BAB II TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG SUKSESI NEGARA. Negara merupakan subyek hukum yang terpenting (par excelence),

BAB II TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG SUKSESI NEGARA

A. Negara dan Suksesi Negara 1. Pengertian Negara Negara merupakan subyek hukum yang terpenting (par excelence), dibanding dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Sebagai subyek hukum internasional negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

14

Negara adalah subyek hukum ekonomi internasional yang

utama. 15 Fenwick sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf mendefinisikan sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi”. 16 Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarangpun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara. 17 Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki

14

Huala Adolf, 2002, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1. 15 Huala Adolf, 2003, Hukum Ekonomi Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 62 16 Ibid., hal. 1-2. 17 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Op.Cit., hal. 98.

14 Universitas Sumatera Utara

kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Negara memiliki semua kecakapan hukum. 18 Berdasarkan definisi mengenai negara seperti yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sebuah negara haruslah memenuhi 4 unsur yaitu: a. Penduduk yang tetap. b. Wilayah tertentu. c. Pemerintah. d. Kedaulatan. 19 Untuk lebih memperjelas permasalahan mengenai pengertian negara ini, ada baiknya mengenai keempat unsur dari negara seperti yang telah disebut di atas diuraikan yaitu: a. Rakyat. Dalam suatu negara mutlak harus ada rakyatnya. Rakyat yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu perasaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.Rakyat merupakan unsur yang utama berdirinya suatu negara, karena rakyatlah yang pertama memiliki kehendak untuk mendirikan negara, melindunginya serta mempertahankan kelangsungan berdirinya negara. b. Wilayah. Wilayah dalam suatu negara adalah tempat bagi rakyat untuk menjalani kehidupannya. Bagi pemerintah merupakan tempat untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Wilayah suatu negara terdiri dari wilayah darat, laut, udara dan dasar laut dan tanah dibawahnya. c. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan dalam arti luas yaitu seluruh lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu kekuasaan eksekutif yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden Dan Menteri-Menteri. Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang syah yang diberi wewenang oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan undang-undang. 18

Sefriani, Op.Cit., hal. 103. Boer Mauna, 2001, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, hal. 17. 19

Universitas Sumatera Utara

d. Pengakuan dari negara lain. Suatu negara syah berdiri manakala ada pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de yure. Pengakuan secara nyata (de facto) memang telah berdiri, mendapat banyak dukungan dari negara internasional. Pengakuan secara de yure maknanya secara hukum international telah memenuhi syarat untuk berdiri sebuah negara. Misalnya Negara Republik Indonesia secara de facto telah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan secara de yure berdiri sejak taggal 18 Agustus 1945. 20 Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat diambil pengertian bahwa suatu daerah baru dapat dimasukkan kedalam kategori negara apabila telah memenuhi keempat unsur, seperti yang telah diijelaskan di atas. Sementara itu secara yuridis ada dikenal kategori mengenai timbulnya negara yaitu : a. Pembentukan negara di atas daerah yang belum diduduki contohnya : Transvaal (1837), Liberia (1847), dan konggo (1876). b. Pembentukan negara didaerah dimana telah berjalan kekuasaan dari lain negara. 21 Dengan cara ini ada 2 kemungkinan yaitu : a. Pernyataan merdeka dari sebagian wilayah negara, dari suatu daerah mendapat atau trust. Contoh : Indonesia dari Nederland, India, Pakistan dan Birma dari Inggris, Philipina dari Amerika Serikat. b. Pembentukan negara diatas daerah suatu negara yang tenggelam. Contoh : Colombia tahun 1837 pecah menjadi negara-negara Venezuela, Equator dan Colombia sehabis perang dunia I kerajaan Danau pecah menjadi Hongoria

20

Shvoong.com, “Syarat Berdiri Suatu Negara”, http://id.shvoong.com/socialsciences/education/2160638-syarat-berdiri-suatu-negara/, Diakses tanggal 28 Pebruari 2014. 21 Junaidi Syahputra, “Kedudukan GSO (Geo Stasioner Orbit) Dan Implikasinya Terhadap Suatu Negara”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 20.


yang menganggap dirinya lanjutan dari negara lama, Chechoslovakia yang menganggap dirinya negara baru dan Austira yang menganggap pula dirinya sebagai negara baru. Negara Serikat Soviet yang menyatakan dirinya bukan lanjutan dari kerajaan Rusia, Pendirian mana banyak ditentang oleh lain-lain negara. 22 Berangkat dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa kesamaan titik pandang diantara para sarjana tersebut bahwa untuk suatu eksistensi dari negara disyaratkan oleh hukum internasional, adanya suatu wilayah tertentu dipermukaan bumi yang didiami oleh bangsa yang menjadi penduduk tetap. Ideologi yang dianut suatu Negara akan banyak mempengaruhi fungsi yang harus dilaksanakan oleh Negara tersebut. Oleh karena itu, lahirlah beberapa teori fungsi Negara, antara lain: 23 1. Teori Individualisme: suatu paham yang menempatkan kepentingan individu sebagai pusat perhatian dalam berbagai hal, sehingga individualism lebih menekankan pada kebebasan perseorangan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Menurut paham ini konsep Negara hanyalah sebagai pemelihara dan penjaga ketertiban serta keamanan individu dan masyarakat. Negara tidak perlu turut campur dalam urusan di luar hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Dalam hal ini Negara bersifat pasif, dan baru aktif atau bertindak

