BAB II FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI

28

BAB II FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI A. Pengertian dan Pendaftaran Desain Industri Di Indonesia dahulu desain industri tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Sebelumnya tidak ada pengaturan khusus mengenai desain industri. Istilah yang digunakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tersebut adalah desain produk industri dimana pengaturan selanjutnya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Akan tetapi Peraturan pemerintah tidak pernah dikeluarkan.38 Kemudian pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dijelaskan mengenai pengertian desain produk industri, yaitu : ” Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu larangan bagi para pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah dicipta serta telah terdaftar. Maksud dari pasal ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru.” Sesuai dengan amanat Presiden Nomor R.43/PU/XII/1999, tertanggal 8 Desember 1999 pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri yang bersamaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang dan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu kepada

38

Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal.12.

Universitas Sumatera Utara

29

Dewan Perwakilan Rakyat.39 Akhirnya dicapai kesepakatan untuk menyetujuinya disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut pada tanggal 20 Desember 2000 yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045. Adapun yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : 1. Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak atas kekayaan intelektual; 2. Bahwa hal tersebut diatas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis Bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam merupakan sumber bagi pengembangan desain industri; 3. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri. Berdasarkan latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Desain Industri, maka dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pendesain atau pemegang hak desain industri. Serta untuk merangsang dan mendorong semangat terciptanya aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus-menerus menciptakan desaindesain baru. Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan

39

Rachmadi Usman, Op. cit, Hal. 418.


30

perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri. Serta untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya, agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Pengertian istilah desain secara etimologi, yaitu kata desain berarti rencana, maksud, tujuan, membuat rencana.40 Desain dapat juga diartikan gagasan awal, rancangan, perencanaan, pola, susunan, pikiran. Kata desain juga dapat diartikan bermacam-macam, ada yang berpendapat bahwa desain sama dengan kata ”anggitan” yang memiliki arti sebagai menyusun, mengubah dan mengarang. 41 Selanjutnya pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.42 Kata industri dapat juga diartikan kerajinan atau perusahaan untuk membuat atau menghasilkan barang-barang.43 Perkembangan pengertian desain industri dalam berbagai pemahaman menunjukan kecenderungan menitik-beratkan kata desain secara generik. Secara etimologi memiliki makna yang beragam dan berbaur disekitar pengertian seni dan karya. Namun ketika terjadi perubahan kearah industrialisasi, justru arah

40

S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, Kamus lengkap Inggris-Indonesia, IndonesiaInggris, Hasta, Bandung, 1980, Hal.41 41 Imam Buchori Zaibuddin, Paradigma Desain Indonesia: Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, Hal. 80. 42 C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta), Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal. 405. 43 Dwi Adi K, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya, 2001, Hal. 183.


31

perkembangannya menunjukkan aspek fungsi dan industri. Kata desain diduga berasal dari bahasa Italia, yaitu designo yang artinya gambar.44 Menurut Hadi Setia Tunggal memberikan Pengertian Desain Industri sebagai berikut :45 ”Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.” Desain industri (Industrial Designs) adalah karya intelektual yang menghasilkan produk yang memiliki karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamental, yang menimbulkan kesan estetis, dan yang diproduksi secara massal, serta perlindungan hukumnya adalah atas faktor non-fungsionalnya namun dapat memfasilitasi fungsi.46 Menurut Henry Soelistyo Budi memberikan definisi desain industri sebagai berikut : 47 ”Desain Industri adalah Suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis-garis atau warna-warna atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan rupa atau penampilan khusus suatu barang atau komoditas industri dan dapat dipakai sebagai pola untuk memproduksi barang atau komoditi industri secara massal.”

44

Agus Sachari, Paradigma Desain Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1986, Hal. 40. Hadi Setia Tunggal, Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Harvarindo, Jakarta, 2012, Hal. 83. 46 Achmad Zen Umar Purba, Op. cit, Hal. 77-78. 47 Henry Soelistyo Budi, Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Disampaikan pada seminar perlindungn hak cipta di bidang desain tekstil, kerja sama FH Unpad dengan perhimpunan masyarakat HAKI Indonesia,, Bandung, 28 Maret 1998, Hal. 4. 45


32

Dari pengertian desain industri diatas, maka dapat diketahui bahwa suatu hal dikatakan sebagai desain industri apabila memiliki unsur-unsur : 1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi. 2. Memberi kesan estetis. 3. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi. 4. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.48 Pengertian Desain Industri yang diberikan Undang-Undang Desain Industri tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disusun dalam perundang-undangan negara lain : 1. Dalam Model Law World Intellectual Property Organization (WIPO) dinyatakan : Desain Industri adalah setiap komposisi dan garis-garis atau warna-warna, dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat memberikan rupa/penampilan khusus pada suatu hasil/produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu pola/pattern untuk suatu hasil/ produk industri.

48

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Op.Cit , Hal. 53.


33

2. Di Negara Malaysia menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan Design Act (1996) yang memberi pengertian desain sebagai berikut : Desain industri adalah fitur-fitur dari suatu bentuk, konfigurasi, pola, atau ornamen yang diterapkan pada suatu produk melalui suatu proses industri atau alat-alat, menjadi terwujud apabila sudah diterapkan pada suatu produk jadi dan ditentukan oleh penampakannya. 3. Di Negara Brazil menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan Patent Act (1997), yang memberikan pengertian desain industri sebagai berikut : Desain industri adalah setiap bentuk dan ornament plastik atau artifisial dari suatu objek atau setiap susunan garis atau warna dari ornament yang dapat diterapakan terhadap suatu produk dengan syarat harus dapat diperlihatkan adanya desain yang baru dan orisinil atas konfigurasinya yang eksternal dan dapat diproduksi secara manufaktur. 4. Dalam Undang-Undang Design Act (2003) yang berlaku di Negara Australia menjelaskan

bahwa

desain

industri

diberikan

pelindungan

terhadap

keseluruhan penampakan visual baik berupa fitur-fitur bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen pada barang yang dapat dinilai atau dipertimbangkan pada barang yang telah jadi. 5. Di Negara Jepang (1960) menyebut Undang-Undang tentang Desainnya dengan nama Design Law (Undang-Undang Industrial Design), memberikan pengertian desain industri sebagai berikut :


34

Desain adalah bentuk, pola atau warna atau suatu kombinasi dari ketiganya dari suatu produk industri yang memberikan kesan estetis jika dilihat dengan kasat mata.49 6. Di Negara Thailand menyebut Undang-Undang tentang Desainnya dengan nama Patent Act (1979), memberikan pengertian desain industri sebagai berikut: Desain industri adalah setiap bentuk atau komposisi garis-garis, atau warnawarna yang memberikan penampakan yang khusus dari suatu produk dan dapat dijadikan sebagai suatu pola untuk suatu produk atau kerajinan .50 Elemen utama yang menyamakan definisi desain industri di Indonesia dengan negara-negara lain adalah desain itu merupakan bentuk, pola, warna atau kombinasi, dan memiliki estetis.51 Akan tetapi untuk menilai suatu kreasi memiliki kesan estetis atau tidak tentu saja bukan hal yang mudah karena bersifat subjektif, baik dari sudut pandang pemeriksa maupun pemilik desain. Untuk itulah perlu dicapai suatu kepastian hukum dalam penentuan estetis dalam suatu desain industri. Suatu desain industri harus didaftarkan, untuk mendapatkan hak desain industri. Permintaan pendaftaran ini diajukan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-Undang Desain industri permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan yang merupakan dasar bagi timbulnya hak desain industri. 49 50

Rachmadi Usman, Op.Cit, Hal. 426. Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI dan Anti Monopoli, PSH FH UII, Yogyakarta, 2000,

Hal. 171. 51

Insan Budi Maulana, Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Hecca Publishing, Jakarta, 2005, Hal. 258.


35

Dengan adanya permohonan ini maka pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi hak desain industri.52 Pengertian permohonan itu sendiri juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri, yaitu permohonan adalah pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jendral. Adapun persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pendaftaran yang seperti dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Diajukan secara tertulis; 2. Memakai bahasa Indonesia; 3. Diajukan ke Direktorat Jendral; 4. Dengan membayar biaya pendaftaran. Sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri adalah bersifat konstitutif. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Sistem pendaftaran desain industri menganut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama (first to file system).

52

Yusran Isnaini, Op. cit, Hal. 106-107


36

Asas pendaftaran pertama berarti orang yang pertama kali mengajukan permohonan hak atas desain industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang pertama kali mendesain. Lebih lanjut untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas desain industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.53 Cara mengajukan permohonan desain industri ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yaitu :54 1. Mengisi formulir permohonan yang memuat: a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui si pemohon atau kuasanya dalam menyampaikan permohonan tersebut. b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain; Untuk mengetahui data identitas seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Sedangkan untuk kewarganegaraan pendesain bertujuan untuk mengetahui apakah pendesain itu warga negara Indonesia, berada di wilayah Republik Indonesia atau diluar negeri atau pendesain kewarganegaraan asing.

