PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Nomor : 223/UN3/1.3/2015 Tentang PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA BIDANG HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA MENIMBANG
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan program pendidikan di Perguruan Tinggi, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, maka diperlukan panduan belajar dan kegiatan belajar mengajar dengan unsur-unsur utama dan penunjang yang serasi untuk mencapai tujuan program pendidikan tersebut; b. bahwa sehubungan dengan butir a maka dipandang perlu untuk menetapkan Buku Panduan Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L.N. RI Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301). 2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (L.N. RI Tahun 2012 No.158, TLN No. 5336). 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (LN. RI Tahun 2014 No.100, TLN No. 5535). 4. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No.5/H3/PR/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 11/H3/PR/2009 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
M E M U T U S K AN
MENETAPKAN
: PERATURAN DEKAN TENTANG PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA BIDANG HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan : 1. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
1
3. Mahasiswa adalah Mahasiswa Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 4. Buku Panduan adalah buku petunjuk bagi mahasiswa dalam menjalankan proses belajar mengajar di Fakultas. BAB II PEMBERLAKUAN PANDUAN PENDIDIKAN Pasal 2 Dekan memberlakukan Panduan Pendidikan Program Sarjana Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagaimana terlampir dalam peraturan ini. BAB III ATURAN PERALIHAN Pasal 3 1) Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa mulai angkatan 2013. 2) Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya tetap diberlakukan kurikulum sebelum peraturan ini. BAB IV ATURAN PENUTUP Pasal 4 Pada saat Peraturan Dekan ini mulai berlaku, Peraturan Dekan Nomor 340/UN3.1.3/2014 Tentang Pedoman Pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Pasal 5 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal Dekan,
: :
SURABAYA 1 Juli 2015
Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. NIP. 195205291974121001 Salinan disampaikan kepada yth.: 1. Direktur Pendidikan Universitas Airlangga 2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga
2
LAMPIRAN PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Nomor : 223/UN3/1.3/2015 Tentang PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
BAB I PENDAHULUAN VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA A. Visi Menjadi Fakultas Hukum yang mandiri, inovatif, terkemuka dan adaptif di kawasan regional (ASIA) , pelopor pendidikan hukum yang berorientasi sebagai yuris, serta memiliki kompetensi hukum dan moralitas tinggi. B. Misi: Menyelenggarakan pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan sebagai yuris, yang memiliki kompetensi hukum, mampu mengembangkan penelitian yang inovatif untuk menunjang pendidikan hukum, pengabdian pada masyarakat dan melakukan Tri Dharma yang berorientasi pada mutu serta daya saing nasional maupun internasional. C. Tujuan: 1. Menghasilkan yuris yang memahami konsep, prinsip dan kaidah dasar ilmu hukum sebagai dasar penguasaan kompetensi (kemahiran dan ketrampilan) hukum; 2. Menghasilkan yuris yamg memiliki kemampuan legal reasoning dalam menerapkan konsep, prinsip dan norma hukum untuk memecahkan masalah hukum melalui cara litigasi dan non litigasi. 3. Memiliki kemampuan penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pengembangan hukum yang inovatif. D. Institusi/Lembaga Pada September 1951, dengan tekad untuk ikut mencerdaskan bangsa Dr. Mr. Soeripto (Hakim Pengadilan Negeri Surabaya), Mr. RI Gondowardojo (Pegawai Tinggi Kantor Gubernur Jawa Timur), Mr. R. Budisoesetjo dan Mr. Kho Siok Hie (seorang advokat di Surabaya) mendirikan sebuah yayasan bernama Perguruan Surabaya. Pada tanggal 15 Juli 1952, berdasarkan Surat Keputusan Menteri P dan 3
K No. 2321/Kab. Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya berubah menjadi Cabang Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Berdasarkan Naskah Pelaksanaan Pemisahan tanggal 9 April 1954, Cabang Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta di Surabaya dilebur menjadi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pada Tahun Ajaran 1979/1980 berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor : I/2481/Fhk/10/79 tanggal 10 Juli 1979, Fakultas Hukum menerapkan sistem kredit semester (sks) dalam proses pembelajaran. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2004 kurikulum Fakultas Hukum menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), dengan harapan mampu melahirkan sarjana hukum yang mempunyai kemampuan profesional sesuai minat studi yang ditempuh. Penerapan KBK diikuti dengan pengembangan metode pembelajaran klasikal dan praktik di laboratorium untuk mata kuliah tertentu. Sejak saat itu Fakultas Hukum Universitas Airlangga memiliki Laboratorium Pendidikan Hukum Klinik (LPHK), yang terlengkap di Indonesia. LPHK mengelola kegiatan praktikum yang meliputi : penyusunan dokumen hukum, peragaan praktik hukum melalui moot court, peragaan praktik penyelesaian sengketa alternative (PSA), simulasi kantor hukum dan praktik pra profesi. Pada tahun 2006 melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2006 Universitas Airlangga memiliki status BHMN. Fakultas mengelola Program Strata 1 dan Strata 2 yang meliputi Program Magister Kenotariatan, Magister Ilmu Hukum, Magister Hukum Bidang Minat Bisnis, Peradilan dan Pemerintahan. Untuk pertama kalinya pula pada akhir tahun 2007, tepatnya tanggal 6 Desember 2007 dilakukan soft launching website Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam 2 bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dengan suatu komitmen pengelolaan dan pengembangan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik. Pengelolaan website Fakultas Hukum dilakukan oleh Unit Sistem Informasi (USI). Pada Tahun 2009 Fakultas Hukum juga mengelola Program Doktor Ilmu Hukum yang sebelumnya dikelola oleh Program Pascasarjana.
4
BAB II STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA HUKUM Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 1192/UN3/2014 Tentang Penetapan Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jo Nomor: 2451/UN3/2014 Tentang Pengesahan Struktur Kurikulum Yang Memuat 4 (Empat) Mata Kuliah Wajib Untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) Dan Diploma (D3 Dan D4) Pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Airlangga A. MATA KULIAH WAJIB NASIONAL (KURNAS): 70 sks No.
Kode
Nama Mata Kuliah
sks
Prasyarat
1.
HKD100 Pengantar Ilmu Hukum
4
-
2.
HKD103 Pengantar Hukum Indonesia HKD102 Hukum Adat HKA100 Hukum Administrasi HKA104 H A P T U N HKA102 Hukum Agraria HKA103 Hukum Lingkungan HKI 101 Hukum Internasional HKN100 Ilmu Negara HKN101 Hukum Tata Negara HKP100 Hukum Pidana HKP101 Hukum Acara Pidana HKT100 Hukum Perdata HKT101 Hukum Acara Perdata HKT102 Hukum Dagang HKT103 Hukum Islam ETH102 Etika Profesi Hukum PHH103 Pengantar Filsafat Hukum
2
-
2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2
PNH497 Penelitian Hukum PNH499 Skripsi HKN103 Perancangan Perundangundangan HKT104 Perancangan Kontrak BAI101 Bahasa Indonesia NOP104 Pendidikan
2 4 2
HKD100, HKD103 HKD100, HKD103 HKA100 HKD100, HKD103 HKT100, HKP100, HKA100 HKD100, HKD103 HKD100, HKD103 HKD100, HKD103 HKP100 HKD100, HKD103 HKT100 HKD100, HKD103 HKD100, HKD103 HKD100, HKD103 HKD100, HKD103 HKD202 HKD202 (Min. 110 SKS) HKN200
2 2 2
HKT205 -
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22 23 24
5
Kewarganegaraan TOTAL
70
B. MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS: 54 sks No.
Kode
Nama Mata
sks
Prasyarat
Kuliah 1. 2. 3. 4.
HKD202 HKA202 HKI200 HKP203
5. 6. 7. 8.
HKP204 HKT200 HKT208 HKI202
9.
HKN200
10. 11.
HKT205 HKT206
12.
HKT204
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
HKN201 KNH101 NOP103 AGB101 AGH101 AGI101 AGK101 AGP101 AGC101 HKT202 HKP202
24.
HKT207
Argumentasi Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Laut Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan Hukum Pidana Korupsi Hukum Perikatan Hukum Perseroan Hukum Perdagangan Internasional Hukum Perundangundangan Hukum Kontrak Hukum Waris (Adat, Islam, BW) Penyelesaian Sengketa Alternatif HAM KKN Pancasila Agama Budha Agama Hindu Agama Islam Agama Kristen Katholik Agama Kristen Protestan Agama Khong Hu Chu Hukum Perbankan Praktik Peradilan Pidana dan Perdata Hukum Acara Peradilan Agama Total
6
2 4 2 4
HKT101, HKP101, HKA104 HKA100 HKI101 HKP100
2 4 4 4
HKP100 HKT100 HKT102 HKI101
2
HKA100, HKN101
2 4
HKT200 HKT100, HKT103, HKD102
3
HKT101
2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2
110 sks HKT100 HKP101, HKT101 HKT103
2 54
C. MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI C.1. MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI BISNIS : 14 sks No.
Kode
Nama Mata Kuliah
sks
1. 2. 3. 4. 5. 6.
HKA300 HKT309 HKT302 HKT303 HKT308 HKT304
Hukum Pajak Hukum Perburuhan Hukum Investasi Hukum Persaingan Usaha Hukum Transportasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Total
2 2 2 2 2 4
Prasyarat HKA100 HKD100, HKD103 HKT 208 HKT102 HKI200, HKT102 HKT102
14
C.2. MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI PERADILAN : 14 sks No.
Kode
Nama Mata
sks
Prasyarat
Kuliah 1. 2. 3. 4. 5. 6.
HKP303 HKP304 HKT421 HKT400 HKT403 HKP302
Hukum Pidana Ekonomi Hukum Pidana Napza Hukum Kepailitan Hukum Surat Berharga Hukum Pasar Modal Hukum Pidana Anak Total
4 2 2 2 2 2 14
HKP100 HKP100 HKT101, HKT 208 HKT102 HKT102 HKP100
C.3. MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI PEMERINTAHAN: 14 sks No.
Kode
Nama Mata
sks
Prasyarat
Kuliah 1. 2.
HKA304 HKA307
3. 4. 5. 6.
HKA303 HKN303 HKN304 HKN305
7.
HKN306
Hukum Perizinan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Hukum Penataan Ruang Hukum Pemilu Teori Konstitusi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi Total
7
2 2
HKA100 HKA102
2 2 2 2
HKA100, HKA103 HKN101 HKN101 HKN101
2
HKN101
14
C.4. MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI INTERNASIONAL: 14 sks No.
Kode
Nama Mata
sks
Prasyarat
Kuliah 1.
HKI306
2.
HKI301
3.
HKI 302
4.
HKI 303
5.
HKI308
6.
HKI 305
Hukum Humaniter Internasional Hukum Organisasi Internasional Hukum Diplomatik dan Konsuler Hukum Lingkungan Internasional Hukum dan Perancangan Perjanjian Internasional Penyelesaian Sengketa Internasional Total
2
HKI101
2
HKI101
2
HKI101
2
HKI101
4
HKI101
2
HKI101
14
C.5. MATA KULIAH WAJIB MINAT BISNIS SYARIAH: 14 sks No.
Kode
Nama Mata
sks
Prasyarat
Kuliah 1. 2. 3
HKS300 HKS301 HKS302
4
HKS303
5
HKS304
6
HKT302
Pengantar Ilmu Fiqh Pengantar Fiqh Muamalat Pengantar Perbankan Syariah Pengantar Lembaga Keuangan Syariah Pengantar Perdagangan Syariah Hukum Investasi Total
2 2 2
HKT103 HKT103 HKT103
4
HKT103
2
HKT103
2 14
HKT208
D. MATA KULIAH PILIHAN MINAT STUDI D.1. MATA KULIAH PILIHAN MINAT STUDI BISNIS: 6 DARI 44 sks No.
Kode
Nama Mata
sks
Prasyarat
Kuliah 1.
HKA307
2.
HKA404
3. 4. 5. 6.
HKT421 HKT400 HKT402 HKT403
Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Hukum Perumahan dan Permukiman Hukum Kepailitan Hukum Surat Berharga Hukum Asuransi Hukum Pasar Modal
8
2
HKA102
2
HKA102
2 2 2 2
HKT101, HKT 208 HKT102 HKT102 HKT 208
7. 8. 9.
HKT404 HKI412 HKT407
Hukum Pembiayaan Hukum Siber Hukum Perdata Internasional 10. HKT409 Hukum Perlindungan Konsumen 11. HKS302 Pengantar Perbankan Syariah 12. HKS400 Asuransi Syariah 13. HKS401 Pasar Modal Syariah 14. MNK203 Manajemen Kredit 15. Akuntansi Untuk Profesi AKA102 Hukum 16. Pengantar Hukum HKT417 Pengadaan Barang Dan Jasa 17. HKA405 Hukum Pertambangan 18. Perbandingan Hukum HKI413 Kontrak ASEAN 19. Praktik Negosiasi dan HKT419 Mediasi 20. HKT420 Praktik Arbitrase 21. HKI414 Arbitrase Internasional 22. HKA304 Hukum Perizinan TOTAL
2 2 2
HKT 208 HKI101 HKT100
2
HKT100
2
HKT 103
2 2 2 2
HKT 402 HKT 403 -
2
HKT100
2 2
HKA100 HKI101, HKT205
2
HKT204
2 2 2 44
HKT204 HKI101 HKA100
D.2. MATA KULIAH PILIHAN MINAT STUDI PERADILAN: 6 DARI 52 sks No.
Kode
Nama Mata Kuliah
sks
1.
HKI306
2
HKI101
2.
HKI402
4
HKI101, HKP100
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
HKI412 HKP400 HKP401 HKP405 HKP406 HKT402 HKT404 HKT410 AKA102
Hukum Humaniter Internasional Kejahatan Internasional & Transnasional Hukum Siber Hukum Pidana Politik Hukum Pidana Pers Hukum Pidana Militer Hukum Kesehatan Hukum Asuransi Hukum Pembiayaan Hukum Wakaf & Zakat Akuntansi Untuk Profesi Hukum Ilmu Kedokteran Kehakiman Psikiatri Kehakiman Sosiologi Hukum Kriminologi
2 2 2 2 2 2 2 2 2
HKI101 HKP101 HKP100 HKP101 HKT100, HKP100 HKT102 HKT 208 HKT103 -
2
HKP101
2 2 2
HKP101 -
12. KDY401 13. 14. 15.
PSG115 SOS415 SOS416
9
Prasyarat
16. SOS417 Viktimologi 17. HKT417 Pengantar Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa 18. HKS400 Asuransi Syariah 19. HKS401 Pasar Modal Syariah 20. HKS302 Pengantar Perbankan Syariah 21. HKP407 Pengantar Perbandingan Hukum Pidana 22. HKP408 Hukum Pidana Korporasi 23. HKP409 Klinik Anti Korupsi 24. HKA411 Klinik Lingkungan 25. HKT309 Hukum Perburuhan TOTAL
2 2
HKT100
2 2 2
HKT 402 HKT 403 HKT103
2
HKP100
2 2 2 2 52
HKP100 HKP100 HKA103 HKD100, HKD103
D.3. MATA KULIAH PILIHAN MINAT STUDI PEMERINTAHAN: 6 DARI 38 sks No.
Kode
Nama Mata Kuliah
sks
1. 2. 3. 4.
HKA300 HKA400 HKA401 HKA404
2 2 2 2
HKA100 HKA100 HKA100 HKA102
5.
HKA412
2
HKA102
6. 7. 8. 9. 10.
HKA405 HKA407 HKA408 HKI417 HKN401
Hukum Pajak Hukum Kepegawaian Hukum Keuangan Negara Hukum Perumahan dan Permukiman Pengantar Hukum Sumber Daya Alam Hukum Pertambangan Hukum Rumah Susun Hukum Pelayanan Publik Hk. Udara dan Angkasa Hukum Negara-negara ASEAN Perbandingan HTN Sosiologi Hukum Pengantar Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa HAM Internasional Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hukum Ruang Bawah Tanah Hukum Nuklir Klinik Lingkungan Hukum Perburuhan TOTAL
2 2 2 2 2
HKA100, HKA103 HKA102 HKA100 HKI101 HKN101
2 2 2
HKN101 HKT100
2 2
HKI101 HKA100, HKA103
2
HKA102
2 2 2 38
HKI100 HKA103 HKD100, HKD103
11. HKN301 12. SOS415 13. HKT417
14. HKI408 15. HKA409 16. HKA410 17. HKI409 18. HKA411 19. HKT309
10
Prasyarat
D.4. MATA KULIAH PILIHAN MINAT STUDI INTERNASIONAL : 6 DARI 32 sks Nama Mata sks No. Kode Prasyarat Kuliah 1.
