BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara yang harus mempunyai wewenang1. Seiring dengan perkembangan, fungsi pemerintahan ikut
1
http://itjen-depdagri.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=23, diakses pada tanggal 14 Maret 2013.
1
2
berkembang,
dahulu
fungsi
pemerintah
hanya
membuat
dan
mempertahankanhukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (publik sevice). Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan
untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
kepada
masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa,bernegara dan bermasyarakat telah pula meningkatkan tuntutanmendapatkan pelayanan yang lebih baik, sebagai hak warga negara,sebaliknya aparatur pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan,karena untuk itulah negara ini ada. Dengan perkataan lain peningkatankesejateraan masyarakat merupakan “raiso d’etre”, Negara dan Pemeirintah,karena itu aparat penyelenggara pelayanan yang bertanggung jawab, wajibmelaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telahditetapkan, sekaligus memberi jaminan dan kepastian bahwa pejabat tatausaha negara akan memberikan pelayanan yang diperlukan kepadamasyarakat. Tujuan dari pelayan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing. Berkaitan dengan tujuan tersebut, tentu memerlukan sistem pelayanan yang baik dan sumber daya manusia yang baik pula. Hal tersebut dimaksudkan untuk
3
mencegah dan tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berimbas pada rasa ketidakpuasan dalam masyarakat dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu Pasal 4Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berisi pemahaman tentang pelayanan publik yang baik, meliputi2 : a. Asas Kepentingan Umum. b. Asas Kepastian Hukum. c. Asas Kesamaan Hak. d. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban. e. Asas Keprofesionalan. f. Asas Partisipatif. g. Asas Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif. h. Asas Keterbukaan. i. Asas Akuntabilitas. j. Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok rentan. k. Asas Ketepatan Waktu. l. Asas Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan.
2
Pasal 4, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4
Berkaitan
dengan
pengelompokan
jenis-jenis
pelayanan
publik,
Keputusan Men-PAN RI nomor 63 Tahun 2003 membedakan jenis-jenis pelayanan publik menjadi tiga kelompok berikut ini3 : a. Kelompok
pelayanan
administratif
yaitu
pelayanan
yang
menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan/Penguasaan tanah dan sebagainya. b. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik. Misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. c. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.
3
Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/7.2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5
Pemerintah diharapkan dapat memberikan perubahan yang positif menuju arahpeningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat terutama yang berkaitandengan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Lembaga pelayanan masyarakatbaik yang profit maupun non-profit harus dapat lebih menunjukkan perannyadalam
melayani
kebutuhan
masyarakat
melalui
peningkatan
kualitaspelayanan. Lembaga pelayanan yang dapat memberikan layanan yang terbaikkepada
masyarakat
maka
akan
lebih
mudah
dalam
meraih
konsumen.Sebaliknya, jika lembaga tersebut tidak mampu melayani konsumen denganbaik,
maka
akan
ditinggalkan
oleh
konsumen
ataupun
kepercayaanmasyarakat akan kinerja lembaga tersebut akan berkurang. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memenuhi standar pelayanan publik, yaitu ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan4. Jasa pelayanan yang baik dan prima akan dirasakan oleh masyarakat apabila instansi tersebut benar-benar dapat melayani secara santun dan professional dengan prosedur yang sederhana, lancar, aman, tertib, ada kepastian biaya dan waktu, serta hukum atas jasa pelayanan yang diberikan. Salah
satu
segi
pelayanan
oleh
Pemerintah
adalah
layanan
bidangkesehatan, hal ini dikarenakan kesehatan sebagai salah satu unsur
4
Ratmiko, dkk., 2006, Manajemen Pelayanan-Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
6
kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsaIndonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar1945.
