8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Negara Hukum 2.1.1 Konsep Negara Hukum Negara hukum Rechttaat, Negara bertujuan untuk menyelengarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.1 Sedangkan beberapa para ahli mendefenisikan negara hukum berbeda beda seperti yang di kemukakan D. Muthiras negara hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik - baiknya dalam Undang - Undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri - sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang – orang tetapi oleh Undang - Undang.2 Sedangkan menurut Seopomo. Negara hukum sebagai negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan
1
Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public.Bandung : Nuansa, 2009. hlm.24. 2
Ibid.
8
9
hukum pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.3 Dalam konteks negara hukum Negara Republik Indonesia sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum.4 Negara Republik Indonesia menurut undang – undang merupakan negara hukum (rechsstaat).5 Pendapat Marsilam Simanjuntak, telah berkembang dengan terjadinya amandemen Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dan mengkokohkan suatu sikap sebagai negara hukum, yang hidup ditengah - tengah peradaban yang maju dan modern. Serta implimentasi demokrasi dan perjuangan hak hak asasi manusia yang lebih progresif. 6 Menurut Hamid S. Atamimi, bahwa Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagi Reechtstaat. Bahkan
Reechtstaat
Indonesia
itu ialah
Reechtstaat
yang
“memajukan kesejahteraan umum“, “mencerdaskan kehidupan bangsa “, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Reechtstaat itu ialah Reechtstaat yang materil, yang sosialnya, yang oleh bung Hatta disebut
3
Ibid. hlm.25.
4
Syaiful Bakhri. Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern. Yokyakarta: Total Media, 2010. hlm 159. 5
Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994 hlm 9.
6
Ibid. hlm 161.
10
negara pengurus, suatu terjemahan Verzorgingsstaat.7 Salah satu karakteristik konsep
negara
kesejahteraan
adalah
kewajiban
pemerintahan
untuk
mengupayakan kesejahteraan umum atau Bestuurszorg. Menurut E. Utrecht, adanya suatu “Welfare state”.8 Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar besarnya kemakmuran menurut asas keadilan social bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (Verzorgingsstaat, Welfare state).9 Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.10 Secara kostitusional, terdapat kewajiban negara dan pemerintah mengatur dan mengelola perekonomian, cabang – cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan “kesejahteraan sosial”, memelihara fakir miskin dan
7
Ibid. hlm 18.
8
Ibid.
9
Ibid. hlm. 19.
10
Ibid.
11
anak – anak terlantar, serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara, seperti yang ditentukan dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Dengan merujuk pada unsur - unsur negara hukum yang telah dikemukakan diatas, ditemukan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukan bahwa negara hukum Indonesia yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan. Pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945.11 Sehingganya kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin.12 2.1.2 Unsur - Unsur Negara Hukum Menurut Frederik Julius Stahl, unsur - unsur negara hukum Rechtsstaat adalah: a. Perlindungan hak asasi manusia, b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak - hak itu. c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang - undangan.
11
12
Ibid. hlm 20.
Idri Shafaat. Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers. Jakarta: Prestasi pustaka, 2008. hlm 203.
12
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.13 Di dalam negara hukum diperlukan syarat - syarat tertentu atau unsur unsurnya, yakni adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pemisahan kekuasaan, pemerintah harus berdasar undang - undang serta adanya peradilan administrasi. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum rule of law. Dari A. V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo Saxon. Dicey mengemukakan unsur - unsur rule of law sebagai berikut: a. supremacy of law, b. aquality before the law, c. constitution based on human rights,14 Dalam
perkembangannya
konsep
negara
hukum,
mengalami
penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat antara lain : a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang - undangan. c. Adanya jaminan terhadap hak - hak asasi manusia. d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
13
Syaiful Bakhri. Op.cit. hlm 133.
14
Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Bogor; Ghalia Indonesia, 2004, hlm 34.
