BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1
Landasan Teori dan Konsep
2.1.1 Teori Agensi Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah teori yang menghubungkan antara agen (pengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik 15 perusahaan), yang terikat dalam kontrak. Hubungan antara agen dengan prinsipal yaitu agen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan dan prinsipal adalah pihak yang mengevaluasi kinerja dari agen. Jadi, agen sebagai pengelola perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerjanya kepada prinsipal. Salah satu informasi yang dilaporkan oleh agen kepada prinsipal yaitu mengenai laporan keuangan perusahaan guna kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal (Indriani 2010). Principal selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka. Cara dalam mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih reliable (dapat dipercaya) diperlukan pengujian.
Menurut Sulistiarini dan Sudarno (2012) baik prinsipal maupun agen ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kedua pihak tersebut juga sama-sama ingin terhindar dari resiko yang kemungkinan terjadi. Menurut Novianti (2012) upaya pemegang saham dalam mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer, ini akan menyebabkan adanya keterbatasan akses yang dimiliki oleh pemegang saham atas pengelolaan perusahaan akan menjadi terbatas dan tidak sebesar akses yang dimiliki oleh manajer. Keterbatasan akses informasi ini mengakibatkan pemegang saham memiliki kesulitan untuk mengamati perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Adanya konflik kepentingan antara pihak prinsipal (yaitu pemegang saham, terutama publik sebagai salah satu partisipan aktif dalam pasar modal) dengan agen (yaitu manajemen sebagai pengelola keuangan perusahaan) menyebabkan perlunya adanya suatu pihak independen yang dapat menjembatani kepentingan kedua pihak tersebut. Auditor eksternal adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan kedua pihak tersebut. Auditor eksternal bertugas untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen berdasarkan standar yang berlaku, disinilah peran auditor dibutuhkan untuk memberikan penilaian tentang kualitas informasi yang tercakup dalam laporan keuangan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan sering diasosiasikan sebagai kualitas laba. Dalam konteks ini, selain berperan dalam menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, auditor secara tidak langsung juga berperan dalam
memberikan penilaian terkait kualitas laba perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor eksternal harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dicapai jika auditor eksternal memiliki salah satu elemen penting kendali mutu audit yaitu independensi dan objektivitas (Novianty, 2001).
2.1.2 Auditor Switching Auditor switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit oleh setiap KAP dan akuntan publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK/01/2008. Auditor switching yang dilakukan oleh klien diharapkan dapat menjaga independensi auditor. Adanya regulasi yang mengatur mengenai auditor switching menyebabkan terdapat batasan lamanya masa perikatan audit sehingga akan terjadi auditor switching secara mandatory. Pergantian auditor dapat dibagi menjadi 2 yaitu pergantian auditor yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat (mandatory) dan pergantian auditor yang terjadi dikarenakan alasan lain diluar regulasi (voluntary), auditor switching secara sukarela dilakukan apabila klien mengganti auditornya ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya melakukan auditor switching (Susan dan Trisnawati, 2011). Auditor switching menimbulkan perdebatan diantara pihak yang mendukung dilakukannya auditor switching dengan pihak yang menentang. Pihak yang
menentang dilakukannya auditor switching beranggapan bahwa auditor switching dapat meningkatkan biaya start-up audit yang cenderung lebih mahal apabila pergantian KAP dilakukan. Myers et al. (2003) dalam Siregar et al. (2012) menyebutkan bahwa pihak yang menentang pergantian KAP berpendapat bahwa pergantian KAP dapat meningkatkan biaya start-up dan meningkatkan risiko kegagalan audit karena auditor kurang memahami bisnis klien. Pada kenyataannya auditor switching dilakukan bukan hanya karena adanya regulasi wajib yang mengharuskan pergantian KAP, tetapi pergantian KAP dilakukan karena adanya faktor-faktor lainnya. Perusahaan seringkali tidak mengungkapkan alasan dilakukannya auditor switching tersebut padahal menurut Fasco (2006) dalam Kwak et al. (2011) pergantian auditor tanpa alasan seringkali dipandang negatif oleh investor. Halim (2008:95) mengungkapkan ada beberapa penyebab klien berganti KAP, yaitu adanya merger dua perusahaan yang menggunakan KAP berbeda, ketidakpuasan terhadap KAP lama dan merger antar KAP. Tidak hanya dalam literatur praktis, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya auditor switching juga banyak diungkapkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sulistiarini dan Sudarno (2012) dan Chadegani et al. (2011) menjelaskan bahwa auditor switching yang dilakukan oleh klien disebabkan oleh pergantian manajemen, financial distress, audit fee, dan upaya untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih baik. Wirjolukito (2006) dalam Susan dan Trisnawati (2011) mengungkapkan dua konsep yang memicu pergantian auditor adalah perubahan dalam lingkungan klien dan adanya kecenderungan manajer untuk mencari auditor baru yang lebih lunak.
