6
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Bank 1. Pengertian Bank Konvensial Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk memindahkan uang, menerima segala bentuk pembayaran. Menurut SAK dalam PSAK No. 31 (2002 : 31) bank dapat didefinisikan sebagai berikut : Suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang memperlancar lalu lintas pembayaran. 2. Pengertian Bank Syariah Perbankan dalam perekonomian modern sangat dibutuhkan karena telah melakukan hal yang memudahkan pertukaran dan membantu pembentukan modal dan produksi yang berskala massal. Dengan perbankan maka dana yang merupakan sarana yang paling penting dalam proses pertumbuhan perekonomian akan menjadi lebih produktif dan efisien. Bank merupakan suatu perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Selain menghimpun dan
7
menyalurkan dana bank dapat juga bertindak sebagai pemberi motivasi dan pendorong munculnya inovasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian kearah yang lebih mapan. Menurut PSAK 59 ( 2002 : 1 ) definisi bank syariah adalah sebagai berikut: Bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. 3. Prinsip Syariah Semakin berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, memang sangat menggembirakan. Masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk menyimpan dana di bank-bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menganut prinsip-prinsip syariah. Sehingga aturan-aturan yang dipakai dalam bank syariah adalah aturanaturan yang berdasarkan atas hukum islam. Menurut H. Malayu S. P Hasibuan (2000 : 40) adalah sebagai berikut: Aturan-aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Menurut Arifin (2002 : 12) prinsip-prinsip syariah adalah : a. Melarang kegiatan riba b. Menghalalkan transaksi jual beli c. Berbuat adil
8
d. Kebersamaan dan tolong menolong e. Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi f. Membayar zakat 4. Fungsi Bank Syariah Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai intermediary (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Menurut Sofyan S Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf ( 2005 : 5 ) fungsi bank syariah adalah : a.
Manajer Investasi Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
b.
Investor Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai
dengan
syariah
meliputi
murabahah,
musyarakah,
mudharabah, salam dan istishna. Pembentukan perusahaan atau
9
akuisisi
pengendalian
atau
kepentingan
lain
dalam
rangka
mendirikan perusahaan, memperdagangkan, produk, dan investasi atau
memperdagangkan
saham
yang
dapat
diperjualbelikan.
Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah bank menerima keuntungan mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. c.
Jasa Keuangan Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract, atau sewa.
d.
Fungsi Sosial Konsep
perbankan
Islam
mengharuskan
bank-bank
Islam
memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsipprinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.
10
5. Alur Operasional Bank Syariah a. Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip yaitu : 1) Prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang diaplikasikan pada Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah dan, 2) Prinsip Mudharabah Mutlaqah yang diaplikasikan pada produk Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah. Selain itu bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu, dalam bentuk pooling dana. b. Dana bank syariah yang dihimpun, disalurkan dengan pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran yaitu : 1) Prinsip jual beli yang meliputi Murabahah, Salam dan salam Parallel, Istishna dan Istishna Parallel. 2) Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarokah dan, 3) Prinsip Ijarah yaitu Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. c. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan marjin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip Ijarah akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari
11
penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasional utama, merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur pembagian hasil usaha (profit distribution). Disamping itu bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan, yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah. d. Dari pendapatan inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip pendapatan yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari Mudharabah Mutlaqah. e. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana mudharabah saja tetapi ada pendapatan-pendapatan lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah, dimana pendapatan tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dan pengelola dana (bank). Pendapatan tersebut antara lain pendapatan yang berasal dari fee based income, misalnya pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll dan fee lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah. Disamping itu pendapatan yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya adalah pendapatan dari Mudharabah Muqayyadah dimana bank syariah bertindak sebagai agen.
12
B. Prinsip Bagi Hasil 1. Pengertian Bagi Hasil Menurut PP No 72/1992, yang dimaksud dengan bank bagi hasil adalah “bank yang sistem operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah”. (Zainul Arifin 2000) Menurut Muhammad (2002 : 85) pengertian bagi hasil adalah : “suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasi usaha antara dana dan pengelola dana”. Menurut Z Duril (2004 : 91) bagi hasil bisa dapat diartikan sebagai berikut : Kesepakatan mengenai besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diperoleh pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditanda tangani pada awal/ sebelum dilaksanakan kerja sama. Menurut M. Syafi’I Antonio (2001 : 137), prinsip bagi hasil “merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan”. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al- mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana), antara keduanya diadakan akad. Terdapat empat akad didalam perbankan syariah yang dapat dilakukan, yaitu Al-musyarakah, Al-Mudharabah, AlMuzara”ah dan Al-Musaqoh.