13
e. Adanya pengawasan dari badan - badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar - benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. f. Adanya peran yang nyata dari anggota - anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.15 Menurut J.B.J.M Ten Berge prinsip – prinsip Negara hukum tersebut sebagai berikut :16 A. Prinsip prinsip Negara hukum ; 1) Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang – Undang yang merupakan peraturan umum. Undang - Undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga Negara) dari tindakan (pemerintahan) yang sewenang - wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Undang - Undang tertulis (undang- undang formal). 2) Perlindungan hak-hak asasi.
15
7
Syaiful Bakhri. Op.cit, hlm 134.
Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers, 2013. hlm 9.
14
3) Pemerintah terikat pada hukum. 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakan, ketika hukum itu dilangar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seorang yang melangar hukum melalui sistem peradilan Negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka superioritas hukum tidak dapat ditampilkan,
jika
aturan
hukum
hanya
dilaksanakan
organ
pemerintahan. Oleh karena itu, negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Sedangkan dengan rumusan yang hampir sama, H.D. Van Wijk/Wilem Konijnenbelt menyebutkan prinsip – prinsip rechsstaat berikut ini. A. Prinsip – prinsip rechsstaat ; 1) Pemerintah berdasar pada Undang – Undang; pemerintah hanya memiliki kewenagan yang diberikan secara tegas diberikan oleh UUD atau dengan UU lainya. 2) Hak – hak asasi; terdapat hak – hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah. 3) Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi – bagi pada organ – organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
15
4) Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.17 2.1.3 Model Konsep Negara Hukum Kemudian setelah melihat konsep serta unsur – unsur negara hukum di atas maka konsep negara hukum, pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini karena adanya pengaruh situasi kesejarahan, sehingga konsep Negara hukum muncul dalam berbagai model.18 : 1. Negara hukum menurut Al - Qur’an dan sunnah atau nomokrasi islam. 2. Negara hukum berdasarkan konsep dengan eropa continental yang dinamakan Rechstaat. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di belanda, jerman dan prancis. 3. Konsep Rule of Law yang diterapkan di negara - negara Anglo-Saxon, antara lain inggris dan amerika serikat. 4. Suatu konsep yang disebut Socialist Legality, yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis. 5. Konsep negara hukum pancasila.19
17
Ibid. hlm 10-11.
18
Syaiful Bakhri. Op.cit. hlm 133.
19
Moh Tahir Azhary. Negara Hukum. Jakarta : Prenanda Media 2003.hlm 82-83.
16
Konsep Negara hukum pancasila dikenal di indonesia perumusan yang dipakai oleh pembentuk UUD 1945 yaitu “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum“ dengan rumusan “Rechstaat”. Menurut Padmo Wahjono menunjukan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita. 20 Pada simposium di Universitas Indonesia Tahun 1966 mengenai Negara Indonesia sebagai negara hukum pada kesimpulannya ditemukan bahwa konsep Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah negara hukum pancasila yaitu konsep negara hukum yang satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umunya (yaitu ditopang oleh tiga pilar : pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan tidak memihak dan asas legalitas dalam arti formal maupun material), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi – aspirasi ke - indonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa konsep Negara hukum pancasila adalah model konsep Negara hukum yang mempunyai ciri khas berparadigma pancasila.21 Konsep Negara hukum pancasila erat kaitannya dengan pers, karena pers nasional dibentuk berasaskan konsep Negara hukum Pancasila. Menurut UU
20
Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat. Op.cit. hlm 34.
21
Ibid.
