1
BAB II KERANGKA TEORITIS, HASIL PENELITIAN dan ANALISIS
A. KERANGKA TEORITIS 1.
Kajian Pelayanan Publik Pelayanan publik yang menjadi fokus disiplin ilmu Administrasi Negara di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak kita lihat. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari dua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah Undang Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik telah diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan :
1
Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006, hal. 3
2
a. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. b. Pelaksanaan pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksanan adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. c. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang sipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. d. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan, gambar serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit pada kerja instansi pemerintah secara langsung memberi pelayanan kepada penerima pelayanan publik, sedangkan pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan2. Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan produk dan tata cara yang telah ditetapkan. Pengertian dilaksanakan
Pelayanan
Publik
adalah
segala
kegiatan
yang
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan3. Peningkatan pelayanan publik yang efisien 2
Moenir, 1992, Manajemen dan Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta Masengi. E. Evi, 2008, Manajemen Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, Maret 2008, Penerbit Rineka Malang.
3
3
dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi pemerintah yang terbagi ke dalam unit-unit pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Namun sebenarnya pelayanan publik dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau diserahkan kepada swasta apabila memang dipandang lebih efektif dan sepanjang mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat. Melihat pentingnya sebuah pelayanan publik, maka pelayanan publik harus dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan hak hak dasar masyarakat sebagai Warga Negara, sehingga masyarakat menerima apa yang seharusnya mereka terima, baik pelayanan publik yang diselenggarakan
pemerintah
maupun
penyelenggara
swasta
dengan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut ahli hukum, dalam sebuah pemerintahan yang baik harus dapat mengidentifikasikan asas – asas umum dalam menjalankan
4
pemerintahan. Asas – asas umum pemerintahan yang baik dirinci menjadi tiga belas (13) asas, yaitu4 : 1. Asas Kepastian Hukum 2. Asas Keseimbangan 3. Asas Kesamaan dalam mengambil keputusan 4. Asas bertindak cermat 5. Asas motifasi untuk setiap keputusan 6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan 7. Asas permainan yang layak 8. Asas Keadilan atau kewajaran 9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar 10. Asas meniadakan akibat – akibat suatu keputusan yang batal 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup 12. Asas kebijaksanaan 13. Asas penyelenggaraan Dengan uraian yang sangat lengkap untuk semua asas – asas diatas tentunya setiap undang – undang yang disusun pemerintah akan mengacu pada asas – asas tersebut. Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan 4
Ridan dan Sudrajat, 2010, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Dilampiri UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Cetakan 1 Juli 2010, Penerbit Nuansa Bandung.
5
penerima pelayanan. Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: a.
Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Prosedur pelayanan harus ditetapkan melalui standar pelayanan minimal, sehingga pihak penerima pelayanan dapat memahami mekanismenya.
b. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai
dengan
penyelesaian
pelayanan
termasuk
pengaduan. Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan. c.
Produk Pelayanan Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan harus dipahami secara baik, sehingga memang membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat.
6
d. Biaya Pelayanan Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan secara konsisten dan
tidak
boleh ada diskriminasi,
sebab akan
menimbulkan
ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Biaya pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecemasan, khususnya kepada pihak atau masyarakat yang kurang mampu. e.
Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.
f.Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan
dengan
tepat
berdasarkan
pengetahuan,
keahlian,
keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu. 1.1.1. Dasar Hukum Pelayanan Publik Pelayanan Publik untuk masyarakat umum menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan, telah ditegaskan dalam :
7
a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat. b) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. c) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik dan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan untuk
masyarakat,
adalah
pelayanan
publik
bidang
administrasi
kependudukan, seperti pembuatan KTP. 1.2. Ketentuan Tentang e-KTP 1.2.1. Pengertian e-KTP Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.
e-KTP
ini
sengaja
diadakan
untuk
mempermudah
pemerintah untuk mengambil data penduduk, karena dengan e-KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu daya yang harus disensus terlebih dahulu. e-KTP atau KTP Elektronik juga mempunyai pengertian dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi
8
administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya, menurut situs resmi e-KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.
9
Program e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional atau nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam halhal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk: a. Menghindari pajak b. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota c. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya d. Menyembunyikan identitas (seperti teroris) e. Memalsukan dan menggandakan ktp Sesuai rencana awal, e-KTP dimulai pada bulan Agustus tapi molor sampai akhir September, bahkan dibanyak daerah malah mulai awal November 2011. Alasan pengunduran tersebut adalah soal ketersediaan peralatan untuk scan sidik jari dan retina mata. Namun belum lama ini (Kompas.com) mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri yang meralat bahwa e-KTP akan tuntas pada akhir 2012. Padahal sebelumnya pemerintah yakin bahwa rekam data penduduk untuk e-KTP selesai pada akhir 2011. 1.2.2. Dasar hukum Penerapan e-KTP Pembuatan KTP diatur dan ditetapkan berdasarkan : a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
10
b) Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010 c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.130.5-335 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Penerbitan NIK dan Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2011 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Lunak dan Blanko KTP Berbasis NIK secara Nasional e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional f) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/2715/MD tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan. g) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP tahun 2011 Jabaran peraturan pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembuatan KTP di Kota Salatiga, ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dijelaskan bahwa : “Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam
11
penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.”
