BAB I PENDAHULUAN 1.1.
UMUM Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Perhitungan APBD mencerminkan realisasi
dari
pelaksanaan
program/kegiatan
yang
disusun
dan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indicator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu Daerah.
Sebagaimana dimaklumi bahwa APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 sudah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan.
Dalam penyusunan APBD Tahun 2006 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut : 1. Partisipasi Masyarakat Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibat partisipasi
masyarakat,
sehingga
mengetahui
akan
hak
dan
kewajibannya dalam pelaksanaan APBD 2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
2
3. Disiplin Anggaran Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain : a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi. b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD. c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD 4. Keadilan Anggaran Pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat
harus
dipertimbangkan
kemampuan
daya
bayar.
Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan dimaksud pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tariff secara rasional guna menghilangkan rasa ketidak adilan 5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
Oleh karena itu perhitungan APBD merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai pelaksanaan program/kegiatan APBD.
Kondisi sosial ekonomi Kalimantan Tengah berdasarkan data terlihat sebagai berikut. a. Kondisi Sosial Ekonomi 1)
Pertumbuhan Penduduk
3
Penduduk Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2005 berjumlah sebesar 1.958.428 jiwa. Sebagian besar penduduk bermukim dan menetap di daerah pinggiran sungai bagian hilir dan bermata pencaharian 60% lebih di sektor pertanian. Penduduk terdiri dari berbagai macam suku dan agama.
Pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 sebesar 2,27 %, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 2,25%. Hal ini disebabkan karena masuknya kembali penduduk dari daerah lain serta pertambahan penduduk akibat kelahiran dan program transmigrasi. Jumlah penduduk dan pertumbuhannya pada 5 tahun terakhir disajikan pada tablel I - 1 Tabel I - 1 Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2001 – 2005 Tahun
Jumlah Penduduk
Pertumbuhan (%)
2001
1.801.707
-1,21
2002
1.834.365
1,81
2003
1.870.707
1,98
2004
1.913.788
2,84
2005
1.958.428
2,27
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
Secara adminsitrasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005 terbagi menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, serta terdiri dari 105 kecamatan dan 1.407 desa, 108 kelurahan dan 24 lain-lainnya dengan jumlah total 1.644..
Persebaran penduduk sampai dengan saat ini belum merata. Hal ini akibat kurangnya sarana jalan darat yang menghubungkan
satu
daerah
dengan
daerah
lainnya,
menyebabkan penduduk lebih banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana perhubungan untuk semua kegiatan masyarakat, sehingga tidak heran di daerah bantaran sungai lebih ramai di
4
bandingkan daerah perbukitan, meskipun daerah perbukitan merupakan daerah yang cukup potensial untuk pertanian, perkebunan, industri dan pertambangan maupun untuk kegiatan ekonomi lainnya. Seperti dijelaskan di atas, penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2005 berjumlah 1.958.428 jiwa. Dengan luas wilayah 153.564 Km2, maka kepadatan penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2005 sebesar 12,75 jiwa per Km2. Berdasarkan penyebaran dan kepadatan penduduk pada tahun 2005 jumlah penduduk terbesar berturut-turut : No.
Kabupaten/Kota
Jumlah
1
Kabupaten Kapuas
340.236 jiwa
2
Kabupaten Kotim
305.067 jiwa
3
Kabupaten Kobar
202.071 jiwa
4
Kota Palangkaraya
183.251 jiwa
5
Kabupaten Katingan
130.157 jiwa
6
Kabupaten Barsel
121.009 jiwa
7
Kabupaten Pulang Pisau
117.420 jiwa
8
Kabupaten Barut
111.334 jiwa
9
Kabupaten Seruyan
106.070 jiwa
10
Kabupaten Murung Raya
87.492 jiwa
11
Kabupaten Bartim
83.863 jiwa
12
Kabupaten Gunung Mas
81.933 jiwa
13
Kabupaten Lamandau
54.972 jiwa
14
Kabupaten Sukamara
33.553 jiwa
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
Untuk memperjelas jumlah penduduk, disajikan pada tabel I – 2 berikut :
5
Tabel I- 2 Kepadatan Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2005 No.