17
No. 40 Tahun 1999. Pasal 2 bahwa pers salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum.22 2.1.4 Hubungan Negara Hukum dengan Pers kebebasan untuk berpendapat erat kaitannya dengan kebebasan pers, pers adalah wujud dari kedaulatan rakyat, konstitusi dan Undang - Undang melindungi demokrasi dan kebebasan pers.23 Kebebasan pers adalah jaminan oleh suatu pemerintahan tentang pers publik yang berkenaan dengan warga negara dan asosiasi mereka, memperluas keanggotaan dalam organisasi perkumpulan wartawan dan pers yang diterbitkan mereka. Kebebasan pers (freedom of the press) merupakan konsep yang benar – benar problematik bagi negara – negara yang tidak menganut sistem demokrasi (non – democratic systems of government) dikarenakan adanya kontrol untuk mengakses informasi yang ketat oleh negara beserta aparatur keamanannya. Di negara – negara maju kebebasan pers mengandung arti bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapat atau kreativitas mereka dalam bentuk tulisan atau ekspresi lain. Deklarasi hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpendapat dan berekpresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memegang pendapat tanpa intervensi, dan informasi terpisah serta ide – ide melalui media apapun tanpa pembatasan
22
23
Edy Sutanto Dkk. Hukum pers Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta 2010.hlm 38.
Sabab Leo Batubara. Menegakan kemerdekaan pers kumpulan makalah 1999-2007. Dewan pers.2007. hlm. 32.
18
pembatasan yang menyebabkan keterkungkungan pers dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya.24 Di Indonesia kebebasan pers, yang disebut dengan kemerdekaan pers itu, menurut Undang - Undang pers No. 40 tahun 1999. Diatas adalah salasatu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip - prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pada Pasal 4 dinyatakan : 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyosoran, pemberedelan, atau penyelengaraan penyiaran; 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi; 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.25 Pada pengantar kode etik jurnalistik Aliansi jurnalis independent dinyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat, berekpresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi pancasila, undang – undang dasar 1945, dan deklarasi Universal hak asasi manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana
24
Idry Shafaat, Op.cit. hlm 77-78.
25
Ibid, hlm 86.
19
masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.26 Untuk mencari dan memeroleh informasi tersebut, lebih lanjut dijamin dengan munculnya sunshine laws (produk - produk hukum yang menjamin keterbukaan informasi dan transparansi). Salah satu sunshine laws tersebut adalah Undang - Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang - Undang KIP menjamin setiap orang, untuk mendapat informasi publik. Hak atas informasi bukan hanya hak yang diatur melalui Undang Undang, namun juga merupakan hak konstitusional warga negara. Pasal 28 F Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sebagai hak kostitusional, maka hak tersebut tidak dapat dikuragi oleh peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, tidak boleh ada produk hukum yang dapat membatasi ketentuan Undang - Undang Dasar 1945 tersebut.27
26
Ibid, hlm 87.
27
http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&id=977&type=5
20
2.1.5 Hubungan Negara Hukum dengan H.A.M Adanya keterkaitan yang jelas antara negara hukum dengan hak asasi manusia adalah seperti yang dikemukakan oleh Prof Paul Scholten, anasir atau elemen pertama suatu negara disebut negara hukum berarti adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum. Dengan demikian berarti terdapatnya asas legalitas dari negara hukum. Pelangaran terhadap hak – hak individu hanya dapat dilakukan, apabila diperkenankan oleh peraturan peraturan hukum. Tiap tindakan negara harus selalu berdasarkan hukum peraturan perundang – undangan yang telah ada terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara. Hak hak individu terhadap negara sebagai mana tercermin keseluruhan dalam hak – hak asasi manusia yang telah diumumkan secara resmi dalam pernyataan sedunia tentang hak hak asasi manuasia tanggal 10 desember 1948 di istana Chailot, Paris, merupakan gambaran cerah terselengaranya jaminan perlindungan bagi hak – hak warga negara yang diakui negara.28 Hak tersebut berarti : hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa. Atau hak – hak dasar yang prinsip sebagai anugrah ilahi. Berarti hak asasi manusia merupakan hak – hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak – hak asasi manusia bersifat luhur dan suci.29
28
Ramdlo Naning. Cita dan Citra Hak – Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.1983.hlm 26. 29
Ibid. hlm 8.
