BAB II DESKRIPSI SEJARAH DAN PEMIKIRAN POLITIK IKHWANUL MUSLIMIN SERTA ORGANISASI KAMMI

BAB II DESKRIPSI SEJARAH DAN PEMIKIRAN POLITIK IKHWANUL MUSLIMIN SERTA ORGANISASI KAMMI

A. Sejarah Latar Belakang Munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir Ikhwanul Muslimin (persaudaraan Muslim), atau yang selanjutnya disingkat dengan IM merupakan suatu organisasi berbasis keislaman yang lahir di Ismailia pada tahun 1928. Pendiri organisasi ini adalah Hasan Al Banna beserta keenam murid sekaligus sahabatnya, yaitu Hafidh Abdul Hamid (tukang kayu), Ahmad Al-Khausari (tukang cukur), Zaki AlMaghribi (tukang gerobak), Fuad Ibrahim (penarik pajak), Abdurrahman Hasbullah (seorang supir), dan Ismail Izz (tukang kebun).55 Ikhwanul Muslimin memiliki lambang organisasi berupa dua pedang melintang yang menyangga Al-Qur‟an. Adapun arti dari kedua pedang tersebut adalah melambangkan bahwa gerakan ini siap mengangkat senjata untuk berjihad kapan saja dan dimana saja demi berdirinya Negara Islam.56 Latar belakang pendirian IM tidak terlepas dari kondisi sosial dan politik di Mesir saat itu, juga tidak terlepas dari pemikiran Hasan Al Banna sebagai pendiri IM. Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi lahirnya IM, pertama, berdasarkan kesejarahan Kerajaan Turki Utsmani. Saat itu Islam tengah mengalami stagnasi kekhilafahan dan Kerajaan Turki Utsmani tidak lagi mampu menjalankan roda pemerintahan yang stabil. Situasi ini memuncak dengan runtuhnya khilafah Turki Utsmani dan diproklamasikannya Republik Turki Modern sekuler oleh Musthafa Kemal Ataturk pada tanggal 2 Maret 1924. Keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani menyebabkan disintegrasi pemahaman dan pengalaman di dunia Islam57 serta menandai awal politik Islam modern. Dibawah pimpinan

55

Lihat Miftahuddin, Op.cit., Hal. 24.

56

Ibid., Hal. 25

57

Lihat Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Op.cit., Hal. 187-188.

36 Universitas Sumatera Utara

Kemal Ataturk (1881-1938) orang- orang Turki melangkah dengan pasti menuju pendirian sebuah negara-bangsa barat yang modern.58 Banyak kalangan masyarakat Muslim terpesona dengan bentukan budaya barat. Terjadi upaya untuk menggeser hukum Allah dan menggantikannya dengan hukum wad‟h (buatan manusia). Hal ini tentu tidak dapat diterima oleh golongan Muslim tradisional, baik itu yang ada di Turki sendiri maupun Muslim tradisional yang ada di berbagai negara lain, salah satunya adalah Mesir. Kasus keruntuhan kekhilafahan Turki Utsmani tersebut ternyata membawa perasaan trauma tersendiri dikalangan umat Islam tradisional yang melihat keadaan Mesir pada saat itu hampir sama dengan kondisi Turki paska keruntuhan kekhilafahan Turki Utsmani. Hasan Al-Banna, sekaligus salah satu tokoh Muslim tradisional Mesir sangat mengkhawatirkan keadaan Mesir ketika itu, dimana saat itu budaya barat berkembang di Mesir dikarenakan jajahan bangsa asing, yaitu Inggris. Menyikapi hal ini, Hasan Al Banna mengatakan: “pada dekade yang saya lalui di Kairo kala itu, semakin merajalela arus kerusakan. Kebejatan berpendapat dan berfikir dianggap sebagai kebenaran rasio. Kerusakan moral dan akhlak dianggap sebagai kebebasan individu. Gelombang kemurtadan dan gaya hidup bebas melanda sangat deras tanpa ada penghalangnya, didukung oleh berbagai kasus dan situasi yang mengarah kesana.” Berdasarkan perkataan Hasan al Banna tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hasan Al Banna sendiri pada dasarnya menolak hukum bentukan manusia.59 Kedua, berdasarkan kondisi politik Mesir. Hasan Al Banna percaya bahwa pada saat itu dunia Islam berada dalam kungkungan kolonialisme. Mesir sendiri ketika itu berada dalam kungkungan kolonialisme Inggris. Hal ini berdampak pada kondisi sosial budaya Mesir dan banyak mengikis budaya masyarakat Mesir yang islami. Dalam pandangan Hasan Al Banna sendiri, para ulama Mesir tidak mampu membendung arus pasang peradaban barat

58 59

Ian adams, Loc.cit., Hal. 430. Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Loc.cit.


yang melanda Islam. Hal itu menurutnya menyebabkan gerakan putus asa yang mendirikan”Partai Politik Munafik”, karena mereka bukannya dimotivasi oleh semangat memerdekakan diri dari Inggris melainkan sebaliknya memberikan loyalitas pada Inggris. Partai- partai yang dimaksudnya adalah Partai Al-Wafd yang menolak dakwah Al-Jama‟ah Al-Islamiyah, Partai Al-Ahrar Al-Dusturiyah, serta Partai Al- Sa‟diyyah.60 Ketiga, hal yang juga mempengaruhi berdirinya IM adalah realitas situasi ekonomi dan sosial di Mesir pada saat itu. Akibat penjajahan Inggris, kondisi rakyat Mesir mengalami kesemrawutan. Muncul kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Hasan Al Banna melihat adanya dominasi asing, yaitu para manajer dari Eropa hidup mewah, sementara penduduk pribumi hidup dalam keprihatinan digubuk-gubuk yang menyedihkan. Sementara itu, dibidang sosial muncul degradasi sosial dan moral. Pemuda dan rakyat Mesir pada umumnya sudah meninggalkan ajaran agama Islamnya dan silau terhadap capaian peradaban barat yang dibawa oleh Inggris.61 Kondisi diatas menyebabkan hilangnya wibawa politik umat Islam. Hasan Al-Banna memikirkan perlunya gerakan penyadaran umat. Untuk itulah kemudian Hasan Al Banna mendirikan sebuah gerakan yang dibangun dengan orang-orang yang sepaham dengannya. Adapun nama organisasi gerakan tersebut adalah Ikhwanul Muslimin atau disingkat dengan IM. Tentang pendirian ini Hasan Al-Banna mengatakan: “Di Ismailia saya meletakkan dasardasar takwin yang pertama bagi fikrah ini. Pada mulanya ia muncul hanya sebagai lembaga kecil. Kamipun bekerja dan memikul panji-panjinya. Kami berjanji kepada Allah untuk menjadikan kami sebagai tentara-Nya, demi mencapai tujuan ini. Seluruh kegiatan kami lakukan atas nama Al-Ikhwan Al-Muslimun.”62

60

Ian Adams, Op.cit., Hal. 433.

61

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Op.cit., Hal. 189.

62

Hasan Al-Banna, Op.cit., Hal. 15.


B. Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin (IM) Dalam menetapkan fikrah (pemikiran) IM, Hasan Al Banna menjelaskan sebagai berikut:63 1. Hukum-hukum Islam dan seluruh ajarannya dapat mengatur urusan hidup manusia didunia dan diakhirat. 2. Dasar pengajaran Ikhwanul Muslimin dan seluruh pemahamannya adalah Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW. 3. Sebagai agama yang kaffah (menyeluruh), Islam memiliki kemampuan mengatur seluruh persoalan hidup dan semua bangsa dan umat pada segala zaman. Ikhwanul Muslimin menyeluruh,

bukan

hanya

memandang bahwa Islam adalah dien yang universal dan sekedar

agama

yang

mengurusi

ibadah

ritual

(salat, puasa, haji, zakat) saja. Tujuan Ikhwanul Muslimin adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam. Namun meskipun demikian, Ikhwanul Muslimin lebih mendukung ide perubahan dan reformasi melalui jalan damai dan dialog yang konstruktif yang bersandarkan pada al-hujjah (alasan), al-mantiq (logika), al-bayyinah (jelas), dan ad-dalil (dalil). Kekerasan atau radikalisme bukan jalan perjuangan Ikhwanul Muslimin, kecuali jika negara tempat Ikhwanul Muslimin berada, terancam penjajahan dari bangsa lain. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan AlBanna yaitu: “adapun pemahaman Ikhwanul Muslimin terhadap nasionalisme, maka cukuplah anda mengetahuinya dengan membaca kalimat berikut. Mereka yakin dengan

63

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Op.cit., Hal. 191-192.


seyakin-yakinnya bahwa mengabaikan sejengkal tanah milik seorang Muslim yang terjajah itu adalah tindak kriminal yang tidak akan terampuni, sampai kita mau berbuat dan bisa mengembalikan kemerdekaannya, atau menghancurkan para perampasnya. Tidak ada keselamatan dari siksa Allah kecuali dengan cara ini”.64 B.1. Bentuk Negara Menurut Ikhwanul Muslimin Tujuan final yang digarisbawahi oleh Ikhwanul Muslimin adalah pembentukan khilafah (Negara) yang terdiri dari kesatuan Negara-negara Muslim yang merdeka dan berdaulat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna: “Khilafah merupakan menara bagi kebudayaan hukum Allah swt. Oleh karena itulah, sahabat mendahulukan pembicaraan tentang khalifah daripada mengurus jenazah Rasulallah saw. Hadist-hadist yang menyebutkan tentang wajibnya memilih imamah dan membahas hukumhukum imamah telah membuktikan bahwa tidak diragukan lagi umat Islam wajib memperhatikan soal khilafah. Memikirkan masalah ini sejak ia disingkirkan dari kedudukannya bahkan dihilangkan sama sekali.”65 Sementara itu, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan dalam pembentukan Negara, antara lain:66

1. Perbaikan individu 2. Perbaikan rumah tangga 3. Perbaikan masyarakat 4. Pembebasan tanah air dari penjajahan bangsa asing

64


65

Ibid., Hal. 311.

66

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Op.cit., Hal. 201


5. Perbaikan pemerintah 6. Pengembalian peran internasional bagi umat Islam (dengan cara memerdekakan, menyatukan dan mengumumkan khalifah) 7. Menjadi sokoguru bagi dunia. Langkah-langkah konkrit IM seperti yang dituliskan diatas selanjutnya dibebankan kepada jamaah menjadi sebuah kewajiban. Sementara itu, strategi yang konkret dalam pembentukan Negara adalah sebagai berikut:67 a. Dakwah umum, yakni bertujuan untuk mendidik umat, membangkitkan rakyat, mengubah

tradisi

umum,

menyucikan

jiwa,

membersihkan

rohani,

mengumandangkan prinsip-prinsip kebenaran, jihad, berkarya, dan memiliki sifat keutamaan ditengah masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan mengadakan kelas belajar, ceramah, menyebarkan makalah, mengirim delegasi, rapat akbar, dan kunjungan-kunjungan. Selanjutnya dilakukan pembentukan usrah dan kelompok yang tidak mengikat antara lainnya. Digunakan pula kegiatan amal sosial. Pada tahap ini jamaah tidak boleh manggabungkan diri kepada partai apapun dan lembaga manapun, namun juga tidak menentangnya dan juga tidak berhubungan dengan tokoh dan anggotanya. Hal ini dilakukan sampai kebenaran dapat terlihat oleh banyak orang. b. Dakwah khusus, yakni dilakukan dengan cara menyampaikan pesan kepada para pejabat, tokoh, penguasa, dan wakil rakyat serta parlemen. Adapun cara pendekatannya, antara lain:  Penyebaran dakwah untuk tabligh (diantaranya amal-amal kebajikan dan bakti sosial)  Pendidikan jiwa sebagai proses pengalaman takwin (penjelasan) 67

Ibid.,


 Perlengkapan manhaj (jalan lurus) yang benar dalam urusan kehidupan sebagai penetapan arah  Menemui

umat,

lembaga-lembaga

legislatif,

eksekutif,

serta

dunia

internasional dalam rangka tanfidz (aksi). c. Mendirikan Negara, yakni melakukan usaha penerapan hukum Islam disuatu Negara. d. Mengembalikan khilafah, yakni tujuan akhir dari seluruh tahapan. Jika telah berdiri negara dengan khilafah, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah koordinasi antar Negara sehingga tercapai kata sepakat untuk memilih imam yang menjadi mediator.68 Khilafah yang dimaksudkan harus mampu mengkoordinasikan seluruh Negara Islam yang ada dibawah komandonya. Polanya adalah bahwa Negara-negara Islam yang sepakat tersebut bermusyawarah untuk memilih mediator yang disepakati sebagai pemimpin seluruh kepentingan umat. Oleh karenanya, bentuk Negara ideal yang dimaksudkan oleh IM adalah Negara koordinatif yang berbentuk khilafah, namun kekuasaan Negara bagian masih diperhatikan. Pola kerja khilafah yang dimaksud IM adalah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat masa Nabi Muhammad saw. Hal tersebut dikarenakan Hasan Al-Banna, yang menelurkan gagasan tentang Negara ini tidak ingin terjebak kepada romantisme keruntuhan khilafah Turki Utsmani.69 Tegaknya kekhalifahan disebuah Negara tentu saja berpengaruh terhadap sistem pemerintah dinegara tersebut. Menurut IM Negara yang telah menegakkan khilafah dinegaranya haruslah menjalin kerjasama dengan Negara-negara lain, seperti kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya dibuat fakta dan perjanjian-perjanjian serta diselenggarakan muktamar-muktamar antar Negara-negara tersebut. Sehingga pada

68

Ibid., Hal. 201-204.

