BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Landasan Teori dan Konsep 2.1.1 Pengertian Pajak Negara memiliki berbagai sumber penerimaan yang tertuang di dalam APBN, salah satu penerimaan Negara yang paling besar berasal dari pajak. Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah adalah setiap fasilitas umum yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel dan lain-lain, sedangkan pajak pusat adalah setiap fasilitas umum yang pengenaannya dipungut oleh pemerintah pusat/Negara, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea cukai (kegiatan ekspor/impor) dan lain-lain. Secara umum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung tetapi digunakan untuk membayar pengeluaran Umum dan belanja negara. Masyarakat yang memiliki penghasilan diwajibkan untuk memiliki NPWP, kemudian membayar dan menyampaikan laporan pajak sesuai aturan perpajakan. Adapun unsur-unsur pajak antara lain: 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang perpajakan. 2) Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
11
3) Tidak ada kontraprestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak. 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan). 5) Pajak
digunakan
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.
Menurut Soemitro (2005:45) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Bobek (2003:5) pajak adalah iuran Negara pada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. Menurut Setyawan (2002:1) bahwa pajak merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah memperoleh dana dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengelolaan Negara yang berupa pembangunan fisik maupun nonfisik. Sementara itu, Prof. DR. P.J.A Andriani memberikan batasan pengertian pajak, sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan
12
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Prof. DR. M.J.H Smeets (2008:1) dalam bukunya De Economische Betekenis der Belastingen mengatakan pengertian pajak sebagai berikut: “Belastingen siju aan de overheid (volgens normen) verschuligde, ajduringbane prethes, zonder dat hientegenoven, in het individuele geral, aan wijsbane tegen prestatiestaan, zij strehken tot dehling van publieche uit gaven”. Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Di dalam definisi pajak yang telah di kemukakan oleh Prof. DR. M.J.H Smeets tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak mengenal adanya kontraprestasi individual yang terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak. Selain itu, juga menonjolkan adanya fungsi budgeter dari pajak, yakni memasukkan uang ke dalam kas negara. Sementara pajak sebenarnya masih mempunyai fungsi yang lain yang juga sangat penting, yaitu fungsi mengatur. Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu antara lain: 1) Pajak dipungut berdasarkan atas undang-undang atau peraturan pelaksanaanya; 2) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor private ke sektor publik;
13
3) Pemungutan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu terdapat istilah pajak pusat dan pajak daerah; 4) Sifat pemungutan pajak adalah wajib (compulsory), yang apabila tidak ditaati dapat dipaksakan; 5) Atas pembayaran pajak tersebut, wajib pajak tidak diberikan kontraprestasi (tegen prestatie) yang secara langsung dapat ditunjuk; 6) Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan,
dan
apabila
terdapat
kelebihan
maka
sisanya
dipergunakan untuk public investment; 7) Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur.
14
2.1.2 Jenis Wajib Pajak Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Suandy, 2008:89). Wajib pajak dibedakan menjadi empat, yaitu: 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2) Wajib Pajak Badan Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, organisasi, kongsi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana, asosiasi, persatuan, penghimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan
ditentukan
untuk
melakukan
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
15
3) Wajib Pajak Bendaharawan Wajib
pajak
bendaharawan
pemerintah
adalah
bendaharawan
pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. 4) Wajb Pajak Patuh Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK/.03/2007 adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan antara lain tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah persetujuan dari pihak otoritas pajak untuk menunda pembayaran pajak, laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” selama tiga tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
16
2.1.3 Account Representative Menurut
Direktorat
Jenderal
Pajak
(2008),
pengertian
Account
Representative di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberikan kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada Wajib Pajak tertentu. Menurut Keputusan Menteri keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 Account Representative merupakan pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. Richard Burton (dalam Resmi, 2011:239) mendefinisikan Account Representative adalah secara khusus petugas pajak dengan sebutan AR lebih fokus pada pekerjaan menganalisa dan memonitor kepatuhan pembayaran pajak setiap wajib pajak yang diawasinya (semacam Tax Payer Profile/company profile), membantu mempercepat proses permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatannya dan menjawab pertanyaan wajib pajak atas permasalahan perpajakan serta menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru. Penugasan pelayanan oleh AR dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus. Account Representative juga dilatih agar menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, serta berhak atas akses terhadap rekening wajib pajak (tax payer account) secara online.
17
Menurut
Muhammarsyah
(2011:62),
Account
Representative
(AR)
merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk melayani sejumlah wajib pajak tertentu pada masing-masing wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Situs Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa tanggung jawab account representative antara lain menangani sejumlah kecil wajib pajak tertentu, bertanggung jawab untuk menginformasikan semua perubahan peraturan dan kebijakan perpajakan, serta merespon pertanyaan atau permintaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban atau hak perpajakan.