21
2.2 Negara Demokrasi 2.2.1 Konsep Negara Demokrasi Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat. 30 Sedangkan menurut beberapa para ahli berpendapat bahwa demokrasi menurut Joseph Schmeter adalah perencanaan institutional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 31 Sedangkan menurut Sidney Hook yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana putusan putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 32
30
Munir Fuady. Konsep Negara Demokrasi. Bandung : Refika Aditama, 2010. Hlm 2.
31
Ibid.
32
Ibid.
22
2.2.2 Nilai – Nilai dalam Negara Demokrasi Dalam konsep Negara demokrasi sedikitnya mengandung nilai – nilai sebagai berikut: 1. Nilai kesetaraan (Egalitarialisme) 2. Nilai penghargaan terhadap hak – hak asasi. 3. Nilai perlindungan (Protection) 4. Nilai keberagaman (Pluralism) 5. Nilai keadilan. 6. Nilai toleransi. 7. Nilai kemanusiaan. 8. Nilai ketertiban. 9. Nilai penghormatan terhadap orang lain. 10. Nilai kebebasan. 11. Nilai penghargaan terhadap kepemilikan. 12. Nilai tanggung jawab. 13. Nilai kebersamaan.
23
14. Nilai kemakmuran.33 Berdasarkan pada nilai – nilai yang harus dimiliki oleh demokrasi, maka sebuah demokrasi minimal haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut: 1. kedaulatan secara inklusif hanya ada pada rakyat. 2. Adanya ruang tempat dimana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif, di samping partisipasi dari parlemen yang juga merupakan wakil – wakil dari rakyat. 3. Adanya perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi manusia. 4. Adanya sistem trias politika. 5. Adanya check end balance, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. 6. Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. 7. Adanya pemahaman yang sama (common understanding) diantara rakyat diantara kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil. 9. Adanya hak untuk memilih yang merata, dan hak utuk dipilih juga yang merata untuk menetukan wakil – wakilnya dan untuk mengisi berbagai jabatan publik.
33
Ibid. hlm 16-17.
24
10. Adanya sumber – sumber informasi alternatif kepada rakyat disamping informasi resmi dari pemerintah yang berkuasa. 11. Adanya sistem yang menjamin bahwa pelaksanaan kekuasaan negara dapat mewujudkan semaksimal mungkin hasil suara dan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam suatu pemilihan umum. 12. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua kelompok dan golongan dalam masyarakat. 13. Adanya perlindungan terhadap perlindungan minoritas dan golongan rentan. 14. Pengambilan putusan dengan sistem one man on fote. 15. Adanya oposisi yang kuat. 16. Adanya penghaargaan terhadap perbedaan pendapat. 17. Sistem rekrutmen terhadap kekuasan - kekuasaan dan jabatan Negara yang dilakukan secara terbuka dan fair. 18. Adanya suatu sistem yang dapat menjamin terlaksananya sistem kekuasaan yang teratur, damai, alami. 19. Adanya akses mudah dan cepat kepada masyarakat luas terhadap setiap informasi tentang kebijakan pemerintah. 20. Adanya sistem akomodatif terhadap suara / pendapat / kepentingan yang ada dalam masyarakat.
25
21. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance. 22. Perwujudan prinsip supremasi hukum dan rule of law. 23. Terwujudnya sistem kemasyrakatan yang berbasis masyarakat madani (civil society).34 Diantara nilai – nilai demokrasi di atas sempat menyinggung tentang pelaksanaan sistem Good Governance, alangkah baiknya jika harus menjelaskan tentang Good Governance. Secara umum penyelengaraan pemerintah yang dimaksud dalam Good Governance itu berkaitan dengan isu transparansi, akuntantabilitasi publik dan sebagainya. Untuk memahami dan mewujudkan pemahaman tentang Good Governance sebenarnya cukup pelik dan kompleks, tidak hanya menyangkut transparasi dan akuntabilitasi. 35 Secara konseptual dapat dipahami bahwa Good Governace menunjukan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi serta sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat.36
34
Ibid. hlm 17-18.
