BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Pajak Pengertian Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa atau tanpa mendapatkan timbal balik yang ditunjuk secara langsung. Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yang wajib kita ketahui yaitu. 1) Pajak adalah kontribusi wajib warga Negara. 2) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara. 3) Dengan membayar pajak, tidak akan mendapat imbalan secara langsung. 4) Berdasarkan Undang-Undang. Pengertian Pajak menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada memperoleh jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran secara umum. Sedangkan pengertian pajak menurut Adriani merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 7
Peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan
kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
Unsur-unsur
pajak yang terdapat dalam Pengertian Pajak yaitu
antara lain. 1)
Pajak yang dipungut harus berdasarkan peraturan Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya.
2)
Pajak digunakan sebagai keperluan pembiayaan umum pemerintah (pembiayaan rumah tangga Negara dalam menjalankan dan menyelesaikan fungsi pemerintah.
3)
Tidak diperuntukkan untuk menerima imbalan atau ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4)
Sifat pajak dapat dipaksakan, dimana disebabkan pada suatu kejadian, keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
5) Pungutan pajak dilakukan oleh Negara (baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah). Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan Negara, namun fungsi tersebut bukanlah fungsi utama ada dua fungsi pajak yang paling penting antara lain. 1) Fungsi penerimaan (budgetair) Pajak
sebagai
sumber
dana
bagi
pemerintah
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran. 2) Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
8
Contoh : a) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras; b) pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif; c) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia. Dalam pengertian pajak, terdapat pengertian pajak dalam pembangunan yaitu pajak berhubungan erat dalam pembangunan nasional baik pada sektor swasta maupun sektor umum. Dengan adanya uang pajak tersebut, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, memperlancar roda pemeritah, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kemajuan kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, terdapat dua fungsi pajak dalam pengertian pajak seperti disebutkan di atas yaitu fungsi budgetair dimana merupakan fungsi utama dalam pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk memasukkan dana atau kas secara optimal ke kas Negara sesuai dengan waktu yang akan digunakan dalam pembiayaan pengeluaran Negara dengan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan kedua fungsi regulasi maksudnya sebagai fungsi pelengkap dalam pajak dimana pajak digunakan sebagai suatu alat untuk melaksakan atau mengatur kebijakan Negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi atau sosial. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan Negara dan orang atau badan hukum yang wajib membayar pajak. Selain itu,
9
hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas Negara. Hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu. 1) Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuanketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. 2) Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuanketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar. Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan para wajib pajak yang antara lain menerangkan. 1) Siapa-siapa wajib pajak. 2) Objek-objek apa yang dikenakan pajak. 3) Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah. 4) Timbul dan hapusnya hutang pajak. 5) Cara penagihan pajak. 6) Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak. Menurut Waluyo (2011:99) pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu. 1) Menurut golongannya terdiri atas. (1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
10
Misalnya : pajak seorang pengusaha dibayar dari pendapatan atau labanya sendiri sehingga pada dasarnya pajak ini tidak menaikkan harga barang yang diproduksi oleh pengusaha itu. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), pajak kekayaan, pajak rumah tangga, pajak perseroan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya. (2) Pajak tak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pajak yang dibayar oleh wajib pajak tetapi oleh wajib pajak ini dibebankan kepada orang lain yang membeli barang-barang yang dihasilkan olehnya. Misalnya : pajak ini akhirnya dapat menaikkan harga, karena dibebankan kepada pembeli dan karena itu hanya dibayar kalau terjadi transaksi yang menimbulkan pajak tersebut. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan, pajak pembangunan, bea materai, bea balik nama dan sebagainya. 2) Menurut sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagian berdasarkan ciri-ciri prinsip yaitu. (1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). (2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
11
3) Menurut pemungut dan pengelolanya, antara lain. (1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas. a) Pajak provinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. b) Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan 2.2.1 Pengertian Kepatuhan Pengertian kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin atau taat. Menurut Yandianto Kamus Umum Bahasa Indonesia (2009), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai dengan aturan dan berdisiplin. Pengertian kepatuhan diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap. Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya.