Kabupaten/Kota
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Jumlah
1
Kabupaten Kapuas
170.771
169.465
2
Kabupaten Kotim
160.245
144.822
3
Kabupaten Kobar
104.924
97.145
4
Kota Palangkaraya
90.359
92.892
5
Kabupaten Katingan
68.049
62.108
6
Kabupaten Barsel
61.818
59.191
7
Kabupaten Pulang Pisau
59.637
57.783
8
Kabupaten Barut
57.396
53.938
9
Kabupaten Seruyan
56.395
49.675
10
Kabupaten Murung Raya
45.851
41.641
11
Kabupaten Bartim
42.506
41.357
12
Kabupaten Gunung Mas
42.736
39.197
13
Kabupaten Lamandau
27.996
26.976
14
Kabupaten Sukamara
17.301
16.252
340.236 305.067 202.071 183.251 130.157 121.009 117.420 111.334 106.070 87.492 83.863 81.933 54.972 33.553
1.005.986
952.442
1.958.428
JUMLAH
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
2)
Jumlah Angkatan Kerja Dari
pelaksanaan
berbagai
program
di
bidang
ketenagakerjaan selama 5 (lima) tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah belum menggembirakan. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Kondisi penduduk yang berkerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun jumlah pengangguran cukup tinggi walaupun pada tahun 2004 angka pengangguran 70.359 jiwa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2005 justru menduduki angka tertinggi dari tahun 2001 sampai 2005 berjumlah 80.563 jiwa. Untuk lebih jelasnya data tersebut disajikan dalam tabel I - 3 berikut :
6
Tabel I – 3 Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2001 – 2005 No 1 I. 1. 2. II. 3. 4. 5.
Uraian 2
2001 3
2002 4
2003 5
2004 6
2005* 7
Angkatan Kerja Bekerja Mencari Kerja
833.647 802.128 31.519
890.595 840.851 47.744
876.052 803.989 72.062
871.738 801.379 70.359
905.916 825.353 80.563
Bukan Angkatan Kerja. Sekolah Mengurus Rumah tangga Lainnya
594.662
643.601
558.761
598.259
600.695
258.568 266.884
300.352 279.102
291.839 230.149
298.010 263.939
302.367 247.141
69.210
64.147
36.773
36.310
50.914
1.428.309
1.534.196
1.434.813
1.469.997
1.506.611
JUMLAH
Keterangan : * adalah angka perkiraan Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
Kesempatan kerja dapat memberikan peluang untuk penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap
merupakan
masalah
terjadinya
pengangguran.
Pengangguran terjadi pada tahun 2005 sebesar 5,34%, hal ini terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun 2004 sebesar 4,78% sehingga jumlah penduduk yang seharusnya mendapat kesempatan kerja tidak tertampung di dalam dunia kerja semakin besar. Selama kurun waktu tahun 2001-2005, sektor pertanian sampai sekarang masih merupakan sektor yang paling dominan bagi mata pencaharian penduduk Kalimantan Tengah. Pada tabel I-4 berikut dijelaskan
urutan sektor-sektor yang menyerap
tenaga kerja terbesar tahun 2005 yaitu sektor pertanian sebesar 59,61%, sektor angkutan, pergudangan dan komoditi sebesar 37,36% sektor perdagangan sebesar 12,87%.
