BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PEMBATALANPERKAWINAN

23

BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PEMBATALANPERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan Pada bidang perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut Dr. Mr. Hazairin, Undang-Undang Perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia. 30 Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut keluar, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), Ordonansi PerkawinanIndonesia Kristen (Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indoensiers) Staatblad 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelyken) Staatblad 1898 Nomor 158, dan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 Nomor 32 serta peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai penjelasannya. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi umat Islam di Indonesia disamping adanya Undang30

Hazairin, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tintamas, Jakarta, 1975,

hlm. 260.

23

Universitas Sumatera Utara

24

Undang No. 1 tahun 1974 tidak berarti bahwa pasal-pasal yang ada dalam undangundang tersebut bertentangan dengan ketentuan perkawinan Islam. Dengan mengadakan perbandingan akan kita peroleh kepastian bahwa banyak pasal dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam. 1.

Perkawinan Menurut Fiqih Islam Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau

perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.31 Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.32 Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu pada semua keluarga dari 31

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14. H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Cet. 51, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2011, hal. 374. 32


25

kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolongtolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya, pernikahan juga berguna untuk memelihara keturunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam, singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat QS. An-Nisa’: 22-24 menyebutkan macam-macam perempuan yang haram dinikahi laki-laki, sebagai berikut: ibu tiri (janda ayah), ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu), kemenakan (anak perempuan saudara laki-laki), kemenakan (anak perempuan saudara perempuan), ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, mertua (ibu istri), anak tiri


26

apabila ibunya sudah dicampuri (sebelum ibunya dicampuri apabila berpisah, anak tiri dapat dikawini), menantu (istri anak kandung), mengumpulkan dua perempuan bersaudara sebagai istri dan perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan lakilaki lain. Dari ayat-ayat Al Qur’an tersebut, perempuan yang haram dinikahi itu dapat dibagi dua: haram untuk selamanya dan haram untuk sementara. a.

Haram Dinikah untuk Selamanya Sebab-sebab perempuan haram dinikah selamanya ada empat macam yaitu : 1) Perempuan haram dinikahi karena hubungan senasab, yaitu : a) Ibu, yang dimaksud adalah yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu, nenek dari garis ayah atau ibu yang seterusnya ke atas. b) Anak perempuan, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki maupun perempuan), buyut perempuan dan seterusnya ke bawah. c) Saudara perempuan kandung (seayah dan seibu), seayah saja atau seibu saja. d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya ke atas, yaitu saudara kakek atau nenek, saudara kakek buyut atau nenek buyut dan sebagainya.


27

e) Kemenakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya kebawah. 2) Perempuan haram dinikah karena hubungan susuan, yaitu : a) Ibu susuan, ibu yang menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu anak yang disusuinya. b) Nenek susuan, yaitu dari ibu dan susuan dan ibu dari suami ibu susuan (suami ibu susuan dipandang seperti ayah sendiri anak susuan). c) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau suami ibu susuan dan seterusnya ke atas. d) Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan sebab mereka itu dipandang anak dari saudara-saudara sendiri. e) Saudara perempuan susuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja; yang disebut saudara perempuan sesusuan kandung adalah yang disusui ibu susuan dari suaminya (ayah susuan), baik disusui bersamasama dengan anak susuan, sebelumnya atau sesudahnya. Yang disebut saudara perempuan sesusuan seayah adalah yang disusui oleh istri dari ayah susuan; dan yang dimaksud dengan saudara perempuan sesusuan seibu ialah disusui oleh ibu susuan dari laki-laki lain. 3) Perempuan haram dinikah karena hubungan semenda, yaitu: a) Mertua, yaitu ibu kandung istri, demikian pula nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas. Haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas itu tidak diisyaratkan harus telah terjadi persetubuhan


28

antara suami dan istri bersangkutan. Dengan terjadinya akad nikah telah mengakibatkan haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas tersebut. b) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak. Apabila belum pernah terjadi persetubuhan, tiba-tiba suami istri bercerai, karena talak atau kematian, dimungkinkan perkawinan antara laki-laki dan anak tirinya. c) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu (dari anak laki-laki maupun perempuan) dan seterusnya ke bawah, tanpa syarat setelah terjadi persetubuhan antara suami dan istri. d) Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan antara suami dan istri. Dengan terjadinya akad nikah antara ayah dan seorang perempuan telah berakibat haram nikah antara anak dan ibu tiri. 4) Perempuan haram dinikah karena sumpah lian Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup, sebagai gantinya, suami mengucapkan persaksian kepada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu, sampai empat kali, dan yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. Istri yang dituduhkan zina akan bebas dari hukuman zina apabila ia pun menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta, sampai empat kali dan yang kelimanya ia pun menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata suaminya benar.