22

Ibid. White Lilies Nawulan, “Teori Terbentuknya Negara Serta Hubungan Negara Dan Warga Negara”, http://yanawulan.blogspot.com/2012/03/teori-terbentuknya-negara-serta.html, Diakses tanggal 28 Pebruari 2014. 23


apabila ada pelanggaran terhadap individu dan masyarakat. Fungsi Negara menurut paham individualisme sering pula disebut sebagai penjaga malam. 2. Teori Sosialisme: sebagai semua gerakan sosial yang menghendaki campur tangan pemerintah yang seluas mungkin dalam bidang perekonomian. Menurut paham ini semua alat-alat produksi harus dikuasai bersama. Negara harus

turut

campur

tangan

dalam

bidang

perekonomian

untuk

mensejahterakan umat manusia. Sosialisme menganggap Negara sebagai organisasi yang mewujudkan cita-cita sosialistis. Negara dipandang pula sebagai faktor positif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat atau Negara sosialisme, hak milik perseorangan diakui tetapi dalam batas-batas tertentu. Atas dasar itu sosialisme berpandangan bahwa fungsi Negara bukan hanya sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan (penjaga malam), tetapi harus diperluas sedemikian rupa hingga tiada lagi aktivitas sosial yang tidak diselenggarakan oleh negara. Semua aktivitas Negara ditujukan pada pemenuhan kesejahteraan bersama. 3. Teori Komunisme: salah satu bentuk ajaran sosialisme yang diajarkan oleh peletak dasarnya Karl Marx, dengan bantuan Friedrich Engels, dan pertama kali dipraktekkan oleh Lenin di Rusia pada 1917. Hak milik perseorangan atas segala macam alat produksi dan capital dalam masyarakat/ Negara komunis tidak diakui. Dalam masyarakat/ Negara tersebut, semua alat produksi dan capital dimiliki oleh Negara. Bahkan semua benda lainnya yang tidak termasuk alat produksi dijadikan milik bersama atau milik Negara. Menurut ajaran komunis dalam masyarakat selalu terdapat dua


kelas, yaitu kelas pemilik alat produksi dan kelas bukan pemilik alat produksi. Atas dasar hal tersebut, fungsi Negara menurut komunisme adalah sebagai alat pemaksa oleh kelas pemilik alat produksi terhadap kelas lainnya sebagai upaya untuk mempertahankan alat produksi yang dimilikinya. 4. Teori Anarkisme: suatu paham yang menolak adanya pemerintahan. Mereka menginginkan masyarakat yang bebas tanpa organisasi paksaan. Paham ini didasarkan pada anggapan bahwa secara kodrat manusia itu adalah baik dan bijaksana. Kaum anarkis berpendapat bahwa manusia tidak memerlukan negara dan pemerintah yang dilengkapi dengan alat-alat paksaan untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi-fungsi Negara dan pemerintah dapat dilaksanakan pula oleh kelompok atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela, tanpa alat-alat paksaan, tanpa polisi, dan terutama tanpa hukum serta pengadilan. Sebagaimana diterangkan bahwa wilayah suatu negara meliputi : a. Wilayah darat b. Wilayah perairan c. Wilayah udara.

ad. a. Wilayah Darat Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat permukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Di wilayah daratan itu jugalah pemerintah negara melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahan. Antara wilayah daratan negara


yang satu dengan negara yang lain haruslah tegas batas-batasnya. 24

ad. b. Wilayah Perairan Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Ini berarti bahwa di samping perairan yang tunduk pada kedaulatan negara karena merupakan bagian wilayahnya ada pula bagian perairan yang berada di luar wilayahnya atau tidak tunduk pada kedaulatan negara. Perairan seperti ini misalnya adalah laut lepas (high sea). 25 Untuk lebih memperjelasnya bahwa wilayah perairan ini maka akan dibahas secara terperinci mengenai bagian-bagian yang termasuk wilayah perairan suatu negara yaitu sungai, dimana apabila suatu sungai seluruhnya dari mata air kehulu sampai ke hilir dan muaranya berada di bawah wilayah suatu negara, maka sungai itu termasuk ke dalam wilayah dimana sungai itu berada. Akan tetapi ada sungai yang tidak berada di suatu wilayah negara saja, tetapi mengalir melewati beberapa negara. Jika suatu sungai mengalir melalui beberapa negara, maka setiap negara menguasai bagian sungai yang mengalir melalui wilayahnya. 26 Sehingga

sungai-sungai

itu

dapat

juga

disebut

sebagai

sungai

internasional. Misalnya Sungai Rijn dan Maas di Eropa Barat, Donow di Eropa Timur serta Sungai Nil di Afrika. Sungai internasional ini banyak terdapat perbedaan pendapat diantara para

