BAB II KAJIAN TEORI
2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanjung
(2012:
89)
berpendapat
Anggaran
merupakan
pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
yang
merupakan
ditetapkan
artikulasi
dari
dengan
peraturan
daerah.
hasil
perumusan
dan
belanja
daerah
Anggaran
strategi
dan
perencanaan strategik yang dibuat. Anggaran
pendapatan
dan
berdasarkan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 15 ayat 3 berbunyi APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan
pemerintah
daerah
dalam
mencari
sumber-sumber
penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun.
10
11
Mahsun, dkk (2012: 65) berpendapat jenis anggaran sektor publik dibagi menjadi yaitu: 1) Anggaran operasional, yaitu anggaran yang berisi rencana kebutuhan
sehari-hari
oleh
pemerintah
pusat/daerah
untuk
menjalankan kegiatan pemerintahan. 2) Anggaran modal/investasi, merupakan anggaran yang berisi rencana jangka panjang seperti Gedung, peralatan Kantor. Asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menyatakan pengelolaan keuangan daerah
dikelola dengan tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Maka dari itu anggaran pendapatan pendapatan dan belanja daerah agar dapat memberikan konstribusi positif. 2.2 Pendapatan Asli Daerah Amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digalih di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah dikelola.
12
Menurut Halim & Kusufi (2012: 101) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan daerah dalam kerangka APBD/APBN merupakan elemen penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kontrol terhadap alokasi sumber daya. Darise (2009: 48) mengemukakan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung
sebagian
beban
belanja
yang
diperlukan
untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (Simanjuntak, 2001) dalam Ladjin (2008) antara lain: 1) Kondisi awal suatu daerah. Kondisi ini tergantung pada Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah 2) Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutanpungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
13
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 dikatakan bahwa provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan melakukan pungutan-pungutan baru selain yang telah ditetapkan dalam UndangUndang tersebut, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Penetapan peraturan daerah diberi penegasan untuk menyesuaikan tingkat kemampuan ekonomi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor. Menurut Amri (2012: 28) dalam Halim & Ikbal (2012) beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, antara lain: 1) Meningkatkan basis data untuk mengidentifikasi kembali semua wajib pajak 2) Menggiring wajib pajak untuk lebih taat membayar pajak dan retribusi
melalui
kegiatan
penyuluhan
dan
sosialisasi
atau
memberikan reward kepada wajib pajak yang taat 3) Perbaikan sistem akuntansi dalam proses penerimaan pendapatan, sebab sangat rawan kebocoran pada dinas-dinas terkait 4) Meningkatkan sumber daya pegawai di dinas yang berhubungan dengan pendapatan untuk memaksimalkan kinerja mereka. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari: 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan, 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
14
2.2.1
Pajak Daerah Berdasarkan Undang‐Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang‐undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan
digunakan
untuk
keperluan
daerah
bagi
sebesar‐besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah mempunyai
hak
untuk
mengenakan
pungutan
kepada
masyarakat, hal ini berdasarkan UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 A menetapkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang‐undang. Menurut pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah RI Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah
daerah
dan
pembangunan
daerah. Keberadaan pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh
pada
setiap
tahunnya,
yang
bertujuan
untuk
memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri
15
karena pajak daerah akan optimal ssebagai konstribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang ditentukan (Fitriyani, 2013). Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak yang dipungut
oleh
provinsi
dan
pajak
yang
dipungut
oleh
kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak yang dikelola pemerintah provinsi terdiri dari: 1) Pajak kendaraan bermotor Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 2) Bea balik nama kendaraan bermotor Pajak bea balik nama merupakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 4) Pajak air permukaan Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan
16
adalah semua air yang ada di permukaan, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. 5) Pajak rokok Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Tanjung (2012: 104) menjelaskan akun pendapatan pajak daerah digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran berjalan seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006, yaitu: 1) Pajak hotel Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 butir 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia penginapan/peristrahatan yang mencakup motel, wisma pariwisata, dan lain-lain. 2) Pajak restoran Pajak
restoran
adalah
pajak
atas
pelayanan
yang
disediakan oleh restoran. Restoran adalah tempat penyedia makanan atau minum.
17
3) Pajak hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah segala tempat keramaian yang dinikmati dengan biaya. 4) Pajak reklame Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame sendiri adalah suatu media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. 5) Pajak penerangan jalan Pajak
penerangan
jalan
(PPJ)
adalah
pajak
atas
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 6) Pajak mineral bukan logam dan bebatuan Pajak mineral bukan logam dan bebatuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bukan logam an bebatuan, baik dari sumber alam di dalam permukaan atau diluar permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak mineral dan bebatuan adalah
pengganti
dari
pajak
pengambilan
bahan
pengambilan Golongan C sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan UU Nomor 34 Tahun 2000.