HKN306 Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi Hukum Udara dan Angkasa Kejahatan Internasional dan Transnasional
2. 3.
HKI417 HKI402
4. 5.
HKN301 Perbandingan HTN HKN401 Hukum Negara-negara
6.
HKT407 Hukum Perdata Internasional HKT408 Perjanjian Dagang
2
HKN101
2 4
HKI101 HKI101, HKP100
2 2
HKN101 HKN101
2
HKT100
2
HKT102
2 2 2 2 2
HKI200, HKT102 HKI101 HKI101 HKI101 HKI101, HKT205
2 2 2 32
HKI101 HKI101 HKD100, HKD103
ASEAN
7.
Internasional
8. 9. 10. 11. 12.
HKT308 HKI412 HKI408 HKI411 HKI413
Hukum Transportasi Hukum Siber HAM Internasional Hukum Migran
13. 14. 15.
HKI414 HKI409 HKT309
Arbitrase Internasional Hukum Nuklir Hukum Perburuhan Total
Perbandingan Hukum Kontrak Asean
D.5. MATA KULIAH PILIHAN MINAT BISNIS SYARIAH 6 DARI 30 sks Nama Mata sks No. Kode Prasyarat Kuliah 1
HKS402
Pengantar Perusahaan Syariah
2
HKT201
2 3
HKS403 HKS404
Arbitrase Syariah
2 2
HKT204 HKT204
4 5 6 7 8 9 10 11 12
HKS405 HKS401 HKS400 HKT404 HKT400 HKA300 HKT303 HKT308 HKT304
Teori Kontrak Syariah Pasar Modal Syariah Asuransi Syariah Hukum Pembiayaan Hukum Surat Berharga Hukum Pajak Hukum Persaingan Usaha Hukum Transportasi
2 2 2 2 2 2 2 2 4
HKT205 HKT102 HKT102 HKT201 HKT102 HKA100 HKT102 HKI101, HKT102 HKT102
13 14
HKT410 Hukum Wakaf dan Zakat HKT309 Hukum Perburuhan Total
2 2 30
HKT103 HKD100, HKD103
Negosiasi Dan Mediasi Syariah
HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
11
BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN A. Sistem Kredit Semester (SKS) 1. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan tinggi yang menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai cara menyatakan beban studi mahasiswa, beban tugas tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan. 2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan ujian akhir semester dan penilaian. 3. sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadual per minggu, sebanyak 1 jam perkuliahan/tutorial, atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. 4. Tujuan Sistem Kredit Semester (SKS): a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya; b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya; c. Membuka kemungkinan dilaksanakan sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) sesuai minat studi; d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya ilmu hukum dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat yang berjalan sangat cepat; e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata-cara yang lebih cermat dan lebih obyektif; f. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar fakultas/jurusan/ program studi di lingkungan Universitas Airlangga; g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain ke Universitas Airlangga, ataupun sebaliknya. B. Nilai Kredit dan Beban sks 1. Nilai kredit adalah besarnya beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk satu semester maupun beban studi untuk menyelesaikan pendidikan. 2. Nilai kredit ditetapkan dengan sks 3. Satu sks bagi mahasiswa adalah kegiatan akademik yang terdiri atas : a. Tatap muka terjadual dengan dosen selama 50 menit b. Kegiatan tidak terjadual selama satu jam (pekerjaan rumah, penulisan karangan, dan sebagainya) c. Kegiatan mandiri selama satu jam, misalnya membaca di perpustakaan.
12
4. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. C. Indeks Prestasi 1. Dalam sks dikenal adanya dua jenis indeks prestasi yaitu indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) 2. IPS merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah pada satu semester. 3. IPK adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti. 4. Jumlah sks yang diambil untuk rencana studi bergantung pada indeks prestasi dalam semester sebelumnya. Jumlah sks yang boleh diambil dalam semester berikutnya ditentukan dengan pedoman sebagai berikut : IP semester lalu < 2,00 2,00 – 2.50 2,51 - 3,00 >3
: : : :
Jumlah sks yang boleh diambil 15 sks 18 sks 20 sks 24 sks
5. IP ditetapkan dengan menjumlahkan perkalian tiap-tiap sks dengan bobot nilainya kemudian dibagi dengan jumlah sks. Contoh :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mata Kuliah Hukum Kepegawaian Hukum Perburuhan Hukum Pidana Hukum Acara Perdata Hukum Perikatan Hukum Acara Pidana Hukum Lingkungan
sks 2 2 4 4 4 4 2 22 IP = 49 :
Nilai A AB B BC C D E
Bobot Nilai 4 3,5 3 2,5 2 1 0
Perhitungan 2x4=8 2 x 3,5 = 7 4 x 3 = 12 4 x 2,5 = 10 4x2=8 4x1=4 2x0=0 49
22 = 2,23
D. Kurikulum 1. Tahun Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga terdiri atas dua semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap 2. Mata kuliah dalam Kurikulum Fakultas Hukum terdiri dari : a. Mata Kuliah Wajib Nasional b.Mata Kuliah Wajib Fakultas c. Mata Kuliah Wajib Minat Studi d.Mata Kuliah Pilihan Minat Studi 3. Mata Kuliah Wajib Minat Studi terdiri dari : a. Mata Kuliah Wajib Minat Studi Hukum Bisnis; b.Mata Kuliah Wajib Minat Studi Peradilan;
13
c. Mata Kuliah Wajib Minat Studi Hukum Pemerintahan; dan d.Mata Kuliah Wajib Minat Studi Hukum Internasional. e. Mata Kuliah Wajib Minat Studi Bisnis Syariah 4. Mata kuliah Pilihan Bidang Minat : a. Mata Kuliah Pilihan Minat Studi Hukum Bisnis; b.Mata Kuliah Pilihan Minat Studi Peradilan; c. Mata Kuliah Pilihan Minat Studi Hukum Pemerintahan; dan d.Mata Kuliah Pilihan Minat Studi Hukum Internasional. e. Mata Kuliah Pilihan Minat Studi Bisnis Syariah 5. Mata Kuliah Wajib Nasional merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum nasional. Mata Kuliah Wajib Nasional, Wajib Fakultas dan Wajib Minat ditawarkan pada Semester Gasal dan Semester Genap, sedangkan Mata Kuliah Pilihan Minat sebagian ditawarkan pada Semester Gasal dan sebagian ditawarkan pada Semester Genap. 6. Mata Kuliah Wajib Fakultas, merupakan mata kuliah yang wajib diprogram oleh semua mahasiswa. 7. Mata Kuliah Wajib Minat Studi, merupakan mata kuliah yang wajib diprogram oleh mahasiswa sesuai dengan pilihan minat studi. 8. Mata Kuliah Pilihan Minat Studi, merupakan mata kuliah yang dapat diprogram untuk melengkapi jumlah sks minimal 144 dan maksimal 160. Mata kuliah prasyarat harus memperoleh nilai minimal D. 9. Mahasiswa yang gagal memperoleh kredit untuk Mata Kuliah Pilihan, tidak diharuskan memprogram kembali. Mata kuliah tersebut dapat ditinggal dan diganti dengan Mata Kuliah Pilihan yang lain. 10. Pemrograman kembali mata kuliah yang mendapat nilai BC, C, D, dan E dilakukan selambat-lambatnya 4 semester terhitung setelah pemrograman pertama kali. Adapun nilai yang diambil adalah nilai yang terbaik. Mata kuliah yang diulang atau ditempuh kembali, nilai tertinggi yang diperoleh adalah A. 11. Mahasiswa berhak menyatakan Mata Kuliah Pilihan yang pernah diperoleh, untuk tidak digunakan dalam perhitungan IP Kumulatif. E. Administrasi Sistem Kredit Semester 1. Untuk melaksanakan kegiatan akademik dan administrasi sistem kredit dalam tiap semester diperlukan beberapa tahapan, yaitu: a. Pendaftaran ulang didahului dengan membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sesuai ketentuan peraturan akademik Universitas; b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) / Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS); c. Perkuliahan dan/atau praktikum; d. Ujian dan pengumuman hasil ujian; e. Pengadministrasian nilai (penerbitan Kartu Hasil Studi atau KHS). 2. Bagi mahasiswa baru, pendaftaran dilakukan pada awal tahun akademik. Bagi mahasiswa lama pendaftaran ulang dilakukan pada setiap awal semester. 3. Bagi mahasiswa baru pendaftaran dilakukan dengan menunjukkan Surat Tanda Diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 4. Bagi mahasiswa lama, pendaftaran dilakukan dengan syarat-syarat : a. Tidak melampaui batas akhir masa studi; b. Tidak dikenai sanksi akademik; c. Tidak gugur haknya untuk melakukan pendaftaran ulang. 14
5. Setelah terdaftar, mahasiswa menerima Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 6. Dengan KTM yang masih berlaku mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas pendidikan yang tersedia. 7. Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Wali/Penasihat Akademik, menyusun rencana studinya dengan beban studi sesuai dengan Indeks Prestasi Semester terakhir. 8. Mahasiswa wajib mengisi KRS melalui cyber campus setelah berkonsultasi dengan Dosen Wali/Penasehat Akademik. Apabila sudah disetujui oleh Dosen Wali/Penasehat Akademik, mahasiswa mencetak KRS sebanyak rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Sub Bagian Pendidikan, Dosen Wali/Penasehat Akademik dan arsip mahasiswa bersangkutan. 9. Bidang minat studi ditentukan sendiri oleh mahasiswa setelah mendapatkan pengarahan Dosen Wali/ Penasihat Akademik. 10. Mahasiswa mencantumkan Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan dalam Kartu Rencana Studi sesuai dengan bidang minat studi yang ditempuhnya. 11. Mahasiswa tidak diperkenankan memprogram mata kuliah yang jadual kuliahnya bersamaan, jika hal tersebut terjadi maka mata kuliah yang bersamaan tersebut batal. 12. Mata kuliah dengan prasyarat, dapat diprogram jika mata kuliah prasyarat telah lulus, jika mata kuliah prasyarat tidak lulus maka mata kuliah tersebut batal. 13. Mahasiswa dapat merubah KRS dengan persetujuan Dosen Wali/Penasihat Akademik dengan cara mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) melalui cyber campus dalam waktu yang ditetapkan. 14. KPRS hanya dilakukan jika telah mengisi KRS. 15. Mata kuliah yang diprogram tidak dapat dibatalkan. 16. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan, demi kelancaran proses belajar mengajar, termasuk tata tertib perkuliahan, praktikum, ujian dan kegiatan yang sah di dalam maupun di luar kampus. F. Ujian 1. Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian: a. Menilai penguasaan mahasiswa terhadap bahan/materi yang disajikan dalam suatu mata kuliah; b.Mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya, yaitu A, AB, B, BC, C, D, dan E. 2. Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk, antara lain ujian tertulis dalam bentuk karangan atau tes obyektif, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar/skripsi, ujian dalam bentuk pemberian tugas, take home exam. Ujian praktik dapat dilaksanakan dengan cara praktik dan dapat disertai dengan ujian tertulis dan atau lisan. Bentuk ujian tersebut disesuaikan dengan tujuan agar dapat dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. 3. Pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender akademik fakultas. 4. Mahasiswa diperkenankan ikut ujian apabila telah menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah perkuliahan dan/atau praktikum. 5. Ujian susulan dapat diselenggarakan atas persetujuan PJMA hanya dengan alasan sakit, menjalankan tugas negara, tugas fakultas, atau tugas universitas. 6. Mahasiswa yang terlambat hadir dengan alasan yang sah diperkenankan mengikuti ujian tetapi tidak diberikan perpanjangan waktu. 7. Selama ujian berlangsung mahasiswa wajib: 15
a. b. c. d. e. f.
menandatangani daftar hadir yang telah disediakan; menunjukkan Kartu Ujian untuk diparaf oleh pengawas ujian; menunjukkan KTM yang masih berlaku; mengerjakan soal ujian dengan tenang, jujur dan mandiri; menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku; menaati petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas kepadanya; g. sebelum waktu ujian berakhir, mahasiswa yang meninggalkan tempat meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu; h. menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas ujian. 8. Dosen pengawas ujian berwenang: a. mengatur, menentukan tempat duduk, melakukan presensi peserta ujian; b. menetapkan peralatan ujian yang boleh dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk; c. menolak kehadiran seseorang yang tidak terdaftar sebagai peserta ujian; d. mencatat kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian. 9. Dosen Penanggung Jawab Mata Ajar (PJMA) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian. G. Penilaian 1. Penilaian dinyatakan dengan huruf : No
Skor
Nilai Huruf
Bobot
1
75 – 100
A
4
2
70 – 74.9
AB
3,5
3
65 – 69.9
B
3
4
60 – 64.9
BC
2,5
5
55 – 59.9
C
2
6
40 – 54.9
D
1
7
0 – 39.9
E
0
2. Nilai akhir terdiri atas keseluruhan hasil yang diperoleh selama proses belajar mengajar semester yang bersangkutan, yaitu gabungan nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). 3. Komponen yang digunakan dalam menetapkan nilai akhir terdiri dari : a. Nilai tugas; b.Soft Skill; c. Nilai ujian tengah semester; d.Nilai ujian akhir semester. 4. PJMA wajib menyerahkan nilai akhir selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah UTS maupun UAS berlangsung. 5. Penilaian hasil studi dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan ujian, praktikum dan atau praktik lapangan.
16
6. Penilaian hasil studi ditentukan berdasarkan IPS yang merupakan perbandingan/fungsi perkalian antara bobot SKS dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh. 7. Hasil Studi dicatat dalam format Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau dapat diakses melalui sistem informasi elektronik. 8. KHS lembar pertama diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan sebagai dasar menyusun rencana studi semester berikutnya. 9. KHS lembar kedua diberikan kepada Dosen Wali / Penasihat Akademik. 10. KHS lembar ketiga dikirimkan kepada orangtua/wali mahasiswa. 11. KHS lembar keempat disimpan sebagai arsip. H. Yudisium, Penggelaran dan Wisuda 1. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Sarjana Hukum melalui rapat yudisium dengan syarat sebagai berikut : a. Telah mengumpulkan kredit minimal 144 sks dan maksimal 160 sks; b. Indeks Prestasi minimal 2.00; c. Tidak ada nilai E; d. Nilai D tidak lebih dari 20%. 2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, diberikan predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut : No.
Predikat
Indeks Prestasi
1
Memuaskan
2.00 – 2.75
2
Sangat Memuaskan
2.76 - 3.50
3
Cum Laude/Dengan Pujian
3.51 - 4.00
3. Predikat Cum Laude diberikan dengan syarat masa studi ≤ 8 semester. 4. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium wajib mengikuti Penggelaran Sarjana Hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 5. Untuk memperoleh ijazah sarjana, mahasiswa wajib mengikuti wisuda. I. Masa Studi 1. Program Sarjana (S1) dapat ditempuh ≤ 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester. 2. Mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimum dua semester selama masa studi dan tidak berturut-turut. 3. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama empat semester berturut-turut. 4. Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar. 5. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi. 6. Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu maksimal yang ditetapkan. 7. Keputusan gagal studi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.