24

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional.Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 12. 25 Ibid. hal. 24. 26 Junaidi Syahputra,, Op.Cit, hal. 25.


sarjana tentang apakah semua negara berhak menggunakan sungai itu. Grotius dan beberapa sarjana hukum internasional lain berpendapat bahwa semua negara berhak menggunakan sungai-sungai internasional itu, tetapi pendapat itu tidak pernah diterima umum dalam praktek dan juga tidak merupakan azas hukum kebiasaan internasional”. 27 Ketidaksamaan pendapat diantara para sarjana internasional ini juga terjadi dalam hal penafsiran mengenai luas hak kebebasan navigasi di sungai internasional tersebut. 1) Ada yang menyatakan bahwa hal itu hanya berlaku dalam waktu damai. 2) Hanya negara-negara yang wilayahnya dilalui sungai internasional itu berhak melayari

sungai.

Mahkamah

Internasional

Permanet

menandaskan

Persekutuan Kepentingan (Community of Interest) dari negara-negara yang berbatas dengan sungai dalam perkara River Order Cas (P.C.I.J. 1929). 3) Kebebasan melayari sungai tidak terbatas, namun setiap negara takluk pada aturan-aturan mengenai pemakaian sungai yang ditentukan oleh negara yang dilalui sungai. 28 Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat sub b lah yang paling baik, dengan demikian negara-negara yang berada di bagian hulu sungai itu tidak terhalang untuk menuju atau mencapai lautan. Hal ini juga dikatakan oleh Starke sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, bahwa pandangan kelompok kedualah yang dapat diterima dan masuk akal. Alasannya, yaitu bahwa

27 28

Ibid, hal. 26. Ibid.


negara-negara yang berada di bagian hulu sungai seyogyanya tidak boleh dihalangi untuk melewati sungai itu menuju laut. 29 Tetapi untuk kebebasan pelayaran di sungai-sungai internasional seluruhnya ditetapkan dalam traktat-traktat di mulai dengan traktat Paris 1814 dan dalam Konvensi 1922 Statuta Definitif Danube disetujui serta dibentuk dua komisi, masing-masing untuk mengatur pelayaran disebelah atas dan bawah sungai Danube. Selanjutnya mengenai selat dasar-dasar yang dipakai adalah sama dengan dasar-dasar umum yang berlaku untuk perairan teritorial. Selat yang lebarnya kurang dari 6 mil adalah teritorial, dan apabila selat itu memisahkan dua negara maka garis pemisah terletak di tengah-tengah selat tersebut. Apabila lebar dari selat itu lebih 6 mil maka aturan yang dipakai adalah aturan-aturan untuk laut terbuka Dalam hal ini ada pengecualian yaitu Selat Juan de Fuka yang mempunyai lebar kira-kira 15 mil dianggap sebagai daerah teritorial, dan selain ini memisahkan Kanada dan Amerika Serikat. Perlintasan inoffrensife mengenai selat yang merupakan perairan internasional diperkenankan baik bagi kapal niaga maupun bagi kapal-kapal perang asing. Selat yang menghubungkan dua bagian lautan adalah perairan internasional, di samping penggunaannya bagi pelayaran internasional. Selat yang menghubungkan laut lepas dengan teluk teritorial, contoh : Selat Juan De Fuca tidak dianggap sebagai perairan internasional. Beberapa selat secara istimewa

29

Huala Adolf, Op.Cit., hal. 143.


takluk pada aturan-aturan setempat, seperti Selat Bosphorus dan Dardanella sesuai Montreux Stzaits Convention, 1936. Konvensi ini berusaha mempertemukan kepentingan-kepentingan negara pantai seperti Turki, dengan negara-negara maritim asing. Azas umum yang disetujui dalam konvensi itu ialah bahwa kebebasan pelayaran diperkenankan bagi semua kapal niaga baik diwaktu damai maupun di waktu perang, dan harus tunduk atas hak-hak Turki untuk melarang kapal-kapal negara yang berperang dengan Turki. Juga terdapat ketentuanketentuan khusus bagi perlintasan kapal perang asing, misalnya pembatasan Tonase dan sebagainya “. Mengenai danau, semua ahli-ahli hukum internasional berpendapat bahwa danau yang terletak dalam batas-batas wilayah suatu negara adalah merupakan wilayah perairan dari negara tersebut. Wilayah perairan yang lain adalah teluk, dimana keadaan hukum dari pada teluk ini sejak lama telah menjadi persoalan. Sejak dahulu kala Inggeris menuntut kekuasaan teritorial atas teluk-teluknya di pantai Inggeris dan Scotlandia, terhitung dari tanjung sampai tanjung. Tuntutan ini akhirnya dilepaskan. Pendapat sekarang adalah bahwa teluk dapat dipandang sebagai perairan teritorial. Artinya perairan dalam, jika negara yang bersangkutan melaksanakan kekuasaan di seluruh pantainya sedang lebarnya tempat masuk tidak melebihi sesuatu angka. Inilah yang menjadi persoalan. Umumnya orang mengambil sebagai minimum, jika ini lebih dari 6 mil maka ada aliran yang mengatakan bahwa teluk itu adalah perairan teritorial jika pintu masuk dapat dikuasai oleh meriam-meriam yang ditempatkan di kanan kirinya, pendapat ini sudah tentu tidak dapat diterima.