Menurut Divianto (2011) ketika klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal, yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Pemberhentian auditor didorong oleh beberapa hal sebagai berikut: 1)
Hubungan antara auditor dengan klien
2)
Ketidaksesuaian biaya
3)
Ketidaksepakatan akuntansi
4)
Reputasi auditor
5)
Perputaran staf audit yang tinggi
6)
Kualitas audit Pemutusan hubungan juga dapat dilakukan oleh KAP, Johnstone dan
Bedard (2004) dalam Chen et al. (2010) menemukan bahwa sebuah perusahaan audit cenderung memutuskan hubungan perikatan dengan klien berisiko dalam keputusan kelanjutan dan hanya menerima klien kurang berisiko dalam penerimaan. Munawir (2008:196) menjelaskan bahwa suatu KAP harus seksama dalam menentukan untuk menerima suatu penawaran penugasan audit dari calon kliennya. Pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien memberikan implikasi terhadap laporan audit.
2.1.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Departemen Keuangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan rotasi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan menetapkan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tanggal 30 September 2002 yang mengatur bahwa rotasi AP harus dilakukan setiap 3 tahun
dan rotasi KAP setiap 5 tahun. Peraturan ini kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 dimana rotasi AP tetap 3 tahun dan rotasi KAP menjadi 6 tahun. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 mengandung beberapa ketentuan sebagai berikut: 1)
Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2)
Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.
3)
Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.
4)
Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi akuntan publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). KAP yang melakukan perubahan komposisi akuntan publik yang mengakibatkan jumlah akuntan publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas,
diberlakukan
sebagai
kelanjutan
KAP
asal
akuntan
publik
yang
bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5)
Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi akuntan publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan
sebagai
kelanjutan
KAP
asal
akuntan
publik
yang
bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2.1.4 Audit Tenure Menurut Sinason et al. (2001) dalam Yuniarti (2012) tenure adalah durasi dari hubungan antara auditor dengan klien. Audit tenure adalah lamanya waktu seorang auditor bekerja dalam kontrak atau lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Audit tenure biasanya dikaitkan dengan independensi, hubungan auditor dan klien yang panjang disinyalir dapat mengurangi independensi auditor. Carey dan Simnett (2006) berpendapat terdapat dua hal yang menyebabkan hubungan negatif antara hubungan auditor-klien dengan kualitas audit, yaitu berkurangnya independensi dan kapasitas auditor dalam memberikan penilaian kritikal terhadap laporan keuangan klien. Berkurangnya independensi dan kapasitas auditor dalam memberikan penilaian kritikal dapat disebabkan oleh konflik peran kepentingan yang dialami
oleh auditor dan ketergantungan ekonomi auditor kepada klien sebagai akibat dari hubungan yang panjang antara auditor-klien. Chi (1999) dalam Chadegani et al. (2011) mengungkapkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, auditor menghadapi konflik peran kepentingan karena mereka mencoba untuk mempertahankan norma-norma profesional dan pada saat yang sama harus mempertahankan keinginan manajer. Isu mengenai pengaruh negatif audit tenure terhadap kualitas audit ditanggapi oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa oleh akuntan publik di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK/01/2008. Tenure menjadi perdebatan pada saat tenure audit yang dilakukan secara singkat dan tenure audit yang dilakukan dalam jangka waktu lama. Tenure sendiri dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor-klien, independensi, fee audit, profesionalisme kerja, kompetensi, dsb (Hamid, 2013). Hamid (2013) berpendapat bahwa dengan tenure yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Tenure yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan. Sebaliknya terkait dengan tenure dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dan klien. Adanya harapan pemulihan kepercayaan masyarakat, maka dengan tenur singkat
akan lebih meningkatkan kompetensi dari akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan. Giri (2010) mengungkapkan masalah tentang kecurangan Enron di US yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) International Arthur Anderson (AA), dimana auditor sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dan independensi auditor sebagai faktor yang memicu timbulnya masalah ini. AA yang telah melakukan tugas pengauditan keuangan Enron hampir selama 20 tahun, tetapi AA tidak dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh Enron. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa tugas audit yang terlalu lama dilakukan oleh auditor dapat menurunkan independensi auditor. Hartadi (2012) mengungkapkan bahwa adanya kesulitan untuk mengkaitkan langsung antara kewajiban rotasi dengan kualitas auditor, tetapi poin utama yang berhubungan dengan kualitas audit, memang dimungkinkan bahwa adanya suatu kedekatan emosional yang terlalu lama akibat tenure yang panjang antara auditor dengan klien dapat mengakibatkan terganggungnya kualitas audit yang dihasilkan. Giri (2010) berpendapat bahwa ada dua masalah praktis yang dapat mengganggu kemampuan aktual dari
seorang auditor untuk
mempertahankan
sikap
independensi selama melaksanakan tugas audit, yaitu: (1) auditor harus memperhatikan rekomendasi dari manajemen perusahaan untuk melanjutkan tugas audit daritahun ke tahun, dan (2) secara personal, keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi semakin dekat dengan manajemen, hubungan yang semakin dekat ini mengakibatkan auditor lebih mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan manajemen daripada kepentingan publik.