35
Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat. Op.cit. hlm.81.
36
Ibid.
26
Good
Governance
juga
dipahami
sebagai
suatu
penyelengaraan
menejemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip – prinsip demokrasi dan pasar, pemerintah yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).37 Bappenas dalam modulnya penerapan prinsip – prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik. Mengemukakan bahwa konsep Good Governance dan Good Government. Menurutnya Good Governance secara umum merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan / kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu di implementasikan dan tidak di implementasikan. 38 Sedangkan
Good
Government
lebih mudah
di
pahami
sebagai
“pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Negara dan menjalankan kehendak rakyat. Menurut UNDP Good Governance sebagai sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.39 Atas dasar inilah maka disusunlah Sembilan karakteristik Good Governance, yaitu :
37
Ibid.hlm.82
38
Arifin Tahir, Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi.Yogyakarta : Deeppublish, 2013. hlm 117.
39
Ibid.
27
1. Partisipation. Setiap warga
Negara mempunyai
suara
dalam
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui inter mediasi institusi legitimasi yang mewakilkan kepentingannya. 2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum dan hak asasi manusia. 3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan. 4. Responsiveness. Lembaga – lembaga dan proses - proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 5. Concensus
Orientation.
Good
Governance
menjadi
perantara
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur – prosedur. 6. Equity. Semua warga Negara, baik laki- laki maupun perempuan, mempunyai
kesempatan
untuk
meningkatkan
atau
menjaga
kesejahteraan mereka. 7. Effectiveness and efficiency. Proses – proses dan lembaga – lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan mengunakan sumber – sumber yang tersedia sebaik mungkin.
28
8. Accountabity. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada public dan lembaga – lembaga stekholders. 9. Strategic vision. Para pemimpin dan publikharus mempunyai prespektif Good Governance dan pengembang manusia luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.40 2.2.3 Prinsip – Prinsip Demokrasi Menurut J.B.J.M Ten Berge menyebutkan prinsip – prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut :41 1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum. 2) Pertangungjawaban politik. Organ - organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. 3) Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat dalam suatu organ pemerintahan adalah kesewenang - wenagan. Oleh karena itu, kewenangan pada badan - badan publik itu harus dipencarkan pada organ - organ yang berbeda. 40
Ibid. hlm 116.
27
Ridwan H.R Op.cit. hlm 10.
29
4) Pengawasan dan kontrol (penyelengaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol. 5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum. 6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Sedangkan dengan rumusan yang hampir sama, H.D. Van Wijk/Wilem Konijnenbelt menyebutkan prinsip – prinsip demokrasi berikut ini. 1) Keputusan penting yaitu Undang – Undang. Diambil bersama- sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. 2) Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian pejabat – pejabat pemerintahan. 3) Keterbukaan pemerintahan. 4) Siapapun memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa, (harus) diberi kesempatan untuk membela kepentinganya. 5) Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.42 2.2.4 Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang - undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah 42
Ibid. hlm 11.
30
demokrasi konstitusional, sebagaimana yang disebutkan di atas. Dalam sistem demokrasi, penyelengaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan makna. 43 Menurut Franz Magnis Suseno, “Demokrasi yang bukan negara hukum bukan negara hukum yang sesunguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan Kontrol atas negara hukum”. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat).44 2.2.5 Kebebasan Pers dalam Negara Demokrasi Memang dalam suatu negara demokrasi, kepada warga negara dijamin kebebasan berbicara dan kepada pers dijamin kebebasan pers. Tetapi kepada yang bersangkutan juga dibebankan tanggung jawab kalau terjadi penyalahgunaan (abuse) terhadap kebebasan berbicara atau kebebasan pers tersebut. Jadi kebebasan pers tidak bersifat absolut, melainkan ada batas – batasnya. Tetapi pembatasan tersebut haruslah secukupnya saja, tidak boleh berlebihan.
43
Ibid. hlm 8.
44
Ibid.
