BAB II LANDASAN TEORI
II.1
Pengertian Perbankan Kasmir (2007: 23), menjelaskan pengertian perbankan adalah lembaga
keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
II.1.1 Fungsi Bank Menurut Triandaru dan Budisantoso dalam buku yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2008:9), fungsi utama bank ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, tetapi secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai : 1. Agent of trust Dasar utama kegiatan perbankan ialah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat harus percaya
9
bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank dan uang masyarakat akan dikelola dengan baik. Pihak bank juga percaya pada debitor, bahwa debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik dan mempunyai kemampuan untuk membayar padasaat jatuh tempo. 2. Agent of development Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan karena selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan
bagi
lancarnya
perekonomian
di
sektor
rill
sehingga
memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi.
Kelancaran
kegiatan-kegiatan
tersebut
adalah
kegiatan
pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 3. Agent of service Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.
II.2
Sejarah Bank Syariah Di Indonesia Bank syariah pertama di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di
Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia,masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka pihak regulator termasuk Bank Indonesia melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter, dikarenakan tidak adanya negative
10
spread. Regulator berpendapat bahwa BMI sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia saat itu, tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti, Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandir, bank syariah kedua di Indonesia. Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Contoh unit usaha syaria antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah,BII Syariah dan Bank Danamon Syariah.
II.2.1 Pengertian Bank Syariah Menurut Triandaru, Budisantoso (2008:153), Bank syariah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli atau bagi hasil. Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan
11
unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). II.2.2 Prinsip Bank Syariah Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk mentimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang bedasarkan prinsip syariah adalah sebagi berikut : 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) 3. Prinsip jual beli barang denga memperoleh keuntungan (murabahah) 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 5. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dan oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). II.2.3 Akad Bank Syariah 1. Al- wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikain kapan saja bila si penitip menghendaki.
12
2. Al-musyarakah Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 3. Al- mudharabah Pengertian AI-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab. 4. Bai'al Murabahah Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. 5. Bai’ Al istishna Bai' Al istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.
13
6. Al-Ijarah Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease. 7. Ar-rahn Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. II.2.4 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah No. 1
Bank Syariah Investasi hanya untuk proyek dan produk halal serta menguntungkan.
No. 1
2
Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah islam Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah-oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra
2
3 4
5
6
7
Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah(DPS) Penyelesaian sengketa, diupayakan, diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama
3 4
5
6
7
Bank Konvensional Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga Perjanjian menggunakan hukum positif. Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan
Hubungan anatara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur. Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.
Sumber : Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (2006)
14
II.3
Mudharabah Mudharabah adalah bentuk kontrak antara 2 pihak dimana satu pihak
berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntung. Mudharabah dalam PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana. II.3.1 Jenis-Jenis Mudharabah 1. Mudharabah Muthlaqah Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Mudharabah Mutlaqah dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah
diterjemahkan
menjadi
“Investasi
Tidak
Terikat”
untuk
penghimpunan dana dan “Pembiayaan Mudharabah” untuk penyaluran dana. Karena banyak menimbulkan salah pengertian “Investasi Tidak Terikat” yang berada pada posisi pasiva maka dalam PSAK Syariah yang baru istilah tersebut disempurnakan menjadi “Investasi Mudharabah”. Dalam PSAK 105 Mudharabah mutlaqah adalah Mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
15
2. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Muqayyadah adalah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dana kepada mudharib, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang: a. Tempat dan cara berinvestasi b. Jenis investasi c. Objek investasi d. Jangka waktu Mudharabah Muqayyadah dalam PSAK 59 maupun PSAK 105 diterjemahkan
sebagai
“Investasi
Terikat”,
apabila
pemilik
dana
(shahibulmaal) memberikan syarat-syarat tertentu kepada mudharib dalam pengelolaan dana. Dalam Mudharabah Muqayyadah pemilik modal mengikat pelaksanaan untuk berdagang dinegeri tertentu atau tempat tertentu atau waktu tertentu. Atau pemodal menekankan pada pelaksanaan untuk tidak membeli atau menjual kepada orang tertentu. Dalam PSAK 105 Mudharabah Muqayyadah adalah Mudharabah dimana pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola dana, anatara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. a. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet Merupakan akad Mudharabah Muqayyadah yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal.