12
Menurut Safri Nurmantu (2003 : 148), ada dua macam kepatuhan yaitu. 1) Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Perpajakan. 2) Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal, jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT wajib pajak badan, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakkan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak yang efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang wajib pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga wajib pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan
13
tidak diterima wajib pajak yang bersangkutan akibatnya wajib pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut. Menurut (Niven, 2008) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah. 1) Pendidikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 2) Akomodasi Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian klien yang dapat mempengaruhi kepatuhan antenatal care adalah jarak dan waktu. 3) Modifikasi faktor lingkungan dan sosial Hal ini berarti membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman, kelompok-kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu kepatuhan. 4) Pengetahuan Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu, dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.
14
5) Usia Usia adalah umur yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat akan berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan, masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi tingkat kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya. Jadi semakin dewasa seseorang maka cara berfikir pun semakin matang. 6) Dukungan keluarga Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih, adanya ikatan persaudaraan atau pertalian darah, hidup dalam satu rumah tangga berinteraksi satu sama lain, mempertahankan satu kebudayaan. 2.2.2 Pengertian Wajib Pajak Badan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang menjalankan kegiatan usaha. Misalnya : PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Fa, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Wajib pajak badan adalah badan yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
15
peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. 1) Kewajiban Wajib Pajak (1) Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu. a) Kewajiban pajak subjektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. b) Kewajiban pajak objektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang mempunyai kekayaan adalah orang
yang
mempunyai
kekayaan
tertentu,
yang
memenuhi wajib pajak kendaraan ialah orang yang mempuyai kendaraan bermotor dan sebagainya. (2) Kewajiban wajib pajak Dalam menghitung jumlah yang dipakai dalam dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempuyai kewajiban. a) Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenanya. b) Menandatangi sendiri SPT tersebut.
16
c) Mengendalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak. 2) Hak Wajib Pajak Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut. (1) Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarif, atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak. (2) Mengajukan keberatan kepada Kepala Inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak dianggap terlalu berat. (3) Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada Kepala Inspeksi tidak dipenuhi. (4) Meminta pengembalian pajak (retribusi), meminta pemindahan bukuan setoran pajak ke pajak lainnya atau setoran tahunan berikutnya. (5) Mengajukan gugatan perdata atau tuntunan pidana kalau ada tugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan/pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.
17
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelnggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan sukarela merupakan tulang punggung self assessment system,
dimana wajib pajak
menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasaran 2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 atau pajak yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh dari transaksi antara dua pihak. Penghasilan yang termasuk dalam kategori ini meliputi deviden, bunga royalty, hadiah dan penghargaan, sewa dan pendapatan yang terkait dengan aset selain dari transaksi tanah dan bangunan, dan jasa. Tarif pajak untuk deviden, bunga, royalty dan penghargaan adalah 15% serta 2% dibebankan untuk penghasilan lainnya termasuk jasa pemasaran. Namun jika pihak yang dikenakan PPh pasal 23 tidak memiliki NPWP maka tarif pajak akan dikenakan 2 kali lipat, 30% untuk deviden, bunga royalty,
18
hadiah dan penghargaan, serta 4% untuk penghasilan lainnya termasuk jasa pemasaran. Tarif dan objek PPh Pasal 23 tarif dikenakan pada nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / jumlah bruto dari penghasilan. Pada dasarnya dikenakan 2 jenis tarif (15% dan 2%) pada penghasilan ini tergantung objeknya. Tarif 15% untuk objek pajak. 1) Deviden, bunga, royalty dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif 2% untuk objek pajak. 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang dikenai PPh pasal 4 ayat (2). 2) Imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa marketing, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. 3) Jasa lain yang dimaksud pada penjelasan diatas, adalah jasa yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03.2008. Pemotong dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 sebagai berikut. 1) Pemotong PPh pasal 23 yaitu : a) badan pemerintah; b) subjek pajak badan dalam negeri; c) penyelenggaraan kegiatan; d) bentuk usaha tetap (BUT); e) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
19
f) wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu : a) wajib pajak dalam negeri; b) BUT. Pemotongan PPh Pasal 23 dikecualikan atas : 1) penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank; 2) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 3) deviden tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f dan deviden yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri; 4) bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf i; 5) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 6) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pembayaran, pelaporan dan bukti potong PPH Pasal 23 (dari pihak pemotong). 1) Pembayaran PPh Pasal 23 Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan membayarnya melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan pasal 23.
