BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN ELIT KAB. LANGKAT. II.1.1. Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang

BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN ELIT KAB. LANGKAT

II.1. Sejarah Kab. Langkat II.1.1. Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orangorang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh : 1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892 2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927 3. Sultan Mahmud 1927-1945/46 Dibawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan dibawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja kecil Karo) yang berada didesa. Pemerintahan luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala

Universitas Sumatera Utara

Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.34 Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak :35 1. Luhak Langkat Hulu, yang berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu: a.

Kejuruan Selesai

b.

Kejuruan Bahorok

c.

Kejuruan Sei Bingai

d.

Distrik Kwala

e.

Distrik Salapian

2. Luhak Langkat Hilir, yang berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/T.Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu : a.

Kejuruan Stabat

b.

Kejuruan Bingei

c.

Distrik Secanggang

34

Zainal Arifin, Langkat Dalam Sejarah Dan Perjuangan Kemerdekaan, 2013, Medan: Mitra Medan, Hal.6. 3535 Ibid.,zainal arifin.,Hal.,8.


d.

Distrik Padang Tualang

e.

Distrik Cempa

f.

Distrik Pantai Cermin

3. Luhak Teluk Haru, berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik. a.

Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji.

b.

Distrik Pulau Kampai

c.

Distrik Sei Lepan

Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-081945.36 II.1.2. Masa Kemerdekaan Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap

36

Sumber : BPS Kab. Langkat


dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.37

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu : 1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai 2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura 3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

37

Ichwan Syafri,Jejak Sejarah Dan Kebudayaan Melayu Di Sumatera Utara, 2009, Medan : CV Cipta Mandiri, Hal.34.


Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh: 1.

T. Ismail Aswhin 1967 – 1974

2.

HM. Iscad Idris 1974 – 1979

3.

R. Mulyadi 1979 – 1984

4.

H. Marzuki Erman 1984 – 1989

5.

H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994

6.

Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 – 1998

7.

H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999

8.

H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009

9.

Ngogesa Sitepu : 2009 s/d sekarang Untuk melaksanakan pembangunan yang merata, Kabupaten Langkat

dibagi atas 3 wilayah pembangunan. 1.

Wilayah Pembangunan I (Langkat Hulu) meliputi - Kecamatan Bahorok dengan 19 desa - Kecamatan Salapian dengan 22 desa - Kecamatan Kuala dengan 16 desa


- Kecamatan Selesai dengan 13 desa - Kecamatan Binjai dengan 7 desa - Kecamatan Sei Bingai 15 desa

2.

Wilayah Pembangunan II (Langkat Hilir) meliput - Kecamatan Stabat dengan 18 desa dan 1 kelurahan - Kecamatan Secanggang dengan 14 Desa - Kecamatan Hinai dengan 12 desa - Kecamatan Padang Tualang dengan 18 desa - Kecamatan Tanjung Pura dengan 15 desa dan 1 kelurahan

3.

Wilayah pembangunan III (Teluk Haru) meliputi - Kecamatan Gebang dengan 9 desa - Kecamatan Brandan Barat dengan 6 desa - Kecamatan Sei Lepan dengan 5 desa dan 5 kelurahan - Kecamatan Babalan dengan 5 desa dan 3 kelurahan - Kecamatan Pangkalan Susu dengan 14 desa 2 kelurahan - Kecamatan Besitang dengan 8 desa dan 3 kelurahan

Tiap-tiap wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang pembantu Bupati.Disamping itu dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Langkat dibantu atas dinas-dinas otonom, Instansi pusat baik Departemen maupun non