16
Misalnya, nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito Mudharabah
Muqayyadah
on
Balance
Sheet
sebesar
Rp
1.000.000.000,- untuk proyek pembangunan jalan tol, dalam waktu 10 tahun. Maka batasan yang diberikan oleh nasabah yaitu terkait dengan proyek usaha dan jangka waktunya. Bank syariah akan melakukan investasi atas dana Rp 1.000.000.000,- khusus untuk melakukan investasi proyek jalan tol dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Bagi hasil yang akan diperoleh shahibul maal, berasal dari pendapatan yang diperoleh mudharib. Bagi hasil ini harus dipisahkan dari bagi hasil atas transaksi Mudharabah Muthlaqah. b. Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Merupakan akad Mudharabah Muqayyadah yang mana pihak shahibul maal memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak-pihak pelaksana pekerjaan. Contoh : pak Budi menanam dana di Bank XYZ dalam bentuk deposito
mudharabah sebesar Rp 500.000.000 dengan akad
mudharabah muqayyadah untuk disalurkan dalam pembiayaan perkebunan. Dari pembiayaan tersebut pendapatan yang dihasilakan adalah sebesar Rp 2.500.000. maka berapakah pendapatan pak Budi dari dana yang ditanamkan pada bank tersebut? Nisbah bagi hasil untuk nasabah adalah 35:65 dan bobotnya adalah 0.85
17
Jawab: Dana nasabah
: Rp 500.000.000
Dana yang dapat disalurkan : Rp 0.85 x 500.000.000 Rp 425.000.000 Dana bank
:0
Pendapatan dari pembiayaan : Rp 2.500.000 Maka: Pendapatan tiap 1000 dana nasabah : Rasio dana terpakai x keuntungan x
x 1000
Pendapatan yang akan diterima oleh nasabah :
Jadi pendapatan yang akan diterima oleh Pak Budi adalah sebesar Rp 787.500
II.3.2 Tabungan Mudharabah Merupakan
produk
penghimpunan
dana
oleh
bank
syariah
yang
menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar nisbah yang telah diperjanjikan padasaat pembukuan rekening tabungan mudharabah. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Tabungan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 1.
Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah
18
Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah
Dalam meperhitungkan bagi hasil tabungan Mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : •
Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah - Pembulatan keatas untuk nasabah - Pembulatan kebawah untuk bank
•
Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode end of
month, yaitu:
- Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara prporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan tabungan.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
19
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah yang dapat dialifiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah. II.3.2.1 Perbandingan Tabungan Wadi’ah dan Mudharabah NO 1 2 3 4
Sifat Dana Penarikan Insentif Pengembalian Modal
Tabungan Mudharabah Investasi Hanya dapat dilakukan pada periode/ waktu tertentu Bagi hasil Tidak dijamin dikembalikan 100%
Tabungan Wadi’ah Titipan Dapat dilakukan setiap saat Bonus (jika ada) Dijamin dikembalikan 100%
Sumber: Akad & Produk Bank Syariah (2008)
II.3.3 Deposito Mudharabah Deposito Mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. II.3.3.1 Kewenangan yang Diberikan Oleh Pihak Pemilik Dana 1. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investement Account, URIA) Deposito
Mudharabah
Mutlaqah
(URIA),
pemilik
dana
tidak
memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam
20
mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), basis perhiungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Rumus perhitungan bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) adalah
Pencairan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah akan memberikan denda (penalty) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA). Contoh perhitungan bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan sistem bulanan adalah •
Jangka waktu : 3 bulan (02-01-2004 s.d 02-04-2004)
•
Nominal deposito Mudharabah Mutlaqah : Rp 100..000.000
•
Deposito mudharabah Mutlaqah dicairkan Tanggal : 10-03-2004
•
Tingkat bagi hasil tutup buku terakhir pada bilyet Deposito Mudharabah Mutlaqah (Feb 2004) : 1% (1 tahun 12%)
•
Deposito Mudharabah Mutlaqah : 10-03-2001
21
Perhitungan bagi hasil denda (penalty) dan jumlah nominal yang dibayarkan kepada deposan adalah sebagai berikut : Hari bagi hasil Bagi hasil bulan maret
perhitungan Bagi hasil: Rp 100.000.000 x 1% x 9/31 = Rp 290.323
Bagi hasil tanggal 01/03/2004 sampai 10/03/2004
Keterangan
Pajak : 20% x Rp 290.323 = Rp 58.065
Dibayarkan
Bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan : Rp 290.323 + Rp 58.065 = Rp 232.258 3% x Rp 100.000.000 = Rp 3.000.000
Penalty 3% dari nominal bilyet Yang diterima nasabah pada saat pencairan tanggal 10/03/2004