29

b. Haram dinikahi untuk sementara 1) Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi istri seseorang. Apabila dengan jalan pergantian, setelah berpisah dengan salah seorang saudara, lalu ganti mengawini saudaranya diperbolehkan. Hal ini sering terjadi pada seseorang karena kematian istrinya lalu ganti mengawini adik iparnya. Kecuali larangan mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara menurut ketentuan Al Qur’an, Nabi mengajarkan pula bahwa tidak boleh seseorang mengumpulkan antara seorang perempuan dan kerabatnya yang jika diperkirakan salah satunya laki-laki tidak dibolehkan kawin dengan yang lain; misalnya antara seorang perempuan dan kemenakannya, seorang perempuan dan cucunya dan sebagainya. 2) Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagaimana ditentukan dalam Surah An-Nisa : 24 3) Perempuan sedang dalam menjalani masa iddah, baik iddah kematian maupun iddah talak. 4) Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suami yang mentalaknya, kecuali setelah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya. 5) Perkawinan orang yang sedang ihram, baik melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau bertindak sebagai wali atau wakil orang lain. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Usman bin Affan mengajarkan, “Orang yang sedang menjalani ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dan tidak boleh


30

meminang.” Nikah orang yang sedang menjalani ihram apabila terjadi juga, dipandang batal, tidak mempunyai akibat hukum. 6) Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dan laki-laki pezina, tidak dihalalkan, kecuali setelah masing-masing menyatakan bertobat. Apabila pezina benar-benar bertobat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya pada masa lampau dan berjanji tidak akan kembali lagi berbuat zina, diikuti dengan ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah, pasti Allah akan menerima tobatnya dan akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang saleh. QS Al-Furqan: 68-70 menyebutkan beberapa sifat orang-orang saleh, tidak musyrik, tidak membunuh tanpa alasan yang sah dan tidak berzina. Orangorang yang berbuat demikian akan menanggung dosa, dilipat gandakan siksanya pada hari kiamat dan akan kekal menderita siksaan; kecuali orangorang yang mau bertobat, beriman, dan beramal saleh; Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. 7) Mengawini wanita musyrik. Para fukaha sepakat bahwa laki-laki muslim haram mengawini perempuan musyrik sesuai ketentuan QS Al-Baqarah: 221. Kepercayaan syirik adalah yang mempertuhankan selain Allah, apa pun agamanya kecuali Yahudi dan Nasrani. Para penganut agama Yahudi dan Nasrani disebut dalam Al Qur’an dengan nama ahli kitab.


31

8) Kawin dengan lebih dari empat istri. Dalam Q.S. An-Nisa: 3 memberi kelonggaran laki-laki kawin poligami sebanyak-banyaknya empat orang istri. Laki-laki yang telah mempunyai empat orang istri haram kawin lagi dengan istri kelima dan seterusnya. Tujuan dilaksanakan perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sedemikian rupa menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada Alqur'an dan hadist dapat diperoleh kesimpulan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya. Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memahami kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, maka pendidikan agama dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat


32

pentinguntuk membentuk keluarga bahagia karena sesungguhnya agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. 2.

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undangundangini, tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja tetapi sekaligus ikatanpertalian kebatinan antara suami istri yang tujuannya untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pengertian perkawinan dapat dilihat dari beberapa pendapatb erikut ini: Menurut Hukum Islam: “Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut, jadi maksud pengertian tersebut adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu.”33 Menurut K. Wantjik Saleh, “perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan kekal itu 33

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, Op. Cit., hal. 11.


