BAB I U M U M. a. Sasaran Sasaran pemeriksaan keteknikan adalah: 1). Menilai dan mempersiapkan konstruksi fisik serta mempertahankan kualitas teknik

Pedoman Pemeriksaan Keteknikan

BAB I UMUM 1. Latar Belakang Dengan adanya perbedaan unit pelaksana (fungsional dan struktural) dan sumber dana (anggaran pembangunan dan anggaran rutin), maka diperlukan adanya kesinambungan agar proyek yang telah selesai dikerjakan dapat beroperasi sesuai rencana serta sesuai kualitas yang diharapkan. Dalam pelaksanaan diperlukan koordinasi dan konsolidasi informasi antara kedua unit pelaksana dan sumber anggaran yang berbeda tersebut, dengan tujuan agar kegiatan tahapan proyek (SIDC: survey, investigation, design, and construction) dan kegiatan tahap implementasi (operasi dan pemeliharaan/O&P) dapat berkesinambungan secara sempurna. Kegiatan ini dapat berjalan baik apabila proyek yang dibangun memenuhi persyaratan kualitas, adanya kelembagaan SDM yang mantap, peralatan O&P yang memadai, dan dukungan dana O&P. Pemeriksaan keteknikan adalah pemeriksaan yang menekankan kualitas konstruksi agar kegiatan O&P siap dilaksanakan. Pemeriksaan ini pada dasarnya dipusatkan pada pemeriksaan fisik yang bertitikberat pada kualitas dan waktu penyelesaian proyek yang sekaligus dimanfaatkan untuk melihat kemungkinan adanya deviasi pekerjaan yang terjadi dan deviasi penyelesaian paket-paket pekerjaan dibandingkan dengan spesifikasi teknik dan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pemeriksaan keteknikan memperhatikan berbagai kesiapan sebagai berikut: a) Kesiapan konstruksi fisik serta mempertahankan kualitas agar proyek tersebut siap dioperasikan dan dipelihara. b) Kesiapan kelembagaan secara teknis operasional dan persiapan kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pelaksana agar proyek tersebut siap dioperasikan dan dipelihara. c) Kesiapan peralatan operasional/peralatan monitoring dan kualitas peralatan tersebut agar proyek siap dioperasikan dan dipelihara. 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan Keteknikan Pemeriksaan keteknikan dimaksudkan untuk mengetahui: a. Apakah dana yang digunakan proyek telah dipakai secara efisien dan efektif seperti telah ditetapkan oleh dokumen proyek, b. Apakah output proyek telah memberikan hasil dan manfaat dengan kualitas yang tetap dan didukung oleh kesediaan dana O&P yang memadai, dengan tujuan untuk menilai kesiapan terpenuhinya kebutuhan baik fisik maupun institusional agar kegiatan operasi dan pemeliharaan dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam tahap desain (baik perencanaan maupun studi kelayakan). 3. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Keteknikan a. Sasaran Sasaran pemeriksaan keteknikan adalah: 1). Menilai dan mempersiapkan konstruksi fisik serta mempertahankan kualitas teknik Lampiran III Kepmen Kimpraswil No. 310/KPTS/M/2002

1


2). Menilai dan mempersiapkan institusi secara teknis operasional dan persiapan kebutuhan akan SDM untuk pelaksanaan rutin. 3). Mempersiapkan peralatan operasional dan kualitas peralatan tersebut. 4). Mempersiapkan alokasi biaya yang diperlukan untuk kegiatan baik operasional maupun perawatan yang diperlukan demi mempertahankan kualitas teknis dan manfaat proyek. 5). Menilai efisiensi dan efektivitas konstruksi fisik yang telah dibangun. b. Ruang Lingkup Ruang lingkup pemeriksaan keteknikan adalah melakukan pemeriksaan proyek dengan penekanan pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek dilihat dari aspek: 1) Perencanaan Proyek 2) Pengadaan 3) Kontrak/Pelaksanaan 4) Kualitas 5) Kelembagaan dan Fasilitas O&P 4. Proses Pemeriksaan Keteknikan a. Survei Pendahuluan/Desk Audit Tujuan survei pendahuluan adalah mengumpulkan berbagai informasi dan data proyek yang relevan untuk menentukan apakah tingkat kualitas fisik (hasil) sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Pengumpulan data dalam rangka survei pendahuluan (desk audit) dimaksudkan untuk menentukan permasalahan awal di bidang keteknikan dan penentuan program kerja pemeriksaan(PKP). Baik pengumpulan data maupun pembuatan PKP dapat dilaksanakan baik di kantor pusat maupun di obyek pemeriksaan (obrik). b. Proses Pelaksanaan Pemeriksaan PKP yang telah dibuat merupakan pedoman bagi pemeriksa untuk mengecek kebenaran permasalahan awal yang telah ditetapkan. Pembuktian dapat dilakukan secara visual terhadap hasil pengukuran, laboratorium, dan administrasi. Hasil akhir kegiatan pembuktian ini dimaksudkan untuk menilai berbagai hal yang menunjang atau menghambat tercapainya kualitas hasil proyek. Kegiatan pembuktian dilakukan dengan membuat kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan pengembangan temuan. c. Proses Pengembangan Temuan Temuan pemeriksaan (audit) yang dapat dibuktikan kebenarannya dapat dikembangkan menjadi temuan hasil pemeriksaan. Kedalaman temuan sangat bergantung pada penguasaan para pemeriksa atas disiplin ilmu dan penggunaan kriteria-kriteria/peraturan-peraturan yang terkait dengan obyek pemeriksaan dsb. d. Proses Diskusi Tujuan diskusi adalah bersama-sama dengan pihak proyek mencapai kesepahaman atas hasil temuan pemeriksaan keteknikan yang dapat ditindaklanjuti agar proyek dapat berdaya guna dan berhasil guna. e. Proses Penulisan Laporan Tujuan penulisan laporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas dana, waktu, dan pemikiran yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kepada pihak-pihak yang berkepentingan, berupa berita pemeriksaan (BP) dan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Lampiran III Kepmen Kimpraswil No. 310/KPTS/M/2002