53

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 142. Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual Yang Benar, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, Hal. 192. 54


37

c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon; Untuk permohonan desain industri selain dapat diberikan oleh si pendesain, dapat juga diberikan kepada pihak lain yang diberikan oleh pendesain. Sedangkan kewarganegaraan pemohon perlu dicantumkan apabila terdapat perbedaan kewarganegaan dengan si pendesain d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; Apabila memakai kuasa, maka nama serta alamat lengkap harus dicantumkan secara jelas, agar dapat diketahui domisili dari kuasa si pemohon. e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali jika permohonan diajukan dengan hak prioritas. 2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri : a. Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri; yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut di scan atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program yang sesuai); b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan adalah milik pemohon.


38

3. Jika permohonan diajukan secara bersama oleh lebih dari satu orang, permohonan tersebut ditandatangani salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis para pemohon lain. 4. Jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. 5. Membayar biaya permohonan sebesar Rp. 300.000,- untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan Rp. 600.000,- untuk non-UKM per permohonan. Guna mendapatkan tanggal penerimaan sebagai tanggal diterimanya permohonan, syarat minimal yang harus dipenuhi adalah: a. Mengisi formulir permohonan; b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan c. Membayar biaya permohonan. Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, Direktorat Jendral memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut harus dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktunya dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan pemohon. Apabila kekurangan tidak dipenuhi Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dapat ditarik


39

kembali. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jendral tidak dapat ditarik kembali.55 Namun demikian dapat juga permohonan ini ditarik kembali atas inisiatif pemohon, yaitu dengan permintaan penarikan kembali atas inisiatif pemohon yang diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Direktorat Jendral selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan. Dalam penjelasan UndangUndang Desain Industri telah memberikan penjelasan mengenai pengertian ”belum mendapat keputusan” adalah permohonan yang berlum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri. Dengan perkataan lain jika belum diumumkan dalam Daftar Umum Desain Industri, maka dianggap desain industri tersebut belum mendapat keputusan atas permohonan pendaftaran tersebut. 56 Menurut Pasal 23 Undang-Undang Desain Industri, terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkan permohonan yang bersangkutan. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut bertujuan supaya terpeliharanya sifat baru dari desain industri yang sedang dimohonkan pendaftarannya. Setelah memenuhi segala persyaratan permohonan desain industri, maka akan dilakukan 2 (dua) pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif permohonan dan

55 56

H. OK. Saidin, Op. cit, Hal. 476-477. Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Op. cit, Hal. 100.


40

pemeriksaan substantif. Apabila hasil pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka menurut ketentuan pasal 29 Undang-Undang Desain Industri Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sertifikat desain industri berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (filing date). Tanggal penerimaan (filing date) adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang menentukan saat berlakuya perhitungan perlindungan atas desain industri yang bersangkutan. 57 B. Hak Eksklusif Desain Industri. Dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mendefinisikan Hak desain industri sebagai berikut : ” Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.” Paul Torremans dan Jon Holyoak memberikan pengertian hak desain Industri sebagai sebuah hak kepemilikan yang menjamin pemilik mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial.58 Hak eksklusif (exclusive right) adalah hak yang bersifat khusus, artinya hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu

57 58

Rachamadi Usman, Op. cit, Hal. 442. Ranti Fauza Mayana, Op. cit, Hal. 85.


41

melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.59 Dengan demikian orang lain dilarang melaksanakan desain industri tersebut tanpa persetujuan pendesain sebagai pemegang hak desain industri. Pemberian hak kepada orang lain dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai pengecualian dari hak khusus adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain. Jadi pemakaian yang dimaksud disini bukan dalam arti melaksanakan desain industri melainkan sebagai uji penelitian dan pengembangan (research and development).60 Sejauh mana batasan tentang kepentingan wajar yang dimaksud diatas adalah untuk hak atas karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomis, batasan kepentingan yang wajar menjadi sangat pelik, karena dunia pendidikan sendiri (termasuk penelitian didalamnya) saat ini sudah berkembang menjadi dunia bisnis. Jika perbanyakan terhadap hak atas desain industri itu mengandung unsur bisnis atau economic interest maka itu dapat dikategorikan telah melanggar kepentingan yang wajar.61 Hak eksklusif ini sejalan dengan prinsip droit inviolable et sacre dari hak milik, karena hak eksklusif ini tidak hanya saja tertuju pada eigenaar tetapi juga

59

Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, Hal. 234. 60 Abdulkadir Muhammad, Op. cit, Hal. 271. 61 H. OK. Saidin, Op.cit, Hal. 474.


42

berlaku pada pembentuk undang-undang atau penguasa dimana mereka tidak boleh begitu saja membatasi hak milik. Tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Prinsip ini dalam perkembangannya masih relevan diterapkan pada hak desain industri khususnya hak moral (moral rights). 62 Desain industri sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual terkandung didalamnya hak ekonomi (economic rights), namun tidak seperti hak kepemilikan industri lainya, dalam suatu desain industri juga terkandung hak moral (moral right). Pada mulanya hak ekonomi ada pada pendesain, namun apabila ia tidak akan mengeksploitasi sendiri, ia dapat mengalihkannya pada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak tersebut. Akan tetapi dengan adanya pengalihan hak tersebut bukan berarti penerima hak memiliki hak desain industri tersebut, hak desain industri tersebut tetap berada di tangan pendesain. Sedangkan hak moral merupakan manifestasi dari pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Hak moral hanya terdapat pada hak desain industri, yang merupakan hak yang melekat pada pendesain dan tidak dapat dialihkan seperti halnya hak ekonomi.63 Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 hak ekonomi dalam desain industri tidak secara tegas disebutkan, namun secara implisit ketentuan mengenai hak ekonomi tersirat dalam Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemegang hak desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,

62 63

Ranti Fauza Mayana, Op. cit, Hal. 40. Eddy Damian, Op.cit, Hal. 14.


43

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Sedangkan hak moral juga tidak diatur secara tegas, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Desain Industri disinggung mengenai hak moral, yaitu pencantuman nama pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri merupakan hal yang lazim di bidang hak kekayaan intelektual. Hak untuk mencantumkan nama pendesain dinilai sebagai istilah hak moral (moral right). Hak desain industri adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain sebagai pemegang hak berdasarkan permohonannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk oleh Undang-Undang, yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan hak desain industri hanya dapat diajukan oleh pendesain. Dalam hal ini permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka menurut Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.64 Salah satu tujuan utama diberikannya hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan

64

Abdulkadir Muhammad, Op.cit, Hal. 271.


44

jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.65 C. Masa Berlaku dan Berakhirnya Perlindungan Desain Industri Desain industri di Indonesia menganut model pendaftaran, maka perlindungan atas hak desain industri memiliki jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh Undang-Undang.66 Perlindungan terhadap desain industri di Indonesia berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri. Dinyatakan dalam keterangan pemerintah bahwa waktu 10 (sepuluh) tahun ini dianggap cukup memadai mengingat perkembangan di bidang industri mengalami perubahan yang cepat sesuai dengan tuntutan masa. Dengan perkataan lain lewat dari 10 (sepuluh) tahun, maka karena perubahan keadaan dapat dipandang desain industri bersangkutan ini sudah menjadi ”kolot” atau old fashioned atau out of date. Desain industri tidak dapat lagi dianggap memenuhi kriteria estetika keindahan yang menjadi salah satu syarat adanya desain industri.67 Semula jangka waktu perlindungan desain industri hanya diberikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 5 (lima) tahun atau totalnya 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi sesuai dengan persetujuan TRIPs pasal 23 ayat (3), jangka waktu perlindungan desain industri diberikan selama 10 (sepuluh) 65 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 342. 66 Muhammad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia, Bandung, 1999, Hal. 47. 67 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Op. cit, Hal. 18.


45

tahun, yaitu terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran, tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran desain industri apabila telah habis masa berlakunya. Berbagai negara menetapkan jangka waktu perlindungan hukum desain industri yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut: 1. Argentina, 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun atau 15 (lima belas) tahun; 2. Australia perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali berikutnya untuk periode 6 (enam) tahun atau 7 (tujuh) tahun, yang memberikan perlindungan kepada pemilik maksimum 16 (enam belas) tahun; 3. Brazil perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; 4. Thailand perlindungan terhadap desain industri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun atau 15 (lima belas) tahun; 5. Benelux perlindungan terhadap desain industri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun atau 15 (lima belas) tahun; 6. Inggris, 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun atau 15 (lima belas) tahun; atau dengan Undang-Undang baru menjadi 25 (dua puluh lima) tahun;


46

7. Amerika Serikat perlindungan hukum desain industri diberikan untuk jangka waktu 14 (empat belas) tahun; 8. Austria perlindungan hukum desain industri diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 9. Perancis perlindungan hukum desain industri diberikan untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun.68 10. India memberikan perlindungan terhadap desain industri yang didaftarkan untuk waktu 5 (lima) tahun, untuk perpanjangan 2 (dua) kali dengan periode 5 (lima) tahun; 11. Taiwan perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal publikasi permohonan; 12. Malaysia perlindungan desain industri sama halnya seperti ketentuan yang berlaku di Inggris, yaitu untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 13. Jepang perlindungan bagi desain industri adalah 10 (sepuluh) tahun dari tanggal publikasi dan tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) tahun dari tanggal pengajuan.69 Jangka waktu perlindungan desain industri satu negara ke negara lainnya, tetapi biasanya berlangsung minimal 10 tahun, namun biasanya lebih lama; misalnya 14 tahun untuk paten desain di Amerika Serikat dan sampai 25 tahun melalui Komunitas Desain Uni Eropa Terdaftar. Di sebagian besar negara, pemegang hak 68

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 207-208. 69 Ranti Fauza Mayana, Op.cit, Hal. 126-129.