20
2) Pelaporan PPh Pasal 23 Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 yang kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. 3) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Sebagai tanda PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang telah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut, kepada Kantor Pelayanan Pajak (rangkap ke-2) saat dilakukan pelaporan PPh Pasal 23. 2.3.1 Pengertian Jasa Pemasaran Pemasaran (marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang terpenting dalam kehidupan perusahaan sebagai usahanya untuk mencapai tujuan, mengembangkan usaha, mendapatkan laba serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Berhasilnya suatu perusahaan atau bisnis sangat tergantung pada keahlian manajemen serta keahlian dibidang pemasaran dari barang atau jasa yang diproduksi. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia kemudian yang bertumbuh menjadi keinginan manusia. Contoh : seorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Jika ada segelas air maka kebutuhan dagahanya akan terpenuhi. Namun manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhannya namun juga
21
ingin memenuhi keinginannya yaitu misalnya segelas air dengan merk aqua yang bersih dan mudah dibawa. Maka manusia ini memilih aqua botol yang sesuai dengan kebutuhan dalam dahaga dan sesuai dengan keinginannya yang juga mudah dibawa. Beberapa ahli ekonomi mengemukakan definisi pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah suatu sistem total dari suatu bisnis untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. (William J. Stanton, 1995:7). Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai produk dengan pihak lain. Philip Kotler (2005). Berdasarkan kedua pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa, pemasaran adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli baik dengan alat tukar maupun barter. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian seorang organisasi tergantung
pada
penentuan kebutuhan dan
keinginan pasar serta
penyampaian kepuasan yang didampakan itu lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing. Konsep pemasaran dinyatakan dengan cara yang berwarna warni. 1) Kami mewujudkan keinginan anda. 2) Terbang untuk melayani. 3) Kami tidak puas sebelum anda puas. 4) Dan kami bisa melebihi harapan anda. (Kotler dan Amstrong, 1998)
22
Dengan demikian dinyatakan bahwa, konsep pemasaran merupakan konsep pendistribusian barang yang dilakukan dari luar kedalam supaya memperoleh laba dan kepuasan pelanggan. Pelanggan itu merupakan seseorang yang paling penting dalam perusahaan, pelanggan itu sendiri tidak tergantung pada kita. Kita tergantung pada pelanggan. Istilah strategi pemasaran banyak digunakan orang terutama dibidang bisnis yaitu dalam membicarakan prosedur dan strategi. Istilah strategi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya kepemimpinan. Strategi pemasaran adalah keseluruhan tindakan-tindakan yang disiapkan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran-sasarannya. Philip Kotler (2005). Sedangkan kontek pemasaran, arti dari strategi dihubungkan dengan segala aktivitas pemasaran dan sasaran-sasaran pemasaran. Strategi merupakan katalisator atau elemen pengolahan atau tujuan-tujuannya. Seperti halnya manajemen, pengembangan strategi pemasaran merupakan sebuah seni dan merupakan sebuah produk logika dan kreativitas. Jadi dengan demikian strategi pemasaran merupakan keterkaitan antara sasaran-sasaran dan hasil. Tujuan dari pemasaran yaitu. 1) Konsumsi potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas semua produk yang dihasilkan. 2) Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada
23
konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ketangan konsumen secara cepat. 3) Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1) Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok pesaing dan masyarakat. 2) Faktor makro, yaitu demografi/ekonomi, politik/hukum, teknologi/fisik, dan sosial/budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran. Dari sudut pandang penjual, yaitu. 1) Tempat yang strategi (place). 2) Produk yang bermutu (product). 3) Harga yang kompetitif (price). 4) Promosi yang gencar (promotion). Dari sudut pandang konsumen, yaitu. 1) Kebutuhan dan keinginan konsumen (customer needs and wants). 2) Biaya konsumen (cost to the customer). 3) Kenyamanan (convenience). 4) Komunikasi (communication). Dengan demikian dinyatakan bahwa pembuatan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen harus menjadi fokus kegiatan operasional maupun perencanaan suatu perusahaan. Pemasaran yang berkesinambungan harus
24
adanya koordinasi yang baik dengan berbagai departemen (tidak hanya dibagian pemasaran saja) sehingga dapat menciptakan sinergi di dalam upaya melakukan kegiatan pemasaran.
25