7
Tabel I – 4 Prosentase Penduduk yang Bekerja (10 tahun ke atas) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 – 2005 Lapangan Usaha
2001
2002
2003
2004
2005
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan & Perikanan 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air 5. Bangunan 6. Perdagangan, Besar & Eceran 7. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi 8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah & Jasa Perusahaan 9. Jasa Kemasyarakatan 10. Lainnya
455.432
510.223
491.291
473.845
492.026
26.916
29.337
23.653
26.891
23.438
24.743 0 49.520 110.905
52.411 422 19.013 97.149
47.185 713 19.401 106.316
48.042 1.165 21.572 102.996
40.565 670 23127 10.282
31.268
35.299
36.108
42.601
308.403
17.141
3.724
4.112
3.463
3.133
86.203 0
92.911 362
74.446 764
80.668 136
96.900 809
JUMLAH
802.128
840.851
803.989
801.379
825.353
1.
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
3)
Tingkat Pertumbuhaan Ekonomi Pada tahun 2005 perekonomian Kalimantan Tengah nampak stabil, walaupun ada penurunan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan 2000 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi telah mencapai sebesar 5,90%. Bila dibandingkan dengan dengan laju pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan tahun 2005 merupakan pertumbuhan yang terbesar pertama dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,90% tersebut dipacu oleh meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor dalam PDRB Kalimantan Tengah, yaitu sektor pertanian 40,84%, sektor perdagangan, restoran dan hotel 20,09%, sektor jasa-jasa 12,12%
sektor
industri
pengolahan
9,30%
dan
sektor
pengangkutan dan komunikasi 8,33% sementara sektor lainnya tumbuh dibawah pertumbuhan total PDRB.
8
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (20012005) selalu mengalami peningkatan, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan 2000. PDRB berlaku dan konstan pada tahun 2000 masing-masing Rp.11.144,33 milyar meningkat 12,11% dibandingkan tahun lalu, sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 sebesar Rp.6.980,26 milyar atau meningkat 3,46%. Kontribusi konsumsi rumah tangga dalam penggunaan PDRB tahun 2005 adalah sebesar 53,02%. Kemudian disusul oleh pembentukan modal tetap 35,80%, ekspor barang dan jasa 34,49%. Tabel I - 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2000 – 2005 Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Tahun
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Harga Berlaku
Harga Konstan Tahun 2000
PDRB (Juta Rp.)
Laju Pertumbuhan (%)
10.980.530,12 12.316.807,86 14.047.808,56 15.599.192,63 18.265.702,24 21.017.505,14
12,17 14,05 11,04 17,09 15,07
PDRB (Juta Rp.) 10.980.530,12 11.304.871,77 11.904.502,01 12.488.475,10 13.182.799,17 13.959.955,72
laju Pertumbuhan (%) 2,95 5,30 4.91 5,56 5,90
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
Untuk
melihat
gambaran
tentang
laju
perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp.21.017,50 milyar atau meningkat 15,07% dari tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan 2000 terjadi kenaikan 5,90% dari tahun sebelumnya yaitu hanya Rp.13,182,8 milyar. Tahun 2005 sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu 40,84%, kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel 20,09%, sektor jasa-jasa 12,12% sektor industri pengolahan 9,30% dan sektor pengangkutan dan komunikasi 8,33%.
9
Tabel I – 6 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000-2005 Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku
2000 2001 2002 2003 2004 2005
4.690.781,00 5.143.663,92 5.788.725,26 6.259.907,67 7.232.565,85 8.186.824,38
Persentase (%) 9,65 12,54 8,14 15,54 13,19
Atas Dasar Harga Konstan 2000 4.690.781,00 4.721.579,36 4.905.426,16 5.011.323,39 5.224.822,32 5.359.400,90
Persentase (%) 0,66 3,89 2,16 4,26 2,58
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
Dari tabel diatas, perkembangan PDRB atas harga berlaku pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 selalu mengalami kenaikan
Selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan paling rendah adalah tahun 2003 sebesar 8,14%, sedangkan pada tahun 2005 kenaikan pendapatan regional perkapita 13,19% yaitu dari Rp.7,2 juta pada tahun 2004 menjadi Rp.8,2 juta pada tahun 2005.
Demikian pula dengan pendapatan regioanl perkapita atas dasar harga konstan 2000, pertumbuhan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga tahun 2005. Tahun 2001 pendapatan regional perkapita meningkat 0,66% sedang pada tahun 2005 sebesar 2,58%.
Untuk melihat tentang laju perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut laporan usaha pada tahun 2004 dan tahun 2005 dari masing-masing sektor menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel I – 7 berikut :
10
Tabel I – 7 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2005 Tahun 2004 No
Sektor/Lapangan Usaha
1. 2.
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri dan Pengolahan Bangunan/Konstruksi Listrik dan Air Minum Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Telekomunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
PDRB/Sektor (Juta Rp)
Tahun 2005
Laju Pertumb uhan (%)
PDRB/Sektor (Juta Rp)
Laju Pertumb uhan (%)
7.626.077,70 208.466,31
41,75 1,14
8.582.971,60 263.863,53
40,84 1,25
1.627.844,72
8,91
1.955.765,05
9,30
787.144,00 89.379,04 3.722.474,09
4,30 0,48 20,37
1.047.961,33 104.533,99 4.223.091,57
4,98 0,49 20,09
1.440.649,68
7,88
1.751.546,70
8,33
446.506,43
2,44
539.980,06
2,56
2.317,160,27
12,68
2.547.791,32
12,12
JUMLAH 18.265.702,24 Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
99,95
21.017.505,14
99,95
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dari tabel di atas, perkembangan PDRB atas harga berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp.21.017,50 milyar atau meningkat 15,07% dari tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan 2000 terjadi kenaikan 5,90% dari tahun sebelumnya yaitu hanya Rp.13.182,8 milyar. Tahun 2005 sektor pertanian
memberikan
sumbangan
terbesar
dalam
pembentukan PDRB yaitu 40,84%, kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor jasa-jasa 12,12% sektor industri pengolahan 9,30% dan sektor pengangkutan dan komunikasi 8,33%. Untuk melihat tentang laju perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut laporan usaha pada tahun 2004 dan tahun 2005 dari masing-masing sektor menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel I – 8 berikut :
11
Tabel I – 8 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2005 Tahun 2004 No
Sektor/Lapangan Usaha
1. 2.
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri dan Pengolahan Bangunan/Konstruksi Listrik dan Air Minum Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Telekomunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
PDRB/Sektor (Juta Rp)
Tahun 2005
Laju Pertumb uhan (%)
PDRB/Sektor (Juta Rp)
Laju Pertumb uhan (%)
5.810.438,32 155.363,88
44,07 1,17
6.238.264,51 194.074,17
44,68 1,39
1.226.895,53
9,30
1.244.961,46
8,91
48.978,46 602.043,00 2.415.724,74
0,37 4,56 18,32
51.578,67 646.570,41 2.496.849,04
0,36 4,63 17,88
996.027,14
7,55
1.041.063,62
7,45
297.843,14
2,23
332.727,22
2,38
1.632.485,16
12,38
1.713.866,63
12,27
JUMLAH 13.182.799,17 Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
99,95
13.959.955,70
99,95
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pada tabel diatas, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha sebesar Rp.13.959.955,7 milyar atau meningkat 5,89% dari tahun sebelumnya. Tahun 2005 sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB. Atas dasar konstan 2000 yaitu 44,68%, kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel 17,88%, sektor jasa-jasa 12,27% sektor industri pengolahan 8,91% dan sektor pengangkutan dan komunikasi 7.45%. 4)
Perkembangan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui Pemerintah di Kalimantan Tengah sejak tahun 2001 sampai 2005 nilainya selalu mengalami kenaikan, hal ini terlihat pada laju pertumbuhan yang selalu positif. Namun jika dilihat dari sektor ekonomi, investasi dari tahun 2001-2005 yang mengalami kenaikan pada