2


BAB II SURVEI PENDAHULUAN (DESK AUDIT) 1. Pengumpulan Data dan Informasi Pelaksanaan survei pendahuluan adalah langkah awal dalam proses pemeriksaan keteknikan. Dalam survei pendahuluan dikumpulkan seluruh data dan informasi yang relevan dengan kegiatan obyek, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penyusunan program kerja pemeriksaan. Seluruh sumber informasi harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Diskusi dengan jajaran manajemen sangat berguna untuk mengetahui sistem operasi obyek tersebut serta mengetahui problem apa saja yang sebenarnya dihadapi. Permintaan data harus berupa pertanyaan yang spesifik menyangkut kegiatan operasional obyek, seperti prosedur, kebijaksanaan, dan dokumen lain yang relevan. Data permanen seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden (keppres), dan peraturan lainnya harus sudah dimiliki oleh auditor. Struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, kebijakan, dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek harus sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Data yang menyangkut kegiatan operasional serta laporan-laporan pengelolaan proyek terlebih dahulu dapat dikumpulkan/diminta melalui direktorat terkait baik di tingkat pusat maupun pada obrik. Data yang dapat diperoleh dari survei pendahuluan antara lain: LHP yang lalu, dokumen proyek, daftar simak, standar prosedur, kondisi lapangan, dan identifikasi isu pokok. 2. Identifikasi Isu Pokok (Key Issues) Identifikasi isu pokok adalah kegiatan untuk mengetahui permasalahan dalam isu pokok yang berdampak negatif terhadap kualitas teknis konstruksi fisik sebagai berikut: a. Isu Perencanaan Isu yang diindikasikan terjadi dalam tahap perencanaan secara keseluruhan seperti dalam tahap survei, investigasi, dan desain (SID). b. Isu Pengadaan Terdiri atas isu pelelangan dan isu kontrak, yang memastikan bahwa spesifikasi perencanaan telah diimplementasikan ke dalam tahap konstruksi (C). Dalam kegiatan ini harus diperhatikan pula persyaratan dan proses penilaian rekanan dalam arti luas termasuk proses evaluasi dan penetapan pemenang tender. Kemampuan panitia lelang juga merupakan salah satu tolok ukur dalam penilaian tahap ini. c. Isu Kontrak/Pelaksanaan Terdiri atas sub isu manajemen, sub isu status proyek, sub isu kualitas teknis yang mencakup berbagai aspek manajemen proyek, schedule proyek, quality control dalam tahap pelaksanaan, termasuk kualitas material yang digunakan dan yang dihasilkan. Dalam tahap ini juga harus diperhatikan perubahan (amandemen) yang terjadi serta dampaknya terhadap kualitas dan keamanan konstruksi fisik. d. Isu Kualitas Mencakup berbagai aspek kesiapan fisik yang telah dihasilkan, kualitas teknik, dan hal-hal khusus yang perlu diketahui.


3


3. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) a. PKP adalah langkah-langkah, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan. b. PKP disusun setelah pemeriksa memperoleh pemahaman yang cukup mengenai kegiatan/fungsi/program obyek pemeriksaan yang diperoleh pada saat sebelum penugasan dan setelah mengidentifikasikan kegiatan/fungsi/program yang mengandung kelemahan potensial. c. Langkah-langkah utama PKP dapat dilihat pada daftar simak pemeriksaan keteknikan, namun pemeriksa dapat mengembangkannya sendiri sesuai permasalahan dan kondisi lapangan yang ditemui. Langkah-langkah dalam PKP tersebut dapat dipilih sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam survei pendahuluan. Masalah yang ditemukan dapat menjadi tujuan audit. Dengan tujuan audit inilah langkah program kerja pemeriksaan dibuat dan bahan-bahan pertanyaan dapat diperoleh dalam daftar PKP serta dapat diperdalam sendiri oleh para pemeriksa sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan dikuasai. d. PKP untuk masing-masing obyek pemeriksaan disesuaikan dengan hal-hal spesifik dalam obyek tersebut.