69

Ibid., Hal. 195.


akhirnya akan dipilih seorang Imam yang menjadi mediator segala bentuk ikatan, menjadi tempat bertanya segala bentuk peliputan dan muara segala hati.70 Negara Islam harus memperhatikan penyediaan pekerjaan dan sarana penghidupan bagi siapapun yang sanggup bekerja. Negara Islam juga harus meningkatkan produktivitas pekerja industri dan petani. Hak pekerja antara lain jaminan mendapat pekerjaan dengan upah yang memadai dan asuransi kesehatan. Negara juga harus mendorong bangkit dan berkembangnya industry rumah tangga, sehingga dengan begitu wanita dan anak-anak dapat berpartisipasi dalam perekonomian dan menambah pendapatan keluarga. Selain itu Negara juga harus berupaya mengurangi perbedaan antara yang kaya dan yang miskin.71 Keseluruhan pemikiran IM mengenai bentuk Negara yang ideal diatas bersumber dari Hasan Al-Banna yang banyak menelurkan pemikirannya yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan politik di Mesir. B.2. Pemerintahan Pemikiran IM terhadap pemerintahan berkaitan erat dengan pemahaman mereka akan esensi Islam dan aqidahnya. Sejak awal IM menolak ide pemisahan antara agama dengan Negara, atau dengan politik. Para pemikir IM menyebutnya sebagai konsepsi yang seakanakan sudah menjadi aksioma, atau urusan besar agama yang harus benar-benar dipahami. Konsepsi itu tersimpul dalam ungkapan bahwa Islam adalah aqidah dan sistem, agama dan Negara. Sehingga penegakan pemerintahan Islam adalah salah satu prinsip aqidah atau kewajiban Islam.72 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna dalam Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa: “Ihwal pemerintahan tertuang dalam kitab-kitab fiqih kita sebagai persoalan aqidah dan ushul (dasar), bukan masalah furu‟ (cabang). Islam adalah kedaulatan dan pemerintahan, ia juga peraturan dan pengajaran, 70

Ibid.,

71

Ibid. Hal. 198-199.

72

Utsman Abdul Mu‟iz Ruslan, Op.cit., Hal. 266.


sebagaimana ia adalah undang-undang dan peradilan. Salah satu diantaranya tidak terpisahkan dari yang lain.”73 Menurut IM penegakan pemerintahan Islam adalah wajib, sebagaimana pendapat mereka yang mengatakan bahwa Islam adalah agama dan Negara. Artinya, Islam datang dengan membawa nash-nash (ayat- ayat) yang mengatur berbagai hubungan individu dengan pemerintah dan sebaliknya, mengatur tindakan, interaksi, manajemen dan ekonomi, memutuskan perkara internal dan internasional, perang dan damai, perjanjian dan perdamaian, menentukan hukum semua urusan pribadi dan sosial, menegakkan jamaah atas dasar persamaan, tolong menolong, dan saling menanggung. Semua nash itu merupakan undang-undang dasar pemerintahan dan syariat yang menentukan hukum berbagai tindakan. Semua itu merupakan urusan-urusan yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh pemerintah dan Negara. Apabila Islam mendatangkan dan mewajibkan tegaknya Negara dengan dasar itu.74 Beberapa contoh nash- nash atau ayat- ayat tersebut adalah sebagai berikut:  Hukum ketatanegaraan, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemerintahan. Hukum- hukum seperti ini dimkasudkan untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyat. Salah satu contoh ayatnya terdapat dalam Surah An-Nahl Ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS: An-Nahl: 90)75

73


74


75

Al-Qur‟an Terjemahan An- Nur, oleh Prof. T.M Hasbi Ash-Siddieqy.


 Hukum antarbangsa (internasional), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antar Negara Islam dan Non Islam, serta tata cara pergaulan dengan Non Muslim yang berada di Negara Islam. Salah satu nash tersebut yaitu terdapat dalam Surah AlHujarat Ayat 13 sebagai berikut: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku agar kamu saling mengenal….” (QS: Al-Hujarat: 13)76 Ikhwanul Muslimin mendefenisikan pemerintahan Islam sebagai pemerintahan yang para pejabatnya adalah orang-orang Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam dan tidak melakukan kemaksiatan, serta konstitusinya sebagaimana yang telah disinggung di atas bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunah. Atau dengan kata lain menerapkan syari‟at Islam. 77 IM membagi konstitusi ini menjadi dua bagian, yaitu konstitusi pokok (undang-undang dasar) dan konstitusi organik (undang-undang organik).78 Konstitusi pokok (undang-undang dasar) adalah hak Allah semata. Ia merupakan halhal yang dihalalkan dan diharamkan Allah dalam kitab Suci dan Sunah Nabi. IM berpendapat bahwa hanya Allah sajalah pemegang otoritas memerintah dan melarang, tidak ada pihak lain yang menyertai-Nya.

Kekuasaan tertinggi yang menjadi rujukan umat manusia dalam

kehidupan didunia, Dalam perumusan aturan sosial, dan dalam membentuk pemerintahan, mereka adalah milik Allah swt. semata. Sedangkan konstitusi organik adalah konstitusi yang diserahkan kepada manusia untuk membuatnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh AlHudaibi, yakni salah seorang jamaah IM bahwa Allah swt. menyerahkan kepada manusia banyak hal tentang urusan dunia, diperintahkan mengatur dunia ini sesuai dengan hasil 76

Ibid.,

77

Diakses melalui https://eprints.uns.ac.id/8648/4/91800308200902404.pdf pada 13 November 2015, pukul 21.15 WIB.

78



penalaran akal manusia dengan syarat tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Termasuk undang-undang ini, yang mengatur mekanisme musyawarah, lalu lintas, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan hama pertanian, pengairan, pengajaran, pengaturan berbagai profesi, undang-undang ketatanegaraan, ruang publik dan lain sebagainya. Kaum Muslimin berhak membuat perundang-undangan dan aturan-aturan yang menjamin terwujudnya kepentingan bersama.79 B.2.1. Bentuk Pemerintahan Pemahaman mengenai bentuk pemerintahan menurut IM dapat dilihat berdasarkan kaidah-kaidah yang berupa karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Adapun pilarpilar tersebut adalah sebagai berikut:80 1. Tanggung jawab pemerintah dalam arti bahwa ia bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintahan tidak lain adalah praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah, untuk memelihara kepentingan bersama. Jika pekerjaan yang dilakukan pemerintah baik, maka ia berhak mendapatkan upah, sebaliknya apabila dalam melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaannya buruk, maka harus mendapatkan hukuman. 2. Kesatuan umat. Artinya, ia memiliki sistem yang satu, yaitu Islam yang harus melaksanakan amar ma‟ruf nahi munkar (Melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran) dan nasihat. 3. Menghormati aspirasi rakyat. Artinya diatara hak rakyat adalah mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketat-ketatnya dan juga memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk mereka. Pemerintah harus mengajak

79 80

Ibid., Hal. 291-292. Hasan Al-Banna, Op.cit., Hal. 76-80.


mereka bermusyawarah, menghormati aspirasi mereka, dan memperhatikan hasil musyawarah mereka. Berdasarkan karakteristik pemerintahan Islam diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pemerintahan yang dimaksudkan IM adalah bentuk pemerintahan parlementer. Konsekuensinya rakyat harus memilih kepala Negara dan menurunkannya kembali jika didapati hal-hal yang mengharuskannya untuk diturunkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mendapatkan kekuasaannya dari Allah, akan tetapi dari masyarakat. Adapun prinsip- prinsip yang harus dipatuhi oleh pemerintah adalah sebagai berikut: pertama, pemerintah tidak boleh melanggar batas-batas kekuasaannya, dan jika melakukan pelanggaran tersebut maka kerjanya dianggap tidak sah. Kedua, pemerintah harus bertanggungjawab atas segala pelanggaran dan kelalaiannya. Ketiga, rakyat memiliki otoritas untuk menurunkan pejabat pemerintah. Komitmen rakyat untuk mematuhi pemerintah adalah kompensasi dari komitmen pemerintah untuk mengurus persoalan rakyat.81 Adapun sumber kekuasaan menurut IM adalah satu, yaitu kehendak rakyat, kerelaan dan pilihan mereka secara bebas dan sukarela. Artinya IM meyakini bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan.82 Karena rakyat merupakan sumber kekuasaan dan pemilik kedaulatan, maka hal ini mengharuskan adanya pilar-pilar kedaulatan dalam diri individu-individunya. Pilar-pilar tersebut terimplementasi dalam bentuk kebebasan dan kedaulatan. Adapun kebebasan meliputi hak berpindah tempat, kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan kepemilikan. Hak-hak tersebut tidak diatasi kecuali oleh sesuatu yang tolak ukurnya adalah membahayakan orang lain. Untuk menjamin kekebasan ini maka harus ada kedaulatan konstitusi dan supremasi hukum. Adapun kekuatan sebagai salah satu pilar kedaulatan akan terwujud ketika Negara menjamin ilmu pengetahuan, kesehatan, dan 81 82

Utsman Abdul Mu‟iz Ruslan, Op.cit., Hal. 294-295. Hasan Al-Banna jilid 1, Op.cit., Hal. 377.


kesejahteraan atas individu. Rakyat menunaikan kedaulatannya terhadap kekuasaan dengan penuh kebebasan dan sikap evaluatif. Hak kebebasan adalah hak rakyat untuk memilih pemimpin dan anggota dewan legislatifnya. Sedangkan hak mengevaluasi terbagi menjadi evaluasi langsung yang dilakukan oleh individu sendiri, dan evaluasi tidak langsung dilakukan oleh wakil-wakil rakyat dalam dewan legislatifnya.83 B.3. Konsepsi Pembagian Kekuasaan menurut Ikhwanul Muslimin B.3.1. Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang dmiliki oleh presiden, dimana dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh para menteri yang menduduki berbagai departemen.