Pendirian sekarang yang dianut ialah maximal 10 mil, pendirian mana diterima juga oleh Komisi ke II dari Konfrensi Kodifikasi (1930). Jika lebarnya lebih dari 10 mil, tetapi dimukanya ada pulau-pulau sehingga jarak antara pulau-pulau dan pantai tidak melebihi 10 mil maka teluk itu dianggap juga perairan teritorial. Pengukuran garis pangkal teluk, tergantung pada jenis teluk bersangkutan. Terkait dengan hal ini, ada beberapa macam teluk, yaitu:5 a. Teluk yang seluruh tepinya berada di bawah kedaulatan satu negara. Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Wilayah, teluk adalah suatu lekukan pantai yang lebih dari setengah lingkaran garis tengahnya adalah garis lurus yang ditarik melintasi mulutnya (pasal 7 (2)). Jika lebar mulutnya melebihi 24 mil, maka dapat ditarik garis pangkal lurus dari garis mulut teluk tersebut, dan perairan yang terletak di sebelah garis pantai dari garis pangkal lurus adalah perairan pedalaman, dan laut wilayah dapat ditarik dari garis pangkal lurus tersebut ke arah laut. b. Teluk yang tepi-tepinya dimiliki oleh beberapa negara Teluk jenis ini tidak diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tetapi diatur oleh hokum kebiasaan internasional. Berdasarkan ketentuan hokum kebiasaan ini, garis pangkal untuk penentuan laut wilayah diteluk tersebut biasanya mengikuti arah lekukan pantai kecuali ada perjanjian-perjanjian lain di antara negara-negara pemilik teluk tersebut. c. Teluk Sejarah (historical bays) Dalam kasus teluk sejarah, ketentuan batas maksimal 24 mil tidak berlaku. Dalam hal ini beraapun lebar mulut telluk tersebut (kadangkadang lebih dari 100 mil) dianggap sebagai milik negara pantai bersangkutan jika menurut sejarah negara pantai ini telah memperlakukan teluk sebagai miliknya, atau diletakkan di bawah kedaulatannya dan telah melaksanakan kedaulatannya secar efektif. Di antara teluk-teluk sejarah yang terkenal adalah: Chesapeake Bay dan Delaware Bay di Amerika Serikat, Peter the Great Bay (dekat Vladivostok di Rusia, Pohay Bay (RRC), Spencer Bay, Shark Bay dan Vincent Bay (Australia). 30

30

Supardan's Blog, “Hukum Laut Internasional dan Perkembangannya”, Melalui http://supardanmansyur.blogspot.com/2011/09/hukum-laut-internasional-dan.html, Diakses tanggal 28 Pebruari 2014.


Keputusan Mahkamah Internasional ini jelas kelihatan bahwa teluk harus berada di bawah kekuasaan negara pantai karena berdasarkan pertimbanganpertimbangan intgritas nasional ataupun perdagangan. Hal ini menentukan konsep teluk-teluk historis yaitu teluk-teluk yang sudah sejak lama dianggap sebagai wilayah teritorial dari suatu negara dan diakui oleh negara-negara lainnya. Di samping hal-hal tersebut di atas terdapat lagi suatu wilayah yang merupakan wilayah perairan suatu negara, wilayah ini disebut dengan laut teritorial yaitu daerah laut dengan luas yang tertentu dan berbatasan langsung dengan daratan. Mengenai luas dari laut teritorial banyak terjadi ketidaksamaan pandangan di antara negara-negara. Pada mulanya banyak negara-negara yang mengkalim jarak 3 mil di hitung dari garis pantai menjadi wilayah teritorialnya. Jarak 3 mil ini berasal dari sarjana hukum internasional bahwa negara-negara pantai hanya dapat menguasai perairan sejauh tembakan meriam, dan jatuhnya tembakan meriam pada waktu itu hanya berkisar 3 mil. Pendapat ini sekarang tidak diikuti lagi oleh banyak negara disebabkan oleh perkembangan kemajuan teknologi. Indonesia pada saat sekarang ini mengkalim jarak 12 mil dan ini diakui oleh Konvensi Hukum Laut III Tahun 1982 yang dalam Pasal 3 dari Konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil. Apabila kita perhatikan redaksi Pasal 3 ini maka terlihatlah bahwa pasal ini bukanlah bermaksud menetapkan batas laut teritorial yaitu 12 mil atau kurang