47

diharuskan memperbaharui perlindungan desainnya setelah 5 tahun. Pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan terhadap desain industri di Indonesia dengan negara-negara lain berbeda-beda, akan tetapi pengaturan tersebut sama-sama memberikan perpanjangan terhadap desain industri yang telah didaftarkan. Begitupula pengaturan mengenai batas jangka waktu desain industri yang telah diperpanjang tidak dapat diperpanjang lagi dan menjadi milik umum (public domain). D. Putusan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Desain Industri. 1. Putusan Mahkamah Agung No. 801 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 27 Febuari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 05/HKI/Desain Industri/2011/ PN.Sby Tanggal 22 Agustus 2011 (Kasus Desain Industri Mesin TMS Roll Forming Machine). Onggo Warsito selaku tergugat pada tingkat Pengadilan Niaga Surabaya telah mendaftarkan desain industri rangka plafon dari logam sejak tanggal 13 Maret 2007, dengan Nomor Pendaftaran ID 0 020 422-D, atas nama Onggo Warsito, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Desain Industri tertanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan PT. Aplus Pacific yang diwakili oleh Tuan Ong Chai Huat dalam kedudukannya selaku Direktur Utama selaku penggugat pada tingkat Pengadilan Niaga Surabaya, mendalilkan fakta-fakta sebagai berikut :


48

a. Bahwa pada tahun 2006, PT. Aplus Pacific mengimport mesin TMS Roll Forming Machine Model B -12 yang diproduksi oleh TMS Rollform Co.Ltd, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand. b. Bahwa mesin tersebut berfungsi untuk memproduksi rangka plafon terbuat dari logam dengan potongan berbentuk Bujur Sangkar (Rectangle Section) berukuran 18mm x 3,8 mm. Mesin TMS Roll Forming Machine Model B-12 tersebut memiliki kemampuan memproduksi beberapa jenis konfigurasi, antara lain konfigurasi tegak lurus atau yang dalam istilah pasar disebut Hollow. c. Bahwa sebelum tahun 2007, PT. Aplus Pacific telah menjual Rangka Plafon dengan konfigurasi garis tegak lurus atau Hollow yang dihasilkan oleh mesin tersebut boleh dikatakan hampir di seluruh daerah waktu di Indonesia, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. d. Bahwa karena mesin TMS Roll Forming Machine Model B-12 yang digunakan oleh PT. Aplus Pacific hanyalah salah satu dari sekian banyak produksi sejenis yang telah diekspor ke berbagai Negara oleh produsennya, maka tidak perlu dikatakan dan sudah menjadi rahasia umum yang tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa sebelum tahun 2007, rangka plafon terbuat dari logam dengan Konfigurasi Tegak Lurus atau Hollow hasil produksi mesin tersebut telah dipasarkan dl berbagai Negara di dunia. e. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, PT. Aplus Pacific melihat pengumuman di Koran Surabaya Jawa Post isinya menyatakan bahwa Direktur dari PT.


49

Suryamas Megah Steel atau Onggo Warsito telah memperoleh perlindungan melalui pendaftaran Desain Industri untuk Rangka Plafon dari logam dengan konfigurasi yang mirip dengan konfigurasi yang ada pada produk yang dijual oleh PT. Aplus Pacific, yang merupakan produksi dari mesin TMS Roll Forming Machine Model B -12. Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Surabaya menolak membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 020 422-D atas nama Onggo Warsito dengan Judul Desain Industri Rangka Plafon dan perlindungan untuk Konfigurasi. Hak Desain Industri yang diberikan kepada Onggo Warsito tidak dapat dikategorikan memiliki unsur kesamaan dengan konfigurasi Desain Industri Rangka Plafon yang dibuat mesin TMS Roll Forming Machine Model B-12 sehingga desain industri tersebut dapat dianggap baru. Dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah tepat dan benar, karena adanya perbedaan dalam bentuk dan konfigurasi dari dua desain industri telah cukup untuk menunjukkan bahwa dua desain industri tersebut adalah tidak sama. Perbedaan bentuk dan konfigurasi kedua produksi tersebut tidak sama, terutama pada garis yang lebih dalam dan lipatan sambungan. Dengan kata lain apabila secara tampilan kasat mata sama tetapi dalam detail bentuk dan konfigurasi berbeda, maka desain industri tersebut dianggap berbeda Dengan demikian apabila ada desain industri yang secara kasat mata tampak sama tetapi berbeda spesifikasinya maka desain industri tersebut dapat dimintakan pendaftarannya atau desain industri yang mirip dengan desain


50

industri yang sudah didaftarkan asalkan ada perbedaan spesifikasinya dapat didaftarkan kembali. Berdasarkan uraian perkara sengketa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga serta Putusan Mahkamah Agung tidak tepat memutuskan untuk tidak membatalkan pendaftaran desain industri tergugat. Hakim Pengadilan Niaga harus melihat bahwa unsur dalam desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk dan konfigurasi serta memberi kesan estetis dalam suatu desain industri. Kesan estetis yang dimaksud disini dapat ditentukan dengan penampilan atau bentuk terluar dari suatu kreasi yang dapat dilihat secara kasat mata. Maka apabila secara kasat mata suatu desain industri tersebut mirip secara signifikan, walaupun konfigurasi maupun spesifikasinya berbeda tetap saja tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan desain industri harus ”tidak sama” dengan pengungkapan sebelumnya dan harus dimintakan pembatalannya. 2. Putusan Mahkamah Agung No. 623K/Pdt.Sus/2009 Tanggal 5 Febuari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 15/ Desain Industri/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 09 Juli 2009 (Kasus Desain Industri Strip Sepatu X2). Hadiyanto Tjukup Wirawan sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat adalah pemilik hak desain industri Strip Sepatu X2 telah mendaftarkan desain sepatunya tersebut dan mendapatkan sertifikat desain industri Sedangkan Theng Tjhing Djie sebagai termohon kasasi dahulu penggugat adalah pemilik asli atas Merk Asics Tiger dan Logo yang terdaftar tahun 1995 tahun 2005 untuk melindungi barang-barang


51

yang tergolong dalam kelas 25 dan hak cipta atas seni lukis logo yang digunakan sejak tahun 1987 untuk sepatu olahraga dan pakaian olahraga. Theng Tjhing Djie adalah pendesain atau penemu desain industri sepatu merk Asics Tiger akan tetapi ia tidak mendaftarkan kembali desain industri sepatu dikarenakan telah menjadi milik umum (public domain). Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan sertifikat desain industri sepatu strip sepatu X2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Hadiyanto Tjukup Wirawan bukan sebagai penemu atau pendesain pertama atas desain industri tersebut dan menyatakan desain industri strip sepatu X2 bukan sebagai desain industri yang baru. Walaupun Theng Tjhing Djie telah menyatakan dalam gugatannya sendiri dengan mencampur adukan antara Merek, Hak Cipta dengan Desain Industri, akan tetapi sudah dapat dipastikan merek kata Asics Tiger tidak akan dinilai sebagai pembanding, akan tetapi logo konfigurasinyalah yang digunakan sebagai objek penilaian Theng Tjhing Djie telah mendesain dengan berbagai bentuk konfigurasi atau variasi atau corak atau warna, dalam memproduksi dan memperdagangkan sepatu yang sama desainnya dengan milik Hadiyanto Tjukup Wirawan sudah lama sebelum Hadiyanto Tjukup Wirawan mendaftarkannya. Dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pertimbangan hakim pada putusannya adalah desain industri menganut azas kebaruan dan pengajuan pendaftaran Pendaftaran Pertama azas kebaruan dalam


52

Desain Industri berbeda dari azas Orisinil dalam Hak Cipta. Azas dalam desain industri baru ditetapkan dengan suatu Pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru. Oleh karena Hadiyanto Tjukup Wirawan adalah orang yang pertama mengajukan permohonan hak atau Desain Industri tersebut, maka mendapat ia perlindungan hukum. Berdasarkan uraian sengketa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Desain Industri Hadiyanto Tjukup Wirawan dengan Hak Cipta dan merek milik Theng Tjhing Djie, hal ini tidaklah sama. Desain industri milik Hadiyanto Tjukup Wirawan memakai logo huruf X dua kali dengan empat kali dan tanpa kata-kata hanya gambar. Sedangkan Hak Cipta dan Merek milik Theng Tjhing Djie adalah logo huruf X dua kali dengan tiga kaki dan kata-kata Asics Tiger logo dan kata-kata tersebut, merupakan suatu kesatuan. Antara logo desain industri Hadiyanto Tjukup Wirawan dan Hak Cipta dan Merek milik Theng Tjhing Djie dapat terlihat dengan jelas perbedaannya Hadiyanto Tjukup Wirawan dengan logo berupa gambar sedangkan Theng Tjhing Djie berupa gambar dan kata-kata. Maka Putusan Mahkamah Agung telah tepat membatalkan Putusan Pengadilan Niaga karena Asas kebaruan (Novelty) dalam pasal 2 Undang-Undang Desain Industri telah dipenuhi dan Hadiyanto Tjukup Wirawan tetap berhak mendapatkan hak desain industri Strip Sepatu X2.