Presiden dapat pula disebut dengan imam dan khalifah. Dalam hal

pengangkatan seorang khalifah, maka masyarakat diwajibkan untuk berpartisipasi, yaitu ikut memilih calon pemimpin mereka. Adapun syarat yang ditetapkan bagi seorang khalifah menurut IM yaitu berusia minimal 40 tahun, memiliki tingkat wawasan yang memadai, dan memiliki citra yang baik, kemudian ditambah dengan syarat yang telah diwajibkan oleh para ulama, yaitu: Muslim, laki-laki, mukallaf (berakal sehat dan telah baligh), dan adil.84 Pengangkatan seorang khalifah (kepala Negara) dilakukan melalui pemilihan ahlul halli wal „aqdi (anggota dewan umat) yang dipilih oleh rakyat dan kesediaan yang bersangkutan untuk menerima jabatan itu. Jabatan kepresidenan merupakan kontrak antara Dewan Umat dan presiden. karena itu transaksi tidak terjadi secara sah kecuali melalui pemilihan bebas dari ahlu asy-syura wa at-tasyari (dalam hal ini anggota Dewan Permusyawaratan dan Dewan Legislatif) dan kesediaan kepala Negara. Transaksi yang diikuti dengan “bai‟ah secara sukarela”. Hal inilah menurut IM satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memilih seorang khalifah, sehingga pada kesimpulannya IM menolak sistem 83

84

Utsman Abdul Mu‟iz Ruslan, Op.cit., Hal. 297. Ibid., Hal. 304.


pemerintahan warisan, atau yang diperoleh melalui kudeta militer. Adapun masa jabatan seorang khalifah, atau imam, atau presiden dapat ditetapkan masa jabatannya, atau dapat pula dijadikan khalifah seumur hidup. Seorang khalifah, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Umat dan akan dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dan perdata dihadapan peradilan biasa jika melakukan kejahatan yang berkaitan dengan tugasnya, yakni diadili oleh Dewan Umat. Kekuasaan seorang presiden atau khalifah menurut IM adalah membuat konstitusi, mengeluarkan instruksi, mengangkat dan menurunkan pejabat, sebagai panglima tertinggi militer, mengangkat dan menurunkan para jenderal, mengumumkan perang (setelah melalui musyawarah), mengangkat dan menurunkan diplomat, memberikan grasi dan amnesti. Namun kesemua kewenangan itu harus dalam batas konstitusi.85 B.3.2. Kekuasaan Legislatif Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang dipegang oleh Dewan Umat dan kepala Negara. Setiap anggota Dewan Umat dan kepala Negara memiliki hak mengusulkan konstitusi, sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Wewenang Dewan Umat dalam hal legislasi terbatas pada dua hal:86 1. Konstitusi eksekutif, yakni undang-undang yang menjamin pelaksanaan teks-teks syariat. 2. Konstitusi organisasional, yakni peraturan-peraturan dalam rangka memenuhi kebutuhan jamaah atas dasar tujuan-tujuan umum syariat. Apabila suatu konstitusi tertentu ditetapkan, kepala Negaralah yang mengeluarkannya. Hal itu dikarenakan kepala Negara yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Rancangan

85 86

Ibid., Hal. 305 306. Ibid., Hal. 307.


konstitusi yang direkomendasikan telah memuat konsep hukum-hukum Islam dan ajaranajarannya. Karena itu, peraturan organik harus tunduk kepadanya. Demikian pula halnya dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, ia harus tunduk kepada konstitusi pokok atau undang-undang. Adapun gambaran umum mengenai sifat dari lembaga legislatif (Dewan Umat) adalah sebagai berikut:87 

Dewan terbentuk dari 200 anggota terpilih untuk masa lima tahun.



Anggota Dewan mewakili umat secara keseluruhan



Dewan umat sebagai wakil umat memegang langsung kekuasaan rakyat. Dialah yang memegang wewenang legislatif dalam batas ajaran Islam, lalu memberikan mandat kepada kepala Negara.



Dewan umat merupakan dewan tetap yang menyelenggarakan kegiatan sidang dengan sendirinya, yakni dengan undangan dari ketua atau wakil ketua. Forum itu berjalan selama sepuluh bulan. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara terbuka.

B.3.3. Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan yudikatif merupakan kekauasaan independen diluar kekuasaan eksekutif. Sumber kekuasaan yudikatif adalah rakyat. Meskipun para hakim diangkat oleh kepala Negara, namun dalam hal ini, para hakim tersebut berstatus mewakili rakyat. Oleh karena itu para hakim tersebut tidak akan diberhentikan dari jabatannya, terkecuali karena kematian atau turunnya kepala Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh pengadilan dan mereka memutuskan hukum sebagaimana pandangan mereka atas nama Allah swt. semata. Dalam menjalankan tugasnya para hakim boleh menolak penerapan hukum manapun yang bertentangan dengan syariat baik secara tekstual maupun kontekstual. Setiap warga Negara berhak mengangkat dakwaan yang isinya meminta dibatalkan peraturan yang bertentangan atau berseberangan

87

Ibid., Hal. 308.


dengan hukum-hukum Islam atau konstitusi kehadapan pengadilan khusus, yang diatur oleh konstitusi.88 C. Gerakan- Gerakan Ikhwanul Muslimin C.1. Gerakan Ikhwanul Muslimin Tahun 1932 – 1939 Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 adalah gerakan Islam terpenting abad ke-20 dan menjadi prototipe bagi gerakan Islam lain di berbagai negeri muslim. IM beranggapan bahwa umat Islam mengalami kemunduran dan terbelakang dibandingkan dengan negeri-negeri Barat yang menjajah banyak negeri di dunia Islam, yang menjadi sumber ideologi modern di dunia Islam. Selain itu, IM juga sepakat diperlukannya keharusan untuk kembali kepada sumber asli agama Islam.89 Oleh karena itulah kemudian IM melakukan berbagai gerakan-gerakan yang tujuan utamanya adalah mendirikan khilafah. Diawal kemunculan IM pada tahun 1928, organisasi ini langsung berkembang. IM banyak melakukan berbagai kegiatan baik itu kegiatan keagamaan maupun kegiatan pendidikan. Pada tahun 1932 kegiatan pertama yang dilakukan IM adalah membuka forum ceramah dan kajian yang dikenal dengan Hadist Tsulatsa, menerbitakan surat kabar mingguan, yakni Al-Ikhwan Al- Muslimun. Selain menerbitkan surat kabar, IM juga menerbitkan majalah An-Nadzir. Sebagai penghargaan terhadap perempuan-perempuan Muslim, IM juga membentuk Unit Akhwat Muslimah. Berbagai aktivitas IM ini terjadi selama beberapa tahun.90 Hal yang paling krusial dilakukan IM adalah mengirim surat kepada Ahmad Habsyah Basya, yakni Menteri Keadilan Mesir ketika itu. Adapun maksud pengiriman surat tersebut adalah untuk melakukan pendekatan perjuangan Undang-Undang.

88

Ibid., Hal. 309.

89

Lihat Miftahuddin, Op.cit., Hal. 14.

90

Utsman Abdul Mu‟iz Ruslan, Op.cit., Hal. 190-192.


Adapun tuntutan yang diajukan IM yang dalam hal ini diwakili oleh Hasan Al-Banna adalah sebagai berikut: Tuntutan pertama; kamu hendaklah menerima bersama dengan satu pendirian (wajib kembali kepada perundangan Islam dan menyatukan mahkamah di Mesir diatas asas perundangan Islam dari sekarang). Tuntutan Kedua; kamu hendaklah memerintahkan pembentukan sebuah komite bagi perbaikan Undang-Undang yang ada sekarang. Komite ini diketuai oleh al ustadz Kamil Sidqi Beik, menurut bentuk yang baru dan dapat melahirkan tujuan ini. Ini dapat dilaksanakan dengan menyerahkannya dibawah pimpinan Syekh Al-Azhar atau Al-Mufti AlAkbar. Komite hendaklah diisi oleh ulama-ulama kita yang terkemuka didalam syariah Islam, tokoh-tokoh undang-undang syar‟i dan dari Al-Azhar yang mulia dan para cerdik pandai didalam Undang-Undang negeri dengan segala cabang, tidak ketinggalan juga Al- Ustadz Kamil Sidqi Beik bersama diantara mereka.91 C.2. Gerakan Ikhwanul Muslimin Tahun 1939 - 1970 Selain beberapa aktivitas diatas, aktivitas IM selanjutnya adalah mendirikan kantorkantor cabang IM dan mulai mengaktifkan sistem Usrah sebagai bentuk pembinaan ideologi. Kegiatan ini terus berlangsung sampai sekitar tahun 1940 sebelum Hasan Al-Banna dipindahkan ke Qana atas instruksi dari Inggris. Setelah kembali ke Kairo, Hasan Al-Banna ditangkap bersama dengan rekan-rekannya. Namun tidak lama kemudian dilepaskan. Hanya saja pemerintah membredel majalah dan melarang pencetakan brosur-brosur serta pertemuanpertemuan IM.92 Gerakan IM yang terhambat karena dilarang oleh pemerintah ternyata tidak menyurutkan niat Hasan Al-Banna dan rekan-rekannya, hal ini terlihat hingga pada tahun 1942 Hasan Al-Banna terjun ke dunia politik, namun kemudian mundur karena tidak 91

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Op.cit., Hal 197-198.

92

Utsman Abdul Mu‟iz Ruslan, Op.cit., Hal. 206 – 209.


diizinkan oleh An Nuhas. Namun pada 12 Februari 1949 Hasan Al-Banna wafat karena dibunuh.93 Hal ini menyebabkan IM kemudian mendirikan sebuah unit rahasia yang diberi nama “Biro Rahasia”. Selanjutnya IM melakukan kerjasama dengan elemen perwira dan elit militer Mesir untuk menggulingkan raja Farouk yang dianggap hanya menjadi boneka bagi Inggris untuk melindungi kekuasaan Kolonial. Saat itu IM dipimpin oleh Hasan Al Hudaibi. Usaha IM dan elemen militer Mesir tidak sia-sia ketika pada tahun 1952 perwira bebas mengambil alih kekuasaan di Mesir, yakni digantikan oleh Muhammad Neguib yang menjabat sebagai presiden Mesir. Namun selanjutnya rezim militer menganggap IM adalah ancaman bagi kekuasaan mereka, Sehingga yang terjadi kemudian adalah penangkapan terhadap aktivis IM, pembakaran kantor IM, serta pembunuhan terhadap tokoh-tokoh IM. Penyerangan tersebut dilakukan

karena IM dianggap telah melakukan percobaan

pembunuhan terhadap Naser, yakni perdana menteri Mesir saat itu.94 hal ini menyebabkan IM tidak dapat melakukan aktivitas. Namun meskipun demikian IM diam-diam melakukan aktivitas bawah tanah sampai sekitar tahun 1957. Hingga pada tahun 1965 IM kembali melakukan aktivitas yang dikenal dengan nama organisasi 1965. C.3. Gerakan Ikhwanul Muslimin Tahun 1970 – 1981 Diawal tahun 1970 IM kembali beraktivitas, yakni dengan memfokuskan masjid dan universitas dalam menyebarkan ideologi IM. Pada tahap ini aktivitas IM semakin berkembang pesat dengan mendirikan sekolah-sekolah, klinik kesehatan, dan menggalang bakti sosial. Banyak aktivis IM yang dilepaskan dari penjara oleh Anwar Sadat. Selain itu juga mulai dijalankan syari‟atIslam di Mesir. Dari sini pula IM kemudian mendirikan

93

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Loc.cit., Hal 192.

94

Lihat Adhe Nuansa Wibisono. 2011. “Perjuangan Politik Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam Melawan Rezim Otoritarianisme

di Mesir Pada Era Gamal Abdul Nasser sampai Husni Mubarak (1954-2011)”. Skripsi Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.Hal. 12-29. Diakses pada http//repository.ugm.ac.id/dspace/bitsream/123456789/18485/1/Adhe.pdf, pada 15 November 2015, pukul 23.30 WIB.


