BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN

BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN

A. Gambaran Umum Lembaga Pembiayaan Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financing institution. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat38. Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financial institution. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Kegiatan usaha lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibanding istilah lembaga keuangan, lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut: a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 38

Sunaryo, Op. cit, hal. 1.

Universitas Sumatera Utara

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan. d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya. e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya. f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.39 Peranan lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Dikatakan penting karena siapapun orangnya baik pribadi ataupun badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memenuhi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana. Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan

39

Ibid, hal.12.


penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip prudent banking, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial yang patut dipertimbangkan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini sesuai dengan isi Keppres No. 61 tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 1251/KMK.103/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang termasuk dalam kegiatan lembaga pembiayaan yaitu: 1. Sewa Guna Usaha Sewa guna usaha merupakan satu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Kehadiran sewa guna usaha bagi suatu perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha di Indonesia, baik bagi usaha kecil, menengah, ataupun usaha besar. Melalui kegiatan sewa guna usaha para pengusaha tersebut akan dengan cepat dan dapat mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan. Pengertian sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris leasing yang berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa-menyewa. Sewa guna usaha mengandung ciri-ciri objeknya berupa


barang modal, pembayarannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu, adanya hak opsi serta penghitungan nilai sisa atas objeknya. Menurut Pasal 1 angka (9) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan sewa guna usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dari pengertian sewa guna usaha terkandung beberapa unsur yaitu: a. Pembiayaan perusahaan tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah dana, tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi. b. Penyediaan barang modal. Peralatan atau barang modal ini biasanya disediakan oleh pabrikan atau supplier atas biaya dari lessor untuk dipergunakan oleh lessee. c. Pembayaran sewa secara berkala. Lessee membayar harga barang modal kepada lessor secara angsuran, sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha. d. Dalam jangka waktu tertentu (long term). e. Jangka waktu tertentu, yaitu lamanya waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir. f. Adanya hak pilih (opsi) bagi lessee. Pada akhir masa leasing, lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang modal tersebut,


memperpanjang perjanjian sewa guna usaha, ataukah mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor. g. Nilai sisa (residual value) yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor pada lessee pada awal masa sewa guna usaha. Terjadinya transaksi sewa guna usaha dilatar belakangi karena tidak cukupnya dana lessee untuk membeli barang modal, sehingga menghubungi lessor untuk membiayainya. Dengan demikian, dalam sewa guna usaha ada pihak utama yang terlibat di dalamnya, yaitu lessor sebagai perusahaan pembiayaan, lessee sebagai pihak yang di biayai dalam memperoleh barang modal, dan supplier sebagai penyedia atau penjual barang modal. Berdasarkan transaksi yang terjadi antara lessor dan lessee ini maka sewa guna usaha secara umum dibedakan antara finance lease dan operating lease. Perbedaan pokok diantara dua jenis sewa guna usaha adalah adanya hak opsi bagi lessee pada jenis finance lease, adapun dalam operating lease tidak adanya hak opsi pada lessee.

2. Modal Ventura Keberadaan usaha modal ventura ini kedepan mempunyai prospek yang cukup baik mengingat peranan yang sangat penting bagi perkembangan usaha, khususnya bagi usaha kecil di Indonesia. Istilah modal ventura sudah meluas penggunaanya, baik dikalangan dunia usaha maupun dalam tata pergaulan hukum di Indonesia. Istilah modal ventura


merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, Venture capital yang berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Secara harfiah modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung resiko, yang disebut risk capital. Dikatakan mengandung resiko dalam investasi ini tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral), melainkan pada prospek kelayakan dari usaha yang dibiayai. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (11) bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Di dalam pengertian ini mengandung beberapa unsur dari: a. adanya badan usaha (company), b. bidang usaha, yaitu kegiatan pembiayan (finance business), c. bentuk kegiatan yaitu penyertaan modal (equity participation), d. pada perusahaan pasangan usaha (investee company). Karakteristik modal ventura dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan cara penyertaaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha. Dalam melakukan penyertaan modal tersebut perusahaan modal ventura tidak sekedar merupakan semacam lembaga yang bersifat philantropik dan charity yang menjalankan usahanya berdasarkan tanggung jawab sosial dan belas kasihan. Perusahaan modal ventura adalah lembaga bisnis yang bertolak pada high risk dan high return investment serta bukan suatu usaha yang spekulatif.


Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal equity ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha. Penyertaan modal oleh ventura ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis, beberapa karakteristik pada usaha modal ventura tersebut adalah: a. Badan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman (loan), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (equity participation) atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke equity, b. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, c. Penyertaan modal bersifat jangka panjang (long term), biasanya diatas 3 (tiga) tahun, d. Pembiayaan ini beresiko tinggi (high risk) karena tidak didukung oleh jaminan (collateral), e. Motif utama tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atau resiko yang tinggi, f. Perusahaan modal ventura terlibat dalam managemen pada perusahaan pasangan usaha,


g. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank, h. Umumnya ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang, i. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, professional, inovatif dan dinamis, serta memiliki enterprenuership. Pelaksanaan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham ataupun secara tidak langsung, baik dalam obligasi konversi atau dengan sistem bagi hasil. Meskipun idealnya penyertaan modal dilakukan dalam saham, namun dalam praktek bentuk bagi hasil yang sering diterapkan, keadaan ini tidak terlepas karena masih adanya beberapa kendala dan keterbatasan baik dari pihak perusahaan modal ventura maupun pihak perusahaan pasangan usaha sehingga tidak mungkin dilakukan penyertaan modal secara langsung dalam bentuk saham. 3. Anjak Piutang Persaingan dalam dunia bisnis mengakibatkan terjadinya pergeseran orientasi dari pola pasar penjual kepada pola pasar pembeli. Kondisi yang demikian ini mendorong setiap perusahaan untuk melakukan berbagai cara supaya meningkatkan omset penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba, yaitu antara lain dengan kebijakan berupa pemberian fasilitas pembayaran secara kredit kepada pembeli. Namun demikian peningkatan penjualan secara kredit ini bisa meningkatkan semakin


rumitnya administrasi penjualan sehubungan dengan penagihan piutang dan resiko tidak dilunasinya piutang tersebut. Peningkatan penjualan secara kredit juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan modal kerja yang disebabkan semakin besarnya modal kerja yang tertanam di dalam piutang. Pengertian anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut factoring merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata anjak yang artinya pindah atau alih, dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut, secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Menurut Pasal 1 angka (8) anjak piutang adalah: Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Menurut Abdulkadir Muhammmad dan Rilda Murniati merinci unsur-unsur utama pengertian anjak piutang sebagai berikut: a. Subjek anjak piutang, adalah perusahaan anjak piutang (factoring company), klien (supplier), dan nasabah (customer). b. Objek anjak piutang yaitu piutang jangka pendek milik klien. c. Peristiwa anjak piutang, yaitu kontrak pengalihan piutang jangka pendek antara pihak klien dan perusahaan anjak piutang. d. Hubungan anjak piutang, hubungan kewajiban hak antara klien dan perusahaan anjak piutang. Klien berkewajiban menjual dan menjamin serta