12
sektor jasa-jasa lainnya menduduki tingkat tertinggi kemudian disusul sektor pertambangan dan pertanian Untuk melihat tentang perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) terlihat pada tabel I – 9 berikut : Tabel I – 9 Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Tengah Tahun 2001 – 2005 (Ribu US$) Sektor
2001
1. Pertanian & Perkebunan 2. Pertambangan 3. Industri 4. Konstuksi 5. Bangunan 6. Pengangkutan 7. Perumahan & Kantor 8. Jasa Lainnya Jumlah
2002
823.532,69 856.117,27
2003
2004
2005
%
864.917,27 1.023.600,33 1.258.575,33 12,02
335.792,20 335.972,20 2.465.570,75 2.470.270,75 2.470.270,75 23,60 386.210,16 776.774,36 1.276.774,36 1.996.774,36 2.186.774,36 20,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,003 1.032.141,93 1.032.141,76 1.032.341,93 1.036.292,93 4.546.891,93 43,45 2.578.076,98 3.001.225,59 5.640.004,31 6.527.338,37 10.462.912,37
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
Dari tabel di atas, terlihat meningkat pertumbuhan penanaman modal asing di Kalimantan Tengah. tahun 2005 sektor jasa-jasa lainnya menduduki tingkat tertingi yang diminati investor asing mencapai 43,45% disusul sektor pertambangan 23,60%, industri 20,90%, sektor pertanian dan perkbunan 12,02%, sektor perumahan 0,003% sedangkan sektor lainnya belum ada peminat investor asing.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dari tahun 2001 sampai 2005 nilainya selalu mengalami kenaikan. Peningkatan investasi PMDN tersebut tidak lepas dari langkah/kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kondusifnya iklim dunia usaha, yang didukung dengan kebijakan pemerintah yang selalu melakukan penyederhanaan birokrasi, sehingga banyak investor asing menanamkan modalnya.
Untuk melihat tentang perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terlihat pada tabel I – 10 berikut :
13
Tabel I – 10 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Tengah Tahun 2001-2005 (Triliun Rupiah) Sektor
2001
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan & Perikanan 2. Pertambangan 3. Industri 4. Konstuksi 5. Hotel 6. Pengangkutan 7. Perumahan & Kantor 8. Jasa Lainnya Jumlah
2002
2003
2004
11.122.521,87 11.122.521,87 11.190.666,24 11.129.677,79
2005 13.699.283,26
61,46
18.110,66 7.725.371,65 0 0 17.593,00 16.000,00 542.633,75
174.862,16 7.725.371,65 0 0 17.593,00 16.000,00 644.385,25
0,78 34,66 0 0 0,07 0,07 2,89
18.858.490,36 16.079.491,09 19.147.635,76 19.460.650,38
22.288.758,85
10.310,66 7.505.371,60 0 0 17.593,00 16.000,00 175.430,68
11.310,66 4.725.371,65 0 0 17.593,00 16.000,00 175.430,68
11.310,66 4.422.281,89 0 0 17.593,00 16.000,00 175.430,68
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
Dari tabel di atas, terlihat tingkat pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri pada sektor jasa-jasa yang cukup tinggi kenaikan dari tahun 2001 sampai 2005. Hal ini tingkat resiko dan kecepatan perputaran modal sangat cepat bila dibandingkan dengan sektor lainnya, karena investor dalam negeri menunggu kepastian hukum yang dapat menjamin penanaman modal pada sektor yang mempunyai resiko tinggi misalnya sektor pertambangan, perkebunan yang banyak timbul sengketa hukum.
5)
%
Distribusi Pendapatan Selama tahun 1993-2005 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kalimantan Tengah cukup rendah. Pembangunan suatu negara tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi saja, melainkan perlu pula memperhatikan azas pemerataan yang berkeadilan. Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat pemerataan pendapatan penduduk dipakai Indeks Gini atau Gini Ratio dan ukuran pemerataan kriteria Bank Dunia.