17
J. Evaluasi 1. Evaluasi studi dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan rencana studi untuk suatu semester tertentu. 2. Hasil evaluasi studi tergambar dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dipergunakan sebagai dasar penentuan keberlanjutan studi. 3. Evaluasi periodik dilakukan pada : a. Akhir dua tahun pertama; b. Akhir empat tahun pertama; c. Akhir tahun ketujuh. 4. Pada akhir dua tahun pertama, hasil studi mahasiswa dievaluasi untuk menentukan mahasiswa tersebut diperkenankan melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa dapat melanjutkan studinya jika telah mengumpulkan sekurangkurangnya 40 (empat puluh) sks dengan IP kumulatif minimum 2,00 pada akhir empat semester pertama. 5. Pada akhir empat tahun pertama, hasil studi mahasiswa dievaluasi untuk menentukan mahasiswa tersebut diperkenankan melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa dapat melanjutkan studi jika telah mengumpulkan sekurangkurangnya 80 (delapan puluh) sks dengan IP kumulatif minimum 2,00. 6. Pada akhir tahun ketujuh, hasil studi mahasiswa dievaluasi, bagi mahasiswa yang tidak memperoleh 144 sks dengan IPK minimal 2,00 dinyatakan Gagal Studi. K. Pelanggaran Etika dan Sanksi Akademik 1. Pelanggaran Etika Akademik adalah : a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan atau mencoba meniru/ menyalin berkas ujian mahasiswa lain, menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji; b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik; c. Melakukan plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik; d. Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik; e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri; f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain; g. Bekerjasama saat ujian secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik. 18
2. Kepada pelaku perbuatan kecurangan akademik dikenakan sanksi : a. Peringatan secara lisan maupun tertulis; b. Pembatalan atau pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan; c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan; d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung; e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Airlangga. 3. Pihak yang mempunyai wewenang memberikan sanksi: a. Pemberian sanksi terhadap kecurangan akademik huruf a, b dan c ditetapkan oleh Tim Pengajar mata kuliah yang bersangkutan; b. Pemberian sanksi terhadap kecurangan akademik huruf d ditetapkan oleh Dekan atas usulan Tim Pengajar mata kuliah yang bersangkutan; c. Pemberian sanksi terhadap kecurangan akademik huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor Universitas Airlangga atas usulan dari Dekan.
19
BAB IV SKRIPSI
A. Umum A.1. Pengertian Skripsi (hukum) adalah karya tulis akademik yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1). Skripsi seyogyanya memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan berupa pemecahan masalah, atau setidaknya dapat menyajikan diskripsi ilmiah dari suatu objek penelitian, dan bukan merupakan duplikasi/pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. A.2. Pengajuan Rencana Skripsi 1. Mahasiswa telah mengumpulkan 110 sks atau lebih dan telah memprogram pada KRS/KPRS. 2. Mahasiswa mengambil formulir bimbingan skripsi di Sub Bagian Akademik. 3. Formulir yang telah diisi disampaikan kepada Ketua Departemen paling lambat 2 minggu setelah KPRS. 4. Topik Skripsi dapat diajukan lebih dari 1 (satu), dan harus sesuai dengan minat studi pilihan. 5. Ketua Departemen berwenang untuk menyatakan kelayakan topik skripsi, dan meminta perbaikan topik skripsi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak formulir diterima. 6. Apabila topik skripsi sesuai dengan mata kuliah wajib maka mahasiswa yang bersangkutan wajib lulus mata kuliah yang bersangkutan. 7. Apabila topik skripsi sesuai dengan mata kuliah pilihan maka mahasiswa yang bersangkutan tidak wajib lulus mata kuliah yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Departemen untuk menentukan boleh atau tidaknya mahasiswa yang bersangkutan mengambil topik tersebut. 8. Ketua Departemen berwenang untuk menentukan dosen pembimbing untuk topik yang telah disetujui. 9. Formulir Bimbingan Skripsi yang telah ditandatangani oleh Ketua Departemen disampaikan kepada Koordinator Program Studi oleh mahasiswa yang bersangkutan maksimal 2 (dua) minggu setelah ditandatangani oleh Ketua Departemen. 10. Koordinator Program studi menandatangani formulir dan menyerahkan ke Ketua Departemen melalui kasubag akademik. A.3. Pembimbingan Skripsi 1. Waktu pembimbingan skripsi minimal 3 (tiga) bulan sejak persetujuan pembimbingan skripsi oleh Koordinator Program Studi. 2. Setiap pembimbingan harus dilengkapi dengan Kartu Kendali yang ditandatangani Dosen Pembimbing.
20
A.4. Ujian Skripsi 1. Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan setelah pembimbingan berlangsung minimal 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya persetujuan pembimbing oleh Koordinator Program Studi. 2. Ujian skripsi dihadiri oleh 4 (empat) penguji termasuk pembimbing dan ketua penguji. 3. Apabila anggota penguji (bukan pembimbing) tidak hadir maka Ketua penguji dapat menunjuk dosen lain untuk menggantikan. 4. Ujian skripsi dilaksanakan dalam waktu minimal selama 1 (satu) jam. 5. Penentuan kelulusan berdasarkan pada rapat permusyawaratan penguji. A.5. Batas Waktu 1. Skripsi yang disusun pada semester berjalan, berakhir maksimal pada akhir semester pemrograman, apabila tidak terpenuhi maka nilai skripsi pada KHS diberi kode K. Mahasiswa wajib memprogram kembali melalui KRS/KPRS, tanpa harus memperbarui formulir bimbingan skripsi. 2. Penulisan skripsi maksimal dua semester berturut-turut, apabila tidak terpenuhi maka mahasiswa wajib mengganti topik dan/atau pembimbing. A.6. Bahan Dan Ukuran 1. Skripsi ditulis di kertas HVS 70 – 80 gram secara satu muka (tidak bolakbalik). 2. Ukuran kertas : A4. 3. Font : Times New Roman, Ukuran: 12. 4. Tulisan yang dicetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul. A.7. Kerangka Skripsi Kerangka skripsi dibagi dalam tiga bagian : bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. A. Bagian awal 1. Halaman judul (bagian luar dan bagian dalam) 2. Kata Pengantar 3. Daftar Isi 4. Daftar Peraturan PerUndang-Undangan 5. Daftar Putusan Pengadilan (kalau ada) 6. Daftar Singkatan (kalau ada) B. Bagian isi Bab Pendahuluan 1. 2. 3. 4. 5.
Latar Belakang (relevan dengan masalah) Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Metode: a. Tipe Penelitian Hukum Misal: Doktrinal Research, Reform Oriented Research, Theoritical Research
21
6.
b. Pendekatan (approach) Misal: Statute approach, case approach, historical approach, conceptual approach, comparative approach c. Sumber bahan hukum (legal sources) - bahan hukum primer (misal: Undang-Undang, Perda, Putusan Pengadilan); - bahan hukum sekunder (misal: jurnal hukum, buku hukum) d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum e. Analisis Bahan Hukum Pertanggungjawaban Sistematika Berisi argumentasi tentang sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi. Pertanggungjawaban sistematika tidak hanya sekedar memindahkan daftar isi namun masing-masing bab dan sub bab harus diberikan pertanggungjawaban.
Bab Uraian Pembagian bab tergantung dari jumlah permasalahan. Apabila permasalahannya dua maka permasalahan pertama dibahas dalam bab 2 sedangkan permasalahan kedua dibahas dalam bab 3 dan seterusnya. Pembagian bab dan sub bab tidak terlepas dari pendekatan (approach) yang digunakan. Bab Penutup 1. Kesimpulan Kesimpulan harus merupakan jawaban dari masalah. 2. Saran. Saran merupakan rekomendasi yang bersifat operasional terhadap kesimpulan. Bagian Akhir 1. Daftar Bacaan 2. Lampiran (jika ada) A.8. Judul Skripsi Judul skripsi harus merupakan rangkaian dua proposisi atau lebih dan minimal mengandung satu konsep hukum. Contoh: Rumusan judul skripsi yang tidak tepat: 1. Hukum Pidana Ekonomi 2. PHK di PT LANCAR JAYA Surabaya 3. Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 4. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Rumusan judul skripsi yang tepat : 1. Aspek Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Ekonomi 2. PHK di PT LANCAR JAYA Surabaya Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
22
3. Implikasi Yuridis atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Wewenang KPUD dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Catatan: Perhatikan keserasian atau konsistensi antara judul, rumusan masalah, serta penarikan kesimpulan. B. Tata Cara Penulisan B.1. Pengetikan 1. Jenis atau bentuk huruf : Times New Roman dengan ukuran 12. 2. Jarak antar baris: 2 (dua) spasi. 3. Batas tepi. Diukur dari tepi kertas sebagai berikut: a. Batas tepi atas : 4 cm b. Batas tepi bawah : 3 cm c. Batas tepi kiri : 4 cm d. Batas tepi kanan : 3 cm 4. Pengisian ruangan. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh mulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, jangan ada ruangan kosong, kecuali alinea baru, sub judul atau hal-hal khusus. 5. Alinea baru. Dimulai 1 (satu) centimeter dari marjin kiri. 6. Judul, sub judul, sub sub judul, dan lain-lain a. Judul Bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital), dicetak tebak, semua diatur simetris dimulai pada batas tepi atas, tanpa diakhiri titik. b. Sub judul diketik mulai pada batas tepi kiri, semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung atau kata depan, tidak diakhiri dengan titik, dicetak tebal. Kalimat pertama sesudah Sub Judul dimulai dengan alinea baru. c. Sub sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri, hanya huruf pertama saja menggunakan huruf besar (kapital), tanpa diakhiri titik, dicetak tebal. Kalimat pertama sesudah sub sub judul dimulai dengan alinea baru. 7. Perincian ke bawah Jika ada perincian yang harus disusun ke bawah, dipakai nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan tanda selain angka dan huruf tidak dibenarkan. 8. Huruf miring Huruf miring digunakan untuk: a. Penekanan sebuah kata atau kalimat b. Menyatakan kata atau frasa asing. B.2. Penomoran 1. Dua halaman judul dihitung, tetapi tidak diberi nomor. 2. Halaman-halaman bagian awal skripsi (sampai Daftar Isi) diberi nomor urut angka Romawi kecil (dimulai dari nomor iii dan seterusnya) ditulis di bagian bawah di tengah halaman, dua spasi di bawah teks.
23
3. Halaman-halaman berikutnya (mulai Pendahuluan) diberi nomor urut angka (1, 2, 3, dan seterusnya) ditulis di sudut atas kanan, dua spasi di atas teks, kecuali pada halaman bab. 4. Nomor halaman tiap-tiap bab ditulis dengan angka Arab di bagian bawah tengah halaman, dua spasi di bawah teks. 5. Tiap-tiap bab diberi nomor urut angka Romawi besar (I, II, III, dan seterusnya) di atas judul bab. Pendahuluan dijadikan Bab I. B.3. Kutipan 1. Kutipan langsung a. Harus sama dengan aslinya baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya, maupun tanda-tanda bacanya. b. Jika panjangnya kurang dari lima baris, pengetikannya diintegrasikan dalam teks/naskah dengan dua spasi dan diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan. Contoh : Actio Pauliana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPerdata diatur pula dalam Undang-Undang Kepailitan : ”actio pauliana di dalam UUK merupakan ketentuan yang lazim ada pada bankruptcy law dari banyak negara. Pencantuman ketentuan ini, yang dikenal pula dengan nama ’claw back provision’ ,didalam Undang-Undang Kepailitan sangat perlu.”1 c. Jika panjangnya lima baris atau lebih menggunakan spasi satu tanpa tanda kutip pada awal dan akhir kutipan, dimulai setelah 1,5 cm dari batas tepi kiri. Jarak antara kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih dan teks adalah dua spasi. Contoh : Berdasarkan ajaran perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) jika ternyata terbukti Direksi tidak menjalan kewajibannya secara pantas (kennelijk onbehoorlijk taakvervulling) dan akibat dari kelalaiannya itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut anggota Direksi secara pribadi sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menurut hukum Indonesia berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata (di Negara Belanda Pasal 1639 N.B.W.)17 d. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian dari kalimat, maka pada bagian yang dihilangkan diganti 3 titik. Contoh: “… program restrukturisasi kredit perbankan yang dilaksanakan selama ini … berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank.” e. Kalau dari suatu kutipan yang dihilangkan itu langsung sampai pada akhir kalimat, maka diganti dengan 4 titik. Contoh: “Permohonan pengesahan dana pensiun diajukan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa ….” f. Titik 4 juga digunakan jika yang dihilangkan bagian awal kalimat berikutnya atau lebih. Contoh: “…. yang diperlukan untuk bertindak sebagai pengurus”
24
g. Kalau perlu disisipkan sesuatu ke dalam kutipan, dipergunakan tanda kurung besar [ …]. Contoh: Bentuk utang pajak tagihan yang lahir dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 [sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999]. (Pertimbangan Putusan No. 015K/N/1999 tanggal 4 Juli 1999) h. Kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris terdapat tanda kutip (dua koma), maka tanda kutip itu diubah menjadi tanda kutip satu koma. Contoh: Ketentuan mengenai actio pauliana di dalam UUK merupakan ketentuan yang lazim ada pada bankruptcy law dari banyak negara. Pencantuman ketentuan ini, yang dikenal pula dengan nama “claw back provision” , didalam Undang-Undang Kepailitan sangat perlu. Jika dikutip maka pengetikannya seperti berikut ini: ”Ketentuan mengenai actio pauliana di dalam UUK merupakan ketentuan yang lazim ada pada bankruptcy law dari banyak negara. Pencantuman ketentuan ini, yang dikenal pula dengan nama ’claw back provision’ , didalam Undang-Undang Kepailitan sangat perlu.” i. Kata-kata yang tidak bergaris dalam aslinya, tetapi oleh pengutip dianggap perlu diberi garis, dibubuhi catatan langsung di belakang bagian yang diberi garis di antara tanda kurung besar. Contoh : “Dalam hal seperti itu, ternyata Presiden sama sekali tidak [garis miring dari penulis] mempunyai pengaruh apa-apa”. Cara ini berlaku bagi setiap perubahan dan tambahan terhadap bentuk asli bahan yang dikutip. j. Tiap-tiap kutipan diberi nomor kutipan pada akhir kutipan. Nomor diketik setengah spasi di atas baris kalimat, langsung sesudah akhir kutipan. Nomor kutipan berurut sampai bab terakhir, tidak dibubuhi titik, tanda kurung, dan lain-lain. 2. Kutipan tidak langsung (parafrasa) a. “Paraphrase” (parafrase) adalah “a restatement of the sense of a text or passage in other words, as for clearness; afree rendering or translation, as of a passafe ….” ( tulis dalam catatan kaki : lihat The New Grolier Webster International Dictionary. Vol II, 1976, h. 668). Yang diutamakan dalam kutipan tidak langsung adalah semata-mata isi, maksud, atau jiwa kutipan bukan cara dan bentuk kutipan. b. Pada kutipan tidak langsung harus dicantumkan nomor kutipan dan sumber kutipan yang dimuat dalam footnote dengan nomor yang sama. B.4. Footnote (Catatan Kaki) 1. Footnote adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta, atau ikhtisar atau suatu kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. 2. Sesuai dengan namanya, footnote ditempatkan di kaki halaman, yaitu : a. Tiap-tiap footnote ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian yang dikutip atau diberi komentar;
25
3.
4.
5. 6.
b. Pada jarak dua spasi di bawah teks baris kalimat terakhir ditarik garis pemisah mulai dari batas margin kiri sampai margin kanan; c. Footnote pertama pada halaman yang bersangkutan juga ditempatkan pada jarak dua spasi dibawah garis pemisah; d. Nomor-nomor footnote disusun berurutan mulai nomor satu sampai nomor terakhir (nomor footnote pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor footnote terakhir bab sebelumnya), tanpa titik, tanpa kurung, dan lain-lain. Tiap-tiap nomor footnote ditempatkan setengah spasi di atas baris pertama tanpa dibubuhi titik, tanda kurung, dan lain-lain, tetapi langsung diikuti huruf pertama dalam footnote (tanpa diselingi satu pukulan ketik). Tiap-tiap footnote diketik berspasi satu dan dimulai sesudah 1,5 cm dari batas tepi kiri. Baris kedua dan seterusnya dari suatu footnote dimulai pada batas tepi kiri. Kalau suatu footnote terdiri atas dua alinea atau lebih, maka tiap-tiap alinea disusun seperti petunjuk di atas ini. Jarak antara tiap-tiap footnote adalah dua spasi.