Rp 100.000.000 – Rp 3.000.000 = Rp 97.000.000
Dibebankan nasabah Dibayarkan sejumlah bilyet setelah dikurangi penalty
2. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investement Account, RIA) Deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya,
yang
berkaitan
dengan
tempat,
cara,
maupun
objek
investasinya. Menggunakan dana deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA), terdapat 2 metode, yakni : 1. Cluster Pool Of Fund Merupakan penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi laion yang disepakati. Dalam memperhitung bagi hasil cluster pool of fund, bank syariah bisa menggunakan rumus sebagai berikut :
22
2. Specific Product Merupakan
penggunaan
dana
untuk
suatu
proyek
tertentu.
Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional. Dalam melakukan perhitungan bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukuan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau number of days. Jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/ angka pembagi. Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan sebagai berikut :
Dalam hal pencairan deposito mudharabah muqayyadah (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut : 1. Khusus untuk cluster, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakti dalam akad. 2. Khusus untuk specific project, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila
23
memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (penalty) sesuai kesepakatan. II.4
Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil 1. Investment Rate Merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro Wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likiuditas bank. Misalnya, Giro wajib umum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. 2. Total Dana Investasi Total dana invenstasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari
investasi mudharabah dapat dihitung dengan
menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. 3. Jenis Dana
24
Investasi mudharabah dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu ; tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antarbank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. 4. Nisbah Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Kaarakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain : • Persentase nisbah antarbank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah. • Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yg dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda. • Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya,nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjanka dengan jangka waktu tiga bulan seterusnya. 5. Metode perhitungan bagi hasil 5.1 Bagi Hasil Dengan Menggunakan Revenue Sharing Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue saharing adalah pehitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atau usaha sebelum dikurangi dengan
25
biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan Nisbah yang telah ditetapkan aalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudharib dan nasabah shahibul maal, bila bank syariah memperoleh pendaptan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,5.2 Bagi hasil dengan menggunakan profit/ loss sharing Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Dalam contoh tersebut, misalnya nisbah yang disepakti adalah 40% untuk bank syariah dan 60% untuk nasabah, informasi keuangan nasabah antara lain ; pendapatan Rp 1.000.000.000, harga pokok penjualan Rp 700.000.000, biaya pemasaran Rp 50.000.000, biaya administrasi dan umum Rp 100.000.000, dan biaya lain-lain Rp 50.000.000. Dari informasi diatas, maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah dapat dihitung sebagai berikut: Pendapatan
Rp 1.000.000.000
Harga pokok penjualan
Rp
700.000.000
26
Laba kotor
Rp
300.000.000
Biaya administrasi dan umum
Rp
100.000.000
Biaya pemasaran
Rp
50.000.000
Biaya lain-lain
Rp
50.000.000
Laba usaha sebelum pajak
Rp 100.000.000
Bagi hasil yang harus diberikan kepada nasabah kepada bank syariah adalah sebesar 40% x Rp 100.000.000 = Rp 40.000.000 6. Kebijakan akuntansi Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan memenuhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan mempengaruhi laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode profit/loss sharing, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan revenue sharing, maka penyusutan tidak memengaruhi bagi hasil. II.4.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang
berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Atau bisa diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memiliki pinjaman. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.
