BAB II KERANGKA TEORITIS 2.1. Cash Holdings Menurut Teruel et al. (2009) cash holdings merupakan rasio perbandingan antara jumlah kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan dengan jumlah aktiva perusahaan secara keseluruhan. Dalam Swanson (2006) dikatakan tujuan perusahaan memiliki cash holding adalah membayar
hutang,
membiayai
kesempatan
investasi
yang
menguntungkan, serta sebagai cadangan apabila terdapat kejadiankejadian yang tidak terduga dimasa yang akan datang. Sedangkan Saddour (2006) mengatakan cash holdings bisa di bagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, melakukan pembelian kembali saham,
melakukan
investasi
dan
di
simpan
untuk
kepentingan
perusahaan di masa depan. Menurut Harford et al. (2007) perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan bagus cash holdings mereka lebih banyak tetapi mereka mengurangi cash holdings tersebut dengan membayar deviden yang besar kepada pemegang sahamnya. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan kurang bagus tidak berkomitmen melakukan pembayaran diveden terhadap pemengang sahamnya. Menurut Ammann, Oesch dan Schmid (2011) dengan membayar deviden dapat mengurangi kesempatan manajer perusahaan menghabiskan cash holdings pada proyek investasi yang negatif. Dalam Dittmar et al. (2003) juga dikatakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang bagus memiliki cash holdings yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan kurang bagus. Sedangkan Dittmar dan Smith
(2006)
mengatakan
perusahaan
yang
memiliki
tata
kelola
perusahaan yang bagus secara otomatis mempengaruhi nilai perusahaan karena manajer perusahaan bisa mencegah penurunan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan yang bagus juga membantu manajer perusahaan
7
untuk menggunakan cash holdings
secara cermat sehingga
tidak
menghabiskan cash holding mereka lewat akuisisi dan investasi yang membawah dampak negatif terhadap nilai perusahaan.
2.2. Corporate Governance Di Indonesia Perbedaan tata kelola perusahaan di Amerika Serikat dan di Indonesia adalah agensi problemnya. Di Amerika Serikat tata kelola perusahaan lebih mengarah pada agensi problem antara manajemen perusahaan
dan
para
pemegang
saham.
Penerapan
tata
kelola
perusahaan di Amerika Serikat berlandaskan pada aturan hukum yang jelas dalam melindungi hak-hak pemegang saham. Hal ini ditunjukkan dengan di keluarkannya undang-undang baru yaitu the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) yang dikenal sebagai the Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 yang merupakan reformasi hukum paling penting berkaitan dengan tata kelola perusahaan di Amerika Serikat (Kamal, 2011). SOX mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek harus tunduk pada aturan teh Security and Exchange Commission (SEC), undang-undang SOX juga menyatakan bahwa hukum berperan penting dalam melindungi pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari kecurangan orang dalam. Tujuan dari SOX adalah mempromosikan pasar modal dan pertumbuhan ekonomi yang akan dapat dicapai melalui proteksi maksimal hak-hak pemegang saham yakni pemegang saham minoritas yang merupakan pemain utama pasar modal (Kamal, 2011). Di Indonesia masalah tata kelola perusahaan berkaitan dengan agensi problem antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas bisa membuat pemegang saham minoritas rugi karena kontrol mereka yang besar dalam perusahaan. Masalah ini terjadi karena konsep tata kelola perusahaan yang ada di Indonesia tidak dilandasi dengan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak pemegang saham minoritas (Mitton, 2001). Dari hasil penelitian
8
Ammann, Oesch dan Schmid (2011) dikatakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan kurang bagus cash holdings mereka lebih banyak dari perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan bagus. Penelitian tersebut juga mengatakan cash holdings yang besar bisa disalahgunakan oleh manajer perusahaan dalam proyek investasi yang berdampak negatif. Perusahaan-perusahaan publik di Indonesia biasanya dikuasai oleh business family yang artinya pemegang saham mayoritas adalah keluarga yang bertindak sebagai pengendali perusahaan dan keluarga yang menjadi pemilik perusahaan (family ownerships) bergabung dalam jaringan bisnis keluarga mereka (family business group) (Lukviarman, 2004). Dengan demikian, pemegang saham mayoritas bisa mengambil keuntungan perusahaan dan di pindahkan ke business group family sehingga pemegang saham minoritas menjadi rugi. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi tata kelola perusahaan agar supaya perlindungan hak pemegang saham minoritas meningkat sehingga dapat melindungi hak pemegang saham minoritas dalam perusahaan.
2.3. Reformasi Tata Kelola Perusahaan Di Indonesia Reformasi tata kelola perusahaan di Indonesia indentik dengan hadirnya
komisaris
independen
dalam
perusahaan.
