BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1
Landasan Teori dan Konsep
2.1.1 Teori Stakeholder Stakeholder dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan. Menurut Daud dan Abrar (2008) kelompok inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi suatu perusahaan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan. Freeman dan McVea (2001) menyatakan bahwa pendekatan stakeholder dilatarbelakangi adanya keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan. Tujuan dari manajemen stakeholder adalah untuk merancang metode untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis (Freeman dan McVea, 2001). Teori stakeholder dikatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan yaitu meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah selaku regulator, pemegang saham, kreditur dan pesaing (Purwanto, 2011).
9
Keberlangsungan perjalanan perusahaan sangat erat kaitannya dengan keberadaan stakeholder, seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan (Waryanti, 2009). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sarana yang sukses bagi hubungan suatu perusahaan dengan stakeholdernya.
2.1.2 Teori Legitimasi Teori legitimasi merupakan suatu sistem yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Teori legitimasi mencakup gagasan tentang kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, jika masyarakat merasa bahwa perusahaan telah melanggar isi dari kontrak tersebut maka kelangsungan hidup organisasi akan terancam (Jupe, 2005). Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan
dapat
diterima
oleh
masyarakat.
Perusahaan
menggunakan
pengungkapan ini untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Hal ini dikarenakan, pengungkapan aktivitas CSR akan menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan seperti kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku, serta harapan-harapan publik kepada perusahaaan tersebut (Branco dan Rodrigues, 2008). Teori legitimasi menegaskan bahwa untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat atas kegiatan yang dilakukan, maka perusahaan harus menjalani kegiatannya sesuai norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekitar (Pujiasih, 2013). Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan daam rangka
10
mengelola legitimasi agar efektif adalah dengan melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR. Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan CSR. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat ( Barkemeyer, 2007).
2.1.3 Nilai Perusahaan Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya. Tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan (Salvatore, 2005). Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Menurut Christiawan dan Josua (2007:3) terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain: 1) Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif. 2) Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual dipasar saham. 3) Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. 4) Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
11
5) Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai perusahaan pada penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008), karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham.
2.1.4 Pengukuran Nilai Perusahaan Pengukuran nilai perusahaan sering kali dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio penilaian atau rasio pasar. Rasio penilaian merupakan ukuran kinerja yang paling menyeluruh untuk suatu perusahaan karena mencerminkan pengaruh gabungan dari rasio hasil pengembalian dan risiko. Menurut Weston dan Copeland (2008: 244) rasio penilaian terdiri dari price earning ratio, price to book value, dan rasio Tobin’s Q. Dalam penelitian ini penulis mengukur nilai perusahaan dengan mengguanakn rasio Tobin’s Q karena rasio ini dapat mencerminkan asset perusahaan secara keseluruhan. Menurut Smithers dan Wright (2000), Tobin’s Q diukur dengan rumus:
..........................................................................................................(1)
Keterangan: Q Nilai Pasar Ekuitas (EMV) Debt (D) EBV
= Nilai Perusahaan = Closing Price (P) x Jumlah saham yang beredar (Qshares) = Nilai buku dari total hutang = Nilai buku dari total aktiva
12
Rasio-q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber daya ekonomis dalam kekuasaannya. Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan dibandingkan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004).
2.1.5 Corporate Social Responsibility Menurut The World Business Council for Suitainable Development (WBCSD) Corporate Social Responsibility: “Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi. Peningkatan tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas (Retno M. dan Denies 2012). CSR merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk sukarela memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini
13
merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders (Mulyadi dan Yunita, 2012). Menurut Megawati Cheng dan Yulius (2011) banyak manfaat yang dapat diperoleh atas aktivitas CSR, yaitu dapat meningkatkan penjualan dan market share, menunjukan brand positioning, meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor serta analis keuangan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial disebut juga dengan social disclosure, corporate social reporting, dan social reporting yaitu merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan secara keseluruhan (Mathews, 1995). Jadi agar bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.