27
Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil No 1
Sistem Bunga Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
2
3
Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
4 5
Sistem Bagi Hasil Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh Tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Sumber : Perbankan Syariah (2011)
II.5
Akuntansi Mudharabah – PSAK 105 Pengakuan,
pengukuran,
penyajian
dan
pengungkapan
transaksi
mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang akuntansi Mudharabah Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah yang berisikan antara lain sebagai berikut : 1.
Modal Mudharabah a. Dana Mudharabah diakui sebagai investasi Mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana b. Pengukuran dalam bentuk kas diukur sejumlah yang dibayarkan c. Pengukuran dalam bentuk non kas diukur sebesar nilai wajar pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai wajarlebih tinggi daripada 28
nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhandan diamortisasi sesuai jangka waktu akad Mudharabah. d. Nilai investasi Mudharabah turun sebelum usaha dimulai, maka nilainya dapat diakui sebagai kerugian. e. Jika kerugian investasi Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. f. Usaha Mudharabah dianggap dimulai berjalan sejak dana atau modal usaha diterima oleh pengelola dana. g. Jika akad Mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo, maka investasi Mudharabah diakui sebagai piutang.
2.
Penghasilan usaha a.
Jika
investasi
Mudharabah
melebihi
satu
periode
pelaporan,
penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. b.
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad Mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.
c.
Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
3.
Penyajian a.
Pemilik dana menyajikan investasi Mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
b.
Pengelola dana menyajikan transaksi Mudharabah dalam laporan keuangan.
29
1) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis Mudharabah. 2) Bagi hasil dan dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban. 3) Bagi hasil dana syariah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. 4. Pengungkapan a. Pemilik dana mengungkapkan semua hal terkait transaksi Mudharabah tetapi tidak terbatas pada : 1) Rincian jumlah investasi Mudharabah berdasarkan jenisnya 2) Penyisihan kerugian investasi Mudharabah selama periode berjalan 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 b. Pengelolaan dana mengungkapkan semua hal terkait Mudharabahtetapi tidak terbatas pada : 1) Rincian dana Syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya 2) Penyaluran dana yang berasal dari Mudharabah muqayadah 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101
II.5.1 Komparasi Akuntansi Pemilik Dan Pengelola Dana Dalam Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) Berdasarkan PSAK 105 dapat dibedakan akuntansi untuk pemilik dana dan pengelola dana sebagai berikut:
30
Tabel 2.2 Akuntansi Pemilik Dana dan Pengelola Dana No
AKUTANSI PEMILIK DANA MODAL MUDHARABAH 12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyaerahan aset nonkas kepada pengelola dana
AKUTANSI PENGELOLA DANA 25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kasa atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akutansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. 26. Jika pengelola dana yang menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usah mudharabah diterima oleh pngelola dana. 13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut : (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebdesar jumlah yang dibayarkan; (b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan : (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui,maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudhrabah. (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, mkaa selisihnya diakui sebagai kerugian; 14. Jika investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, bilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dama, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah 15. Jika sebagai investasi mudharabah bilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunaakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung
31
No
mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. AKUTANSI PEMILIK DANA 18. kelalaian ata kesalahan pengelola dana, anatara lain, ditunjukkan oleh : (a) persyaratan yang ditentukan di dlama akad tidak dipenuhi ; (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan oleh akad; atau (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. 19 Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibyar oleh pengelola dana, maka insvestasi mudharabah diakui sebagai piutang PEMBAGIAN HASIL USAHA 20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati
AKUTANSI PENGELOLA DANA
27. pengelola dana nebgakui pendapatan atas penyaliran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian pemilik dana. 28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. 29. hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperknankan mengakui pendapatan dari proyek hasil usaha. 24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. 21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir,selisih antara : (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
II.6
30. kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
Perhitungan Bagi Hasil
32
Cara menghitung atau dana investasi mudharabah. Ilustrasi kasus perhitungan bagi hasil untuk dana investasi mudharabah muthlaah. Didalam counter bank syariah tertulis informasi tentang nisbah sebagai berikut : Tabel 2.3 Nisbah Bagi Hasil Nisbah jenis investasi mudharabah a Tabungan Mudharabah b Deposito Mudharabah : jangka waktu 1 bulan jangka waktu 3 bulan jangka waktu 6 bulan jangka waktu 12 bulan
Nasabah 55%
Bank 45%
60% 63% 65% 68%
40% 37% 35% 32%
informasi lainnya : Saldo rata-rata giro-wadiah
Rp 10.000.000
Saldo rata-rata tabungan wadiah
Rp 5.000.000
Saldo rata-rata tabungan mudharabah
Rp 15.000.000
Saldo deposito berjangka : b.