53

3. Putusan Mahkamah Agung No. 533 K/Pdt.Sus/2008 Tanggal 25 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 05/Desain Industri/ 2008/PN.Niaga. Jkt.Pst Tanggal 19 Juni 2008 (Kasus Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat dan Daun Pintu Besi Lipat). Jusman Husein selaku tergugat pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mendaftarkan desain industri berupa kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat sebagai hasil desainnya dan mendapatkan hak eksklusif melalui permohonan pendaftaran hak desain industrinya. Sedangkan Tody selaku penggugat mendalilkan fakta-fakta sebagai berikut : a. Bahwa Tody Penggugat telah membuka usaha pembuatan folding gate dalam kurun waktu selama 16 (enam belas) tahun dan bahan terpenting untuk pembuatan folding gate tersebut adalah secara umum telah dikenal dan telah menjadi milik umum (Public Domain), oleh bengkel-bengkel yang memproduksi folding gate tersebut maupun oleh masyarakat luas yang menggunakannya serta distributor-distributor besi di seluruh Indonesia dan bahkan negara asing. Populer dengan istilah/sebutan “Kanal Pintu Besi Lipat dan Daun Pintu Besi Lipat” dikalangan distributor besi ataupun pengusaha bengkel Folding Gate; b. Bahwa selanjutnya oleh Jusman Husein selaku tergugat, daun pintu besi lipat pun telah dimohonkan pendaftaran hak desain industrinya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan Desain


54

Industri A00 2007 00116 tertanggal 12 Januari 2007 dan telah terdaftar dan bersertifikat dengan No. ID 0 010 725-D; c. Bahwa seluruh desain industri yang didaftarkan Jusman Husein selaku tergugat kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun milik pihak lain, baik dari segi konfigurasi maupun bentuknya; Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Membatalkan pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat Sertifikat Desain Industri atas nama Jusman Husein dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, serta membatalkan pendaftaran desain industri Daun Pintu Besi Lipat tanggal atas nama Jusman Husein dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI. Dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah tepat dan benar karena meskipun Desain Industri milik Penggugat dengan Desain Industri milik Tergugat terdapat perbedaan pada ujung Daun Pintu Lipat di mana Desain Industri milik Penggugat ujungnya lurus sedang Desain Industri milik Tergugat melengkung, demikian pula kanal Pintu Besi Lipat milik umum bentuk dan konfigurasinya berbentuk hampir seperti kotak melengkung yang pada kedua sisinya berhadap-hadapan satu sama lain atau hampir bersinggungan, sedangkan kanal pintu besi lipat yang sudah ada sebelumnya berbentuk bulat namun perbedaan itu tidak cukup berbeda secara


55

signifikan, sehingga Desain Industri milik Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat seperti ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Desain Industri sehingga apabila dibenarkan akan merugikan para pengusaha folding gate yang telah ada dan tersebar di seluruh wilayah Negara RI yang jauh sebelum Desain Industri milik Tergugat Terdaftar sudah berusaha dibidang Daun Pintu Lipat tersebut. Berdasarkan uraian perkara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim Pengadian Niaga Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung telah tepat sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Secara hukum desain industri objek sengketa tidak cukup berbeda dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan dengan desain industri milik umum yang seharusnya tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan. Serta bahan terpenting untuk pembuatan folding gate tersebut adalah secara umum telah dikenal dan telah menjadi milik umum (Public Domain). 4. Putusan Mahkamah Agung No. 166 K/Pdt/Sus/2007 Tanggal 28 Januari 2008 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Desain Industri/2007/ PN.NiagaJkt.Pst Tanggal 30 Agustus 2007 (Kasus Desain Industri Kaos Kaki). Eric Susanto selaku tergugat pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan sebagai pemohon kasasi telah mendaftarkan desain industri berupa 15 (lima belas) kaos kaki Dirty Free atas nama Eric Susanto. Sedangkan 64 (enam puluh empat) orang selaku penggugat dan sebagai termohon kasasi mendalilkan fakta-fakta sebagai berikut :


56

a. 64 (enam puluh) Penggugat adalah produsen dan pedagang kaos kaki yang sejak lama telah memproduksi dan memperdagangkan produk kaos kaki dengan menggunakan berbagai macam motif dan desain. b. Para Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaftarnya 15 (lima belas) Desain Industri Kaos Kaki Dirty Free atas nama Eric Susanto, karena 15 (lima belas) Desain Industri tersebut bukan merupakan Desain Industri yang baru, karena sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, karena Para Penggugat telah menggunakan ke 15 (lima belas) Desain Industri, jauh sebelum Eric Susanto mengajukan pendaftaran Desain Industri tersebut pada Direktorat Jenderal HKI, atau dengan kata lain Desain Industri atas nama Eric Susanto telah diungkapkan sebelumnya atau dipublikasikan oleh pihak-pihak lain sebelum Eric Susanto mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri. Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan pendaftaran Desain Industri kaos kaki Dirty Free atas nama Eric Susanto. Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa desain industri kaos kaki Dirty Free bukan merupakan Desain yang baru. Maka syarat kebaruan menurut Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri tidak terpenuhi. Dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah tepat dan benar membatalkan desain industri milik Eric Susanto. Eric Susanto adalah pendaftar pertama dari Desain Industri Kaos Kaki Dirty Free dan telah memperoleh Sertifikat Desain Industri, tetapi


57

berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti ternyata Desain Industri yang didaftarkan tersebut bukan merupakan Desain yang baru atau tidak mempunyai nilai kebaruan, karena kaos kaki dengan desain yang sama sudah beredar atau diumumkan baik dalam iklan atau di pasar umum. oleh karena hanya dirubah komposisi warnanya dengan desaindesain yang telah ada. Apabila diperbandingkan kaos kaki produk Eric Susanto dengan produk saksi Lahmudin dan kaos kaki yang diperdagangkan oleh saksi Sugiharto sepintas terdapat kesamaan warna hitam dan putih namun bila diteliti lebih seksama spesifikasinya komposisi garis, Komposisi warna hitam yang mencolok yang hanya dapat diproduksi dengan mesin computer sedangkan yang diproduksi oleh saksi adalah home industri biasa yang tidak mempu membuat komposisi garis. Berdasarkan uraian perkara sengketa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung telah tepat. Hal tersebut dilihat dari desain-desain kaos kaki milik Eric Susanto secara signifikan tidak memiliki sesuatu kebaruan yang dapat merubah nilai estetika dengan desaindesain kaos kaki yang telah ada sebelumnya. Sedangkan syarat suatu pendaftaran desain industri dalam pasal 2 dinyatakan bahwa harus adanya unsur kebaruan dalam suatu desain industri. Maka tepatlah desain industri kaos kaki milik Eric Susanto harus dibatalkan.


58

5. Putusan Mahkamah Agung No. 022 K/N/HaKI/2006 Tanggal 16 Febuari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 20/Desain Industri/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 30 Mei 2006 (Kasus Desain Industri Tempat Disk). IR. Susianto sebagai termohon kasasi dulu tergugat telah mendaftarkan desain industri tempat disk dan mendapatkan sertfikat hak desain industri tempat disk. Berdasarkan sertifikat hak desain industri tersebut IR. Susianto mendapatkan hak eksklusif dan melarang orang lain untuk menggunakan desain industri tempat disk tanpa seizinnya. Sedangkan Ferry Sukamto sebagai pemohon kasasi dulu penggugat telah mempergunakan desain industri tepat disk sejak tahun 2000, maka menyatakan bahwa desain industri tempat disk itu telah menjadi milik umum (public domain) dan bukan merupakan desain industri yang baru. Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh Ferry Sukamto. Dasar pertimbangan Hakim adalah dalam menentukan desain industri tempat disk tersebut memenuhi unsur kebaruan masih belum jelas, karena harus dibandingkan dengan desain industri tempat disk yang telah ada sebelumnya baik mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna atau gabungan daripadanya. Akan tetapi dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Ferry Sukamto dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung alam putusannya mempertimbangkan bahwa desain industri tempat disk IR. Susianto yang telah mendapatkan sertifikat hak desain industri adalah


59

tidak baru, karena tidak berbeda secara signifikan dengan tempat disk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Ferry Sukamto lebih dahulu dari tanggal penerimaan pendaftaran IR. Susianto. Dapat dikatakan tempat disk atau plastik pembungkus tempat disk merk kupu-kupu milik IR. Susianto sama percis dan sangat sulit dibedakan kecuali pada merk tempat disk tersebut. Berdasarkan uraian perkara sengketa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga tidak membatalkan desain industri IR. Susanto, karena tidak adanya pembanding dalam menentukan suatu desain industri tersebut mirip atau sama secara signifikan. Akan tetap dalam Putusan Mahkamah Agung telah tepat memutuskan untuk membatalkan desain industri milik IR. Susianto. Dari segi bentuk barang atau produk tempat disk atas nama IR. Susianto yang dikenal dengan merek kupu-kupu bila diperbandingkan dengan contoh barang tempat disk atau contoh plastik pembungkus CD, VCD dan DVD yang diperdagangkan Ferry Sukamto dan dikenal dengan merek CD Link secara substantif tidak mempunyai perbedaan, dimana keduanya memiliki desain yang sama yaitu berkonfigurasi dan berbentuk sama segi empat seperti dalam contoh barang atau gambar barang dan dibagian pinggir atau sisi seginya bergerigi dan ada lubang untuk menaruh file Maka hak desain industri tempat disk milik IR. Susianto haruslah dibatalkan karena tidak dipenuhinya unsur kebaruan (novelty) dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri.