4


Gambar 1. Bagan Alir Pemeriksaan Keteknikan


5


BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KETEKNIKAN 1. Obyek dan Unsur-unsur Pemeriksaan Keteknikan Obyek Pemeriksaan Keteknikan meliputi: • Proyek Perencanaan • Proyek Irigasi • Proyek Bendungan • Proyek Rawa • Proyek Jalan dan Jembatan • Proyek Perumahan dan Permukiman Unsur-unsur yang diperiksa meliputi 5 isu pokok yaitu: • Isu Perencanaan • Isu Pengadaan • Isu Kontrak/Pelaksanaan • Isu Kualitas • Isu Kelembagaan dan peralatan O&P 2. Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP): Kegiatan pemeriksaan pada dasarnya melakukan pendalaman terhadap tujuan pemeriksaan (audit), yang dirinci dalam program kerja pemeriksaan (PKP). Daftar pertanyaan yang ada dalam PKP kemudian diuji dan ditelusuri kebenarannya baik dari segi fisik maupun dari segi administrasi. Hasil pengujian tersebut kemudian dirangkum dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) Pada prinsipnya pencatatan yang ada dalam KKP dimuat baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Catatan-catatan yang bersifat negatif dapat dikembangkan menjadi temuan. 3. Pengembangan Temuan Setiap permasalahan/penyimpangan yang ditemui selama pemeriksaan harus diteliti dan dikembangkan dalam bentuk konsep temuan dengan mengikuti alur sbb: - Kondisi/fakta - Kriteria - Akibat/dampak - Penyebab - Rekomendasi Temuan hasil pemeriksaan tidak hanya dilengkapi dengan atribut-atribut di atas, tetapi juga harus ditulis dengan jelas hingga dapat dimengerti oleh pihak lain. Laporan temuan hasil pemeriksaan harus dapat dipahami dengan mudah, apa yang ditemukan, apa pengaruhnya, dan kenapa sampai terjadi serta bagaimana harus diadakan koreksi. Untuk memudahkan pemahaman pengertian tentang temuan tersebut di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut:


6


Gambar 2. Temuan Hasil Pemeriksaan Keteknikan

Keterangan: 1. Kondisi/fakta: Pembandingan antara fakta dan apa yang seharusnya terjadi dikaitkan dengan waktu, biaya dan kualitas. 2. Kriteria: Alat untuk menilai yang seharusnya terjadi dikaitkan dengan waktu, biaya, kualitas berdasarkan: - Peraturan tertulis - Akal sehat/logika - Pendapat independen para ahli di luar organisasi - Kaidah-kaidah manajemen - Instruksi lisan - Kebijaksanaan - Tujuan tak tertulis yang dinyatakan oleh manajemen. 3. Pengaruh (Effect): Harus dapat menjawab pertanyaan “apa artinya?” Pengaruh ini dapat dilihat pada hal-hal yang telah terjadi maupun perkiraan hal-hal yang akan terjadi termasuk penilaian terhadap manfaat. 4. Penyebab (Cause): Harus dapat menjawab pertanyaan “kenapa terjadi?” Di sini harus dicari penyebab utamanya/yang mendasar, bukan symptom. 5. Rekomendasi: Tindakan untuk mengelimininasi akibat/pengaruh dan menghilangkan penyebab. Temuan hasil pemikiran ini harus didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan materiil (re-ko-cu-ma) dalam proses pemeriksaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Catatan :

Jika dalam pemeriksaan keteknikan dijumpai hal-hal tertentu yang bersifat khusus, seperti temuan yang menyangkut kerugian negara, hal ini dilaporkan secara khusus oleh Inspektorat Jenderal kepada direktur jenderal atau pejabat eselon I terkait untuk penanganan lebih lanjut.


7


4. Pelaksanaan Diskusi Konsep temuan dibuat sedemikian rupa agar dapat menjadi laporan tentatif (draft laporan pemeriksaan) yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan tanggapan dari pihak proyek. Pihak manajemen proyek diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam evaluasi final dan diskusi hasil pemeriksaan. Diskusi antara tim pemeriksa dan pihak manajemen proyek merupakan mekanisme formal untuk mencari kepastian atas keakuratan dan keseimbangan hasil pemeriksaan keteknikan. Kegiatan dalam diskusi terdiri atas presentasi pihak pemeriksa mengenai hasil temuan dan dilanjutkan dengan penjelasan dari pihak penanggung jawab proyek atas sebab musabab hal tersebut dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mengantisipasinya. Hasil diskusi ini dirangkum dalam Berita Pemeriksaan (BP) berupa kesepakatan atas temuan dan penyebabnya sehingga dapat dilanjutkan dengan menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) keteknikan dan saran tindak lanjut dalam rangka tercapainya sasaran proyek. Penyusunan LHP dengan memperhatikan tanggapan dari pihak proyek atas temuan yang dimuat dalam BP. Untuk temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif oleh pihak proyek dan dapat diterima Tim Pemeriksa, dinyatakan tuntas sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam LHP. Namun untuk tanggapan yang menurut penilaian Tim Pemeriksa belum dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif, dilanjutkan untuk dimuat di dalam LHP.


8


BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN PEMERIKSAAN KETEKNIKAN Sesuai tujuan pemeriksaan, LHP harus disampaikan dalam bentuk tertulis kepada berbagai pihak yang berkepentingan, sebagai sarana komunikasi atas pelaksanaan pemeriksaan keteknikan. Secara garis besar, susunan LHP Keteknikan adalah sebagai berikut: EXECUTIVE REPORT I.

PENDAHULUAN 1.1. Dasar Pemeriksaan Keteknikan 1.2. Tujuan Pemeriksaan Keteknikan

II. OBJEK PEMERIKSAAN KETEKNIKAN 1.1. Informasi Umum Obrik 1.2. Informasi Tim Pemeriksa III. RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN KETEKNIKAN 3.1. Hasil Pemeriksaan Obyek Desain 3.2. Hasil Pemeriksaan Obyek Fisik 3.3. Hasil Pemeriksaan Obyek O&P 3.4. Hasil Pemeriksaan Obyek Kelembagaan dan SDM IV. REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KETEKNIKAN 4.1. Rekomendasi atas Desain 4.2. Rekomendasi atas Fisik 4.3. Rekomendasi atas O&P 4.4. Rekomendasi atas Kelembagaan dan SDM LAMPIRAN


9


Daftar Simak Pemeriksaan Keteknikan


10


Perencanaan Proyek Irigasi/Rawa No.

Item Yang Diperiksa

1.