14
Tabel I – 11 Distribusi Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 1993 – 2005 Distribusi Pendapatan Kriteria Bank Dunia Tahun
40% Penduduk Berpenghasilan Rendah
40% Penduduk Berpenghasilan Sedang
20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi
Gini Ratio
1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
24,44 23,96 24,11 23,48 24,75 23,82 25,02 23,83 23,45
38,64 37,94 36,15 41,11 39,48 40,59 40,94 41,02 39,25
36,91 38,10 39,75 35,41 35,77 35,59 34,04 35,15 37,30
0,259 0,240 0,262 0,252 0,254 0,255 0,239 0,255 0,262
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
Berdasarkan tabel I – 11, persentase tingkat pemerataan kriteria
Bank
Dunia
40%
penduduk
Kalimantan
Tengah
berpenghasilan terendah pada tahun 1993, 2000 dan 2005 memperoleh masing-masing 24,44%, 23,48% dan 23,45% dan indeks gini 0,26 (1993), 0,25 (2000) dan 0,26 (2005). Secara umum tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori rendah (baik).
Disisi lain salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan
ekonomi
penduduk
adalah
dari
komposisi
pengeluaran rumah tangga terahdap pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Semakin kecil persentase pengeluaran untuk makanan dibanding dengan non makanan total seluruh pengeluaran mengindikasikan semakin baik pula tingkat kesejahteraannya.
15
Tabel I – 12 Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Tahun 1993 – 2005 Tahun
Konsumsi Makanan
Konsumsi Non Makanan
1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
69,85 68,99 73,14 73,14 73,37 69,93 70,08 68,41 65,65
30,15 31,01 26,86 26,86 25,63 30,07 29,92 31,59 34,35
Sumber data : BPS Kalteng Dalam Angka 2005.
Dari tabel I – 12 terlihat persentase rata-rata per kapita per bulan untuk makanan tahun 1993 sampai 2005 menunjukan adanya perubahan membaik walaupun relatif kecil. Pada tahun 1993 konsumsi untuk makanan masih besar 69,85%, sekitar 30,15% untuk non makanan, kemudian tahun 2000 naik menjadi 73,14% dan terakhir tahun 2005 semakin membaik menjadi 65,65%. 6)
Keuangan Daerah Kondisi penerimaan daerah tahun 2005 sebesar Rp.565,9 milyar lebih, naik dari tahun 2004 sebesar Rp.545,1 milyar lebih atau naik sebesar 0,03% dari tahun 2004. Kondisi tersebut dilihat dari seluruh aspek penerimaan yang terus naik. Pengeluaran juga mengalami kenaikan tetapi tidak melebihi penerimaan, dari tahun 2003 sampai 2005 dan masih surplus penerimaan.
b. Dasar Penyusunan APBD Penyusunan APBD Tahun 2006 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional,
ekonomi global yang tentunya
sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan Anggaran Daerah yang bertumpu pada kondisi nyata di Daerah.
16
APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 disusun berdasarkan kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja), yaitu pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program dan target kegiatan serta fungsi masingmasing instansi.
Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2006, adalah sebagai berikut : -
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan IV tahun 2006 menunjukan pertumbuhan yang positif (y-o-y). Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga konstan tahun 2000) Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan IV Tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 1,21% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Disisi produksi, sektor pertanian dalam arti luas masih mendominasi perekonomian yaitu sebesar 45,80%, disusul sektor perdagangan, hotal dan restoran 17,54% dan sektor jasa-jasa 12,08%. Pada
triwulan
laporan
sektor
keuangan
mengalami
pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 17,57% (y-o-y), disusul sketor pertambangan 8,42% dan jasa-jasa 6,55%. Namun jika ditinjau dari sumbangannya, maka sektor jasajasa memberi sumbangan terbesar kepada pertumbuhan yaitu sebesar 0,79%. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan sektor dominasi justru mengalami penurunan sebesar 0,29%. Sementara jika ditinjau dari jenis penggunaan, PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Masih didominasi oleh konsumsi khususnya konsumsi rumah tangga yang mencapai 49,69%. Sedangkan konsumsi oleh pemerintah konstribusinya mencapai 16,43%. Kedua jenis kontribusi tersebut banyak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan laporan tercatat pertumbuhannya masing-masing sebesar 3,62% dan 5,51%.
