BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori 1. Theory of Planned Behavior (TPB) Ajzen mengembangkan theory of planned behavior (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang
dibatasi
oleh
kekurangan-kekurangannya
dan
keterbatasan-
keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: a. BehavioralBeliefs Behavioralbeliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. b. Normative Beliefs Normativebeliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau Normative beliefs adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengetian
10
11
tersebut dapat disimpulkan (Normative beliefs) adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. c. Control Beliefs Controlbeliefs yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (perceived power). Untuk memahami penentu-penentu perilaku, yang digunakan adalah teori keperilakuan (behavioral theory) yang sangat erat hubungannya dengan ilmu psikologi dimana ilmu ini merupakan bagian dari sains atas
perilaku
dan
proses-proses
mental
yang
mencoba
mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan berbagai aspek dari perasaan, pikiran, persepsi, dan kegiatan. Penelitian tentang kepatuhan pajak yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Arum (2012)
2. Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun (1986), konsep pada teori ini menekankan pada komponen kongnitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Badura (1989) mengatakan bahwa faktor sosial dan kongnitif serta faktor perilaku memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Terdapat empat proses dalam
12
pembelajaran sosial yaitu : (1) Proses perhatian (attentional), adalah proses dimana seorang hanya akan belajar dari orang lain/model jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang/model tersebut. (2) Proses Penahanan (retetion), adalah proses meningkatkan tindakan suatu model setelah model tidak mudah tersedia. (3) Proses Produksi Motor, adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan dan (4) Proses Penguatan (reinforcement), adalah proses dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Penelitian
Jatmiko
(2006)
menjelaskan
bahwa
teori
pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, proses tersebut cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
13
B. Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajb Pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kongnitif, efektif, dan konotatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap dari makna dan fungsi pajak Yadnyana dan Sudika (2012). Peningkatan pendapatan Asli Daerah khususnya dari penerimaan pajak sangat didominasi dari kesadaran warga negara Christina dan Kepramareni (2012), apabila Wajib Pajak dapat memenuhi Kewajiban dan hak perpajakannya maka mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan Susilawati dan Budhiartha (2013). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah Wajib Pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Di dalam bidang perpajakan, aturan merupakan suatu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dimana mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu, Kepatuhan Pajak merupakan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dengan berperilaku sesuai dengan Undang-
14
Undang Perpajakan yang berlaku.Dibalik Kepatuhan Pajak yang ditampilkan oleh Wajib Pajak, terdapat kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu hal yang dapat mendorong tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah memiliki suatu kesadaran akan pajak, maka Wajib Pajak tersebut akan memiliki kepatuhan yang baik. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut
Rahayu (2010:139),
menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari : 1. KewajibanWajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.192/PMK.03/2007 dijelaskan mengenai syarat-syarat Wajib Pajak Patuh yaitu : a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3(tiga) tahun terakhir (sebelumya hanya dua tahun). b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiapjenis pajak dan tidak berturut-turut. c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa masa berikutnya.
15
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsut atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapatwajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun beturut-turut dengan ketentuan, Laporan audit harus: 1. Disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang Wajib menyampaikan SPT Tahunan. 2. Pendapat atas laporan keuangan yang diaudit dan ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik. f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumya 10 tahun).
1. Jenis Kepatuhan Pajak Devano dan Rahayu (2006:110) jenis kepatuhan pajak, yaitu:
mengemukakan ada dua macam
16
a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi Kewajiban secara formal sesuai dengan ketemtuan dala perundangundangan
perpajakan.
Misalnya
memiliki
NPWP
bagi
yang
berpenghasilan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun tahunan sebelum batas waktu. b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya Wajib Pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Menurut penelitan yang dilakukan oleh Cindy dan Yenni (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat di pengaruhi oleh dua jenis Faktor, yaitu: a. Faktor Internal yang memepengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagamaan, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap Undang-undang dan peraturan perpajakan, dan faktor rasional b. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar Wajib Pajak.