mengalihkan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Adapun perusahaan anjak piutang berkewajiban membiayai dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan, menatausahakan utang tersebut dan menagih piutang perusahaan klien. e. Jangka waktu anjak piutang, yaitu sesuai dengan piutang jangka pendek. Piutang perdagangan jangka pendek umumnya berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini berarti setelah penyerahan barang kepada pembeli (debitur), penjual harus menunggu pembayaran sampai penjualan kredit itu jatuh tempo40. Transaksi anjak piutang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian yang bentuknya tertulis yang disebut dengan perjanjian anjak piutang (factoring agreement). Perjanjian anjak piutang ini bisa dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris atau akta di bawah tangan. Adapun isi dari perjanjian antara lain memuat tentang ketentuan umum, keabsahan piutang, pengalihan resiko, pengalihan piutang, pemberitahuan, syarat pembayaran, perubahan persyaratan, tanggung jawab klien terhadap nasabah, dan jaminan klien. Atas dasar isi yang termuat dalam perjanjian serta ciri-ciri anjak piutang ini, kegiatan anjak piutang tidak bisa disamakan dengan kredit bank terlebih dengan debt collector meskipun jika dicari juga akan ada kemiripannya.

40

Ibid, hal. 228.


4. Kartu Kredit Penggunaan alat bayar dalam bentuk uang dan cek telah lama dipakai manusia, dalam perkembangannya penggunaan kedua alat pembayaran tersebut ternyata dirasakan belum praktis dan tidak aman. Maka berkembanglah bentuk alat bayar lain, yaitu kartu kredit. Di Indonesia perkembangan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran sangat pesat terutama di kalangan lapisan masyarakat menengah dan atas. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari beberapa adanya faktor, antara lain faktor keamanan, kemudahan, kepraktisan, dan bonafiditas, atau prestise dari penggunaan kartu kredit. Dengan demikian menggunakan kartu kredit transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan aman, mudah, dan lancar sekaligus bisa meningkatkan prestise seseorang. Pengertian kartu kredit merupakan salah satu alat bayar dalam transaksi perdagangan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Istilah kartu kredit dalam bahasa Inggris disebut credit card yang didalamnya mencantumkan identitas pemegang kartu kredit dan penerbit, yaitu bank dan perusahaan pembiayaan. Selain menunjukkan identitas pemegang dan penerbit istilah kartu kredit menunjukkan cara pembayaran yang dilakukan dengan tidak menggunakan uang tunai, meskipun transaksinya dilakukan secara tunai. Umumnya kartu kredit dibuat dari bahan plastik dan berukuran kecil, sehingga istilah kartu kredit sering disebut juga kartu plastik. Dengan bentuk dan ukuran yang kecil, menjadikan kartu kredit sebagai alat bayar yang aman, praktis, mudah, dan meningkatkan prestise bagi pemegangnya.


Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang dan jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank.41 Berdasarkan perjanjian tersebut peminjam memperoleh pinjaman dana dari bank atau perusahaan pembiayaan. Peminjam dana adalah pihak yang menerima kartu kredit, yang disebut juga pemegang kartu, dan bank atau perusahaan pembiayaan pihak yang menyerahkan kartu kredit yang disebut penerbit. Sebagai salah bentuk alat pembayaran, kartu kredit memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan jenis alat pembayaran lainya. Secara yuridis karekteristik kartu kredit ditinjau dari KUHPerdata sebagai (perjanjian) dan dari segi KUHDagang sebagai (surat berharga). Dilihat KUHPerdata pembiayaan kredit meliputi 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian penerbit kartu kredit dan perjanjian pengguna kartu kredit. Dalam KUHPerdata perjanjian penerbit kartu kredit digolongkan dalam perjanjian pinjam pakai habis. Adapun perjanjian penggunaan kartu kredit digolongkan dalam perjanjian jual beli bersyarat. Dilihat dari KUHDagang meskipun kartu kredit mirip dengan surat berharga, namun karena kartu kredit hanya memenuhi 1 (satu) dari 3 (tiga) fungsi utama surat berharga, yaitu sebagai alat bayar, maka kartu kredit secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai surat berharga.

41

Ibid, hal. 230.


5. Perdagangan Surat Berharga Perdagangan surat berharga (securities company) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Dalam perkembangannya bidang usaha surat berharga ini dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK. 00/1989 dikeluarkan dari lingkup usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan perdagangan surat berharga ini sangat terkait dengan kegiatan di bidang pasar modal, sehingga pengaturan dan pembinaan kegiatannya dialihkan kepada Bapepam sebagai otoritas pasar modal. 6. Pembiayaan Konsumen Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (consumer credit). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayan (financing company), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank. Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh Munir Fuady bahwa kredit konsumen adalah“kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.”42 Berdasarkan definisi di atas, Abdulkadir Muhammmad dan Rilda Murniati telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut : 42

Munir Fuady, Op.cit, hal. 205.


a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, supplier). b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, kendaraan bermotor, dan lain-lain. c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual-beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen. d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai

harga

pembeliaan

barang

yang

diperlukan

konsumen

dan

membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen. e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownership) sampai angsuran terakhir


dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (promissory notes) dari konsumen43. Selanjutnya, berdasarkan definisi beserta unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk financial lease. Karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut: a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi. b. Objek pembiayan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen. c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga; d. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen. e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran. Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang perdata. I.

Asas Kebebasan Berkontrak Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar 43

Ibid, hal. 2.


kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund lender), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (fund user). II.

Perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance agreement) merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi

syarat-syarat

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Pasal

1320

KUHPerdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unvoidable). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. a. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.


a) Perjanjian pinjam pakai habis Perjanjian pembiayaan dan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdata. Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.


b) Perjanjian jual beli bersyarat Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen (supplier) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPerdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayan konsumen. Menurut Pasal 1513 KUHPerdata bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli. Dalam perjanjian jual beli, penjual setuju menjual barang secara secara tunai kepada pembeli. Penjual setuju bahwa harga akan dibayar oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika surat tanda pembelian diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan. Syarat perjanjian tersebut mengikat penjual dan pembeli sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak. Perusahaan pembiayaan konsumen juga terikat karena ketika terjadi perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok,


perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar harga pembelian barang yang dibeli oleh konsumen dari penjual (supplier). 7. Pentingnya Pembiayaan Konsumen Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah. Perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses dana dari sumber pembiayaan lain, sehingga mereka lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen. Menurut Abdulkadir Muhammmad dan Rilda Murniati adalah alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen karena keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, dan bank tidak melayani pembiayaan konsumen, pembiayaan lintah darat yang mencekik.44 Alasan ini pada dasarnya sekaligus menunjukkan arti pentingnya pembiayaan konsumen sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat, khususnya para konsumen. Alasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Keterbatasan sumber dana formal

44

Ibid, hal. 28.