Gama‟at Islamiyah, yakni unit mahasiswa yang selanjutnya berkembang menjadi salah satu actor politik independen karena pengaruhnya yang cukup kuat bagi masyarakat. Namun, hampir sama dengan peristiwa penyerangan IM yang dilakukan oleh militer Mesir, Anwar Sadat juga menganggap Gama‟at Islamiyah merupakan ancaman bagi kekuasaannya, karena Gama‟at banyak mengeluarkan kritik terhadap rezim yang berkuasa pada saat itu. hal ini menyebabkan terjadinya penangkapan kembali terhadap aktivis IM.95 C.4. Gerakan Ikhwanul Muslimin Tahun 1980 – 2011 Diawal 1980 IM mendirikan Islamic Trends, yaitu terdiri dari orang-orang professional yang selanjutnya dijadikan kandidat dalam pemilihan asosiasi professional. Karena keberhasilan anggota Trends Islamic dalam menarik perhatian masyarakat, akhirnya pada 1984 Islamic Trends memenangkan 7 dari 25 kursi dan pada tahun 1990 memenangkan 20 kursi. Aktivitas politik IM dimulai pada pemilu 1984, yakni dimana IM membangun aliansi dengan Partai Wafd. Hal ini dikarenakan status IM yang illegal. Usaha IM dibawah pemimpin ketiganya yaitu Umar Tilmisany berhasil mendudukkan 8 kandidat IM dikursi parlemen. Sedangkan pada pemilihan umum 1987 IM kembali berkoalisi dengan Partai Buruh dan juga partai Al-Ahrar. Aliansi mereka dinamakan dengan Aliansi Islam (AlTahaluf Al-Islami). Pada pemilihan umum tahun 1987 ini IM berhasil mendapatkan 36 kursi diparlemen. Namun sebagaimana peristiwa-peristiwa yang melanda IM sebelumnya, pada tahun 1995 dan 1996 ribuan aktivis dan anggota IM dipenjara, ada pula yang dipaksa bekerja bertahun-tahun. Selain itu pemerintahan yang berkuasa pada masa itu dibawah Husni Mubarok mengarahkan media massa untuk melakukan pemberitaan buruk terhadap IM, serta mencitrakan IM sebagai kelompok teroris. Alasan pengasingan IM sangat klasik, yakni Husni Mubarok merasa IM merupakan ancaman bagi tampuk kekuasaannya.

95

Ibid., Hal. 36-50


Peristiwa yang sama terjadi pada pemilihan umum tahun 2000. Sebanyak 550 aktivis IM ditangkap, termasuk diantaranya 20 orang elit IM. Hal ini membuat IM hanya mendapat 17 kursi dari total 454 kursi legislatif. Selanjutnya pada tahun 2005 IM terlibat dalam demonstasi pro- demokrasi dengan Egyptian Movement for Change. Hal ini menyebabkan banyak aktivis IM ditangkap. Namun cukup mengejutkan ditahun yang sama prestasi politik IM sangat tidak terduga, yakni IM berhasil mendapatkan 88 kursi dari 150 kandidatnya. Selanjutnya pada tahun 2011, melalui Muhammad Mursi, IM mendirikan partai politik yang bernama Partai Kebebasan dan Keadilan. Puncaknya pada pemilihan umum Mesir tahun 2012 Muhammad Mursi berhasil memenangkan pemilihan umum menjadi presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis. Namun pada tahun 2013 presiden Mursi di kudeta dari kepemimpinannya serta banyak aktivis dan anggota IM yang dipenjara.96 D. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin D.1. Hasan Al-Banna Hasan Al-Banna dilahirkan di Desa Al-Mahmudiyah yang berada di wilayah AlBahirah, dikawasan pedalaman Mesir, pada September 1906 M. Masa kecil Al-Banna dilalui dengan belajar tahfidz Al-Qur‟an yang dipelajari langsung melalui ayahnya. Sementara itu pendidikan dasar formal dilalui Al-Banna di Madrasah Diniyah Al-Rashad. Pada usia 12 tahun ia pernah menyaksikan praktik zikir tarekat Al-asafiyah dan menangkap kesan tentang kelapangan hati dan kesalehan orangtua serta kerendahan hati orang muda. Selanjutnya pendidikan Al-Banna dilanjutkan ke Madrasah Al- I‟dadiyah. Kemudian setelah selesai AlBanna melanjutkan pendidikannya ke Dar Al-Mu‟allimin di Damanhur pada tahun 1920. Disekolah inilah Al-Banna menyelesaikan hafalan Al-Qur‟an yang telah dimulai sejak bersama ayahnya. Pada waktu itu ia belum genap berusia 14 tahun.97

96 97

Ibid., Hal. 54-70. Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Op.cit., Hal. 185-187.


Pada tahun 1923, Al-Banna melanjutkan pendidikannya ke sekolah tinggi Dar AlUlum, Kairo. Namun salah satu hal yang menarik diperhatikan adalah bahwa selama di Kairo, Al-Banna banyak terlibat dengan perkembangan pemikiran atau situasi politik yang sedang melanda Mesir, yakni menurut Al-Banna sangat memprihatinkan. Selanjutnya, karena melihat kondisi Mesir pada waktu itu, Al-Banna memikirkan perlunya sebuah gerakan penyadaran umat. Hal inilah kemudian yang membuat Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin (IM) pada tahun 1928. Gerakan Ikhwanul Muslimin selanjutnya berkembang dan mendaparkan pro dan kontra

dilkalangan pemerintah. Hingga pada tahun 1948 IM

dibubarkan oleh pemerintah Mesir. Pembubaran itu berawal dari kesenjangan koordinasi gerakan ini dengan pemerintah Mesir ketika itu. Kulminasinya adalah terbunuhnya Al-Banna pada 12 Februari 1949 M.98 D.2. Sayyid Qutb Sayyid Qutb adalah ideologi gerakan Ikhwanul Muslimin. Jika Hasan Al-Banna sebagai pendiri IM lebih menitikberatkan perhatiannya pada gerakan gerakan dakwah, maka Qutb lebih memberi nuansa politik pada organisasi tersebut. Sayyid Qutb dilahirkan di Desa Qaha, Provinsi Asy-yut pada 1906.99 Pendidikan awalnya ditangani oleh ayahnya Haji Qutb bin Ibrahim sebelum pada usia enam tahun ia memulai pendidikan dasar didesanya. Karena ketajaman otaknya, ia berhasil menamatkan pendidikan dasar hanya empat tahun, yakni dua tahun lebih cepat dari biasanya. Pada usia 13 tahun Sayyid Qutb berangkat ke Kairo untuk meneruskan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan setelah selesai baru melanjutkan ke Dar Al-Ulum. Seperti halnya tokoh-tokoh Mesir lainnya, semula Qutb sangat mengagumi Barat namun akhirnya berbalik membenci barat karena menyaksikan keringnya peradaban Barat dari nilai-nilai spiritual. Hal inilah yang membuat Qutb berubah dan menoleh pada Islam serta menjadikannya sebagai 98

Ibid.,

99

Ibid., hal. 204


ideologi. Pada tahun 1951, setelah pulang dari Amerika, ia masuk organisasi IM. Disini Qutb mulai mengembangkan gagasan- gagasan politinya. Ia mulai menunjukkan sikap frontalnya terhadap pemerintahan Gamal Abd. Al- Nasher yang dipandang berbau sosialis. Gagasan militannya mempengaruhi anak-anak muda IM. mereka menuntut pemerintah untuk mundur. Bahkan mereka mencoba untuk membunuh presiden Nasher, namun gagal. Akibatnya, banyak anggota IM yang ditangkap dan diadili. Ada yang dihukum gantung, ada pula yang dihukum kerja paksa, dan ada pula yang dipenjarakan sampai 15 tahun lamanya. Qutb termasuk orang yang dipenjarakan oleh Nasher. Setelah keluar dari penjara pada 1966, Qutb tetap aktif dalam gerakan IM dan terus menuangkan gagasannya dalam buku dan media massa. Hal ini menyebabkan Qutb dipenjara kembali. Akhirnya ia kenakan hukuman mati pada 22 Agustus 1966 di Kairo.100 D.2.1. Gagasan-gagasan Politik Sayyid Qutb Sebagai tokoh yang memandang Islam sebagai agama yang sempurna, Sayyid Qutb menyatakan bahwa segala permasalahan kehidupan umat manusia telah diatur dalam Islam, tidak terkecuali masalah politik ketatanegaraan. Sebagai konsepsi politik, Islam mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi ciptaan manusia. Untuk itu Qutb memaparkan tujuh karakteristik konsepsi Islam tersebut:101 

Rabbaniyah (ketuhanan). Menurut Qutb, rabbaniyah merupakan konsep pertama dan utama yang menjadi sumber bagi karakteristik-karakteristik lainnya. Islam bersumber pada Al-qur‟an yang berasal dari Allah. Sebagai ajaran dari Tuhan, manusia hanyalah menerima, memahami, beradaptasi dengannya, dan menerapkan tuntutannya dalam dalam kehidupan mereka.



Konstan. Dalam Islam terdapat nilai-nilai universal yang bersifat konstan dan tidak boleh diubah-ubah. Ia berkembang dengan berkembangnya fenomena-fenomena

100

Ibid., Hal. 206.

101

Ibid., Hal. 207-212.


kehidupannya. Nilai-nilai yang mengendalikan gerak kemanusiaan dan perkembangan kehidupan manusia, sehingga mereka tidak tersesat. 

Menyeluruh. Karena Islam berasal dari Allah, maka ia bersifat universal. Islam terlepas dari segala kekurangan, kelemahan, kelalaian dan kontradiksi.



Keseimbangan. Dalam ciri ini, ada doktrin Islam yang bisa dipahami dan ada pula yang tidak bisa dipahami.



Keaktifan. Manusia harus menciptakan kerja-kerja kreatif dan mengadakan gerakan positif dalam kehidupan riil mereka.



Realistis. Ajaran Islam selalu sesuai dengan kondisi riil manusia dan Islam tidak membebankan sesuatu diluar kemampuan manusia.



Tauhid. Doktrin ini sebenarnya merupakan ajaran universal yang dibawa oleh setiap rasul Tuhan.

Selain beberapa hal diatas, Qutb juga menjelaskan bahwa kedaulatan bukanlah berada ditangan rakyat, melainkan berada ditangan Tuhan dan bersifat Ilahiah. Menurut Qutb manusia hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan Tuhan. Selain itu Qutb juga berpendapat bahwa politik pemerintahan dalam Islam dibangun atas asas keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan musyawarah. E. Sejarah Kemunculan Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pada dasarnya kemunculan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau yang selanjutnya disingkat dengan KAMMI tidak terlepas dari kondisi sosial dan politik bangsa Indonesia pada masa itu. Banyak elemen mahasiswa dan masyarakat menghendaki diadakannya berbagai perubahan terhadap keadaan politik bangsa. Adapun tuntutan tersebut sebagai respon terhadap krisis yang terjadi, keresahan masyarakat karena meningkatnya tingkat kriminalitas sosial, dan bertambahnya pengangguran akibat PHK besar-besaran yang 58 Universitas Sumatera Utara

terjadi serta rasa cemas karena pada saat itu untuk ketujuhkalinya Soeharto terpilih kembali menjadi presiden Indonesia, meski pemilihan itu sendiri berada dalam iklim politik yang menuju fase transisi untuk mengakhiri kekuasaan Soeharto. Para mahasiswa Muslim yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) juga tidak ketinggalan dalam menyikapi fenomena tersebut. Menurut aktivis LDK, saat itu krisis yang terjadi bukan hanya menyangkut krisis ekonomi dan moneter, tetapi meluas kepada level krisis lain, seperti krisis moral dan akhlak, krisis politik, krisis sosial dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.102 Sebagai salah satu elemen bangsa, mahasiswa Muslim yang tergabung dalam LDK merasa berkepentingan terhadap isu-isu yang berkembang. Hal tersebut dikarenakan selama ini mahasiswa Muslim dikesankan hanya sebagai komponen mahasiswa yang hanya bisa berada dibalik tembok-tembok Masjid dengan doa dan zikir, tetapi realitas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik tidak menjadi perhatian para aktivis dakwah kampus. Untuk merespon fenomena yang terjadi, para aktivis LDK bersepakat untuk membuat gerakan dan reformasi total. Hal inilah yang memicu pertemuan aktivis LDK di Malang pada Maret 1998.103 Para aktivis LDK sepakat untuk mendirikan sebuah fron yang hanya bersifat sebagai wadah koordinatif atau berbentuk federasi bagi seluruh mahasiswa Muslim. Akhirnya disepakatilah pembentukan wadah koordinatif tersebut diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selanjutnya KAMMI dan berbagai elemen

mahasiswa maupun elemen masyarakat bersatu melakukan reformasi total dan menginginkan Soeharto turun dari jabatannya. Usaha tersebut tidak sia-sia ketika pada 21 Mei 1998 102

Lihat Syarifudin jurdi, Loc.cit., Hal. 445-446. Lihat juga Anok Sutarno. Loc.cit., Hal. 5-7. Lihat juga Arief Pandu

Wijonarko. 2009. “Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia: Kajian Sejarah Perjalanan KAMMI Sebagai Gerakan Mahasiswa Masa Reformasi”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hal.1-4. Diakses melalui http//repository.uin.ac.id/dspace/bitsream/123456789/18485/1/SYARIFHIDAYATULLAH-FUF.pdf, pada 15 November 2015, pukul 23.30 WIB. 103

Ibid. Informasi ini juga merupakan hasil wawancara dengan Bapak Supandi sebagai Ketua KAMMI Wilayah Sumatera

Utara pada 25/02/2016, Pukul 16:58 Wib di Setia Budi Tanjung Sari Pasar 1. Selanjutnya juga didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Afri Darmawan, selaku pengurus Dewan Majelis Pertimbangan Wilayah Sumatera Utara, pada Senin, 16/11/2015, Pukul 19.00 Wib di Cikal USU.