Departemen yang kesemuannya merupakan pembantu-pembantu Bupati.Dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan.38 II.2. Letak Geografis dan Penduduk II.1.1. Letak Geografis Geografi.Daerah Kabupaten Langkat terletak pada3o14’dan 4o13’ lintang utara, serta 93o51’ dan 98o45’ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Prop. D.I.Aceh 2. Sebelah Selatan berbatas dengan Dati II Karo. 3. Sebelah Timur berbatas dengan Dati II Deli Serdang 4. Sebelah Barat berbatas dengan Dati D.I Aceh (Aceh Tengah) Topografi. Daerah Tingkat II Langkat dibedakan atas 3 bagian: - Pesisir Pantai dengan ketinggian 0 – 4 m diatas permukaan laut - Dataran rendah dengan ketinggian 0 – 30 m diatas permukaan laut - Dataran Tinggi dengan ketinggian 30 – 1200 m diatas permukaan laut Di daerah Kab. Langkat terdapat taman wisata Bukit Lawang sebagai obyekwisata, Taman Bukit Lawang ini terletak dikaki Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan udara sejuk oleh hujan trofis, dibukit Lawang ini terdapat lokasi rehabilitasi orang hutan (mawas) yang dikelola oleh WNF Taman Nasional 38

Ibid


gunung Leuser merupakan asset Nasional terdapat berbagai satwa yang dilindungi seperti: Badak Sumatera, Rusa, Kijang, Burung Kuau, siamiang juga terdapat tidak kurang dari 320 jenis burung, 176 binatang menyusui, 194 binatang melata, 52 jenis ampibi serta 3500 jenis species tumbuh-tumbuhan serta yang paling menarik adalah bunga raflesia yang terbesar di dunia. Daerah Kab. Langkat adalah satu-satunya di Sumatera Utara yang mempunyai tambang minyak yang dikelola oleh Pertamina dan berada di kota PangkalanBerandanyangmenghasilkan: a. Kapasitas CDU (MBCD) - Actual 0,51 (510Barrel/hari) Discharged 0,50 (500 Barrel/hari). b. Kapasitas CDU-II (MBCD)

- Actual 4,69 (4690

Barrel/hari) - Discharged 4,50 (4500 Barrel/hari). c. Aspal di Pangkalan Susu

- Actual 400 Mm3/hari

(400.000m3/hari) - Discharged 850 Mm3/hari (850.000 m3/hari) Disamping pertambangan minyak di Kabupaten Langkat juga terdapat Industri Gula yang dikelola oleh PTP IX Kwala madu serta banyak bahan-bahan tambang yang belum dikelola seperti Coal, Tras, Gamping Stone, Pasir Kwarsa dan lain-lain.39

39

Ibid


II.2.2 Penduduk Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 902.986 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14 persen pada periode 1990-2000 dan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa per km2. sedangkan tahun 1990 adalah sebesar 1,07 persen.Untuk tahun 2008, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat bertambah menjadi 1.042.523 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,80 untuk periode 20052010. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Stabat yaitu sebanyak 83.223 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pematang Jaya sebesar 14.779 jiwa. Kecamatan Stabat merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 918 jiwa per km2dan Kecamatan Batang Serangan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 42 jiwa per km2. Jumlah penduduk Kabupaten Langkat per jenis kelamin lebih banyak lakilaki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk lakilaki sebesar 521.484 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 521.039 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,09 persen. Berdasarkan hasil SP2000 penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku bangsa Jawa (56,87 persen), diikuti dengan suku Melayu (14,93 persen), Karo (10,22 persen), Tapanuli / Toba (4,50 persen), Madina (2,54 persen) dan


lainnya (10,94 persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Langkat mayoritas agama Islam (90,00 persen), Kristen Protestan (7,56 persen), Kristen Katolik (1,06 persen), Budha (0,95 persen) dan lainnya (0,34 persen). 40 II.3. Partai GOLKAR II.3.1. Profil Partai Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir. pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluhorganisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama GOLONGAN KARYA (Sekber Golkar). Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar.Front Nasional yang makin meningkat.