Di dalam masyarakat sebenarnya sudah ada lembaga pembiayaan yang bernama Perum Pegadaian. Namun dalam lembaga ini sistem pembiayaan yang diterapkan kurang fleksibel, ada keharusan menyerahkan barang jaminan, tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, dan tidak menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Kondisi tersebut berbeda dengan pembiayaan konsumen, dimana sistem pembiayaanya fleksibel, tidak memerlukan penyerahan barang jaminan, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil, sehingga terasa sangat meringankan konsumen. Hal inilah yang mendorong akan arti pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen bagi masyarakat. b. Koperasi simpan pinjam sulit berkembang Koperasi simpan pinjam sebenarnya merupakan salah bentuk usaha pembiayan konsumen yang tepat bagi masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah. Koperasi ini membeli barang-barang berdasarkan kebutuhan konsumen langsung dari pemasok secara tunai, kemudian dijual secara kredit kepada masyarakat konsumen. Namun dalam kenyataannya koperasi simpan pinjam belum mampu berfungsi sebagai pembiayaan konsumen hal ini dipengaruhi oleh berbagai sebab antara lain, oleh managemen koperasi ditangani oleh orang-orang yang tidak profesional, pembinaan dan pengawasan koperasi lebih menekankan akan keberadaannya, koperasi tidak mampu menghimpun modal dalam jumlah yang cukup besar.


c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen Konsumen umumnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sulit mengakses bank untuk memperoleh kredit ukuran kecil. Bank pada umumnya tidak melayani pemberian kredit yang bersifat konsumtif dan ukuran kecil. Di samping itu, bank selalu menerapkan prinsip jaminan dalam pemberian kredit. Hal ini sulit dipenuhi oleh konsumen karena dirasakan berat, keadaan ini menjadi dorongan terhadap keberadaan dan perkembangan lembaga pembiayaan konsumen yang mampu menampung kebutuhan konsumen secara wajar. d. Pembiayaan lintah darat yang mencekik Setiap pembiayaan yang diterapkan oleh lintah darat bersifat tradisional dengan bunga yang sangat tinggi, bahkan jauh melebihi batas kewajaran yang berlaku dalam dunia bisnis. Sistem penagihan yang sangat ketat dengan ancaman penarikan barang jika menunggak, sehingga merupakan momok yang ditakuti oleh konsumen. Memang disatu sisi lintah darat sebagai penolong konsumen, namun disisi lain dia berfungsi sebagai pencekik leher konsumen. Keadaan ini mendorong arti pentingnya keberadaan dan perkembangan lembaga pembiayan konsumen yang menerapkan sistem pembiayaan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan tingkat kemampuan konsumen. 8. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan konsumen, pada dasarnya tidak menekan pada aspek jaminan. Namun karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan


pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Oleh karena itu, dalam praktek perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Menurut Munir Fuady Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.45 a. Jaminan Utama Sebagai pembiayan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) kepada konsumen (debitor) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya. Perusahaan pembiayaan konsumen juga menerapakan prinsip-prinsip umum yang berlaku pada perkreditan. Prinsip yang dimaksud adalah the 5 c’s of credit, yaitu; collateral, capacity, character, capital, condition of economy. b. Jaminan Pokok Di samping jaminan utama untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiyaan konsumen oleh konsumen digunakan untauk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dakam bentuk fiduciary transfer 45

Ibid, hal. 57.


of ownership (fidusia). Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran dilunasi oleh konsumen. c. Jaminan Tambahan Walaupun tidak seketat pada jaminan untuk memberi kredit bank, dalam praktek seiring juga perusahaan pembiyaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi sepert ini berupa pengakuan utang, kuasa menjual barang, dan assigment of prosceed (cessie) dari asuransi. Disamping itu sering juga diminta persetujuan suami/isteri untuk konsumen pribadi dan persetujuan Komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

B. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam bentuk perjanjian kredit yang mana pihak-pihak pemberi biaya berkewajiban memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang dan pihak konsumen membayar kembali uang tersebut secara cicilan. Perjanjian mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanan kredit itu sendiri. Menurut Cb. Gatot Wardoyo yang disitir oleh Djumhana perjanjian mempunyai beberapa fungsi diantaranya: a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan suatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya: perjanjian pengikatan jaminan.


b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.46 Di dalam prakteknya pembiayan konsumen perjanjian kredit umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standart. Menurut J. Satrio merumuskan perjanjian standart, sebagai perjanjian tertulis yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui.47 Ciri dari perjanjian standart adanya sifat uniform atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat konsep tulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang akan masih dibuat yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan terlebih dahulu isinya.48 Dalam perjanjian standart, adakalanya konsumen bertemu dengan klausula yang menentukan bahwa pihak yang memperjanjikan klausula itu, membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul dari akibat peristiwa tertentu, yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya. Klausula pembebanan seperti itu disebut klausula eksenoratie. 49 Klausula ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, dapat terbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi, dapat pula berbentuk pembatasan ganti rugi yang dapat dituntut dapat pula berbentuk kewajiban untuk tunduk pada syarat, yang ditentukan kemudian oleh salah satu pihak. 46

M. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2008,

hal. 228. 47

J. Satrio, Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit, Disampaikan pada Seminar Masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Surabaya: 11 Desember 1993. 48 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal.2. 49 J. Satrio, hal.30.


1. Pihak-pihak yang Terkait dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam perjanjian kredit, ada tiga (3) pihak yang terkait di dalamnya yaitu: a. Supplier, merupakan showroom atau dealer yang menyediakan kendaraan yang dibutuhkan oleh masyarakat. b. Debitor, merupakan anggota masyarakat yang menerima kredit. c. Batavia Prosperindo Finance, suatu perusahaan pembiayaan yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit pada masyarakat. Secara skematis dapat digambarkan ; DEBITOR

SUPPLIER

BATAVIA PROSPERINDO FINANCE

a. Hubungan Antara Debitor dengan Showroom Hubungan antara debitor dengan showroom, dimulai dengan adanya kedatangan calon debitor tersebut ketika melakukan pilihan terhadap kendaraan yang diminatinya. Showroom akan menawarkan pemberian secara tunai atau kredit. Hubungan ini akan berakhir setelah debitor membayar uang muka bagi pembelian kendaraan secara kredit ditambah dengan biaya administrasinya, dan showroom