60

6. Putusan Mahkamah Agung No. 022 K/N/HaKI/2005 Tanggal 24 Oktober 2005 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 05/HAKI/2004/PN.Niaga.Sby Tanggal 23 Febuari 2005 (Sepeda Motor Garuda). PT. Anglo Sama Permata Motor sebagai termohon kasasi dahulu tergugat mendapatkan sertifikat desain industri No. ID 0 0006493 pada tanggal 3 Oktober 2003 untuk sepeda motor garuda yang sebagian sudah dan hendak dipasarkan di Indonesia. Sepeda motor garuda juga telah mengiklankan penjualannya melalui media cetak harian jawa pos sebelum tanggal 3 Oktober 2003. Padahal menurut Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat desain sepeda motor tersebut serupa dengan desain industri yang telah didaftarkan sebelumnya dengan No. ID 0 000 109 pada tanggal 19 Juni 2001 yaitu berupa motor scooter, antara lain persamaan pada tampak depan seperti bidang segitiga lampu depan yang dicirikan dengan lubang vertikal. Selain itu juga pada tampak belakang serta bagian samping yang berupa knalpot dengan variasi berbentuk segitiga. Secara garis besar dua desain itu sama. Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Surabaya Tanggal 23 Febuari 2005 No. 05/HAKI/2004/PN.Niaga.Sby menolak gugatan yang diajukan oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha berupa pembatalan sertifikat desain industri milik PT. Anglo Sama Permata Motor. Dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan desain industri Sepeda Motor Garuda milik PT. Anglo Sama Permata Motor adalah desain yang baru karena tidak sama atau identik dengan pengungkapan desain industri motor scooter milik penggugat. Perbedaannya terletak pada desain industri Sepeda Motor


61

Garuda tidak ada penutup mesin bagian bawah dan sistem rem belakang adalah rem cakram. Serta oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha tidak dapat menghadirkan contoh motor garuda di muka persidangan, maka tidak dapat dibuktikan apakah dua desain itu serupa atau sama. Akan tetapi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tanggal 24 Oktober 2005 No. 022 K/N/HaKI/2005 mengabulkan permohonan kasasi Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha berupa pembatalan sertifikat desain industri sepeda motor garuda milik PT. Anglo Sama Permata Motor dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Tanggal 23 Febuari 2005 No. 05/HAKI/2004/PN.Niaga.Sby. Mahkamah Agung. Dalam putusannya mempertimbangkan bahwa desain industri milik Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha serupa alias sama dengan desain motor Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha karena tidak mempunyai perbedaan secara signifikan. Berdasarkan uraian kasus diatas Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa desain industri sepeda motor garuda tidak sama atau identik dikarenakan adanya perbedaan dengan desain industri motor scooter milik pengugat. Dalam Undang-Undang Desain Industri memang tidak dijelaskan mengenai pengertian tidak sama dalam suatu desain industri. Undang-Undang Desain Industri hanya mengenal unsur kebaruan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran desain industri sebagaimana diatur dalam pasal 2. Akan tetapi Indonesia telah meratifikasi TRIPs Agreement, yang didalam TRIPs Agreement pada article 25 (1) menyatakan bahwa Pemberian hak desain industri tersebut diberikan atas dasar kebaruan atau orisinil, dimana desain yang diberikan hak desain industri dipersyaratkan harus


62

mempunyai perbedaan secara signifikan atau tidak ada unsur persamaan pada pokoknya dengan desain industri yang telah ada sebelum tanggal permohonan pendaftaran. 7. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/N/HaKI/2005 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 46/Desain Industri/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 November 2004 (Kasus Desain Industri Lemari CBK 124). PT. Cahaya Buana Intitama selaku penggugat dan sebagai termohon kasasi adalah pemegang hak desain industri lemari CBK 124 yang telah terdaftar dengan Nomor ID 0 006 689 yang permohonannya diajukan pada tanggal 1 Agustus 2003. Kemudian Robert Ito selaku tergugat dan sebagai pemohon kasasi mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 28 Oktober 2003 berupa lemari yang menyerupai dan/atau sama dengan desain industri lemari CBK 124 milik penggugat dan telah terdaftar dalam daftar umum desain industri dengan No. ID 0 006 357 atas nama tergugat dan Dirjen HaKI sebagai turut tergugat. Dalam hal ini pengugat merasa keberatan dengan pendaftaran desain industri lemari yang diajukan oleh tergugat, karena desain industri lemari milik tergugat bukan desain industri yang baru yang telah terungkap dan telah ada sebelumnya, yaitu desain industri lemari CBK 124 milik penggugat. Maka sudah sepatutnya desain industri milik tergugat tidak dapat didaftarkan dan haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga dan diikutsertakan turut tergugat untuk memuat pembatalannya dalam berita resmi desain industri.


63

Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tanggal 29 November 2004 No. 46/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst membatalkan pendaftaran desain industri lemari atas nama tergugat Robert Ito. Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa desain industri lemari tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan Desain yang baru. Karena desain industri lemari milik Roberto Ito adalah pengulangan dan/atau penjiplakan dari desain industri lemari CBK 124 milik PT. Cahaya Buana Intitama. Akan tetapi dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung No. 01 K/N/HaKI/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengabulkan permohonan kasasi Robert Ito dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tanggal 29 November 2004 No. 46/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan bahwa desain industri lemari CBK 124 dengan desain industri milik Robert Ito harus diperbandingkan secara utuh sebagai lemari untuk menilai benar tidaknya adanya persamaan tersebut. Bahwa perbedaan desain industri lemari CBK 124 dengan milik Robert Ito tampak pada konfigurasi (ukir yang menonjol) pada lemari CBK sedangkan milik Robert Ito tidak memiliki tonjolan, demikian pula konfigurasi yang terdapat pada pintu, berupa garis-garis seperti anyaman tikar yang tidak sama dan tidak ditiru pada lemari pintu milik Robert Ito. Berdasarkan uraian kasus diatas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah tepat memutuskan bahwa desain industri lemari yang didaftarkan oleh tergugat atas nama Robert Ito tidak memiliki unsur kebaruan. Karena hakim Pengadilan Niaga telah benar menyatakan ada unsur persamaan pada pokoknya pada konfigurasi antara


64

desain industri milik penggugat berupa lemari CBK 124 dengan desain industri lemari milik tergugat. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung kurang memperhatikan unsur kebaruan berupa pengungkapan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desain Industri. Hakim Mahkamah Agung membenarkan bahwa belum keluarnya sertifikat penggugat tidak dapat dianggap telah ada pengungkapan sebelumnya. Dalam kasus ini juga dapat dilihat adanya kelemahan sistem pemeriksaan yang dianut oleh Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri, yaitu tidak diwajibkannya pemeriksaan substantif apabila tidak ada keberatan dari pihak lain pada saat pendaftaran desain industri. Hak tersebut mengakibatkan dikeluarkannya 2 (dua) sertifikat desain industri yang dianggap sama. 8. Putusan Mahkamah Agung No. 031 K/N/HaKI/2004 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 42/Desain Industri/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 18 Oktober 2004 (Kasus Desain Industri Kemasan Kotak 4 (Empat) Persegi). Agus Gunawan sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat sejak tahun 1999 telah berdagang spare part dengan nama Guna Diesel. Sedangkan PT. Nusamandala Primadaya selaku termohon kasasi dahulu tergugat merupakan perusahaan dibidang perdagangan mesin-mesin dan suku cadang Vide dan suku cadang mesin-mesin diesel Gear Set NP New China Diesel Genuine Parts sejak tahun 1999 dengan kemasan kotak 4 (empat) persegi dan Dirjen HaKI sebagai turut tergugat. Sejak

tahun

1999

tergugat

PT.