Soeharto mengundurkan diri. Keadaan ini memicu berkembangnya gerakan-gerakan mahasiswa. KAMMI sendiri berkembang dari federasi menjadi ormas dan langsung melaksanakan muktamar yang pertama di Bekasi pada Oktober 1998. 104 Konteks sosial politik bagi tonggak kelahiran KAMMI sebagai ormas membawa wacana baru bagi gerakan mahasiswa Muslim, yakni yang diekspresikan melalui demonstrasi dan mimbar bebas. Bagi KAMMI, aksi turun ke jalan dianggap merupakan cara yang efektif untuk melakukan protes atas segala penyimpangan yang terjadi.105 Untuk memperkuat barisan pergerakannya, KAMMI melakukan berbagai kegiatan dan usaha yang dapat mendukung kebijakan organisasi. Mengenai bentuk kegiatan KAMMI dijelaskan dalam Anggaran Dasarnya; pertama membina ketakwaan, keimanan, dan akhlak mahasiswa Muslim Indonesia dengan cara-cara yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadist, namun juga dengan memperhatikan perkembangan zaman dan sesuai dengan konteks keindonesiaan. Kedua, menggali, mengembangkan, dan memantapkan segenap potensi kemahasiswaan, baik potensi akal, keilmuan dan budaya yang sifatnya kreatif dan aplikatif yang akan sangat berguna bagi laju perkembangan nasional. Ketiga, mengembangkan kerjasama, komunikasi dan persaudaraan antar sesama mahasiswa muslim dari berbagai macam elemen. Keempat, mengembangkan dan meningkatkan kepekaan, kepedulian, peran serta, dan solidaritas mahasiswa muslim Indonesia terhadap permasalahan-permasalahan kebangsaan dan kerakyatan dalam lingkup ekonomi, pendidikan, politik, hukum, sosial, dan budaya. Kelima, berperan aktif dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan dan kualitas sumber daya manusia dengan misi membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran bagi seluruh umat manusia (amar ma‟ruf nahi munkar).106

104

Lihat Syarifudin jurdi, Op.cit., Hal. 449-454.

105

Ibid Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KAMMI.

106


Berkaitan dengan internal organisasi, KAMMI melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menciptakan kader yang unggul sesuai dengan harapan umat dan bangsa, karena itu organisasi ini melakukan pembinaan dan pengkaderan sebagaimana yang lazim dilakukan oleh organisasi kader lainnya. Pembinaan

KAMMI memiliki beberapa tingkatan, yang

pertama dimulai dari daurah marhalah I yang memberikan penekanan kepada pembinaan kader, penanaman nilai-nilai Islam, penanaman misi gerakan. Daurah marhalah II mulai diberikan penekanan pada berbagai masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat sebagai implikasi langsung dari pemahaman terhadap misi gerakan. Daurah marhalah III memberikan pedoman kepada setiap kader untuk dapat melakukan transformasi nilai yang diorientasikan kepada kepemimpinan umat dan bangsa.107 Daurah Marhalah I dilaksanakan pada tingkat KAMMI Komisariat, Daurah Marhalah II dilaksanakan pada tingkat KAMMI Daerah, serta Daurah Marhalah III dilaksanakan pada tingkatan KAMMI Wilayah.108 Sejak berdirinya, sampai dengan tahun 2015 diperkirakan anggota KAMMI berjumlah sebesar 40,000 orang dan tersebar di sekitar 400 kampus. Jumlah anggota dan alumni KAMMI sejak berdirinya hingga saat ini diperkirakan berjumlah sebesar 100,000 orang. Sampai saat ini penyebaran organisasi KAMMI terdiri dari 30 KAMMI Wilayah, 89 KAMMI Daerah, 3 Cabang KAMMI Luar Negeri dan 400 KAMMI Komisariat di seluruh Indonesia. Sebaran KAMMI Wilayah tersebut diantaranya adalah : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan-Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 107

Syrifuddin Jurdi, Op.cit., Hal. 456.

108

Hasil wawancara dengan Bapak Supandi sebagai Ketua KAMMI Wilayah Sumatera Utara pada 25/02/2016, Pukul 16:58

Wib di Setia Budi Tanjung Sari Pasar 1. Selanjutnya juga didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Afri Darmawan, selaku pengurus Dewan Majelis Pertimbangan Wilayah Sumatera Utara, pada Senin, 16/11/2015, Pukul 19.00 Wib di Cikal USU.


Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Sedangkan 3 Cabang KAMMI Luar Negeri adalah Jepang, Jerman dan Mesir.109 F. Visi dan Misi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Visi: Wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Misi: 1. Membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa muslim Indonesia. 2. Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa. 3. Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. 4. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera. 5. Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat. 6. Membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar ma‟ruf nahi munkar).110 G. Filosofi Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) KAMMI merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang berbasiskan keislaman. Oleh sebab itu, berbagai pemikiran maupun gerakan yang dilakukan KAMMI harus berdasarkan kepada Al-Qur‟an dan Sunnah. Adapun filosofi gerakan KAMMI adalah sebagai berikut:111

109

Buku Indeks Jati diri Kader KAMMI, Hal. 3.

110

Anggaran Dasar KAMMI pada Muktamar IX. Op.cit., Hal. 27.

111

Buku Indeks Jati Diri Kader KAMMI. Op.cit., Hal. 3 – 6.


G.1. Kredo Gerakan KAMMI 1. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. 2. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami, atau membuat kami tertunduk apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti, kecuali ketakutan kepada-Nya 3. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama al-haq kami bertempur, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam. 4. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, dzikir, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusidiskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat.Kami adalah putra-putri kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini ke mana pun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh. 5. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progressif yang bebas dari kejumudan, karena kami memandang 63 Universitas Sumatera Utara

bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam. 6. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi. G.2. Prinsip Gerakan KAMMI 1. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI 2. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI 3. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI 4. Perbaikan adalah tradisi perjungan KAMMI 5. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI 6. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI G.3. Paradigma Gerakan KAMMI 1. KAMMI adalah Gerakan Dakwah Tauhid a. Gerakan Da‟wah Tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penghambaan

terhadap materi,

nalar,

sesama

manusia

dan

lainnya,

serta

mengembalikan pada tempat yang sesungguhnya: Allah swt. 64 Universitas Sumatera Utara

b. Gerakan Da‟wah Tauhid merupakan gerakan yang menyerukan deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan (Ilahiyyah) yang mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta (rahmatan lil „alamin). c. Gerakan

Da‟wah

Tauhid

adalah

gerakan

perjuangan

berkelanjutan

untuk

menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani kemungkaran (amarma‟ruf nahi munkar) 2. KAMMI adalah Gerakan Intelektual Profetik a. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal. b. Gerakan Intelektual Profetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. c. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang mempertemukan nalar akal da n nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik. 3. KAMMI adalah Gerakan Sosial Independen a. Gerakan Sosial Independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem perada ban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid. b. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan kultural yang berdasarkan kesad aran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan. c. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-ekonomi yang membatasi. 4. KAMMI adalah Gerakan Politik Ekstraparlementer a. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan perjuangan melawan tirani da n menegakkan demokrasi yang egaliter.


b. Gerakan

Politik

Ekstraparlementer

adalah

gerakan

sosial

kultural dan struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat dalam mengontrol proses demokrasi formal. H. KAMMI Wilayah Sumatera Utara serta Filosofi Gerakannya H.1. Sejarah KAMMI Wilayah Sumatera Utara Kelahiran organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai ormas dengan membawa wacana baru bagi gerakan mahasiswa Islam yang di ekspresikan melalui demostrasi dan mimbar bebas, pada perkembangannya mendapatkan banyak apresiasi dikalangan masyarakat umumnya, serta kalangan mahasiswa Muslim khususnya. Hal ini terbukti dengan semakin berkembangnya organisasi tersebut keseluruh Indonesia dalam waktu yang relatif singkat, yakni sejak KAMMI ditetapkan sebagai sebuah organisasi. Dalam waktu yang bersamaan, setelah KAMMI resmi didirikan di Malang, pada tahun yang sama KAMMI telah berafiliasi diberbagai daerah-daerah seperti di Jawa, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Yogyakarta, serta daerah-daerah lainnya. Salah satu pusat penyebaran KAMMI paska kelahirannya di Malang adalah Sumatera Utara.adapun penggagas utama berdirinya KAMMI di Sumatera Utara adalah Ikri Mahamidi.112 Awal kemunculan organisasi KAMMI di Sumatera Utara pada tahun 1928 berpusat di Kota Medan. Hal tersebut dikarenakan, selain karena Kota Medan merupakan Ibukota provinsi Sumatera Utara, di Kota Medan juga terdapat berbagai Universitas yang dapat

112




dijadikan objek dakwah oleh kader-kader KAMMI, khususnya dikalangan Mahasiswa. Kemunculan KAMMI di Sumatera Utara pada awalnya dikenal dengan KAMMI Daerah Medan. Artinya, pada awal kemunculannya, konsentrasi dakwah KAMMI hanya setingkat Kota Medan. Namun pada perkembangan selanjutnya, KAMMI Daerah Medan berkembang ke berbagai daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Utara. Hal ini kemudian menyebabkan perubahan pada status KAMMI yang semula setingkat KAMMI Daerah Medan menjadi setingkat provinsi, yakni KAMMI Wilayah Sumatera Utara. Beberapa daerah penyebaran KAMMI di Sumatera Utara diantaranya di Kota Medan (12 Komisariat: Komisariat Merah Putih USU, Komisariat Teknik USU, Komisariat Nusantara USU, Komisariat Garuda UNIMED, Komisariat Khatulistiwa UNIMED, Komisariat UMN AW, Komisariat Merah Saga UINSU, Komisariat Tarbiyah UINSU, Komisariat ITM, Komisariat UISU, Komisariat UMA, Komisariat UMSU, serta Komisariat PTKI), Siantar (1 Komisariat), Simalungun (1 Komisariat), Dairi (1 Komisariat), Padang Sidempuan (1 Komisariat), Padang Lawas (1 Komisariat), Labuhan Batu (2 Komisariat), Mandailing Natal (1 Komisariat), dan Langkat (1 Komisariat).113 Struktur bidang Organisasi KAMMI Wilyah Sumatera Utara terdiri dari beberapa bidang. Masing-masing bidang memiliki program kerja yang berbeda, namun tetap berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun bidang-bidang tersebut antara lain:114 1. Sekretaris Umum

113

www.medan.kammi.org (website KAMMI Daerah Medan)

114




Bidang Sekretaris Umum terdiri dari satu orang sekretaris Umum serta satu orang wakil Sekretaris Umum. Adapun bidang ini berfungsi untuk mengadakan pelatihan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan, administrasi surat menyurat, dan lain sebagainya. 2. Bendahara Umum Bidang Bendahara Umum terdiri dari satu orang yang menjabat sebagai Bendahara Umum. Adapun fungsi dari bidang ini adalah mengelola keungan serta menciptakan ide-ide ekonomi kreatif. 3. Kaderisasi Bidang Kaderisasi terdiri dari satu orang ketua bidang, serta satu orang sekretaris bidang dan beberapa orang staff bidang. Adapun fungsi dari bidang ini yaitu berkenaan dengan masalah pembinaan. Kegiatan-kegiatan dari bidang Kaderisasi seperti membentuk sekolah negarawan bagi kader KAMMI yang sudah mengikuti Daurah Marhalah I (DMI) dan Daurah Marhalah II (DM II), yakni bertujuan mencetak atau mempersiapkan pemimpin-pemimpin Indonesia. selain itu juga terdapat kegiatan lain seperti Tasqif (Tarbiyah Tsaqafiyah), yaitu yang berarti kajian keislaman untuk menambah pemahaman yang benar tentang Islam. 4. Kebijakan Publik Bidang Kebijakan Pulik terdiri dari satu orang ketua bidang, serta satu orang sekretaris bidang dan beberapa orang staff bidang. Adapun fungsi bidang ini adalah melaksanakan program-program kerja bidang yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat dan pemerintahan. Adapun peaksanaan program tersebut dapat dilakukan dengan cara demostrasi maupun seminar-seminar dan diskusi. Didalam Bidang Kebijakan Publik terdapat Departemen Aksi Massa, yakni berfungsi untuk memobilisasi massa ataupun kader KAMMI.