Deposito jangka waktu 1 bulan
Rp 20.000.000.000
c.
Deposito jangka waktu 3 bulan
Rp 25.000.000.000
d.
Deposito jangka waktu 6 bulan
Rp 15.000.000.000
e.
Deposito jangka waktu 12 bulan
Rp 10.000.000.000
Rata-rata pembiayaan pada bulan April 2010 adalah sebesar Rp 100.000.000.000 pendapatan : a. Bagi hasil
Rp 500.000.000
b. Margin keuntungan
Rp 300.000.000
c. Pendapatan sewa ijarah
Rp 200.000.000
Giro wajib minimum 5% Dari semua informasi tersebut, maka dapat dihitung bagi hasil untuk masing-masing investasi mudharabah dengan tahapan sebagai berikut : 33
a. Jumlah investasi mudharabah - Tabungan mudharabah
Rp 15.000.000.000
- Deposito mudharabah
Rp 70.000.000.000
- Total investasi mudharabah
Rp 85.000.000.000
b. Jumlah pendapatan
Rp 1.000.000.000
c. Menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagi hasilkan antara bank dan nasabah, yaitu income distribution sebagai berikut : Income distribution
Tabel 2.4 Perhitungan Bagi Hasil (Dalam Jutaan) Saldo Ratarata Harian 15.000
Jenis Investasi Mudharabah Tabungan Deposito a. bulan b. bulan c. bulan d. bulan
1 3
20.000 25.000 15.000 10.000
Income Distribution 807,55 807,55 807,55 807,55 807,55
Bagi Hasil Investor Bagi Nisbah Hasil 55% 78.375 60% 63% 65% 68%
14.000 49.625 92.625 64.600
45%
Bagi Hasil 64.125
40% 37% 35% 32%
76.000 87.875 49.875 30.400
Nisbah
6 12 85.000
299.225
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut : i)
Bagi Hasil Bank
Total pendapatan bank syariah sebelum diberikannya bagi hasil adalah Rp 1.000.000.000,-.
34
308.275
ii)
Pendapatan yang akan dibagi hasilkan antara bank dan nasabah adalah sebesar Rp 807.500.000,-
iii)
Bagi hasil tabungan mudharabah adalah berasal dari saldo rata-rata tabungan dibagi dengan investasi mudharabah dikalikan dengan nisbah bagi hasil tabungan mudharabah kemudian dikalikan dengan pendapatan yang dibagi hasilkan (income distribution), sama dengan Rp 78.375.000 dengan perhitungan sebagai berikut :
iv)
Bagi hasil untuk deposito jangka waktu 1 bulan, dengan rumus sebagai berikut :
. bagi
hasil untuk deposito mudharabah jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dapat dihitung seperti pada perhitungan bagi hasil pada deposito mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan.
II.7
Penilaian Kinerja Bank Laporan keuangan perusahaan dapat digunakan oleh para investor, para
manajer dalam melakukan analisa tidak hanya dalam jangka pendek tapi melihat kondisi perusahaan dalam jangka panjang, serta digunakan para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan para investor menganalisa untuk pengambilan keputusan. Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh dengan pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa lalu dan masa sekarang, tujuannya untuk menentujuantukan estimasi dan prediksi mengenai kondisi dan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.
