BAB II KAJIAN PUSTAKA. Secara eksplisit negara melalui konstitusi mengamanatkan bahwa: Negara

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sekilas Tentang Program Keluarga Harapan Secara eksplisit negara melalui konstitusi mengamanatkan bahwa: “Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar,mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat danmemberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai denganmartabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitaspelayanan sosial yang layak yang diatur dengan undangundang” UUD 1945). Di samping UUD 1945, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjamin hak kelompok masyarakat miskin. Sejalan dengan ketentuan tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 4 (empat) strategi

utama,

yaitu

perlindungan

sosial,

pemberdayaan

masyarakat,

pemberdayaan UKM dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Nainggolan (2012) menjelaskan bahwa Terdapat dua jenis bantuan tunai yakni Bantuan Tunai Bersyarat atau Conditional Cash Transfers (CCT) dan tak bersyarat. Perbedaannya adalah bahwa bantuan tunai tak bersyarat merupakan bantuan bagi orang-orang/kelompok yang berbasis pada kriteria penerima yang sebelumnya sudah ditentukan (pre determined eligibility). Transfer sosial semisal pensiun bagi warga yang sudah tua, hambatan fisik, anak – anak, dan lain-lain, merupakan bantuan tunai tanpa syarat yang lazim dijalankan pada berbagai negara. CCT adalah bagian dari program pengembangan generasi baru yang berusaha membantu peningkatan akumulasi modal manusia (human capital) pada

15 Universitas Sumatera Utara

orang muda sebagai cara untuk memutuskan siklus kemiskinan antar-generasi. Seperti namanya, CCT memberikan uang kepada keluarga-keluarga miskin dengan persyaratan investasi modal manusia seperti menyekolahkan atau membawa anak ke pusat kesehatan secara reguler. Skema Bantuan Tunai Bersyarat ini memberikan uang tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin sebagai tanggapan terhadap pemenuhan kondisi spesifik individu/rumah tangga misalnya kehadiran bersekolah, dan/atau pemeriksaan kesehatan, keikutsertaan dalam imunisasi dan semacamnya. Skema tersebut memberikan insentif bagi rumah tangga agar menyesuaikan perilakunya dengan tujuan sosial yang ditetapkan secara nasional.Dengan perkataan lain, PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial dan strategi intervensi pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mengadopsi Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfers) yang sudah banyak diterapkan di berbagai negara. Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan pemerintah di Indonesia pada bulan Maret tahun 2007 dengan uji coba di tujuh provinsi (Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, dan Gorontalo). Menurut Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menilai sejumlah program penanggulangan kemiskinan sudah memiliki dampak positif namun harus dilakukan sejumlah perbaikan termasuk PKH. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa PKH berada pada klaster 1 dalam skema kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.


Tabel 4. Skema Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan

PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungansosial di Indonesia. Sasaran PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sesuai kriteria PKH yakni: memiliki ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD – SMA. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari: 1.

UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional,

2.

UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,

3.

Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat, dan

4.

Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun

2004 tersebut, PKH menjadi model jaminan yang unik. Di satu sisi, PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan


(life survival) dalam kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, PKH bernuansa pemberdayaan yakni menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya melalui promosi kesehatan dan mendorong anak bersekolah. Dana yang diberikan kepada RTSM secara tunai melalui Kantor Pos dimaksudkan agar penerima dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yakni anak-anak harus bersekolah hingga sekolah menengah pertama, anak balita harus mendapatkan imunisasi, dan ibu hamil harus memeriksakan kandungan secara rutin (berkala).

2.2. Pendamping PKH Kelembagaan pelaksana Program Keluarga Harapan terdiri dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH). UPPKH di bentuk di setiap kecamatan yang memiliki peserta PKH yang disebut dengan UPPKH kecamatan. Pendamping PKH merupakan ujung tombak yang sama karena berhubungan langsung dengan masyarakat penerima bantuan PKH. Personil UPPKH terdiri dari pendamping PKH, jumlah pendamping PKH disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar disuatu kecamatan. Satu orang pendamping akan mendampingi dengan rasio 300 – 500 RTSM/KSM peserta PKH yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Berdasarkan buku kerja pendamping PKH (2012) pendamping adalah seseorang yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan tugas – tugas. Pendamping PKH merupakan mata dan telinga bagi PKH untuk memberi jaminan dalam proses kerja di lapangan. Nilai etik pendamping dalam pendampingan peserta PKH meliputi: bersikap sabar,