Sekber

Golkar

ini

merupakan

wadah

dari

golonganfungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lainyang menjadi 40

Ibid


anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dariorganisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai291 organisasiOrganisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan.41 Berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: 1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Organisasi Profesi 5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971 Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkankeputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejakPemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang. Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi 41

http://partaigolkar.or.id/ diunduh pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 21.09. Wib.


salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh


Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mulamula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru.Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kaderkader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana.Sejarah Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan


dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris. Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar


kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Pada pemilu 2014 Golkar mendapatkan 14,75% Suara Sah Nasional. Ketua Umum GOLKAR dari masa ke masa : 1. Djuhartono (1964-1969) 2. Suprapto Sukowati (1969–1973). 3. Amir Moertono (1973–1983) 4. Sudharmono (1983–1988) 5. Wahono (1988–1993) 6. Harmoko (1993–1998) 7. Akbar Tandjung (1998–2004) 8. Jusuf Kalla (2004–2009) 9. Aburizal Bakrie (2009–2014) 10. Ketua umum Golkar masih di Proses di Mahkamah Partai Banyak timbul pertanyaan mengapa maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden Gusdur untuk membubarkan GOLKAR dan DPR malah menjadi senjata makan tuan untuk Gusdur sendiri. Jawabannya ialah, karena pada saat itu Mahkamah Agung mengatakan putusan maklumat yang dibuat oleh Gusdur tidak


konstitusional dan tidak terlepas pula dari kelihaian seorang Akbar tandjung dalam membendung semangat GOLKAR untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan politik di Indonesia. Adapula yang bertanya mengapa GOLKAR dapat terus bertahan dalam perpolitikan di Indonesia, padahal GOLKAR sangatlah identik sekali dengan rezim orde baru. GOLKAR menjawab semuanya dengan beberapa kiat yang dilakukan GOLKAR setelah runtuhnya rezim orde baru, yakni : 1. Revitalisasi kader tingkat desa yakni asset partai GOLKAR dari tingkat paling bawah hingga atas 2. GOLKAR menyadari bahwa banyak sekali kader GOLKAR yang reformis atau dengan kata lain sebenarnya menolak sistem yang dibangun oleh Soeharto -

Reformasi adalah momentum untuk melawan sistem yang dibuat oleh pak Harto oleh kader GOLKAR yang reformis

-

GOLKAR memutus hubungan dengan TNI/POLRI dan Birokrasi (PNS)

-

GOLKAR

menghilangkan

adanya

dewan

pembina,

dewan

pertimbangan, dan dewan penasehat. Kekuatan pusat sekarang berada di dewan pengurus (eksekutif) -

GOLKAR tidak mau lagi terjebak dalam sistem Jalur. Sebagai implikasi dari pemutusan hubungan dengan TNI dan PNS


3. Kepemimpinan dan kepengurusan yang solid. Pada saat itu kebetulan dipimpin oleh Akbar Tandjung -

Tidak ada yang merasa ditinggalkan oleh Akbar Tandjung pada saat partai mendapatkan desakan bahkan saat Akbar Tandjung dipenjara

-

Kader GOLKAR juga memberikan dukungan terhadap Akbar Tandjung untuk tetap konsisten

-

GOLKAR tidak tergantung kepada profil seorang kader saja untuk membawa benderanya, namun GOLKAR tergantung kepada sistem yang ada di dalam tubuh GOLKAR sendiri

Pada era reformasi GOLKAR mendapati banyak cobaan baik dari dalam maupun dari luar tubuh GOLKAR sendiri. Namun GOLKAR mampu untuk maju dan menjadi pemenang dalam pemilu 2004.GOLKAR akhirnya menjadi Partai GOLKAR dikarenakan adanya undang-undang partai politik yang mengharuskan adanya kata partai dalam setiap partai politik yang ingin bertarung dalam pemilu. Inilah sejarah dan profil bagaimana perjalanan suatu Golongan kekaryaan yang sangat tanggap dengan kondisi bangsanya dan cinta akan negaranya. GOLKAR dapat bertahan sampai detik ini yang awalnya ialah hanya sebuah organisasi.GOLKAR dapat membuktikan bahwa dirinya adalah suatu partai yang dapat berdiri tegak dan mampu menjaga eksistensinya sebagai partai besar yang patut diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya.