Seleksi Daerah Irigasi (DI) a. Apakah data investasi proyek terdahulu lengkap? ! Nama Proyek : ! Nama Badan Bantuan Luar Negeri ! Besar Bantuan Rp: ! Teliti Staff Appraisal Report (SAR) : ✜ IRR yang direncanakan ✜ Umur ekonomis ✜ Biaya O&P ✜ Teliti kondisi jaringan sekarang. ✜ Apakah buku data DI tersedia? ✜ Apakah pedoman O&P tersedia? ✜ Apakah gambar (purna laksana) tersedia ✜ Apakah peta berskala 1:2000/1:5000 dan 1:10000/1:20000 tersedia? ✜ Apakah DI terseleksi di bawah pengelolaan Dinas/Sub Dinas Pengairan DPUP? ✜ Apakah luas potensial jaringan irigasi> 500Ha (Irrigation Development Project)? ✜ Apakah pada jaringan utama tidak ada perluasan areal? ✜ Apakah DI yang diusulkan masuk program IPAIR (ISF)? (Lampirkan peta irigasi dan skema sistem irigasi)

2.

Desain dan seleksi konstruksi a. Apakah daftar pekerjaan keseluruhan tersedia (dalam peta dan tabel)? b. Apakah biaya konstruksi untuk kebutuhan perbaikan tidak melebihi batasan yang tertera di SAR? c. Apakah ada sistem planning dan penyempurnaan serta penyusunan manual O&P? d. Apakah desain telah dibuat sesuai standar dan tata cara baku (SNI, aturan baku lainnya, PP)? e. Apakah untuk pekerjaan lining baru saluran, telah ada pembenaran teknis dan penjelasan khusus? f. Apakah untuk pemecahan masalah besar jaringan pembuang utama telah ada pembenaran teknis dan penjelasan khusus? g. Apakah untuk pekerjaan tersier telah ada pembenaran teknis dan penjelasan khusus (lengkapi data butir 2a.)? h. Apakah untuk pekerjaan penting dan utama/besar lainnya sudah ada pembenaran teknisnya (misal Bendungan, Rumah Pompa, Bangunan Air Besar lainnya)?


Ya

Status Tidak

Ref. KKP

Diperiksa Oleh Paraf

11


Perencanaan Proyek Pengamanan Bendung No.

Item Yang Diperiksa

1

a. b. c. d. e.

2.

Apakah kelengkapan, keberadaan dokumen proyek teradministrasi dengan baik?

3.

a.

Apakah desain rehabilitasi mengacu kepada desain awal dan juga “Pedoman Keamanan Bendungan”

b.

Apakah desain hidrologi dan hidraulis memperhatikan : • Ps. 12 Metode dan Patokan Desain • Ps. 13 Debit Banjir Desain • Ps. 14 Kondisi Air Hilir • Ps. 15 Penggenangan di Hilir • Ps. 22 Kegempaan • Ps. 23 Sistem Pengamatan Hidrologi

c.

Apakah desain struktur memperhatikan: • Ps. 16 Metode, Patokan Rancangan Desain • Ps. 17 Beban dan Faktor Keamanan • Ps. 18 Stabilitas Fondasi • Ps. 19 Deformasi Bangunan • Ps. 20 Kemerosotan Mutu Bahan • Ps. 21 Rembesan • Ps. 22 Kegempaan • Ps. 24 Pemantauan Struktural • Ps. 25 Pemantauan Seismic

d.

Apakah desain waduk memperhatikan • Ps. 26 Penanganan Banjir • Ps. 27 Kemantapan Teknik Waduk • Ps. 28 Pengendapan Waduk • Ps. 29 Benda Padat Mengambang • Ps. 30 Keamanan Lingkungan • Ps. 31 Tinggi Muka Air di saat Banjir • Ps. 45 Pengerukan Sungai • Ps. 46 Pengisian Waduk

e.

Apakah pengesahan desain memperhatikan • Ps. 38 Tata cara Desain • Ps. 39 Asas Patokan Desain • Ps. 40 Desain Asli • Ps. 41 Pekerjaan Desain untuk Memperluas, Mengubah dan Memperbaiki Bendungan • Ps. 42 Perubahan Konstruksi terhadap Desain • Ps. 43 Metode Konstruksi dan Peralatan • Ps. 44 Supervisi dan Inspeksi Konstruksi

Ya

Status Tidak

Ref. KKP


Apakah data investasi proyek terdahulu lengkap? Nama Proyek Nama Badan Bantuan Luar Negeri Besar Bantuan Rp: Teliti SAR: • IRR yang direncanakan • Umur Ekonomis • Biaya O&P


12


Perencanaan Proyek Prasarana Wilayah dan Permukiman No.

Item Yang Diperiksa

Ya

1.

Nama Badan Donor

2.

Besarnya bantuan

3.

Teliti SAR – Loan Agreement

4.

Teliti umur ekonomi/rencana

5.

Apakah kelengkapan dan teradministrasi dengan baik.

6.

Apakah desain rinci mengacu kepada desain awal

7.

Apakah desain struktur memperhatikan ketentuan teknis?

8.

Apakah hasil desain disahkan pejabat berwenang?

9.

Apakah ada perubahan desain?

keberadaan

Status Tidak

Ref. KKP


dokumen

10. Apakah ada perubahan target fisik? 11. Apakah ada perubahan pembiayaan? 12. Apakah perubahan-perubahan tersebut mendapat persetujuan Dirjen 13. Bandingkan perubahan-perubahan tersebut dengan : •

Kebijakan awal

•

Spesifikasi teknis

•

Dokumen kontrak

•

Justifikasi teknis

•

Dokumen Pendukung

•

Teknik lainnya


13


Procurement : (seluruh proyek) No. A. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Item Yang Diperiksa

Bidders Pre Qualification

1.