2.1.4 Electronic Filing System (e-Filing) E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan realtime (Pandiangan, 2008:38). Menurut Supriyati dkk (2008), kearsipan atau e-Filing merupakan suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan kembali secara cepat. Menurut Wiyono (2008) secara garis besar mengatakan bahwa e-Filing juga sangat menguntungkan bagi wajib pajak, antara lain memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses yang lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri surat pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien. Salah satu bagian sistem informasi yaitu sistem pemrosesan transaksi merupakan subsistem input yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas organisasi dengan cara
18
mengumpulkan data dari sumber-sumber baik dari dalam maupun dari luar lingkungan perusahaan, dan mentransformasikannya ke dalam database (Mcleod, 2005:9). Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004 berisi kebijakan penggunaan e-Filing bagi seluruh wajib pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, e-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian surat pemberitahuan pajak secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet melalui ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan. Perusahaan tertentu telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KEP 20/PJ/2005. Melalui e-Filing maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan aman. Setiap SPT pajak yang dikirimkan akan di-encrypted sehingga terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan yang bukan berhubungan dengan biodata asli wajib pajak tidak akan dapat mengetahui isi dari SPT pajak tersebut.
19
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Ismawan (2001:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan suatu kajian yang sesuai dengan sistem perpajakan saat ini yaitu self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan perpajakan dianggap sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajban perpajakan, sesuai dengan kriteria kepatuhan perpajakan antara lain wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya (Devano, 2006:110). Kepatuhan sukarela sebagai realisasi dari self assessment system dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemenelemen kunci yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
20
perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memnuhi semua ketentuan material perpajakan, sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material mencakup semua aspek kepatuhan pada kepatuhan formal. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK/.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran dan pelaporan pajak. 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 4) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak 5%. 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) yang menyajikan
21
rekonsilisasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d diatas.
2.1.6 Pencitraan Otoritas Pajak (Fiskus) Menurut Siahaan (2010:191) otoritas pajak adalah suatu alat-alat negara yang diberi tugas memasukan uang rakyat ke kas negara. Sama halnya dengan wajib pajak, aparat pajak juga mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban aparat pajak, antara lain: 1) Hak-hak otoritas pajak a. Menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan. b. Hak menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan/atau mengukuhkan pengusaha kena pajak (PKP) ini dilakukan secara jabatan jika wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibanya. c. Menerbitkan surat tagihan pajak. d. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan. e. Melakukan penyelidikan. f. Menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. 2) Kewajiban otoritas pajak a. Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak. b. Menerbitkan surat ketetapan pajak.
22
c. Merahasiakan data wajib pajak. Menurut Bill Canton (dalam Wiyono, 2008:21) memberikan definisi atau pengertian citra sebagai kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi. Citra sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek (Kotler, 2009:299). Citra dapat membentuk image kepada masyarakat tentang baik buruknya sebuah perusahaan atau instansi (Manjid, 2009:70). Mengacu pada definisi para ahli diatas, bahwa citra sebagai ungkapan perasaan atau penghargaan secara tidak langsung dari seseorang untuk baik buruknya suatu tindakan orang lain, perusahaan sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman.
23
2.2
Rumusan Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pokok permasalahan yang
akan diuji kebenarannya. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan teoriteori penelitian yang telah dijelaskan, maka disusun hipotesis sebagai berikut:
2.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Peran Account Representative Menurut Rapina (dalam Aprilina, 2012:25) terdapat beberapa kriteria dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, diantaranya peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal. Pelaksanaan ketentuan perpajakan oleh otoritas pajak merupakan faktor timbulnya modernisasi perpajakan, terutama pada berkembangnya sistem pelaporan perpajakan yaitu e-Filing. Sosialisasi yang diberikan oleh AR dan petugas TPT dapat memberikan kesan bagi otoritas pajak dan dapat meningkatkan kualitas peran AR. Jadi penerapan sistem e-Filing dapat mempengaruhi peran AR. Menurut Jabbar (2008) pada jurnalnya yang berjudul “Analisis Hubungan Petugas TPT dan Account Representative Terhadap Penerapan Sistem Perpajakan” menyatakan bahwa pelayanan petugas TPT yang ramah mencerminkan kualitas AR yang mumpuni, sehingga keduanya memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pelaporan pajak yang telah disosialisasikan. Jika AR dapat meningkatkan kebutuhan informasi wajib pajak, maka tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja AR
24
dan sistem pelaporan pajak juga akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H1 :
Penerapan sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap peran account representative.