Nusamandala

Primadaya

telah

memperdagangkan suku cadang mesin-mesin diesel Gear Set NP New China Diesel


65

Genuine Parts dengan kemasan kotak 4 (empat) persegi panjang, yaitu tampak keseluruhan dari kemasan kotak tersebut terdapat warna kuning dengan ornamen garis membetuk konfigurasi berwarna merah, kombinasi warna merah, jingga, kuning, hijau, lingkaran bulat bergerigi, tulisan new, burung elang, huruf Np, pita les hitam dan biru, terdapat tulisan China Diesel Genuine kombinasi warna merah dan kuning gear set kombinasi warna biru dan putih. Penggugat Agus Gunawan sejak tahun 1999 telah membeli Gear Set NP New China Diesel Genuine Parts dari tergugat PT. Nusamandala Primadaya. Kemudian Tergugat pada tanggal 2 Mei 2003 mengajukan permohonan desain industri atas kemasan Gear Set NP New China Diesel Genuine Parts kemasan kotak Gear Set NP New China Diesel Genuine Parts kepada turut tergugat Dirjen HaKI dan oleh turut tergugat Dirjen HaKI telah diterbitkan sertifikat hak desain industri No. ID 0004906 tanggal 1 Oktober 2003 dengan judul kemasan kotak atas nama tergugat. Berdasarkan uraian kasus diatas penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan hak desain industri milik tergugat berupa kemasan kotak, karena desain industri kemasan kotak tersebut bukan merupakan desain industri yang baru karena telah dipergunakan di Indonesia sejak tahun 1999 dan memerintahkan turut tergugat untuk mencatat pembatalan tersebut pada daftar umum desain industri dan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada penggugat yang menyatakan bahwa tergugat adalah pemilik desain industri yang sah, karena telah


66

dikeluarkannya sertifikat desain industri kemasan kotak oleh Dirjen dan telah menciptakan hak eksklusif. Tergugat mengajukan gugatan kepada penggugat Agus Gunawan untuk membayar ganti rugi serta menarik dan mengehentikan peredaran, penjualan, perdagangan dan mengimport seluruh kemasan kota, karena penggugat telah melakukan pelanggaran desain industri kemasan kotak milik tergugat PT. Nusamandala Primadaya. Putusan Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Oktober 2004 No. 42/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa menolak gugatan penggugat Agus Gunawan seluruhnya berupa pembatalan desain industri. Pengadilan Niaga juga menolak gugatan yang diajukan oleh tergugat PT. Nusamandala Primadaya kepada penggugat untuk membayar ganti rugi serta menarik dan mengehentikan peredaran, penjualan, perdagangan dan mengimport seluruh kemasan kotak. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah agung No. 031 K/N/HaKI/2004 Tanggal 31 Maret 2005 mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 42/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2004. Mahkamah Agung mengabulkan seluruh gugatan penggugat berupa pembatalan sertifikat desain industri kemasan kotak New China Diesel Genuine Parts atas nama PT Nusamandala Primadaya merupakan desain industri yang tidak baru. Serta menghukum termohon kasasi dahulu tergugat untuk membayar biaya perkara.


67

Berdasarkan uraian kasus diatas agak sulit bagi hakim Pengadilan Niaga ataupun Mahkamah Agung untuk menentukan apakah ada persamaan yang menunjukkan adanya pelanggaran desain industri. Akan tetapi Mahkamah Agung telah benar membatalkan desain industri kemasan kotak karena tidak terpenuhinya unsur kebaruan. Dalam Undang-Undang Desain Industri Unsur kebaruan suatu desain Industri dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa desain industri yang baru dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam kasus ini desain industri kemasan kotak New China Diesel Genuine Parts tersebut tidak memiliki unsur kebaruan karena telah ada pengungkapan sebelumnya, yaitu desain industri kemasan kotak telah di produksi di negara China dan dibeli PT. Nusamandala Primadaya sejak tahun 1996 dan dipasarkan di Indonesia sebelum tanggal 2 Mei 2003 dimana PT. Nusamandala Primadaya mendapatkan setifikat desain industri, maka desain industri tersebut bukan desain industri yang baru karena unsur kebaruan bukan dilihat dari pendaftaran pertama kali diajukan, akan tetapi harus dilihat adakah pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik tertulis maupun tidak tertulis. 9. Putusan Mahkamah Agung No. 09 K/N/HaKI/2003 Tanggal 19 Maret 2003 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 02/Merk/2002/PN.Niaga.Sby Tanggal 18 Desember 2002 (Kasus Desain Industri Alat Pemantik Api). PT. Tokai Dharma Indonesia sebagai termohon kasasi atau dulu sebagai penggugat merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi alat pemantik api gas. Sebelum memproduksi alat pemantik gas selalu membuat desain


68

produk yang akan diproduksi dalam gambar desain industri. Untuk mendapat perlindungan hukum pada tahun 1993 telah mendaftarkan hak cipta alat pemantik api gas ke Direktorat Hak cipta. Pada saat pendaftaran hak tersebut di Indonesia belum berlaku Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. kemudian The Kiok Sen sebagai pemohon kasasi atau dulu sebagai tergugat pada tanggal 25 Febuari 2002 mendaftarkan alat pematik gas BBC Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Surabaya membatalkan pendaftaran desain industri alat pematik gas BBC milik The Kiok Sen. Pertimbangan Hakim Pengadilan niaga adalah pematik gas BBC merupakan peniruan atau jiplakan dari pematik api gas milik PT. Tokai Dharma Indonesia yang telah didaftarkan haknya berupa hak cipta pada tahun 1993. Serta pematik gas BBC tersebut telah menjadi milik umum (Public Domain), karena telah diproduksi dari tahun 1990. Akan tetapi dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi The Kiok Sen dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya. Akan tetapi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan tidak turut tergugatnya Direktorat Jendral HaKI sebagai turut tergugat, maka gugatan tersebut tidaklah lengkap atau kurang pihak. Pertimbangan hakim tersebut bukan didasarkan atas hak cipta yang dimiliki PT. Tokai Dharma Indonesia dengan hak desain industri milik The Kiok Sen. Perbedaan asas orisinil dalam hak cipta dan asas kebaruan hak desain industri sangatlah berbeda. Dalam hak cipta yang dilindungi hanya seni lukisnya saja, sedangkan dalam hak desain industri asas kebaruan harus dilihat dari bentuk dan konfigurasi yang memiliki


69

kesan estetis. Bagian terpenting lainnya yang wajib dipertimbangkan hakim adalah pada saat pendaftaran desain industri alat pematik api gas tersebut sudah berlaku Undang-Undang Desain Industri untuk melindungi hak desainnya atau perlindungan hak desain industri masih diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga telah tepat membatalkan pendaftaran desain industri alat pematik gas BBC milik The Kiok Sen karena pematik gas BBC tersebut telah menjadi milik umum (Public Domain), karena telah diproduksi sejak tahun 1990. desain industri yang telah menjadi milik umum (Public Domain) jelaslah tidak terpenuhi unsur kebaruan karena telah ada pengungkapan sebelumnya. Walaupun putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, akan tetapi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung bukan didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat pendaftaran desain industri. Pertimbangan tersebut didasarkan pada tidak turut tergugatnya Direktorat Jendral HaKI sebagai turut tergugat, maka gugatan tersebut tidaklah lengkap atau kurang pihak. 10. Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/N/HaKI/2003 Tanggal 21 April 2003

Jo.

Putusan

Pengadilan

Niaga

No.

40/Desain

Industri/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 8 Januari 2003 (Kasus Desain Industri Botol Oli). Liu Eddy Sucipto sebagai termohon kasasi dulu sebagai tergugat telah mendapatkan sertifikat hak desain industri berupa botol oli. PT. Jumbo Power International sebagai pemohon kasasi dahulu sebagai penggugat. menyatakan bahwa


70

desain industri botol oli telah lama digunakan olehnya dan produsen lain seperti merek Esso. PT. Jumbo Power meminta pembatalan desain industri botol oli yang telah besertifikat milik Liu Eddy Sucipto, karena botol oli tersebut bukanlah desain industri yang baru, karena telah ada pengungkapan atau telah digunakan sebelumnya. Putusan Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa tidak membatalkan sertifikat desain industri milik Liu Eddy Sucipto berupa desain industri botol oli. Bahwa menurut Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri pihak yang pertama kali mengajukan permohonan desain industri mempunyai hak khusus untuk melaksanakan desain industri tersebut. Kemudian pada saat dilaksanakan pengumuman pendaftaran desain industri Liu Eddy Sucipto tidak adanya keberatan yang menyangkut hal-hal substantif padahal telah diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukan keberatan terhadap desain industri yang didaftarkan. Begitupula Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum maupun Undang-Undang. Sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PT. Jumbo Power International hanya mengenai penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Maka Putusan Mahkamah Agung tidak membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dan Liu Eddy Sucipto tetap mendapatkan sertifikat desain industri botol oli miliknya. Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutuskan tidak membatalkan desain industri milik Liu Eddy Sucipto berupa desain industri botol yang didasari Pasal 12 Undang-


71

Undang Desain Industri, yaitu pihak yang pertama kali mengajukan permohonan desain industri mempunyai hak khusus untuk melaksanakan desain industri tersebut. Kemudian pada saat dilaksanakan pengumuman pendaftaran desain industri milik Liu Eddy Sucipto tidak ada keberatan yang menyangkut hal-hal substantif padahal telah diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukan keberatan terhadap desain industri yang didaftarkan, maka Liu Eddy Sucipto berhak mendapatkan hak desain industri. Akan tetapi seharusnya Hakim Pengadilan Niaga lebih memperhatikan mengenai syarat utama didaftarkannya suatu desain industri, yaitu dipenuhinya asas kebaruan dalam pasal 2. sedangkan dalam perkara ini desain industri milik Liu Eddy Sucipto seharusnya dibatalkan karena tidak adanya unsur kebaruan desain industri botol oli dan telah ada pengungkapan sebelumnya.