Diberlakukan
reformasi tata kelola perusahaan di Indonesia karena dalam penelitian sebelumnya dikatakan bahwa terjadinya krisis keuangan pada tahun 1998 karena kurangnya penerapan tata kelola perusahaan dan buruknya kinerja perusahaan (Lee dan Song, 2010) selain itu ada juga masalah mengenai hak pemegang saham minoritas yang masih terintimidasi oleh pemegang saham mayoritas sehingga membuat konflik agensi di antara pemeang saham mayoritas dan minoritas menjadi besar. Akan tetapi setelah terjadi reformasi tata kelola perusahaan kinerja perusahaan semakin membaik dan pengaruh yang menyebabkan masalah hak pemegang saham minoritas berkurang karena kehadiran komisaris
9
indpenden dalam reformasi tata kelola perusahaan membawah pengaruh yang bagus. Tata kelola perusahaan yang kurang bagus dapat menimbulkan masalah antara pemegang saham mayoritas dan minoritas karena perlindungan hak pemegang saham minoritas masih rendah sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham melalui akusisi. Dalam Harford et al. (2006) mengatakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang kurang bagus dapat merugikan pemegang saham karena
penyalahgunaan
cash
holdings
yang
besar
oleh
manajer
perusahaan dalam akuisisi ataupun investasi yang berdampak buruk terhadap perusahaan. Kasus seperti ini pernah terjadi di Indonesia saat sebelum reformasi tata kelola perusahaan yaitu pada tahun 1991 terjadi akuisisi internal dimana PT. Indocement mengakuisisi PT. Bogasari Flaur Mills dan PT. Indofood Sukses Makmur. Akusisi internal ini dapat merugikan pemegang saham minoritas karena menjadi pemegang saham yang harus membeli saham dengan harga yang tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar sebenarnya. Masalah ini terjadi karena peraturan yang mengatur tentang masalah transaksi-transaksi yang memiliki benturan kepentingan harus berdasarkan pada hasil suara terbanyak dalam RUPS yang mengacu pada surat ketua BAPEPAM (Surat Ketua Bapepam nomor S-45/PM/1991) sedangkan suara terbanyak dalam RUPS adalah suara yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas yang memang memiliki kepentingan dalam transaksi tersebut. Ada juga cara lain
yang
dapat
merugikan
pemegang
saham
minoritas
karena
penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas dalam Jonson et al. (2003) yaitu: pengambilalihan peluang perusahaan dari perusahaan oleh pemegang saham pengendali, transfer pricing yang menguntungkan pemegang saham pengendali, pengalihan aset dari perusahaan oleh pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan harga pasar, pinjaman jaminan menggunakan aset perusahaan sebagai jaminan dan sebagainya. Oleh karen itulah diberlakukan reformasi tata
10
kelola perusahaan di Indonesia dengan membentuk komisaris independen dalam perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah di atas sehingga dapat memperkecil agensi problem di antara pemegang saham mayoritas dan minoritas karena cash holdings menjadi lebih kecil.
2.4. Komisaris Independen Pengangkatan dewan komisaris tujuannya adalah untuk memonitor pelaksanaan tata kelola perusahaan dan menjaga kepentingan pemegang saham minoritas. Dalam Kusnadi (2006) dikatakan dewan komisaris dalam
perusahaan
cenderung
bersikap
baik
terhadap
manajemen
perusahaan karena dewan komisaris di dominasi oleh orang dalam yang memiliki potensi mengambilalih hak pemegang saham minoritas sehingga memiliki efek negatif pada kinerja perusahaan. Jadi untuk menjamin pelaksanaan good corporate gvernance maka di perlukan dewan komisaris independen yang berintegritas, berkemampuan, tidak cacat hukum dan independen, serta tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan dewan direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung.
Semakin
banyak
jumlah
komisaris
independen
maka
kemungkinan konflik agensi yang terjadi semakin rendah. Selain itu pengawasan dari pihak independen sangat di perlukan karena bisa menumbuhkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Setelah terjadi krisis ekonomi Indonesia telah memperkenalkan langkah-langkah
reformasi
dalam
tata
kelola
perusahaan.
Tujuan
reformasi tata kelola perusahaan adalah membuat dewan direksi lebih bertanggung jawab dan efektif dalam menjalankan tugas mereka. Dengan dibentuknya komisaris independen dalam perusahaan diharapkan bisa memperkuat independensi dewan komisaris dalam membuat keputusan baik itu kepentingan perusahaan maupun pemegang saham terlebih khusus kepentingan hak pemegang saham minoritas. Pada tahun 2000 Bursa Efek Jakarta (BEJ) menggeluarkan keputusan 315/BEJ/06-2000
11
yang mewajibkan perusahaan publik memiliki komisaris independen dengan proporsi yang tidak boleh di bawah 30%. Komisaris independen ini tidak terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas dan dewan direksi, tidak merangkap direktur diperusahaan lain yang memiliki hubungan dan diangkat dalam rapat umum pemegang saham oleh pemegang saham publik. Komisaris
independen
komisaris independen dalam
merupakan
proporsi
perusahaan.