mendengarkan dan tidak mendominasi, menghargai dan rendah diri, mau belajar, bersikap sederajat, bersikap akrab dan melebur, tidak menggurui, berwibawa, tidak memihak, menilai dan mengkritik, bersikap terbuka dan positif. Pendamping PKH memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan program di lapangan, yang terdiri dari: 1. Tugas Pokok 2. Tugas pengembangan 3. Tugas penunjang. 1.

Tugas pokok Tugas pokok meliputi tugas persiapan program, tugas rutin dan tugas dalam

proses pembayaran. Tugas persiapan program berupa sosialisasi program PKH tingkat kecamatan, menyelenggarakan pertemuan awal kepada seluruh calon peserta PKH dan tindak lanjut pertemuan awal. Tugas rutin pendamping adalah tugas keseharian yang harus dilakukan secara intensif, tugas rutin ini dialokasikan dalam waktu empat hari kerja antara senin s/d kamis. Tugas rutin meliputi: a.

Melakukan pemutakhiran data

b.

Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan

c.

Mengunjungi rumah peserta PKH jika dalam pertemuan kelompok ada peserta PKH yang tidak bisa datang atau tidak memenuhi komitmen

d.

Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi layanan pendidikan dan kesehatan

e.

Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH


f.

Melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan

g.

Memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalani komitmen.

h.

Melakukan upaya yang sinergi antara pendamping PKH dengan pemberi layanan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

i.

Melakukan pencatatan dan pelaporan.

2.

Tugas pengembangan Tugas pengembangan yang dilakukan pendamping PKH meliputi:

a.

Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan tokoh – tokoh adat dan atau keagamaan dalam sesi – sesi komunikasi ritual dalam rangka meneguhkan nilai – nilai ritual dan spiritual bagi keluarga peserta PKH

b.

Melakukan kerjasama dengan tim penggerak PKK dan atau LK3 dalam upaya penyadaran pentingnya fungsi – fungsi keluarga bagi peserta PKH

c.

Menumbuhkan semangat kewirausahaan keluarga melalui usaha ekonomi produktif

d.

Memotifasi dan advokasi anggota keluarga peserta PKH yang mengalami disabilitas (berkebutuhan khusus) untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan sosial

e.

Memfasilitasi ketersediaan media konsultasi bagi keluarga yang mengalami ketidakharmonisan

f.

Menggugah kesadaran keluarga peserta PKH tentang pentingnya menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan sekitarnya

g.

Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayah kerja pendamping untuk melihat kemungkinan dapat dimanfaatkan dalam


membantu mendukung penanggulangan kemiskinan, penanganan masalah atau kebutuhan khusus yang dialami peserta PKH. h.

Pendamping dapat bersinergi dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementrian Sosial, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dari Kementrian Pertanian.

i.

Berperan serta dalam menunjang sosialisasi program keluarga berencana.

3.

Tugas Penunjang Tugas penunjang Pendamping PKH berupa:

a.

Mengembangkan

kapasitas

diri

dalam

berkomunikasi,

bernegosiasi,

membangun relasi dan jejaring kerja berdasarkan pengalaman selama bertugas dilapangan dan atau secara mandiri. b.

Mendokumentasikan setiap kegiatan penting terkait dengan tugas dan fungsi sebagai pendamping PKH

c.