5. Hubungan Masyarakat (Humas) Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) terdiri dari satu orang ketua bidang, serta satu orang sekretaris bidang dan beberapa orang staff bidang. Adapun fungsi dari bidang ini adalah mengadakan berbagai kegiatan maupun pelatihan yang berkaitan dengan menulis, jurnalistik, dan lain sebagainya. 6. Sosial Mayarakat (Sosmas) Bidang Sosial Masyarakat (Sosmas) terdiri satu orang ketua bidang, serta satu orang sekretaris bidang, dan beberapa orang staff bidang. Adapun fungsi dari bidang ini adalah sebagai sarana penyambung silaturahmi antar organisasi maupun masyarakat, seperti melaksanakan bakti sosial, pendidikan berupa mengajar, dan lain sebagainya. 7. Pengembangan Wilayah Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari satu orang ketua bidang, serta satu orang sekretaris bidang, dan beberapa orang staff bidang. Adapun fungsi dari bidang ini adalah memekarkan atau mengembangkan cabang-cabang KAMMI di Sumatera Utara. 8. Perempuan Bidang Perempuan terdiri dari satu orang ketua bidang, serta satu orang sekretaris bidang, dan beberapa orang staff bidang. Adapun fungsi dari bidang ini yaitu melakukan berbagai pembinaan dan pelatihan bagi perempuan dengan tujuan dipersiapkan sebagai tokoh-tokoh pemimpin bangsa kedepannya. H.2. Pemikiran Politik KAMMI Wilayah Sumatera Utara Dalam menetapkan fikrah (pemikiran), pada dasarnya KAMMI Wilayah Sumatera Utara tidak memiliki secara teoritis mengenai konsep kenegaraan, pemerintahan, dan lainlain. Hal itu dikarenakan, konsentrasi organisasi KAMMI bukanlah kepada konsep atau bentuk Negara, pemerintahan, dan lain sebaginya, namun lebih kepada nilai- nilai positif 69 Universitas Sumatera Utara

yang terkandung dalam konstitusi di suatu Negara tersebut, dalam hal ini di Indonesia. Dalam pandangan organisasi KAMMI, bentuk Negara islam (khilafah) bukanlah menjadi suatu keharusan. Jika melihat kepada sejarah Negara islam, bentuk Negara berbeda-beda satu sama lain, mulai dari khilafah, kerajaan, demokrasi, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan KAMMI saat ini masih mempertimbangkan bentuk Negara yang ideal. Sekalipun bentuk Negara Indonesia demokrasi, tetapi dalam pelaksanaannya baik dan sesuai dengan masyarakat (mengemukakan keadilan, tanggap terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), maka KAMMI mendukung saja. KAMMI Wilayah Sumatera Utara cenderung bertindak sebagai penyeimbang pemerintah, serta tidak berarti anti terhadap pemerintah. Selama kebijakan yang dibuat sesuai dengan konstitusi dan berdasarkan kebutuhan rakyat, maka KAMMI siap mendukung pemerintah, sebaliknya apabila suatu kebijakan tidak sesuai dengan konstitusi demokrasi di Indonesia, maka KAMMI juga siap mengkritik.115 Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengenai tujuan organisasi KAMMI. Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian organisasi KAMMI dapat dilihat melalui visi KAMMI, yaitu “KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader- kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan Negara islami”. Fokus KAMMI adalah membina keislaman para mahasiswa sehingga terwujud bangsa dan Negara yang islami. Adapun Negara dan bangsa yang islami yang dimaksudkan disini bukanlah mendirikan khilafah (Negara Islam), tetapi lebih kepada sebuah Negara yang madani, yaitu berarti menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Selain itu, kehidupan islami yang dimaksudkan organisasi KAMMI bukan hanya sekedar memperbaiki kehidupan umat islam saja, tetapi seluruh masyarakat. Singkatnya tujuan KAMMI hadir adalah untuk memperbaiki

115


Wib di Setia Budi Tanjung Sari Pasar 1. .


bangsa dan Negara indonesia dari hal terkecil sekalipun, namun dengan nilai-nilai yang terkandung dalam islam, atau dengan kata lain, KAMMI ingin menjadikan organisasinya rahmad bagi seluruh alam.116 Menyikapi persoalan pendirian Negara khilafah, beberapa responden yang berstatus sebagai kader KAMMI juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendirian Negara khilafah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, seperti kemajemukan agama di Indonesia, sehingga sistem khilafah belum tentu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Selain itu juga, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sudah mengandung nilai-nilai spiritual dan relegius, selanjutnya juga ada yang menyatakan bahwa di zamannya, Rasulallah juga membuat peraturan atau undangundang yang dikenal dengan Piagam Madinah. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa responden tidak setuju dengan pendirian Negara khilafah, namun bukan berarti mereka sekuler. Mereka yakin bahwa Islam adalah agama yang universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Singkatnya, bukan pendirian Negara khilafah yang menjadi tujuan mereka, namun kehidupan yang madani yang telah dijelaskan diatas yang menjadi tujuan mereka. H.3. Aktivitas/ Gerakan KAMMI Wilayah Sumatera Utara KAMMI merupakan suatu organisasi pergerakan. Oleh karena itu, KAMMI banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan isu dan fenomena

terkini dalam

masyarakat. Aksi menurut KAMMI bukan semata berbicara mengenai kegiatan turun ke jalan dalam rangka menyuarakan aspirasi saja, namun lebih daripada itu, aksi menurut KAMMI adalah aktivitas maupun gerakan yang dilakukan KAMMI dalam menjalankan keseharian

116


Wib di Setia Budi Tanjung Sari Pasar 1.


organisasinya. Beberapa aktivitas atau aksi atau gerakan yang dilakukan KAMMI Wilayah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:117 

Bidang Pendidikan  Madrasah KAMMI Madrasah KAMMI merupakan kegiatan pengajaran dan pembinaan mengenai keagamaan terhadap kader KAMMI. Madrasah KAMMI secara tidak langsung merupakan aplikasi dari misi KAMMI, yakni melakukan pembinaan. Madrasah KAMMI merupakan istilah lain dari aktivitas tarbiyah (metoring, liqo‟). Aktivitas Madrasah KAMMI merupakan aktivitas utama KAMMI dalam melakukan penanaman nilai dan pemikiran- pemikiran organisasi KAMMI terhadap kadernya. Melalui Madrasah KAMMI, proses transformasi pemikiran baik itu mengenai agama dan politik lebih efektif disampaikan. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa kekeluargaan yang terbangun antar kelompok, serta jumlah perkelompok yang tidak terlalu banyak, sehingga segala penyampaian materi mudah dipahami. Kegiatan madrasah KAMMI dilakukan berkelompok oleh kader KAMMI sebanyak 5-13 orang kader. Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam seminggu dan dipandu oleh seorang pemandu. Materi atau pembahasan dalam setiap pertemuan Madrasah KAMMI disampaikan oleh seorang pemandu yang sudah dianggap memahami materi yang akan disampaikan. Beberapa contoh materi dalam Madrasah KAMMI yaitu berhubungan dengan syahadatain, ma‟rifatullah (mengenal Allah), Syumuliyah Islam (kelengkapan

117




Islam), ma‟rifaturrasul (mengenal rasul), sirah nabawiyah (cerita semasa kenabian), Rukun Islam dan Rukun Iman, Ghazwul Fikri (perang pemikiran), zionisme internasional, gerakan terselubung yang memusushi Islam, urgensi tarbiyah wanita Muslimah, membangun pribadi Islam, Hisbusy Syaitan (menjadikan syetan sebagai musuh,

kemudian Ayat-ayat Al-Qur‟an serta materi-materi lainnya. Adapun

pembagian materi disesuaikan dengan pemahaman kader serta sudah seberapa lama kader tersebut mengikuti Madrasah KAMMI. Jika dianggap sudah menguasai materi dasar, maka kader tersebut dapat melaju ke materi lain, tentunya dengan pemaahaman yang lebih dari sebelumnya.  KAMMI Mengajar Kegiatan KAMMI Mengajar dilakukan oleh para kader KAMMI yang dianggap mampu. Kegiatan mengajar dilakukan di desa-desa yang dianggap membutuhkan. Kegiatan ini rutin dilakukan tiga kali dalam satu minggu. Salah satu tempat yang menjadi tempat KAMMI mengajar adalah Medan Johor. Adapun objek pengajaran adalah anak-anak yang masih berstatus sebagai pelajar maupun yang sudah putus sekolah. Bagi KAMMI, pendidikan merupakan hal yang penting disuatu Negara, sebagaimana yang tertuang dalam panduan kebijakan nasional KAMMI sebagai berikut: “KAMMI, meyakini bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan manusia dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidaksadaran menjadi sadar. Pendidikan harus mampu mengangkat harkat martabat seseorang menjadi manusia seutuhnya, yang bertaqwa dan mempunyai manfaat bagi sekitarnya. KAMMI mendasarkan pendidikanya pada fase anak-anak dan akil baligh, dimana satu fase dengan lainya yang membedakan adalah kesadaran akan tanggung jawab dan konsekwensinya, baik itu secara rabbaniyah (ketuhanan) maupun insaniyah (kemanusiaan). Omar 73 Universitas Sumatera Utara

Muhammad al-Toumy al-Syaebani, mengartikan pendidikan Islam sebagai usaha mengubah

tingkah

kemasyarakatannya

laku dan

individu

dalam

kehidupan

kehidupan

dalam

alam

pribadinya,

sekitarnya

kehidupan

melalui

proses

kependidikan, perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan Islam itu merupakan satu proses yang tidak hanya menyangkut transformasi ilmu, akan tetapi bagaimana menjadikan manusia makhluk berakhlak dengan akhlak yang baik serta dari hasil pendidikan itu dapat membantu kehidupan diri dan kemasyarakatannya dengan berlandasan nilai nilai yang Islami. Pendidikan sebagai upaya menjalankan fungsi Khalifatullah (wakil Allah) yang berperan mengelola semesta alam dengan benar dan baik, dan Abdullah (hamba Allah) yang berperan mentransformasikan nilai nilai kauliyyah dan kauniyyah. Pendidikan haruslah bersifat integral dan terpadu, antara nilai nilai Islam, ilmu sosial dan ilmu alam, dimana orientasi pendidikan dan pengamalan haruslah selalu disandarkan pada parameter rabbaniyah, tidak mengenal sekularisasi dalam hal pendidikan.”118 

Bidang Sosial Dibidang Sosial, aktivitas atau gerakan KAMMI Wilayah Sumatera Utara lebih mengarah kepada masyarakat luas. Berbagai permasalahan bangsa yang menyangkut kemasyarakatan menjadi sorotan utama KAMMI Wilayah Sumatera Utara juga, termasuk didalamnya kemiskinan. Selain itu, berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya yang dilakukan KAMMI Wilayah Sumatera Utara adalah bakti sosial, juga menggalang bantuan bagi korban bencana di Sumatera utara, yakni baik itu berupa bantuan moril maupun materil. Hal ini dijelaskan KAMMI dalam Panduan Kebijakan Nasional KAMMI sebagai berikut:

118

Panduan Kebijakan Nasional KAMMI pada Muktamar IX Hal. 78.