menyerahkan kendaraan tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Batavia Prosperindo Finance. b. Hubungan Antara Showroom dengan Batavia Prosperindo Finance Showroom menawarkan pembelian kendaraan secara kredit yang akan dibiayai oleh PT. Batavia Prosperindo Finance kepada pembelinya, dengan menghubungi staf bagian kredit marketing perusahaan. Di pihak lain, perusahaan membiayai pembelian kendaraan tersebut sebesar harga jual tunainya, dikurangi uang muka yang telah dibayar, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa showroom menjual kendaraan tersebut secara tunai. Hubungan antara showroom dan Batavia Prosperindo Finance untuk satu transaksi penjualan kendaraan akan berakhir setelah showroom menyerahkan BPKB kendaraan yang digunakan sebagai jaminan hutang debitor. c. Hubungan antara debitor dengan Batavia Prosperindo Finance Batavia Prosperindo Finance memberikan fasilitas kredit sehingga debitor dapat memiliki kendaraan yang diinginkan dengan cepat dan mudah. Di pihak lain, debitor berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tersebut ditambah dengan bunga yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu, dengan cara mengangsurnya secara bulanan. Sebelum fasilitas kredit dicairkan, kedua belah pihak menandatangani suatu surat perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban masingmasing yang berbentuk “Perjanjian Pembiayaan dengan Menyerahkan Hak Milik Secara Fidusia”. Artinya, kendaraan yang dibiayai tetap dipegang dan dipergunakan


oleh debitor, tetapi debitor tidak lagi sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam atau pemakai saja dari kreditor, selama kewajibannya belum dibayar lunas. Dalam perjanjian bentuk ini, kreditor hanya mempunyai hak menahan BPKB kendaraan saja. Hubungan antara debitor dan Batavia Prosperindo Finance berakhir ketika debitor melunasi seluruh hutangnya, dan menerima kembali BPKB yang dijaminkannya. 2. Proses Pelaksanaan Kredit a. Prosedur Pelaksanaan Kredit PT. Batavia Prosperindo Finance memberikan suatu fasilitas pembiayaan bagi pembelian kendaraan bermotor roda empat secara kredit, baik kendaraan niaga maupun kendaraan non-niaga yang sekaligus merupakan jaminan bagi kredit yang diberikannya. Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan debitor harus terlebih dahulu mengetahui syarat-syarat permohonan kredit. Dengan demikian, setelah memperhatikan syarat-syarat permohonan kredit tersebut dapat memutuskan apakah ia mampu atau tidak untuk melakukan perjanjian tersebut. Dalam jual-beli mobil secara kredit di PT. Batavia Prosperindo Finance bukan berarti pembeli langsung membeli/melihat barang di PT. Batavia Prosperindo Finance, tetapi Batavia Prosperindo Finance hanya memberikan pendanaan bagi konsumen yang diuraikan di atas. Prosedur yang digunakan oleh PT. Batavia Prosperindo Finance dalam aktivitasnya memberikan fasilitas pembiayaan pada debitor adalah sebagai berikut:


Pertama, customer datang langsung ke supplier yang telah menjadi rekanan PT. Batavia Prosperindo Finance, untuk memilih sendiri kendaraan yang diminatinya. Disini customer akan dilayani oleh seorang staff customer service ataupun langsung ditangani oleh salah seorang sales officer supplier dan pada saat ini akan dibicarakan mengenai besarnya uang muka kendaraan, biaya administrasi yang dibebankan, tingkat bunga dan jangka waktu kredit beserta dengan syarat-syarat lainnya yang telah menjadi ketentuan sesuai dengan status calon debitor. Setelah mendapat kesempatan mengenai semua hal-hal tersebut di atas, pihak supplier akan menghubungi bagian kredit marketing PT. Batavia Prosperindo Finance untuk dipertemukan dengan calon debitor. Staff kredit marketing inilah yang akan melayani dan memproses pembiayaan lebih lanjut. Calon debitor yang ingin memperoleh bantuan dana, ia harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir aplikasi. Formulir aplikasi ini harus diisi oleh calon debitor dengan data-data dirinya secara benar dan lengkap. Data-data yang diisi customer: a. Apakah sudah pernah dibiayai oleh PT.Batavia Prosperindo Finance atau belum pernah, status, nomor KTP/KIMS, nama pemohon. b. Tempat tinggal dan tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, nama suami/istri, jumlah tanggungan. c. Alamat lengkap. d. Nomor telepon, status rumah, mulai menempati, pendidikan terakhir. e. Nama kantor/perusahaan, bidang usaha, jabatan, mulai berkerja. f. Alamat kantor/perusahaan dan nomor telepon.


g. Pekerjaan sebelumnya, jangka waktu pekerjaan sebelumnya, belum 1 tahun, jabatan, mulai bekerja, alamat untuk keperluan surat-menyurat. h. Gaji dan penghasilan kotor rata-rata perbulan pemohon. i. Penghasilan tambahan perbulan pemohon dan suami-istri, total penghasilan kotor perbulan. j. Nama, alamat dan nomor telepon orang yang dapat dihubungi jika ada keperluan mendadak. k. Jika ada pinjaman maka harus dicantumkan data penjamin dalam formulir aplikasi yang lain.50 Setelah data diri pemohon diisi, maka showroom akan mengisi data-data kendaraan yang dimaksud. Data-data kendaraan ini diisi guna sebagai salah satu pertimbangan perusahaan dalam hal menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Di samping itu mengisi data-data yang diharuskan dalam formulir aplikasi, pemohon juga harus melengkapi dokumen-dokumen lain yang tercantum di dalam formulir aplikasi pembiayaan, yaitu: 1. Jika pemohon berstatus seorang karyawan maka ia harus menyatakan: a.

Foto copy KTP pemohon, suami-istri/dan penjamin (jika diperlukan).

b. Foto copy Kartu Keluarga. c. Keterangan penghasilan/slip gaji. 2. Jika pemohon berstatus wiraswasta, maka ia harus menyatakan: a.

Foto copy KTP pemohon, suami-istri dan penjamin (jika diperlukan).

50

Formulir Permohonan Kredit, PT. Batavia Prosperindo Finance.


b. Foto copy Kartu Keluarga. c. Rekening koran 3 bulan terakhir. d. Foto copy SIUP. e. Foto copy NPWP. f.

Foto copy laporan keuangan .

3. Jika pemohon berprofesi tertentu, maka ia harus menyatakan: a. Foto copy KTP pemohon, suami-istri, penjamin. b. Foto copy Kartu Keluarga. c. Keterangan penghasilan. d. Foto copy izin praktek. 4. Jika pemohon adalah Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum, maka yang harus dilampirkan: a. Foto copy KTP, Komisaris dan Direktur, atau yang diberi kuasa. b. Rekening koran 3 bulan terakhir. c. Foto copy SIUP. d. Foto copy NPWP. e. Foto copy TDP/TDR. f.