1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: "penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK)5. NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup". Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. 2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan6, yang berbunyi:
a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan
5
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional 6
12
c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan
pada saat
pengajuan
permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan; f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri
1.2.3. Fungsi e-KTP 1. Sebagai identitas jati diri 2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. 3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP 4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.
13
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa e-KTP sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik. 1.2.4. Keunggulan e-KTP Keunggulan e-KTP juga dapat dilihat dari target jangka pendek pemerintah dalah Pemilu yang akan datang. Dengan e-KTP, kartu pemilihan untuk pemilu sudah tidak ada lagi. Artinya masyarakat cukup memperlihatkan e-KTP mereka masing-masing saat melakukan pemilu. Tentunya, hal ini memberikan penghematan yang luar biasa ke kas negara. Selain itu, e-KTP juga meminimalisir kecurangan dalam pemilu. Karena sudah komputerisasi, tidak ada lagi yang bisa memilih/nyoblos dua kali. Jadi, pemilu bisa lebih jujur, adil, dan bersih. Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di situs resmi e-KTP, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. e-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas elektronik (e-IC) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-IC hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang
14
di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (Unique Identification Data), sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program e-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, e-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena e-KTP dilengkapi dengan biometrik dan chip. e-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya: 1. Identitas jati diri tunggal 2. Tidak dapat dipalsukan 3. Tidak dapat digandakan 4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (Evoting) Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib e-KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut: 1.
Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
2.
Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3.
Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar
15
1.2.5. Kelemahan e-KTP Mengenai kelemahan, e-KTP ini sangat sensitif. e-KTP terdiri dari tujuh lapis. Di dalamnya ada data diri, tanda tangan, sidik jari, pupil mata, dan masih banyak lagi. Semuanya dalam bentuk elektrik. Jadi, jangan sampai e-KTP diletakkan di bearang-barang elektronik seperti handphone, televisi, kulkas, laptop, dan lainnya. Karena elektromagnetik yang terdapat dalam benda-benda tersebut dalam merusak sistem yang ada di e-KTP. Kekurangan yang lain adalah chip di dalam e-KTP bisa rusak jika kartu tersebut dilaminating bahkan dihekter. Berbeda dengan KTP sebelumnya, untuk mempercantik tampilan, kita bisa melaminating kartu tersebut. Jika beberapa hal tersebut dilakukan, bisa-bisa data diri kita di dalam e-KTP bisa rusak alias error. Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang e-KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang eKTP
terpaksa
harus
meminta
rekomendasi
dari
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.
Kepala
Dinas
16
Mendagri Gamawan Fauzi telah menyampaikan melalui surat edaran
resmi
nomor:
No.
471.13/1826/SJ
bahwa
e-KTP
tidak
diperkenankan difotokopi untuk menghindari kesalahan fatal terkait pembacaan menggunakan card reader7.