KAMMI menjadi pelopor seluruh elemen bangsa dalam perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar, Kammi mendukung jaminan sosial masyarakat, serta pengentasan kemiskinan.(kesejahteraan). Ada berbagai dimensi dasar dari kebijakan sosial : I. Social security  Redistribusi kekayaan; pengaturan pemerintah dalam pemerataan pendapatan ada berbagai mekanisme yang dilakukan antara lain pajak progresif land reform, transmigrasi, dan lain-lain.  Kebebasan yaitu kebebasan masyarakat dari ketakutan, terror, ekploitasi, dll.  Perlindungan resiko; harus cepat tanggap terhadap resiko, bencana alam, resiko sosial politik, resiko bekerja, pemanasan global dan lain-lain.  Keselamatan publik yaitu penyediaan sarana umum yang aman dan berkualitas. II. Social Services Pelayanan sosial adalah seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhui kebutuhan hidupnya. III. Social Harmony Kerukunan, yang tercermin dari sikap dan perilaku yang merujuk pada nilai persaudaraan dan kebersamaan. Kedamaian, merupakan kondisi teratasinya konflik, atau tidak adanya konflik. Kemanusiaan, mencakup berbagai dimensi manusia dan pola hubungannya, baik secara sosial maupun individual.119

119

Ibid., Hal. 84.




Bidang Ekonomi Kegiatan KAMMI Wilayah Sumatera Utara dalam bidang ekonomi dapat dilihat seperti penciptaan ide-ide ekonomi kreatif, menciptakan usaha-usaha kolektif kader, seperti berjualan. Hal ini juga dijelaskan

KAMMI dalam Panduan Kebijakan

Nasionalnya sebagai berikut: KAMMI berperan aktif dalam mendorong kebijakan ekonomi yang berkeadilan, kesejahteraan rakyat, berdasarkan ekonomi konstitusi. KAMMI memandang bahwa, demokrasi bukan hanya dalam hal politik, tapi juga dalam hal ekonomi. Pengelolaan ekonomi seperti yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 adalah : 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 3. Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesart-besarnya untuk kemakmuran rakyat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Dengan konsepsi ekonomi pancasila yang dekat kepada Economic Equality dan Justice, KAMMI meyakini, out come dari suatu sistem ekonomi adalah adil dan makmur. Sikap KAMMI terhadap investasi terbuka dan harus disertai dengan alih teknologi

dan

menggunakan

SDM

dan

teknologi

Indonesia.

UMKM

diprioritaskan oleh negara, dan melindungi ekonomi rakyat. Dalam pengelolaan ekonomi sektor Riil, Moneter dan Fiskal Pemerataan dan pembangunan ekonomi


yang berkeadilan. Strategi anggaran diprioritaskan pada kesehatan, pendidikan dan aspek produktif lainnya. 

Bidang Politik Aktivitas atau kegiatan KAMMI Wilayah Sumatera Utara dalam bidang politik merupakan aktivitas yang paling banyak terlihat. Selain banyak bersentuhan dengan nuansa Islami, organisasi KAMMI dapat pula dikatakan sebuah organisasi politik. Hal tersebut di karenakan gerakan atau aktivitas politik KAMMI terkesan cukup sering dilakukan. Adapun beberapa aktivitas tersebut seperti Diskusi Publik maupun seminar (Audiensi). Selain itu, yang paling mencolok dari organisasi ini adalah aksi turun ke jalannya. diantaranya adalah aksi damai untuk Palestina, aksi Tolak Kenaikan bahan bakar minyak (BBM), aksi menolak kudeta terhadap presiden Mursi di Mesir, aksi memperingati satu tahun kepemimpinan Jokowi, aksi dalam rangka memperingati hari buruh, aksi memperingati hari perempuan, serta berbagai aksi-aksi lainnya. Adapun maksud dari berbagai aksi tersebut berbeda-beda, seperti memberi masukan kepada pemerintah, maupun mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, kader-kader KAMMI yang cukup berpengaruh dalam organisasi tersebut juga melakukan pertemuan dengan wakil rakyat daerah. Hal itu dilakukan karena segala kebijakan yang ada di Sumatera Utara merupakan hasil bentukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga perlu dilakukan pemantauan dan juga dukungan. Sikap politik KAMMI dapat dilihat melalui Panduan Kebijakan Nasional KAMMI, yaitu sebagai berikut: KAMMI berperan aktif dalam mendorong terbentuknya kultur politik moral, menjadi artikulator kebijakan publik dan berdaulat dari intervensi asing serta turut menjaga perdamaian dunia. Program aksi dalam politik: 1. Mengevaluasi otonomi darah yang cenderung merusak alur kebijakan dari pusat 77 Universitas Sumatera Utara

2. Mengevaluasi dan moratorium daerah pemekaran. 3. Mengusung demokrasi deliberatif 4. Mengoptimalkan jumlah partai 5. Penyelenggaraan dan kontrol terhadap pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil 6. Kelembagaan politik harus mengalami reformasi birokrasi H.4. Struktur Kepengurusan Organisasi KAMMI Wilayah Sumatera Utara Sejak berdiri tahun 1998, organisasi KAMMI mulai berkembang ke seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Pada awal berdiri di Sumatera Utara, organisasi KAMMI hanya meliputi daerah Kota Medan saja. Namun seiring perkembangannya, organisasi tersebut kemudian berkembang meliputi Sumatera Utara. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini organisasi KAMMI sudah menyebar hampir diseluruh daerah di Sumatera Utara. Oleh karena itulah saat ini pula nama organisasi KAMMI di Sumatera Utara yang pada awalnya bernama KAMMI Daerah Medan, berubah menjadi KAMMI Wilayah Sumatera Utara. Pada tataran terendah, KAMMI di Sumatera Utara bernama KAMMI Komisariat, selanjutnya pada tataran daerah bernama KAMMI Daerah, untuk tataran Provinsi disebut KAMMI Wilayah, sedangkan pada tataran nasional disebut dengan KAMMI Pusat.120 Pada dasarnya, tingkatan atau tataran KAMMI seperti yang disebutkan diatas tidak memiliki perbedan yang signifikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan antara KAMMI Wilayah, KAMMI Daerah, dan KAMMI Komisariat hanya terletak pada struktur kelembagaannya saja. Hal tersebut dikarenakan, kegiatan atau aktivitas KAMMI Komisariat dan KAMMI Daerah dilakukan atas arahan dari KAMMI Wilayah. Adapun

120




pembentukan KAMMI Komisariat dimaksudkan untuk mempermudah perekrutan kader atau anggota KAMMI.121 Keanggotaan

KAMMI

sendiri

dapat

pula

dilihat

berdasarkan

tingkatan

kelembagaannya, yaitu KAMMI Komisariat dikelola oleh Mahasiswa dikampus yang bersangkutan, sedangkan untuk KAMMI Daerah dikelola oleh Mahasiswa yang terdiri dari berbagai kampus yang ada di daerah tersebut (dalam hal ini daerah Medan dan daerah Labuhan Batu), sedangkan untuk KAMMI Wilayah dikelola oleh kader-kader dari seluruh KAMMI Daerah di Sumatera Utara.

Adapun aturan keanggotaan atau kader KAMMI

berdasarkan AD/ART KAMMI yaitu, seorang kader KAMMI yang telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sarjana (S1), maka lima tahun kemudian barulah dikatakan kader tersebut alumni KAMMI, demikian pula halnya seorang kader KAMMI yang telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Magister (S2), maka dua tahun setelah menyelesaikan pendidikannya barulah kader tersebut dinyatakan sebagai alumni KAMMI. Untuk alumni sendiri KAMMI memberikan wadah berubah KA KAMMI (Keluarga Alumni KAMMI). Adapun struktur organisasi KAMMI Wilayah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:122

121


Wib di Setia Budi Tanjung Sari Pasar 1. Selanjutnya juga didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Afri Darmawan, selaku pengurus Dewan Majelis Pertimbangan Wilayah Sumatera Utara, pada Senin, 16/11/2015, Pukul 19.00 Wib di Cikal USU. 122




PENGURUS WILAYAH KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) SUMATERA UTARA PERIODE 2014 – 2016

Ketua Umum Wakil Ketua Umum Sekretaris Umum Wakil Sekretaris Umum Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum

: Afri Darmawan : Alimul Hadi : Supandi : Mayang Sari : Haris Sucipto : Adi Lesmana Sibarani

Kabid Kaderisasi Sekbid Kaderisasi Staff Kaderisasi

: Baiti Akmal : Arfah Harahap : Nasiruddin Daulay

Kabid Kebijakan Publik Sekbid Kebijakan Publik Staff Kebijakan Publik

: Mangaraja H Harahap : Puspita Sari : Taufik Hariko : Risa Anggraini : Hilda Junanda : Elfirda Ade Putri

Kabid Hubungan Masyarakat Sekbid Hubungan Masyarakat Staff Hubungan Masyarakat

: Adrian Hilman : Siska Eka Syafitri : Yan Azhar Pane : Ema Marsela : Aiga Elisa

Kabid Pengembangan Wilayah Sekbid Pengembangan Wilayah Staff Pengembangan Wilayah

: Ajuan Ritonga : Sarifah Nurhafidah : Ali Sahniur : Mutiara Sari : Nazhimah Bey Nasution

Dikeluarkan di: Jakarta Pada tanggal : 20 Rabiul Akhir1435 H 20 Februari 2014 M PENGURUS PUSAT KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (PP KAMMI)

Andriyana, S.T. Ketua Umum

Hadi Prayitno, S.T. Sekretaris Jendral

BAB III Analisis Pengaruh Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin Terhadap Gerakan Organisasi KAMMI di Sumatera Utara