Foto copy laporan keuangan.

g. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya.51 Informasi mengenai prosedur permohonan pembiayaan dapat dilakukan oleh calon debitor baik dengan cara menelepon, melalui surat ataupun dengan datang 51

Ibid.


langsung ke kantor perwakilan perusahaan, yang akan ditangani oleh staff customer service. Bagian ini akan tetap memonitor lebih lanjut calon debitor yang ialah menghubungi, tetapi belum mengisi aplikasi kredit. Setelah itu staff customer service segera menghubungi bagian kredit marketing untuk segera melaksanakan survey, dan melengkapi kekurangan serta memeriksa keabsahan dokumen. Formulir aplikasi yang diisi oleh calon debitor diserahkan kepada bagian kredit marketing untuk diproses lebih lanjut. Formulir aplikasi yang diisi oleh calon debitor pada bagian kredit marketing untuk diproses lebih lanjut. Sales officer supplier membawa aplikasi yang telah diisi untuk diberikan kepada SSO (Showroom Service Officer). Setelah itu dari SSO ke SRO (Showroom Retention Officer) untuk memproses formulir aplikasi dan diregistrasi. Disini data calon debitor dan atau keluarganya dimasukkan ke dalam file dan daftar bad customer, untuk mengetahui apakah calon debitor tersebut merupakan customer baru atau repeat order dan tidak termasuk bad customer. Jika customer repeat order maka diperiksa sejarah pembayaran dan saldo piutangnya. Dari SRO beralih ke scoring officer yang bertugas memasukkan data ke komputer dan dilanjutkan ke kredit analis. Analis kredit merapukan serangkaian pekerjaan penguraian dari segala aspek keuangan. Gunanya untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya suatu permohonanan kredit dipertimbangkan. Penyusunan laporan analisis yang diperlukan, akan berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian berbagai alternatif sebagai bahan pertimbangan, untuk pengambilan keputusan pimpinan dari adanya permohonan kredit. Kredit analis adalah pekerjaan yang meliputi:


a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitor, b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan calon debitor, c. Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dana kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan calon debitor dan informasi lainnya yang diperoleh, d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.52 Dalam melakukan penyidikan dikenal adanya prinsip penilaian 5C, yaitu: a. Character, untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas serta itikad baik dari calon debitor. b. Capacity, penilaian mengenai sejauhmana kemampuan calon debitor untuk mengembalikan kredit yang akan diterimanya tepat pada waktunya. Penilaian tersebut dapat diketahui melalui catatan perusahaan di masa lalu. Dapat juga dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung. c. Capital, penilaian yang dilakukan atas jumlah modal sendiri yang dimiliki calon debitor. d. Collateral, penilaian terhadap jaminan yang diserahkan calon debitor yang jumlahnya harus cukup untuk menutupi kerugian, apabila di masa depan kredit yang diberikan tidak tertagih.

52

Blueprint Training, PT.Batavia Prosperindo Finance.


e. Condition of Economic, situasi dan kondisi ekonomi, sosial politik yang mempengaruhi keadaan perekonomian setiap saat yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha dari calon debitor. Lalu dilanjutkan dengan survei atas nama domisili dan memastikan alamat koresponden serta data yang diberikan oleh calon debitor. Bila ada data yang tidak lengkap, maka diminta calon debitor untuk melengkapinya, baik pengisian formulir aplikasi permohonan pembiayaan, tanda tangan, peta domisili ataupun data lainnya. Hasil survei diberikan kepada kredit analis, setelah dilihat hasil penyidikan diberikan oleh OH (Operational Head), disini OH akan membuat permohonan tersebut akan diterima atau ditolak. Apabila diterima maka keputusan OH diberikan kepada kredit analis lagi dan dilanjutkan pada bagian dokumen proses cek. Apabila bagian ini datanya kurang maka akan terjadi panding atau dibatalkan. Bila tidak ada masalah langsung ke bagian A/P Payment dan Banking untuk menandatangani kontrak. Setelah perjanjian pembiayaan itu disetujui maka staff kredit marketing menyiapkan dokumen pembiayaan dan customer dapat segera melakukan pembayaran uang muka kendaraan ditambah dengan biaya administrasi kepada supplier atau menitipkannya ke teller perusahaan.53 Dalam penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan antara debitor dengan Batavia Prosperindo Finance dilakukan di atas kertas bermaterai, tanpa menggunakan jasa seorang notaris. Begitu perjanjian selesai dilaksanakan, maka perusahaan dapat meminta supplier untuk menyerahkan kendaraan yang telah ditentukan sebelumnya 53

Ibid.


kepada debitor. Penyerahan kendaraan tersebut dibuktikan dengan adanya faktur tanda terima penyerahan barang yang masing-masing yang ditandatangani oleh debitor dan supplier. Customer menerima BPKB kendaraan baru dari showroom dan diperiksa kelengkapan seperti BPKB dan faktur blangko kwitansi dan bila kendaraan bekas pakai ditambah dengan nomor rangka, nomor mesin dan foto copy KTP sesuai dengan nama yang tertera pada BPKB. Juga diperiksa keabsahan semua BPKB dengan sinar ultraviolet, cek tulisan dan ciri-ciri lain. Setelah diterima dokumen pembiayaan yang bercap lunas maka foto copy kontrak perjanjian dan kartu pembayaran angsuran dikirim kepada konsumen disertai dengan tanda tangan debitor pada surat pengantarnya.54 3. Jenis-jenis Kredit Adapun jenis kredit yang dipakai di dalam pemberian fasilitas dari Batavia Prosperindo Finance pembiayaan adalah sebagai berikut:55 1. Kredit menurut Jaminannya Dalam pemberian fasilitas kredit, debitur wajib menyerahkan barang jaminannya berupa kendaraan yang biayai Batavia Prosperindo Finance, dimana BPKB disimpan perusahaan sementara waktu, selama kredit belum dibayar lunas. BPKB diterima langsung dari showrooom untuk menjaga keamanan.

54

Ibid. Ibid.

55


2. Kredit menurut sifat penggunaanya. Fasilitas kredit yang diberikan PT. Batavia Prosperindo finance kepada debitur hanya untuk pembelian kendaraan bermotor roda roda 4 (empat) ke atas. Kendaraan tersebut dapat berupa kendaraan non niaga yaitu kendaraan yang khusus untuk kepentingan pribadi dan kendaraan niaga yaitu kendaraan yang dipakai dalam jasa pengangkutan umum baik barang atau manusia. Sehingga jenis kredit tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penggunaannya, menjadi kredit konsumtif untuk kendaraan non niaga dan kredit produktif untuk kendaraan niaga. 3. Kredit menurut jangka waktu Fasilitas kredit yang diberikan PT. Batavia Prosperindo finance dapat mencakup kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Menurut jangka waktunya, dapat dikelompokkan menjadi kredit jangka pendek untuk pemberian kredit selama 1 (satu) tahun, dan kredit jangka menengah untuk pemberian kredit 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun dan kredit jangka panjang untuk pemberian kredit selama 4 (empat) tahun. Penentuan lamanya jangka waktu kredit yang dapat dinikmati debitur selain merupakan permohonan debitor sendiri pada saat pengisian formulir aplikasi permohonan debitor, juga merupakan pertimbangan yang diambil oleh perusahaan dengan mengubah jangka waktu kredit, setelah mengadakan


survey untuk menilai kemampuan debitor yang bersangkutan dalam mengembalikan hutangnya, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan calon debitor.56 4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Kredit 1. Hak Debitur a. Menerima dan menikmati kendaraan tersebut beserta perlengkapannya, dalam keadaan baik dan terjamin bahwa tidak ada pihak lain yang menuntutnya. b. Menerima faktur dan BPKB atas kendaraan atas kendaraan tersebut bila angsurannya telah dilunasi. c. Memperoleh pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor yang diinginkan. d. Dalam hal apabila terjadi penjualan kendaraan bermotor tersebut dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban debitur, dan ternyata ada sisa, maka debitur berhak atas sisa tersebut. e. Dalam pemakaian kendaraan bermotor tersebut selama uang angsuran belum lunas maka hak debitur hanya sebagai pemakai. 3. Kewajiban debitur b. Membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana yang telah ditentukan. c. Memelihara kendaraan tersebut, memperbaiki segala kerusakan apabila terjadi hal-hal tersebut. 56

Ibid.


d. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. e. Membayar denda apabila terlambat membayar angsuran sebesar 0,5% per hari. f. Menyerahkan BPKB atas kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian pembiayaan sebagai jaminan. g. Membayar pajak dan beban lain atas kendaraan mobil tersebut. h. Mengasuransikan kendaraan mobil tersebut pada perusahaan asuransi i. Memberitahu secara tertulis kepada kreditur mengenai alamat yang akan dipergunakan untuk surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dengan menyerahkan hak milik secara fidusia. j. Menyerahkan down payment sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Batavia Prosperindo Finance dari harga kendaraan. k. Apabila terjadi penjualan kendaraan mobil tersebut dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban debitur dan ada sisanya, maka debitur berhak atas sisa hasil penjualan tersebut. l. Bila angsuran telah lunas, maka debitur berhak memperoleh hak miliknya yang diserahkan secara fidusia kepada kreditur sebagai jaminan. A. Hak Kreditur (Batavia Prosperindo Finance) b. Menerima uang angsuran dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian hingga lunas seluruhnya sebesar harga dari kendaraan mobil.


c. Berhak sewaktu-waktu jika dianggap perlu memasuki tempat-tempat dimana kendaraan itu disimpan untuk memeriksa kendaraan agar dalam keadaan baik dan terpelihara. d. Berhak memperoleh pembayaran denda 0, 5% per hari dari debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya. e. Menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitur jika terjadi tindakan moneter pemerintah Republik Indonesia. f. Menagih secara seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kreditur. g. Memegang copy faktur dan BPKB yang diterbitkan atas kendaraan bermotor sebagai jaminan dan mempergunakannya bila perlu. h. Menentukan jumlah tagihan terhadap debitur. i. Mengambil dan menguasai kendaraan tersebut dan berhak pula dengan pertolongan pihak yang berwenang mengambil atau menyita kendaraan mobil tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan. j. Mengalihkan haknya kepada kreditur lain. k. Pemberitahuan alamat surat-menyurat debitur untuk keperluan perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan.


B. Kewajiban Batavia Prosperindo Finance a. Menyerahkan

kendaraan

kepada

debitur,

apabila

debitur

telah

menandatangani surat perjanjian dan membayar uang muka ditambah dengan biaya administrasi serta asuransi, b. Menyediakan dana guna pembelian mobil yang dibutuhkan oleh debitur, c. Menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut (copy faktur dan BPKB) apabila debitur telah melunasi angsuran mobil tersebut, d. Menjamin bahwa kendaraan mobil tersebut bebas dari sitaan dan gangguan dari pihak lain.57 5. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi dalam Perjanjian Pembiayaan Secara Kredit di Batavia Prosperindo Finance Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembeli: 1. Debitur (pembeli) memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh kreditur untuk dan atas nama serta guna kepentingan debitur mempergunakan dana yang diperoleh dan pencairan fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga barang kepada penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari penjual yang juga merupakan bukti penerimaan pinjaman dari kreditur kepada debitur. 2. Pencairan fasilitas kredit ini dilakukan setelah debitur memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh kreditur.

57

Perjanjian Kredit, PT.Batavia Prosperindo Finance.


3. Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat waktu sebagai mana ditentukan dalam perjanjian tidak dapat mengguanakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada debitur. 4. Untuk setiap hari keterlambatan membayar jumlah uang yang seharusnya dibayar oleh debitur kepada kreditur, debitur membayar kepada kreditur denda keterlambatan atas jumlah uang tersebut atau sisanya sebesar 0,5% per hari, denda mana dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh kreditur kepada debitur. 5. Apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah Indonesia, maka kreditur dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitur kepada kreditor sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada debitor dan debitor wajib mengikuti penyesuaian tersebut. 6. Semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor kreditur atau di tempat lain yang sewaktu-waktu ditentukan oleh kreditur. 7. Pembayaran dengan cheque dan giro bilyet, dianggap sebagai pembayaran apabila cheque dan giro bilyet tersebut telah diuangkan dan dipindah bukukan dengan cara sebagai mana mestinya, dan pembayaran dengan cheque dan giro bilyet dibuat atas nama kreditur dan kata-kata pembawa agar dicoret. 8. Seluruh hutang debitur kepada kreditur, oleh kreditur dapat ditagih seketika sekaligus tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur apabila:


b. Debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau debitur mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang-hutangnya, c. Harta kekayaan debitur atau seluruhnya disita oleh pihak lain, d. Debitur meninggal dunia, kecuali bila penerima hak atau para ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban debitur dan dalam hal ini disetujui oleh kreditur, e. Debitur ditaruh di bawah pengampuan (Onder Curatele Gesteld) atau karena sebab atau apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang bagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya, f. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsurannya, atau debitur sering melalaikan kewajibannya, g. Barang jaminan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari kreditur, h. Debitur tersangkut dalam kasus suatu perkara pidana. 9. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya dibuat oleh debitur dan kreditur, maka debitur dengan ini menyerahkan kepada kreditur hak miliknya secara fidusia atas barang dan jaminan lainnnya yang tercantum dalam 4 butir perjanjian pembiayaan dengan menyerahkan hak milik secara fidusia atau secara bersama-sama disebut “barang” dengan


syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dengan menyerahkan hak milik secara fidusia antara lain: a. Barang tersebut tetap dipegang oleh debitur, tetapi debitur tidak lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam atau pemakai saja dari kreditur. b. Debitur mengetahui dan menyetujui bahwa faktur atau BPKB akan dikeluarkan atas nama debitur, akan tetapi selama hutang debitur kepada kreditur belum dibayar lunas, maka surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut akan ditahan dan disimpan kreditur dan untuk dipergunakan dimana dan bilamana perlu debitur dengan cara dan alasan apapun juga tidak berhak untuk meminta atau meminjam BPKB dan faktur tersebut di atas selama seluruh hutang debitur kepada kreditur belum dibayar lunas. c. Debitur dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga. d. Debitur wajib memelihara dan mengurus barang tersebut sebaik-baiknya dan melakukan segera pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri dan bila ada bagian dari kendaraan yang diganti atau ditambah, maka itu termasuk dalam penyerahan secara fidusia kepada kreditur. e. Kreditur atau kuasanya berhak untuk sewaktu-waktu jika dianggap perlu memasuki tempat-tempat dimana orang tersebut disimpan atau terdapat,


atau diduga oleh kreditur berada di tempat tertentu untuk memeriksa keadaanya serta melihat adanya. Kreditur berhak pula atas biaya debitur agar barang tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, yaitu dalam hal debitur lalai melakukan sendiri. f. Segala pajak dan beban lainnya yang sekarang telah dan atau kemudian hari akan dikenakan terhadap barang wajib dipikul dan dibayar seluruhnya oleh debitur. Debitur harus mengasuransikan barang tersbut kepada bahaya/kecelakaan dengan premi yang dibayar oleh debitor. Apabila debitur lalai mengasuransikan barang tersebut maka segala resiko terhadap kecelakaan dan kehilangan sepenuhnya ditanggung oleh debitur. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran debitur kepada kreditur. g. Apabila tidak melunasi hutangnya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada atau terhadap kreditur, maka kreditur berhak dan dengan diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitur untuk secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun adanya barang tersebut di atas, demikian dengan harga pasar dengan layak dan syarat-syarat serta ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur. h. Setelah barang ditarik atau diambil oleh kreditur, debitur melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah lewat waktu jatuh tempo tersebut dan kreditur berhak penuh melaksanakan penjualan atau


barang yang diambil tersebut. Untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan membuat atau menyuruh pembuat akta atau perjanjian antara lain: akta jual-beli, atau risalah lelangnya, menandatangani tanda penerimanya, menyerahkan barang tersebut kepada yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan tersebut di atas, kreditur berkewajiban untuk setelah dari uang hasil

penjualan

dibayarkan

ke

semua

ongkos

pajak

lainnya,

mempergunakan sisa uang hasil penjualan itu untuk melunasi semua hutang dan dendanya dan memenuhi semua kewajiban debitur, kepada atau terhadap kreditur, maka debitur tetap berkewajiban wajib membayar sisa hutang tersebut kepada kreditor tersebut dalam waktu 2 minggu setelah pemberitahuan kreditur kepada debitur. i. Kreditur pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian ini dan atau surat perjanjian lainnya yang dibuat oleh kreditur, berhak untuk menentukan sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap debitor baik yang berupa pokok hutang atau sisa pokok hutang, denda, biaya pelelangan atu penjualan, honorarium pengacara atau kuasa untuk menagih serta biaya-biaya atau jumlah uang lainnya yang wajib ditanggung atau dibayar oleh debitur. Debitur dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberadaan atau tuntutan hasil penjualan barang dan potongannya serta jumlah hutangnya atau sisa hutang bunga


dan biaya-biaya lain, denda, ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan barang sebagaimana yang diuraikan di atas. j. Dengan tidak mengurangi kewajiban debitur untuk membayarkan, maka dalam hal ini terlambat diserahkannya barang tersebut dari debitur atau pihak lain yang menguasai barang tersebut dan atau berhak pula dengan pertolongan alat-alat negara yang berwenang mengambil atau menyita barang-barang tersebut untuk keperluan eksekusi atau penjualan satu dan lainnya atas biaya dan resiko segalanya berada di debitur. k. Semua piutang kreditur terhadap debitur berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lainnya antara debitur dengan kreditur dapat dialihkan oleh kreditur pada pihak lain, siapapun adanya dan debitur dengan ini memberikan persetujuan di muka atau pengalihan tersebut, tanpa diperlukan pemberitahuan resmi atau dalam bentuk apapun juga. l. Semua kuasa tersebut di dalam akta ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, selama debitor masih mempunyai hutang kepada kreditor atau belum memnuhi semua kewajibannya terhadap kreditor. m. Debitor wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditor mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian ini, dan alamat baru setiap kali debitor pindah alamat. n. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah pihak, tetapi


apabila tercapai penyelesaian dalam musyawarah, kedua belah pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri.58 C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Lembaga Pembiayaan Konsumen Sebelum terjadinya eksekusi ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi agar kekuatan eksekutorial dari Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dapat terpenuhi adapun tahapan-tahapan sebagai berikut: Dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa: a. 1. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat wajib di daftarkan 2. Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi: a. Akta jaminan Fidusia yang berada dalam negeri. b. maupun yang di luar negeri. Tujuannya adalah memenuhi azas publisitas dan keterbukaan, mengenai segala keterangan yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum selain itu tujuan dari pendaftaran ini adalah sebagai jaminan kepastian terhadap kreditor lain mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. b. Selanjutnya di dalam Pasal 12 ayat (1) Pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan penerima fidusia. c. Tempat pendaftaran dimana kedudukan dari penerima fidusia. d. Permohonan pendaftaran bisa dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya atau juga boleh diwakilkan Pasal 13 ayat (1). 58

Ibid.


e. Pencatatan jaminan fidusia dalam Pasal 13 ayat (2). f. Tata cara pendaftaran sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, tanggal 28 September 2000. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dasar lahirnya hak eksekusi: 1.

Adanya cidera janji Adapun cidera janji yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1243 unsur-unsurnya antara lain: 1. Lalai memenuhi perjanjian, 2. Tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2.

Dalam perjanjian telah diatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cidera janji (event of default) di dalam kontrak. Cidera janji bisa berupa lalainya debitur memenuhi pelunasannya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian penjaminannya, sekalipun utangnya sendiri belum matang untuk ditagih. Salah bentuk dari bentuk cidera janji ini adalah kredit macet. Kredit macet tidak terjadi begitu saja secara mendadak, pada sebagian besar

kejadian berbagai macam gejala penurunan pada ketetapan pembayaran pada setiap bulannya. Dari beberapa bentuk penyimpangan yang sering muncul ke permukaan adanya permintaan debitur untuk memperpanjang jangka waktu kredit yang telah


ditetapkan dalam perjanjian kredit pada awalnya. Selain itu adanya keterlambatan pembayaran bunga atau cicilan kredit yang telah jatuh tempo. Faktor-faktor penyebab kredit macetmenurut AHok, Supervisor pada PT. Batavia Prosperindo Finance59 dapat dikategorikan dalam 3 bagian: 1. Karakter debitur. a. Adanya debitur yang berwatak buruk dan dari semula memang tidak berminat untuk melunasi utangnya. b. Debitur yang berwatak jujur, tetapi tertimpa musibah sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya. 2. Kondisi ekonomi a. Terjadinya penurunan pendapatan bagi debitur sehingga tidak dapat melakukan pembayaran atau cicilan. b. Bangkrutnya usaha yang selama ini dijalankan oleh debitur sehingga sulit baginya untuk melakukan pembayaran cicilan pada kredit kendaraan bermotor. 3. Krisis global a. Terjadi pemutusan kerja pada debitur pada debitur. b. Peningkatan suku bunga yang melonjak tajam. Ketika para pihak membuat suatu perjanjian, tentunya mereka mengharapkan agar perjanjian itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam perjanjian

59

Wawancara dengan AHok, Supervisor pada PT. Batavia Prosperindo Finance, tanggal 5 Juni