13
a. Al-Musyarakah Menurut Muhammad Safi’I Antonio (2000 : 90) pengertian AlMusyarakah adalah : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Menurut PSAK No. 59 (2002 : 6) Musyarakah dapat didefinisikan sebagai berikut : “akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan”. Sedangkan menurut Zulkifli ( 2003 : 51 ) adapun pengertian Musyarakah adalah : Akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.
b. Al-Mudharabah Menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2001 : 95) secara teknis AlMudharabah adalah : Kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Didalam
kontrak
mudharabah,
seorang
mudharib
(dapat
perorangan, rumah tangga, perusahaan, atau suatu unit ekonomi) memperolah modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan
14
perdagangan ataau perniagaan. Mudharib menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat proyek sudah selesai, maka mudharib mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana (shahibul maal) berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Jika terjadi kerugian, maka akan dipikul oleh penyedia dana (shahibul maal). Menurut PSAK No. 59 (2002 : 2) pengertian Mudharabah adalah : Akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Sedangkan menurut Muhammad (2002 : 102) Mudharabah adalah: Suatu perjanjian pembiayaan antara bank Islam dan nasabah dimana bank Islam menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga , dan perdagangan. c. Al-Muzara’ah adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. d. Al-Musaqoh adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah dimana si penggarap
hanya
bertanggung
jawab
atas
penyiraman
dan
15
pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Dalam prakteknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, profit sharing dan revenue sharing. 1. Profit sharing Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan
usaha
dikurangi
dengan
beban
usaha
untuk
mendapatkan pendapatan usaha tersebut. 2. Revenue sharing Perhitungan
bagi
hasil
menurut
revenue
sharing
adalah
perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue dari pengelola dana, yaitu pendapata usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. (Slamet Wiyono, 2005) Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional yang menetapkan tentang konsep bagi hasil adalah fatwa No. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tanggal 7 Jumadil Akhir 1421 H atau 16 September 2000, tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah, fatwa tersebut menyatakan antara lain : 1) Pembagian hasil usaha antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama oleh didasarkan pada prinsip profit sharing (bagi untung), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan
16
setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip revenue sharing (bagi pendapatan), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 2) Kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 3) Supaya para pihak yang berkepentingan memperolah kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman. Dewan Syariah Nasional juga menetapkan fatwa tentang distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) antara lain : 1) Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-aslah), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing). 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. (Dewan Syariah Nasional, 2001 : 87-90).
17
Diperbolehkannya kedua sistem tersebut dengan melihat bahwa baik prinsip bagi hasil (revenue sharing) atau bagi untung (profit sharing) belum ditemukan dalil yang mengharamkan atau melarang prinsip tersebut. Prinsip bagi hasil (revenue sharing) atau bagi untung (profit sharing) adalah termasuk dalam muamalah. Dalam kaidah fiqh, semua muamalah
itu
diperbolehkan
mengharamkannya.
Oleh
karena
kecuali itu
bila
tidak
ada terdapat
dalil
yang
dalil
yang
mengharamkan tentang prinsip bagi hasil (revenue sharing) dan bagi untung (profit sharing) maka kedua prinsip tersebut boleh digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil Menurut M. Syafi’I Antonio (2001 : 139 ), faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut : a. Faktor Langsung Diantara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio). 1) Investment merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
18
2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini : a) rata-rata saldo minimum bulanan bulanan. b) rata-rata saldo harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan,
akan
menghasilkan
jumlah
dana
aktual
yang
digunakan. 3) Nisbah (profit sharing ratio) a) Nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan dana dan jatuh tempo. b. Faktor Tidak Langsung 1) Penetuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
19
b) Jika semua biaya ditanggung oleh bank, hal ini disebut revenue sharing. 2) Kebijakan akunting Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.
C. Dana dan Sumber Dana Bank 1. Pengertian Dana Dana merupakan suatu dasar utama untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Suatu bank tanpa sumber dana, maka bank tersebut tidak akan mampu melaksanakan kegiatan apapun. Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank perlu diatur sebaik-baiknya, baik dari segi penghimpunan maupun penempatan dananya. Adapun yang dimaksud dengan dana adalah uang tunai atau aktiva yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Didalam perusahaan, pada hakekatnya dana mempunyai pengertian yang sama dengan modal. Modal yang dimaksud adalah modal yang dapat menjelma dalam berbagai fasilitas harta tetap seperti tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan kantor maupun uang tunai dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipergunakan dalam menunjang aktivitas perusahaan. Pada umumnya, dana bank lebih banyak berasal dari modal bank sendiri. Dana yang berasal dari masyarakat dapat dikumpulkan dala
20
berbagai bentuk penyimpanan terutama rekening giro, tabungan dan deposito. Semakin besar jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula kesempatan bank dalam mengelola dana tersebut untuk memperoleh penghasilan dari media kredit. Bagi dunia perbankan, dana dari pihak ketiga merupakan potensi pokok guna melaksanakan aktivitas. Oleh karena itu, kelangsungan hidup suatu bank terletak pada kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarkat dan bagaimana bank tersebut mengelola dana tersebut mengingat modal sendiri sangat terbatas jumlahnya. 2. Sumber Dana Bank Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Menurut Arifin (2002 : 57) dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bank berasal dari : a. Dana dari modal sendiri Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari pemegang saham bank yaitu pemilik bank. Dalam neraca bank, dana sendiri ini tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva. Dana sendiri ini terdiri atas : 1) Modal yang disetor Yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri.