1.2.6. Syarat dan prosedur pengurusan e-KTP Syarat: 1. Berusia 17 tahun 2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan 3. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum
ada
data
di
sistem
informasi
administrasi
kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan 4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Prosedur: Prosedur pembuatan e-KTP menurut versi pemerintah sangat simpel dan mudah. Secara umum, proses pembuatan e-KTP (menurut situs resmi e-KTP.com) adalah : a. Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan b. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database c. Foto (digital) d. Tanda tangan (pada alat perekam tanda tangan) e. Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) dan scan retina mata 7
Surat Edaran Resmi Nomor : No. 471.13/1826/SJ
17
f. Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tanda tangan sidik jari g. Penduduk dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil Proses Pencetakan 2 Minggu setelah pembuatan Namun nyatanya tidaklah semudah dan segampang itu, bahkan harus melalui prosedur yang rumit dan berbelit. Bagi yang belum dapat panggilan dari RT/Kelurahan maka warga tersebut tidak bisa mengurus e-KTP. Jadwal pemanggilan bergilir itu tidak tentu jadwalnya, hal ini akan bermasalah karena ada sebagia warga yang ada agenda keluar kota atau pindah domosili. 1.2.7. Pencapaian Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan UU nomor 35 tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Program e-KTP di Indonesia telah dimulai semenjak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan e-KTP nasional. Adapun kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta, dan Denpasar. Ditunjuknya empat kota ini sesuai dengan Surat Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri nomor 471. 13/ 3350/MD tentang pelaksanaan e-KTP berbasis NIK Nasional di empat kota percontohan tersebut. Sedangkan penerapan e-KTP
18
secara nasional baru dimulai pada bulan Februari 2012, meliputi 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota pada tahun 2011 dan di 3886 di kecamatan dan 300 di kabupaten/kota pada tahun 2012. E-KTP sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik. 1.2.8. Kelemahan Pelayanan Pembuatan e-KTP Adapun kelemahan pelayanan pembuatan e-KTP, adalah sebagai berikut : a) Kurang efektifnya pelayanan yang telah diberikan oleh petugas b) Kurangnya alat dalam pelayanan pembuatan e-KTP c) Kurangnya informasi yang jelas untuk masyarakat d) Listrik hambat pelaksanaan e-KTP e) Tidak dibayarnya tenaga honorer pembuatan e-KTP 1.2.9. Masalah yang Timbul dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP Dalam proses implementasi pelayanan e-KTP yang sampai saat ini berjalan, masih dijumpai beberapa permasalahan, yaitu : a) Terdapat kesalahan data penduduk. b) Aktivasi e-KTP c) Kesalahan foto dengan data yang tercantum
19
d) E-KTP tidak terbaca oleh Card Reader 1.2.10. Pemecahan Masalah dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP Ada tiga unsur yang memegang peranan penting dalam pencapaian target perekaman e-KTP, yaiyu : a) Konsorsium b) Pemerintah Daerah c) Pemerintah Pusat Agar ketiga unsur ini dapat mengimplementasikan tugas dan fungsinya, maka sebagian besar merupakan fungsi dari tim supervisi sebagai representasi dan pemegang peran kunci dalam mensukseskan program nasional e-KTP. Agar tidak ada penyalahgunaan pelayanan e-KTP, seluruh rantai proses pelayanan dan penerbitan e-KTP harus disupervisi secara ketat dan menyeluruh. Untuk itu, tim supervisi perlu memahami alur proses dan mensupervisi agar proses perekaman data penduduk dan pengiriman data hasil perekaman berjalan lancar. Selain itu, perlu secara periodik meriview permasalahan teknik dan nonteknis yang terjasi dan memberikan masukan rekomendasi pemecahan masalah kepada Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil.
B. HASIL PENELITIAN 1.
Profil Dukcapil Kota Salatiga a. Gambaran Umum
20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang baru saja terbentuk pada awal tahun 2009 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula berupa Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berdiri pada awal tahun 2005, yang sebelumnya merupakan sub bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil sejak tahun 2002-2004. Awal tahun 2009 berdiri sendiri menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga merupakan Dinas yang berada di bawah naungan Kementrian Dalam Negeri, yang berpotensi dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, tentunya Pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan pelayanan administrasi kependudukan semaksimal mungkin. Sesuai dengan UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui
pendaftaran
penduduk,
pencatatan
sipil,
pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. b. Visi dan Misi 1) Visi
21
Untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki suatu visi sebagai pedoman pelayanan prima, yaitu : “Produktif, Dinamis dan Prima dalam Pelayanan” Produktif
adalah
melaksanakan
pekerjaan/kegiatan
yang
sesungguhnya dan aktif untuk segera menyelesaikan. Dinamis adalah hasrat atau kemauan seseorang yang selalu ingin maju dan mau berubah untuk menjadi lebih baik. Prima dalam pelayanan adalah suatu pelayanan kepada pihak lain (masyarakat, dan yang sejenis) dengan memuaskan dan hasil terbaik. 2) Misi Misi yang dirumuskan dalam mencapai Visi adalah sebagai berikut : Mewujudkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bahwa dalam mewujudkan kebijakan kependudukan diperlukan sistem informasi kependudukan dengan database, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meningkatkan
/
mewujudkan
pelayanan
administrasi
kependudukan kepada masyarakat Mengandung arti bahwa dalam mewujudkan keserasian dan kebijakan kependudukan perlu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
22
Dengan demikian pelayanan kita terhadap masyarakat sangat utama, oleh karena itu, di samping memperbaiki citra kita di mata masyarakat juga tidak kalah pentingnya untuk peningkatan PAD Kota Salatiga. Memasyarakatkan akta-akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk Mengandung maksud agar seluruh masyarakat kota salatiga memiliki bukti diri atas peristiwa penting dalam kehidupan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum, akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Mengandung maksud meningkatkan profesionalisme pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. c. Tujuan Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah: Untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan. Untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya, berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
