Banyak terjadi pelanggaran- pelanggaran hukum atas diri si pelaku ketika ia diperhadapkan pada serentetan prosedur hukum sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pelanggaran atas hak-hak dari si pelaku kejahatan ini sendiri dapat kita temukan pada tingkat penyidikan oleh Polisi, ditingkat Kejaksaan dan juga tingkat Pengadilan. Contoh dalam kasus Prita Mulyasari vs RS. Omni Tangerang terkait dengan tulisan yang dibuat oleh Prita atas kekecewaannya terhadap pelayanan

9

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0d1de04a6f9/privasi-korban-kejahatanseksual-belum-terlindung, diakses pada tanggal 6 Maret 2012, pukul 12.45 WIB


kesehatan oleh RS. Omni. Dalam kasus ini dakwaan yang dibuat oleh jaksa tidak sesuai dengan BAP dari penyidik. Jaksa meminta penyidik menambahkan pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke dalam berkas. Pada pasal 27 UU ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat (3) sendiri berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dan pasal 45 sendiri mengatur tentang ketentuan pidananya. Berbekal permintaan jaksa itu, penyidik akhirnya menambahkan jerat tambahan yang diminta. Menurut Jaksa Agung, dari hasil eksaminasi terlihat kinerja jaksa yang menangani kasus Prita tidak profesional. Permintaan jerat tambahan jaksa hanya dicantumkan di atas sampul berkas. Mestinya, jerat tambahan itu dimuat dalam berita acara resmi.10 Namun hal inilah yang membuat majelis hakim memutus bebas Prita walaupun masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Realita pemberlakuan hukum yang seperti ini menimbulkan gesekan-gesekan yang tentu saja akan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi berlangsungnya kehidupan bernegara. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis terinspirasi untuk mengangkat masalah ini dalam tulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN

10

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22212/jaksa-agung-jaksa-kasus-prita-tidakprofesional-, diakses pada tanggal 6 Maret 2012 pukul 12.10 WIB.


PELAKU KEJAHATAN DIDASARKAN ATAS ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW” B.

Permasalahan Banyaknya perbedaan-perbedaan perlindungan yang diberikan baik kepada

korban maupun kepada pelaku kejahatan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Maka untuk lebih dapat dipahami bagaimana sebenarnya perlindungan korban kejahatan dan pelaku kejahatan itu dalam perundang-undangan penulis menarik permasalahan sebagai berikut; 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menurut UU No 13 Tahun 2006 ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan menurut KUHAP? 3. Bagaimana perbandingan perlindunganhukum terhadap korban dan pelaku kejahatan didasarkan pada asas equality before the law? C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 13 tahun 2006. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan menurut KUHAP. 3. Untuk mengetahui perbandingan perlindungan korban dan pelaku kejahatan didasarkan atas asas equality before the law. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis


Adapun manfaat dari karya tulis ini adalah untuk memperkaya literaturliteratur yang ada sebelumnya, khususnya mengenai perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan pada lapangan hukum. Karya tulisan ini diharapkan menjadi acuan untuk penelitian yang lebih mendalam lagi. 2. Manfaat Praktis Dengan karya tulisan ini diharapkan pelaksanaan daripada perlindungan korban dan pelaku kejahatan dilapangan hukum pidana dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. D.

Keaslian Penulisan Adapun karya tulis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN

PERLINDUNGAN

HUKUM

TERHADAP

KORBAN

DAN

PELAKU

KEJAHATAN DIDASARKAN ATAS ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW” dibuat dengan sebenarnya oleh penulis dengan dibantu oleh buku-buku dari kepustakaan yang ada. Keaslian Penulisan ini juga bisa dibuktikan dengan adanya surat Keterangan Lulus Perpustakaaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tertanggal 29 September 2011. Dan apabila ternyata dikemudian hari ada masalah berkenaan dengan karya tulis ini maka penulis akan bersedia mempertanggungjawabkannya. E.

Tinjauan Pustaka

Pengertian-pengertian: 1. Perlindungan hukum Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah sesuatu supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian


suatu perbuatan maksudnya melindungi; memberi pertolongan.11 Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk kata tunggal. Kata jamaknya adalah Alkas yang selanjutnya diambil alih kedalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Istilah hukum ini sendiri ada bermacam-macam. Recht yang berasal dari kata Rechtum yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Kata ius ini berasal dari kata Iubre yang artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur atau memerintah itu mengandung dan berpangkal pada kewibawaan. Bellefroid mengatakan bahwa hukum yang berlaku dimasyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat. Itu didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht memberikan rumusan bahwa hukuman itu adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya Prof. Mr. Paul Scholten dalam bukunya Algemene Deel, 1934 hal 16, hukum itu adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, jadi hukum itu adalah suatu Pemerintah. Van Vollehoven dalam bukunya het adapt recht Van Nederland Indie, hukum itu adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa hentinya dengan gejala-gejala yang lainnya.

11

Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka , Jakarta: 1961), hlm

794.