Apakah susunan panitia prakualifikasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apakah tim teknis yang dibentuk untuk membantu panitia prakualifikasi telah beranggotakan unsur-unsur yang diatur oleh ketentuan butir 2, angka 6, huruf c? Apakah prosedur pelaksanaan prakualifikasi telah sesuai dengan “bagan alir dokumen” seperti tercantum Juknis Pelaksanaan Keppres No. 18/2000 dan aturan baku lainnya? Apakah waktu pelaksanaan kegiatan prakualifikasi telah sesuai dengan yang tercantum pada bagan alir dokumen yang disebutkan di atas?

3.

4

Status Tidak

Ref. KKP


Procurement Items Meets Loan Description Apakah pekerjaan perencanaan/perancangan, dilakukan oleh rekanan yang kompeten/bonafide? Apakah pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh rekanan yang kompeten? Apakah pengawasan pekerjaan dilakukan oleh rekanan yang kompeten? Apakah pelaksana pekerjaan tidak dirangkap oleh pengawas pekerjaan? Apakah biaya perencanaan/perancangan dan pengawasan pekerjaan untuk bangunan yang telah ada standarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Apakah biaya perencanaan/perancangan dan pengawasan pekerjaan untuk bangunan yang menggunakan rancangan yang sama secara berulang seluruh atau sebagian telah menggunakan tarif menurun? Apakah biaya perencanaan/perancangan dan pengawasan pekerjaan untuk bangunan yang belum ada standarnya sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku? Apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan loan category ? Apakah pembiayaan pekerjaan telah sesuai dengan jumlah dana pinjaman yang dialokasikan untuk setiap loan category ? Apakah porsi dana pinjaman dan dana pendamping dalam pembiayaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam NPLN? Apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan lingkup proyek dalam NPLN? Apakah ada pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan sebelum NPLN ditanda-tangani? Apakah pengadaan kontraktor untuk pekerjaan bernilai kurang dari US$ 1.000.000 dilaksanakan sesuai prosedur? Apakah pengadaan pemasok untuk pekerjaan bernilai kurang dari US$ 100.000 dilaksanakan sesuai prosedur? Apakah pengadaan konsultan untuk pekerjaan bernilai kurang dari US$ 100.000 dilaksanakan sesuai prosedur? Apakah pengadaan konsultan individu untuk pekerjaan bernilai kurang dari US$ 50.000 dilaksanakan sesuai prosedur?

B.

2.

Ya


14


No.

Item Yang Diperiksa

Ya

Status Tidak

Ref. KKP


5

Apakah panitia prakualifikasi telah mengumumkan seluas-luasnya tentang akan diadakannya prakualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 6. Apakah pengumuman prakualifikasi telah memuat jadwal pelaksanaan, pemberitahuan klasifikasi dan kualifikasi dari rekanan yang ingin mengadakan perubahan? 7. Apakah pengumuman prakualifikasi telah memuat alamat dan tempat pengambilan dokumen prakualifikasi, biaya pengambilan dokumen dan biaya tambahan yang harus dibayarkan pada saat pengambilan TRP (Tanda Registrasi Penyedia Jasa, dulu TDR) untuk klasifikasi tertentu? 8. Apakah Dokumen Prakualifikasi telah berisi formulirformulir isian sebagai-mana ditentukan? 9. Apakah tempat pengambilan Dokumen Prakualifikasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 10. Apakah telah dilakukan seleksi rekanan dengan memperhatikan informasi yang terdapat dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK/Kadin? C Bidding Documents/TOR 1. 2.

3.

4.

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Apakah dokumen lelang terdiri atas RKS, gambargambar dan keterangan lainnya? Apakah RKS memuat syarat umum, yaitu keterangan mengenai pemberi tugas, pembuat desain, direksi, syarat peserta pelelangan, bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya? Apakah RKS memuat syarat administrasi, yaitu jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tanggal penyerahan pekerjaan/barang, syarat pembayaran, denda atas kelambatan, besarnya jaminan penawaran dan besarnya jaminan pelaksanaan? Apakah RKS memuat syarat teknis, yaitu jenis dan uraian pekerjaan, jenis dan mutu bahan, penggunaan hasil produksi dalam negeri, gambar detail, gambar konstruksi dan sebagainya? Apakah panitia membuat dokumen kualifikasi untuk calon rekanan (non DRP) yang dipersyaratkan mengikuti prakualifikasi? Apakah dokumen lelang yang dibuat sudah mencakup pengumuman/ undangan lelang, instruksi umum dan instruksi khusus kepada penawar, syarat-syarat umum dan khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan gambar-gambar, bentuk surat penawaran dan kontrak, bentuk surat jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka? Apakah pengumuman/undangan lelang, dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Apakah instruksi umum kepada penawar dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Apakah instruksi khusus kepada penawar dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Apakah syarat-syarat umum kontrak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Apakah syarat-syarat khusus kontrak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Apakah daftar kuantitas dan harga dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Apakah spesifikasi teknis dan gambar-gambar dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku?


15


No.

Item Yang Diperiksa

Ya

Status Tidak

Ref. KKP


14. Apakah bentuk surat penawaran dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 15. Apakah bentuk kontrak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 16. Apakah bentuk surat jaminan penawaran dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 17. Apakah bentuk surat jaminan pelaksanaan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 18. Apakah bentuk surat jaminan uang muka dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? D.