23
Untuk mendukung perencanaan pembangunan kependudukan secara lokal. d. Strategi Untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan tujuan yang diinginkan, maka digunakan strategi sebagai berikut : Pembangunan database kependudukan sebagai agenda utama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Konsep ini dimulai dengan pembangunan Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Kota Salatiga pada tahun awal Rencana Lima Tahunan yaitu pada tahun 2009 guna menyiapkan database penduduk sebagai awal dari langkah yang besar yaitu penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Menyiapkan berbagai kegiatan dalam bidang kependudukan guna mendukung prioritas utama pembangunan database kependudukan. Kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan kependudukan, penyiapan blanko dokumen kependudukan, peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil, peningkatan pelayanan publik dan sebagainya, tentu saja bertujuan untuk peningkatan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas database kependudukan karena segala macam peristiwa kependudukan akan tercatat dalam database melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
24
e. Kebijakan Berdasar pada tujuan dan strategi yang telah direncanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah menetapkan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2012. Kebijakan-kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil tersebut diantaranya : Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006. Peningkatan kualitas produk hukum dengan menyusun atau mamperbaharui
aturan-aturan
di
bidang
kependudukan
dan
pencatatan sipil sesuai dengan aturan-aturan baru yang berlaku dan tuntutan dari perkembangan masyarakat. Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, baik koordinasi dalam kebijakan-kebijakan kependudukan dengan dinas/instansi terkait maupun konsultasi perbaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Peningkatan
pelayanan
administrasi
kependudukan
melalui
peningkatan kapasitas aparat pelaksana, sosialisasi kebijakan kependudukan dan penyiapan fasilitas pelayanan melalui penyedia blanko dokumen kependudukan. Peningkatan kualitas pemeliharaan dokumen dan data.
25
f. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 1) Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga terdiri dari : Kepala Dinas Sekretariat Bidang-bidang terdiri dari : a) Bidang Pendaftaran Penduduk b) Bidang Administrasi Kependudukan c) Bidang Pencatatan Sipil Kelompok Jabatan Fungsional 2) Tugas Pokok dan Fungsi Kepegawaian 1. Kepala Dinas Tugas pokok : Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Kepndudukan dan Pencatatan Sipil b. Penetapan kebijakan teknik di bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
sesuai
ditetapkan oleh Walikota
dengan
kebijakan
yang
26
c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Walikota d. Perumusan RKA dan DPA sesuai kebutuhan untuk diteliti e. Penetapan Renstra, Renja dan LAKIP, serta petunjuk operasional kegiatan unit kerja f. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil g. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam hal penentuan jumlah kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang akan diterbitkan guna kelancaran pelaksanaan tugas h. Perumusan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil i. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk baik warga negara indonesia (WNI) maupun orang asing (WNA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku j. Penerbitan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, akta kematian serta rekomendasi tentang mutasi penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku k. Pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan dinas l. Pembinaan ketatausahaan dinas
27
m. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan n. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas 2. Sekretariat Tugas pokok : Memberikan
pelayanan
pengelolaan
urusan
teknis
keuangan,
administratif
meliputi
kepegawaian,
umum,
perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan Dinas. Fungsi : a. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya di lingkungan dinas d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perencanaan e. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan f. Penyusunan
rencana
ketatalaksanaan
kegiatan
dan
laporan
serta
28
g. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi h. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan,
instruksi
dan
menghimpun
peraturan
perundang-undangan di bidang kependudukan dan catatan sipil i. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas j. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data statistik kependudukan dan catatan sipil k. Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja l. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan dinas n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian sekretariat terdiri dari : a) Sub Bagian Perencanaan Tugas pokok : menyiapkan bahan rencana kegiatan, menyusun rencana kegiatan
dan
melaksanakan
laporan
pelaksanaan
kegiatan dinas, serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. b) Sub Bagian Keuangan
29
Tugas pokok : Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas pokok : Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian asministrasi keperluan dinas, pembinaan dan pengurusan kepegawaian dinas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 3. Bidang Pendaftaran Penduduk Tugas pokok : Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan prosedur kerja di bidang pendaftaran penduduk meliputi pendataan penduduk dan perpindahan serta perkembangan penduduk
serta
melakukan
pengendalian,
penilaian,
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Fungsi : a. Perumusan
kebijakan
teknis
bidang
pendaftaran
rencana
kegiatan
bidang
pendaftaran
penduduk b. Penyusunan penduduk
30