Pembatasan masa perikatan (audit tenure) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Oleh karena itu, diberlakukan peraturan pemerintah mengenai rotasi maupun masa perikatan (audit tenure) untuk mengurangi tanggapan masyarakat tentang adanya hubungan emosional yang terjalin antara auditor dengan klien dan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Di indonesia, dengan adanya peraturan yang mengatur tentang audit tenure dikarenakan sikap independensi dari seorang auditor sangat penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Oleh karena itu, pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik dari pihak akuntan, pihak perusahaan dan pihak eksternal. Bentuk campur tangan dari pemerintah inilah yang dapat mempertahankan sikap independensi auditor yaitu dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah mengenai rotasi auditor maupun masa kerja audit (audit tenure) (Divianto, 2011).
2.1.5 Kualitas Audit Kualitas audit adalah kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material yang terjadi dalam laporan keuangan klien. Palmrose (1988) dalam Chadegani (2011) mendefinisikan kualitas audit dalam hal tingkat jaminan karena tujuan audit adalah untuk memberikan jaminan terhadap
laporan keuangan, kualitas audit adalah probabilitas bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Kualitas auditor yang dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan audit akan menentukan kredibilitas laporan keuangan auditan. Munawir (2008:87) menjelaskan bahwa standar auditing yang berlaku umum dan kode etik profesi akuntan merupakan pedoman bagi auditor yang ingin mencapai kualitas pekerjaan yang tinggi. Menurut Nuratama (2011) auditor berkualitas tinggi lebih suka menghalangi dan menemukan praktek akuntansi yang diragukan, dan melaporkan kesalahan material. Kualitas auditor ditentukan oleh beberapa hal berikut ini: 1)
Kompetensi auditor. Christiawan (2002) dalam Marsellia,dkk. (2012) menyatakan kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi.
Salsabila
dan
Prayudiawan
(2011)
menemukan
bahwa
pengetahuan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. 2)
Independensi. Siregar et al. (2011) menyatakan bahwa hubungan perikatan antara auditor-klien yang panjang dapat mengurangi independensi, dan masalah ini dapat dilakukan dengan melakukan auditor switching. Hubungan
yang
panjang
dapat
menyebabkan
auditor
kehilangan
kapasitasnya untuk bersikap kritis. 3)
Ukuran KAP. John (1991) dalam Payamta (2006) mengungkapkan bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya KAP tersebut. Hal ini dikarenakan KAP besar memiliki lebih banyak klien, sehingga auditornya
lebih berkompeten karena lebih berpengalaman dalam melakukan audit terhadap para kliennya. Giri (2010) menyatakan bahwa KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara professional, sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. Klien juga kurang dapat mempengaruhi opini auditor. Penyebab dari hal tersebut adalah kelebihan yang dimiliki oleh KAP besar yaitu besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP, banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, adanya afiliasi internasional, dan banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. Penyebab yang paling sering mengakibatkan kegagalan audit adalah karena staf yang ditugaskan untuk audit kurang berpengalaman dan kurangnya professional skeptisisme, untuk mempertahankan tingkat yang tepat dari skeptisisme, auditor tidak boleh berasumsi manajemen klien jujur dan juga seharusnya tidak mengharapkan kejujuran tanpa bertanya. Riyatno (2007) dalam Yuniarti (2012) mendefinisikan kualitas audit sebagai sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk diukur. Mustofa (2010) menyebutkan bahwa kualitas audit sebenarnya merupakan konsep yang sangat subyektif, yang tidak bisa diukur secara akurat, tetapi hanya proksi yang digunakan untuk membantu dalam penilaian konsep seperti itu. Proksi adalah alat ukur yang diperlukan dalam pengukuran variabel pada saat pengambilan data. Indikator tidak langsung atau
proksi digunakan untuk mengukur perubahan atau hasil dimana pengukuran langsung tidak memungkinkan diperoleh indikatornya.