33

haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam pancasila.”34 Menurut Victor Situmorang: “Perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan timbal balik yang bebas yangtidak dapat digantikan oleh campur tangan siapapun. Sebagai persetujuan timbal balik untuk hidup bersama, yang hakikatnya adalah sosial dan pentingbagi pergaulan hidup manusia. Persetujuan bebas suami istri mempunyaiakibat-akibat hukum. Perkawinan diakui dan dilindungi hukum, oleh sebabitu perkawinan dapat dipandang sebagai suatu kontrak, akan tetapi iamerupakan suatu kontrak tersendiri”.35 Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat pentingbagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidahkaidah yang mengatur mengenai hidup bersama ini. “Peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seoranglaki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.” a.

Asas-asas perkawinan Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, ditentukan asas-asas mengenai

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

mengembangkan

kepribadiannya,

membantu

dan

mencapai

kesejahteraan sprituil dan materil.

34 35

K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,1976, hal. 15. Victor Situmorang, Kedudukan Wanita di Mata Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal. 34.


34

2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwaperistiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu aktaresmi yang juga dimuat dalam pencatatan. 3. Menganut asas monogami. Hanya apabila yang dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama orang tersebut mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun halini dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan, hanya dapatdilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 4. Menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwaraganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir kepada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegahperkawinan antara suami istri yang masih berada dibawah umur. Selain itu perkawinan juga mempunyai hubungan permasalahan dengan kependudukan, ternyata dengan batas umur yang lebih rendah dari seorangwanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini


35

menentukan batas umur kawin bagi pria ialah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. 5. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dansejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Harus dengan alasan tertentu serta dilakukan didepan pengadilan. 6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kedudukan pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalamkeluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. b. Syarat-Syarat Perkawinan Untuk dapat melakukan suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang maka kedua calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materilnya. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut: Pasal 6: (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.


36

(3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia ataudalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (1) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperolehnya dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dariyang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7: (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.


37

(2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh keduaorang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlakujuga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. 2. Penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. 3. Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. 4. Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 5. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. 6. Penerbitan akta perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan


38

Pada sisi lainnya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan adalah:36 1. Adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. 2. Bagi yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua atau salah satu orang tua atau wali atau orang yang memeliharanya atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atas pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan. 3. Perkawinan hanya dapat diizinkan, jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berumur 16 tahun. 4. Para pihak yang akan kawin, tidak terlarang kawin karena adanya hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan sepesusuan atau hubungan saudara karena suami beristri lebih dari seorang (istri sebelumnya masih bersaudara dengan istri sebelumnya) atau hubungan lain yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku. 5. Tidak terikat dalam satu perkawinan lain. 6. Para pihak yang akan kawin, tidak terhalang kawin berhubung keduanya telah bercerai untuk kedua kalinya. 7. Bagi pihak wanita, tidak sedang dalam masa iddah. 3.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas dan juga

menyebutkan pembagian rukun dan syarat perkawinan. Ketentuan rukun dan syarat perkawinan dapat dilihat pada pasal 14 sampai dengan Pasal 29, rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul, sedangkan yang termasuk dalam syarat perkawinan, yaitu: 1.

Syarat calon mempelai (calon suami dan calon istri) a. Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurangkurangnya berumur 16 tahun.

36

Ibid., hal. 85.


39

b. Calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua atau salah satu orang tua atau wali atau orang yang memeliharanya atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan. c. Adanya persetujuan dari calon mempelai. Persetujuan dari calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam, dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bagi calon yang tuna wicara atau tuna runggu, persetujuannya dapat dinyatakan secara tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. d. Persetujuan kedua calon mempelai dinyatakan oleh Pegawai pencatat Nikah dihadapan dua orang saksi. e. Kedua calon mempelai, tidak terdapat halangan perkawinan. 2.

Syarat wali nikah: a. Muslim. b. Aqil dan baligh. c. Tidak tuna wicara, tidak tuna runggu atau tidak udzur.

3.

Syarat saksi: a. Laki-laki. b. Muslim. c. Adil. d. Aqil dan baligh.


40

e. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna runggu atau tuli. 4.