B.5. Bentuk-Bentuk Footnote Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk dan contoh-contoh footnote untuk sumber kutipan dari buku, makalah, surat kabar, karya yang tidak diterbitkan, wawancara, ensiklopedi, internet, dan lain-lain. 1. B u k u Yang dicantumkan berturut-turut adalah nomor footnote nama pengarang (nama kecil atau nama depan, nama tengah/initial untuk orang barat umumnya, dan nama akhir atau nama keluarga), judul buku, jilid, cetakan, edisi, penerbit, tempat diterbitkan, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Judul buku diberi garis atau dicetak miring jilid atau dicetak tebal. a. Satu orang pengarang : 1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005. h. 15 2 Lon L. Fuller, Jurisprudence, The Foundation Press, Mineloa, New York, 1949, h. 14. b. Dua atau tiga orang pengarang: 3 Judit-Anne Mackenzie dan Mary Phillips, Textbook on Land Law, 9 th edition, Oxford University Press, 2002, h. 14. 4 Leon Boim, Glenn G. Morgan, dan Aleksander W. Rudzinski, Legal Controles in the Soviet Union, A.W. Sijthoff, Leiden, 1966, h. 302. c. Lebih dari tiga orang pengarang, hanya nama pengarang, pertama yang dicantumkan diikuti et al., 5 Haanappel, Peter, at al, The Civil Code Of The Netherlands Antilles And Aruba, Kluwer Law International, 2002 6 Padmo Wahyono et al., Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, h. 37 d. Editor/penyunting/penghimpun. 7 Soerjono Soekamto, ed., Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Ind.Hill, Jakarta,1988, h. 105. 26
e. Lembaga atau Badan : 8 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Konferensi Tingkat Tinggi Asean, Bali 23–25 Pebruari 1976, h. 85. 9 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya Sistem Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Binacipta, Bandung, 1977, h. 51. f.
Terjemahan : 10 F.J.H.M. van der Ven, Pengantar Hukum Kerja, Cet. II, (terjemahan Sridadi), Kanisius, Yogyakarta, 1969, h. 61.
g.
Mengutip dari bahan yang dikutip: penulis yang langsung dikutip dicantumkan lebih dahulu, kemudian penulis asli : The Guidance of Learning Activities, D. Appleton-Century Company, New York, 1952, h. 186, dikutip dari Ernest Hilgard, Theories of Learning, Appleton, New York, 1948, h. 37.
h. Kumpulan karangan : 12 John Stanner, “Family Relationships in Malaysia”, dalam David C. Buxbaum (ed), Family Law and Customary Law in Asia: A Contemporary Legal Perspective, Martinus Nijhoff, The Haque, 1968, h. 202. 2. Majalah Yang dicantumkan berturut-turut : nama penulis (seperti pada buku), judul tulisan di antara kutip, nama majalah (diberi bergaris, cetak miring atau cetak tebal), nomor, tahun majalah dalam angka Romawi (kalau ada), bulan dan tahun penerbitan, penerbit, tempat penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. 13
Oemar Seno Adji, “Perkembangan Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi”, Hukum dan Pembangunan, No. 2 Th. X, Maret 1980, h. 113. Kalau tidak diketahui nama pengarang suatu artikel dalam majalah, maka nama pengarang ditiadakan, jadi footnote dimulai dengan judul karangan. 14
”Sekolah-sekolah di Yogyakarta”, Suara Guru II, September 1957, h. 18, 19, 21. 3. Surat Kabar 15 Lim, “Sudah Tiba Waktunya Hukum Intergentil Ditinggalkan sebagai Mata Kuliah”, Kompas, 28 Agustus, 1979, h. III. Artikel koran online hanya boleh dikutip ketika tidak terdapat artikel yang sama pada edisi cetaknya dengan ketentuan sebagai berikut: Tempat penerbitan diganti dengan ‘(online)’; Halaman kutipan harus disebutkan jika artikel online tersebut memiliki halaman; dan URL harus dicantumkan setelah tanggal penerbitan (bukan tanggal akses) atau halaman kutipan jika ada. 11
Fajar Pratama, ‘Akankah Politikus KMP Hadiri Rapat DPR Tandingan?’, Detik News (online), 3 Oktober 2014, h 1
27
. 4. Skripsi/Tesis/Disertasi 16 Sri Hajati, Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Investasi, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, h. 44. 5. Pidato Pengukuhan Guru Besar 17 Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas sebagai Wahana Membahagiakan dan Menestapakan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tgl._, h._. 6. Wawancara 17 Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Tempat, Tgl. 16 Juni 1980. 7. Tulisan dalam ensiklopedi Nama penulis diketahui atau tidak diketahui 18 Erwin N. Griswold, “Legal Educatioan”, Encyclopedia Americana XVII, Penerbit, tempat diterbitkan, 1977, h. 164. 19 ”Interpellation”, Encyclopedia Britannica XII, 1955, h. 534. 8. Peraturan Perundang-undangan 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587), Ps. 4. 21
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741), Ps. 7. 9. Internet 22
Lim, “Sudah Tiba Waktunya Hukum Intergentil Ditinggalkan sebagai Mata Kuliah”, www.hukumonline.com, 1 Desember 2007, h. 2, dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2007. 10. Artikel dalam Jurnal 12
Steven Rares, ‘An International Convention on Off-Shore Hydrocarbon Leaks?’, Australian and New Zealand Maritime Law Journal, Vol 26, No 10, 2012, h 12. 13
Simon Marsden, ‘Regulatory Reform of Australia’s Offshore Oil and Gas Sector After the Montrara Commission of Inquiry: What About Transboundary Environmental Impact Assessment?’, Flinders Law Journal, Vol 15, No 41, 2013, h 45. Artikel dalam Jurnal Elektronik hanya boleh dikutip ketika versi cetak dari artikel dalam jurnal tersebut tersebut tidak tersedia. Cara pengkutipan artikel dalam jurnal elektronik sama dengan cara pengkutipan artikel pada jurnal cetak, hanya saja URL harus dicantumkan pada akhir kutipan.
28
14
Kate Lewins, ‘What’s the Trade Practices Act Got to Do with It? Section 74 and Towage Contracts in Australia’, eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law, No 13, Isu 1, 2006, h 62 . B.6. Mempersingkat Footnote (pengulangan) Kalau suatu sumber sudah pernah dicantumkan lengkap dalam footnote, maka footnote itu selanjutnya dapat dipersingkat dengan menggunakan ibid., op.cit., dan loc.cit. 1. Ibid Ibid, kependekan dari ibidem, artinya “pada tempat yang sama” Dipakai apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahului (tidak disela oleh sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman. Ibid, tanpa nomor halaman dipakai, jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang sama. Jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang berbeda, maka digunakan ibid, dengan nomor halaman yang berbeda. Contoh: 1. Dedi Soemardi, Sumber-Sumber Hukum Positif, Alumni, Bandung, 1980, h. 10. 2. Ibid. 3. Ibid, h. 34. Ibid, tidak boleh dipakai, jika diantara dua sumber terdapat sumber lain. Dalam hal ini dipakai op.cit. atau loc.cit. 2. Op.Cit. Op.cit. kependekan dari dari opere citato, artinya “dalam karya yang telah disebut” Dipakai untuk menunjuk kepada sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Pemakaian op.cit. harus diikuti nomor halaman yang berbeda. Kalau dari seorang penulis telah disebut dua macam buku atau lebih, maka untuk menghindarkan kekeliruan harus dijelaskan buku mana yang dimaksud dengan mencantumkan nama penulis diikuti angka Romawi besar I, II, dan seterusnya pada footnote sesudah tahun penerbitan di antara dua tanda kurung. Contoh: 17
Sudargo Gautama, Hukum Agraria Antar Golongan, Alumni, Bandung, 1973 (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama I), h. 131. 18
Sudargo Gautama, Masalah Agraria, berikut Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh, Cet. II, Alumni, Bandung, 1973 (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama II), h. 98. 19
Sudigdo Hardjosudarmo, Masalah Tanah di Indonesia Suatu Studi di Sekitar Pelaksanaan Landreform di Jawa dan Madura, Bharata, Jakarta, 1970, h. 54.
29
20
Sudargo Gautama I, Op.Cit., h. 139.
Yang dikutip adalah dari karya Sudargo Gautama dalam footnote nomor 17 (bukan 18). 3. Loc.Cit. Loc.cit. kependekan dari loco citato, artinya “pada tempat yang telah disebut”, Digunakan kalau menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Contoh: 1 Komar Kantaatmadja, Hukum Perusahaan Bagi Perusahaanperusahaan Asing, Tarsito, Bandung, 1984, h.45. 2 R.M. Suryodiningrat, Azas-azas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1982, h.59. 3 Kantaatmadja, Loc.Cit. 4 Suryodiningrat, Loc.Cit. 4. Contoh pemakaian Ibid, Op.Cit., dan Loc.Cit. dalam rangkaian footnote 21
Kuntjoro Porbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Cet. II, Alumni, Bandung, 1978, h. 86. 22
Ibid. (berarti : juga dari h. 86)
23
Ibid, h. 90. (halamannya berbeda)
24
Michael P. Barber, Public Administration, Macdonald & Evans, London, 1972, h. 212. 25
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. IV, Ichtiar, Jakarta, 1960, h. 178. 26
Michael P. Barber, Op.Cit., hal. 215. (halamannya berbeda)
27
Utrecht, Loc.Cit. (berarti : juga dari h. 178)
B.7. Daftar Bacaan 1. Pada bagian akhir skripsi dicantumkan Daftar Bacaan. Jangan menggunakan Daftar Buku, Kepustakaan, Daftar Pustaka, dan lain-lain, karena Daftar Bacaan mencakup semua bahan yang dibaca dalam kegiatan penyusunan skripsi. Di dalamnya sudah termasuk buku, surat kabar, brosur, kamus, dan sebagainya. 2. Bentuk daftar bacaan hampir sama dengan bentuk footnote, tetapi ada perbedaan pengetikan sebagai berikut : a. Nama pengarang mulai diketik pada garis margin, sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai setelah 1,02 cm dari garis margin, dengan spasi satu. b. Antara dua sumber dikosongkan dua spasi; c. Nomor halaman tidak ada; d. Nama pengarang atau penulis disusun menurut abjad tanpa nomor urut dengan mendahulukan nama keluarga (apabila memiliki nama keluarga) atau nama belakang (apabila tidak memiliki nama keluarga);
30
Fuller, Lon L., Jurisprudence, The Foundation Press, Mineola, New York, 1949. Gautama, Sudargo, Hukum Agraria Antar Golongan, Alumni, Bandung, 1973. Poerbopranoto, Kuntjoro, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Cet. II, Alumni, Bandung, 1978. e. Kalau sebuah karya ditulis oleh dua atau tiga orang, maka hanya nama pengarang yang pertama yang disusun seperti uraian huruf d. Nama penulis kedua dan ketiga ditulis biasa seperti pada footnote. Kalau penulis berjumlah lebih dari tiga orang, maka hanya penulis pertama yang disusun seperti di atas ditambah et.al., seperti pada footnote; f. Apabila dalam daftar bacaan terdapat dua karya atau lebih yang ditulis oleh seorang ahli, maka untuk karya kedua dan seterusnya sebagai pengganti nama penulis dicantumkan garis sepanjang 1,78 (jadi nama penulis tidak perlu diulang); g. Jika sumber dalam daftar bacaan banyak dan bermacam-macam (buku, majalah, surat kabar, brosur, dan lain-lain), maka sumber-sumber tersebut dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok juga disusun menurut abjad. B.8. Bahasa 1. Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, kami, kita, engkau dan lain-lain). Dalam penyajian ucapan terima kasih pada pengantar, saya dapat diganti dengan penulis. 2. Isi (Kata) Pengantar mengenai substansi skripsi tidak perlu merendah secara berlebihan supaya tidak timbul kesan pada pembaca bahwa skripsi Anda kurang berkualitas. Kata Pengantar dapat dipergunakan untuk menyampaikan kesan, pesan, ucapan yang bersifat personal tetapi harus dituliskan dengan gaya bahasa formal. 3. Tidak dibenarkan menggunakan : a. Kalimat panjang. b. Kata-kata ”….dimana….”….yang mana….”, ”….sejauh mana…”....oleh karena mana....” dan kata semacam itu. 4. Istilah yang dipakai istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesia-kan, jika terpaksa harus memakai istilah asing digunakan huruf italic atau dicetak miring. 5. Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan, akhiran dan tanda baca secara tepat, antara lain : a. Tidak membutuhkan koma untuk kata “bahwa”, “karena”, “sebab”, “supaya.” ; b. Membutuhkan koma sebelum kata “akan tetapi”, “tetapi”, melainkan”, “maka”; c. Membutuhkan koma sebelum dan setelah kata “misalnya”, “contohnya“, “ialah” ; 6. Singkatan atau akronim tidak boleh digunakan pada awal kalimat.
31
B.9. Hal-Hal Lain 1. Gelar, pangkat, dan sebagainya seperti Prof., Mr., S.H., Dr., dan atribut-atribut lain semacam itu terutama dalam footnote dan daftar bacaan tidak boleh dicantumkan. Perkecualian hanya dalam Kata Pengantar yang berisi pernyataan terima kasih (acknowledgments), dan dengan alasan-alasan tertentu, dalam teks. 2. Daftar Singkatan Dalam daftar singkatan berikut ini dimasukkan juga singkatan-singkatan yang belum biasa digunakan oleh para penulis Indonesia, tetapi yang perlu diketahui untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. anon ante a.o. a quo art(s) c. atau ca cf. chap(s) col(s) cont. c.q. c.s. def. diss. ed(s). e.g. et al. ets. et seq. f. atau ff. fig(s) h. i.a. ibid id. i.e. infra jis jo 1. atau 11 Loc.Cit.??? N.B. n.d. n.n no(s) Op.Cit.??? p.(pp.)
anoniem, tanpa nama (t.n.); no name (n.n.) di atas, di muka, supra among others, antara lain (a.l.); inter alia (i.a) dalam hal ini (dhi.) article(s); aya(-ayat) circa, kira-kira, sekitar (ttg. Tahun) confer, bandingkan (bdk) chapter(s), bab (-bab) colum(s), kolom (-kolom); lajur (-lajur) continued, bersambung casu quo, dalam perkara/kejadian ybs cum suis, dan kawan-kawan (dkk.); et alii (et al) definition, definisi, batasan dissertation, disertasi editor(s), penyunting, editor exempli gratia, umpama (ump.), misal (mis.) et alii, dan kawan-kawan (dkk.); cum suis (c.s.) etcetera, dan lain-lain (dll.) et sequentia, dan selanjutnya dan seterusnya (dst.); lihat f. following (page, halaman berikutnya; following (pages)), halaman-halaman berikutnya figure(s), gambar (-gambar) halaman inter alia, antara lain (a.l.); among others (a.o). ibidem, pada tempat yang sama idem, sama (tentang orang) id est, yaitu, yakni, ialah; that is, namely, viz dibawah; post juncties, berhubungan dengan (jamak) juncto, berhubungan dengan (tunggal) line(s), baris (-baris) loco citato, pada tempat yang telah disebut/dikutip nota bene, harap diperhatikan; let well; post scriptum (P.S. umumnya pada surat) no date, tanpa tanggal (t.t) atau tahun penerbitan nomen nisco, tanpa nama (t.n.); anou numero(s), nomor (-nomor), no. opere citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip page(s), halaman (h.), halaman-halaman
32
passim post P.S. q.q. quod non resp. sec(s) ser. sic supra t.n. t.p. t.t. trans. v.(vs) vide vol(s)
tersebar dalam suatu karya di bawah; infra post. Scriptum, catatan akhir qualitate qua, dalam kedudukan (kualitas) sebagai wakil pada hal tidak respectively, berturut-turut section(s), pasal (-pasal) series, jilid, volume(s), vol(s) memang begitu dalam naskah asli di atas, ante tanpa nama tanpa penulis tanpa tanggal/tahun translation, terjemahan versus, lawan lihat volume (sj. Jilid, series (ser))
3. Dengan pengetikan menggunakan computer (bukan mesin ketik manual), perlu diperhatikan antara lain: a. Garis bawah dihilangkan dan diganti dengan huruf tebal atau cetak miring; b. Garis pemisah antara naskah dengan footnote tidak memanjang memenuhi lebar naskah, melainkan sesuai dengan format komputer. C. Pembimbing C.1. Dosen Pembimbing Syarat umum bagi seorang dosen untuk bertindak sebagai pembimbing adalah: 1. Dosen tetap; 2. Mengasuh mata kuliah yang berkaitan, sesuai dengan SK Dekan; 3. Ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan ditetapkan oleh Wakil Dekan I; 4. Dekan dapat menyetujui dosen di luar persyaratan umum melalui pertimbangan-pertimbangan akademis. C.2. Beban Dan Tanggung Jawab Pembimbing 1. Dosen Pembimbing wajib menyediakan waktu, tenaga dan perhatian yang cukup kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan kesempatan masingmasing, agar proses pembimbingan skripsi efektif dan efisien. 2. Jumlah mahasiswa yang dibimbing maksimal 10 (sepuluh) orang tiap semester. 3. Untuk pemerataan beban kerja dosen, Koordinator Program Studi mempunyai wewenang untuk mengatur jumlah bimbingan bagi dosen di Departemen yang bersangkutan. 4. Pembimbing tetap bertanggung jawab terhadap pembimbingan sampai mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan/atau selesai menyempurnakan revisi skripsi.