Sebagai kesimpulan dari rumusan sarjana

tentang hukum, hukum adalah

himpunan dari semua peraturan-peraturan yang hidup bersifat memaksa, beriskan petunjuk baik, merupakan perintah dan larangan-larangan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud mengatur tata tertib dalam pergaulan atau kehidupan masyarakat. Peraturan-peraturan yang hidup maksudnya meliputi peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang terdapat dalam kebiasaan dan adat istiadat. Peraturan yang bersifat memaksa berarti melanggar perintah dan larangan berakibat akan mendapat sanksi/reaksi dari organ pemerintah seperti juru sita, jaksa, polisi dan sebagainya juga dari masyarakat. Jadi pengertian dari perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraaan hidup sesuai dengan hak-hak-hak asasi yang ada. 2. Pengertian korban (Victims) dan Perlindungan terhadap korban tindak pidana menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi biasa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.12 Berbagai pengertian korban banyak ditemukan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas tentang korban kejahatan, sebagaian diantaranya adalah sebagai berikut: a. Arief Gosita 12

Dikdik M Arief Mansur dan Eliatris Gultom, op.cit, hlm 45.


Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.13 b. Muladi Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan c. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga14 Menurut Undang-Undang ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga.15 d. UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Menurut Undang-Undang ini yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai

13

Arif Gosita, op.cit, hlm 90. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 15 Ibid. 14


akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.16 e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Menurut Undang-Undang ini Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari anacaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.17 f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.18 Pengertian Korban menurut UU nomor 13 Tahun 2006 ini sama dengan pengertian korban menurut UU nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan korban. Dan menurut kamus Crime Dictionary korban atau Victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda

16

UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat. 18 UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 17


atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.19 Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri sendiri/ kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah viktimasi. Mengenai kerugian korban, Separovic mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. 3. Pengertian pelaku tindak pidana Pengertian pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) yaitu dipidana sebagai tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat “dipidana sebagai pelaku” itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu : a.

Pendapat yang luas (ekstentif) 19

Bambang Waluyo, op.cit, hlm 9.


Pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) adalah setiap setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (dader). Penganutnya adalah M.v. T, Pompe, Hazewinkel suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno. b. Pendapat yang sempit ( resktriktif) Pendapat ini memandang (dader) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yangmelakukan perbuatan) pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoonlijk) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (dader), melainkan hanya disamakan saja (ask dader). Penganutnya adalah H.R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers. Mereka yang melakukan tindak pidana (zij die het feit plegeen) terhadap perkataan ini terdapat beberapa pendapat : 1) Simons, mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan (zij die het feit plegeen) ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (alleendaderschaft) 2) Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan zij die het feit plegeen ialah apabila beberapaorang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.


Sarjana lain menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya perumusan zij die het feitplgeen itu dalam pasal 55 KUHP adalah overbody atau berkelebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu tidak dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu: 1)

Dalam delik formal, pelakunya ialah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

2)

Dalam delik materil, pelakunya ialah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

4. Pengertian kejahatan Pengertian kejahatan (crime) sangatlah beragam, tidak ada defenisi baku yang didalamnya mencakup semua aspek kejahatan secra komprehensif. Ada yang memberikan

pengertian

kejahatan

dari

aspek

yuridis,

sosiologis,

maupun

kriminologis. Berbicara tentang kejahatan kita harus lebih dulu melihat dari sudut mana pengertian kejahatan itu ditinjau. Secara umum pada dasarnya kejahatan ini diberikan pada suatu jenis atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai


perbuatan jahat.20 Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan dikarenakan perspektif orang dalam memandang kejahatan sangatlah beragam, disamping tentunya perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan.21 Kejahatan dalam bahasa Belanda “misdaad” yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan dan atau perbuatan kejahatan. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.22 Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan secara luas juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis atau hukum positif.23 Van Bammelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan dalam hal ini adalah semua 20

Chainur Arrasjid, op.cit, hlm 39. Dikdik M Arief Mansur dan Eliatris Gultom, op.cit, hlm 55. 22 Abdul wahid, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum (Bandung : Refika Aditama, 2004), hlm. 52. 23 Tb. Irman, Anatomi Kejahatan Perbankan (Bandung : MQS Publishing, 2006), hlm 5. 21


bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Kalau melihat secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.24 Walaupun masyarakat mempunyai berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini mungkin oleh karena adanya sistem keadaan dalam masyarakat yang berbeda dan pluralistik. Pengertian kejahatan secara sosiologis ini juga menurut W.A.Bonger adalah suatu kelakuan yang asosial dan yang amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah.25 Dari segi hukum, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang tersebut maka akan dihukum. Dipandang dari segi kejiwaan (psikologis), setiap perbuatan manusia adalah dicerminkan oleh kejiwaan dari manusia yang bersangkutan, yang dalam tindakannya sampai dimana manusia tersebut dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan jahat (kejahatan) yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut tertentu yang oleh karena itu pula perbuatan itu dapat dikatakan adalah titik normal (abnormal). Masalah kejahatan harus kita lihat dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi mereka yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain adalah26 :