Jika
anggota
dewan
proporsi komisaris
independen dalam perusahaan semakin besar seharusnya komisaris independen bisa melakukan pengawasan dan koordinasi yang lebih baik dalam perusahaan. Aturan yang dikeluarkan oleh BEJ yang mewajibkan perusahaan publik memiliki komisaris independen yang proporsinya tidak boleh di bawah 30% diyakini bisa manjadikan tata kelola perusahaan di Indonesia semakin bagus. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen dalam reformasi tata kelola perusahaan membuat cash holdings menjadi kecil karena tata kelola perusahaan menjadi lebih bagus, dengan menjadi kecilnya cash holdings maka konflik agensi di antara pemegang saham mayoritas dan minoritas menjadi kecil. Konflik agensi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas terjadi karena pengambilan
keputusan
dalam
perusahaan
dimana
pengambilan
keputusan perusaaan dapat merugikan pemegang saham minoritas contohnya akuisisi internal yang pernah terjadi pada tahun 1991 dimana PT.Indocement mengakuisisi PT.Bogasari Flaur Mills dan PT.Indofood Sukses Makmur pada saat itu harus berdasarkan suara terbanyak dalam RUPS,
sedangkan
suara
terbanyak
dalam
RUPS
tersebut
adalah
pemegang saham mayoritas. Contoh lainnya adalah pengambilalihan peluang perusahaan dari perusahaan oleh pemegang saham pengendali, transfer pricing yang menguntungkan pemegang saham pengendali, pengalihan aset dari perusahaan oleh pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan harga pasar, pinjaman jaminan menggunakan aset perusahaan sebagai jaminan dan sebagainya. Di dalam Dittmar et al.
12
(2003) dikatakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang bagus cash holdings mereka lebih kecil dibandingkan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan kurang bagus. H1: Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap cash holding perusahaan.
2.5. Empat
Faktor
Yang
Mempengaruhi
Corporate
Governance Di Indonesia Sebelum reformasi tata kelola perusahaan di Indonesia masih kurang bagus karena perlindungan hak pemegang saham minoritas masih
rendah
sehingga
tidak
dapat
melindungan
hak
pemegang
minoritas, setelah reformasi tata kelola perusahaan menjadi lebih bagus dan perlindungan hak pemegang saham minoritas semakin meningkat sehingga perlindungan hak pemegang saham minoritas juga meningkat. Dalam penelitian Harijono dan Tanewski (2010) disebutkan ada empat faktor yang menghambat berjalannya tata kelola perusahaan di Indonesia karena empat faktor tersebut mampu memfasilitasi pemegang saham mayoritas menyalahgunakan kekuasaan dan membuat pemegang saham minoritas rugi. Pertama adalah family control, perusahaan yang berbasis keluarga (family ownership) merupakan perusahaan yang dikontrol keluarga. Mereka meninggalkan orang-orang kepercayaannya di dalam perusahaan sehingga mengurangi efektivitas dalam melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Kedua adalah business group yang dikenal sebagai konglomerat. Melalui pasar keuangan internal dalam business group mereka mengalokasikan modal perusahaan satu keperusahaan yang ada dalam businees group mereka sehingga business group bisa memfasilitasi pemegang saham mayoritas mentransfer sumber dayasumber daya perusahaan satu ke perusahaan lain yang masih masuk dalam jaringan business group mereka. Ketiga adalah perbedaan antara cash flow rights dan rontrol rights. Kebanyakan perusahaan di Indonesia voting rights dari pemegang saham mayoritas dalam perusahaan melebihi
13
cash flow rights sehingga perbedaan antara voting rights dan cash flow rights menimbulkan konflik agensi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Keempat adalah koneksi politik yang bisa mendorong misalokasi sumber daya karena mereka menempatkan orang-orang tersebut untuk mengutungkan diri sendiri. Orang-orang tersebut
nantinya
akan
membantu
mereka
mengambil
keputusan
investasi sehingga hak suara akan terpecah-pecah dan mereka akan memiliki hak suara yang paling banyak, dan akhirnya pemegang saham minoritas dirugikan.
Setelah terjadi perubahan dalam
tata kelola
perusahaan empat faktor tersbut berdampak baik terhadap tata kelola perusahaan. Sebelumnya dalam Harijono dan Taneswki (2010) dikatakan ada empat faktor yang membuat tata kelola perusahaan di Indonesia tidak berjalan baik karena family control, business group, perbedaan antara cash flow rights dan control rights, dan koneksi politik sebelum reformasi tata kelola perusahaan dapat mendukung pemegang saham mayoritas melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan membuat pemegang saham minoritas rugi tetapi setelah reformasi tata kelola perusahaan menjadi bagus dan perlindungan hak pemegang saham minoritas meningkat. Dengan meningkatnya perlindungan hak pemegang saham minoritas tentu saja membawah dampak baik untuk reformasi tata kelola perusahaan tetapi di dalam Dittmar et al. (2003) dikatakan perusahaan yang memiliki tingkat perlindungan hak pemegang saham yang tinggi cash holdings mereka akan meningkat. Jadi bisa dikatakan reformasi tata kelola perusahaan dapat menimbulkan pengaruh empat faktor tersebut terhadap cash holdings karena cash holdings meningkat sehingga bisa saja terjadi penyalahgunaan lewat cash holdings. H2: Perusahaan yang di kontrol keluarga, tergabung dalam business group, memiliki cash flow right yang berbeda dengan control rights dan mempunyai koneksi politik berpengaruh negatif terhadap cash holdings.
14