31
Tindakan pembatasan terhadap kebebasan pers yang sebenarnya anti demokrasi tersebut misalnya adalah pengekangan pers (restraint), pemberedelan pers (breide), sensor (censor) atau pelarangan sebelum terbit (prior restraint).45 Sebaliknya secara teoritis dalam bidang kebebasan pers, penyalahgunaan kebebasan pers terjadi dalam bentuk – bentuk sebagai berikut : 1. Jika terjadi ketidaklayakan (improper) 2. Jika terjadi kenakalan (mischievous) 3. Jika terjadi pelanggaran hukum (illegal) 4. Jika ucapanya bukan yang benar (truth) 5. Jika dilakukan bukan motif yang bagus (good motive) 6. Jika tujuannya tidak dapat dibenarkan (justifiable ends) 7. Jika terjadi informasi yang menyesatkan (misleading information) Karena itu dengan kemerdekaan mengeluarkan pendapat atau kebebasan pers tidak berarti boleh dilanggar prinsip – prinsip hukum dan moral. Dilain pihak, secara hukum, kebebasan berbicara maupun kebebasan pers cukup kuat berlakunya, hampir – hampir tanpa komromi. Bahkan dalam sistem hukum dinegara – negara maju sekalipun, sebenarnya sulit sekali menentukan batas – batas pada saat mana suatu kebebasan berbicara dilindungi oleh hukum,46 Secara umum meskipun dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi itu berbeda beda di berbagai negara tetapi demokrasi memiliki syarat – syarat
45
Munir Fuady. Op.cit.hlm 243
46
Ibid. hlm 244.
32
fundamental agar pola yang dianutnya itu dapat disebut demokrasi antara lain cirinya itu : diakuinya hak – hak mengeluarkan pendapat, hak berserikat, hak menetapkan bentuk dan corak pemerintahan
dalam pola keterbukaan serta
diakuinya hak dari yang lemah untuk memperoleh perlindungan dari Negara agar ia tetap dalam kedudukannya untuk mengunakan hak – hak tersebut.47 2.3 Urgensi Pers 2.3.1 Sejarah Pers Sejarah awal munculnya pers sebagaimana yang dikatakan oleh Wina Armada, pers cetak mulai berkembang pesat pada Tahun 1468. Johan Gutenburg menemukan mesin cetak logam yang dapat dipindah pindahkan. Sebelum mesin itu ditemukan, orang cinalah yang mula – mula mengembangkan tulisan yang dibawa kemana – mana yakni pada lempengan kayu. Sementara bangsa india memberikan sumbangan penemuan jenis – jenis angka internasional yang kita kenal sekarang. Sesudah Gutenberg menemukan mesin cetak, dan pusat teknologi beralih dari asia ke eropa serta amerika, seluruh penemuan sebelumnya mulai dimanfaatkan lebih efektif.48 Kemudian sebagai Negara yang relatif terbilang muda dibanding dengan banyak negara maju lainnya, pers Indonesia mau tidak mau dalam sejarah perjalannya juga menerima pengaruh dari negara – negara yang lebih dahulu mengenal budaya pers.49 Dalam pertumbuhan pers di Indonesia, 47
Ramdlon Naning. Op.cit. hlm 44.
48
Edy Sutanto Dkk.Op.cit. hlm 7-8.
49
Ibid. hlm 9.