Melatih diri dalam kegiatan tulis menulis berkaitan dengan pengalaman selama mendampingi peserta PKH

2.3. Konsep Perlindungan Sosial (Social Protection) Perlindungan sosial (social protection) secara tradisional dijalankan di negara sejahtera (welfare state) dan mulai dilembagakan secara formal pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Benua Eropa. Perlindungan sosial berkembang di Inggris dan Jerman di kalangan kelas pekerja dengan adanya asuransi bagi para pekerja untuk melindungi resiko para yang dihapai para pekerja dalam


menjalankan pekerjaannya. Sementara itu di Amerika Serikat, perlindungan sosial dijalankan beberapa tahun setelah Great Depression yang ditujukan untuk meringankan beban bagi mereka yang jatuh miskin dalam periode Depresi Besar tersebut. Definisi perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan

(vulnerability)

melalui

perluasan

pasar

kerja

yang

efisien,

pengurangan resiko-resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan. Dewasa ini, perlindungan sosial mencakup berbagai aspek dan tujuan yang terkait dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Di negara – negara berkembang, perlindungan sosial digunakan sebagai pendekatan kebijakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan persisten dan berbagai penyebab struktural yang menyebabkan kemiskinan. Kebijakan perlindungan sosial kemudian didisain untuk benar – benar mengangkat penduduk miskin ke luar dari kubangan kemiskinan ketimbang hanya untuk melindungi penduduk miskin terhadap berbagai resiko kontijensi. Berbagai bukti empiris di negara – negara berkembang memperlihatkan peran dari perlindungan sosial yang dapat mengatasi persoalan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efektivitas strategi pertumbuhan ekonomi inklusif untuk pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan perlindungan sosial dapat menjadi suatu kebijakan yang mengiringi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang memberikan ruang manfaat


ekonomi yang lebih luas dan mempromosikan hasil – hasil pembangunan utamanya untuk kalangan miskin dan kelompok masyarakat yang selama ini terekslusi dari manfaat pertumbuhan ekonomi. Perlindungan sosial untuk pertumbuhan inklusif terdiri dari serangkaian aksi yang di danai oleh pemerintah yang ditujukan untuk: 1. mendukung individu dan keluarga dalam mengatasi kerentanan hidup mereka; 2. Untuk membantu, terutama warga miskin dan rentan, membangun ketahanan dalam mengatasi krisis/ancaman/guncangan, termasuk ancaman lingkungan. 3. Untuk mengembangkan inklusi sosial dan membantu masyarakat, terutama mereka yang lebih rentan terhadap kemiskinan, untuk membangun modal SDM dan sosial melalui pemberian fasilitas untuk memperlancar pendapatan/konsumsi dan mendorong/memastikan akses atas barang dan jasa sosial dasar; 4. Untuk mendukung produktivitas secara menyeluruh melalui peningkatan kemampuan, hak-hak, dan kesempatan warga miskin dan marginal, serta mereka yang bekerja di sektor formal agar juga mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan. Pengertian

tersebut

menggabungkan

fitur

tradisional

pengertian

perlindungan/keamanan sosial, yaitu: 1. asuransi sosial 2. bantuan sosialdan 3. kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif (Soares 2013).


Skema 1. Perlindungan Sosial, Proses Pembangunan, Dan Pengurangan Kemiskinan (Norton 2001) Berbasis luas, Pembangunan yang merata

Dimensi penting lainnya dari pembangunan masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil, pelayana (sosial produktif), infrastruktur, dll

Kerukunan sosial dan stabilitas perkembangan manusia yang di perkuat untuk Rumah Tangga Sangat Miskin

Keefektifan, Pemerintahan yang dapat di pertanggung jawabkan

Kebijakan perlindungan sosial yang efektif dan pelaksanaanya.

Perlindungan sosial mengacu pada tindakan publik dalam menanggapi tingkat kerentanan,risiko dan kekurangan yang dianggap secara sosial tidak dapatditerima dalam pemerintahan tertentu ataumasyarakat. Menurut pemahaman ini, penawaran perlindungan sosial dengan baik mutlak diberikan kepada yang paling miskin, dan juga dengan kebutuhan non-miskin untuk keamanan dalam menghadapi guncangan dan kebutuhan tertentu dari berbagai tahap siklus hidup (misalnya kehamilan dan pemeliharaan anak – anak, pernikahan, kematian dan pemakaman). Karena itu, sebagai intinya meliputi dua bidang utama mekanisme respon yang luas, yaitu bantuan sosial dan asuransi sosial.


a.

Bantuan Sosial didefinisikan sebagai manfaat dalam bentuk uang atau dalam jenis yang dibiayai olehnegara (nasional atau lokal) dan sebagian besar disediakan atas dasar sarana atau pendapatan. Konsep ini juga mencakup skema manfaat universal, yaitu mereka yang berbasis mengenakan pajaknamun tidak menggunakan nya.

b.