c. Penyelengraan koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait dalam rangka pendaftaran penduduk d. Pelaksanaan
pendaftaran,
pencatatan,
penelitian
dokumen Kependudukan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing e. Pelaksanaan
pengawasan
dan
pencatatan
mutasi
penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing f. Perumusan bahan petunjuk teknik pemberkasan dan penelitian berkas penerbitan KK, KTP, Karik, Karip dan KKBT g. Perumusan program-program aplikasi serta fasilitasi penerbitan KK, KTP, Karik, Karip dan KKBT h. Pembinaan
dan
pengembangan
SDM
pengelola
pendaftaran penduduk i. Penyusunan prosedur kerja bidang j. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran penduduk l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bisang tugas Bagian Pendaftaran Penduduk terdiri dari : a) Seksi Pendataan Penduduk Tugas pokok :
31
Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di seksi pendataan penduduk, penyedia dan mengolah bahan laporan serta menyajikan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. b) Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk Tugas pokok : Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di seksi perpindahan dan perkembangan penduduk, penyedia dan mengolah bahan laporan serta menyajikan
data
yang
valid,
akurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 4. Bidang Administrasi Kependudukan Tugas pokok : Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan prosedur kerja di bidang administrasi kependudukan meliputi
serta
kependudukan
pendataan, melalukan
penerbitan,
pencatatan
pengendalian,
penilaian,
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Fungsi : a. Perumusan penduduk
kebijakan
teknis
bidang
administrasi
32
b. Penyusunan rencana kegiatan bidang administrasi penduduk c. Penyusunan prosedur kerja bidang d. Pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan
informasi
administrasi kependudukan e. Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan f. Penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait dalam rangka pengelolaan informasi administrasi kependudukan g. Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
supervisi
dan
konsultasi
pengelolaan
informasi administrasi kependudukan h. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi dan kependudukan i. Penyelenggara
system
informasi
administrasi
kependudukan (SIAK) j. Pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
atas
penyelenggaraan pendaftaran penduduk k. Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola SIAK ditingkat Kecamatan dan Kelurahan l. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan
33
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
kegiatan
bidang
administrasi
kependudukan n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Administrasi Kependudukan terdiri dari : a) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Tugas pokok : Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan
di
seksi
pengelolaan
system
informasi
administrasi, penyedia dan mengolah bahan laporan serta menyajikan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Tugas pokok : Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di seksi evaluasi dan pelaoran, penyedia dan mengolah bahan laporan serta menyajikan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 5. Bidang Pencatatan Sipil Tugas pokok :
34
Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan prosedur kerja di bidang pencatatan sipil meliputi Pencatatan, Pendaftaran, Menerbitkan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Menerbitkan Surat Keterangan Akta serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pencatatan sipil c. Penyusunan prosedur kerja bidang d. Penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan e. Penyelenggaraan
fasilitasi,
sosialisasi,
bimbingan
teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil f. Penyelenggaraan Pencatatan, Pendaftaran, Penelitian Berkas, Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak dan Penerbitan Surat Keterangan Akta
35
g. Pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
atas
penyelenggaraan pencatatan sipil h. Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan arsip-arsip akta catatan sipil sebagai dokumen sesuai kebutuhan untuk dipergunakan sewaktu-waktu i. Penyelenggaraan sosialisasi cara memperoleh akta dan kegunaan akta catatan sipil pada masyarakat pemanfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku j. Pembinaan
dan
pengembangan
SDM
pengelola
pencatatan sipil ditingkat Kecamatan dan Kelurahan k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan bidang pencatatan sipil l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Pencatatan Sipil terdiri dari : a) Seksi Pelayanan Tugas pokok : Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di bidang catatan sipil meliputi pelayanan penerbitan
akta-akta
catatan
sipil
dan
mengadministrasikan penerbitan akta-akta catatan sipil serta menyajikan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi.
36
b) Seksi Dokumentasi dan Informasi Tugas pokok : Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan dokumentasi dan informasi meliputi pengumpulan data dan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan informasi serta menyajikan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. c) Sumber Daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 1. SDM untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Tabel 2.1 Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana Sarjana SMA SMP
Jumlah 4 orang 21 orang 10 orang 1 orang
Sumber : Data Primer pada Dukcapil Salatiga
Tabel 2.2 Klasifikasi berdasarkan golongan/ruang Golongan/ruang IV III II Sumber : Data Primer pada Dukcapil Salatiga
Jumlah 3 orang 22 orang 8 orang
37
2. Kesediaan Prasarana dan Sarana Untuk
mendukung
kelancaran
kegiatan,
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memili aset berupa : Sebuah gedung dinas beserta mebeler Dua buah mobil dinas Lima buah sepeda motor dinas Lima unit komputer kependudukan Satu unit server database SIAK dan delapan unit komputer operasional SIAK 3. Potensi Jumlah Penduduk Kota Salatiga Jumlah penduduk Salatiga sampai dengan bulan September 2011 mencapai 176.167 jiwa dengan rincian penduduk perempuan 89.369 jiwa dan penduduk laki-laki 86.798 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan, yang terdiri dari 199 RW dan 1.452 RT.
