BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1.
Landasan Teori
2.1.1. Pengertian Bank Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Para ahli dalam bidang perbankan memberikan defmisi yang berbeda-beda mengenai bank, yang bertujuan untuk memudahkan orang dalam mengartikan pengertian bank, berikut ini beberapa pengertian bank, diantaranya sebagai berikut: Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Verryn (1999:1) mengatakan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah suatu badan yang bergerak dalam bidang keuangan yang melaksanakan 6
kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya, serta melaksanakan jasa-jasa perbankan lainnya.
2.1.2. Pengertian Pajak Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak juga disebut sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan di Indonesia. Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP). Dalam sistem self assessment, WP wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Mekanisme pembayaran pajak di Indonesia dikenal dengan adanya tiga cara pembayaran pajak, yaitu Membayar sendiri pajak yang terutang, Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah (Agus, 2010) 2.1.3. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang teratang ke kas negara melalui kantor pos dan/ atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.SSP dibagi menjadi menjadi 2 (dua), adalah sebagai berikut: a) SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau: penyetoran pajak yang terutang ke kantor
penerimaaan
pembayaran
7
dan
digunakan
sebagai
bukti
pembayaran. SSP standar dibuat dalam rangkap lima (5) yang peruntukannya sebagai berikut: Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak. Lembar 2 : untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor pembendaharaan dan kas negara. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Lembar 4 : untuk arsip kantor penerimaan pembayaaran. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan
yang
berlaku. b) SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerimaan pajak yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lain yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan dirjen pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. SSP khusus dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran yang telah mengadakan kerjasama monitoring pelaporan pembayaran pajak (mp3) dengan dirjen pajak.
NPWP diisi dengan NPWP 11 djjit apabila SSP digunakan untuk melakukan pembayaran sebelum 31 maret 2001.
NPWP baru 15 digit yang diterima oleh wajib pajak sebelum tanggal 1 april 2001 baru digunakan untuk identitas pembayaran pajak sejak 1 april 2001
8
dengan menggunakan SSP sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dirjen pajak.
NTPP atau NTB dicantumkan pada “ruang teraan”
2.1.4. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat Kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. 2.1.5. Pengertian Prosedur Menurut Mulyadi (2001:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perasahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Menurut Baridwan (2009:3) prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang dilakukan, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi-transaksi yang terjadi.
9
2.2.
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Agus Andi Arta (2010) melakukan penelitian mengenai Kepatuhan wajib
pajak dan peranannya pada upaya peningkatan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama di denpasar barat. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Supadmi (2009) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Tujuan dari penelitian tersebut uliari (2009) melakukan penelitian pada KPP Pratama Denpasar Timur menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak akan saksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
10