33
C.3. Penggantian Dosen Pembimbing Pembimbing tidak dapat melanjutkan tugas pembimbingan karena beberapa alasan : 1. Kesehatan; 2. Tugas Fakultas melampaui batas waktu penyusunan skripsi; 3. Perbedaan pendapat yang cukup mendasar dengan mahasiswa. Apabila hal tersebut terjadi, pembimbing atau mahasiswa harus memberitahukan secara tertulis kepada Koordinator Program Studi . Koordinator Program Studi menetapkan pembimbing baru secara langsung atau dengan mempertimbangkan usul mahasiswa. D. Pengujian D.1. Prosedur Administrasi 1. Ujian skripsi dilakukan minimal 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal formulir permohonan mengikuti program skripsi ditandatangani Dekan u.p. Wakil Dekan I. 2. Ujian skripsi dilaksanakan maksimal 2 (dua) minggu setelah ujian akhir semester. 3. Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah lulus English Language Proficiency Test (ELPT) dari Pinlabs Unair dengan nilai minimal 450. 4. Skripsi yang telah selesai disusun, diperbanyak, dan ditandatangani oleh pembimbing sebelum diteruskan ke SBAK untuk diproses guna pelaksanaan ujian skripsi minimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu ujian berlangsung. 5. Dosen Pembimbing mengajukan surat pemberitahuan disertai usulan satu nama dosen penguji kepada Ketua Departemen untuk pelaksanaan ujian skripsi. 6. Ketua Departemen menunjuk Ketua Penguji dan dua orang penguji termasuk dosen Pembimbing sebagai Tim Penguji. 7. Ketua Departemen mengajukan surat pemberitahuan kepada Dekan u.p. Wakil Dekan I untuk melaksanakan ujian skripsi terhadap mahasiswa yang bersangkutan, termasuk tentang susunan tim penguji dan judul skripsi. 8. Berdasarkan surat dari Ketua Departemen, Wakil Dekan I menerbitkan surat pemberitahuan ujian skripsi ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan panitia penguji yang terdiri atas 4 (empat) orang penguji. 9. Pada waktu ujian skripsi yang telah ditentukan, Subag Akademik menyiapkan berita acara ujian skripsi dan diserahkan pada saat ujian akan berlangsung. 10. Berita Acara Ujian skripsi disimpan oleh Ketua Panitia Penguji atau Ketua/ Sekretaris Departemen hingga mahasiswa menyelesaikan revisi dan penjilidan skripsi. 11. Berita Acara Ujian setelah diisi dan ditandatangani oleh Tim Penguji diserahkan ke Subag Akademik dalam rangkap 5 (lima) lembar : a. Masuk ke berkas mahasiswa yang bersangkutan; b. Dikirim ke Bagian Komputasi; c. Dikirim ke Bagian Keuangan; d. Arsip Dosen Penguji; dan e. Arsip Dosen Pembimbing. 12. Skripsi dijilid rangkap 5 (lima) untuk: a. Koleksi Khusus Fakultas Hukum Unair; b. Perpustakaan Unair; 34
c. d. e. f.
Arsip Ketua Panitia Penguji; Arsip Pembimbing; Arsip yang bersangkutan; Arsip Bagian Keuangan (bagi yang memperoleh bantuan dana penulisan skripsi).
D.2. Penguji 1. Untuk pelaksanaan ujian skripsi, dibentuk tim penguji yang terdiri atas ketua dan anggota. Pembimbing tidak diperbolehkan menjadi ketua penguji. Tim penguji diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Wakil Dekan I. 2. Syarat penguji sama dengan syarat dosen pembimbing, dengan perkecualian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akademis, Dekan dapat menetapkan lain dari ketentuan tersebut. 3. Jumlah Penguji 4 (empat) orang termasuk pembimbing. 4. Penetapan penguji oleh Koordinator Program Studi didasarkan pada: a. Bidang keahlian yang sesuai dengan skripsi. b. Pemerataan kesempatan menguji. D.3. Pelaksanaan Ujian 1. Waktu ujian minimal 60 menit. 2. Ujian dihadiri oleh 4 (empat) orang penguji. Ujian yang dilaksanakan kurang dari 4 (empat) orang penguji dinyatakan batal. 3. Ujian bersifat open book. 4. Mahasiswa mempunyai hak untuk menempuh ujian skripsi maksimal 2 (dua) semester terhitung mulai tanggal penyelesaian penulisan skripsi selama masa studinya masih memungkinkan. Apabila masa studinya kurang dari waktu tersebut, maka sisa masa studinya menjadi batas waktu dalam menggunakan hak untuk menempuh ujian. 5. Kecurangan dalam ujian pada hakikatnya merupakan kecurangan dalam penulisan skripsi, yang bentuknya antara lain: a. mengutipan dari sumber tertentu tetapi tidak benar; b. plagiat sebagian atau seluruhnya. Jika kecurangan tersebut ditemukan selama ujian berlangsung, maka ujian dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus yng dimuat dalam berita acara ujian. Mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi baru. Apabila kecurangan tersebut diketahui oleh siapapun setelah mahasiswa dinyatakan lulus, maka sanksinya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan laporan Dekan. D.4. Penilaian 1. Batas penilaian di antara angka 0 sampai dengan 100 2. Penilaian meliputi: a. Teknis Penulisan Penilaian teknis adalah penilaian terhadap cara/teknik penyusunan skripsi dalam arti kesesuaian dengan Buku Pedoman. Bobot penilaian teknis sebesar 20%. b. Materi Penilaian materi meliputi isi atau kandungan skripsi secara keseluruhan. Cara penilaian dilakukan berdasarkan hasil pembacaan menyeluruh skripsi tersebut. 35
Bobot penilaian materi sebesar 30%. c. Argumentasi Penilaian argumentasi adalah penilaian kemampuan mahasiswa dalam menjawab, memberikan alasan, mempertahankan pendapat dengan menunjuk bukti yang diajukan, sikap/etika ilmiah dalam menjawab pertanyaan penguji secara sistematis dan logis, serta kelancaran atau kemampuan penguasaan materi skripsi. Bobot penilaian argumentasi sebesar 50%. 3. Setiap penguji melakukan penilaian tersendiri pada formulir yang disediakan. Selanjutnya dipindahkan setelah dilakukan perhitungan (rekapitulasi) dengan mencari rerata dari seluruh nilai tim penguji ke formulir rekapitulasi dan dilampirkan bersama dengan berita acara ujian. 4. Ujian dinyatakan lulus jika diperoleh nilai rerata minimal 55 (lima puluh lima). 5. Perhitungan nilai skripsi didasarkan pada kriteria sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5.
Skor 75 – 100 70 – 74.9 65 – 69.9 60 – 64.9 55 – 59.9
Nilai Huruf A AB B BC C
36
Bobot 4 3.5 3 2.5 2
CONTOH HALAMAN SAMPUL DEPAN
SKRIPSI
TANGGUNG GUGAT DAN TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM MALPRAKTIK
Oleh : INDRAWAN NIM. 0307178450
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2014
37
CONTOH HALAMAN PENGESAHAN TANGGUNG GUGAT DAN TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM MALPRAKTIK
SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
DOSEN PEMBIMBING
PENYUSUN,
Dr. EVARIYANTI, S.H., M.H. NIP. 131123007
INDRAWAN NIM. 0307178450
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2014
38
CONTOH LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 12 April 2014 Tim Penguji Skripsi :
Ketua
: Dr. INDRAJAYA, S.H., LL.M.
Anggota
: 1. Dr. EVARIYANTI, S.H., MH.
.................................
...............................
2. IWANJAYA, S.H., LL.M.
.................................
3. TUTI KIRANA, S.H., MH.
.................................
39
Lampiran
EVALUASI UJIAN SKRIPSI
Nama Peserta Nomor Induk Mahasiswa Nama Penguji
: ....................................................................................... : ....................................................................................... : .......................................................................................
Penilaian
Bobot
Teknis Penulisan
20
Materi
30
Argumentasi
50 Total Surabaya, Penguji,
NIP.
40
Nilai
NILAI AKHIR SKRIPSI NILAI (0 – 100) Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV
( ........................................................... ) ( ........................................................... ) ( ........................................................... ) ( ........................................................... ) Jumlah
Nilai rata-rata =
Total Jumlah penguji
................................ ................................ ................................ ................................ ________________ + =
=
Surabaya, ........................... Ketua Tim Penguji,
______________________ NIP.
Catatan: Penilaian diberikan dalam angka : 0 – 100 sebagai acuan dapat dipakai pedoman sebagai berikut : Nilai Huruf A AB B BC C D E
Nilai Angka 75 – 100 70 – 74.9 65 – 69.9 60 – 64.9 55 – 59.9 40 – 54.9 0 – 39.9
41
Nilai Mutu 4 3.5 3 2.5 2 1 0
FS.01 Perihal : Permohonan Mengikuti Program Penyusunan Skripsi
Surabaya, .........................
Yth. Ketua Departemen Hukum ................... Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIM : Mahasiswa Tahun : ........... telah memenuhi persyaratan untuk mulai menyusun skripsi, karena memperoleh 110 (seratus sepuluh) sks. Sehubungan dengan itu saya mengajukan permohonan mengikuti program penyusunan skripsi untuk semester ........ tahun ....... sesuai KRS yang telah/akan saya buat. Bidang Minat : ....................................................................................... Topik : ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... Pemohon,
........................................ NIM. Pembimbing Skripsi dilimpahkan kepada : ................................................................................................................... (diisi oleh Ketua Departemen ) Menyetujui : Koordinator Program Studi S1,
Ketua Departemen Hukum....................
.......................................................... NIP.
.......................................................... NIP.
Tembusan Yth.: 1. Koordinator Program Studi S1 2. Pembimbing 3. Ketua Departemen Hukum ............. 4. Mahasiswa yang bersangkutan 5. Arsip Bagian Akademik Catatan : Surat permohonan ini dibuat rangkap 5 (lima) lembar
42
FS.02 Perihal : Ujian Skripsi
Yth. Dekan u.p. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Dengan ini kami beritahukan bahwa proses pembimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini telah selesai : o Nama : ....................................................................................... o NIM : ....................................................................................... o Judul Skripsi : ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... o Alamat Rumah: ....................................................................................... Telp. ............................................................................. Selanjutnya kami mohon untuk diproses pelaksanaan ujian skripsi bagi yang bersangkutan.
Surabaya, Mengetahui : Koordinator Program Studi .....................
..................................................... NIP. Hari, tanggal ujian Pukul Usulan Pembimbing Usulan Koordinator Program Studi
: : : :
Pembimbing,
.......................................... NIP.
1.
(Anggota) (Ketua)
2. 3.
(Anggota) (Anggota)
43
FS.03 Nomor Lampiran Perihal
: : 1 (satu) eksemplar : Pemberitahuan Ujian Skripsi
.........................
Yth. Sdr. NIM. Jalan Telp. Surabaya Diberitahukan bahwa Ujian Skripsi Saudara, akam dilaksanakan pada : Hari Tanggal Pukul Tempat Pakaian
Judul Skripsi
: : : : Ruang Departemen Hukum ........... : Pria : Celana Hitam - Hem Putih Wanita : Rok Hitam - Hem Putih Dasi : Hitam :
Pembimbing
:
Yang bersangkutan diharap membawa bahan-bahan yang Saudara anggap perlu.
a.n. Dekan Wakil Dekan I,
......................................... NIP. Tembusn Yth. : 1. Ketua : 2. Anggota : 1. 2. 3.
44
FS.04-1 BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor ...../H3.1.3/PPd/...... tanggal .................... tentang Penguji Skripsi Semester ............ , maka pada hari ............ tanggal .............. pukul ............... WIB di Ruang ......... Tim Penguji Skripsi yang terdiri atas : Ketua : Anggota : 1. 2. 3.
(Pembimbing dan Penguji) (Penguji) (Penguji)
Nama : NIM : Judul Skripsi :
Setelah Ujian dilaksanakan Tim Penguji Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan : 1. Lulus dengan nilai : 2. Masih harus diuji kembali pada hari : tanggal Berita Acara ini dibuat kembali pada hari
:
Tanda tangan Panitia Penguji : Ketua : ................................................ Anggota : 1. ............................................ 2. ............................................ 3. ............................................
45
FS.04-2 PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIM Bidang Minat Judul Skripsi
: ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian penyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.
Surabaya, Yang membuat pernyataan,
.................................................... NIM.
46
FS.04-3 PENILAIAN SKRIPSI Nama NIM Bidang Minat Judul Skripsi
No. 1. 2. 3.
: ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
KRITERIA PENILAIAN Format Penulisan Substansi Argumentasi SKOR TOTAL
BOBOT 20% 30% 50% 100%
SKOR
SKOR TERBOBOT
Surabaya, Penguji,
................................................. NIP.
Catatan : 1. Nilai skor yang diberikan paling rendah 40 dan paling tinggi 100. 2. Skor Terbobot = bobot x nilai skor
47
FS.04-4 REKAPITULASI NILAI SKRIPSI Nama NIM Bidang Minat Judul Skripsi
No. 1. 2. 3. 4.
: ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
TIM PENGUJI SKRIPSI Ketua Penguji Anggota I Anggota II Anggota III NILAI SKRIPSI
SKOR TERBOBOT
Berdasarkan skor terbobot total tersebut di atas, Tim Penguji Skripsi menyatakan mahasiswa tersebut di atas lulus/tidak lulus*) dengan nilai : .............. ( ....................... )
Surabaya, Ketua Tim Penguji Skripsi,
.................................................. NIP.
Catatan : 1. *) coret yang tidak perlu 2. Nilai skripsi adalah jumlah nilai terbobot dibagi jumlah Penguji. 3. Nilai huruf didasarkan pada NILAI SKRIPSI dengan berpedoman pada : NILAI SKRIPSI 75 – 100 70 – 74,9 65 – 69,9 60 – 64,9 55 – 59,9 40 – 54,9
NILAI HURUF A AB B BC C TIDAK LULUS
48
FS.04-5 SARAN DAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI Nama NIM Bidang Minat Judul Skripsi
: ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
Naskah skripsi ini harus diperbaiki menurut saran-saran tersebut di bawah ini : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PERBAIKAN Format Penulisan Judul Daftar Isi Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Daftar Bacaan
SARAN
Surabaya, Penguji,
................................................. NIP.
49
FS.05 Perihal : Perubahan Pembimbing Skripsi
.........................
Yth. Ketua Departemen Hukum ................... Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIM : Bidang Minat : ....................................................................................... Topik : ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... Dengan ini mengajukan perubahan pembimbing skripsi : Pembimbing lama : ................................................................. Pembimbing baru : ................................................................. Pemohon,
........................................ NIM.
Pembimbing Baru,
......................................... NIP.
Menyetujui : Pembimbing Lama,
......................................... NIP. Mengetahui :
Koordinator Program Studi S1,
Ketua Departemen Hukum.......................
......................................... NIP.
......................................... NIP.
Tembusan Yth.: 1. Koordinator Program Studi S1 2. Ketua Departemen Hukum........................ 3. Pembimbing lama 4. Pembimbing baru 5. Mahasiswa yang bersangkutan 6. Arsip Bagian Akademik Catatan : Surat permohonan ini dibuat rangkap 6 (enam) lembar 50
BAB V DOSEN DAN MATA KULIAH YANG DIASUH DEPARTEMEN DASAR ILMU HUKUM NO
1.
