BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1 Landasn Teori dan Konsep 2.1.1 Teori Stakeholder Latar belakang pendekatan stakeholder adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan (Freeman dan Philips 2002). Tujuan utama dari teori
stakeholder
adalah
untuk
membantu
manajemen
perusahaan
dalam
meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. dukungan dari stakeholder sangat berpengaruh bagi aktivitas yang dijalankan sebuah perusahaan. Teori Stakeholder Freeman (1984) dalam Roberts (1992) mendefinisikan stakeholder seperti sebuah kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan perusahaan. Stakeholder theory juga menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Semakin bagus kinerja perusahaan baik itu dari aktivitas di dalam maupun diluar perusahaan akan semakin baik karena dapat menarik minat investor.
1
2.1.2 Teori Sinyal Teori sinyal menekankan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal (Nuswandari, 2009). Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak yang ada di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Di samping itu, manajemen berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan (Saputri, 2010). Pengungkapan informasi tersebut dapat dianggap sebagai sinyal untuk pasar modal, sehingga mengurangi asimetri informasi, mengoptimalkan biaya keuangan (financing cost) dan meningkatkan nilai perusahaan (Sanchez, Dominguez dan Alvarez, 2010 2
dalam Primastuti, 2012). Teori ini dapat menjelaskan hubungan pengungkapan informasi dengan nilai perusahaan. 2.1.3 Teori Stewardship Teori ini berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan motivasi manajer. Seorang eksekutif manajer dalam teori ini dianggap bukan sebagai pihak yang opportunistic, yang mana secara esensi mereka hanya melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjadi pengurus yang baik bagi seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Rashidpour dan Mazaheri (2013) menjelaskan bahwa stewardship theory memandang manajer, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termotivasi untuk melayani kebutuhan organisasi dan mengabdikan dirinya untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen dapat di percaya untuk bertindak dengan cara yang terbaik bagi kepentingan publik maupun stakeholder. 2.1.4 Nilai Perusahaan Suatu perusahaan akan selalu berusaha menampilkan kinerja yang maksimal agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dicerminkan dari harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham semakin baik nilai perusahaan tersebut
3
begitu
juga
sebaliknya.
Karena
tujuan
utama
perusahaan
adalah
untuk
memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan (value of the firm) (Salvatore, 2005). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan
nilai
perusahaan berarti
juga
memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan (Euis dan Taswan, 2002). Wiagustini (2010) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Sedangkan menurut Keown (2004) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Kusumadilaga (2010) menyatakan dalam penilaian perusahaan terkandung unsur proyeksi, asuransi, perkiraan, ,judgment serta ada beberapa konsep dasar penilaian yaitu : nilai ditentukan untuk suatu waktu atau periode tertentu; nilai harus ditentukan pada harga yang wajar; penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu.. Nilai perusahaan merupakan tolak ukur untuk menarik minat para investor karena investor mrnjadikan nilai perusahaan sebagai persepsi untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan yang digambarkan dengan harga saham nya. Para investor biasanya menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan gambaran bagi manajemen perusahaan mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospek kedepannya. Salah satu rasio dalam mengukur nilai pasar perusahaan
4
adalah Tobins Q. Rasio ini dianggap dapat memberikan informasi yang paling baik dari rasio lainnya. 2.1.5 Good Corporate Governance 2.1.5.1 Pengertian Good Corporate Governance Sutedi (2012:1) mendefinisikan good corporate governance sebagai suatu proses
dan
struktur
yang
digunakan
oleh
organ
perusahaan
(Pemegang
Saham/Pemilik Modal, Dewan Direksi/Komisaris, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, dan karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.Definisi menurut Shleifer dan Vishny (1997) mengatakan bahwa Good Corporate Governance adalah mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa
pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian dari
kegiatan yang telah dijalankan oleh manajer. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan 5
dalam pengertian ini yaitu yang pertama adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi secara akurat dan tepat waktu. Kedua adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara tepat waktu, akurat, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Menurut Emirzon (2007) dalam Triwahyuningtias (2012) ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance yaitu: 1. Melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham. 2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham. 3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board Of Director dan manajemen perusahaan. 5. Meningkatkan mutu hubungan Board Of Director dengan manajemen senior perusahaan 2.1.5.2 Asas Good Corporate Governance Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mengembangkan asas Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara luwes sesuai keadaan, budaya dan tradisi masing-masing negara, seperti: 1. Fairness (Kewajaran) Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang 6
penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. 2. Disclosure dan Transparancy (Tranparansi) Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. 3. Accountability (Akuntanbilitas) Tanggung jawab manajemen melaui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. 4. Responsibility (Responsibilitas) Pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. 2.1.5.3 Prinsip Good Corporate Governance Prinsip-prinsip corporate governance menurut FCGI: a. Hak-hak shareholders, yang seharusnya memperoleh informasi secara cukup dan tepat waktu tentang perusahaan, yang seharusnya dapat berpartisipasi 7
dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada perubahan perusahaan mendasar dan yang seharusnya mendapat bagian atas laba perusahaan. b. Perlakuan yang sama atas shareholders, terutama shareholders minoritas dan foreign shareholders, dengan memberikan informasi material secara penuh dan melarang self dealing serta insider trading. c. Peran stakeholders harus diakui dan dilindungi oleh hukum serta menciptakan kerjasama aktif antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kekayaan perusahaan, pekerjaan dan keuangan perusahaan. d. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi dalam segala hal yang material terhadap pihak-pihak dalam perusahaan, pemilik dan stakeholders. e. Tanggungjawab dewan dalam manajemen, supervisi manajemen dan akuntanbilitas terhadap perusahaan dan shareholders. 2.1.5.4 Manfaat Good Corporate Governance Menurut FCGI, penerapan corporate governance dalam perusahaan akan membawa beberapa manfaat antara lain: a. Mudah untuk meningkatkan modal. b. Rendahnya biaya modal. c. Meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi. d. Memberi pengaruh positif pada harga saham. Sedarmayanti (2007) menyatakan pelaksanaan prinsip good corporate governance dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut: 8
a. Memaksimalkan niat perseroan bagi pemegang saham dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntanbilitas, kewajaran dan responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi. b. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. c. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan. 2.1.5.5 Corporate Governance Perception Index (CGPI) Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan konsep corporate governance (CG) pada perusahaaan publik dan BUMN di Indonesia. Riset ini dilakukan untuk mendokumentasi penerapan konsep CG di Indonesia sebagai bahan analisis dan studi dalam membangun dan mengembangkan konsep CG yang sesuai kondisi lokal perusahaan di Indonesia. Riset dan pemeringkatan ini bertujuan untuk memotivasi dunia bisnis dalam melaksanakan praktik good corporate governance (GCG) dan menggali partisipasi masyarakat luas untuk bersama-sama aktif dalam mengembangkan GCG. Program ini dirancang untuk memicu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance melalui perbaikan yang berkesinambungan
9
(continous improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan studi banding. Faktor-faktor yang dinilai dalam CGPI meliputi: a. Komitmen yang yang menunjukkan wujud kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sesuai dengan prinsip GCG. b. Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan akurat. c. Akuntanbilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam mempertanggungjawabkan
seluruh
proses
pencapaian
kinerja
secara
transparan dan wajar. d. Responsibilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggungjawab kepada masyarakat dan lingkungan
e. Independensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya. f. Keadilan
yang menunjukkan kesungguhan
organ perusahaan dalam
memperhatikan kepentingan pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).
10
g. Kompetensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan otoritasnya sesuai peran dan fungsinya, inovatif dan kreatif. h. Kepemimpinan yang menujukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan organisasi ke arah yang lebih baik. i. Kemampuan bekerja sama yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk mencapai tujuan bersama secara bermartabat. j. Visi, Misi dan Tata Nilai yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan. k. Moral dan Etika yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai dengan prinsip GCG. l. Strategi
yang
menunjukkan
kesungguhan
organ
perusahaan
dalam
merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sebagai respon terhadap perubahan agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya secara berkelanjutan. 2.1.6 Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) Pengungkapan sukarela adalah penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan diluar pengungkapan wajib. Perusahaan memiliki keluasan 11
melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan. Dalam melakukan pengungkapan sukarela, manajemen akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Menurut Suripto dalam Anggraeni (2008) biaya pengungkapan yang harus dipertimbangkan digolongkan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung (material) meliputi biaya-biaya yang timbul dari pengembangan dan penyajian pengungkapan sukarela, seperti biaya pengumpulan, biaya pemrosesan, biaya pengauditan, biaya penyebaran informasi, biaya waktu manajerial. Sedangkan biaya tidak langsung, (strategic cost) adalah biaya-biaya yang timbul akibat diungkapkan atau tidaknya informasi, yang meliputi biaya litigasi (timbul akibat pengungkapan informasi yang menyesatkan) dan proprietary cost (biaya persaingan kompetitif dan biaya politik). Biaya persaingan kompetitif terjadi apabila informasi yang diungkapkan melemahkan daya saing perusahaan karena informasi tersebut digunakan oleh pesaing untuk memperkuat daya saing mereka. Biaya politik terjadi ketika praktik pengungkapan perusahaan memicu regulasi pemerintah.
2.1.7 Luas Pengungkapan Sukarela Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan secara positif berhubungan dengan banyaknya jumlah pengungkapan yang diberikan 12
(Ismoyono, 2011). Luas pengungkapan sukarela suatu perusahaan berdasarkan sejauh mana manfaat potensial yang diperoleh dari informasi tersebut. Menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu: a) Adequate disclosure Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah. b) Fair or ethical disclosure Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasi yang sama. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. c) Full Disclosure Tingkat pengungkapan penuh menuntut penyajian secar penuh semua informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan.