72

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembatalan Desain Industri 1. Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Substantif Terhadap Pendaftaran Desain Industri. Suatu hak desain industri diberikan atas dasar permohonan dan setiap permohonan harus diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Permohonan desain industri yang telah diajukan akan dilakukan pemeriksaan. Diawali dengan pemeriksaan administratif (formality check). Setelah melewati pemeriksaan administratif selanjutnya akan diumumkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Dalam hal adanya keberatan pada saat pengumuman maka akan dilakukan pemeriksaan substantif.70 Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual akan menggunakan

keberatan

dan

sanggahan

yang diajukan

oleh

pihak

yang

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan desain industri tersebut. Dalam Undang-Undang Desain Industri Pasal 25 dinyatakan bahwa setiap permohonan desain industri yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu

70

Rachmadi Usman, Op. cit, Hal.435-445.


73

yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat,dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan tersebut. Setelah dilakukannya pengumuman dalam Undang-Undang Desain Industri berlaku pemeriksaan substantif seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1), yaitu: ”Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.” Akan tetapi berdasarkan pasal 26 ayat (5) pemeriksaan substantif hanya dilakukan apabila ada keberatan dari pihak lain. Pasal 26 ayat (5) menyatakan : ”Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) harus sudah diterima oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Artinya jika dalam jangka waktu pengumuman selama (3) bulan tersebut tidak ada keberatan, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual akan menerbitkan dan memberikan setifikat desain industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.” Tidak diberlakukannya sistem pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan desain industri apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif berarti terhadap setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan langsung diberikan sertifikat desain industri tanpa melihat apakah desain industri yang diajukan permohonannya tersebut telah memenuhi persyaratan kebaruan (novelty) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Akibatnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa


74

melakukan pengawasan secara objektif terhadap persyaratan kebaruan dari setiap permohonan desain industri. Jangka waktu setelah pengumuman yang diberikan dalam Undang-Undang desain industri sangat singkat. Mengingat bahwa setelah pengumuman selama 3 (tiga) bulan apabila tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap pendaftaran desain industri, maka tidak dilakukannya pemeriksaan substantif. Jangka waktu tersebut sangat singkat bagi masyarakat untuk dapat melihat pengumuman tersebut, karena sistem pengumuman di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sangat manual hanya pada papan pengumuman yang ada di kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Apabila pemeriksaan substantif tidak dilakukan maka apabila ada 2 (dua) desain industri yang memiliki kemiripan ataupun sama, dan 2 (dua) desain industri tersebut tidak diajukan keberatan maka kedua desain industri tersebut dapat diterbitkan sertifikat desain industri oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dapat menyebabkan sengketa hak desain industri dan salah satu sertifikat tersebut harus diajukan pembatalan desain industri.


75

2. Tidak Dipenuhinya Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Suatu Desain Industri. Asas yang dianut dalam permohonan desain industri adalah asas kebaruan. Asas kebaruan, yakni pada saat desain industri didaftarkan, tidak ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Asas kebaruan ini diatur dalam ketentuan. Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan: Ayat (1) : Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru; Ayat (2) : Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya; Ayat (3) : Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Asas kebaruan dalam desain industri harus dibedakan dengan asas orisinil dalam hukum hak cipta. Pengertian baru atau kebaruan dalam hukum desain industri ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan serta tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk menentukan suatu Desain Industri itu dapat dianggap baru, penilaiannya dilakukan dengan baku uji (test) apakah pada saat pendaftaran, desain tersebut telah didaftarkan oleh pihak lain, atau diumumkan atau digunakan di Indonesia.


76

Mengenai masalah kebaruan desain industri juga diatur dalam Perjanjian Internasional yang berlaku universal (umum) yaitu dalam persetujuan TRIPS Pasal 25 ayat (1) berbunyi : “Members shall provide for the protection of indenpendently industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional consideration.” Bunyi Pasal 25 ayat (1) TRIPs menyatakan anggota harus menyediakan perlindungan terhadap pembuatan desain industri mandiri yang baru dan orisinil, Anggota dapat menyatakan bahwa suatu desain tidak baru atau tidak orisinil bila desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dari desain yang telah dikenal atau dari kombinasi tampilan desain yang sudah dikenal, Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan fungsi. Pengertian Desain Industri yang baru (Novelty) menurut Registered Design Act 1949 adalah : “Desain yang dalam bentuk atau polanya belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga dikategorikan Desain Baru dalam pengertian yang terbatas yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain itu juga bisa disebut baru oleh karena adanya perbedaan yang khas dari konfigurasi dan ornamentasi desain yang sudah ada sebelumnya.”


77

Dalam buku yang berjudul Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights : A Concise Guide to the TRIPs Agreement, terdapat kutipan yang relevan mengenai pengungkapan sebagai berikut :71 “Disclosure : The touchstone of novelty, whether it be universal or national, is whether a design has been published or disclosed prior to the date of application. Publication Invariably requires a bringing of attention to the public. This may occur in document or by the embodiment of the design in articles which are available to the public through exhibition which or sale. Legislation may provide for certain excepted disclosuere which do not destroy novelty for the purposes of registering a design.” Terjemahan kutipan tersebut adalah pengungkapan: Dasar dari kebaruan atau novelty, apakah itu secara universal atau nasional adalah apakah suatu desain telah di publikasi atau di ungkapkan sebelum tanggal penerimaan permohonan. Publikasi tanpa kecuali mensyaratkan suatu adanya penarikan perhatian kepada masyarakat umum; Ini dapat melalui suatu dokumen atau dengan mewujudkan suatu desain dalam suatu tulisan yang tersedia untuk umum melalui pameran atau penjualan. Peraturan perundangan dapat menerima suatu pengungkapan tertentu yang tidak akan menghilangkan kebaruan untuk tujuan pendaftaran suatu desain Dalam buku berjudul The Modern Law of Copyright and Designs terdapat kutipan yang relevan mengenai penggunaan sebelumnya sebagai berikut :72 “Prior Use: Registered design are frequently invalidated by non-confidential prior use: This putting an article on display travelers or canvassers or to customers, offering for sale and safe all can constitute prior publication even 71 Michael Blakeney Dekan dari Murdoch University School of Law, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights : A Concise Guide to the TRIPs Agreement, Perth Western Australia, 1996. Lihat dalam Yusran Isnaini, Op. cit, Hal. 119. 72 Laddie dan Prescott, The Modern Law of Copyright and Designs, edisi ke 3 volume 2, Butterworths, 2000. Lihat dalam Yusran Isnaini, Op. cit, Hal. 120.


78

if only one sample is made available…..There is also no requirement that the prior use be for commercial purposes. In Re Vredenburg’s Design (1934) 52 RPC 7, for example, it was held that the use of single example of a new tennis racket at a tennis club was a publication of its design.” Maksud dari kutipan tersebut adalah penggunaan sebelumnya: pendaftaran desain sering kali dinyatakan tidak sah dengan adanya suatu pemakaian lebih dahulu yang tidak rahasia. Jadi memperlihatkan suatu barang kepada orang yang berpergian atau kepada pembeli, menawarkan untuk penjualan dan penjualan semuanya dapat dianggap sebagai publikasi sebelumnya, walaupun hanya satu contoh yang tersedia. Juga tidak ada persyaratan bahwa suatu pemakaian terlebih dahulu adalah untuk keperluan komersial. Dalam kasus Vredenburg’s Design (1934) 52 RPC 7, sebagai contoh, telah dinyatakan bahwa suatu pemakaian satu buah contoh dari suatu raket tennis yang baru pada suatu klub tennis adalah suatu publikasi dari desain raket tersebut. Dalam buku berjudul Russel Clarke on Industrial Design oleh Martin Howe Sixth

Edition-Sweet

&Maxwell,

terdapat

kutipan

yang

relevan

mengenai

pengungkapan kepada satu orang sudah cukup sebagai publikasi sebagai berikut :73 “Disclosure to a single person is enough for publication: As has already been noted, the most common ways in which a design becomes “published” for the purpose of destroying the novelty of a later design registration is either through prior public use of the design on an article, or publication of the design in a written document. However, there is no restriction on the manner ini which the design comes to be published, and the disclosure could even be purely oral. In general, there will be publication if the design is disclosed to any individual member of the public who is not under any obligation to secrecy. Disclosure to merely one such person will be sufficient to constitute publication.” 73

Yusran Isnaini, Op. cit, Hal. 121.