24 25

Ibid, hlm. 53.

http://ichwanmuis.com/?p=178, Defenisi Kejahatan, diakses tanggal 1 Maret 2012,

pukul 13.00 WIB. 26 Arif Gosita, op.cit, hlm. 139.


a. Pihak-pihak pelaku kejahatan, korban kejahatan; b. Pembuat Undang-Undang Pidana yang merumuskan, menentukan macam perbuatan apa saja yang merupakan suatu kejahatan; c. Kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan; d. Kejaksaan yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan terjadinya kejahatan (antara lain dengan memamfaatkan pihak korban sebagai saksi); e. Kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya suatu kejahatan; f. Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan; g. Pengamat atau penyaksi yang mengamati dan menyaksikan terjadinya kejahatan, yang pada hakekatnya juga mempunyai peranan dalm terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan

karena tindakan penyaksi bersifat

mencegah atau membiarkan kelangsungan kejahatan tersebut. Pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan “cap” yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah “apakah masyarakat secara umum akan menderita kerugian secara ekonomis serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan sehingga dimasyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai masyarakat. Karena ukuran pertama dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah norma-norma yang hidup dan dianut dalam masyarakat setempat, tentunya sukar untuk menggolongkan jenis-jenis perbuatan yang dapat disebut dengan kejahatan. Kesukaran ini muncul sebagai dampak dari


adanya keberagaman suku dan budaya. Bagi suatu daerah suatu perbuatan mungkin merupakan suatu kejahatan, tetapi didaerah lain perbuatan tersebut bisa saja bukan merupakan suatu kejahatan. Namun kita tidak boleh digiring kearah pendikotomian antara budaya dan masyarakat. Kejahatan tetaplah kejahatan, tidak boleh dilegalkan dengan mengatasnamakan adat dan budaya karena kejahatan tetap saja merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 5. Pengertian Asas Equality Before The Law Asas ini menentang keberpihakan didepan hukum. Untuk itulah maka dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang didepan hukum.27 Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat) sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum (gelijkheid van iedeer voor de wet). Dengan demikian elemen yang melekat mengandung makna perlindungan yang sama didepan hukum (equal protection on the law) dan mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum (equal justice under the law). Tegasnya hukum acara pidana tidak mengenal adanya perlakuan yang berbeda terhadap orang yang terkait dengan peradilan baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum KUHAP dan karena itu pulalah untuk menjaga kewibawaan pengadilan, maka segala intervensi terhadap pengadilan dilarang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. F.

Metode Penulisan

1. Jenis penulisan

27

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, Kriminologi (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 6.


Penulisan dalam skripsi ini merupakan penulisan hukum normative (yuridis normative) dimana penulisan yang dilakukan dan ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pelaku kejahatan serta berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan didalam skripsi ini. 2. Jenis dan sumber data Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari: a) Bahan hukum primer Yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihakpihak yang berwenang, yakni berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain, b) Bahan hukum sekunder Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau merupakan hasil kajian dari berbagai media seperti Koran, majalah, artikel-artikel yang dimuat diberbagai website internet. c) Bahan hukum tersier Yaitu semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia. 3. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data didalam memecahkan permasalahan skripsi dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan


dilaksanakan dengan cara menelaah buku-buku karangan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan pada skripsi ini. Selain itu studi juga diarahkan terhadap artikel-artikel ilmiah yang dimuat dikoran maupun di majalah baik itu yang dimuat di berbagai media massa maupun dibuat di website internet. 4. Analisis Data Dalam penulisan skripsi ini, segala data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab segala permasalahan didalam skripsi ini, yang kemudian analisis deskriptif tersebut akan membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar. G.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut

dengan BAB, dimana masing-masing BAB diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang berkaitan satu dengan yang lain. Secara sistematis penulisan ini menempatkan materi pembahasan secara keseluruhannya kedalam 4 bab yang terperinci sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan menurut UU Nomor 13 Tahun 2006


Dalam bab ini akan dibahas apa yang menjadi pengertian korban kejahatan, hak-hak korban, jenis-jenis korban, perlindungan saksi dan korban dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006, dan perlindungan hukum terhadap korban menurut ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006. BAB III

Perlindungan Hukum Pelaku Kejahatan Menurut KUHAP Dalam Bab ini akan dibahas pengertian pelaku kejahatan, perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan mulai dari berstatus tersangka, sampai dengan berstatus narapidana menurut ketentuan KUHAP

BAB IV Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law Dalam bab ini akan dibahas hubungan korban dengan pelaku kejahatan, perbandingan perlindungan korban dan pelaku kejahatan dan beberapa bentuk pelanggaran perlindungan atas diri korban dan pelaku kejahatan dilapangan. BAB V

Kesimpulan dan Saran Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran dari apa yang sudah dibahas sebelumnya.


BAB I PENDAHULUAN. berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk

Recommend Documents