38
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Kepala Dinas Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Pendaftaran Penduduk
Bid. Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
Seksi Pendataan Penduduk
Seksi Program dan Jaringan Komunikasi Data
Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk
Seksi Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Pencatatan Sipil
Seksi Pelayanan
Seksi Dokumentasi dan Informasi UPTD
Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2011-2016
Sub Bagian Keuangan
39
g. Penerapan Standart Pelayanan e-KTP di Dukcapil Kota Salatiga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga akan mulai menerapkan berlakunya elektronik KTP (e-KTP) mulai September 2011. Salatiga akan menjadi satu dari delapan kota dan kabupaten di Jateng yang menjadi percontohan awal penerapan e-KTP ini. Kepala Dispendukcapil Kota Salatiga, Afif Zufroningdyah, SH., MH., didampingi Kabag Humas, Drs. Prasetiyo Ichtiarto, M.Si., menjelaskan terkait penerapan e-KTP, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi. Baik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkot Salatiga, Kecamatan, Kelurahan hingga tingkat RT dan RW. “Sosialisasi pertama kami laksanakan di ruang sidang II Kompleks Balai Kota, Selasa (14/6/2011) dan setelah itu ditingkat kelurahan,”jelas pengetahuan
Arif.
mengenai
Sosialisasi e-KTP
tersebut dan
akan
nantinya
meningkatkan dapat
ikut
menyebarluaskan di lingkungan masing-masing. Saat ini pihaknya tengah melatih tenaga operator yang nantinya akan melayani pembuatan e-KTP, khususnya yang ada di Kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik dan peralatannya, pihaknya mengajukan anggaran Rp 490 juta pada APBD 2011 perubahan. Prasetiyo menambahkan, sosialisasi itu merupakan bagian dari pelaksanaan Undang Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependududkan.
40
Menurut Prasetiyo, e-KTP memiliki manfaat menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP Palsu, serta demi terwujudnya database kependudukan yang akurat. “E-KTP di Salatiga akan berlaku efektif mulai tahun 2012 mendatang,” tandasnya8. Rekam data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Salatiga sampai 24 Maret 2012, sudah mencapai angka 97%. Kota Salatiga memiliki 111.846 potensi wajib e-KTP. Dari jumlah tersebut yang sudah melakukan rekam data 107.992 orang. Ditargetkan semua warga melakukan rekam data e-KTP sebelum akhir April 2012. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, Arief Wijayanto, menjelaskan, capaian 97% tersebut boleh dibilang bagus. Dia mengatakan, untuk menyelesaikan 3& kekurangan target rekam data tersebut, pihaknya akan menyisir masing-masing kecamatan. “Kami sosialisasi ke semua wajib e-KTP yang belum melakukan rekam data. Kami juga akan jemput bola bagi warga yang tidak memungkinkan datang ke Kecamatan sesuai dengan undangan9.” Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Faktor tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang 8
Wawancara dengan Kepala Dispendukcapil Kota Salatiga, Afif Zufroningdyah, SH., MH., didampingi Kabag Humas, Drs. Prasetiyo Ichtiarto, M.Si. 9 Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, Arief Wijayanto
41
terhadap Negara dengan menduplikasi KTP nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal – hal tersebut : i. menghindari pajak ii. memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota iii. mengamankan korupsi iv. menyembunyikan identitas. Program pemerintah pusat yang akan memberlakukan e–KTP pada awal tahun 2012 pada kenyataannya mengalami banyak kendala sehingga program pelaksanaan tersebut mengalami kemunduran yang disebabkan hasil cetak e–KTP dari pusat baru terdistribusi sebagian dan juga dalam pelaksanaan perekaman mengalami banyak kendala. Kendala perekamanan yang terjadi di lapangan membuat perintah dalam mencetak hasil juga terlambat. Untuk kota Salatiga sampai tanggal 28 Maret 2012 masih melaksanakan rekam data e–KTP bagi warga yang belum dapat undangan melaksanakan rekam ataupun yang mengalami kendala dalam proses rekam yang pertama dan telah ditargetkan oleh pemerintah kota Salatiga pada akhir 2012 perekaman data e-KTP dapat dituntaskan 100 %. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga menyerahkan e-KTP kepada warga kota Salatiga di halaman kantor Dispendukcapil kota Salatiga. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada walikota Salatiga Yulianto. Pendistribusian e-KTP delakukan
42
secara bertahap. Warga dapat mengambil e-KTP dengan membawa undangan dan KTP reguler yang masih berlaku di tiap masing-masing kecamatan. Menurut kepala Dispendukcapil Kota Salatiga, Afif Zufroningdyah, pendistribusian e-KTP terpaksa dilakukan secara bertahap, karena hasil cetakan yang dikirim dari pusat pun bertahap. Pengirimannya pun secara acak hingga merepotkan dalam teknis pembagiannya. Menurut data dari Disdukcapil pada bulan Juli 2012 pihak kota Salatiga telah menyelesaikan rekam data 97 % dan kartu e–KTP yang tercetak baru sekitar 60 % dan juga yang terdistribusi. Hasil dari pelaksanaan program e–KTP menurut rekap data dari Dukcapil Kota Salatiga dari jumlah penduduk Kota Salatiga yang wajib rekap data EKTP adalah 14.794 dengan pendistribusian dari Departemen Dalam Negeri pusat ke Kota Salatiga adalah 110.169 keping kartu e–KTP, dimana yang sudah menjadi kepingan e–KTP sebanyak 103.512 dan yang belum menjadi kartu e-KTP atau belum tercetak sebanyak 6.657. E-KTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi yang berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
43
Autentifikasi Kartu Identitas (e ID) biasanya menggunakan biometrik atau validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari, retina mata, DNA, bentuk muka dan bentuk gigi. Pada e-KTP yg digunakan adalah sidik jari. E-KTP masih banyak yang menumpuk di ruang pelayanan baik di Kecamatan maupun di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya penduduk yang belum mengambil e-KTP karena berbagai alasan kepentingan pribadi. Dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan e-KTP di kantor Dukcapil Kota Salatiga berpatokan pada beberapa peraturan yang telah diterbitkan yaitu : UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Keppres No. 67 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keppres No. 67 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Perpres No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 67 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