79

Maksud dari kutipan tersebut adalah Pengungkapan kepada satu orang sudah cukup sebagai publikasi: Sebagaimana telah diketahui, cara yang paling umum dimana suatu desain menjadi “telah dipublikasikan” dengan tujuan untuk menghilangkan kebaruan atau novelty dari suatu pendaftaran desain yang belakangan adalah melalui penggunaan sebelumnya oleh umum atas desain tersebut dalam suatu tulisan atau publikasi dari desain tersebut dalam suatu dokumen tertulis. Dengan demikian, tidak ada pembatasan pada bentuk suatu desain menjadi telah dipublikasikan, dan pengungkapannya pun dapat pula secara lisan. Secara umum, akan ada publikasi apabila desain diungkapkan kepada siapapun yang tidak terikat kewajiban untuk merahasiakan. Pengungkapan kepada satu orang saja telah cukup sebagai publikasi. Hal perlu diperhatikan disini adalah unsur kebaruan suatu desain industri bukan dilihat dari tidak adanya desain industri sejenis yang terdaftar, akan tetapi mensyaratkan pada desain industri yang belum pernah dipergunakan di Indonesia maupun diluar Indonesia. Maka dari itu penentuan suatu desain industri yang baru bukan dilihat dari pendaftaran pertama kali diajukan, akan tetapi harus dilihat adakah pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengungkapan disini tidak bersifat limitatif, tidak hanya pengungkapan melalui media cetak atau elektronik saja tetapi melalui pengumuman atau telah digunakan sebelumnya desain industri tersebut.


80

3. Tidak Adanya Penjelasan Persamaan Pada Pokoknya Dalam UndangUndang Desain Industri No.31 tahun 2000. Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang berlaku di Indonesia hanya mengenai Nilai Novelty (kebaruan) untuk menolak atau mengabulkan suatu permohonan pendaftaran Desain Industri. Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Desain Industri yang berlaku di Negara-Negara Eropa (European Community). Sebagai Negara-Negara Industri maju, seperti halnya yang berlaku di Jerman dan Jepang dimana senantiasa menerapkan nilai Kemiripan, Kreatifitas dan Karakter Individu atas suatu desain Industri. Akan tetapi sistem hukum di Indonesia tidak mengenal hal-hal tersebut, sehingga walaupun Desain Industri tersebut sudah tidak baru namun apabila digabung dengan Desain yang tidak baru lagi sehingga menjadikan tampilan bentuk desain yang baru dan berbeda dengan Desain sebelumnya, maka akan dinilai sebagai Desain Industri baru (Novelty) sehingga dapat terdaftar pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Rumusan pendekatannya untuk menentukan suatu desain industri mengenai adanya persamaaan pada pokoknya atau tidak sama, yaitu mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 2 ayat (2) menyatakan Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam pasal tersebut menggunakan kata ”tidak sama” akan tetapi dalam penjelasannya Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan pengertian


81

maupun batasan kata ”tidak sama” ataupun kemiripan antara desain yang satu dengan desain yang lain dapat dikatakan mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau berbeda. Belum ada peraturan Perundang-Undangan lain yang menjelaskan mengenai unsur tidak sama ataupun persamaan pada pokoknya dalam suatu desain industri, akan tetapi pelaksanaan desain industri didasari pada perjanjian international, yaitu Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs) yang dalam pasal 25 TRIPs ditetapkan bahwa setiap negara anggota perjanjian dapat membuat aturan mengenai pemberian hak desain industri. Berdasarkan Pasal 25 perjanjian TRIPs Pemberian hak desain industri tersebut diberikan atas dasar kebaruan atau orisinil, dimana desain yang diberikan hak desain industri dipersyaratkan harus mempunyai perbedaan secara signifikan atau tidak ada unsur persamaan pada pokoknya dengan desain industri yang telah ada sebelum tanggal permohonan pendaftaran. Mengenai kriteria Pasal 25 TRIPs menyatakan bahwa negara anggota memiliki kebebasan untuk memilih antara kriteria atau orisinal. Undang-Undang Desain Industri di Indonesia menganggap kriteria lebih akurat. Dasar pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya Undang-Undang Industri ini, sumber daya untuk pemeriksaan persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas.74

74

Yoan Nursari Simanjuntak, Hak Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial, Srikandi, Surabaya, 2006, Hal. 43.


82

Suatu desain industri yang akan diajukan permohonan hak desain industri harus melakukan suatu proses pengumuman seperti yang diamanatkan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 2000. Pihak yang merasa keberatan atas suatu desain industri yang sedang dalam proses pengumuman, telah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1). Atas Pengumuman Desain Industri yang akan didaftarkan hak desain industri ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka Desain Industri yang akan dimohonkan pendaftarannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan diterbitkan sertifikat Desain Industri. Akan tetapi apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan hak desain industri tersebut maka akan dilakukan pemeriksaan substantif. Dalam pendaftaran Desain Industri Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan atau unsur kesamaan dari suatu desain industri yang akan didaftarkan. Syarat kebaruan merupakan syarat yang paling sulit dipenuhi karena memerlukan tenaga ahli dibidangnya. Disamping itu kriteria mengenai adanya persamaan dalam Undang-Undang Desain Industri memerlukan penjelasan lebih lanjut karena menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat juga desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya karena penafsiran yang berbeda. Pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Desain

Industri

bertujuan

apabila

ada

keberatan

dari

pihak-pihak

yang


83

berkepentingan selama masa pengumuman, maka adanya bahan pembanding dari pihak yang merasa keberatan terhadap desain industri yang didaftarkan haknya. Akan tetapi apabila tidak ada pihak yang merasa tidak keberatan dengan desain industri yang akan didaftarkan, maka akan sulit menemukan unsur persamaan pada pokoknya terhadap desain industri Dasar untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya kesamaan suatu desain industri haruslah dibuktikan dengan bentuk yang asli antara desain industri yang akan didaftarkan dengan desain industri yang lain secara utuh agar dapat diketahui letak perbedaan dan kesamaan bentuk, komposisi warna, komposisi garis dan gabungannya ataupun konfigurasinya. Pengertian bentuk (shape) dan konfigurasi (configuration) dalam desain industri pada aspek 3 (tiga) Dimensi (3D) dari suatu benda atau barang atau produk, seperti antara lain meja, kursi, cangkir, panci, gelas, vas, botol, sandal, tas dan sepatu. Sedangkan pengertian pola atau ornamen merujuk terutama pada aspek. Sedangkan aspek 2 (dua) Dimensi (2D), yaitu kreasi yang lazimnya ditempatkan atau ditambahkan pada bagian permukaan benda atau barang atau produk. Kreasi tentang garis, tekstur dan warna serta kombinasi dari garis dan warna juga termasuk dalam pengertian pola atau ornamen. Kesemua kreasi itu, baik yang berupa bentuk, konfigurasi, pola maupun ornamen harus memiliki penampilan estetis, meski tidak di tentukan derajat kualitas estetikanya. Aspek estetika ini yang acapkali memiliki titik singgung dengan Hak Cipta karena bernuansa seni. Secara teknis, nilai estetika yang bernuansa seni tersebut


84

dapat berelemen gambar (termasuk logo) atau asesoris karya artistik yang berasal dari lukisan atau foto. konfigurasi harus diartikan sebagai gabungan berbagai fitur yang gabungan keseluruhannya sama-sama menghasilkan bentuk yang baru. Sehingga konfigurasi dalam pengertian desain industri tidak dapat dilepaskan dari makna asas kemanunggalan, yaitu bahwa desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dari kesatuan yang utuh. Asas kemanunggalan bermakna bahwa hak atas industri tidak boleh dipisahpisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen. Misalnya kalau itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pen baru mengubah bentuk tutupnya, maka pen pertama tidak dapat mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan jadi ada dua industri.75 Pengertian persamaan pada pokoknya dalam suatu desain industri dapat diterjemahkan sebagai unsur yang tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, baik bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna, atau garis dan warna atau gabungannya daripadanya. walaupun masih banyak penafsiran yang beragam

75

Liona Isna Dewayanti, http://journal.uii.ac.id/index.php/jurnal-fakultas-hukum/article/view File/1056/1793, Diakses pada tanggal 12 Juni 2012.


85

mengenai persamaan pada pokoknya, misalnya kemiripan saja dalam suatu desain industri dapat dikatakan sama ataukah harus benar-benar mirip dari segi baik mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya baru dapat dikatakan suatu desain industri mempunyai persamaan pada pokoknya dengan desain industri yang lain. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa unsur adanya persamaan pada pokoknya dalam desain industri adalah bentuk dan kesan estetis yang berarti desain industri tersebut dapat dilihat secara kasat mata tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam Undang-Undang Merek dijelaskan yang dimaksud dengan "Persamaan Pada Pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Bahwa sedangkan berdasarkan kaidah Yurisprudensi MA RI No. 217/K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972, yaitu suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunan hurufnya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu.


BAB II FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI

Recommend Documents