18
7) Pajak parkir Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 8) Pajak air bawah tanah Pajak air bawah tanah adalah pajak ataas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air bawah tanah diartikan sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 9) Pajak sarang burung walet Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak
sarang
burung walet
merupakan
jenis
pajak
kabupaten/kota yang baru diterapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 10) Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan Pajak bumi dan bangunan disingkat PBB di perkotaan dan pedesaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
19
11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan disingkat BPHTB adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan menunjang program pembangunan pemerintah
karena
hendaknya
penerimaan
pemerintah
pajak
terutama
program
dapat
terbantu
dan
yang
dikelola
oleh
pendapatan pajak
daerah
seluruhnya
untuk
kepentingan daerah. 2.2.2
Retribusi Daerah Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 28 Tahun 2009). Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah oleh pemerintah untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan hidup masyarakat.
20
Pernyataan Siahaan (2005: 5) dalam Sinaga (2009) “Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.” Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Retribusi jasa umum Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi
umum
meliputi
pelayanan
kesehatan,
persampahan, biaya cetak KTP & akta catatan sipil, pemakaman, parkir, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyedotan kakus, pengolahan limbah cair, pelayanan tera ulang, pelayanan pendidikan, pengendalian menara telekomunikasi. 2) Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah
daerah
dengan
menganut
prinsip
21
komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pemberian pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Retribusi jasa usaha
meliputi
pemakaian
kekayaan
daerah,
pasar
grosir/toko dan lain-lain. 3) Retribusi perizinan tertentu Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengatran, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi
kepentingan
umum,
dan
menjaga
kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari izin tempat penjualan minimuman berlkohol, izin gangguan, izin trayek, izin usaha perikanan (Rivai, 2013). 2.2.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan
sumber-sumber
pendapatan
berupa
hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengelolaan
22
kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah daerah Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26 terdiri dari: 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 2.2.4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26 ayat 4, berbunyi lain‐lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk
23
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis
pajak
daerah,
retribusi
daerah,
dan
hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari: 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, 3) Jasa giro, 4) Bunga deposito, 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi dan 6) penerimaan komisi atau
potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 2.3 Belanja Daerah Pesatnya
pembangunan
daerah
yang
menyangkut
perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri
dari
pengeluaran
rutin
dan
pengeluaran
pembangunan
membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk kegiatan tersebut. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah (Setiawan, 2010).
24
Berlandaskan dari Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Untuk meningkatkan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah yang dimiliki serta perlunya rencana keuangan jangka panjang yang mengacu pada efisiensi
dan
efektivitas
program
dan
perencanaan,dengan
memperhatikan sumber dana yang terbatas dan disisi lain pengeluaran yang harus dibiayai semakin besar. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk
peningkatan
pelayanan
serta
usaha
mengembangkan sistem jaminan sosial. Menurut Mahsun (2012: 97) alokasi belanja daerah terdiri dari dua komponen utama yaitu:
25
1) Belanja tidak langsung Belanja tidak langsung dapat dikatakan belanja yang dianggarkan daerah terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Adapun Belanja tidak langsung antara lain: a. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b. Belanja bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. c. Belanja subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa
yang
dihasilkan
dapat
terjangkau
oleh
masyarakat banyak. d. Belanja hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
daerah
lainnya,
dan
kelompok
masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. e. Bantuan sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat.
26
f.
Belanja bagi hasil merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang
bersumber
dari
pendapatan
provinsi
kepada
Kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. g. Bantuan
keuangan
merupakan
belanja
untuk
bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota
kepada
pemerintah
desa
dan
pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. h. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya,
termasuk
pengembalian
atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 2) Belanja langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Adapun Belanja langsung terdiri atas: a. Belanja
pegawai,
yaitu
pengeluaran
honor/upah
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
dalam
27
b. Belanja
barang
dan
jasa
merupakan
pengeluaran
pembelian/pengadaan barang jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 1 (satu) tahun atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah c. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukakan yang dilakukan
dalam
rangka
pembelian/pengadaan
atau
pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan dan jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal daerah hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk
memberikan
pemerintah
pusat
pelayanan sebaiknya
kepada
publik.
memberikan
Sehingga
kegiatan
atau
program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar program tersebut dapat mensejahterakan dan memajukan pemerintah daerah (Nuarisa, 2013). 2.4 Pembiayaan Daerah Mahsun, dkk (2012: 99) mengatakan transaksi pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
28
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah meliputi semua transaski keuangan
untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah (Darise, 2008: 142). Jenis-jenis pembiayaan daerah terdiri dari: 1) Penerimaan pembiayaan, semua penerimaan yang ditujukan untuk menutup defisit APBD mencakup: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) b. Pencairan dana cadangan c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Penerimaan pinjaman daerah e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan f.
Penerimaan piutang daerah.
2) Pengeluaran pembiayaan, semua
pengeluaran yang ditujukan
untuk menfaatkan surplus APBD mencakup: a. Pembentukan dana cadangan b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah c. Pembayaran pokok utang, dan d. Pemberian pinjaman daerah 2.5 Kajian Penelitian yang relevan Penelitian yang berkaitan dengan PAD terhadap alokasi belanja daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini
29
mendapatkan ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu antara lain Panggabean, (2009) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Tamosir. Hasil penelitiannya retribusi
menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah,
daerah,
dan
Lain-lain
pendapatan
daerah
yang
sah
berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Tamosir dan secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Kota Tamosir. Peneliti juga melakukan penelitian lebih jauh tentang pendapatan asli daerah sesuai penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yang telah dilakukan Rahmawaty, (2010) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu disalah satu variabel penelitiannya tentang pendapatan asli daerah yang diteliti oleh Ardhani (2011), judul penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum terhadap
belanja
modal.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.