44
C. ANALISIS 1.
Implementasi Pelayanan Publik dalam Pembuatan e-KTP Menurut
Poewadarminta
(1990:327),
implementasi
berarti
pelaksana atau penerapan. Kemudian J.A.M. Maarse mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu upaya mencapai tujuan tujuan tertentu dengan sarana sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Adapula pendapat dari Charles O. Jones, bahwa implementasi atau penerapan
adalah
suatu
kegiatan
yang
dimaksudkan
untuk
mengoperasikan sebuah program. Selanjutnya oleh George C. Edward, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap dan faktor struktur birokrasi. Berdasarkan faktor–faktor tersebut, maka dapat digambarkan Implementasi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam Pembuatan E-KTP : 2. Faktor Komunikasi Faktor komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita, aspek kejelasan dan konsistensi.
45
3. Faktor Sumber Daya Sumber daya yaitu sarana yang digunakan dalam implementasi, hal ini dilihat dari aspek staff/personil, informasi dan fasilitas. Sumber daya dari aparat yang melayani masih belum sepenuhnya baik karena seharusnya sebagai aparat yang melayani taat sepenuhnya kepada Prosedur Tetap yang telah ada, namun kenyataannya masih menunda-nunda penyelesaian pembuatan e-KTP. 4. Faktor Sikap Yaitu sikap dari para pelaksana dalam melayani masyarakat, dilihat dari aspek pembagian tugas dan aspek insentif. Sikap yang ditunjukkan oleh petugas masih menunjukkan sikap selalu minta
dihormati
dan
bukannya
melayani
masyarakat
yang
membutuhkan, sehingga kebutuhan pelayanan masyarakat akan KTP banyak sekali memakan waktu lama. 5. Faktor Struktur Birokrasi Yaitu tatanan organisasi yang mengatur tentang pedoman kerja dan penjabaran wilayah tanggung jawab bagi pelaksana, dan dilihat dari aspek prosedur standar operasi dan pembagian wilayah tanggung jawab. Struktur birokrasi untuk pelayanan publik pembuatan e-KTP prosesnya sangat panjang, mulai dari RT/RW ke Kelurahan lalu Kecamatan dan seterusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan
46
Sipil, sehingga proses untuk penyelesaian pembuatan e-KTP memakan waktu cukup lama. Karena sudah ada standar operasional prosedur yang berlaku, maka pelayanan dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur. 2. Hambatan yang dihadapi Dukcapil Kota Salatiga dalam pelayanan e KTP Faktor penghambat dalam menerapkan standar pelayanan yang dialami oleh bagian pelayanan e-KTP di Kantor Dukcapil Kota Salatiga adalah sebagai berikut: 1.
Faktor Masyarakat Rendahnya pengamatan eksternal dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena dua hal, yaitu : pertama masyarakat belum terbiasa mengenai peraturan pelayanan publik sehingga masih merasa
tabu
dengan
sistem
tersebut.
Kedua,
masyarakat
mengetahui mengenai peraturan pelayanan publik akan tetapi tidak memberikan masukan kepada pihak Kantor Dukcapil Kota Salatiga. 2.
Faktor Sarana dan Prasarana Ada sejumlah kendala dalam perekaman data e-KTP di Salatiga, misalnya perangkat lunak yaitu perangkat komputer, server data, perekam mata dan sidik jari yang terbatas. Idealnya agar bisa lancar, minimal ada tiga unit perangkat itu. Saat ini di setiap kecamatan hanya memiliki dua unit saja. Sering terjadi komputer mati karena terlalu panas, sehingga pengambilan data agak
47
tersendat. Selain itu, listrik juga sering padam dan ruangan tidak ada AC10. Jarak antara proses rekaman data dan pendistribusian pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Salatiga yang cukup lama, menyebabkan banyaknya perubahan data konten e-KTP yang diterima penduduk. 3.