2010.


pembiayan ini debitor mengharapkan agar barang yang dipakai menjadi miliknya sedangkan kreditor mengharapkan angsuran dibayar tepat pada waktunya. Namun kadang-kadang perjanjian yang telah dibuat tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan. Tidak terlaksananya atau tidak melakukan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Menurut

Subekti membagi wanprestasi

menjadi 4 (empat) macam: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.60 Tiga macam wanprestasi yang pertama biasanya terjadi pada perjanjian untuk memberikan sesuatu. Pembagian wanprestasi seperti di atas memang agak terperinci, biasanya bentuk wanprestasi yang pertama dan keempat digabung menjadi satu. Yaitu menjadi tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehingga menjadi 3 (tiga) macam wanprestasi: a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, b. Terlambat memenuhi prestasi, c. Memenuhi prestasi tidak baik atau tidak sempurna. “Wanprestasi terjadi apabila seorang debitor tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain tidak tidak dapat membuktikan adanya force majeur, jadi dalam hal ini debitor

60

R. Subekti, Op. cit, hal.147.


jelas bersalah.”61Menurut Pasal 7 huruf (f) Perjanjian Pembiayaan Konsumen menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya suatu peristiwa atas kendaran tersebut yang dijaminkan secara fidusia baik berupa kerusakan sebagian maupun musnah ataupun hilang tanpa dapat diperoleh kembali baik kendaraan tersebut diasuransikan atau tidak oleh penerima kredit. Penerima kredit tetap mengikatkan diri dan berjanji serta bertanggung jawab penuh atas penyelesaian/pelunasan berdasarkan perjanjian ini seluruhnya tanpa kecuali. Berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (f) Perjanjian Pembiayaan Konsumen pihak debitur tetap bertanggung jawab atas perikatan perjanjian tersebut meskipun telah nyata bahwa adanya ketidaksengajaan dari debitur dalam hal ini keadaan memaksa. Menurut analisis penulis bahwa ketentuan dalam pasal ini tidak ada keseimbangan antara hak debitur dengan hak kreditur, padahal Undang-Undang dalam hal ini KUHPerdata sudah jelas mengatur mengenai force majeur apabila bisa dibuktikan maka pihak debitur terlepas dari segala tuntutan tersebut. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena: a. Karena kesengajaan, b. Karena kelalaian.

61

A. Qirom Syamsudin Meliala, Op.cit. hal. 26.


c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Jenis-jenis prestasi yang dilakukan debitor dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini: Tabel 1 Jenis-Jenis Prestasi No.

Jenis-Jenis Prestasi

Jumlah

Persentase (%)

1.

Tidak memenuhi prestasi sama sekali 2. Terlambat memenuhi prestasi 13 65% 3. Memenuhi prestasi secara tidak 4 20% baik/tidak sempurna 4. Memenuhi prestasi dengan baik 3 15% Jumlah 20 100% Sumber: Data diolah dari PT.Batavia Prosperindo Finance dari 2009-2010. Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa debitor mempunyai 4 (empat) kriteria dalam hal melaksanakan kewajibannya. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 65% dari nasabah atau debitur terlambat memenuhi prestasi dalam hal ini pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan tanggalnya di dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Prestasi yang dipenuhi terlambat tetapi tidak sampai pada penarikan barang jaminan hanya sudah ada denda dan bunga dari tagihan pokok. Dari 20% nasabah yang memenuhi prestasi secara tidak baik dengan ketentuan prestasi dilakukan tetapi tidak sempurna. Menurut data lapangan pada PT. Batavia Prosperindo Finance bahwa besarnya jumlah nasabah yang terlambat atau tidak sempurna dalam pemenuhan prestasi tersebut dipengaruhi juga oleh lamanya jangka waktu kredit yakni dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun. Namun demikian Pihak PT. Batavia Prosperindo Finance mempunyai solusi-solusi


untuk menyelesaikan masalah keterlambatan memenuhi kewajibannya. Pihak Batavia Prosperindo Finance masih memberikan keringanan untuk debitor agar tidak sampai dilakukan eksekusi yang berakibat fatal bagi debitor. Sejak kapan debitor wanprestasi, didalam praktek dianggap bahwa wanprestasi tidak secara otomatis terjadi, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak, bahwa prestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian telah lewat waktunya. Sehingga untuk memastikan sejak kapan adanya wanprestasi, diadakan upaya hukum yang dinamakan “in gebreke stelling” yakni penentuan mulai terjadinya wanprestasi atau istilah lain disebut “somasi”. Dalam hal hapusnya perjanjian positif tidak perlu dilakukan in gebreke stelling, sedangkan pada hapusnya perjanjian yang negatif in gebreke stelling perlu dilakukan, yang positif artinya kreditur tidak mendapat untung.62 Dengan demikian baru dapat dinyatakan wanprestasi, kalau sudah diperingati terlebih dahulu oleh kreditor. Peringatan ini disebut “somasi” yaitu perintah dari kreditor kepada debitor supaya melaksanakan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Somasi dapat berupa adanya perintah dalam bentuk surat, telegram. Dari hasil penelitian suatu kredit dikategorikan macet pada PT. Batavia Prosperindo Finance cabang Medan tertundanya pembayaran atau terjadi kelalaian pelaksanaan pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran yang telah ditentukan jumlahnya di dalam perjanjian sampai perjanjian utang-piutang itu 62

A. Qirom Syamsudin Meliala, Op.cit, hal. 28.


berakhir

maka

debitor

tersebut

dikatakan

telah

melakukan

wanprestasi.

Keterlambatan pada H-1 (lewat satu hari) dihubungi melalui telepon, apabila belum juga ada pembayaran angsuran sampai pada H-7 (lewat tujuh hari) dikeluarkan surat teguran (somasi), sampai pada H-21 (lewat dua puluh satu hari). Adanya peringatan yang dilakukan pihak finance dengan surat teguran atau somasi dengan melalui beberapa tahap: 1. Peringatan pertama merupakan teguran awal yang disampaikan oleh PT. Batavia Prosperindo Finance kepada debitur untuk senantiasa berbuat sebagaimana yang telah diperjanjikan. 2. Peringatan kedua pada hakikatnya merupakan peringatan yang disampaikan oleh pihak Batavia Prosperindo Finance untuk menindkalanjuti peringatan pertama yang juga belum dipenuhi oleh debitur, pada peringatan kedua ini lebih tegas dari peringatan pertama, dengan harapan agar debitur benar-benar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. 3. Peringatan ketiga merupakan teguran akhir yang dilakukan PT. Batavia Prosperindo Finance terhadap debitur yang tetap tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya meskipun telah diperingatkan sebelumnya. Jika debitur tetap tidk mengindahkan peringatan terakhir ini maka kendaraan debitur yang sebagai jaminan tersebut dapat ditarik dengan berdasarkan surat kuasa menarik objek jaminan fidusia yang telah dibuat sebelumnya bersamaan dengan akta fidusia.


BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN

Recommend Documents