Pengelolaan
derajatkesehatan,
yang
kesehatan besar
artinya
diarahkan bagi
untuk
pembinaan
mempertinggi sumber
daya
manusiaIndonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Masyarakat dewasa ini semakin selektif untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mereka sebagai pengguna jasa, tidak hanya membayar namun menuntut pelayanan yang baik dan berkualitas mulai di awal hingga akhir. Masyarakat akan merasakan kepuasan apabila menerima pelayanan yang baik dan professional dari penyedia pelayanan. Jika mereka merasa memperoleh kepuasan atas layanan yang diberikan, maka akan timbul kepercayaan dari masyarakat sebagai pengguna jasa untuk menggunakan kembali layanan tersebut. Menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Atas dasar definisi kesehatan tersebut diatas, maka manusia selalu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh (holistik) dari unsur badan (organobiologik), jiwa (psiko-edukatif) dan sosial (sosio-kultural), yang tidak dititik beratkan pada penyakit tetapi pada kualitas hidup yang terdiri dari kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi. Dan
7
definisi tersebut juga tersirat bahwa Kesehatan Jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.5 Sebelum tahun 2009 rumah sakit ini hanya khusus melayani kesehatan jiwa. Pada tahun 2009 dengan adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif direspon oleh RSJ Prof dr Soerojo Magelang dengan membuka pelayanan kesehatan non-jiwa. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, No.HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Umum di Rumah Sakit Jiwa Prof.dr. Soerojo Magelang.6Surat Keputusan ini mengatur RSJ Prof dr Soerojo Magelang untuk membuka pelayanan kesehatan umum sejumlah 15 % dari Tempat Tidur yang tersedia. Dengan dibukanya pelayanan kesehatan non jiwa, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus ditambah, seperti tenaga medis maupun non medis, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis
5
http://rsjsoerojo.co.id/ diakses pada tanggal 17 Maret 2013. http://rsjsoerojo.co.id/sejarah_singkat_187.html diakses pada tanggal 17 maret 2013.
6
8
ingin mengkaji lebih jauh mengenai pelayanan publik di bidang kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit jiwa Prof. Dr. Soerojo dengan mengangkat judul “Peran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Sebagai Lembaga Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat ditarik perumusan permasalahan yang dapat dijabarkan dalam bahasa rigid, sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan dan apa saja bentuk pelayanan publik yang diberikan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dalam bidang kesehatan? 2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dalam melaksanakan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas kesehatan jiwa masyarakat?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan bentuk dari pelayanan publik yang diberikan oleh RSJ Prof. Dr. Soerojo dibidang kesehatan. b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh RSJ Prof. Dr. Soerojo.
9
2. Tujuan Subjektif, untuk memperoleh data yang akurat dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini, sebagai bahan dasar penyusunan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Manfaat Penelitian Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu: 1. Manfaat Akademis Berdasarkan penelitian ini dapat memberi kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada ilmu pengetahuan pada umumnya, pengembangan ilmu hukum dan ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) pada khususnya. 2. Manfaat Praktis Hasil dari penelitian dengan judul “Peran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Sebagai
Lembaga
Pelayanan
Publik
di
Bidang
Kesehatan”diharapakan dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan terutama mengenai pelayanan kesehatan jiwa yang akan banyak berpengaruh pada keberlangsungan hidup masyarakat.
10
E. Keaslian Penelitian Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulisan hukum dengan judul ”Peran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Sebagai Lembaga Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan” belum ada yang meneliti sebelumnya. Namun
ada
beberapa penulisan yang memiliki kesamaan unsur, diantaranya adalah: 1. Tinjauan
Yuridis
Akuntabilitas
Mengenai
Penyelenggaraan
Pelaksanaan Pelayanan
Transparansi Publik
oleh
dan Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta Berkaitan dengan Perwujudan Good Governance Nama
: Dilli Trisna Noviasari
NIM
: 05/185295/HK/16917
Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut : a. Apakah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melaksanakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu perwujudan good governance ? 2. Perananan Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Dalam Rangka Perbaikan
Pelayanan
Publik
Kesehatan Hasil Produksi Ternak Nama
: Evie Puspitarini
NIM
: 09/282208/HK/18090
Untuk
Meningkatkan
Kualitas
11
Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut : a. Bagaimanakah peranan RSH. Prof. Soeparwi dalam rangka perbaikan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas kesehatan hasil produksi ternak? b. Kendala apa saja yang dihadapi RSH. Prof. Soeparwi dalam melaksanakan
pelayanan
publik
untuk
meningkatkan
kualitas
kesehatan hasil produksi ternak?
Dari kedua penulis diatas tentunya ada pembeda dari penelitian yang penulis lakukan. Dasar yang digunakan sama, yaitu tentang pelayanan publik. Pembeda dari penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian, penulis melakukan penelitian di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Pembeda lainnya adalah rumusan masalah yang penulis