Asuransi sosial adalah jaminan sosial yang dibiayaioleh kontribusi dan didasarkan pada prinsip asuransi. Inti dari asuransidipahami di sini untuk menjadi penghapusan risiko pasti kerugian bagi individu ataurumah tangga dengan menggabungkan sejumlah besar individu yang sama ataurumah tangga ke dalam dana umum baik yang membuat kerugian yang disebabkan untuk salah satu anggota. Deskripsi ini tidak spesifik mengenai identitas lembaga yang menyediakan

asuransi berbasisperlindungan sosial, tetapi mengidentifikasi negara sebagai penyedia

bantuan

sosial. Mengingat

pentingnyatransfer

informal

dalam

penghidupan masyarakat miskin (yaitu, transfer dari masyarakat, kerabat, agamakelompok dll), dan sesuai dengan definisi yang luas dari perlindungan sosial bahwa konsep bantuan sosial tidak harus dibatasi untuk transfer yang didanai negara, tetapi berlaku untuksegala bentuk aksi publik yang dirancang untuk mentransfer sumber daya untuk kelompok yang dianggap memenuhi syarat karenaperampasan.

2.3.1. Pemerintahan dan perlindungan sosial Literatur tentang perlindungan sosial memiliki sebagian besarkarakter teknokratis. Fokus diskusi memusatkan pada bentukkekurangan, dan berbagai


teknisinstrumen kebijakan yang dapat digunakan untukmencapai tujuan. Secara keseluruhan kurangadanya pertimbangan cara di mana tujuantersebut ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Namun jelas dari negara-negara maju bahwa tujuan pengaturan ini adalah proses yang sangat diperebutkan, di mana keterampilan politik yang besar diperlukan untuk memfasilitasi konsensus pada tingkat dimana masyarakat luas bersedia untuk melihat sumber pajak yang dihabiskan untuk mendanai perlindungan orang miskin, orang tua, anak-anak atau kelompok lainnya. Sementara kelompok masyarakat sipil (misalnya kelompok penekan dan media) memainkan peran yang sangat signifikandalam perdebatan ini, literatur tentang perlindungan sosial umumnya menganalisa peran masyarakat sipil dalamperlindungan sosial hanya sebagai mekanisme pengiriman yang bertujuan untuk kebijakan yang ditentukan oleh teknokrat. Inijelas bahwa kelompok-kelompok ini juga berfungsi untuk menuntut pertanggungjawaban daripenyedia, dan jiwa media publik untuk mengembangkan pendekatan kebijakan yang efektif dan mengalokasikan sumber daya. Bantuan teknis daribadan-badan pembangunan perlu untuk dihubungkan dengan peningkatan kapasitas untuk menganalisis perlindungan sosialdalam perawatan isu-isu pemerintahan dan kebijakan publik. (Andy Norton: 2001).

2.4. Konsep Power Foucault Konsep Kekusasan Foucault dipengaruhi oleh Nietzsche. Foucault menilai bahwa filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya.


Namun menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana. Hal pertama yang akan dibahas di sini yaitu tentang hubungan antara kekuasaan dan diskursus ilmu pengetahuan. Menurut Foucault kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Dalam Kegilaan dan Peradaban Foucault melukiskan bagaimana kegilaan itu didefinisikan dari berbagai kelompok yang dominan pada masa tertentu. Karena itu dia meragukan legitimasi eliminasi kegilaan dari kebudayaan yang resmi (Arie, 2011). Jim Ife, 1996(dalam Arie, 2011)mengatakan inti dari empowerment adalah power, yaitu: a.

Memberi daya/kekuatan kepada individu atau kelompok

b.

Memungkinkan mereka untuk mengambil kekuasaan ke tangan mereka sendiri

c.

Mendistribusikan kekuasaan dari yang kaya ke yang miskin.