NAMA PENGAJAR
Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
MATA KULIAH YANG DIASUH 1. Hukum Adat 2. Pengantar Hukum Indonesia 3. Hukum Agraria
SKS
4. Hukum Waris (Adat, Islam, BW)
2 2 2 4
2.
Prof. Dr. Peter Machmud Mz., S.H., M.S., LL.M.
1. Pengantar Filsafat Hukum 2. Penelitian Hukum 3. Pengantar Ilmu Hukum
2 2 4
3.
Mohammad Sumedi, S.H., M.H.
1. Penelitian Hukum 2. Hukum Perseroan 3. Pengantar Ilmu Hukum
6. Sosiologi Hukum
2 4 4 2 2 2
4. Argumentasi Hukum 5. Pengantar Teori Hukum 4.
Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Hukum Waris (Adat, Islam, Adat) 3. Hukum Adat
2 4 2
5.
Soelistyowati, S.H., M.H.
1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Hukum Waris (Adat, Islam, BW)
4 4
6.
Aulia Chandra, S.H., M.H.
1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia
4 2
7.
Christiani Widowati, S.H., LL.M.
1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Hukum Adat 3. Hukum Waris (Adat, Islam, BW)
4 2 4
8.
E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A.
1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Hukum Adat 3. Pengantar Filsafat Hukum
2 2 2
9.
Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.*
1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Hukum Waris (Adat, Islam, Adat)
4 4
* masa studi **dalam proses pembimbingan
51
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA NO
1.
2.
NAMA PENGAJAR
Dr. Sukardi, S.H., M.H.
Radian Salman, S.H., LL.M.
MATA KULIAH YANG DIASUH
SKS
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hukum Tata Negara Hukum Perundang-undangan
4 2 2 2 2 2
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Tata Negara
Perancangan Perundang-undangan
Hukum Pemilu Teori Konstitusi Ilmu Negara Hukum Acr. Mahkamah Konstitusi
Hukum Pemilu Teori Konstitusi Perbandingan HTN
4 2 2 2 2
3.
Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.
1. Hak Asasi Manusia 2. Hukum Tata Negara 3. Hukum Perundang-undangan
2 4 2
4.
Endang Sayekti, S.H., M.Hum.
1. 2. 3. 4.
Hukum Tata Negara
4 2 2 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ilmu Negara
5.
Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.
Hk. Kewarganegaraan & Imigrasi
Hak Asasi Manusia Ilmu Negara
Perancangan Perundang-undangan
2 2 2 4 2 2 2 2 4 2
Hukum Acr. Mahkamah Konstitusi
Hukum Perundang-undangan
Hukum Tata Negara Hak Asasi Manusia Perbandingan HTN
6.
Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.
1. Hak Asasi Manusia 2. Hukum Tata Negara 3. Perancangan Perundang-undangan
7.
Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Pemilu
1. 2. 3. 4.
Hukum Pemilu
8.
9.
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari,S.H.,LL.M.
Rosa Ristawati, S.H., LL.M.*
Hukum Tata Negara Ilmu Negara Hukum Acr. Mahkamah Konstitusi
Hak Asasi Manusia Hukum Tata Negara Hak Asasi Manusia Hk. Kewarganegaraan & Imigrasi
1. Hukum Tata Negara 2. Ilmu Negara
52
2 4 2 2 2 2 4 2 2
4 2
10.
11.
Ekawesti Prajwalita Widiati, S.H., LL.M.
Haidar Adam, S.H.*
1. 2. 3. 4.
Hukum Tata Negara Hukum Perundang-undangan Perancangan Perundang-undangan Hukum Acr. Mahkamah Konstitusi
1. Teori Konstitusi 2. Perbandingan HTN 3. Hukum Pemilu
4 2 2 2
2 2 2
* masa studi **dalam proses pembimbingan
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NO
NAMA PENGAJAR
1.
Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
MATA KULIAH YANG DIASUH 1. Hukum Administrasi 2. Hk. Acr. Peradilan Tata Usaha Negara
3. Hukum Perizinan 4. Argumentasi Hukum 5. Pemerintahan Daerah
2.
Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
1. Hukum Administrasi 2. Hk. Acr. Peradilan Tata Usaha Negara
3. Pemerintahan Daerah 4.
Pengantar Hk. Pengadaan Barang & Jasa
5. Pancasila 3.
Dr. Urip Santoso, S.H., M.H
1. Hukum Agraria 2. Hukum Penataan Ruang 3. Hukum Perumahan & Permukiman 4.
Hk. Pengadaan & Pendaft. Hak Atas Tanah
5. Hukum Rumah Susun
4.
Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
1. Hukum Kewarganegaraan & Imigrasi
2. 3. 4. 5.
Hukum Imigrasi Hukum Kepegawaian Hukum Perburuhan Hukum Administrasi
6. Hk. Acr. Peradilan Tata Usaha Negara
5.
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
1. Hukum Agraria 2.
Hk. Pengadaan & Pendaft. Hak Atas Tanah
3. Penyelesaian Sengketa Alternatif 4. Hukum Perumahan & Permukiman
5. Hukum Rumah Susun
53
SKS 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 2 2
6.
Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Administrasi Hukum Lingkungan Hukum Perizinan Hukum Pertambangan Argumentasi Hukum
8. Pengantar Hk. Sumber Daya Alam
4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2
6. Hk. Kewarganegaraan & Imigrasi
7. Hukum Pelayanan Publik
7.
Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4. 5.
8.
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
1. Hukum Pajak
Hukum Administrasi Hukum Agraria Pemerintahan Daerah Pengantar Hukum SDA Hukum Pelayanan Publik
2. Hk. Acr. Peradilan Tata Usaha Negara
3. Hukum Keuangan Negara
4. Hukum Administrasi 5. Hukum Kepegawaian
9.
Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.
1. Hukum Agraria 2. Hukum Pajak 3. Hukum Perizinan
4. Hukum Penataan ruang 10.
Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
1. Pengantar Filsafat Hukum 2. Hukum Pelayanan Publik 3. Hukum Pertambangan 4. Pengantar Hk. Sumber Daya Alam
5. Hukum Lingkungan 6. Hukum Administrasi 7. Pemerintahan Daerah
8. Pancasila 11.
Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H.
1. Pengantar Ilmu Fiqh 2. Hukum Kepailitan 3. Hukum Perburuhan 4. Pemerintahan Daerah
12.
Indrawati, S.H., LL.M.
1. Hukum Pajak 2. Hukum Perizinan 3. Hukum Agraria
4. Pancasila 5. Hukum Administrasi 6. Hukum Keuangan Negara 7. Pengantar Hk. Sumber Daya Alam
8. Hukum Pelayanan Publik
54
2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2
13.
Indria Wahyuni, S.H., LL.M.
1. Pemerintahan Daerah 2. Hukum Lingkungan 3. Pancasila
4. Hukum Keuangan Negara 5. Hukum Administrasi 6. Klinik Anti Korupsi 7. Pengantar Hk. Sumber Daya Alam
8. Hukum Pelayanan Publik
14.
Franky Butar Butar, S.H., M. Dev.
1. Hukum Lingkungan 2. Hukum Pertambangan 3. Hukum Lingkungan Internasional
4. Hukum Agraria 15.
Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.**
1. Hukum Administrasi 2. Hk. Acr. Peradilan Tata Usaha Negara
3. Hukum Agraria 4. Hukum Perburuhan 5. Pancasila
* d 16. a l a m
Wilda Prihatiningtyas, S.H.**
1. 2. 3. 4.
Pemerintahan Daerah Hukum Lingkungan Hukum Administrasi Hukum Agraria
5. Pengantar Hk. Sumber Daya Alam
4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2
* masa studi **dalam proses pembimbingan
HUKUM PIDANA NO 1.
NAMA PENGAJAR Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
MATA KULIAH YANG DIASUH 1. Hukum Investasi 2. Hukum Pidana 3. Penyelesaian Sengketa Alternatif
4. Hukum Pasar Modal 2.
Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
1. Hukum Acara Pidana 2. Hukum Pidana 3. Hak Kekayaan Intelektual 4. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
5. Hukum Pidana Anak 6. Hukum Siber 7. Hukum Pidana Militer
55
SKS 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 2
3.
Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
1. Hukum Acara Pidana 2. Hukum Pidana Korupsi 3. Argumentasi Hukum 4. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
4.
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
1. Hukum Pidana 2. Hukum Pidana Ekonomi 3. Hukum Pidana Politik 5. Hukum Pidana Korporasi
4 4 2 2 2
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Pidana Hukum Pajak
4 2 4 2 2
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Pidana Hukum Pidana NAPZA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hukum Pidana
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Acara Pidana
4. Hukum Pidana Pers 5.
6.
7.
8.
Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
Astutik, S.H., M.H.
Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
Sapta Aprilianto, S.H., M.H.
4 2 2 2
Kejht. Thd. Nyawa & Harta Kekayaan
Hukum Pidana Anak Kriminologi
Kejht. Thd. Nyawa & Harta Kekayaan
Hukum Pidana Pers Ilmu Kedokteran Kehakiman Kejht. Thd. Nyawa & Harta Kekayaan
Hukum Pidana Politik
Argumentasi Hukum Hukum Pidana Militer Hukum Pidana Fiskal Kejht. Thd. Nyawa & Harta Kekayaan
Hukum Pidana Korupsi
Psikiatri Kehakiman Hukum Kesehatan
4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2
9.
Taufik Rachman, S.H., LL.M.*
1. Hukum Acara Pidana 2. Hukum Pidana Korupsi 3. Pengantar Perband. Hk. Pidana
4 2 2
10.
Riza Alifianto Kurniawan, S.H., M.T.C.P.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hukum Pidana Hukum Pidana NAPZA
Hukum Kesehatan Kriminologi
4 2 4 2 4 2 2
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Pidana Hukum Pidana Ekonomi Hukum Pidana Korupsi Pengantar Perband. Hk. Pidana Kriminologi
4 4 2 2 2
11.
Maradona, S.H., LL.M.*
56
Kejht. Thd. Nyawa & Harta Kekayaan
Viktimologi Kejht. Internasional & Transnasional
12.
Brahma Astagiri, S.H., M.H.*
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Acara Pidana Argumentasi Hukum Hukum Telematika Hukum Pidana Pers Pengantar Perband. Hk. Pidana
4 2 2 2 2
13.
Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Acara Pidana Hukum Pidana Ekonomi
Hukum Pidana Korupsi Viktimologi
4 4 2 2 2
Praktik Peradilan Pidana & Perdata
14.
Amira Paripurna, S.H., LL.M.*
1. 2. 3. 4.
Hukum Pidana Hukum Pidana Anak Kriminologi Pengantar Perband. Hk. Pidana
4 2 2 2
15.
Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H.*
1. 2. 3. 4.
Hukum Acara Pidana Hukum Pidana Ekonomi Ilmu Kedokteran Kehakiman Hukum Kesehatan
4 4 2 2
16.
Agung Dian Syahputra, S.H.**
1. Hukum Acara Pidana 2. Hukum Pidana Ekonomi
4 4
* masa studi **dalam proses pembimbingan
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL NO 1.
2.
3.
NAMA PENGAJAR Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
57
MATA KULIAH YANG DIASUH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hukum Agraria
1. 2. 3. 4. 5.
Penyelesaian Sengketa Internasional
1. 2. 3. 4.
Hukum Internasional Hukum Laut
Hk. Pengadaan & Pendaft. Hak Atas Tanah
Kejht. Internasional & Transnasional
Pengantar Hukum Indonesia Etika Profesi Hukum Hukum Internasional Hukum Rumah Susun Perjanjian Dagang Internasional Hukum Negara-negara ASEAN Hukum Internasional Perbandingan Hk. Kontrak ASEAN
Hukum Lingkungan Internasional Hk. Perancangan & Perjanjian Internasional
SKS 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3
4.
5.
6.
7.
8.
Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D
Enny Narwati, S.H., M.H.
I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.
Dr. Aktieva Tri Tjiitrawati, S.H., M.Hum.
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Internasional Hukum Humaniter Internasional Hukum Organisasi Internasional Hukum Diplomatik & Konsuler
1. 2. 3. 4.
Hak Kekayaan Intelektual
1. 2. 3. 4.
Hukum Internasional Hukum Laut
1. 2. 3. 4.
Hukum Internasional Hukum Humaniter Internasional
Kejht. Internasional & Transnasional
Hukum Perdagangan Internasional
Hukum Internasional Penyelesaian Sengketa Internasional
Hukum Humaniter Internasional Hak Asasi Manusia Internasional
Kejht. Internasional & Transnasional
Hak Asasi Manusia Internasional
1. Hukum Internasional 2. Hk. Perancangan & Perjanjian Internasional 3. Hukum Perdagangan Internasional 4. Hukum Lingkungan Internasional
5. Hukum Udara dan Angkasa 9.
Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.
1. Hukum Perdagangan Internasional 2. Hk. Perancangan & Perjanjian Internasional
10.
11.
12.
13.
Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.
Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.
Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.*
58
1. 2. 3. 4.
Hukum Persaingan Usaha Hukum Organisasi Internasional Hukum Internasional
1. 2. 3. 4.
Hukum Internasional
5. 6. 7. 8. 9.
Hukum Laut Hukum Internasional
1. 2. 3. 4.
Hukum Internasional Hukum Laut
Hukum Udara dan Angkasa
Hukum Perdagangan Internasional
Hukum Siber Penyelesaian Sengketa Internasional
Hukum Perdagangan Internasional
Arbitrase Internasional Hak Asasi Manusia Internasional
Hukum Perdagangan Internasional
Hukum Transportasi
4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 4 2
14.
Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M.
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Udara dan Angkasa Hukum Internasional Hukum Transportasi Hukum Nuklir
2 4 2 2 2
Penyelesaian Sengketa Internasional
15.
Masitoh Indriani, S.H., LL.M.
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Internasional Perjanjian Dagang Internasional Hukum Siber Hukum Diplomatik & Konsuler Hukum Nuklir
4 2 2 2 2
16.
A. Indah Camelia, S.H., M.H.*
1. Hukum Laut 2. Hukum Perjanjian Internasional
2 2
17.
Esty Hayu Dewanty R.K., S.H., M.H.**
1. Hukum Negara-negara ASEAN 2. Hukum Internasional
2 4
MATA KULIAH YANG DIASUH Hukum Perdata Hukum Kontrak Argumentasi Hukum Perancangan Kontrak Hukum Acara Perdata
SKS
* masa studi **dalam proses pembimbingan
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA NO 1.
NAMA PENGAJAR Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengantar Hk. Pengadaan Barang & Jasa
4 2 2 2 4 2
2.
Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Persaingan Usaha Hukum Dagang Hukum Perseroan Hukum Transportasi Hukum Asuransi
2 4 4 2 2
3.
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Perdata Hukum Perikatan Hukum Kontrak Perancangan Kontrak Hukum Transportasi
4 4 2 2 2
4.
Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4. 5.
Hak Kekayaan Intelektual Hukum Investasi Hukum Dagang Hak Kekayaan Intelektual Hukum Pembiayaan
4 2 4 4 2
59
5.
6.
Prof. Dr. Drs.Abd. Shomad, S.H., M.H.
Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hukum Islam Hukum Perbankan Pengantar Ilmu Fiqh Pengantar Fiqh Muamalat
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Kontrak
Praktik Peradilan Pidana & Perdata
2 2 4 4 2
Pengantar lembaga Keu. Syariah
Hukum Wakaf & Zakat
Hukum Perlindungan Konsumen
Hukum Perikatan Hukum Acara Perdata
2 4 2 2 4 2
7.
Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hukum Dagang Hak Kekayaan Intelektual Hukum Surat Berharga Hukum Pasar Modal Pengantar Perdagangan Syariah Hukum Perdagangan Syariah
4 4 2 2 2 2
8.
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4.
Pengantar Lembaga Keu. Syariah
Hukum Perdata Pengantar Perbankan Syariah Hukum Perbankan
4 4 2 4
9.
Leonora Bakarbessy, S.H., M.H.
1. Hukum Perikatan 2. Hukum Perbankan 3. Hukum Perdata Internasional
4 4 2
10.
Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D.
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Perikatan Hukum Kontrak
4 2 3 2 2
1. 2. 3. 4. 5.
Hak Kekayaan Intelektual Hukum Investasi Hukum Dagang Pengantar Perdagangan Syariah
4 2 4 2 2
Hukum Investasi Hukum Perseroan Hukum Kepailitan Hukum Pembiayaan
2 4 2 2
11.