2.2
Rumusan Hipotesis Penelitian
2.2.1 Pengaruh Audit Tenure pada Kualitas Audit Audit tenure adalah lamanya waktu seorang auditor bekerja dalam kontrak atau lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Masa perikatan kerja akan menimbulkan hubungan
antara auditor dengan klien yang sebaiknya mampu
mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Hamid (2013) berpendapat bahwa dengan tenure yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Tenure yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan. Permana (2011) menyatakan masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Jika terlampau panjang bisa menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak. Siregar, et al (2012) menemukan bukti bahwa masa perikatan (audit tenure) yang lama dapat mempengaruhi rendahnya kualitas audit sebelum rotasi mandatory auditor diterapkan, sebaliknya setelah rotasi mandatory auditor diterapkan masa perikatan (audit tenure) yang lama meningkatkan kualitas audit.
Dopuch et al. (2001) dalam Velte dan Stiglbauer (2012) menemukan bahwa auditor switching berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sementara itu Cameran et al. (2009) menemukan bahwa kualitas audit cenderung membaik dengan adanya masa perikatan audit yang panjang dan tidak ada perbedaan yang signifikan dari kualitas audit setelah dan sebelum auditor switching diwajibkan. Nuratama (2011) menyatakan lamanya masa perikatan audit akan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit yang berarti bahwa semakin lama auditor mengadakan perikatan audit kepada kliennya menyebabkan kualitas auditnya menjadi semakin baik. Hal ini disebabkan oleh semakin lamanya masa perikatan menyebabkan auditor akan memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk merancang prosedur audit yang efektif. Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1 : Audit tenure berpengaruh positif pada kualitas audit.
2.2.2 Auditor Switching dalam Memoderasi Pengaruh Audit Tenure pada Kualitas Audit Auditor switching merupakan pergantian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit oleh setiap KAP dan akuntan publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK/01/2008. Auditor switching yang dilakukan oleh klien diharapkan dapat menjaga independensi auditor. Auditor atau KAP yang memiliki hubungan yang lama dengan perusahaan atau kliennya dapat menyebabkan pengaruh yang merugikan pada independensi auditor atau KAP itu sendiri, karena seiring berjalannya waktu dapat
menyebabkan berkurangnya objektifitas auditor atau KAP terhadap perusahaan atau klien tersebut (Mautz dan Sharaf, 1961 dalam Febriyanti, 2014). Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan berkurangnya independensi dari auditor atau KAP adalah dengan melakukan auditor switching. Mgbame et al. (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa audit tenure berhubungan negatif dengan kualitas audit, sehingga dengan adanya auditor switching akan dapat meningkatkan kualitas audit. Auditor switching dapat memperlemah pengaruh negatif audit tenure pada kualitas audit karena Pembatasan tenur yang dilakukan melalui pergantian akuntan publik berguna untuk mencegah sikap auditor dari suatu KAP terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mampu mengganggu independensi dari auditor yang dimiliki dan akan berdampak baik pada kualitas audit (Giri, 2010). Dopuch et al. (2001) dalam Velte dan Stiglbauer (2012) menemukan bahwa auditor switching berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengaruh positif ini terjadi karena bertambahnya masa perikatan audit akan berdampak pada semakin bertambahnya pengetahuan auditor mengenai bisnis klien yang dapat digunakan untuk merancang prosedur audit yang lebih efektif (Putri, 2015). Maka dengan adanya auditor switching akan dapat memperlemah pengaruh positif audit tenure pada kualitas audit, karena auditor yang baru tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai bisnis klien sehingga tidak dapat merancang prosedur audit yang efektif untuk perusahaan tersebut dan akan berdampak buruk pada kualitas audit.. Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Auditor switching memperlemah pengaruh audit tenure pada kualitas audit.