17
C. Pengetahuan Perpajakan Menurut Pancawati dan Nila (2011) Pengetahuan pajak adalah langkah pendewasaan pemikiran seorang Wajib Pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui pendidikan formal dapat menigkatkan pengetahuan Wajib Pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki Wajib Pajak. Berdasarkan penelitin yang dilakukan oleh Susilawati dan Budhiarta (2013) diperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib. Pengetahuan pajak yang merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh Wajib Pajak. Dari adanya pemahaman yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan Kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya dibayarkan.Oleh karena itu, adanya fasilitas yang memadai untuk menunjang pengetahuan pajak dari Wajib Pajak merupakan suatu hal yang penting sebagai bekal untuk pemahaman pajak. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi pembayar pajak. Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena akan mempengaruhi pemikiran dari Wajib Pajak untuk bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Di dalam Theory of Planned Behavior Tryana (2013) dijelaskan bahwa perilaku individu dilatar belakangi oleh
18
adanya norma yang diharapkan dari orang lain dan motivasi untuk dapat memenuhi
harapan
tersebut.
Dari
adanya
normative
beliefs
yang
menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subyektif (subyektif norm), maka dapat menjadi pemicu seseorang untuk bertindak sesuai dengan kepercayaannya tersebut. Dalam penelitaan Nugroho (2012) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.
D. Pelayanan Fiskus
Pengertian fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan Yuli dan dkk (2012). Fiskus yaitu pegawai pemerintah yang memberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pungutan pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak. Pelayanan yang diberikan seorang fiskus juga harus yang berkualitas untuk diberikan kepada Wajib Pajak antara lain :
19
1. Prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua Wajib Pajak, pendataran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga sistem ini pelayanan prima kepada Wajib Pajak menjadi semakin nyata. 2. Petugas pajak atau Fiskus diharpakan memiliki skill, knowledeg, dan expeiance dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pemabayaran Wajib melayani dan Wajibmemberikan penjelasan terhadap Wajib Pajak dengan ramah agar Wajib Pajak benar-benar paham sesuai dengan yang diharpakan atau diinginkan. 3. KPP memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui e-Banking yang bisa dilakukan dimana saja, tidak harus KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, disediakan sistem e-SPT dan e_Filling, NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Registe dari website pajak. 4. KPP memberikan perluasan tempat paelayanan terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan Wajib Pajak dengan menetapkan suatu layanan yang terpadu untuk setiap KPP, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi.
Sedangkan Rahayu (2010:28) menyatakan salah satu langkah penting yang memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
20
Tujuan pelayanan prima ini adalah:
1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi. 2. Tercapainya tingkat kepecayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. 3. Tercapainya produktifitas aparat perpajakan.
Berikut ini juga terdapat Hak dan Kewajiban seorang fiskus, yang diharpakan dapat menjadi standart dalam rangka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak. Hak Fiskus yang diatur dalam UU perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan b. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak c. Hak menerbitkan Surat paksa dan Surat Perintah melaksanakan penyitaan d. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan e. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi f. Hak melakukan penyidikan g. Hak melakukan pencegahan h. Hak melakukan penyanderaan
21
Terdapat pula Kewajiban Fiskus yang diatur dalam UU perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Kewajiban untuk membina WP b. Kewajiban menerbitkan Surat ketetapan pajak lebih bayar c. Kewajiban merahasiakan data WP d. Kewajiban melaksanakan WP
Dalam hal ini seorang Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian , pengetahuan, pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan.
E. Sanksi Pajak
Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan Kewajiban, tindakan yang diperkenakan dan tidak diperkenakan oleh masyarakat (Cindy dan Yenni, 2013).
Kepatuhan Wajib Pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan. Undang-undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan
dikenakan
apabila
Wajib
Pajak
tidak
memenuhi
Kewajiban
perpajakannya. Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak. Menurut Jatmiko (2006) berpendapat bahwa Wajib Pajak akan
22
patuh membayar pajak apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.
Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban perpajakannya.Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksisanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.
Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi,maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam UU perpajakan ada dua macam sanksi perpajakan yaitu :
1. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi denda dapat dilakukan sebagai hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. 2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.