Syarat ijab dan kabul: a. Jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. b. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain. c. Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu kabul nikah dapat diwakilkan pada pria lain, dengan

ketentuan mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wali atas akad nikahitu adalah untuk mempelai pria, apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.37 Selain

persyaratan-persyaratan

sebagaimana

yang

diuraikan

diatas,

sebenarnya Undang-undang Perkawinan itu sendiri juga memberikan batasan tentang persyaratan perkawinan, oleh sebab itu bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, ada dua persyaratan yang harus diindahkan, yang diatur dalam dua bentuk aturan hukum berbeda, yaitu agamanya dan Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 37

Tengku Erwinsyahbana, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dikaitkan Dengan Ketentuan Perkawin Berdasarkan Fiqih Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medn, 2006, hal. 84.


41

Menurut pendapat H. Bismar Siregar, perkawinan yang didambakan sah secara hukum, sah pula di mata Tuhan. Dua sisiyang tidak terpisahkan, sah secara hukum dilaksanakan sesuai atau memenuhi syarat formal. 38 Syarat yang beragama, sesuai agama masing-masing. Hal inidapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1Tahun 1974, “Perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Syarat-syarat utama untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan : 1.

Syarat-syarat Materiil. Syarat-syarat materiil adalah syarat tentang orang yang hendak kawin dan izinizin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh undangundang. Syarat ini terbagi dua, yaitu : a. Syarat Material Mutlak, adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak kawin, yaitu : 1) adanya persetujuan kedua calon suami-istri 2) adanya izin orang tua bagi calon suami-istri yang belum mencapai usia 21 tahun. 3) batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah : a)

umur 19 tahun bagi laki-laki

b) umur 16 tahun bagi wanita 4) waktu tunggu bagi wanita

38

Rusli dan R. Tania, Perkawinan Antara Agama, Cet. Pertama, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hal. 17.


42

a)

130 hari, jika ditinggal mati suaminya.

b) tiga kali suci, atau 90 hari bagi wanita yang tidak datang bulan lagi. c)

sampai anak lahir, jika janda dalam keadaan hamil.

d) apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tenggang. b.

Syarat Material Relatif, adalah syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Dalam syarat Material Mutlak seseorang yang telah memenuhi syarat-

syarat diperbolehkan kawin, akan tetapi tidak dengan semua orang. Orangorang yang dapat dikawini harus memenuhi syarat Material Relatif. Syarat Material Relatif adalah sebagai berikut : 1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a)

Adanya hubungan darah dalam garis keturunan baik ke atas maupun kebawah.

b)

Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

c)

Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri.

d)

Adanya hubungan antara saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal ini jika suami beristri lebih dari satu.


43

e)

Adanya hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

2. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 3. Jika suami-istri telah bercerai dan kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi, sepanjang bahwa masingmasing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2.

Syarat-syarat Formil Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, terdiri dari tiga tahap, yaitu : a. Pendaftaran atau pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil. b. Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan c. Pengumuman

tentang

pemberitahuan

untuk

dilangsungkan

perkawinannya.

Sahnya Perkawinan Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa:


44

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum, agama dan kepercayaannya. 2. Tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bisa dijabarkan bahwa perkawinan dianggap sah, jika diselenggarakan: a. Menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan. b. Secara tertib menurut hukum syariah bagi yang beragama Islam. c. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah. Untuk orang Cina selain Islam, juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan dilakukan oleh pegawai dari KantorCatatan Sipil sedangkan untuk yang beragama Islam dilakukan pencatatan oleh petugas pencatat nikah, talak, rujuk dari Kantor Urusan Agama. Sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada pengadilan Agama kelas I-A medan bahwasannya pernikahan yang telah dilaksanakan ternyata wali nikahnya tidak sah hal ini dapat diketahui karena adanya laporan dari pihak keluarga yang merasa keberatan, namun untuk itu perlu diperhatikan syarat dan rukun untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974tentang perkawinan.39

39

Hasil wawancara dengan Bapak Jumrik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Kelas I-A Medan, Pada tanggal 30Maret 2012.