Faktor Undang Undang a) Berkaitan dengan permasalahan pertama, belum ada petunjuk dari pemerintah pusat perihal pergantian e-KTP yang mengalami perubahan data tersebut. Perlu diinformasikan, telah dikirim 1.502 keping e-KTP yang harus direvisi kepada Kementrian Dalam Negeri tapi belum mendapat tanggapan sampai sekarang. b) Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ
tentang
pemanfaatan
e-KTP
dengan
menggunakan Card Reader dimana point ketiga disebutkan “ larangan unit kerja/ badan usaha atau nama lain yang memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat,
masih
memfotocopy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan dberikan sanksi sesuai perundang – undangan yang berlaku, karena sangat merugikan masyarakat khususnya pemilik e-KTP. Larangan menfotocopy masih simpang siur, baik bagi pelaksana pelayanan publik maupun masyarakat selaku pemilik e-KTP.
10
Wawancara dengan sekretaris Dukcapil Kota Salatiga, Arief Wijayanto.
48
c) Persiapan pelayanan e-KTP regular khususnya untuk SOP dan SPP belum dapat dipersiapkan secara masimal karena masih menunggu Juknis dari Pusat. 3. Bidang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bagian yang melayani pembuatan e-KTP adalah bidang Administrasi Kependudukan, yang merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Penduduk. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependududkan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami (seperti kelahiran, kematian dan perkawinan) akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
49
Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Prosedur Administrasi Kependudukan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 adalah : a. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan. b. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. c. Masa berlaku e-KTP yang semula 5 tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam e-KTP, antara perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan. d. Pencetakan dokumen/personalisasi e-KTP yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta, tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat pasal 8 ayat 1 huruf C UU Nomor 24 Tahun 2013.
50
e. Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya utnuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan, sepanjang diurus tepat waktu, sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 dan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014 tanggal 22 April tahun 2014 yaitu dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) f. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya di singkat e-KTP selanjutnya dilengkapi dengan cip yang menjadi identitas penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. g. Dalam e-KTP rusak atau hilang pemilik wajib lapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 hari dan melengkapi : Surat kehilangan dari polsek setempat Surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang h. Setiap orang yang memerintahkan dan / atau memfasilitasi dan atau memanipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pasal 77 di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
51
ALUR PROSES PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (e-KTP) SECARA UMUM
PEMOHON
RT
LURAH/KADES
RW KADISPENDUK & CAPIL
CAMAT
Prosedur Penerbitan E-KTP
Petugas Operator melakukan verifikasi data penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk di tempat pelayanan eKTP. Kemudian data dikirim secara online ke Data Center.
Identifikasi ganda
Data yang dikirim dari tempat Pelayanan e-KTP melalui pemancar diterima dan disimpan dalam database AFIS.
Selanjutnya dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang melalui mesin dan atau manual.
Identifikasi tunggal
Berdasarkan data tunggal dilakukan personalisasi (pencetakan dokumen e-KTP dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari dan tanda tangan)di Kelurahan.
e-KTP yang sudah dipersonalisasi disampaikan ke Kecamatan.
Verifikasi dan Aktifasi di Kecamatan masing-masing
Disampaikan kepada Penduduk Wajib KTP (undangan)
52
Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan
adalah
melalui
pemutakhiran
database
kependudukan;
meningkatkan kualitas database kependudukan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan SIAK secara online dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Pusat; percepatan penguatan regulasi di daerah melalui Perda penyelenggaraan administrasi kependudukan serta diikuti dengan penegakan hukum (Law Enforcement) bagi pelanggaran administrasi kependudukan; penerapan awal KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip; pemberian NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011; menerapkan KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (e-KTP) paling lambat tahun 2012; melakukan kerjasama antara Kemendagri dengan BPPT, Lembaga Sandi Negara, ITB dan APTIKOM untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga teknis. Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip memiliki dasar hukum yang menjadi payung dalam pelaksanaannya. Pasal-pasal yang berkaitan dengan e-KTP (Perpres No. 26 tahun 2009) adalah pasal 2 bahwa standart dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak dan blanko e-KTP diatur dengan Peraturan Menteri (jo Permendagri No. 38 tahun 2009); pasal 6 ayat 1 bahwa e-KTP memuat kode keamanan (sidik jari) dan rekaman elektronik (chip); pasal 10 bahwa penerapan e-KTP paling lambat akhir tahun 2011.