Bidding Process

1.

Apakah jenis pengadaan yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. (pelelangan umum, terbatas, pemilihan langsung, pengadaan langsung) sesuai dengan nilai pengadaan yang bersangkutan? Apakah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa telah menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri? Apakah dalam melaksanakan kegiatan pada butir b, tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Apakah pengadaan barang/jasa dilaksanakan di wilayah negara RI dan telah sesuai dengan lokasi pengadaan sesuai dengan nilai pengadaan barang/jasa? Pelelangan umum a. Apakah keikutsertaan dalam pelelangan umum dilakukan dengan penawaran tertulis? b. Apakah penawaran dilakukan berdasarkan syarat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli? c. Apakah untuk penyelenggaraan pelelangan dan pembuatan dokumen disediakan pada DIK/DIP dan dokumen lainnya yang disamakan? d. Apakah pembentukan Panitia Pelelangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? e. Apakah pengumuman pelelangan telah memenuhi ketentuan yang berlaku? f. Apakah peserta pelelangan telah sesuai dengan syarat yang berlaku? g. Apakah dokumen lelang telah memenuhi syarat berlaku? Pelelangan Terbatas : • Ketentuan dalam pelelangan umum berlaku pula untuk pelelangan terbatas sepanjang tidak diatur tersendiri. Pelaksanaan Pemilihan Langsung a. Pembentukan Panitia • Apakah untuk Pemilihan Langsung telah dibentuk panitia yang sesuai dengan ketetapan pada pelelangan umum/terbatas, namun tanpa pengumuman lelang via media massa, cetak dan papan pengumuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku? b. Apakah anggota panitia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? c. Nilai Pelelangan • Apakah SPK atau surat perjanjian/kontrak untuk pemilihan langsung proyek dengan nilai di atas Rp. 15 juta s/d Rp. 50 juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

2. 3. 4.

5.

6.

7.


16


No.

Item Yang Diperiksa

Ya

Status Tidak

Ref. KKP


Status

Ref.

Diperiksa

•

Apakah jenis pekerjaan pengadaan barang dan jasa tertentu yang nilainya di atas Rp. 50 juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku? d. Persetujuan pemilihan langsung • Apakah untuk pekerjaan dengan nilai lelang di atas Rp. 5 milyar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? e. Apakah untuk pemilihan langsung rekanan telah memberikan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 8. Pengadaan langsung : • Peserta pengadaan langsung ! Apakah peserta pengadaan langsung hanya dari rekanan golongan ekonomi lemah? ! Apakah untuk nilai sampai dengan Rp. 5 juta dilakukan tanpa SPK? ! Apakah untuk nilai di atas Rp. 5 juta s/d. Rp. 15 juta dilakukan dengan SPK dari satu penawar dan rekanan golongan ekonomi lemah yang tercantum dalam daftar rekanan golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Walikotamadya? 9. Konsultan perencana/perancangan, pengamatan. a. Apakah pekerjaan perencanaan/perancangan dan pengawasan untuk pelaksana pekerjaan telah diatur sebagai berikut : ! Harus dilakukan oleh rekanan yang kompeten dan, ! Pelaksana pekerjaan dilarang merangkap sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pemborongan. ! Biaya perencanaan / perancangan dan pengawasan ! Untuk bangunan yang ada standarnya harus diikuti ketentuan standar yang berlaku. ! Untuk bangunan yang menggunakan rancangan yang sama secara berulang seluruh, atau sebagian (parsial) diberikan biaya perencanaan dengan tarif menurun, sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Menteri Kimpraswil. ! Untuk bangunan yang belum ada standarnya, diatur oleh Departemen Kimpraswil/atau Departemen / Lembaga yang bersangkutan. ! Ketentuan mengenai studi analisis dan pekerjaan konsultan lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 10. Pengadaan barang/jasa dengan pinjaman LN, apakah ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang sebagian sumber dananya berasal dari bantuan/pinjaman/ hibah LN sepenuhnya berlaku, kecuali ditentukan lain yg dicantumkan dalam naskah perjanjian pinjaman LN? No. Item Yang Diperiksa


17

Pedoman Pemeriksaan Keteknikan Ya E.

Bidding Evaluation and Report

1.

Owner Estimate (OE) a. Apakah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pinpro/ Bagpro telah memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan barang/jasa, dan apabila terdapat perbedaan antara perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian dan harga yang dipilih, maka harus dilakukan analisis secara tertulis? b. Apakah perhitungan OE telah menggunakan data dasar dan pertimbangan dari BA penjelasan? c. Apakah perhitungan OE telah menggunakan harga berkala resmi yang berlaku di lokasi? d. Apakah perhitungan OE telah memperhatikan kondisi fisik lingkungan? e. Apakah OE melarang menambahkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dari PPH rekanan? f. Apakah : ! OE bersifat sangat rahasia sampai dengan acara pembukaan penawaran harga? ! OE telah disahkan oleh Kepala Kantor/ Satuan Kerja/Pinpro/Bagpro/pejabat BUMN/ BUMD yang ditunjuk sebelum acara pembukaan penawaran dilaksanakan? ! Pada saat pembukaan kotak pelelangan pada sistem satu sampul dan dua sampul OE sudah diterima oleh panitia? ! Pembukaan penawaran harga pada sistem dua tahap dilakukan setelah OE diterima panitia? ! Pembuatan OE setelah pembukaan penawaran tidak dibenarkan? ! Nilai OE diumumkan kepada peserta lelang pada saat akhir acara pembukaan penawaran harga? g. Apakah OE merupakan acuan dalam melakukan evaluasi penawaran harga? h. Apakah harga penawaran terendah atau harga calon pemenang lelang masih dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan analisis tertulis secara profesional? i. Apakah oleh karena itu, harga penawaran terendah (calon pemenang) yang lebih rendah dari 80% dari OE atau lebih tinggi dari OE, tetapi masih berada di bawah dana yang tersedia atau harga standar telah dibuatkan analisis tertulis secara profesional? j. Apakah analisis perbedaan harga tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota panitia atau sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota panitia?