dari 12 mil, tetapi maksimum adalah 12 mil. Walaupun demikian setidaknya telah terdapat kepastian hukum mengenai lebar laut teritorial ini sehingga telah mempunyai kekuatan secara hukum internasional. Selanjutnya disamping laut teritorial ini juga termasuk menjadi wilayah dari suatu negara tanah yang berada dibawah laut yaitu Continental Shelf (landasan benua). Yang dimaksud dengan Continental Shelf ini adalah lanjutan dari daerah Continental dibawah laut sampai pinggir Continental plateau. Karena batas ini tidak sama di bawah permukaan air maka umumnya dalamnya diambil rata-rata 200m di bawah permukaan air. Mengenai batas dari Continental Shelf ini oleh konvensi laut yang ke 3 telah ditetapkan bahwa Continental Shelf tidak lagi diukur berdasarkan kedalaman yaitu 200 mil seperti yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut II tahun 1954, akan tetapi diukur sejauh 200 mil dan boleh jauh lagi akan tetapi tidak boleh melebihi batas 350 mil (Pasal 76 ayat 6). Dengan demikian pengukurannya tidak lagi berdasarkan kedalaman akan tetapi berdasarkan jarak dari pinggir pantai. Dengan

memperhatikan

penjelasan-penjelasan

seperti

yang

telah

dikemukakan diatas, maka secara yuridis laut dapat dilihat secara horizontal dan secara vertikal. Jika laut dilihat secara horizontal, yaitu dengan menganalisa dari darat secara mendatar sampai ketengah laut, maka kedudukan dari hukum laut tersebut dapatlah dibagi menjadi Perairan perdalaman (Internal Waters), laut wilayah (teritorial Seas), dan laut bebas (high seas). Sebaliknya jika laut tersebut dianalisa secara vertikal, maka kedudukan hukumnya dapatlah dibicarakan dari segi: udaranya (air space), airnya (water colomn) dan daerah dasar laut dan tanah


dibawahnya (Seabed and subsoil). Perlunya pembagian tersebut untuk lebih menentukan wilayah perairan suatu negara dan hubungannya dengan batas-batas serta yuridiksi suatu negara terhadap wilayahnya. Sebagaimana diketahui bahwa pengertian perairan pedalaman ini termasuk pula danau-danau, sungai-sungai, teluk-teluk, dan laut pedalaman yaitu laut-laut yang menjadi terkurung oleh selat-selat tersebut. Sedangkan laut wilayah adalah lajur laut yang terletak disebelah luar dari perairan pedalaman.

ad. c. Wilayah Udara. Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, laut teritorial dan juga wilayah laut negara kepulauan. Kedaulatan negara di ruang udaranya berdasarkan adagium Romawi adalah sampai ketinggian tidak terbatas (cujus est olum eust ad coelum). Prinsip sampai ketinggian tidak terbatas ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi seiring dengan kemajuan teknologi seperti peluncuran dan penempatan satelit di ruang angkasa. Peluncuran pesawat ruang angkasa yang melintasi ruang udara suatu negara tidak pernah minta izin dari negara yang bersangkutan demikian pula penempatannya pada orbit tertentu. Namun demikian sampai pada ketinggian berapa kedaulatan negara atas ruang udaranya belum ada kesepakatan. 31 Di atas kapal-kapal atau di tempat-tempat perwakilan diplomatik tersebut berlaku hukum dari negar yang memiliki kapal atau daerah perwakilan diplomatik 31

Sefriani, Op.Cit, hal. 224.


tersebut. Dan ditempat itu negara-negara itu bebas mengibarkan benderanya sebagai lambang dari kedaulatannya ditempat tersebut. Seperti telah diuraikan diatas yang termasuk wilayah suatu negara terdiri dari wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara. Walaupun demikian tindakan semua negara memiliki ketiga unsur tersebut, misalnya ada negara yang tidak mempunyai wilayah perairan yang disebut dengan “Landlocket Countries”, seperti antara lain : Cekoslovakia, Hongaria,Laos, Loxembourg, San Marino, Swiss, Bolovia dan lainnya. Wilayah selain berfungsi sebagai unsur yang essensial dari suatu negara, juga dapat berfungsi sebagai tapal batas dengan negara lain. Tapal batas ini merupkan

salah satu manifestasi penting dalam kedaulatan teritorial negara,

“perbatasan bukan hanya suatu garis imagener dipermukaan bumi melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah lainnya”. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pada hakekatnya garis perbatasan, merupakan tempat kedudukan (BLD. Meetkundige plaatsen) dari pada titiktitik yang memisahkan suatu wilayah kedalam dua rejim hukum yang berbeda. Perbatasan mempunyai sifat ganda, artinya bahwa garis batas mengukat dua belah pihak pada sebelah menyebelah perbatasan. Perubahan atas garis batas akan mempengaruhi sekaligus dua pihak, oleh karenanya garis batas adalah milik bersama (Res Comunis). 32 Penjelasan yang telah dikemukakan diatas terlihat betapa pentingnya penentuan tapal batas diantara negara-negara karena perbatasan itu memisahkan suatu kedalam rejin-rejin hukum yang berbeda maka unsur terpenting dalam menentukan tapal batas adalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini memcakup dua hal yakni peraturannya serta kedudukan fisik dari pada tapal batas tersebut