II.3.2. Visi Misi Partai GOLKAR Visi dari partai GOLKAR ialah mewujudkan Indonesia baru, maju, bersatu, modern, demokratis, adil, dan makmur.Integrasi Nasional dalam sebuah masyarakat madani atau masyarakat sipil. Misi partai GOLKAR ialah bagaimana membangun negara ini, yakni misisnya ialah: 1. Pancasila tetap menjadi ideology pemersatu bagsa dan negara (keputusan final) 2. NKRI tetap utuh dan terjaga 3. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Ada 3 karakteristi Indonesia yang diambil GOLKAR dan menjadi PLATFORM GOLKAR yakni : 1. Wawasan kebangsaan yaitu Komitmen terhadap NKRI dan Pancasila -

Penghormatan terhadap Pluralisme baik dari budaya, etnik, adat istiadat, dan agama Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

2. Mengembangkan masyrakat yang demokratis -

Supremasi hokum dan perlindungan di depan hokum Pers bebas dan Ormas Terbuka, transparan, dan akuntabilitas (pertanggungjawaban)

3. Membangun kehidupan yang religious dimana menghormati pluralism agama yang berpegang teguh pada nilai etika dan moral Program Partai GOLKAR, secara umum mencakup 4 hal : “CATUR SUKSES” :


1. Sukses konsolidasi dan pengembangan daerah organisasi 2. Sukses kaderisasi dan regenerasi 3. Sukses demokrasi, kemandirian, dan kesejahteraan (pembangunan) 4. Sukses pemenganan pemili (Pilkada, legislatif, dan Presiden) Ada 4 fungsi pokok dalam melaksanakan Program catur sukses tersebut, antara lain ialah : 1. Fungsi Kepartaian Dilaksanakan dalam rangka penguatan organisasi atau militansi dan peningkatan kapasitas kader, termasuk komunikasi politik 2. Fungsi Elektoral Melaksanakan upaya-upaya penggalangan infrastruktur partai dari pusat sampai ke daerah. 3. Fungsi Kebijakan Dalam

melakukan

pengawasan

terhadap

kebijakan

pemerintah

baik

pelaksanaan dalam pemerintah 4. Fungsi Pemenangan Pemilu Menyiapkan strategi pemenangan untuk partai bahkan kader dari tingkat daerah sampai nasional.


Masing-masing fungsi di atas harus dapat menyukseskan setiap bidang dalam catur sukses atau paling tidak mencerminkan sukses yang ada dalam catur sukses. Fungsi dibuat untuk mengelompokkan bidang-bidang dalam organisasi agar lebih efektif dan semakin jelas operasionalnya bahkan sampai tingkat daerah yang paling bawah. II.4. Sejarah Partai Golkar Langkat Semangat Golongan Karya atau Golkar dalam pembangunan politik di Indonesia tidak hanya di tingkat Nasional. Golkar juga menguasai politik lokal di seluruh wilayah Provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabpaten Langkat, Sumatera Utara. Golkar langkat berdiri tepat 3 tahun setelah Golkar secara Nasional terbentuk yaitu 1967 di masa presiden Soeharto. DPD Golkar Langkat lahir pada tanggal 20 Oktober 1967 yang pada waktu itu diketuai oleh Sutikno yang berlatar belakang Militer yang juga merupakan Dan Dim 0202 Langkat. Sutikno juga menjadi Bupati di kabupaten Langkat pada tahun 1967. Golkar Langkat menjalin hubungan baik di Birokrasi Kabupaten Langkat dimana visi dan misi utama memenangkan Pemilu 1971 atau pemilu pertama di jaman Orde Baru. Golkar langkat tercatat meraih 42% di Pemilu 1971. Berikut Susunan kepengurusan Golkar Kabupaten Langkat Pasca Reformasi.42

42

Data sejarah Golkar Langkat yang diperoleh dari DPD Kabupaten Langkat.


Table 2.1 SUSUNAN KEPENGURUSAN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN LANGKAT 1999-2004 NO NAMA

JABATAN

1 2 3 4 5 6

H.Syafaruddin Basyir Surianto H.Khairuddin Nasution Ngongesa Sitepu Raja Kamsah M. Silaban

Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

7 8 9 10

Daud Sembiring Elvi Restu Ningsih Israinil Armay Zakaria, SE.

Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris

11 12 13

Dr. Ummi Kalsum Pulungan Nikko Yuspandy, SE Pardianto

Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara


JABATAN

1 2 3 4

H, Eswin S Soekardja, SE M. Irian Nasution H.Khairuddin Nasution Ngongesa Sitepu

5 6

Raja Kamsah Siti Maryam Yus

Ketua Wakil Ketua Bidang Organisasi Wakil Ketua Bidang PP Wakil Ketua Bidang Kesos, Tanel dan Pengmas Wakil Ketua Bidang Parawisata Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

7 8 9 10

Daud Sembiring Drs. Ainal Zein Israinil Armaya Zakaria, SE.

Sekretaris Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Wakil Sekretaris Bidang PP Wakil Sekretaris Bidang Kesos, Tanel dan Pengmas


11 12 13 14

Dr. Ummi Kalsum Pulungan Nikko Yuspandy, SE Pardianto M Nazri

Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara

15 16 17

Ir, Haminuddin Nasution M. Azhar, S.Pd. Alamsyah

Bagian OKK Bagian OKK Bagian OKK


JABATAN

1 2 3

H. Ngogesa Sitepu Surialam M. Irian Nasution

4

M. Syahrul

5

H. Sahkrum Hakim

6

Sarno SE

7

Raja Kamsah Sitepu

8 9

Dr. Sawelen Hj. Khairul Bariah

10 11 12

Beston Sitanggang, SH Asmat Sungadi M. Syamsul Harahap

13

Terbit Rencana PA

14

Drs. Johanes Sitepu

15 16 17

Hj. Fadilah Nasution H.A.Mahfuzh Mariyam Yus

Ketua Wakil Ketua Bidang Organisasi Wakil Ketua Bidang Kaderisasi & Keanggotaan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil I Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil II Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil III Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil IV Wakil Ketua Bidang Kerjasama ORMAS Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Wakil Ketua Bidang Tani dan Neleyan Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga & Seni Wakil Ketua Bidang Pendidikan & Pelatihan Wakil Ketua Bidang Perempuan Wakil Ketua Bidang Keagamaan Wakil Ketua Bidang Informasi & Komunikasi


18 19 20

H. Hasanuddin Nano Awaluddin Rawi Zakaria, SE

21

ST Bangun

22

Indra Cahyadi

23

Iman Prayogi

24

Syapti, S.Pd

25 26

G.H. Budiono Jabsan Sah

27

M. Andriani Daulay, SH

28 29

Ir. Zulkifli Lubis Gua Gia M. Imam Taufiq

30

Ir. Haminuddin Nasution

31

Drs. S. Sihombing

32

Hj. Netty Vanlewen

33 34

Mahdi Saiful Tahar

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Drs. Syahrizal MZ Drs. Zuliadi DR. Ummi Kalsum Hadi Ilham Sari Tua Meliala Alamsyah H. Drs. Munhasar Sampang Malem Sugiarti Sugiarto Hj. Aisyah An. Sitepu Ir. Lukmanul Hakim Lilik Sumardi Ahmadi Leo Panjang Umur

Sekretaris Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi & Keanggotaan Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil I Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil II Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil III Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil IV Wakil Sekretaris Bidang ORMAS Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM Wakil Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan Wakil Sekretaris Bidang Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Wakil Sekretaris Bidang Pemuda, Olah Raga & Seni Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan Wakil Sekretaris Bidang Bidang Perempuan Wakil Sekretaris Bidang Keagamaan Wakil Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara


50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Poniman Hj. Nuraida Khairunas Agus Solaiman Nurhasanah H. Syamsu Rizal Hasibuan Edwin Duha Robert Tarigan Bambang Basuki Irawan Ridwan Mukrizal M

60

Birul Walidaini, SH

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Surya MS Depari Irwan Hasri Rusli Takari Sahbudi Sitepu Surya Darma Marwansyah Mawardi Batubara Adi Taslim Iskandarsah Imran Tarigan Ramadan Panjaitan Toto Siswanto Khairul Anwar Ismail Hermanto