23
Menurut ketentuan dalam UU Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu : 1. Denda Pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancam kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. 2. Pidana Kurungan Hanya
diancam
kepada
tindak
pidana
yang
bersifat
pelanggaran.Karena pidana kurungan diancam dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurunganselama-lamanya. 3. Pidana Penjara Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan.Pidana penjara diancam terhadap kejahatan.Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan pada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.
Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut
24
adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 masing – masing yang berbunyi : a. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan WajibUntuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak. b. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. F. Penelitian Terdahulu Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya
tersebut akan digunakan sebagai bahan referensi dan
perbandingan dalam penelitian ini. Tabel peneliti terdahulu dapat dilihat pada hal berikutnya.
25
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu NO 1
2
Nama Dan Judul Penelitian Cindy Jotopurnomo dan Yani Mangoting “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan WPOP di Surabaya” (2013) Lusia , Prasetyono dan Yuni “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
3
Tryana A.M Tiraada “Kesadaran Perpajakan. Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan” (2013)
4
Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahua Perpajakan dan Akuntanbilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor” (2013) Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Ali Suardana “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Sosialisasi Perpajakan,Kualitas Pelayanan Pada Kepatuan Wajib Pajak” (2014)
5
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, X1=Kesadaran Wajib saksi perpajakan, dan Pajak lingkunganWajib Pajak, X2=Kualitas pelayanan berada secara parsial fiskus berpengaruh signifikan X3=Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Y=Kepatuhan WPOP
Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif X1=Sosialisasi terhadap kesadaran wajib perpajakan pajak dan pegetahuan X2=Pengetahuan perpajakan berpengaruh Perpajakan positif terhadap kesadaran wajib pajak Kesadaran perpajakan, Y=Kepatuhan WPOP sanksi pajak berpengaruh X1=Kesadaran signifikan terhadap perpajakan kepatuhan Wajib Pajak, X2=Sanksi pajak sedangkan sikap fiskus tidak X3=Sikap fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Kesadaran Wajib Y=Kepatuhan WPOP Pajak,pengetahuan pajak, X1=Kesadaran Wajib sanksi perpajakan dan Pajak akuntabilitas pelayananpajak X2=Pengetahuan pajak dalam membayar pajak X3=Sanksi perpajakan Y=Kepatuhan WPOP
Kesadaran Pajak,sosialisasi X1=Kesadaran Wajib dan kualitas Pajak berpengaruh X2=Sosialisasi positif terhadap perpajakan Wajib Pajak X3=kualitas pelayanan Y=Kepatuhan WPOP
Wajib perpajakan pelayanan signifikan kepatuhan
26
G. Rerangka Pemikiran dan Hipotesis 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengetahuan adalah sesuatu yang bisa kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pengetahuan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semua wajib pajak tanpa tergantung dari latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Seseorang yang berpendidikan pajak akan
mempunyai
pengetahuan tentang perpajakan, baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun yang berguna bagi kehidupan mereka. Penelitian Susilawati dan Budiartha (2013) menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dan menurut penelitian Yuli dan dkk (2013) juga
menunjukan
bahwa
pengetahuan
perpajakan
memunculkan
pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini di rumuskan sebagai berikut : H1 = pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
27
2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengertian fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan Yuli dan dkk (2012). Fiskus yaitu pegawai pemerintah yang memberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pungutan pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak. Pelayanan yang diberikan seorang fiskus juga harus yang berkualitas untuk diberikan kepada Wajib Pajak. Penelitian Tryana (2013) menunjukan bahwa pelayanan fiskus memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. hasil ini juga sama yang diteliti oleh Oktaviane (2013) menunjukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini di rumuskan sebagai berikut : H2=pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan
28
peraturan secara garis besar berisikan hak dan Kewajiban, tindakan yang diperkenakan dan tidak diperkenakan oleh masyarakat (Cindy dan Yenni, 2013). Penelitian Tryana (2013) menunjukan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan menurut Susilawati dan Budiata (2013) menunjukan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan
uraian
diatas,
maka
hipotesis
penelitian
ini
dirumuskan sebagai berikut : H3=Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
29
H. Model Konseptual Penelitian Berikut ini merupakan konseptual penelitian secara ilusiatif mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian
