30
BAB II AKIBAT HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN PADA SAAT TERJADINYA KEMACETAN PEMBAYARAN A.Ruang Lingkup Jaminan Fidusia 1.Pengertian Jaminan Fidusia. Pengertian Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”69 Kemudian pada Pasal 1 angka 2 menyatakan : Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.70 Dari defenisi yang disebutkan di atas memperjelas perbedaan antara Fidusia dan jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, hal ini menunjukkan bahwa pranata jaminan fidusia yang diatur dalam
69 70
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
30
Universitas Sumatera Utara
31
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan pranata jaminan fidusia yang diatur dalam fidusia cum creditore.71 Penjelasan mengenai fidusia menurut M.Tahir Saleh yang ditulis pada Harian Bisnis Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Mekasnisme fidusia mirip dengan gadai. Salah satu perbedaannya adalah jaminan fisik dan non-fisik yang diserahkan ketika terjadi pengalihan hak atas kepemilikan barang. 2. Kalau fidusia, debitur (pengutang) tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik (misalnya surat mobil) ke kreditur. Jaminan tersebut tetap berada dibawah kekuasaan debitur, namun debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain. 3. Sedangkan gadai diberikan hanya atas benda bergerak dan adanya penyerahan benda gadai fisik kepada kreditur. 4. Pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,sedangkan penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dengan mekanisme pembayaran dijamin dengan fidusia.72 Hak jaminan dalam fidusia merupakan hak kebendaan, dimana kreditur memperjanjikan suatu jaminan khusus atas suatu atau sekelompok benda tertentu yang didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi tersebut, atau disebut juga
sebagai hak preferen dan dalam undang-undang fidusia digunakan
istilah “hak yang diutamakan” (Pasal 1 angka 2 UUJF) dan “hak yang didahulukan” (Pasal 27 UUJF).73 Sifat dari hak jaminan dapat dibedakan yakni jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap bendanya 71
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani,Loc.Cit., hlm.130. Tahir Saleh “Kementrian keuangan pertegas fidusia”, Harian Bisnis Indonesia, kamis, 20 Januari 2011, Op.Cit hlm .5. 73 J.Satrio,Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),hlm.186. 72
Universitas Sumatera Utara
32
dan bertujuan memberikan hak verhaal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada di kreditur) terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu untuk pemenuhan piutangnya, hak kebendaaan ini mempunyai ciri khas dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak, baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang khusus, juga terhadap pihak kreditur dan pihak lawannya dan selalu mengikuti bendanya dan haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan eksekusi (droit de suite; zaaksgevolg) sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan memberikan hak verhaal kepada kreditur terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.
74
Sifat dari perjanjian fidusia adalah assessoir (perjanjian buntutan), maksudnya perjanjian fidusia ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assesoir juga ikut menjadi batal.75 2. Obyek Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 2 UUJF Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa UndangUndang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk 74 75
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Loc. Cit.,hlm.38. Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Op.Cit., hlm.19.
Universitas Sumatera Utara
33
membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dibuat dalam Pasal 3 UUJF dengan tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia ini tidak berlaku terhadap : a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas bendabenda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan diatas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan Objek jaminan Fidusia. b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (duapuluh) Meter atau lebih. c. Hipotek atas pesawat terbang dan d. Gadai. Dengan itu berarti, bahwa atas suatu hubungan hukum,yang mempunyai ciriciri fidusia sebagai yang disebutkan dalam UUJF. Salah satu ciri pokok yang harus ada adalah adanya maksud untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Patokan tersebut diatas adalah penting untuk kita simak, karena dengan itu berarti bahwa Undang-Undang Fidusia tidak harus berlaku untuk segala macam hubungan fidusia, yang meliputi bidang yang luas,karena hubungan fidusia itu tetap ada, setiap kali ada
Universitas Sumatera Utara
34
seseorang yang secara teknis yuridis adalah pemilik, tetapi secara sosial ekonomis hak tersebut dianggap milik orang lain.76 Apabila ketentuan dalam Pasal 3 UUJF ditafsirkan secara argumentum a contrario, maka benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dapat dirumuskan dalam pengertian yang luas, meliputi; 1. Benda bergerak yang berwujud; 2. Benda bergerak tidak berwujud, termasuk piutang; 3. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah; 4. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kitab UndangUndang hukum dagang.77 Dari perkataan “membebani” dalam Pasal 2 UUJF, dapat disimpulkan, bahwa untuk menutup perjanjian fidusia harus ada tindakan aktif “membebani” atau paling tidak secara tegas disebutkan, bahwa maksud perjanjian itu adalah seperti itu. Dengan demikian Undang-Undang fidusia hanya berlaku untuk perjanjian, dimana seorang pemilik (pemberi fidusia) menyerahkan hak miliknya atas benda atau sekelompok
76
J.Satrio,Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,Loc.Cit,hlm.189.dikutip dari V,Oven Zakenrecht,Alg.Deel,hlm.324. 77 Rachmadi Usman,Loc.Cit.hlm.178.
Universitas Sumatera Utara
35
benda-benda tertentu kepada fiduciarus (penerima fidusia) dengan maksud untuk dijadikan jaminan atas hutang-hutangnya.78 Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusiaan. Dengan demikian pemberian jaminan fidusia tidak dapat dibatalkan sepihak oleh salah satu pemberi fidusia atau penerima fidusia. Namun demikian pemberi fidusia atau penerima fidusia tidak dapat dengan sekehendak hati memperjanjikan pemberian jaminan fidusia tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan membebani suatu benda dengan jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat pada undangundang Fidusia.79 Menurut sejarahnya benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud dapat difidusiakan, benda bergerak yang berwujud antara lain ; barang-barang perniagaan, inventaris, ternak dll, sedangkan benda bergerak tidak berwujud yaitu piutang atas nama (vordering op naam). Objek jaminan fidusia sebaiknya digunakan terbatas hanya untuk barang-barang perniagaan saja, khususnya untuk barang-barang bergerak, tanah diterima sebagai objek jaminan fidusia, jika syarat-syarat administratip tidak dapat dipenuhi.80
78
Ibid, hlm.190. Rachmadi Usman,Op.Cit.hlm.176. 80 Mariam Darus Badrulzaman,Bab-Bab Tentang Credietverband,Gadai dan Fiducia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),hlm.102-103. 79
Universitas Sumatera Utara
36
Benda bergerak adalah benda yang dimaksud dalam KUH Perdata dan setelah berlakunya UUPA memungkinkan status rumah/bangunan yang dipisahkan secara secara horizontal, yaitu memiliki bangunan diatas tanah orang lain yang mempunyai ciri sebagai berikut ; 1) Bangunan dibangun oleh pemilik dengan bahan-bahannya milik sendiri diatas tanah orang lain. 2) Hak membangun didasarkan atas persetujuan dengan pemilik tanah. 3) Bangunan dianggap dan diperlakukan sebagai “benda bergerak”. 4) Tanah dan bangunan merupakan dua benda yang terpisah (zelfstandige zaak) dan dapat dialihkan. 5) Hubungan pemilik tanah pemilik bangunan diatur didalam perjanjian sewa. 6) Jika hak sewa berakhir, pemilik bangunan tidak memperoleh ganti rugi. Pemilik tanah tidak wajib mengambil alih bangunan dan karena itu pemilik bangunan wajib membongkar bangunan itu. 7) Pemutusan sewa harus seizin pejabat yang berwenang.81 Apabila objek fidusia yang berupa barang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam UUJF Nomor 42 Tahun 1999 dihubungkan dengan objek fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tampak tidak sejalan. Dalam Pasal 12 angka 1 huruf b Undang-Undang Rumah susun mengatur bahwa rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijaminkan utang dengan 81
Ibid,hlm.104.
Universitas Sumatera Utara
37
dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas Negara. Sedangkan dalam UUJF Nomor 42 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan, hanya khusus pada bangunannya saja yang dapat dibebankan fidusia yang tanahnya bukan berstatus hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.82 Dengan memperhatikan pengaturan objek fidusia pada kedua undang-undang tersebut, terlihat telah terjadi pengaturan yang tumpang tindih, yang dapat berakibat membingungkan masyarakat
karena terjadi ketidakpastian hukum, seharusnya
dengan dibentuknya UUJF Nomor 42 Tahun 1999 maka ketentuan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Rumah susun dinyatakan tidak berlaku lagi.83 3.Pembebanan Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 angka (1) UUJF Nomor 42 Tahun 1999 yaitu ; Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 5 angka (1) UUJF dapat diketahui bahwa sesungguhnya tidak mensyaratkan adanya “keharusan” atau “kewajiban” pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dituangkan dalam bentuk akta notaris, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia diperbolehkan tidak dituangkan dalam akta notaris. Ketentuan dalam Pasal 5 UUJF ini tidaklah bersifat memaksa, karena tidak mencantumkan kata “harus” atau “wajib” didepan kata-kata 82 83
Gatot Supramono,Loc.Cit.hlm.236. Ibid .hlm.236.
Universitas Sumatera Utara
38
“dibuat dengan akta notaris”, maupun dengan menyebutkan akibat hukumnya kalau tidak dibuat dengan akta notaris.84 Menurut Tan kamello, alasan UUJF menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris adalah : 1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki
kekuatan pembuktian
sempurna 2. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak 3. Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang85 Namun demikian, Pasal 5 angka (1) UUJF
bisa kita tafsirkan, bahwa
terhitung sejak berlakunya UUJF Nomor 42 Tahun 1999, untuk pelaksanaan pemberi hak-hak dari pemberi dan penerima fidusia sebagai yang disebutkan dalam undangundang fidusia, harus dipenuhi syarat, bahwa jaminan itu harus dituangkan dalam bentuk akta notariil. Ini tidak sama dengan mengatakan bahwa semua jaminan fidusia yang tidak dituangkan dalam bentuk notariil, yang dibuat setelah berlakunya UUJF Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku, sebab bisa saja terhadap jaminan fidusia seperti itu berlaku ketentuan-ketentuan tidak tertulis dan yurisprudensi yang selama ini berlaku. Ketentuan dalam Pasal 37 angka 3 UUJF mengatakan jika dalam jangka waktu 60 hari, jaminan fidusia yang lama tidak disesuaikan dengan UUJF, maka jaminan itu “bukanlah merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud 84
J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia ,Op.Cit,hlm.200. Tan Kamello, Loc. Cit., hlm.130, dikutip dari Ratnawati W.Prasadja, Pokok-Pokok Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Majalah Hukum Trisakti Nomor 33/Tahun XXIV/Oktober,1999,hlm.16. 85
Universitas Sumatera Utara
39
dalam undang-undang ini”. Dengan demikian, akta notaris disini merupakan syarat materiil berlakunya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak dan merupakan alat bukti.86 Sejalan dengan ketentuan yang mengatur mengenai hipotek, dan undangundang Hak tanggungan, maka akta jaminan fidusia juga harus dibuat oleh dan atau didepan pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Pasal inilah yang mendasari perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris guna memberi kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.87 Dalam praktik bentuk perjanjian fidusia disyaratkan tertulis, namun tidak perlu dilakukan adanya penyerahan nyata, akan tetapi menurut kebiasaan perjanjian fidusia lazim dibuat secara tertulis, yang dituangkan dalam akta fidusia, baik dengan akta dibawah tangan maupun autentik, terserah kepada penentuan dari para pihak. Di Belanda dalam praktik perbankan perjanjian fidusia lazim dirumuskan dalam modelmodel tertentu, demikian pula Indonesia, Perjaniian fidusia lazim dibuat oleh bank pemerintah maupun swasta dalam bentuk akta perjanjian bank (akta perjanjian fidusia) dan dirumuskan dalam formulir tertentu.88
86
Ibid,hlm.201. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani,Loc.Cit., hlm.143. 88 Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Loc. Cit.,hlm.27. 87
Universitas Sumatera Utara
40
Stein dalam tulisannya Zekerheidrechten, Zekerheidoverdracht, Pan en Borgtocht menunjukkan manfaatnya perjanjian fidusia secara tertulis sebagai berikut : 1. Pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling gampang untuk membuktikan adanya penyerahan tersebut terhadap debitur. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan debitur meninggal sebelum kreditor dapat melaksanakan haknya. Tanpa adanya akta akan sulit baginya untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris dari debitur. 2. Dengan adanya akta akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antara debitur dan kreditor, yang mengatur hubungan hukum mereka. Perjanjian secara lisan tidak akan dapat menentukan secara teliti jika menghadapi keadaan yang sulit yang kemungkinan timbul. 3. Perjanjian tertulis dari fidusia sangat bermanfaat bagi kreditor, jika ia akan mempertahankan haknya terhadap haknya terhadap pihak ketiga.89 Dalam menggunakan jaminan fidusia, dengan menggunakan prinsip barang jaminan tetap berada pada kekuasaan debitur selama perjanjian utang piutang belum berakhir, telah menguntungkan kreditur, diantaranya ; a. Tidak perlu menyediakan tempat peyimpanan barang Menyediakan tempat untuk menyimpan barang jaminan, apalagi barang yang disimpan milik orang lain dan berharga, bukan suatu hal yang begitu mudah 89
Rachmadi Usman,Op.Cit.hlm.191.dikutip dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, hlm.27-28.
Universitas Sumatera Utara
41
untuk dilakukan karena untuk mencari tempat memadai dan aman perlu pertimbangan matang, kemudian biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu dengan melakukan jaminan fidusia, merupakan salah satu keuntungan para kreditur untuk tidak menyediakan tempat penyimpanan barang. b. Tidak menanggung resiko kehilangan barang. Dengan tidak
menerima barang jaminan maka tidak ada tanggungan bagi
kreditur untuk memelihara atau merawat barang jaminan. Perawatan barang tidak dapat dilakukan dengan seragam, karena bentuk macam maupun karakter barang bermacam-macam sehingga memerlukan tenaga perawatan khusus pula. c. Tidak menanggung risiko kehilangan Objek fidusia yang hilang atau musnah merupakan tanggungjawab debitur, sehingga debitur harus mengganti dengan membuat perjanjian fidusia baru. Resiko kehilangan barang jaminan ada pada debitur karena barang tersebut berada pada kekuasaannya. d. Berhak menarik barang untuk eksekusi Sesuai dengan prinsip fidusia bahwa barang jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi barang tersebut tetap berada pada kekuasaan debitur. Ketika debitur tidak sanggup membayar hutangnya, kreditur diberi hak oleh undangundang untuk menarik kedalam kekuasaannya demi kepentingan eksekusi fidusia. Debitur tidak ada alasan lain, kecuali menyerahkannya.90
90
Gatot Supramono, Loc. Cit.,hlm.247.
Universitas Sumatera Utara
42
Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 5 angka (1) UUJF Nomor 42 Tahun 1999, tertutup kemungkinan pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan Akta Pejabat yang ditunjuk atau akta dibawah tangan. Ini berarti, bahwa akta jaminan Fidusia harus dibuat oleh seorang notaris. Padahal jika pembebanan benda dengan jaminan fidusia diwajibkan melalui akta notaris, hal ini akan menambah biaya dan memperlambat proses jika disuatu daerah tidak terdapat notaris. Untuk itulah ketentuan pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang mewajibkan dengan akta notaris, hendaknya ditinjau kembali, setidaknya pembebanan fidusianya dapat juga dilakukan melalui akta pejabat yang ditunjuk, jika disuatu daerah tempat jaminan fidusia tidak terdapat notaris, atau pembebanannya dengan akta dibawah tangan sampai nilai nominal tertentu, yang tujuannya untuk mempercepat proses dan mengurangi biaya. 91 Notaris merupakan salah satu Pejabat yang terlibat dari pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini disebabkan Notaris dalam Pasal 5 angka 1 UUJF dengan tegas dinyatakan bahwa pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam praktek pihak penerima fidusia, baik itu perusahaan atau perorangan mendaftarkan Jaminan Fidusia dengan cara memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 angka (2) UUJF Nomor 42 Tahun 1999, disebutkan ;
91
Rachmadi Usman,Op.Cit.hlm.192.
Universitas Sumatera Utara
43
“Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dikenakan biaya yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.” Besarnya biaya pembuatan Akta jaminan fidusia diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan Akta jaminan fidusia, yang besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia
ditentukan
berdasarkan
kategori,
yang
disesuaikan
dengan
nilai
penjaminannya, sebagai berikut : Tabel 1 : Daftar biaya Pembuatan Akta jaminan Fidusia Nilai Penjaminan
No
Besar Biaya Paling banyak
1
Rp.50.000.000
2
>Rp.
50.000.000,00
s.d
Rp.
100.000.000.00
Rp. 100.000,00
3
> Rp.
100.000.000.00
s.d
Rp.
250.000.000.00
Rp. 200.000,00
4
> Rp.
250.000.000.00
s.d
Rp.
500.000.000.00
Rp. 500.000,00
5
> Rp.
500.000.000.00
s.d
Rp. 1.000.000.000.00
Rp.1.000.000,00
6
> Rp. 1.000.000.000.00
s.d
Rp. 2.500.000.000.00
Rp.2.000.000,00
7
> Rp. 2.500.000.000.00
s.d
Rp. 5.000.000.000.00
Rp.3.000.000,00
8
> Rp. 5.000.000.000.00
s.d
Rp.10.000.000.000.00
Rp.5.000.000,00
9
> Rp.10.000.000.000.00
Rp.7.000.000,00
Universitas Sumatera Utara
44
Namun pada kenyataannya para notaris dalam praktik menentukan harga akta Jaminan Fidusia tidak mengikuti ketentuan yang ada pada tabel diatas. Harga akta Jaminan tergantung pada harga proposal perjanjian kerjasama yang disetujui oleh lembaga pembiayaan terhadap notaris, harga akta jaminan fidusia pada PT.Adira Dinamika Multi Finance Medan adalah Rp.120.000 untuk sebuah Akta Jaminan fidusia sepeda Motor, Untuk mobil Rp.250.000, sedangkan pada PT.Central Santosa Finance harga akta jaminan fidusia adalah Rp.110.000.92
4.Hapusnya Jaminan Fidusia Pasal 4 UUJF Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan jaminan fidusia merupakan perjanjian Assesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sifat dari perjanjian assesoir dalam suatu perjanjian akan hapus bila pinjaman pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian fidusia telah selesai dilunasi atau dibayar. Jaminan Fidusia hapus secara hukum disebabkan oleh hal-hal tertentu, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 25 angka (1) Undang-Undang Fidusia berbunyi jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut : a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia b. Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima fidusia atau
92 Hasil wawancara dengan Novi Yani, Administration Head PT.Adira Finance Medan, dilakukan pada tanggal 24 Juni 2013, dan wawancara dengan Khairul Prihandoyo, Regional Manager PT.Central Santosa Finance Medan, tanggal 26 Juni 2013.
Universitas Sumatera Utara
45
c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.93 Kata “hutang” disini, harus diartikan sesuai dengan Pasal sub 7 UUJF, yang pada asasnya bisa berupa prestasi apa saja sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdata, asal dinyatakan atau bisa dinyatakan dalam sejumlah uang. Jadi kalau kewajiban prestasinya dalam perikatan pokok hapus, maka jaminan fidusia yang diberikan untuk menjamin kewajiban tersebut, dengan sendirinya (demi hukum) turut hapus. Karena hapusnya terjadi demi hukum, maka pada asasnya dengan hapusnya perikatan pokok fidusia itu hapus tanpa pemberi fidusia harus berbuat apa-apa, bahkan termasuk seandainya pemberi fidusia tidak tahu akan hapusnya perikatan pokok tersebut. 94 Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tentunya juga wajar, mengingat pihak fidusia yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu, disamping itu disebut wajar karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Prosedur yang ditempuh harus dicoret pada pencatatan jaminan fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia, selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencoret jaminan fidusia tersebut dari buku daftar fidusia dan menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku lagi.
95
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 angka (2) UUJF, benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan,maka klaim
93
Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia ,Op.Cit,hlm.302. 95 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Op.Cit., hlm.50.
94
Universitas Sumatera Utara
46
asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan tersebut, Artinya jika benda yang dijadikan jaminan fidusia diasuransikan, seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi fidusia akan digunakan untuk pelunasan utangnya jika benda yang menjadi jaminan fidusia musnah.96 Disini tampaknya hendak diatur semacam “roya” pada hipotik atau hak tanggungan. Pada waktu debitur melunasi semua hutang, untuk mana diberikan jaminan fidusia, maka kreditur memberikan surat yang ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), yang menyatakan, bahwa hutang yang bersangkutan sudah dilunasi. Karena jaminan accessoir pada perikatan pokoknya untuk mana diberikan jaminan, maka dengan pelunasan perikatan pokoknya jaminan sudah dengan sendirinya hapus. Karena menjadi aneh, kalau dikatakan “penerima fidusia memberitahukan kepada KPF mengenai hapusnya jaminan fidusia”. Mestinya penerima fidusia melaporkan telah lunasnya perikatan yang dijamin dengan fidusia dan minta agar pendaftaran fidusianya dicoret.97 Sebagai jaminan hutang fidusia tidak mungkin diberlakukan sepanjang waktu dan suatu saat fidusia akan hapus atau berakhir. Hapusnya fidusia diikuti dengan administrasinya karena fidusia lahir karena adanya pendaftaran, adapun yang menjadi alasan hapusnya fidusia adalah : a. Alasan-alasan yang menghapuskan
96 97
Rachmadi Usman,Op.Cit.hlm.226. J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia ,Op.Cit,hlm.306.
Universitas Sumatera Utara
47
Hapusnya fidusia terjadi karena beberapa alasan yang telah ditentukan secara limitatif didalam Pasal 25 angka (1) UUJF terdapat tiga macam alasan hapusnya fidusia yaitu karena hapusnya utang, pelepasan hak kreditur, dan musnahnya barang jaminan. b. Roya fidusia Dengan hapusnya jaminan fidusia perlu diikuti dengan roya atau pencoretan terhadap catatan fidusia dalam buku daftar fidusia yang ada di kantor pendaftaran fidusia supaya sinkron keadaannya. Hal ini untuk menghindari jangan sampai secara yuridis fidusia sudah hapus, tetapi secara administratif
fidusia
masih ada karena masih tercatat dalam buku daftar fidusia. c. Kasus Kasus yang pernah terjadi adalah, seorang debitur hendak menjual mobilnya tetapi terbentur jaminan fidusianya belum di roya, sedang utang nya di bank sudah lunas. Bank selaku pemegang fidusia tidak sempat mengajukan roya karena keburu likuidasi. Ketika debitur mendatangi kantor pendaftaran fidusia dengan menunjukkan bukti pelunasan utang berupa kuitansi dan surat pernyataan dari bank, tetap ditolak permintaan royanya. Pada akhirnya, debitur mengajukan permohonan untuk meroya fidusia ke pengadilan negeri dan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri yang
Universitas Sumatera Utara
48
memerintahkan supaya KPF melakukan roya terhadap jaminan fidusia dan kemudian KPF melakukan pencoretan fidusia tersebut.98
5.Eksekusi Jaminan Fidusia Sertifikat jaminan fidusia mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Dengan berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan pemegang fidusia, maka pengadilan negeri akan melakukan aanmaning atau peneguran kepada pemberi fidusia/termohon eksekusi. Apabila termohon eksekusi tidak melaksanakan pembayaran utang dengan sukarela dalam tempo delapan hari, selanjutnya objek jaminan fidusia akan dilelang dengan bantuan kantor lelang dan hasil pelelangan nantinya dipergunakan untuk pelunasan utang tersebut.99 Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cedera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan
98
99
Gatot Supramono, Op. Cit.,hlm.249-251. Ibid,hlm.245
Universitas Sumatera Utara
49
tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia, yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi.100 Untuk parate eksekusi dalam Pasal 29 UUJF telah memberikan wewenang kepada pemegang fidusia untuk menjual objek fidusia dengan dua macam cara, yaitu melalui lelang atau dengan dibawah tangan. Debitur yang melakukan tindakan wanprestasi atas utangnya maka kreditur berhak menarik barang yang difidusiakan kedalam kekuasaannya untuk kepentingan eksekusi.101 Dengan demikian UUJF telah mengatur cara atau menciptakan beberapa model eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 angka (1) UUJF, dapat diketahui bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Eksekusi berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial (secara fiat eksekusi) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia. b. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia. c. Eksekusi secara penjualan dibawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri.
100 101
Rachmadi Usman,Op.Cit.hlm.229. Gatot Supramono, Op. Cit.,hlm.246.
Universitas Sumatera Utara
50
Pasal 29 UUJF tidak menyebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa. Sungguhpun tidak disebutkan, pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan undang-undang fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Jenisjenis eksekusi khusus dalam UUJF bertujuan untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih utangnya yang mempunyai jaminan fidusia dan disamping itu eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dengan prosedur yang berbelit-belit dan tidak efisien bagi hutang dengan jaminan fidusia tersebut.102 Benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, Penjualannya dapat dilakukan di tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 UUJF). Ketentuan yang terdapat pada Pasal 29 dan 31 UUJF sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas adalah batal demi hukum.103 Ketentuan dalam Pasal 29 angka (1) UUJF merupakan suatu ketentuan, yang baru berlaku apabila syarat yang disebutkan disana dipenuhi, yaitu syarat bahwa
102 103
Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Op.Cit.,, hlm.63. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani,Loc.Cit., hlm.160-161.
Universitas Sumatera Utara
51
“debitur atau pemberi fidusia sudah cedera janji”. Ketentuan dalam pasal tersebut membedakan antara debitur dan pemberi fidusia, yang bisa merupakan dua orang yang berlainan. Kata “atau” mengajarkan kepada kita, bahwa yang cedera janji bisa debitur maupun
pemberi fidusia, sehubungan dengan penjaminan itu ada dua
perjanjian yang ditutup oleh kreditor, yaitu perjanjian pokoknya untuk mana diberikan jaminan fidusia dan perjanjian penjaminan fidusianya sendiri.104 Jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara constitutum possessorium adalah semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 UUJF, setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, terutama jika objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin, jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar.105 Eksekusi fidusia banyak terjadi melalui pengadilan disebabkan masyarakat sudah terbiasa mengajukan permohonan eksekusi grosse akta pengakuan utang dan eksekusi hipotek yang sekarang namanya hak tanggungan, sehingga merasa tidak
104
105
J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia ,Op.Cit,hlm.318-319. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani,Op.Cit., hlm.162.
Universitas Sumatera Utara
52
asing lagi dalam eksekusi fidusia karena sudah berpengalaman kepengadilan sebelumnya.106
B.Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Pada Saat Terjadinya Kemacetan Pembayaran. 1.Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Salah satu kebijaksanaan dasar yang disebutkan dalam GBHN dalam kaitannya dengan pembangunan hukum adalah persoalan kepastian hukum (rechtszekerheid). Secara umum diterima prinsip bahwa segala peristiwa hukum yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang belum memiliki kepastian hukum. Sebaliknya, apabila peristiwa hukum itu telah mendapat pengukuhannya dalam undang-undang sudah dianggap memiliki kepastian hukum. Apakah benar anggapan yang demikian? Bukankah hukum itu diperuntukkan bagi masyarakat? Persoalan ini dapat dikembalikan kepada cakupan tentang kepastian hukum itu sendiri. Apakah undang-undang itu hanya demi undang-undang saja atau sampai kepada pelaksanaan undang-undang?107 Salah satu gejala tersebut dapat dilihat dari pengaturan fidusia dalam perundang-undangan. Lembaga fidusia merupakan suatu gejala hukum yang
106 107
Gatot Supramono, Op. Cit.,hlm.247. Tan Kamello, Loc, Cit., hlm .116.
Universitas Sumatera Utara
53
memberikan
keuntungan
bagi
pemakainya
khususnya
untuk
melancarkan
pengembalian kredit dan juga tidak melemahkan potensi penerima kredit.108 Pasal 11 angka 1 UUJF menyatakan Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, pengertian kata “wajib” pada ketentuan diatas perlu dijelaskan.
109
Menurut J.Satrio karena tidak ada satupun ketentuan dalam undang-
undang Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan diatas kita tafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuanketentuan dalam undang-undang fidusia, maka haruslah dipenuhi syarat bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang ada dalam undang-undang fidusia (Pasal 37 angka 3 undang-undang fidusia). Maksud dalam UUJF tentang jaminan fidusia bukan pendaftaran benda jaminan, melainkan pendaftaran akta ikatan jaminannya yang dikenal dengan judul akta jaminan fidusia. Hal itu membingungkan pelaku usaha yang memanfaatkan lembaga fidusia karena dalam sistem pendaftaran yang berlaku dalam “fiduciaire eigendomsoverdracht”
yang dikenal adalah pendaftaran benda dan pendaftaran
ikatan jaminan jaminan fidusia atas benda jaminan yang bukan berupa barang persediaan inventori, memberikan perlindungan kepada kreditor terhadap pihak ketiga, kalau benda jaminan benda terdaftar.110
108
Ibid, hlm 119. J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia ,Op.Cit,hlm.242. 110 Andreas Albertus Andi Prajitno, Loc. Cit., hlm.113.
109
Universitas Sumatera Utara
54
Maksud pendaftaran diatas Justru menimbulkan
ketidakjelasan dan
ketidakpastian apa sebenarnya yang harus didaftarkan karena di dalam pelaksanaan pendaftaran yang didaftarkan hanyalah berupa akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil. Sedangkan pendaftaran tidak pernah terjadi, apalagi terhadap barangbarang dagangan walaupun dalam pasal 11 UUJF tercantum pendaftaran benda.111 Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia ini. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain.112 Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka UUJF kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.113 Walaupun pendaftaran jaminan fidusia sedemikian penting, dalam praktik perkreditan dilingkungan bank masih ada perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Demikian pula, terjadi pada perjanjian jaminan fidusia dilingkungan lembaga pembiayaan. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak 111
Ibid, hlm.140. Munir Fuady, Jaminan Fidusia Op.Cit., hlm.29. 113 Ibid, hlm.29. 112
Universitas Sumatera Utara
55
didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.114 Dalam praktik masih ada keraguan mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Keraguan itu adalah kurang tegasnya UUJF menentukan hal apakah yang harus didaftarkan. Persoalan ini juga masih menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum. Ada yang mengatakan yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia, tetapi ada yang berpendapat bahwa bukan hanya akta jaminan fidusia yang didaftar melainkan bendanya juga turut didaftarkan. Jika dianalisis akta jaminan yang dibuat oleh notaris, ditemukan fakta yuridis bahwa yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia dan benda jaminan fidusia115 Jaminan fidusia digunakan oleh anggota masyarakat untuk untuk menjamin kredit-kredit kecil dengan benda-benda jaminan yang kecil pula nilainya.Kalau benda seperti itu didaftarkan maka dibanding dengan nilai benda jaminan itu biaya pendaftaran akan dirasakan sangat berat. Disamping itu repotnya
juga harus
diperhitungkan,mengingat paling tidak untuk sementara tempat pendaftaran hanya ada atau malahan baru akan ada dikota-kota besar saja. Adalah bijaksana sekali dari pembuat undang-undang untuk menyerahkan
kepada para
yang berkepentingan
sendiri untuk menetapkan, apakah dirasa perlu untuk didaftarkan atau tidak.116
114
Tan Kamello, Op, Cit., hlm.213. Ibid, hlm.213-214. 116 J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia ,Op.Cit,hlm.243. 115
Universitas Sumatera Utara
56
2.Pendaftaran
Jaminan
Fidusia
Pada
Saat
Terjadinya
Kemacetan
Pembayaran. Sanksi
yang didapat
130/PMK.010/2012
Tentang
dalam
Peraturan
Pendaftaran
jaminan
Menteri fidusia
Keuangan bagi
Nomor
perusahaan
pembiayaan, tidak ada menyatakan apabila benda jaminan fidusia berupa kenderaan bermotor tidak didaftarkan maka Jaminan fidusia itu menjadi tidak sah. Artinya jika perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan penerima fidusia tidak melakukan pendaftaran maka tidak bisa menikmati kelebihan - kelebihan yang dijamin UndangUndang fidusia.117 Menurut Nova Febrina, sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan, Perusahaan hanya melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia yang bakal bermasalah,hal ini dilakukan karena tidak adanya batasan waktu yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Biasanya yang akan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh perusahaan adalah nasabah/debitur yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan yang diproses lewat jalur pengadilan, karena untuk melaporkan nasabah yang bermasalah polisi selalu meminta sertifikat jaminan fidusia, jadi pihak perusahaan tidak perlu repot untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibiayai seluruhnya ke kantor pendaftaran fidusia karena memang tidak aturan yang
117
Ibid,hlm.243.
Universitas Sumatera Utara
57
menentukan berapa lama waktu perusahaan untuk mendaftarkan objek jaminan tersebut .118 Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 pembiayaan
Tentang
pendaftaran
jaminan
fidusia
bagi
perusahaan
menyatakan “ Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan
fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Kemudian dalam Pasal 5 angka 1 menyatakan : Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa : a. Peringatan b. Pembekuan kegiatan usaha; atau c. Pencabutan izin usaha Dari ketentuan peraturan menteri keuangan yang baru juga tidak terdapat ketentuan bahwa terhadap perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara fidusia yang tidak dilakukan pada tepat waktu akan menjadi tidak sah, artinya walaupun perjanjian tersebut didaftarkan melebihi ketentuan dari waktu yang ditetapkan akan tetap sah menurut hukum, hanya saja sanksi yang terjadi adalah bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan secara fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibiayai selama 30 hari sejak dibiayai akan mendapatkan sanksi yang paling berat pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan usaha.
118
Wawancara dengan Nova Febrina, Deputy Branch Manager PT.Adira Dinamika Multi Finance, Medan, tanggal 25 Juni 2013.
Universitas Sumatera Utara
58
Permasalahan yang muncul dalam proses pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini adalah masih kurang kondusifnya budaya hukum yang diciptakan oleh petugas kantor pendaftaran fidusia. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran hukum relatif masih rendah untuk menegakkan sistem UUJF.119 Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas terhadap pelaksanaan pendaftaran objek jaminan yang dibiayai secara fidusia. Fidusia memegang peranan penting dalam hukum jaminan, karena dapat menampung kekosongan dari hak jaminan yang pengaturannya belum dapat ditampung dalam peraturan. Ketegasan itu dapat dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan menyebutkan setiap perbuatan yang dapat merugikan bagi pihak lain adalah dilarang. Misalnya melarang debitur untuk memindahtangankan barang jaminan atau perbuatan yang sengaja merusak barang jaminan dengan mengambil bagian tertentu dari kenderaan, dan lain sebagainya. Ketegasan itu harus berisi sanksi tertulis baik bagi debitur sebagai pemberi fidusia maupun perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia.120
119
Tan Kamello, Op, Cit., hlm .217. Bandingkan dengan pendapat Oey Hoey Tiong,Fidusia Sebagai Jaminan unsur-unsur perikatan, Op Cit, hlm,79 dalam hubungan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, seharusnya dalam perjanjian diatara mereka disebutkan perbuatan apa yang dilarang untuk dilakukan oleh masing-masing pihak yang dianggap dapat merugikan pihak lainnya.Misalnya pemberi fidusia dilarang untuk memindahtangankan barang jaminan, dilarang untuk menjaminkan duakali terhadap barang jaminan yang sama, dan lain sebagainya. 120
Universitas Sumatera Utara