77

Jumari

78

Rosmadi

79

H.T. Faris Fredy

80

Erwin EFFendi Lubis

81

Sudarianto

82 83

Asraruddin. BA Abd. Malik Nasution

84

Ahmad Sofian Rambe

Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Ketua Bagian Organisasi Anggota Bagian Organisasi Anggota Bagian Organisasi Ketua Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan Anggota Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan Anggota Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Anggota Bagian Pemenangan Pemilu Anggota Bagian Pemenangan Pemilu Ketua Bagian ORMAS Anggota Bagian ORMAS Anggota Bagian ORMAS Ketuan Bagian Pengabdian Masyarakat Anggota Bagian Pengabdian Masyarakat Anggota Bagian Pengabdian Masyarakat Ketuan Bagian Hukum dan HAM Anggota Bagian Hukum dan HAM Anggota Bagian Hukum dan HAM Ketua Bagian Tani dan Nelayan Anggota Bagian Tani dan Nelayan Anggota Bagian Tani dan Nelayan Ketua Bagian Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Anggota Bagian Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Anggota Bagian Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Ketuan Bagian Pemuda, Olah Raga & Seni Anggota Bagian Pemuda, Olah Raga & Seni Anggota Bagian Pemuda, Olah Raga & Seni Ketua Bagian Pendidikan dan Pelatihan Anggota Bagian Pendidikan dan Pelatiahan Anggota Bagian Pendidikan dan Pelatihan


85 86 87 88 89 90 91 92

Siti Anggur Ritonga Laisa Agustina Hj. Rosma Warni Sitepu A.Wahid Hasibuan Nadisah Rohman Sumardi

93

Adha Ruddin

Ketua Bagian Perempuan Anggota Bagian Perempuan Anggota Bagian Perempuan Ketua Bagian Keagamaan Anggota Bagian Keagamaan Anggota Bagian Keagamaan Ketua Bagian Informasi dan Komunikasi Anggota Bagian Informasi dan Komunikasi Anggota Bagian Informasi dan Komunikasi

II.5. Profil Elit Partai Golkar II.5.1 Profil H. NGOGESA SITEPU SH Ngogesa Sitepu (lahir di Padang Brahrang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 30 September 1962; umur 52 tahun) merupakan anak dari Alm. H. Ngaring Sitepu dan Almh. Hj. Anggapen Br. Bangun adalah seorang pengusaha dan bupati Kabupaten Langkat yang telah menjabat pada priode 2009-2014 dan 2014-2019.Ia bersama wakilnya Sulistiyanto berhasil memenangkan pilkada Langkat pada akhir tahun 2013 dengan perolehan 182.347 suara atau 62 persen, mengalahkan pasangan Budiono dan Abdul Khair yang memperoleh 79.065 suar. Beliau menikah dengan ibu Hj. Nuraida dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Delia Pratiwi. Br Sitepu, Rizky Younanda Sitepu dan Wendy Isman Sitepu dan sampai saat ini telah memiliki satu cucu dari Delia Pratiwi. Br Sitepu. Ngogesa Sitepu memulai pendidikan di SD. Negeri Tahun 1974 di Padang Brahrang kemudian melanjutkan SMP Negeri II Tahun 1979 di Binjai dan SMA


Negeri II Tahun 1982 di binjai, Ngogesa Sitepu kemudian kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyelesaikan kuliah pada tahun 2011. Ngogesa Sitepu sangat berpengalaman dalam organisasi tercatat Ngogesa Sitepu pernah menjabat Bendahara Pemuda Pancasila Tahun 1996-1999, Ketua PK Golkar Kec. Selesai Tahun 1992, Ketua Dewan Penasehat AMPI Kec. Selesai Tahun 1992-2007, Wakil Ketua DPD Golkar Kab. Langkat Tahun 2007-2009, Dewan Penasehat Merga Silema Kab. Lkt Tahun 1992 s/d sekarang

, Ketua

Dewan Penasehat KNPI Kab. LktTahun 1998 s/d sekarang dan Ketua DPD II Golkar Kab. LangkatTahun 20 s/d sekarang serta sampai sekarang Bupati Kab. Langkat periode 2014 – 2019.