21
2) Cadangan-cadangan Yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari. a) Laba ditahan (retained earning) Yaitu laba yang seharusnya milik para pemegang saham tetapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukan dalam modal kerja. b) Laba tahun berjalan Yaitu laba yang diperoleh perusahaan atau bank dalam tahun berjalan. b. Dana pihak ketiga Dana yang diperoleh bank yang berasal dari simpanan pihak ketiga diluar bank tersebut. Bagi dunia perbankan, dana pihak ketiga inilah yang merupakan potensi poko untuk melaksanakan segala gerak aktivitasnya. Adapun dana dari pihak ketiga atau yang berasal dari masyarakat ini terdiri dari : 1) Giro 2) Deposito Berjangka 3) Sertifikat Deposito 4) Tabungan
22
c. Dana Pihak Ketiga Lainnya Dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan, terdiri atas : 1) Deposit On Call Simpanan atas nama bank atau pihak ketiga bukan bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. 2) Setoran Jaminan Dapat berupa setoran jaminan dalam rangka pembukuan L/C dalam negeri maupun luar negeri atau setoran jaminan dalam rangka pengeluaran garansi bank. 3) Obligasi Yaitu sejenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga, yang jumlahnya serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten. 4) Call Money Yaitu dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya, paling lama 7 hari. Setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu pembebanan.
23
5) Kredit Likuiditas Bank Indonesia Yaitu dana yang berasal dari Bank Indonesia kepada bank lain, baik bank milik pemerintah maupun bank milik swasta untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan juga membantu pendanaan dalam pemberian kredit. 6) Pinjaman Subordinasi Yaitu dana yang berasal dari pinjaman pemegang saham yang telah dialihkan bentuk dan persyaratannya sehingga bila terjadi likuidasi, pinjaman subordinasi ini paling akhir dikembalikan. 7) Pinjaman Antar Bank Adalah pinjaman yang diterima oleh bank dari bank lain dengan jangka waktu 15 hari keatas. 8) Penerimaan dana luar negeri dan valuta asing.
D. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil 1. Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti tata cara dan ketentuan seperti berikut (IBI, 2003 : 265-266) : a. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki. b. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya. c. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
24
d. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan. e. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang. f. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. g. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki. 2. Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Bank Perkreditan Rakyat Syariah Risalah Ummat (BRU) menerima dana dari nasabah dalam bentuk Tabungan Umum Mudharabah (taubah), Tabungan Mudharabah Haji/ Umrah (Thahirah), Tabungan Pelajar dan Mahasiswa (Tarjamah), Tabungan Wadi’ah Debitur, Deposito Mudharabah :1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. BRU memperoleh pendapatan untuk dibagi hasilkan kepada pemegang rekening tabungan dan deposito tersebut diatas. Perhitungan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip revenue
sharing
dan
profit
sharing.
Dalam
prakteknya,
BRU
menggunakan revenue sharing dalam distribusi pendapatannya kepada pemilik dana (shahibul maal).
25
E. Pengertian Dana Pihak Ketiga Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari luar bank yang bersangkutan. Sumber dana inimerupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pada bank syariah, dana pihak ketiga terhimpun pada produk giro wadi’ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 1. Giro Wadi’ah Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan Giro Wadi’ah (himpunan fatwa, edisi kedua, hal 6-7) sebagai berikut : a. Bersifat titipan b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call) c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. 2. Tabungan Mudharabah Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dopersamakan dengan itu. Dalam Fatwa
26
Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah (himpunan fatwa, edisi kedua, hal 13) sebagai berikut : a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
dan
mengembangkannya,
termasuk
didalamnya
mudharabah dengan pihak lain. c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 3. Deposito Mudharabah Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Deposito Mudharabah (himpunan fatwa, edisi kedua, hal 19-20) sebagai berikut :
27
a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindk sebagai mudharib atau pengelola dana. b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank harus dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. d. Pembagian keuntungan harus dinyatakandengan jumlahnya, dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