35
Tujuan dilakukan analisa laporan keuangan untuk memberikan gambaran tentang operasi normal, untuk mengestimasi kemampuan ekonomi dan prospek suatu bisnis, perbandingan dengan bisnis yang sejenis untuk mengevaluasi risiko dan parameter nilai. Analisa yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut :
II.7.1 Analisis Rasio Keuangan I.
PERMODALAN 1.
CAR (Capital Adequency Ratio)
Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana–dana dan sumber–sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain–lain. Rasio ini merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dan kerugian– kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. a. CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana
b. CAR dengan memperhitungkan risiko pasar
2. Aktiva tetap terhadap modal
36
Rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva produktif dengan kolektabilitas yang dimiliki bank yang bersangkutan terhadap modal. Semakin tinggi rasio ini artinya modal yang dimiliki bank kurang mencukupi dalam menunjang aktiva produktif dengan kolektabilitas sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.
II.
AKTIVA PRODUKTIF semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada empat macam jenis aktiva produktif yaitu : a . Kredit yang diberikan b. Surat berharga c. Penempatan dana pada bank lain d. Penyertaan Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan BI adalah dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Selain itu juga rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Klasifikasi aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah dilihat kolektabilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. 1. Rasio Aktiva Produktif yang Bermasalah Terhadap Aktiva Produktif Rasio ini untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif. 37
Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas aktiva produktif yang menyebabkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang tersedia semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva produtif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
2. Rasio NPF (Non Performing Financing) Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manjemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank menyebabkan
jumlah
kredit
bermasalah
semakin
besar,
maka
kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas lancar, dana perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
-
Gross
-
Netto
38
3. PPAP terhadap aktiva produktif Rasio PPAP menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menjaga kualitas aktiva produktuf sehingga jumlah PPAP dapat dikelola dengan baik. Semakin besar PPAP maka semakin buruk aktiva produktif bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Cakupan komponen aktiva produktif dan PPAP yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas aktiva Produktif yang berlaku.
4. Pemenuhan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) Rasio ini menujukkan kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk. Semakin besar rasio ini maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil karena semakin besar PPAP yang telah dibentuk dari PPAP yang wajib dibentuk. Perhitungan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas aktiva Produktif yang berlaku.
III.
RENTABILITAS Penilaian aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang syariah.
39
a. ROE (Return On Equity) Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank serta parainvestor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.
b. ROA (Return On Asset) Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.
c. NIM (Net Income Margin) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan total
pendapatan bagi hasil.
Semakin besar rasio ini maka meningkatnya total pendapatan bagi hasil atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.
40
d. BOPO (Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi) Digunakan untuk memgukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan dari penyaluran dana dan total pendapatan operasional lainnya.
IV.
LIKUIDITAS a. FDR ( Financing Deposit Ratio ) Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal mi disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.
II.8
Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian Uum Riyana pada tahun 2010 dengan judul “Analisis
Hibungan Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Syariah Terhadap Tingkat Bagi 41
Hasil”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui hubungan kinerja keuangan bank syariah terhadap tingkat bagi hasil simpanan Mudharabah. Pengujian dilakukan menggunakan tingkat bagi hasil simpanan dan rasio keuangan yaitu ROA, ROE, FDR, BOPO, dan NIM. Untuk rasio profitabilitas diwakili dengan RIOA dan ROE memiliki hubungan yang lemah dan negatif terhadap tingkat bagi hasil simpanan. Pada rasio likuiditas diwakili oleh FDR memiliki hubungan negatif dengan tingkat bagi hasil simpanan Mudharabah dan untuk rasio efisiensi diwakili oleh BOPO dan NIM masing-masing mewakili hubungan yang kuat dan sedang dengan tingkat bagi hasil simpanan Mudharabah.
42