30
Penelitian lebih jauh mengenai penerimaan pendapatan asli daerah kaitanya terhadap belanja daerah yakni penelitian yang dilakukan Nungraeni, (2011) judul penelitian analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap
prediksi
belanja
daerah
pada
pemerintah
daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah dengan lag 1 tahun. Hasil penelitian membuktikkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah merupakan faktor yang signifikan terhadap APBD pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian lain yaitu Rivai, (2013) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Provinsi
Gorontalo.
Hasil
penelitian
menunjukkan
berdasarkan
pengujian statistik diperoleh PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah belanja daerah di Provinsi Gorontalo. Penelitian lainnya yang berkaitan tentang PAD yang diteliti oleh Fitriyani (2013), judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo studi kasus Kantor Badan Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
Daerah.
Hasil
penelitiannya
membuktikan pendapatan asli daerah mempengaruhi 57,7% variasi perubahan alokasi jumlah belanja daerah Kabupaten Boalemo selama
31
Tahun 2007-2012 sedangkan sisanya sebesar 42,3% perubahan alokasi belanja daerah Kabupaten Boalemo dipengaruhi variabel lain. Penelitian yang relevan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3: Kajian Penelitian Yang Relevan NAMA PENELITI Panggabean (2009)
Rahmawaty (2010)
JUDUL PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
Pengaruh pendapatan asli
Secara simultan dan parsial pajak
daerah terhadap belanja
daerah, retribusi daerah, dan lain-lain
daerah Kabupaten Tamosir
PAD yang sah berpengaruh positif
Pengaruh pendapatan asli
Pendapatan asli daerah dan dana
daerah dan dana alokasi
alokasi umum berpengaruh positif
umum
terhadap belanja daerah.
terhadap
alokasi
belanja daerah Ardhani (2011)
Pengaruh
pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi, pendapatan
ekonomi, pendapatan asli
asli daerah, dana alokasi umum dan
daerah,
dana
alokasi
dana alokasi khusus berpengaruh
khusus,
dana
alokasi
positif terhadap anggaran belanja
belanja
modal.
umum
terhadap
modal Rivai (2013)
Pengaruh pendapatan asli
PAD, DAU dan DAK berpengaruh
daerah,
secara
dana
alokasi
signifikan
terhadap
umum dan dana alokasi
peningkatan jumlah belanja Daerah di
khusus terhadap belanja
Provinsi Gorontalo.
daerah pada pemerintah daerah Provinsi Gorontalo Fitriyani (2013)
Pengaruh pendapatan asli
Pendapatan asli daerah berpengaruh
daerah terhadap belanja
terhadap belanja daerah. Pendapatan
daerah
asli daerah mempengaruhi 57,7%
Boalemo
Kabupaten studi
kasus
variasi
perubahan
alokasi
jumlah
Kantor Badan Pengelolaan
belanja daerah Kabupaten Boalemo
Keuangan
selama tahun 2007-2012 sedangkan
Daerah
dan
Aset
sisanya sebesar 42,3% perubahan alokasi belanja daerah Kabupaten Boalemo dipengaruhi variabel lain.
Sumber: Data Olahan, 2014
32
2.6 Kerangka Berpikir Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
32
tahun
2004
dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibiayai melalui APBD. Anggaran daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan strategi dan perencanaan strategik yang dibuat. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan pendapatan asli daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah terdiri atas: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana hubungan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.
33
Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut: Permasalahan Penelitian Berdasarkan Fenomena dan Kesediaan Teoritis serta studi empiris tentang penerimaan pendapatan asli daerah, dan alokasi belanja daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh penerimaan PAD terhadap alokasi belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”
Dasar Teori Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Darise, 2009: 48). Alokasi belanja daerah terdiri dari dua komponen utama yaitu: 1) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. 2) Belanja tidak langsung dapat dikatakan belanja yang dianggarkan daerah terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah (Mahsun, 2012: 97).
Penelitian Terdahulu 1. Panggabean (2009), hasil penelitian secara simultan dan parsial pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif. 2. Rahmawaty (2010), hasil penelitian pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. 3. Ardhani (2011), hasil penelitian Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. 4. Rivai (2013), hasil penelitian PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah belanja daerah di Provinsi Gorontalo. 5. Fitriyani (2013), hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli darah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo.
Diduga penerimaan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Penerimaan PAD
Alokasi belanja daerah
Gambar 1: Kerangka Pemikiran
34
2.7 Hipotesis Penelitian Hipotesis
bisa
didefinisikan
sebagai
hubungan
yang
diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Sugiyono, (2009: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian,
dimana
rumusan
masalah
penelitian
telah
dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan
pada
fakta-fakta
empiris
yang
diperoleh
melalui
pengumpulan data. Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang ingin dibangun oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penerimaan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