45

B. Pihak-Pihak Yang Berhak Untuk Menikahkan Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya seorang wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.40 Defenisi wali akad secara istilah adalah orang-orang yang memiliki otoritas menjalankan akad atau yang berhak memberikan izin untuk melakukan akad, dalam hubungan dengan laki-laki atau perempuan yang memiliki kelayakan yang sempurna untuk menjalankan akad.41 Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’I, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris yang diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.42 1.

Syarat untuk menjadi wali Wali nikah bertanggung jawab atas sahnya perkawinan, sehingga orang yang

menjadi wali nikah memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai berikut dan paraulama telah sepakat bahwa syarat-syarat orang yang dapat dijadikansebagai seorang wali adalah sebagai berikut: 1. Orang Mukallaf atau Baliqh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

40

Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., MM. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. Fikih Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, Rajawali Pers, 2010. Hal. 90. 41 M.T. MudarresiFikih Khusus Dewasa, Al-Huda, Jakarta, 2007, hal.104. 42 Ibid.


46

Hadist Nabi: “Diangkatnya hukum itu dari tiga perkara; dariorang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga iabermimpi (dewasa) dan dari orangorang yang gila hingga iasembuh”. (H.R. Bukhari dan Muslim). b. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini berdasarkan Firman Allah S.w.t: “Janganlah orangorang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang- orang mukmin”. (Q.S. Ali Imran : 28). c. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan

dengan

Hadist

Nabi

yang

telah

disebut

diatas

tadi

dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan perbuatannya. d. Laki-laki. e. Adil.43 Wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak berma’siat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang soleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang munkar.44 Syarat-syarat baragama Islam, baliqh dan berakal sehatdisepakati para ulama. Tetapi untuk syarat laki-laki dan adildiperselisihkan, Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan danorangfasik (muslim yang tidak taat menjalankan ajaranajaranagama) bertindak menjadi wali.

43

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 43 44 Prof. Drs. Zakiah Daradjat, (et.al), Ilmu Fiqh, Jilid 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 82


47

Menurut Abu Hanifah, bagi wali yang penting bukanlah laki-laki dan ketaatannya

menjalankan

perintah-perintah

dan

menjauhi

larangan-larangan

agamatetapi kepandaiannya memilihkan jodoh yang tepat bagiperempuan di bawah perwaliannya. Di Indonesia, syarat adil (taatberagama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal seorangmenyatakan beragama Islam, di samping adanya syarat-syaratbaliqh, berakal sehat, dan laki-laki, sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali. 2.

Macam-macam wali Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yangberhak bertindak

menjadi wali adalah: a. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. b. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah. c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah). d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atauseayah). e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah). f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga Hakim (bukan qadi, Hakim Pengadilan). g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.45

45

Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit, hlm. 41


48

Dari macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadiwali tersebut di atas, dapat dilihat adanya tiga macam wali yaitu: a. Wali nasab Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasakan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Adapun urutan kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1). Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas. 2). Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-lakikandung atau saudara laki - laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka. 3). Kelompok ketiga adalah kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki - laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka. 4). Kelompok keempat adalah kerabat saudara laki-laki kakek, saudara lakilaki seayah kakek serta keturunanlaki - laki mereka.46 Jika dalam satu kelompok wali nikah itu terdapatbeberapa orang yang mempunyai hak yang sama untukmenjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi waliadalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calonmempelai wanita dan apabila derajat kekerabatannya samauntuk menjadi wali nikah maka yang paling berhak untukmenjadi wali nikah yaitu kerabat kandung dari kerabat yanghanya seayah, dan apabila di dalam satu kelompok juga terdapat sama-sama derajat kandung 46

Djaman Nur, Fiqih Munakahat, Dina utama, Semarang, 1993, hal. 65.