17
(sumber data : laporan bank indonesia palangkaraya tahun 2006) -
Tingkat Inflasi Laju inflasi Kalimantan Tengah (gabungan Palangkaraya dan Sampit) mulai meningkat pada triwulan IV tahun 2006. tecatat inflasi Kalimantan Tengah sebesar 3,18% (q-t-q) atau lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan III tahun 2006 sebesar –0,24% (q-t-q). Secara kumulatif inflasi sampai dengan triwulan IV tahun 2006 tercatat sebesar 7,73% (year to date/y-t-d). Diterminan inflasi terutama berasal dari sisi penawaran yatiu kenaikan harga bahan makanan terutama sayur-sayuran dan ikan segar akibat kemarau yang berkepanjangan. Komoditi ikan segar yang harganya meningkat cukup besar antara lain adalah ikan baung, gabus dan saluang yang merupakan ikan paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Ditinjau dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah yang dihitung inflasinya yaitu Kota Palangkaraya dan Kabupaten Sampit, secara triwulan inflasinya tercatat masing-masing sebesar 3,93% (qt-q) dan 1,75% (q-t-q), sementara inflasi nasional tercatat sebesar 2,44% (q-t-q).
-
Perbankan secara umum perkembangan perbankan di Kalimantan Tengah sampai triwulan IV tahun 2006 terus menunjukan perbaikan. Jumlah bank umum yang beroperasi di Kalimantan Tengah bertambah satu bank dengan beroperasinya PT. Bank Central Asia menjadi 9 bank umum. Total
aset
perbankan
Kalimantan
Tengah
tercatat
Rp.6.850,50 milyar, mengalami pertumbuhan 27,27% (y-o-y) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan Kalimantan Tengah meningkat cukup besar menjadi Rp.5.509,76 milyar atau 34,08%. Sementara itu, kredit yang berhasil disalurkan oleh perbankan di Kalimantan Tengah hanya meningkat 20,93% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.2.576,25
18
milyar. Laju pertumbuhan kredit yang lebih rendah dari pertumbuhan penghimpunan dana ini membuat Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Kalimantan Tengah mengalami penurunan sehingga menjadi 46,76% dari 51,84% tahun yang lalu. Kredit yang disalurkan kepada sektor yang dominan yaitu sektor pertanian secra umum dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu masingmasing sebesar 60,10% dan 22,01% dibandingkan tahun 2005. Kedua sektor tersebut merupakan sektor dengan resiko yang relatif rendah karena harga produk di kedua sektor tersebut frekuensinya relatif rendah dan meskipun dipengaruhi oleh cuaca, tetapi kredit yang dikucurkan untuk sektor pertanian sebagian besar kepada usaha perkebunan yang produkstivitasnya relatif stabil.