32

Junaidi Syahputra, Op.Cit, hal. 34.


yaitu jelas tegas (tidak meragukan) serta dapat di ukur. Keragu-raguan terhadap suatu tapal batas dapat terjadi karena dua hal yaitu tidak tegangnya isi perjanjian yang dengan kenyataan dilapangan, ini dapat menyebabkan munculnya berbagai masalah dikemudian dari. Wilayah teritorial perbatasan merupakan manivestasi dari kedaulatan suatu wilayah, baik itu wilayah negara, maupun wilayah yang cakupannya lebih sempit. Karena pada dasarnya, eksistensi suatu wilayah teritorial dapat ditunjukkan dengan

bagaimana

negara

wilayah

tersebut

menata

dan

mengelola

perbatasannya 33. Menurut pendapat ahli geografi pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu boundaries dan frontier. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut frontier karena posisinya yang terletak di depan (front) atau di belakang (hinterland) dari suatu negara. 34 Mengingat betapa pentingnya penentuan garis perbatasan ini dalam hukum internasional ada dikenal dalam dua bentuk perbatasan yaitu perbatasan “alam” dan perbatasan buatan. Yang dimaksud dengan perbatasan alam ialah terdiri dari pegunungan-pegunungan, sungai, pantai, hutan, danau dan gurun pasir. dalam arti politis “perbatasan alam” luas maknanya yaitu sebagai garis yang ditentukan oleh alam, garis mana memperluas atau membatasi kedaulatan negara.

33

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional.Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 68. 34 Ibid., hal. 63.


Perbatasan buatan dapat terdiri dari tanda-tanda yang diadakan dengan sengaja untuk menunjukkan garis perbatasan yang imaginer atau dengan garis bujur atau dengan garis lintang. Selanjutnya bagaimana menentukan garis yang membatasi atau garis batas yang membagi suatu negara dengan negara lain, misalnya garis batas itu sungai dalam Traktat perdamaian 1919-1920 telah ditentukan bahwa wilayah itu tidak dapat dilayari, maka garis perbatasan terletak ditengah sungai atau pada pembengkokan utama sungai jika bengkokan itu meliputi kedua tepi sungai. Namun sebaliknya jika sungai dapat dilayari, maka garis perbatasan terletak pada garis tengah dari saluran yang paling dalam yang dapat dilayari, secara teknis disebut Thalweg. Thalweg secara linguistik berasal dari bahasa Jerman, Thal berarti lembah atau valley sedang weg berarti jalan, sedang Thalweg kurang lebih berarti jalan lembah. 35 Kaedah Hukum Thalweg ini dalam praktek telah dipergunakan dalam perjanjian perbatasan antara Belanda dan Inggeris pada tahun 1895 di daratan Irian yang telah dipertegas oleh perjanjian perbetasan Indonesia – Papua New Guinea pada tahun 1973, yang melibatkan sungai Fli. Dalam perjanjian 1895 disebutkan From that point the water way (Thalweg) of the fly river forms the boundary. Menurut perjanjian tahun 1973 “ to the point of the most : northerly inter section with the waterway (Thalweg) the fly river. Kemudian kaedah hukum Thalweg ini juga dipergunakan dalam perjanjian perbatasan antara Amerika dengan Canada pada tahun 1908 yang melibatkan Sungai St, Croix. Perjanjian

35

Junaidi Syahputra, Op.Cit., hal. 35.


Perjanjian perbatasan tersebut menyebutkan : “ The line should follow the centre of the main channel of Thalweg as naturally existing“. Danau dan perairan-perairan tertutup oleh darat, maka garis perbatasan bergantung pada bentuk dan penggunaan danau dan perairan itu. Dan penggunaan danau dan perairan itu. Dan pada umumnya garis tengah menjadi garis perbatasan. Kemudian apabila perbatasan itu merupakan perbatasan buatan, seperti misalnya perbatasan antara Republik Indonesia dengan Kalimantan Utara, maka garis yang membatasi kedua negara itu adalah tanda-tanda berupa pancangpancang. Dalam menentukan garis perbatasan ini sering kali terjadi persengketaanpersengketaan internasional, hal ini disebabkan karena atau bersumber pada keadaan tapal batas yang tidak jelas yang diakibatkan peninggalan pemerintah kolonial. Misalnya sengketa perbatasan India dan RRC terjadi karena yang tersebut belakangan tidak menerima garis MC. Mahon yang ditetapkan dalam perjanjian SIMLA sebagai penyelesaian final. USSR dan RRC bersengketa karena tidak ada kesepakatan tentang batas alam yang ditetapkan (Sungai Ussuri). Sengketa antara Kamboja dan Muangthai diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dalam keputusannya mengenai Perkara Candi Preah Vihar. 36 Selain itu apabila suatu negara mempunyai wilayah laut bagaimana cara menentukan garis perbatasannya dengan negara lain. Seperti yang telah dikemukakan bahwa kedudukan hukum dari wilayah laut tersebut dapat dibagi menjadi perairan pedalaman (internal waters), laut wilayah (teritorial seas) dan