II.5.2 Profil H. Hasanuddin Nano. SE H. Hasanuddin Nano. SE merupakan Pada tahun 2002 menjadi Sekretaris DPP Partai Golkar Kab Langkat s/d sekarang Lahir di Sei Semayang, 19 Mei 1956 anak dari (Alm) H. Saimin dan (Almh) Khalifah dan memulai pendidikan di SD NEGERI 1 Sei Semayang kemudian melanjutkannya ke SLTP NEGERI 2 Binjai dan SMA NEGERI 7 Medan

lalu menyelesaikan pendidikan di STIE AL-

HIKMAH Medan. Beliau menikah dengan Ibu HJ. Hetti Siregar dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Vika Septanti Hasan. SH, Ayu Mustika Hasan. Spd dan Cici Puspita Hasan. SE. Beliau telah Aktif di partai Golkar sejak tahun1977 sampai sekarang.


II.5.3. Profil Munhasyar Ir. Munhasyar. Spd merupakan anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-2019 beliau lahir di Sawit Seberang, 30 juni 1973. Anak dari Bapak Syekh. H. khasyim Al- Syarwani dan Ibu Hj. Siti Rahmah. Bapak Munhasar memulai pendidikan di SD Negeri 050688 Sawit Seberang (1985) kemudian Yapeksi Sawit Seberang (1988) dan SMA Negeri 1 Medan (1991), Bapak Munhasar Pendidikan Terakhir merupakan lulusan S-1 matematika Pelita Bangsa. Bapak Munhasar menikah dengan ibu Indrayana Am. Kep dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Zabda Ladzza, Syazin Syabla dan Ulin Nuha. Bapak Munhasar juga sangat berpengalaman di berbagai organisasi yitu Ketua PK Partai Golkar Kec. Sawit Seberang, Wakil Ketua I DPP AMPI Kab. Langkat dan Wakil Ketua DPP KMPI Kab. Langkat

II.5.4 Profil Surialam Bapak Surialam merupakan anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-2019. Lahir di Padang Brahrang, 12Mei 1957 anak dari pasangan bapak (Alm) H. Ulung Syamsuddin dan ibu (Almh) Sitihawa bertepat tinggal di Jln. Binjai(Bukit Lawang) Simp. H. Ngaring Desa Padang Brahrang Kec. Selesai. Bapak Surialam menikah dengan ibu Yusleliana dikaruniai 3 orang anak yaitu Suci Ramadhani, Wulandari dan Rahmad Agung Wijaya. Bapak Surialam memulai pendidikan di SD Negeri Padang Brahrang, SLTP Negeri 2 Binjai dan


SMA Negeri 1 Binjai. Tercatat Bapak Surialam sudah tiga periode di Kabupaten Langkat sejak periode 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019. Beliau merupakan Ketua Pujakusuma Langkat. Bapak Surialam juga merupakan Pengurus Partai Golkar Kec. Selesai Tahun 1980 – 2003 dan Pengurus Partai Golkar Kab. Langkat 2004 s/d Sekarang

II.5.5 Terbit Kencana PA, SE Bapak Terbit Kencana PA, SE merupakan Ketua DPRD Kabupaten Langkat Periode 2014-2019, Lahir di Nangka Limapada tanggal 2 Juni 1955 dan tinggal di Desa Raja Tengah, Kec Kuala. Beliau . Beliau menikah dengan Tiorika Br. Surbakti dan dikarunia

2 orang anak. Bapak Terbit Kencana memulai

pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1962, Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 1965 dan SMA pada tahun 1968. Bapak Terbit kencana juga berpengalaman di Organisasi dan memimpin MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Langkat. Beliau juga salah satu tokoh berpengaruh di Kabupaten Langkat


BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN ELIT KAB. LANGKAT. II.1.1. Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang

Recommend Documents