A. Pengaruh Pemikiran Politik IM terhadap Organisasi KAMMI Wilayah Sumatera Utara Berdasarkan Pengetahuan Kadernya Kemunculan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada perkembangannya sedikit banyak telah memberikan warna tersendiri, baik itu dalam tataran ormas maupun dalam tataran politik di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Keterlibatan organisasi KAMMI dalam tataran politik dapat dilihat berdasarkan gerakan- gerakan yang telah dilakukan. Selain berdasarkan ajaran agama Islam, yakni Al Qur‟an dan Hadist, gerakan organisasi KAMMI di Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh pemikiran- pemikiran Hasan Al-Banna yang berafiliasi menjadi pemikiran politik organisasi Ikwanul Muslimin. Adapun pengaruh pemikiran politik IM terhadap gerakan organisasi KAMMI di Sumatera Utara dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut. 1. Kesamaan Pemikiran IM dengan gerakan KAMMI dalam Kredo Gerakan KAMMI Dalam buku Risalah pergerakan Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa seorang individu Muslim tidak dibenarkan meninggalkan kewajiban-kewajiban individunya (sholat, puasa, dzikir, dll.) dengan alasan sibuk melaksanakan kewajian sosial. Juga sebaliknya, seseorang tidak dibenarkan meninggalkan kewajiban-kewajiban individu sosial dengan alasan sibuk melaksanakan kewajiban individu. Hasan Al-Banna berpendapat bahwa sebagaimana generasi Rasulallah, maka hendaknya individu Muslim menjadikan dirinya rahib dimalam hari, dan penunggang kuda (pejuang) di siang hari. Artinya, ketika malam tiba mereka berdiri di mihrab, hingga larut dalam kekhusyukan shalatnya. Namun begitu fajar menyingsing dan hari beranjak siang, gaung jihad menggema menyeru para mujahidin, meneriakkan syi‟ar-syi‟ar kebenaran dengan lantang, sehingga menembus


segenap penjuru buana.123 Istilah “rahib dimalam hari dan pejuang di siang hari” pada dasarnya sudah ada sejak masa Rasulallah saw. oleh karena itulah juga kemudian IM juga menjuluki dirinya dengan istilah tersebut. Namun, itilah “rahib dimalam hari dan pejuang disiang hari” ternyata juga menjadi suatu aturan KAMMI dalam melakukan pergerakan. Adapun istilah tersebut tertuang dalam kredo gerakan KAMMI yang mengatakan bahwa “……politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka…..”.124 Kesamaan antara IM dan KAMMI terlepas dari konteks kesejarahan Rasulallah saw. tentunya merupakan suatu hal yang menarik. KAMMI meletakkan istilah tersebut dalam kredo gerakan KAMMI, yakni yang menjelaskan bagaimana pergerakan KAMMI, khususnya KAMMI di Sumatera Utara. atau dengan kata lain, KAMMI menggunakan istilah IM “rahib dimalam hari dan penjuang disiang hari” menjadi dasar (kredo) KAMMI dalam melakukan gerakan. Dengan demikian, dapat pula dilihat disini hubungan atau kaitan antara pemikiran IM dengan gerakan organisasi KAMMI di Sumatera Utara. 2. Buku- buku Karya Tokoh IM Merupakan Bacaan Wajib Bagi Kader KAMMI Sebagai organisasi pergerakan, KAMMI di Sumatera Utara banyak melakukan berbagai kegiatan serta aksi- aksi yang berkaitan dengan fenomena sosial dan politik yang ada, khususnya di Sumatera Utara. Namun, selain berfokus pada gerakan, organisasi KAMMI

123

Hasan Al-Banna. Op.cit. Hal 83-84.

124

Kredo gerakan KAMMI didalam Buku IJDK KAMMI


juga sangat mengedepankan nilai-nilai intelektual. Hal ini terlihat dengan diwajibkannya kader KAMMI untuk membaca buku-buku karya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, seperti karya Hasan Al-Banna (Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Penggetar Iman di Medan Jihad) dan Sayyid Qutb (Ma‟alim Fi Ath – Thariq, Al- Qiyamah). Kewajiban membaca bukubuku karangan tokoh IM tersebut diberlakukan pada saat kader KAMMI akan mengikuti kegiatan Daurah Marhalah II serta kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun maksud dan tujuan rekomendasi buku-buku tersebut adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan kader KAMMI dalam memahami politik Islam, dimana pemikiran politik Ikhwanul Muslimin dianggap masih mengedapankan nilai-nilai keislaman. Selain itu, pemikiran politik tokohtokoh IM dianggap cukup baik dan rasional, sehingga setiap kader KAMMI perlu membaca buku-buku tersebut. Oleh karena itulah dapat dikatakan pemikiran politik IM mempengaruhi gerakan organisasi KAMMI, khususnya di Wilayah Sumatera Utara.125 3. Gerakan Tarbiyah KAMMI sebagai upaya mewujudkan Negara Islami Salah satu gerakan atau aktivitas utama organisasi KAMMI, khususnya KAMMI di wilayah Sumatera Utara adalah kegiatan usrah, atau yang sering disebut dengan tarbiyah (Mentoring, Halaqoh). Kegiatan tarbiyah ini dimaksudkan untuk membentuk sosok individu muslim yang islami, rumah tangga yang islami melalui ikatan suci pernikahan, masyarakat yang islami, serta tujuan akhirnya sebuah Negara Islami. Kegiatan usrah dilakukan rutin satu kali dalam seminggu dan terdiri 5- 13 orang perkelompok dengan pembahasan- pembahasan yang menyangkut politik dan kegamaan, seperti syahadatain, ma‟rifatullah (mengenal Allah), Syumuliyah Islam (kelengkapan Islam), ma‟rifaturrasul (mengenal rasul), sirah nabawiyah (cerita semasa kenabian), Rukun Islam dan Rukun Iman, Ghazwul Fikri (perang pemikiran), 125




zionisme internasional, gerakan terselubung yang memusushi Islam, urgensi tarbiyah wanita Muslimah, membangun pribadi Islam, Hisbusy Syaitan (menjadikan syetan sebagai musuh, kemudian Ayat-ayat Al-Qur‟an serta materi-materi lainnya. Kegiatan usrah seperti yang dilakukan KAMMI tidak jauh berbeda dengan salah satu pemikiran politik Ikhwanul Muslimin (IM), yakni dapat dilihat pada awal kemunculannya sebagai organisasi di Mesir, yakni dimana Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa untuk mendirikan khilafah di muka bumi, maka hal yang paling utama dilakukan adalah dengan cara memperbaiki sosok individu muslim, rumah tangga yang islami, masyarakat yang islami, serta Negara yang Islami. Dan untuk mencapai hal-hal tersebut, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan cara penerapan pola usrah. Dengan demikian, pada dasarnya konsep pola usrah dapat pula dikatakan muncul berdasarkan pemikiran Hasan Al-Banna sebagai tokoh utama IM, dimana istilah tarbiyah atau usrah ini mulai berkembang di Indonesia setelah dibawa oleh para alumni Timur Tengah. Sehingga, dengan demikian dapat pula disimpulkan kegiatan tarbiyah (Halaqoh, mentoring) yang dilakukan KAMMI secara langsung ataaupun tidak merupakan hasil dari pemikiran politik Ikhwanul Muslimin, hal ini tentu saja terlepas dari konsep kesejarahan di masa Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabatnya. 4. Gerakan KAMMI Mengajar merupakan salah satu strategi mewujudkan pemuda yang cerdas dan Islami Dalam berbagai aspek pemikirannya, IM juga menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan. Hal ini dikarenakan menurut IM untuk menciptakan individu-individu muslim yang cerdas diperlukan suatu wadah yang dapat menunjang pembentukan individu muslim yang cerdas tersebut. Adapun hal ini dijelaskan IM dalam strateginya yang pertama, yaitu Dakwah umum, yakni bertujuan untuk mendidik umat, membangkitkan rakyat, mengubah tradisi umum, menyucikan jiwa, membersihkan rohani, mengumandangkan prinsip-prinsip kebenaran, jihad, berkarya, dan memiliki sifat keutamaan ditengah masyarakat. Adapun 84 Universitas Sumatera Utara

upaya yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan mengadakan kelas belajar, ceramah, menyebarkan makalah, mengirim delegasi, rapat akbar, dan kunjungan-kunjungan. Pemikiran IM mengenai pentingnya dakwah umum ini secara tidak langsung telah mempengaruhi gerakan organisasi KAMMI, khususnya pada kegiatan KAMMI Mengajar, dimana kegiatan KAMMI Mengajar dilakukan rutin dua sampai tiga kali dalam satu minggu. Adapun yang menjadi objek utama adalah anak-anak yang masih berstatus sebagai pelajar SD, SMP, SMA, maupun yang sudah tidak berstatus sebagai pelajar lagi. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menciptakan individu- individu Muslim yang nantinya diharapkan dapat menjadi seorang tokoh maupun pemimpin yang berpengaruh bagi Negara dan agama. B. Pengaruh Pemikiran Politik IM terhadap Aksi-Aksi Nyata KAMMI Wilayah Sumatera Utara Analisis pengaruh pemikiran politik IM pada dasarnya telah dibahas seperti yang dituliskan pada paragraph sebelumnya. Namun, untuk memperkuat data- data yang didapatkan, maka peneliti juga menggunakan analisis lain, yaitu berupa analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan Software SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 20. Adapun penjelasan analisis tersebut adalah sebagai berikut: B.1. Analisis Tabel Frekuensi Analisis tabel frekuensi merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan membagibagi variabel kedalam kategori-kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi. Tabel frekuensi biasanya memuat dua kolom, terdiri dari karakteristik responden, Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin (variabel x) dan Gerakan Organisasi KAMMI (variabel Y). Jumlah Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang tersebar di berbagai Universitas di Kota Medan.


B.1.1 Karakteristik Responden Karakteristik responden merupakan tabel yang memuat data identitas responden, yakni mencakup Perbedaan KAMMI Komisariat, Jenis Kelamin, Tingkat Daurah Marhalah, dan Stambuk. a. Karakteristik Responden Berdasarkan KAMMI Komisariat Apabila responden dalam penelitian ini dikategorikan

berdasarkan KAMMI

Komisariat melalui program SPSS Versi 22, maka akan terlihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Frekuensi Responden Berdasarkan KAMMI Komisariat KAMMI Komisariat Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Garuda

8

8.0

8.0

8.0

Itm

9

9.0

9.0

17.0

Khatulistiwa

8

8.0

8.0

25.0

Mega

8

8.0

8.0

33.0

Merah Putih

8

8.0

8.0

41.0

Nusantara

8

8.0

8.0

49.0

Tarbiyah

8

8.0

8.0

57.0

Teknik

8

8.0

8.0

65.0

Uisu

8

8.0

8.0

73.0

Uma

9

9.0

9.0

82.0

Umn Aw

9

9.0

9.0

91.0

Umsu

9

9.0

9.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Sumber: Data dioleh dengan SPSS 20


Berdasarkan tabel 3.1 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masing- masing KAMMI Komisariat yang ada di Kota Medan sudah terwakili, yaitu Komisariat Garuda (8 orang), ITM (9 orang), Khatulistiwa (8 orang), Merah Saga (8 orang), Merah Putih (8 orang), Nusantara (8 orang), Tarbiyah (8 orang), Teknik (8 orang), Uisu (8 orang), Uma (9 orang), UMN Aw (9 orang), dan Umsu (9 orang). Jumlah keseluruhan adalah 100 orang responden. b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Apabila responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan Jenis Kelamin melalui program SPSS Versi 20, maka akan terlihat pada tabel 3.2 berikut. Tabel 3.2 Frekuensi responden berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Pria

45

45.0

45.0

45.0

Wanita

55

55.0

55.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Sumber: Data dioleh dengan SPSS 20 Dari tabel 3.2. diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan Jenis Kelamin yakni Pria sebanyak 45 orang (45%), dan Wanita sebanyak 55 orang (55%). c. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Daurah Marhalah Apabila responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan Tingkat Daurah Marhalah (DM) melalui program SPSS Versi 20, maka akan terlihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Frekuensi responden berdasarkan Tingkat Daurah Marhalah


Tingkat Daurah Marhalah Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

61

61.0

61.0

61.0

2

39

39.0

39.0

100.0

Total

100

100.0

100.0

Sumber: Data dioleh dengan SPSS 20 Dari tabel 3.3. diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan Tingkat Daurah Marhalah (DM), yakni tingkat DM 1 sebanyak 61 orang (61%), dan tingkat DM 2 sebanyak 39 orang (39%). d. Karakteristik Responden berdasarkan Stambuk Apabila responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan Stambuk melalui program SPSS Versi 20, maka akan terlihat pada tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4. Frekuensi Responden Berdasarkan Stambuk Stambuk Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2011

8

8.0

8.0

8.0

2012

27

27.0

27.0

35.0

2013

41

41.0

41.0

76.0

2014

21

21.0

21.0

97.0

2015

3

3.0

3.0

100.0

Total

100

100.0

100.0

Valid

Sumber: Data dioleh dengan SPSS 20 Dari tabel 3.4. diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan stambuk yakni stambuk 2011 sebanyak 8 orang (8%), stambuk 2012 sebanyak 27 orang (27%), stambuk 2013 sebanyak 41 orang (40%), stambuk 2014 sebanyak 21 orang (21%), serta stambuk 2015 sebanyak 3 orang (3%).


BAB II DESKRIPSI SEJARAH DAN PEMIKIRAN POLITIK IKHWANUL MUSLIMIN SERTA ORGANISASI KAMMI

Recommend Documents