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
Penyelesaian Sengketa Alternatif
Perancangan Kontrak Arbitrase Internasional
Hukum Pasar Modal
12.
Agus Widyantoro, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4.
13.
Nurwahjuni, S.H., M.H.
1. Hukum Perseroan 2. Hukum Perbankan 3. Hukum Dagang
4 4 4
14.
Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4.
4 2 2 2
60
Hukum Dagang Hukum Surat Berharga Hukum Transportasi Hukum Asuransi
15.
Gianto Al Imron, S.H., M.H.
1. 2. 3. 4.
Hukum Perikatan Hukum Acara Perdata Praktik Peradilan Pidana & Perdata Hukum Perlindungan Konsumen
4 4 2 2
16.
Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.*
1. Hukum Perdata 2. Hukum Perbankan
4 4
17.
Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
1. 2. 3. 4.
Hukum Islam
2 4 2 2
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Perdata Hukum Kontrak Perancangan Kontrak
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Perseroan Hukum Investasi Hukum Perbankan
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Persaingan Usaha Hukum Dagang Asuransi Syariah Hukum Asuransi
1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Islam Pengantar Perbankan Syariah Hukum Perbankan
1. 2. 3. 4.
Hukum Perdata Hukum Kontrak
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hukum Acara Perdata
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hukum Perseroan Asuransi Syariah Hukum Perdata Internasional Hukum Asuransi
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
Yuniarti, S.H., M.H.
Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
Ari Kurniawan, S.H., M.Kn.
Erni Agustin, S.H., LL.M.
Sujayadi, S.H., LL.M.
Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
61
Hukum Waris (Adat, Islam, BW)
Hukum Acara Peradilan Agama Negosiasi & Mediasi Syariah
Argumentasi Hukum Pengantar Hk. Pengadaan Barang & Jasa
Pengantar Perbankan Syariah Pengantar Perusahaan Syariah
Hukum Perlindungan Konsumen
Pengantar lembaga Keu. Syariah
Hukum Perdagangan Syariah
Hukum Waris (Adat, Islam, BW)
Perancangan Kontrak Penyelesaian Sengketa Alternatif
Hukum Siber Hukum Pembiayaan Arbitrase Internasional Praktik Negosiasi & Mediasi
Hukum Perlindungan Konsumen
Hukum Dagang
4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4
27.
Johan Wahyudi, S.H.*
1. Hukum Perdata 2. Hukum Kontrak 3. Hukum Acara Perdata
4 2 4
28.
Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
1. Hukum Islam 2. Hukum Perbankan 3. Pengantar Fiqh Muamalat
2 4 2
29.
Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
1. Hukum Acara Perdata 2. Hukum Islam
4 2
30.
Agung Wijayanto, S.H., M.C.L.**
1. Hukum Siber 2. Hukum Islam 3. Pengantar Perbankan Syariah
2 2 2
31.
Hilda Yunita Sabri, S.H., M.H.
1. Hukum Dagang 2. Hukum Asuransi
4 2
32.
Rizky Amalia, S.H.**
1. Hukum Perdata 2. Hukum Kontrak
4 2
33.
Hanum Rahmaniar Helmi, S.H.**
1. Hukum Acara Perdata 2. Hukum Perlindungan Konsumen
4 2
34.
Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H.**
1. Hukum Investasi 2. Hukum Pasar Modal
2 2
35.
Kukuh Leksono Aditya, S.H., LL.M.**
1. Hukum Kepailitan 2. Hukum Persaingan Usaha
2 2
*masa studi **dalam proses pembimbingan
62
DOSEN LUAR BIASA NO 1.
2.
3.
4.
NAMA PENGAJAR Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.
Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
Harjono Mintaroem, S.H., M.S.
MATA KULIAH YANG DIASUH
SKS
1. Hukum Kesehatan
2
2. Hukum Pidana Anak
2
1. Pengantar Filsafat Hukum
2
2. Etika Profesi Hukum
2
1. Hukum Perdata
4
2. Hukum Perikatan
4
1. Hukum Pidana Korupsi
2
2. Kejahatan Thd. Nyawa dan Harta Kekayaan
4
5.
Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.
1. Hukum Pasar Modal
2
6.
Machsoen Ali, S.H., M.S.
1. Hukum Perburuhan
2
7.
Soehirman Djamal, S.H., M.S.
1. Hukum Pajak
2
2. Pancasila
2
3. Hukum Keuangan Negara
2
1. Hukum Kesehatan
2
2. Hukum Pidana Anak
2
8.
Tilly A. A. Rampen, S.H., M.S.
9.
Prof. Sudjari Solichin, dr. Sp.F.(K)
1. Ilmu Kedokteran Kehakiman
2
10.
Sunan Fanani, S.Ag., M.PdI.
1. Agama Islam
2
11.
Machfud B., S.Ag., M.PdI.
1. Agama Islam
2
12.
Moses Glorino R. Pandin, SS., M.Si.
1. Agama Kristen Katholik
2
13.
Selvy Yosephine, S.Th.
1. Agama Kristen Protestan
2
14.
Drs. I Ketut Arta
1. Agama Hindu Dharma
2
15.
Kemawati, S.Pd.
1. Agama Budha
2
16.
Dr. Suhar Adi Konstanto, S.H., M.H.
1. Etika Profesi Hukum
2
2. Hukum Acara Perdata
4
3. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
2
17.
Djoko Soemarsono, S.H., C.N., M.Kn.
1. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
2
18.
Setijo Boesono, S.H., M.H.
1. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
2
19.
Tony Kartono, S.H., C.N., M.Kn.
1. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
2
20.
Dr. (HC). Triono Wibowo, S.H.
1. Hukum Diplomatik & Konsuler
2
2. Hukum Organisasi Internasional
2
63
20.
Andono Kristanto, S.H., M.H.
1. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
2
21.
Dr. Drs. Hendar Sutarna, S.H.
1. Hukum Acara Pidana
4
2. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
2
1. Hk. Acr. Peradilan Tata Usaha
2
22.
Hari Sugiharto, S.H., M.H.
Negara
23.
Dr. Yahman, S.H., M.H.
1. Hukum Acara Pidana
4
2. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
2
24.
Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., MMT.
1. Etika Profesi Hukum
2
25.
Suparti Wirjosoepadmo, S.H., M.Hum.
1. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
2
26.
Dr. Andhika Persada Putra, S.H., M.H.
27.
Diah Anggraeni, S.H., M.H.
1. Hukum Perbankan 1. Hukum Acara Peradilan Agama
4 2
28.
Dr. H.M. Rum Nessa, S.H., M.H.
1. Hukum Acara Peradilan Agama
2
29.
Dr. J. Hendy Tedjonagoro, S.H.
2
30.
Dra. Isnalita, M.Si., Ak.
31.
Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.
32.
Drs. Agus Widodo Mardijuwono, M.Si., Ak.
33.
Drs. I Wayan Wisnu Utama, Ak.
1. Hukum Negara-negara ASEAN 1. Akuntansi Untuk Profesi Hukum 1. Hukum Pasar Modal 1. Akuntansi Untuk Profesi Hukum 1. Manajemen Kredit
34.
Drs. Khaeril R., M.H.
1. Hukum Acara Peradilan Agama
2
35.
Ismail, S.E., MBA.
2
36.
Rr. Anita Rusliyanti, S.H., M.H.
1. Manajemen Kredit 1. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
64
2 2 2 2
2
BAB VI
DOSEN WALI /PENASEHAT AKADEMIK
NO.
N A M A
KODE
1.
Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.
01
2.
Erni Agustin, S.H., LL.M.
02
3.
Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
03
4.
Dr. Sukardi, S.H., M.H.
04
5.
Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
05
6.
Gianto Al Imron, S.H., M.H.
06
7.
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
07
8.
Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
08
9.
Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
09
10.
Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
10
11.
Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.
11
12.
Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
12
13.
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.
13
14.
Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
14
15.
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
15
16.
Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
16
17.
Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.
17
18.
Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
18
19.
Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
19
20.
Astutik, S.H., M.H.
20
21.
Sinar Ayu Wulandari , S.H., M.H.
21
22.
Mohammad Sumedi, S.H., M.H.
22
23.
Christiani Widowati, S.H., LL.M.
23
24.
Indria Wahyuni, S.H., LL.M.
24
25.
Nurwahyuni, S.H., M.H.
25
26.
Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M
26
65
27.
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
27
28.
Agus Widyantoro, S.H., M.H.
28
29.
Indrawati, S.H., LL.M.
29
30
Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP
30
31.
Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
31
32.
Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.
32
33.
Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.
33
34.
Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
34
35.
I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.
35
36.
Enny Narwati, S.H., M.H.
36
37.
Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
37
38.
Franky Butar Butar, S.H., M. Dev.
38
39.
Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
39
40.
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
40
41.
Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
41
42.
Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
42
43.
Leonora Bakarbessy, S.H., M.H.
43
44.
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
44
45.
E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A.
45
66
BAB VII
PERSYARATAN KELULUSAN
Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan lulus Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum dapat mendaftar yudisium dengan ketentuan sebagai berikut. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mendaftar Yudisium di Bagian Akademik sesuai jadwal. Jumlah sks minimal 144 dan maksimal 160. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00. Nilai ELPT minimal 450. Nilai D tidak boleh lebih dari 20%. Tidak ada nilai E. Telah lulus ujian Skripsi dan KKN. Mengisi formulir permohonan yudisium, dengan dilampiri : a. Kartu SPP Semester terakhir yang telah ditempuh; b. KTM; c. Surat bebas pinjam buku dari Perpustakaan UNAIR dan Koleksi Khusus Fakultas Hukum UNAIR; d. Menyerahkan bukti tanda terima skripsi dari Koleksi Khusus Fakultas Hukum UNAIR dan Perpustakaan UNAIR; e. Menyerahkan Jurnal/Artikel dalam bentuk hard dan soft copy yang sudah ditandatangani pembimbing; f. Fotokopi KHS mulai pertama sampai KHS semester terakhir; g. 5 lembar Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm, latar belakang merah dan memakai jas almamater (kertas doff tanpa garis tepi);
h. Transkrip Kegiatan Kemahasiswaan (TKK) atau Sistem Kredit Prestasi (SKP). 8. Mengisi Daftar Kumpulan Nilai Yudisium (sudah ditandatangani oleh Dosen Wali). 9. Mengisi formulir data lulusan untuk Penulisan Ijasah dilengkapi dengan fotokopi ijazah SLTA atau Akta Kelahiran (ditulis lengkap dan jelas). 10. Nilai Skripsi diserahkan paling lambat sebelum jadwal yudisium.
67
BAB VIII
PENGELOMPOKAN DOSEN BERDASARKAN DEPARTEMEN
DEPARTEMEN DASAR ILMU HUKUM No. Nama 1. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S. NIP. 195012121974122001 2. Prof. Dr. Peter Machmud Mz., S.H., MS., LL.M. NIP. 194904281974121001 3. Mohammad Sumedi, S.H., M.H. NIP. 196401181987011001
4. 5. 6. 7.
8.
Pangkat/Jabatan Pembina Utama (Gol. IV/e) Guru Besar Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) Guru Besar. Penata (Gol. III/c) Lektor Koordinator Program Studi Dasar Ilmu Hukum Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol III/a) Asisten Ahli Sekretaris Departemen Dasar Ilmu Hukum Penata Muda (Gol III/a) Lektor
Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. NIP. 197103041997022001 Soelistyowati, S.H., M.H. NIP. 197111131997022001 Aulia Chandra, S.H., M.H. NIP. 197904172003122002 Christiani Widowati, S.H., LL.M. NIP. 198204252005012002
E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A. NIP. 198006182006041002
68
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA No. Nama 1. Dr. Sukardi, S.H., M.H. NIP. 196106271989031002 2. Dr. R. Herlambang Perdana Wiratman, S.H., M.A, NIP. 197605082003121003 3. Radian Salman, S.H., LL.M. NIP. 197710192003121001 4. Endang Sayekti, S.H., M.Hum. NIP. 195705011987012001
5. 6.
7.
8. 9. 10. 11.
Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A. NIP. 197506041999032003 Dri Utari Cristina Rachmawati, S.H., LL.M. NIP. 197905272005012001 Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H. LL.M NIP. 198303242006042002 Rosa Ristawati, S.H., LL.M. NIP. 197902172006042002 Haidar Adam, S.H. NIP. 198204192008121003 Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H. NIP. 198512082008122001 Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H. NIP. 198001232009121005
69
Pangkat/Jabatan Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Lektor Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Lektor Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Asisten Ahli Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Penata Muda (Gol. III/a) Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) -
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI No. Nama 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. NIP. 195003061980032002 2. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. NIP. 195509141982031002 3. Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. NIP. 196402061990021001 4. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. NIP. 196608211990022002 5. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 196808011992031002 6. Dr.Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. NIP. 196901291993032001 7. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. NIP. 196806031993032001 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16.
Pangkat/Jabatan Pembina Utama Muda (Gol. IV/d) Guru Besar Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) Lektor Kepala Pembina Tk.. I (Gol. IV/b) Lektor Kepala Pembina Tk.. I (Gol. IV/b) Lektor Kepala Pembina Tk.. I (Gol. IV/b) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Sekretaris Departemen Hukum Administrasi Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Penata (Gol. IV/a) Lektor Kepala Penata Tk. I (Gol. IV/a) Lektor Kepala Koordinator Program Studi Hukum Administrasi Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/b) Asisten Ahli Sederajad Penata Muda (Gol III/a)
Dr.Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. NIP. 196912251995122001 Deddy Sutrisno, S.H., M.H. NIP. 196106161986011001 Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. NIP. 197304062003121002 Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H. NIP. 196810201998021001
Indrawati, S.H. LL.M NIP. 197705202005012002 Indria Wahyuni, S.H., LL.M NIP. 198201232006042001 Franky Butar Butar, S.H. NIP. 198008182006041002 Bagus Oktafian, S.H. 139131761 Wilda Prihatiningtyas, S.H.
Sederajad Penata Muda (Gol III/a)
70
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA No. Nama 1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. NIP. 195205291974121001 2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH.,M.H. NIP. 196203251986011001 3. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. NIP. 196310131989031002 4. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. NIP. 196504101990022001 5. Dr. Sarwirini, S.H., MS. NIP. 196009291985022001
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Bambang Suheryadi, S.H., M.H. NIP. 196809281997021001 Astutik, S.H., M.H. NIP. 196803031992032002 Sapta Aprilianto, S.H., M.H. NIP. 198104072005011001 Taufik Rachman, S.H., LL.M. NIP. 198004172005011005 Riza Alifianto Kurniawan, S.H., LL.M. NIP. 198104222006041002 Maradona, S.H., LL.M. NIP. 198304192006041001 Iqbal Felisiano, S.H. NIP.198608222008121002 Amira Paripurna, S.H., LL.M. NIP.198103132009122002 Brahma Astagiri, S.H., M.H. NIP. 197607132005011003 Prilian Cahyani, S.H., M.H. NIP. 19830425 201012 2 004 Agung Dian Syahputra, S.H. NIK. 139131788
71
Pangkat/Jabatan Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) Guru Besar Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) Guru Besar Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Guru Besar Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Koordinator Program Studi Hukum Pidana Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Sekretaris Departemen Hukum Pidana Penata Muda (Gol. III/a) Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Penata Muda (Gol. III/a) Penata Muda (Gol. III/b) Sederajad Penata Muda (Gol. III/a) -
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL No. Nama 1. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS. NIP. 195907251983031001 2. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. NIP. 196110051987012001 3. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. NIP. 196209081987012001 4. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. NIP. 196602111989022001 5. 6.
7. 8. 9. 10.
11.
12. 13. 14. 15.