36

Ibid., hal. 36.


laut bebas. Mengenai perairan pedalaman termasuk pula danau-danau, sungaisungai, teluk-teluk. Untuk menentukan tapal batas wilayah suatu negara adalah garis tengahnya, dan mengenai laut wilayahnya adalah di dalam Konvensi Jenewa 1958 tidak ditetapkan berapa lebar laut wilayah dari suatu negara. Tetapi ada ketentaun pasal dari kovensi itu, laut wilayah ini dapat diukur dari garis air rendah di sepanjang pantai ataupun dari garis-garis dasar yang lurus (straight baseline) yang ditarik dengan cara-cara yang telah ditentukan tersebut. Sementara itu dengan telah disetujuinya Konvensi Hukum Laut III Tahun 1982, maka dengan sendirinya mengenai ketentuan-ketentuan dalam bidang hukum laut konvensi inilah yang dipergunakan, dimana untuk mengatur garis pangkal laut teritorial ini ditetapkan dengan dua cara yaitu : a. Dengan normal baseline yang diatur dalam Pasal 5 yaitu lebar laut teritorial itu dikur dari garis air di waktu surut. b. Dengan cara straight baseline yang diatur dalam Pasal 7 yaitu garis pangkal lurus yang menghubungkan dua titik dari ujung ke ujung, sebagai cara penarikan garis pangkal yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Suksesi Negara Suksesi Negara didefinisikan sebagai Pengalihan hak-hak dan kewajibankewajiban negara-negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara-negara atau kesatuan-kesatuan lain. Suksesi negara terjadi karena adanya latar belakang yaitu adanya perubahan baik secara keseluruhan atau sebagian kedaulatan atas bagian-bagian wilayahnya negara yang bersangkutan. Jadi, Suksesi negara ini berawal dari adanya kondisi perubahan pada negara yang


bersangkutan. 37 Menurut Pasal 2 Konvensi Wina mengenai suksesi negara berkaitan dengan Harta Benda, Arsip-Arsip dan Utang-Utang negara tanggal 7 April 1983, Suksesi negara Didefinisikan sebagai “Penggantian kedudukan satu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu”. 38 Suksesi Pemerintahan lebih cenderung berdasarkan permasalahanpermasalahan internal. Secara garis besar pengertian Suksesi negara dan suksesi Pemerintahan tidak jauh berbeda, hanya saja suksesi Pemerintahan, terjadi melaui proses konstitusional atau proses revolusi. Pemerintah yang baru memegang kendali pemerintahan. Persoalan-persoalan Internasional yang berkenaan dengan masalah suksesi ini adalah sebagai berikut : a. Sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban negara atau pemerintahan yang digantikan akan terhapus. b. Sampai sejauh mana Negara atau Pemerintahan yang diserahi seluruh atau sebagian kedaulatan tersebut, berhak atas hak-hak atau tunduk pada kewajiban-kewajiban demikian. Ada dua cara terjadinya suksesi negara, yakni : a. Tanpa kekerasan. Dalam hal ini yang terjadi adalah perubahan wilayah secara damai.

37 38

Misalnya beberapa negara secara sukarela menyatakan bergabung

The Angga Fantasy, Op.Cit. Ibid.


dengan suatu negara lain dan menjadi bagian daripadanya. Atau sebaliknya, suatu negara tanpa melalui kekerasan (misalnya perang saudara) secara sukarela memecah dirinya menjadi beberapa negara yang masing-masing berdiri sendiri. b. Dengan kekerasan. Cara terjadinya suksesi negara yang melalui kekerasan dapat berupa perang ataupun revolusi.