Jenis Power (type of power): a.

kekuasaan atas pilihan pribadi dan kesempatan hidup

b.

kekuasaan atas kebutuhan

c.

kekuasaan atas ide

d.

kekuasaan atas lembaga

e.

kekuasaan atas sumber daya

f.

kekuasaan atas kegiatan ekonomi

g.

kekuasaan atas reproduksi


2.5. Konsep Pemberdayaan MerriamWebster dan Oxford English Dictionary mengemukakan defenisi pemberdayaan dalam arti sempit yang berkaitan dengan sistem pengajaran bahwa kata “empower” mengandung dua arti yaitu to give power ofauthority dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable .dalam pengertian pertama diartikan

sebagai

memberi

kekuasaan,mengalihkan

kekuasaan,

atau

mendelegasikan otoritas ke pihak lain.Sedangkan, dalampengertian kedua, diartikan

sebagai

upaya

untukmemberikan

kemampuan

atau

keberdayaan.Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasidiri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuanindividu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individutersebut baik menurut kemampuan keahlian (skill) ataupunpengetahuan (knowledge). Pemberdayaanadalah membantu seseorang atau kelompok untukmemperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukantindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasukmengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untukmeningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakandaya

yang

dimiliki

antara

lain

dengan

transfer

daya

darilingkunganya. a.

Tujuan Pemberdayaan Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untukmembentuk

individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandiriantersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikanapa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalahmerupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yangditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan


sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahanmasalahmasalah yang dihadapi dengan mempergunakan dayakemampuan dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.Terjadinya

keberdayaan

akan

dapat

memberikan

kontribusi

padaterciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalammasyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapidengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasamemerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhantersebut. b. Tahap-tahap Pemberdayaan Menurut Sumodingningrat (2004:41) pemberdayaan tidakbersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampuuntuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauhdijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berartipemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapaistatus, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjagakemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat,kondisi, dan kemampuan secara terus

menerus

supaya

tidakmengalami

kemunduran

lagi.Sebagaimana

disampaikan dimuka bahwa proses belajardalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: 1

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilakusadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatankapasitas diri.

2

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikanketerampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalampembangunan.


3

Tahap

peningkatan

intelektual,

kecakapan

keterampilansehingga

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untukmehantarkan pada kemandirian. c.

Sasaran pemberdayaan Schumacher memiliki pandangan pemberdayaansebagai suatu bagian dari

masyarakat miskin dengan tidak harusmenghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakatmiskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengandemikian memberikan“kail jauh lebih tepat daripada memberikanikan”. d. Pendekatan Pemberdayaan Akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, maka lahirlah dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif, kedua sudut pandang tersebut memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langkah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang pertama memahamipemberdayaan

sebagai

suatu

sudut

pandang

konfliktual.

Munculnyacara pandang tersebut didasarkan pada perspektif konflik antarapihak yang memiliki daya atau kekuatan di satu sisi, yangberhadapan dengan pihak yang lemah di sisi lainya. Pendapat inidiwarnai oleh pemahaman bahwa kedua pihak yang berhadapantersebut sebagai suatu fenomena kompetisi untuk mendapatkan daya,yaitu pihak yang kuat berhadapan dengan kelompok lemah.Penuturan yang lebih sederhana dapat disampaikan, bahwa prosespemberian daya kepada kelompok lemah berakibat padaberkurangnya daya kelompok lain. Sudut ini lebih di pandangpopular dengan istilah zero-sum.Pandangan kedua bertentangan dengan pandangan pertama.Jika pada pihak yang berkuasa, maka sudut pandang


keduaberpegang pada prinsip sebaliknya. Maka terjadi prosespemberdayaan dari yang berkuasa/berdaya kepada pihak yang lemahjustru akan memperkuat daya pihak pertama. Dengan demikiankekhawatiran yang terjadi pada sudut pandang kedua. Pemberi dayaakan memperoleh manfaat positif berupa peningkatan daya apabilamelakukan proses pemberdayaan terhadap pihak yang lemah. Olehkarena itu keyakinan yang dimiliki oleh sudut pandang ini adanhyapenekanan aspek generative. Sudut pandang demikian ini populerdengan nama positive-sum.

2.6. Teori Tindakan Sosial Tindakan sosial bagi Weber adalah tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu (Weber dalam Ritzer 2011). Weber mengemukakan lima ciri pokok tindakan sosial, yaitu: 1.

Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata.

2.

Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif.

3.

Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam – diam.

4.

Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.


5.

Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu. Dilihat dari segi sasarannya, maka pihak yang menjadi sasaran tindakan

sosial dapat berupa seorang individu atau sekumpulan orang. Weber juga membedakan tindakan sosial kedalam empat tipe, yaitu Tindakan rasionalitas instrumental (Zwerk rational), Tindakan rasional nilai (werktrasional action), Tindakan afektif (Affectual action), dan Tindakan tradisional (Traditional action). 1.

Tindakan Rasionalitas Instrumental (Zwerk Rational) Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

2.

Tindakan Rasional Nilai (Werktrasional Action) Tindakan rasional yang berorientasi nilai yaitu tindakan yang lebih memperhatikan manfaat atau nilai daripada tujuan yang hendak dicapai. Tindakan religious merupakan bentuk dasar dari rasionalitas yang berorientasi nilai.

3.

Tindakan Afektif (Affectual Action) Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan ini sukar dipahami. Tindakan ini kurang atau tidak rasional.


4.

Tindakan Tradisional (Traditional Action) Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Dalam penelitian ini, tindakan sosial yang dilakukan oleh Pendamping PKH

masuk kedalam tipe tindakan rasionalitas instrumental (zwerk rational), yaitu pendamping PKH disini sebagai aktor memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat peserta PKH demi memajukan perekonomian masyarakat dan menjadikan peserta PKH sbagai masyarakat produktif melalui berbagai kreatifitas pemberdayaan dari para aktor sebagai instrumen dalam mencapai tujuan.

2.7. Penelitian Yang Relevan Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail, penulis berusaha melakukan kajian terhadap beberapa pustaka ataupun karya yang relevan dengan topik penelitian ini. Buku – buku dan karya ilmiah yang sebelumnya pernah ditulis dan ditelusuri sebagai bahan perbandingan maupun rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu: Sulasmiyati (dalam Puspitasari, 2013) membahas tentang peran pendamping dalam industri kerajinan dan juga dampak pendampingan terhadap ekonomi rumah tangga. Dipaparkan bahwa adanya peran pendamping di industri gerabah ini benar – benar sangat membantu pengusaha gerabah. Peran pendamping disini bertugas memberikan penyuluhan kepada para pengusaha serta memberikan motivasi kepada semua pengusaha gerabah supaya mereka tetap menekuni pembuatan gerabah. Tanpa adanya peran pendamping industri gerabah di Desa


Panjangrejo tidak dikenal oleh masyarakat luar, dan tanpa adanya pendamping, industri gerabah ini mungkin sudah berhenti atau gulung tikar. Dengan adanya motivasi dan penyuluhan oleh para pendamping, maka industri gerabah di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul ini masih tetap eksis sampai sekarang ini. Puspitasari (2013) membahas bagaimana peranan pendamping PKH di Kabupaten Bantul., Yogyakarta. Ia mengatakan bahwa pendamping PKH sudah memainkan perannya sebagai community worker, yaitu peran dan keterampilan fasilitatif, edukasional, perwakilan masyarakat dan teknis meskipun tidak semua peran – peran tersebut dilaksanakan oleh pendamping PKH karena peran – peran tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan situasi lingkungan sehingga kualitas dan fleksbilitas pendamping PKH mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PKH di lapangan selain itu peranan yang ditampilkan oleh pendamping PKH tidak terikat oleh satu bentuk peranan akan tetapi berbagai peranan sering muncul dan harus dilakukan dalam situasi dan waktu yang sama. Kedua penelitian tersebut sama – sama mengkaji mengenai peran pendamping sosial dalam hal pengembangan masyarakat melalui motivasi maupun penyuluhan dan pelatihan. Penelitian – penelitian tersebut cukup relavan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai peran pendamping sosial dalam memberdayakan masyarakat. dalam penelitian ini penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai peranan pendamping PKH dalam memberdayakan masyarakat peserta PKH di Kabupaten Serdang Bedagai.


BAB II KAJIAN PUSTAKA. Secara eksplisit negara melalui konstitusi mengamanatkan bahwa: Negara

Recommend Documents