33
pada awalnya, batas antara surat kabar yang dikelola orang belanda, cina atau Indonesia belum kelihatan begitu jelas baru pada abad dua puluh hal itu terlihat agak nyata. Namun sesudah kemerdekaan, batas itu hilang lagi karena surat kabar kelolaan orang cina dan belanda sudah dilarang secara resmi, sehingga dalam kenyataannya secara informal terjadi “pertemuan” ketigannya dalam pers Indonesia. Menurut Haryadi Suadi berbicara perihal pers Indonesia tentunya tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa barat di tanah air kita. Memang tidak bisa dimungkiri bahwa orang eropalah, khususnya bangsa belanda, yang telah berjasa mempelopori hadirnya dunia pers dan persuratkabaran di Indonesia.50 Tentang awal mula dimulainya dunia persuratkabaran di tanah air kita ini, De Haan dalam bukunya, “Oud Batavia” (G. kolf Batavia 1923) mengungkap secara sekilas bahwa sejak abad ke - 17 di Batavia sudah terbit sejumlah berkala dan surat kabar.51 2.3.2 Landasan Hukum Pers Sesuai dengan paradigma demokrasi landasan yuridis tentang pers dalam amandemen ke II UUD 1945, Pasal 28 E ayat 2 dan 3 dan Pasal 28 F yang berbunyi :
50
Ibid. hlm 11.
51
Ibid.
34
Pasal 28 E (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan mengunakan segala jenis saluran yang tersedia. 52 Maka dengan atas dasar tersebut di undangkanlah UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyatakan sebagai berikut : 1. Intervensi pemerintah terhadap pers tidak boleh ada. 2. Pers dan publiklah yang mengontrol pemerintah, bukan sebaliknya. 3. Departemen penerangan tidak diperlukan. 4. Reformasi pers dari pemerintah sebagai pembina, penentu kebijakan, pegaturan, pengawasan dan pengendalian penyiaran menjadi masing – masing medianya lah yang membina dan mengendalikan medianya. 52
Sabab Leo Batubara. Menegakan kemerdekaan pers kumpulan makalah 1999-2007. Jakarta : Dewan pers, 2007. hlm 12.
35
5. Pelangaran oleh pers : = bila melangar kode etik pers dilakukan ethics enforcement. = bila melangar hukum dilakukan law enforcement.53 2.3.2 Manfaat / Urgensi Pasal 3 UU No. 40 tahun 1999 menentukan bahwa fungsi pers ialah sebagai berikut; 1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control social. 2) Di samping fungsi – fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.54 Menurut
Hikmat
Kusumaningrat
dan
Purnama
Kusumaningrat
menyebutkan 8 fungsi pers yang bertanggung jawab ialah sebagai berikut: -
Fungsi pertama pers yang bertanggug jawab ialah fungsi informatif, yaitu memberikan informasi dan berita kepada khalayak ramai dengan teratur. Pers menghimpun berita diangap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian di tuliskan dalam kata – kata.
53
54
Ibid Ibid. hlm 39.
36
-
Fungsi kedua pers yang bertanggug jawab ialah fungsi kontrol yaitu masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintahatau perusahaan. Pers harus memberitakan mana yang berjalan baik dan mana yang tidak berjalan baik.
-
Fungsi ketiga pers yang bertanggug jawab ialah fungsi interpretatif dan direktif yaitu memberikan interprestasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan arti sebuah kejadian.
-
Fungsi keempat pers yang bertanggug jawab ialah fungsi menghibur, yaitu para wartawan menuturkan kisah – kisah dunia dengan hidup dan menarik. Mereka menceritakan humor, drama dan musik.
-
Fungsi kelima pers yang bertanggug jawab ialah fungsi regeneratif yaitu menceritakan bagaimana suatu itu dimasa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, dan bagaimana sesuatu diselesaikan, dan apa yang di anggap dunia itu salah.
-
Fungsi keenam pers yang bertanggug jawab ialah fungsi pengawalan hak – hak warga Negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak – hak pribadi.
-
Fungsi ketujuh pers yang bertanggug jawab ialah fungsi ekonomi , yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa radio, televisi, majalah dan suratkabar, maka beratlah untuk mengembangkan perekonomian secara pesat.