Tidak

KKP

Oleh

Paraf

2.


18

Pedoman Pemeriksaan Keteknikan a.

b.

No.

Apakah kriteria dan tatacara evaluasi telah ditetapkan dalam dokumen lelang dan apakah telah dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan, sebelum pembukaan penawaran oleh panitia lelang? Apakah terdapat kegiatan klarifikasi tentang kurang jelasnya suatu penawaran yang membedakan perubahan substansi penawaran? Item Yang Diperiksa

Ya

Status Tidak

Ref. KKP


c.

3.

4. 5.

6.

Dalam pelelangan umum/terbatas, apakah terdapat kegiatan negosiasi, kecuali untuk negosiasi teknis dalam sistem dua tahap? d. Apakah metode evaluasi penawaran yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Penetapan Calon Pemenang a. Apakah penilaian penawaran dilakukan terlebih dahulu dengan penelitian teknis yang diikuti dengan penelitian harga untuk menetapkan calon pemenang? b. Apakah adanya perubahan, usulan tertulis atau lisan atas dokumen penawaran yang telah disampaikan yang mengubah substansi, telah diterima, kecuali untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal dan tanda tangan? c. Apakah panitia sudah menyusun BA hasil pelelangan yang mencakup, hasil pelaksanaan pelelangan, cara penilaian, rumusan yang digunakan sampai pada penetapan calon pemenang dan tanda tangan ketua dan semua anggota panitia? d. Apakah surat jaminan penawaran dari peserta yang kalah sebagai calon pemenang, dikembalikan? e. Apakah pengembalian tersebut paling lambat dalam waktu 3 hari? Penetapan Pemenang • Apakah penetapan pemenang di lakukan oleh pejabat yang berwenang? Pengumuman Pemenang a. Apakah penetapan pemenang pelelangan diumumkan secara luas? b. Apakah pengumuman tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah diterimanya keputusan tersebut? c. Apakah peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberikan kesempatan mengajukan sanggahan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang? d. Apakah keberatan tersebut hanya berlaku untuk pelaksanaan prosedur pelelangan? e. Apakah sanggahan diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 4 hari kerja setelah pengumuman pemenang? f. Apakah jawaban atas sanggahan telah dilaksanakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang? Penunjukan Pemenang a. Apakah penunjukan pemenang dilakukan setelah ternyata tidak ada sanggahan atau penolakan atau sanggahan sudah diterima oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja, atau Pimpro, sebagai pelaksana pekerjaan /penyerahan barang? b. Apakah peserta yang menang telah menerima penunjukkan tersebut dan dibuat surat keputusan


19


c.

penunjukan pemenang? Apakah surat keputusan penunjuk-kan pemenang telah dibuat paling lambat 10 hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang?


20


Implementasi : (seluruh proyek) No.

Item Yang Diperiksa

1.

Project Management a. Apakah ada struktur rincian pekerjaan secara jelas (WBS)? b. Apakah ada struktur rincian operasi pekerjaan secara jelas (OBS)? c. Apakah atas dasar WBS telah dibuat struktur organisasi? d. Apakah ada kegiatan atau supervisi pekerjaan diserahkan kepada konsultan? e. Apakah kegiatan Supervisi dilaksanakan sendiri oleh proyek? f. Apakah penunjukan konsultan di lakukan sesuai peraturan yang berlaku? Schedule a. Apakah jelas urutan kegiatan pelaksanaan pekerjaan? b. Apakah telah dibuat pula Network Planning atas dasar dan urutan kegiatan pelaksanaan pekerjaan? c. Apakah telah dibuat pula Bar Chart pelaksanaan pekerjaan? d. Apakah telah dibuat struktur rincian biaya (CBS)? e. Apakah telah dibuat kurva S dengan dasar CBS? f. Apakah pelaksanaan proyek sesuai dengan Kurva S yang telah dibuat? g. Apakah ada perpanjangan waktu pelaksanaan? h. Apakah pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku? Quality Assurance/Quality Control a. Apakah disyaratkan secara khusus terhadap kontraktor mengenai : • Aspek kepemimpinan terhadap mutu • Aspek dokumentasi mutu • Aspek pengendalian proses pelaksanaan • Aspek dukungan proses b. Apakah ada program kontrol kualitas ditempat oleh pemberi kerja? c. Apakah ada pengujian kualitas timbunan? d. Apakah ada pengujian kualitas beton? e. Apakah ada pengujian kualitas pengecatan konstruksi baja? f. Apakah ada pengujian kualitas pada pekerjaan utama lainnya? Quality of Work Materials/Output a. Apakah material yang di-supply sesuai dengan spesifikasi? b. Apakah penelitian mutu dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan? c. Apakah setiap/seluruh tahapan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan? d. Apakah setiap penelitian mutu didokumentasikan dengan baik? e. Apakah dokumentasi mutu dievaluasi? f. Apakah dilakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan mutu? Construction Supervision a. Apakah Supervisi dilakukan oleh : • Sendiri • Konsultasi • Sendiri dan konsultasi b. Apakah testing laboratorium dilakukan oleh laboratorium independen?