2.1.6 Kepemilikan Asing Dalam Foreign Ownership (2008) kepemilikan asing disebut sebagai Foreign Ownership. Foreign ownership refers to the complete or majority ownership/control of a business or resource in a country by individuals who are not citizens of that country, or by companies whose headquarters are not in that country. Investor asing lebih awal dalam mengenal CSR, sehingga investor asing memasukkan kriteria sosial dalam setiap keputusan investasinya. Hal ini yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mewajibkan semua perusahaan di Indonesia yang go public untuk melaksanakan CSR. Keseriusan pemerintah Indonesia, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007, yang mewajibkan bagi seluruh perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan CSR. Di samping itu, bukti lain dukungan
14
pemerintah agar perusahaan melaksanakan CSR adalah dengan adanya pengurangan pajak (Tax Deductible) terhadap Pendapatan Kena Pajak bagi perusahaan yang mengeluarkan biaya sosial untuk beasiswa, magang, dan pelatihan. Biaya sosial dalam bentuk sumbangan, bantuan tidak dapat dikurangkan terhadap Pendapatan Kena Pajak (Gunadi, 2007). Kondisi CSR di Indonesia sendiri masih dapat dikatakan baru sehingga sedikit penerapannya di dalam Indonesia. Akan tetapi, dengan gencarnya investor asing yang menanamkan modalnya di perusahaan yang ada di Indonesia, mereka telah menunjukkan adanya perhatian terhadap lingkungan sosial seperti penghematan energi, peduli lingkungan, keterlibatan terhadap masyarakat dan kesejahteraan pegawai. Cahyono (2011) menyatakan pada perusahaan modern kepemilikan biasanya menyebar. Kegiatan operasi perusahaan sehari-hari dijalankan oleh manajer yang tidak mempunyai saham kepemilikan besar. Sedangkan para pemilik saham besar hanya mengontrol kegiatan yang dilakukan perusahaan. Struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Fitriani (2001) afiliansi perusahaan dengan perusahaan asing (multinasional) mungkin akan melakukan pengungkapan yang lebuh luas. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional mendapatkan pelatihan yang lebih baik dari perusahaan induk yang berpusat diluar negeri, misalnya untuk kualitas pengungkapan informasi, serta adanya permintaan informasi yang lebih besar dari stakehorders, karena perusahaan multinasional bergerak di disclousure area global, sehingga informasi yang dibutuhkan stakehorder pun menjadi lebih luas.
15
Untuk menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan, perusahaan multinasional mengungkapkan tanggung jawab sosial sebagai kepedulian mereka teerhadap para stakeholder yang ada. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan multinasional terutama Eropa dan United State sangat mengedepankan isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja dan isu lingkungan (Machmud dan Djakman, 2008). Oleh karena itu, dimungkinkan dengan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan, maka perusahaan tersebut dituntut untuk melakukan CSR, karena pihak asing telah lebih dahulu mengenal dan memahami serta menerapkan CSR.
2.2 Hipotesis Penelitian
2.2.1 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan Selain melakukan pengungkapan laporan keuangan yang diwajibkan, perusahaan juga harus melakukan pengungkapan yang sifatnya sukarela. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Stakeholder theory berpandangan bahwa perusahaan harus melakukan pengungkapan sosial sebagai salah satu tanggung jawab kepada para stakeholders. Dengan melakukan pengungkapan CSR, pasar akan memberikan apresiasi positif yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham perusahaan. Peningkatan ini akan menyebabkan nilai perusahaan meningkat (Freeman & Velamuri, 2004). CSR adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu
16
dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray et. al., 1987). Pelaksanaan CSR sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, dan bagi perusahaan yang telah go public nilai perusahaan akan tercermin pada harga pasar saham. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup karena keberlanjutan
merupakan
keseimbangan
antara
kepentingan-kepentingan
ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam penerapan CSR yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Nurlela dan Islahudin (2008) menyatakan bahwa dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor. Berdasarkan teori dan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1:
Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
2.2.2 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Pemoderasi Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Terbukti dari penelitian Fauzi (2008) yang menyatakan bahwa dari aspek lingkungan, pencapaian perusahaan multinasional yang berada di Indonesia lebih baik daripada perusahaan nasional. Tidak ada hubungan antara kinerja sosial dengan kinerja keuangan dalam perusahaan nasional. Sedangkan dalam perusahaan multinasional terdapat hubungan antara kinerja sosial dan kinerja keuangan.
17
Berarti perusahaan dengan kepemilikan asing akan cenderung mengungkapkan pertanggungjawaban sosial yang lebih besar karena mempunyai kepedulian yang besar untuk mendanai kegiatan sosial dan lingkungan. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan multinasional atau perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing melihat keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholder-nya berdasarkan atas home market yang dapat memberikan eksistensi dalam jangka panjang (Barkemeyer, 2007). Teori legitimasi mendasari bahwa jika perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholder baik dalam ownership maupun trade, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan CSR. Jadi, semakin besar kepemilikan asing, maka semakin besar dorongan untuk dilakukannya pengungkapan CSR. Hal ini menyangkut CSR di luar negeri yang telah cukup lama, pesat dan mendapat perhatian (Harahap, 2002:360). Oleh karenanya investor asing diduga cenderung untuk memberikan dorongan untuk melakukan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2009) menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan asing sebagai variabel moderator dapat memperkuat pengaruh pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2:
Kepemilikan asing memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan.
18