-
Kajian Perkembangan Ekonomi Makro Perekonomi Provinsi Kalimantan Tengah diukur dari produk domestik regional bruto berdasarkan harga konstan tahun 2000. pada triwulan IV tahun 2006 tercatat mengalami petumbuhan sebesar 1,21% (y-o-y) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005. Dari sisi produksi, ditinjau dari sumbangan tiap-tiap sektor maka sektor pretanian dalam arti luas masih menjadi konstributor utama dalam perekonomian dengan nilai sumbangan sebesar 45,80% diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 17,54% dan sektor jasa-jasa 12,08%. Oleh karena itu apabila terjadi penurunan pada sektor-sektor tersebut maka akan sangat berpengaruh pada perekonomian umum. Sebagaimana terjadi pada triwulan laporan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sektor yang menjadi kontributor utama yaitu sektor pertanian mengalami penurunan 0,29%. Meskipun relatif kecil tetapi penurunan di sektor ini cukup menghambat laju pertubuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Sementara itu jika dilihat dari sisi jenis penggunaan, konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah masih menjadi motor penggerak utama dalam
19
perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Konsumsi barang kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah sebagian besar dipenuhi oleh barang-barang dari luar Provinsi Kalimantan Tengah yaitu antara lain dari Banjarmasin (Provinsi Kalimantan
Selatan),
Semarang
dan
Surabaya
sehingga
menyebabkan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami Net Impor yang cukup besar. Daerah penyumbang PDRB Provinsi Kalimantan Tengah terbesar adalah Kabupaten Kotawaringin Timur diikuti oleh Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sementara Kota Palangkaraya berada diurutan ke-5 dari 6 Kabupaten/Kota induk di Provinsi Kalimantan Tengah. (data diambil dari laporan Bank Indonesia Palangkaraya tahun 2006) Oleh karenanya APBD Tahun 2006 secara riil tetap diupayakan mencerminkan niat Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi Daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengalokasian dan pengelolaan Anggaran Daerah.
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN APBD Maksud dan Tujuan disusunnya Nota Perhitungan APBD sebagai penjelasan terhadap Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006 dan merupakan salah satu dari Dokumen Laporan Keuangan Daerah sebagai gambaran awal, setelah perubahan Anggaran 2006, ditetapkan pendapatan yang terdiri : Bagian Pendapatan Asli Daerah, Bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.826.219.200.600,00 sampai dengan
akhir tahun anggaran 2006
realisasi mencapai sebesar Rp.889.373.025.532,97 sehingga terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp.63.153.824.932,97 atau 7,64%
Belanja
Daerah
yang
dialokasikan
sebesar
Rp.903.782.000.001,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2006 dapat
20
direalisasi sebesar Rp.840.513.196.973,52 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.63.268.803.027,48 atau 7%.
Untuk pembiayaan daerah yang bersumber dari Penerimaan Daerah dilaokasikan sebesar Rp.93.562.799.400,00 sampai akhir tahun anggaran 2006 terealisir sebesar Rp.104.313.602.402,55 yang berarti terdapat pelampauan sebesar Rp.10.750.803.002,55 atau 11,49%.
Sedangkan
Pengeluaran
Daerah
dialokasikan
sebesar
Rp.16.000.000.000,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 dapat direalisasi
sebesar
Rp.26.505.472.797,00
yang
berarti
terdapat
pelampauan sebesar Rp.10.505.472.797,00 atau 65,65%.
Dengan demikian atas dasar Realisasi tersebut diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan sebesar Rp.126.754.455.575,00 yang berasal dari pelampauan pendapatan, sisa penyerapan Belanja dan Sisa Penyerapan Pembiayaan.
Bila dihubungkan dengan APBD Tahun Anggaran 2007 yang mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.124.383.974.829,00 maka secara riil terdapat dana lebih sebesar Rp.2.370.480.746,00
1.3.
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN APBD Mendahului uraian secara terinci mengenai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu dikemukakan disini bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, tambahan Lembaran
21
Negara Nomor 3985); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 246 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4436); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 206 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
22
16. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan dan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor … Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006; 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor … Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006;
1.4.
SISTIMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN APBD BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Umum 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Perhitungan APBD 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Perhitungan APBD 1.4. Sistimatika Penulisan Nota Perhitungan APBD
BAB II
KINERJA KEUANGAN DAERAH 2.1. Arah dan Kebijakan Umum APBD 2.2. Strategi dan Prioritas APBD 2.3. Rencana Program/Kegiatan dan Target Kinerja
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.2. Permasalahan dan Solusi 3.3. Pengelolaan Belanja Daerah 3.4. Permasalahan dan Solusi
BAB IV
PENUTUP