13
2.2 Hipotesis Penelitian 2.2.1 Hubungan good corporate governance terhadap nilai perusahaan Informasi keuangan perusahaan memang memiliki peran penting bagi para investor dalam menentukan keputusan investasi. Selain itu, ada hal yang perlu dipertimbangkan juga bagi para investon dalam menentukan investasi yaitu informasi non keuangan perusahaan yang berupa penerapan GCG dan pengungkapan laporan keuangan. Penerapan GCG dalam perusahaan merupakan suatu tanda bahwa perusahaan tersebut telah memiliki tata kelola yang baik didalamnya. Hal itu dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan bagi para investor. Tata kelola perusahaan yang baik menggambarkan bagaimana usaha manajemen mengelola kekayaan perusahaan dengan baik yang tercermin dari kinerja keuangannya (Susianti dan Gerianta, 2013). Penerapan GCG dalam perusahaan diyakini dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor memiliki pandangan bahwa perusahaan yang telah menerapkan GCG berupaya untuk meminimalisir pengambilan keputusan yang akan menguntungkan manajer. Hal ini akan mengundang respon yang positif dari para investor terhadap kinerja keuangan, sehingga permintaan saham menjadi meningkat dan akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin baik kinerja corporate governance sebuah perusahaan, maka semakin baik pula kinerja operasional perusahaan (Nofiani dan Poppy, 2010). Menurut Bauer et al. (2004), secara umum terdapat dua alasan mengapa GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Alasan yang pertama karena dapat meningkatkan kepercayaan investor dan alasan kedua perusahaan yang menerapkan GCG memiliki kinerja operasional yang efisien. 14
Klapper dan Love (2002) menemukan bukti bahwa semakin baik penerapan CG dalam perusahaan akan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Black et al. (2005), serta Brown dan Caylor (2006) menemukan perusahaan yang memiliki skor indeks CG yang tinggi memiliki nilai perusahaan yang tinggi pula. Dalam penelitian ini, penerapan GCG diproksikan dengan Corporate Governance Perception Index (CGPI). Terdapat tiga kategori penilaian dalam CGPI yaitu sangat tepercaya, cukup terpercaya ,dan terpercaya. Berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut H1 : Good Corporate Governance berpengaruh pada nilai perusahaan
2.2.2 Voluntary disclosure memoderasi pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi dasar teori pengungkapan sukarela adalah teori siyal.Teori sinyal merupakan acuan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi (Fidhayatin dan Nurul, 2012). Semakin baik tata kelola yang diterapkan oleh suatu perusahaan dinilai dapat meningkatkan kinerja sebuah perusahaan dan
akan
menunjukkan tingginya skor corporate governance perusahaan tersebut
sehingga informasi yang diungkapkan semakin banyak dan bersifat good news oleh perusahaan dalam laporan tahunannya. Pengungkapan sukarela menjadi pertimbangan
investor dalam mengambil keputusan investasi karena selain mempertimbangkan
15
informasi keuangan perusahaan, perusahaan mengungkapkan informasi komprehensif tentang perusahaan diluar informasi finansial yang bertujuan agar perusahaan dipandang memiliki nilai positif di masyarakat dalam rangka melakukan bisnisnya. Untuk itu perusahaan berusaha memberikan informasi yang sebaik-baiknya tentang kondisi perusahaan guna memberikan sinyal positif bagi para stakeholder. Pengungkapan yang lengkap menandakan mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih baik dan konflik teori agensi yang lebih rendah, sehingga mengarah pada nilai perusahaan yang lebih tinggi (Sheu et al., 2010 dalam Meliana, 2015). Curado et al. (2011) menunjukkan bahwa pengungkapan modal intelektual berdampak pada nilai perusahaan seperti yang dipersepsikan oleh pasar. Bruggen et al. (2009) menekankan pentingnya pengungkapan modal intelektual bagi ketepatan penilaian investor mengenai laporan keuangan dan, dengan demikian pula nilai perusahaan. Menurut Gunawan dan Utami (2008) semakin banyak perusahaan mengungkapkan item pengungkapan sosialnya dan semakin bagus kualitas pengungkapannya, maka akan semakin tinggi nilai perusahaannya. Pengungkapan sukarela dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Omaima dan Peter (2009) dalam Arisanti (2014) mengungkapkan hasil penelitian mengenai nilai relevansi dari disclosure perusahaan dengan studi di pasar modal Mesir.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang bersifat mandatory dan voluntary yang mempengaruhi nilai perusahaan tersebut.. Berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut 16
H2: Voluntary disclosure sebagai pemoderasi mampu memperkuat hubungan good corporate governance terhadap nilai perusahaan
17