2.

3.

4

5.


Ya

Status Tidak

Ref. KKP


21


No.

Item Yang Diperiksa c.

d.

e.

Ya

Status Tidak

Ref. KKP


Apakah dilakukan oleh laboratorium kontraktor • Konsultan • Proyek • Kanwil Dalam pelaksanaan pekerjaan : • Apakah kontraktor menjalankan tugas dengan baik? • Apakah konsultasi pengawas menjalankan tugas dengan baik? Peralatan yang digunakan oleh kontraktor apa cukup memadai

6.

Amendment /variation a. Apakah ada amandemen atau perintah perubahan pelaksanaan pekerjaan? b. Apakah amandemen dan perintah perubahan pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku?

7.

End User Satisfaction a. Adakah keluhan dari pengguna/calon pengguna fasilitas yang dibangun? b. Adakah bagian yang tak berfungsi dari fasilitas yang dibangun? c. Apakah terdapat keterpaduan pelaksanaan program lintas sektoral?


22


Kesiapan Kelembagaan/Fisik dan Pendanaan (Irigasi/Rawa) No.

Item Yang Diperiksa

Ya

1.

Fisik a. Apakah jaringan irigasi telah selesai dibangun dengan baik (Lampirkan peta irigasi)? b. Apakah Luas potensial > 500 Ha?

2.

Produk kelembagaan a. Apakah DPUP siap menerima pengelolaan O&P? b. Apakah organisasi & personil yang sudah dilatih untuk O&P telah tersedia? c. Apakah jumlah personil yang sudah dilatih untuk O & P sudah cukup? d. Apakah rencana O&P telah tersedia? e. Apakah prosedur O&P telah tersedia? f. Apakah data, peta dan gambar terkait telah tersedia? g. Apakah fasilitas penunjang : rumah dinas telah tersedia? h. Apakah rumah pegawai telah tersedia? i. Apakah kantor dan gudang telah tersedia? j. Apakah alat transportasi telah tersedia? k. Apakah peralatan O&P tersedia di lapangan? l. Apakah O&P tersedia di Kantor?

3.

Produk P3A a. Apakah P3A untuk DI yang bersangkutan telah dibentuk? b. Apakah telah dilakukan pelatihan anggota P3A untuk pelaksanaan O&P?

4.

Dana a. Apakah dana untuk O&P telah dialokasikan secara rutin? b. Apakah besarnya dana O&P yang dialokasikan sesuai dengan yang direncanakan dan cukup? c. Apakah telah diatur biaya O&P sesuai PP No. 23 tahun 1982, Ps. 35 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 dikaitkan dengan Ps. 20 Ayat 1, 2, 3?

5

Lain-lain ☛ Apakah ada kesulitan-kesulitan rangka pelaksanaan EOM?

Status Tidak

Ref. KKP


lainnya dalam


23


Kesiapan Keamanan Bendungan : (Proyek Pengaman Bendung) No.

Item Yang Diperiksa

1.

Apakah eksploitasi dan pemeliharaan pengendalian banjir memenuhi Ps. 53, 54, 55 Pedoman Keamanan Bendung?

2.

Apakah kekokohan struktural dan keamanan operasional dilakukan sesuai: • Ps. 56 (Pembebanan dan deformasi bendungan) • Ps. 57 (Pemeriksaan visual bendungan) • Ps. 58 (Pemeriksaan di bawah air) • Ps. 59 (Pemeriksaan rembesan dan draumse) • Ps. 60 (Peralatan listrik dan mekanik) • Ps. 61 (Fondasi dan bukit/tebing tumpuan) • Ps. 62 (Tanggapan terhadap kegiatan gempa)

3

Exploitasi waduk dan keamanan lingkungan. • Ps. 63 (Keamanan Exploitasi waduk) • Ps. 64 (Pengawasan dan keamanan lingkungan)

4.

Apakah pemantauan dan inspeksi dilakukan sesuai Ps. 65 (Pemantauan oleh Pengelola Bendungan) dan Ps. 66 (Inspeksi)

5.

Apakah tindakan pencegahan dan operasi darurat sesuai: • Ps. 67 (Tindakan pencegahan dan perlindungan) • Ps. 68 (persyaratan operasi darurat) • Ps. 69 (Koordinasi operasi darurat) • Ps. 70 (Klasifikasi kerawanan bendungan)

6.

Penyediaan dana untuk eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sesuai PP No. 22 tahun 1982, Ps. 40 dan Ps. 41 telah sesuai dengan yang diperlukan.


Ya

Status Tidak

Ref. KKP


24


Pengamatan Fisik : (Proyek Prasarana Wilayah & Permukiman) No.

Item Yang Diperiksa

1.

Lakukan pengamatan Fisik secara visual

2.

Lakukan 2 (dua) test setiap 2 km panjang jalan, atau maksimum 6 (enam) test setiap paket kontrak

Ya

Status Tidak

Ref. KKP


Seperti :

•

Hot mix a. Extraction Test 1) Bitumen Content 2) Agregate Grading mix b. Core drill test 1) Thickness 2) Density 3) Stability

•

Structure a. Hammer Test 1) Strange Concrete 2) Quality Concrete b. Core Boring Test 1) Thickness 2) Strange


25

BAB I U M U M. a. Sasaran Sasaran pemeriksaan keteknikan adalah: 1). Menilai dan mempersiapkan konstruksi fisik serta mempertahankan kualitas teknik

Recommend Documents