49

atau sama-sama derajat kerabat seayah maka mereka sama-sama berhak untuk menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan juga memenuhi syaratsyarat untuk menjadi walinikah dan jika wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah atau oleh karenawali nikah itu menderita tunawicara atau sudah uzur maka hak untuk menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. b. Wali hakim Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh Pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut ahlu al-halli waal-‘aqdi untuk menjadi Hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali Hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya Adlol. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan apabila wali nasab tidak ada atau tidakmungkin untuk menghadirkannya atau pun tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adlol atau enggan. Didalam hal wali Adlol atau enggan maka wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, yang dimaksud dengan wali Hakim bukan hakim Pengadilan, meskipun demikian Hakim Pengadilan Agama


50

dimungkinkan juga bertindak menjadi wali Hakim apabila memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara cq Menteri Agama.47 Dalam masalah wali nasab menolak bertindak sebagai wali hanya dalam yang benar-benar dipandang tidak beralasan. Orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materiil, pangkat, dan sifat-sifat lahiriah calon suami, bukan atas pertimbangan akhlak, perwalian dapat dimintakan kepada Sultan, Kepala Negara yang disebut juga Hakim. Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian Hakim apabila:48 1. Wali nasab memang tidak ada. 2. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat. 3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya. 4. Wali nasab sedang berihram haji atau umrah. 5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali. 6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah. Akan tetapi wali Hakim tidak berhak menikahkan: 1. Wanita yang belum baligh.

47 48

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hal. 89 Prof. Dr. A. Sarong, SH.,MH., Op.Cit., hal. 78-79.


51

2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) yang tidak sekufu. 3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah. 4. Di luar daerah kekuasaannya. c. Wali muhakkam Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai disebut Wali Muhakkam. Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuantidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat Wali Muhakkam.49 Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan Wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan. 49

Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat, Pustaka Setia, Bandung, 1419H/1999 M, hal. 93.


52

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh: 1. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki. 2. Hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya. 3. Karena memerdekakan budak seperti perwalian seseorang atau budakbudak yang telah dimerdekakannya. 4. Karena pengangkatan seperti perwalian seseorang Kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seseorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya. Oleh sebab itu dalam garis besarnya perwalian itu dapat dibagi atas: 1. Perwalian atas orang. 2. Perwalian atas barang. 3. Perwalian atas orang dalam perkawinannya.50 Dalam hal ini yang dibicarakan ialah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam perkawinannya. Orang yang diberi kekuasaan disebut “wali”. Wali

50

Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta,1993,

hlm. 92.


53

nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan pihak laki - laki tidak memerlukan seorang wali. Perdebatan tentang wali nikah suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebahagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang harus dipenuhi, tetapi sekedar sunnah saja dan perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan itu tidak menjadi batal.51 Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ”yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.52 Sedangkan Sayid sabiq mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.53

51

Dr. H. Abdul Manan, S. H., Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2006, hal. 58. 52 Ibid. 53 Ibid.


54

Asy Syafi’I memgemukakan bahwa nikah seorang wanita tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan seorang wali dekat dengan calon mempelaiwanita, jika tidak ada wali yang dekat, maka perwalian itu pindah kepada wali yang jauh.54 Sementara Zahri Hamid menjelaskan bahwawali nikah adalah seorang lakilaki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah itu merupakan rukun yang dipenuhi adalah suatu akad perkawinan. Kedudukan wali nikah sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan, dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali nikah. Wali adalah mereka yang dekat dengan calon mempelai wanita, dimulai dari yang paling dekat dan seterusnya, jika mereka berhalangan dapat diganti oleh wali hakim.55 Berdasarkan hukum Islam, wali dalam suatu pernikahan merupakan keharusan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena wali merupakan rukun akad nikah, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2) ayat 232, yang artinya : “Bila kamu menceraikan istri, dan mereka sampai batas iddah, jangan kamu halangi mereka kawin dengan calon suami mereka, bila mereka setuju dengan cara yang baik. Inilah nasehat bagi siapapun diantaramu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih suci dan bersih bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya”. Dalam hukum Islam, terdapat alasan-alasan kuat yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan karena itu dengan tegas Mazhab Syafi’i mengharuskan

54 55

Ibid., hal. 59 Ibid.,


55

adanya wali, tanpa wali perkawinan tidak sah. Di Indonesia pada umumnya menganut paham Mazhab Syafi’i yang menganggap wali adalah salah satu dari rukun perkawinan. C. Pencatatan Perkawinan Syarat-syarat yang menentukan sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal ini memuatdua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu: a. Pasal 2 ayat (1): ”Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. b. Pasal 2 ayat (2): “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.” Yang dimaksud dengan hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk pelaksanaan ketentuan perundangan menurut agama dan kepercayaan yaitu asal tidak bertentangan dengan undang-undang sah tidaknya suatu perkawinan sematamata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. “Setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.” Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) membuat ketentuan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika


56

disesuaikan dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) di atas ialah agama dan kepercayaan bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Bagi mereka yang memeluk agamaIslam, yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh kaidah Hukum Islam. Demikian juga dengan agama-agama lainnya. Bagi mereka yang belum memeluk agama dan kepercayaan, juga tidak ada kesulitan, misalnya sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ethnograpimasih adalagi dijumpai suku di negara Indonesia yang menganut kepercayaan animisme, maka kaidah yang berlaku bagi mereka dengan sendirinya ditentukan oleh tata cara perkawinan yang terdapat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut. Selanjutnya, “pencatatan perkawinan bukanlah termasuk ketentuan yang menentukan sah tidaknya perkawinan, namun merupakan salah satu unsur esensial dalam persoalan sahnya perkawinan, sebab didalamnya tersangkut kepentingankepentingan yang menghendaki perlindungan negara.” Pencatatan hanya tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memberi penjelasan tentang pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, antara lain: a. Bagi

mereka

yang

beragama

Islam

dan

yang

melangsungkan

perkawinannya menurut agama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai


57

Pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. b. Bagi mereka yang bukan beragama Islam dan yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan mereka, pencatatan dilakukan oleh pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan ini. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Suatu kenyataan yang masih sering kita jumpai dalam realitas kehidupan kita adalah masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan di kantor percatatan perkawinan (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) dengan berbagai alasan.


58

Terhadap perkawinan semacam ini, sebagian ulama dan ahli hukum berpendapat bahwa perkawinan seperti itu sah apabila dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan pencatatan perkawinan merupakan tindakan adminstrasi saja, apabila tidak dilakukan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan itu. Tetapi di pihak lain menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah dan dikategorikan sebagai nikah fasid (rusak), sehingga bagi pihak yang merasa dirugikan akibat dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama karena ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan anternatif, secara terpisah dan

berdiri sendiri.56 Sedangkan menurut Soerjono Soekamto dan Purnadi

Purbacaraka bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya, ketentuan tersebut bersifat memaksa.57 Akibat terjadinya penafsiran terhadap ketentuan tersebut, maka berbeda pula putusan yang diberikan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah yang diajukan ke pengadilan. Bagi hakim yang berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak

56

Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktak Pengadilan Agama, Jakarta, Pustaka Bangsa Press, 2002, hal. 50. 57 Ibid.


59

terpisahkan, maka perkawinan baru dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena hal ini erat hubungannya dengan kemashlahatan manusia yang dalam konsep syari’ah harus dilindungi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tercatat merupakan nikah fasid karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan. D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Ada dua macam sebab untuk pembatalan perkawinan yaitu: a. Pelanggaran prosedural perkawinan Misalnya: 1. Syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi 2. Tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya perkawinan 3. Oleh pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang b. Pelanggaran materi perkawinan Misalnya: 1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman 2. Jika perkawinan berlangsung. Terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Hak mengajukan pembatalan itu gugur, jika:58 a. Dalam hal pelanggaran prosedural tersebut di atas; jika mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan mempelai dapat memperlihatkan akta 58

Lihat Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.


60

perkawinan dibuat oleh pencatat yang tidak berwenang yang telah diperbaharui. b. Dalam hal pelanggaran materi tersebut di atas; jika ancaman telah berhenti atau telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami istri. Syarat-syarat pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 59 Sedangkan menurut Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila: 1.

Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak melakukan akad nikah, karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i.

2.

Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya.

3.

Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

4.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 59

P.N.H.Simanjuntak, SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 104.


61

5.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan sudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

6.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tirinya.

7.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

8.

Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

9.

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

10. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. 11. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. 12. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan yaitu untuk pria harus berumur 19 tahun dan untuk wanita harus berumur 16 tahun. 13. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. 14. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan. 15. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 16. Perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.


BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PEMBATALANPERKAWINAN

Recommend Documents