2.2.2 Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Menurut Mauryandhika dkk (2012) menjelaskan variabel penerapan sistem pelaporan e-Filing dan citra otoritas pajak. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa indikator kinerja sistem pelaporan pajak memiliki peluang untuk memberikan kesan bagi wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kinerjanya baik dan efisien, maka semakin besar peluang otoritas pajak untuk mendapatkan citra positif dari wajib pajak. Indikator kinerja yang dimaksud adalah performance expectations, yang mengukur kinerja penerapan sistem pelaporan pajak. Semakin baik kinerja sistem pelaporan pajak maka semakin puas wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Ernawati dkk (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Citra Aparat Pajak”, yang berpendapat bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan citra aparat pajak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H2 :
Penerapan sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap pencitraan
otoritas pajak.
25
2.2.3 Pengaruh Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Menurut Muhammarsyah (2011) dalam jurnalnya “Pengaruh Peran Account Representative, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu Di Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya” menyimpulkan bahwa peran account
representative dalam menyukseskan penerapan sistem perpajakan dapat mencerminkan kesan wajib pajak kepada AR sebagai otoritas pajak. Salah satu indikator kunci sebuah peran account representative adalah reliability, artinya sikap, kinerja, atau pelayanan yang diberikan oleh seorang AR kepada wajib pajak. Pelayanan yang tepat dan terarah akan mempermudah wajib pajak memahami sistem baru. Kemudahan mengakses sistem baru ini akan memberikan kesan bahwa AR memiliki peran yang penting dalam keberhasilan proses penyampaian informasi. Kesan tersebut kemudian menciptakan citra yang positif atau negatif dari AR. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H3 :
Peran account representative berpengaruh signifikan terhadap pencitraan
otoritas pajak.
26
2.2.4 Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Anna (2010) pada penelitian yang telah dia lakukan sebelumnya tentang pengaruh penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak, berpendapat bahwa melalui sistem pengarsipan pajak elektronik (e-Filing) meningkatkan efisiensi metode penilaian pajak, dan mengurangi kesalahan perhitungan. Selain itu, sistem e-Filing juga bermanfaat bagi pembayar pajak karena pajak dikirimkan secara elektronik ke departemen sehingga menghemat waktu pembayar pajak. Menurut Majone dan Wildavsky (dalam Anna, 2010) terdapat dua indikator implementasi yaitu performance expectations dan social expectations. Pada penelitian ini, performance expectations mengarah pada kinerja teknologi informasi yang digunakan dalam penerapan sistem pelaporan eFiling. Kemudian social expectations mengarah pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap wajib pajak lain yang menggunakan sistem pelaporan e-Filing. Menurut Carl Antony (dalam Alfiando, 2014:31) survei dari Amerika yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa kemudahan penerapan e-Filing membuat wajib pajak merasa lebih cepat dan lebih mudah melakukan pelaporan pajak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H4 :
Penerapan sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak.
27
2.2.5 Pengaruh Pencitraan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahayu dkk (2009), tingkat kepuasan wajib pajak tercermin dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT karena kemudahan menggunakan eFiling, berkurangnya sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran utang pajak, sehingga kepuasan wajib pajak akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Selain itu, e-Filing merupakan sistem pelaporan pajak yang diterapkan oleh otoritas pajak, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebuah persepsi atau kesan dari wajib pajak terhadap otoritas pajak, sehingga kesan wajib pajak tersebut berdampak pada citra otoritas pajak yang lebih berkualitas. Menurut Muhammarsyah (2011) bahwa dimensi kepatuhan adalah sebuah kesan atau ungkapan terhadap apa yang mempengaruhi kepatuhan itu, dan kesan tersebut yang menjadi ukuran citra seseorang atau sesuatu. Menurut Anna (2010) mengatakan bahwa citra atau kualitas seseorang dan sekelompok orang dapat menjelaskan pemahaman, kesan dan persepsi orang lain. Jadi kualitas otoritas pajak dapat menimbulkan kesan bahwa otoritas pajak mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan wajib pajak untuk membayar dan melapor pajak secara lebih efisien, sehingga keefisienan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H5 :
Pencitraan otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
28
2.2.6 Pengaruh Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Alfiando (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing” menyatakan kesimpulan bahwa faktor-faktor atau atribut dalam dimensi keandalan
(reliability), keterjaminan (assurance) dan empati telah dilaksanakan oleh wajib pajak, artinya dalam hal pelayanan, konsultasi dan pengawasan dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Sinambela dkk (2006) bahwa terdapat empat indikator untuk mengukur peran yaitu reliability, tangibles, responsiveness, dan assurance. Menurut Muyassaroh (2009) dikatakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak saat memenuhi pajak penghasilan. Sosialisasi prosedur yang efektif dan efisien oleh AR dapat mempermudah pemahaman wajib pajak tentang penerapan sistem baru, sehingga diharapkan proses pelaporan pajak dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H6 :
Peran account representative berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.
29