37
-
Fungsi kedelapan pers yang bertanggug jawab ialah fungsi swadaya, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh – pengaruh serta tekanan dalam bidang keuangan.55 2.3.4 Peranan Pers Pasal 6 UU No. 40 tentang pers menyatakan pers nasional melaksanakan
peranannya sebagai berikut : a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. b) Menegakan nilai ilai demokrasi, mendorong terwujudnya suremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormasi kebinekaan. c) Mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat akurat dan benar. d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.56 2.3.5 Hubungan Pers dengan Demokrasi Maka pers sebagai bagian penting untuk berdemokrasi. Sebuah negara demokratis menghendaki sebuah sistem media yang dapat memberikan kepada masyarakat ruang gerak yang luas bagi penyaluran pendapat dan analisis serta
55
56
Ibid. hlm 41. Ibid. hlm 54.
38
debat mengenai isu – isu penting. Dengan demikian, pers merupakan media yang vital bagi demokrasi.57 Memang dalam suatu negara demokrasi, kepada warga negara dijamin kebebasan berbicara, dan kepada pers akan dijamin kebebasan pers. Tetapi kepada yang bersangkutan juga dibebankan tanggung jawab kalau terjadi penyalahgunaan (abuse) terhadap kebebasan berbicara atau kebebasan pers tersebut. Jadi kebebasan pers tidaklah bersifat absolute, melainkan ada batas – batasnya tetapi pembatasannya tersebut haruslah secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Sebab, bagaimanapun juga, dialam demokrasi yang sudah maju seperti yang terjadi dikebanyakan negara demokrasi dewasa ini, maka berbagai bentuk tindakan yang menjurus kepada pembatasan terhadap kebebasan pers yang sebenarnya anti demokrasi tersebut misalnya adalah pengekangan pers (restraint), pemberedelan pers (breide), sensor (censor), atau pelarangan sebelum terbit (prior restraint).58 2.4 Kekerasan Terhadap Jurnalis 2.4.1 Kekerasan Terhadap Jurnalis Di era demokrasi sekarang ini persoalan kekerasan terhadap jurnalis masih sering terjadi dalam masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independent (AJI) pada tahun pertama berlakunya UU No.40 Tahun 1999 tentang pers. Pada Tahun 1999 ada 74 kasus kemudian pada tahun
57
Idri Shafaat, Op.cit. hlm 15.
58
Munir Fuady. Op.cit. hlm 245
39
2000 meningkat ada 115 kasus, 2001 menurun ada 95 kasus, 2002 ada 70 kasus, kemudian 2003 ada 59 kasus59 Dan 2008 ada 57 Kasus. Diantara berbagai kasus yang terjadi pada tahun 2008 salah satunya adalah kasus yang dialami oleh korban jurnalis Gorontalo (media public) pada 19 Maret 2008. yang menjadi sasaran serangan dan ancaman oleh ratusan massa salah satu pendukung bakal calon walikota, mereka berusaha merampas kamera saku yang dibawa korban, karena korban hendak melawan lantas massa menyerang korban. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh korban jurnalis Gorontalo (Media Public) pada 19 Maret 2008. yang menjadi sasaran serangan dan ancaman oleh ratusan massa salahsatu pendukung bakal calon walikota, mereka berusaha merampas kamera saku yang dibawa korban, karena korban hendak melawan lantas massa menyerang korban. 60 Di lihat dari data tersebut kekerasan terhadap jurnalis masih marak terjadi di indonesia walaupun Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers sudah diberlakukan. 2.4.2 Jurnalis Di jelaskan dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, Jurnalis adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan junalistik (Pasal 1 poin 4) atau (journalist) yang lebih dikenal dengan sebutan wartawan merupakan orang - orang yang terlibat dalam pencarian, pengelolahan dan penulisan berita
59
Edy Sutanto Dkk. Op.cit. hlm 60.
60
Jurnal “Laporan pertangung jawaban AJI 2008-2011. hlm 41.
40
opini yang dimuat di media massa, mulai dari pemimpin redaksi hingga koresponden yang terhimpun dalam bagian redaksi.61
61
Dikutip dari Asep Syamsu M. Romli. Junalis Terapan Pedoman Kewartawanan,(Bandung Batic Press,2005). hlm 7.