B. Akibat Suksesi Negara Suksesi negara biasanya membawa beberapa implikasi yang sering terjadi dalam masyarakat internasional, yaitu: 1. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pengganti. 2. Keterikatan negara pengganti pada perjanjian internasional maupun kontrak yang dibuat oleh negara pendahulu dan eksistensi berlakunya perjanjian antara negara pendahulu dengan negara ketiga; 3. Nasionalitas; 4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hak milik, termasuk dana negara dan arsip negara; 5. Tanggung jawab negara pengganti atas hutang negara pendahulu. 39 Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk implikasi dari terjadinya suksesi negara adalah mengenai sejauh mana keterikatan negara pengganti pada perjanjian internasional maupun kontrak yang dibuat oleh

39

El Hikmah.com, “Timor Gap Treaty 1989 dan Implikasinya bagi Timor Timur”, http://hanunghisbullahhamda.blogspot.com/2011/04/timor-gap-treaty-1989-danimplikasinya.html, Diakses tanggal 29 Pebruari 2014.


negara pendahulu dan eksistensi berlakunya perjanjian antara negara pendahulu dengan negara ketiga. Terdapat dua pendapat yang dapat dikemukakan mengenai keterikatan negara

pengganti

terhadap

kontrak-kontrak

atau

perjanjian-perjanjian

internasional dalam terjadinya suksesi negara. 1. Kewajiban-kewajiban kontraktual dengan negara ketiga atau dengan warga negara sendiri, seperti konsesi untuk tambang atau kereta api pada umumnya diterima negara pengganti. 2. Negara pengganti dapat mengahapuskan atau mengubah kewajibannya terhadap kontrak tersebut dengan memperhitungkan hak ganti rugi bagi pemilik konsesi. 40 Berbeda dengan itu, Boer Mauna mengemukakan pendapatnya dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mencerminkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum kebiasaan dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam konvensi. 1. Menurut

hukum

kebiasaan

internasional;

bahwa

di

dalam

praktek

internasional telah diterima sebuah prinsip tidak dapat dipindahkannya perjanjian-perjanjian politik, seperti perjanjian-perjanjian aliansi militer, konvensi-konvensi mengenai status netralitas atau mengenai bantuan timbal balik dua negara. Dengan kata lain, perjanjian atau kontrak politik yang telah dibuat oleh negara lama dengan negara lain tidak beralih kepada negara baru karena

40

terjadinya

suksesi

negara.

Sebaliknya,

sejumlah

perjanjian

Ibid.


internasional yang dianggap mempunyai nilai hukum kebiasaan, tetap berlaku terhadap negara baru. Sebagai contoh perjanjian-perjanjian territorial yang berkaitan dengan penetapan tapal batas atau jalur komunikasi. Selain itu, perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk kepentingan umum masarakat internasional, yang biasanya disebut law making treaty dapat dipindahkan dari negara sebelumnya kepada negara pengganti atau negara baru. 2. Menurut konvensi Wina 1978 tentang suksesi negara; bahwa pada prinsipnya konvensi Wina 1978 mengkodifikasikan sebagian besar dari prinsip-prinsip hukum kebiasaan (vide : Pasal 11 dan 12 Konvensi Wina 1978). Bahwa pemisahan tidak merubah tapal batas dan status teritorial lainnya. Sebaliknya Konvensi Wina 1978 memberikan kebebasan kepada negara-negara yang baru merdeka untuk terikat atau tidak terikat terhadap kewajiban-kewajiban konvensional yang dibuat oleh negara sebelumnya, dengan lebih memberikan solusi kepada negara baru untuk tidak terikat pada konvensi-konvensi tersebut. Dengan demikian maka konvensi-konvensi multilateral secara prinsip tidak dapat dipindahkan kepada negara baru, kecuali negara baru tersebut menghendakinya. 41

C. Sekilas Sejarah Timor Leste Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah

41

Ibid.


utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat. 42 Timor Leste dulu adalah salah satu provinsi di Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor Leste" sebagai nama resmi negara mereka. Adapun sejarah dari Timor Leste adalah: 1. Abad ke-16: Kedatangan kaum Portugis 2. 1902: Pembagian Timor antara kaum Portugis dan Belanda secara definitif 3. 1975: Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang dilanda Revolusi Anyelir 4. 1976: Bergabung dengan Indonesia, menjadi Provinsi Timor Timur 5. 1976 - 1980: Perang saudara; konon sekitar 100.000 - 250.000 orang tewas 6. 1991: Insiden Santa Cruz 7. 1999: Referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan presiden B. J. Habibie 8. 1999: Kerusuhan besar-besaran antara pro dan anti-kemerdekaan dan pengungsian warga Timor Timur 9. 2002: Terbentuknya negara Timor Leste 10. 2006: Sepertiga mantan tentara nasional Timor Leste memberontak menuntut keadilan; pecah konflik antara pihak polisi yang mendukung pemerintah

42

Wikipedia Indonesia, “Timor Leste”, http://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Leste, Diakses tanggal 28 Pebruari 2014..


dengan pihak militer. 43 Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan. Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. UndangUndang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal. Angkatan Bersenjata Timor

Leste

adalah

FALINTIL-FDTL

(F-FDTL),

sedangkan

angkatan

kepolisiannya adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste).

43

Ibid.


BAB II TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG SUKSESI NEGARA. Negara merupakan subyek hukum yang terpenting (par excelence),

Recommend Documents