Enny Narwati, S.H., M.H. NIP. 196412111990022001 Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. NIP. 196401071989032001
I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S. NIP. 195608101983031002 Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. NIP. 197402221995122001 Jani Purnawanti, S.H., S.S., LL.M. NIP. 197001101998022001 Sinar Aju Wulandari, S.H., M H. NIP. 197112171995122001 Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum. NIP. 197506052003122001 Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M.Ph.D NIP. 197602042005011005 Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M. NIP. 197901252006042001 Adhy Riadhy Arafah, S.H.LL.M NIP. 198504212008121001 Masitoh Indriani, S.H.LL.M NIP. 198409042008122002
72
Pangkat/Jabatan Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) Guru Besar Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Sekretaris Departemen Hukum Internasional Penata Tk. I (Gol. III/d) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Koordinator Program Studi Hukum Internasional Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata Muda (Gol. III/a) Lektor Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Penata Muda (Gol. III/a) -
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA No. Nama 1. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. NIP. 196101271986011003 2. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, SH., MH., MM. NIP. 196001061990021001 3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. NIP. 196504191990021001 4. Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. NIP. 196505171990021001 5. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum. NIP. 194810301976032001 6. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. NIP. 196302281988031001
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H. NIP. 196812291993031004 Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. NIP. 196705201992031002 Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum. NIP. 195003111980012001 Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. NIP. 196702261993032001 Leonora Bakarbessy, S.H., M.H. NIP. 195307231984032001 Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. NIP. 197109121998022001 Fifi Junita, S.H., M.H. Ph. D NIP. 197006261998022001 Lisman, S.H., M.S. NIP. 194912011978021001 Agus Widyantoro, S.H., M.H. NIP. 196208111989031001 Nurwahjuni, S.H., CN., M.H. NIP. 196010301987012001 Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. NIP. 197304031997022001 Gianto Al Imron, S.H., M.H. NIP. 197206101998021001 Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. NIP. 198003202005012002 Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M.,LL.M NIP. 197705292003122003
73
Pangkat/Jabatan Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) Guru Besar Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) Guru Besar Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) Guru Besar Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Guru Besar Pembina Tk. I (Gol IV/b) Lektor Kepala Pembina Tk. I (Gol IV/b) Lektor Kepala Koordinator Program Studi Hukum Perdata Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/b) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Pembina (Gol. IV/a) Lektor Kepala Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata (Gol. III/c) Lektor Penata Muda (Gol. III/a) Lektor Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Erni Agustin, S.H., LL.M. NIP. 198308102006042001 Sujayadi, S.H., LL.M NIP. 198006242006041004 Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. NIP. 198402172006041001 Dian Purnama Anugerah, S.H. , M.Kn. NIP. 198109152006041002 Johan Wahyudi, S.H. NIP. 198012162008121001 Yuniarti, S.H., M.H. NIP.198506122009122006 Ria Setyawati, S.H., M.H. NIP. 198008202009122001 Ari Kurniawan, S.H., M.Kn. NIP. 198601112010121005 Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. 139131763 Dr. Ghansam Anand, S.H.,M.Kn 198401052014041003 Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. 139131762 Rizky Amalia, S.H. 139131760 Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H. Kukuh Leksono S. Aditya, S.H.,LL.M.
Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Asisren Ahli Penata Muda (Gol. III/a) Asisten Ahli Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Asisten Ahli Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Asisten Ahli Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Asisten Ahli Penata (Gol III/c) Penata (Gol III/c) Sederajad Penata Muda (Gol III/a) Sederajad Penata Muda (Gol III/a) Sederajad Penata Muda (Gol III/b) Sederajad Penata Muda (Gol III/b)
74
BAB IX DAFTAR ALAMAT DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
No.
Nama
Alamat
No. Tlp.
No. HP
1.
Abd. Shomad, Drs. S.H., M.H., Dr. Prof.
Jl. Pakis Gelora III/6, Sby
-
081332323456
2.
Adhy Riadhy Arafah, S.H.,LL.M
Griya Kencana Asri Wonorejo Selatan, Sby
-
082124005627
3.
Agung Dian Syahputra, S.H.
Jl. Mojo Gg. III Blok E, No. 23 Surabaya
5995021
082132466669 085649466669
4.
Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Dr.
Kebraon Asri Utara AQ/9, Sby
5.
Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Dr.
Jl. Baratajaya III/84 Sby
6.
Agus Widyantoro, S.H., M.H.
Taman Pondok Jati Blok 70460609 BE/25 Sidoarjo
0815512212
7.
Agung Wijayanto, S.H., M.C.L.
Jl. Manyar Sabrangan No. 162 Surabaya
081339339117
8.
Agus Yudha Hernoko, S.H., MH., Dr., Prof.
Jl. Kali Kepiting Jaya X/8, Sby
3816622
08123087172
9.
Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Dr.
Jl. Mulyosari Utara VI/5, Sby
5938653
08156204785
10.
Astutik, S.H., M.H.
7440665
08175128267
11.
Aulia Chandra, S.H., M.H.
-
08175249029
12.
Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.
Jl. Manukan Lor IV i / 27 Jl. Mojo Kidul No. 49, Sby Jl. Semolowaru Utara I/130, Surabaya
-
082245757657
13.
Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.
Griya Bhayangkara A4/14, Sidoarjo
7884707
081330333981
14.
Bambang Suheryadi, S.H., M.H.
Sukolilo Park Regency A29 Keputih Tegal Timur.
-
08155052570
15.
Christiani Widowati, S.H., LL.M.
Jl. Menur IV/20, Sby
5993250
081703434949
16.
Deddy Sutrisno, S.H., M.H. Dr.
Jl. Hayam Wuruk 86-A, Mojokerto
0321324217
081331497617
17.
Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn.
Wisma Kedung Asem
-
08563009664
18.
Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr., Prof.
Kosagrha Medayu Selatan XII/M-5, Sby
-
08165429793
75
7663623 -
-
081331081785 08121622409
19.
Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., Dr.
Jl. Semampir Barat Perum Pondok Tj Permai B 22, Sby
5935583
08123567780
20.
Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.
Jl. Kalijudan IV/8, Sby.
-
08121700091
21.
Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.
Griya Kartika K-43 Sedati, Sidoarjo
-
087784452816
22.
Eman, S.H., M.S. Dr., Prof.
Jl. Gunung Sari Indah Blok N/14, Sby
7662711
0811349138
23.
E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A.
Perumahan Puri Teratai Regency JB-9, Sidokerto, Buduran, Sidoarjo
-
081553231522
24.
Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. Dr. Pantai Mentari Blok Z/35 Surabaya
71234735
081330703112
25.
Emanuel Sujatmoko, S.H., MS.Dr.
Jl. Dieng DJ No. 32 Kepuh Permai-Waru, Sidoarjo
8661218
0818527418
26.
Endang Sayekti, S.H., M.Hum.
Tropodo Indah N/26, Sidoarjo
-
085853076356
27.
Enny Narwati, S.H., M.H.
Puri Taman Asri B 2930 Sepanjang, Sidoarjo
-
08155158064
28.
Erni Agustin, S.H., LL.M.
Jl. Cendrawasih 8662731 Bunderan 70 REWWINWaru, Sidoarjo
08113403765
29.
Esty Hayu Dewanty R.K, S.H.,M.H.
Jl. Tanah Merah Utara No. 122 Sby
-
081231166880
30.
Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
Jl. Pucang Anom Timur II Surabaya
-
08123045745
31.
Fifi Junita, S.H., M.H., LL.M. Ph.D.
Jl. Gading Karya VI/4, Sby
3890673
081235546256
32.
Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M
Jl. Nginden Intan Barat Blok C-6/39, Sby.
5949541
082233181868
33.
Franky Butar Butar, S.H. M.Dev.
Jl. Sidosermo PDK I/158F Surabaya
5948172
082247010700
34.
Ghansam Anand, S.H.,M.Kn. Dr
Jl. Gubeng Airlangga IV/7
35.
Gianto Al Imron, S.H., M.H.
Jl. Perum Wisma Kedung Asem Indah Blok L-26, Sby
76
081332666308 8706937
08133078115
36.
Hanum Rahmaniar Helmi, S.H.
Wisma Bungurasih 3/F1A, Waru Sidoarjo
085648154832
37.
Hilda Yunita Sabrie, S.H.,M.H.
Jl. Kendangsari Blok K Surabaya
082131409821
38.
I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.
Taman Siwalan Indah I/4 Menganti, Gresik
39.
Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M.
40.
Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
Jl. Jemursari Utara V/30
41.
Indrawati, S.H.LL.M.
Jl. Krukah Selatan IXB/26, Sby.
5047235
0818508211
42.
Indria Wahyuni, S.H., LL.M.
Jl. Griya Pabean I/H.11 Sedati Sidoarjo
71516763
081703176530
43.
Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum., Dr.
Kompleks BPD F – 4 Mrabaya
5934554
081830185811
44.
Jani Purnawanty, S.H.,S.S., LL.M.
Jl. Barata Jaya IX/33, Sby
5466522
0817315731
45.
Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.
Jl. Semolowaru Elok Blok A1/6, Sby
5930340
081332549239
46.
Kukuh Leksono S. Aditya S.H.,LL.M
Medayu Selatan 12 Blok M-5 Surabaya
47.
Lanny Ramli, S.H., M.H. Dr.
Jl. Gunung Sari Indah Blok DD/20 Surabaya
3814109
08155150545
48.
Leonora Bakarbessy, S.H., M.H.
Jl. Taman Borobudur 16 Surabaya
5020385
085231302095
49.
Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Dr.
Permata Juanda Blok G11, Sidoarjo
8675701
08155032071
50.
Lina Hastuti, S.H., M.H., Dr.
Griya Bhayangkara E1/8, Sukodono, Sidoarjo
51.
Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Dr., Prof.
Pondok Sidokare Asri AB/12, Sidoarjo
8969084
081330648831
52.
M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. Dr.
Wisma Medokan Blok WM-K 6 Sby.
8709696
081330633000
53.
Mohammad Syaiful Aris, S.H.,M.H.,LL.M
Pasegan Asri E3/12 Masegan Wetan Sukodono Sidoarjo
54.
Muhammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr., Prof
Jl. Jambangan No. 19, Sby
77
7990964
08155024850
5038638
081234519787 08123036256
081358446445
081330658100
8283129
55.
Maradona, S.H., LL.M.
Jl. Simomulyo Baru Blok 06I No. 2-3, Sby.
081330319649
56.
Masitoh Indriani, S.H.,LL.M
Jl. Gubeng Kertajaya 5D/41 Surabaya
081335749219
57.
Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. Dr
Jl. Petemon Barat 11, Sby
5468671
081330291123
58.
Mohammad Sumedi, S.H., M.H.
Jl. Lapangan Dharmawangsa 72-B, Sby
-
081553177563
59.
Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.
Jl. Gubeng Kertajaya 7 Raya / 29, Sby
70770703
08123519138
60.
Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
Perum YKP Pandugo II Blok F/38, Sby
8791779
0816519058
61.
Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
Bumi Marina Emas E/97, Sukolilo, Sby
5962967
62.
Nurwahjuni, S.H., M.H.
Jl. Nginden VI/50, Sby
63.
Peter Machmud Mz., S.H., M.S., LL.M., Dr. Prof.
Jl. Klampis Harapan V/9, Sby
64.
Prawitra Thalib, S.H.,M.H., Dr.
Jl. Ngagel Wasana VII/5 Surabaya
081366953888
65.
R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Dr.
Perumahan Bumi Suko Indah A4 No.1 Sidoarjo
082140837025
66.
Radian Salman, S.H., LL.M.
Pasegan Asri Blok D3 / 12B Sukodono, Sidoarjo
08123512192
67.
Rahmi Jened, S.H., MH., Dr., Prof.
Kebraon Indah Permai Blok I/36 Surabaya
68.
Ria Setyawati, S.H., M.H. LLM. R
Purimas Kuta Paradise Blok G-5 Nomor 2 Surabaya
69.
Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
Jl. Ploso X No. 28
5030169
08121660529
70.
Rosa Ristawati, S.H., LL.M.
Tenggilis Mejoyo AG14, Sby
8416953
081330099911
71.
Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. Dr.
Pondok Jati Blok BS/6, Sidoarjo
8951291
08123068653
72.
Rizky Amalia, S.H.
Jl. Menur Pumpungan III/33 Surabaya
73.
Sapta Aprilianto, S.H., M.H.
Jl. Tenggilis Timur III/40, Sby.
78
08113409955 5949548
7660183
0816503849
08175176027 081233739420
08563281386 8413877
081332020228
74.
Sarwirini, S.H., MS., Dr.
Jl. Juwono No. 23, Sby Jl. Mulyosari BPD Blok F No. 9-10 Sby
5678643
085850926321
75.
Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.
Jl. Wiyung Brantas Permai VII/21, Sby
7533011
08123148511
76.
Soelistyowati, S.H., M.H.
Perumahan Sukolilo Park Regency Blok G No. 18 Sby
081331775717 031 71069399
77.
Sri Hajati, S.H., M.S., Dr., Prof.
Jl. Pucang Anom Timur IV/18
78.
Sri Handayani, S.H., M.Hum., Dr.
Jl. Dharmahusada Indah 5938033 Selatan II/36 Blok D-23, Sby
08563034756
79.
Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr.
Taman Pondok Jati BE25 Sidoarjo
7876550
0817305125
80.
Sujayadi, S.H., LL.M
Perum Wikarsa Blok F/36 Mojokerto
0321323880
081332809554
81.
Sukardi, S.H., M.H., Dr.
Jl. Wiguna I/67 Gununganyar-Rungkut, Sby
8715981
08155107823
82.
Suparto Wijoyo, S.H., MHum., Dr.
The Western Regency 031Blok G No. 9. Jl 57431369 Sememi Indah, Benowo, Surabaya
83.
Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS. Dr., Prof. Taufik Rachman, S.H., LL.M.
Jl. Tenggilis Mejoyo AG/27, Sby Jl. Raya Wonokromo 57, Sby.
8416353 8494014
081330720132
85.
Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. Dr.
Jl. Bulak Setro III/65, Sby
51504655
081330671871
86.
Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., Dr.
Jl. Griyo Kebraon Utama DF/1, Sby
7665578
081330622692
87.
Urip Santoso, S.H., M.H., Dr.
Jl. Margodadi I/85, Sby
5352649
08123514160
88.
Widhayani Dian Pawestri, S.H.,M.H.
Jl. Garuda III/2 Rewwin- Sidoarjo
8543620
08175054411
89.
Wilda Prihatiningtyas, S.H.
Jl. Ketintang Barat 5/96 A, Surabaya
-
081283070791
90.
Yuniarti, S.H,.,M.H.,LL.M
Taman jambangan Indah No. 28 Surabaya
84.
79
5021612
08123139897
08113477302
91.
Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. Dr., Prof.
Delta Harmoni No. 2 Delta Sari Baru WaruSidoarjo
8534196
08123233158
92.
Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
Jl. Airlangga I/19, Surabaya
5038212
08155148172
93.
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M
Taman Indah Regency Blok E No.52 Sidoarjo
-
081330070627
80
DOSEN LUAR BIASA No.
Nama
Alamat
No.
1.
H. Agus Moch. Algozi, dr., Sp.F(K), Fakultas Kedokteran Universitas DFM., S.H. Airlangga Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kampus A Jl. Mayjen Prof. Moestopo No. 47 Surabaya
031-5020251 031-5030252 031-5030253
2.
Agus Widodo Mardijuwono, Drs., K. Fakultas Ekonomi dan Bisnis M.Si., Ak. Universitas Airlangga Departemen Akutansi
031-5022306
R. Jl. Wisma Medokan Ayu YKP Blok G/15 Surabaya Jl. Tenggilis Rungkut Mejoyo Utara VIII/AB-21 Surabaya
3.
Andika Persada Putra, SH., M.H., Dr.
081703469652
4.
Djoko Soemarsono, S.H., C.N.
Perkantoran Andhika Plaza Lt. 3 Office, Jl. Simpang Dukuh 38-40 Sby
031-5467510
5.
Frans Limahelu, S.H., Dr., LL.M. Prof.
Jl. Merak No. 22, Sby
031-3535944
6.
Hermien Hadiati Koeswadji, SH., Prof.
Jl. Dharmawangsa No. 7 Sby
031-5341982
7.
Haryono Mintaroem, S.H., M.S.
Jl. Tenggilis Timur III/40 Sby
031-8413877
8.
Hendar Sutarna, S.H., Drs., Dr.
Graha Family Blok Y No. 29 Surabaya
0811344377
9.
I Ketut Arta, Drs.
Jl. Karangmenjangan IB/23 Sby
031-5924843
10.
I Wayan Wisnu Utama, Drs., Ak.
Perum YKP Jl. Rungkut Lor RL 5J No. 14 Surabaya
031-8711549 08153335459
11.
Ismail, S.E., MBA.
Jl. Jatisari Besar I No. 4 Pepelegi – Waru – Sidoarjo
031-8539915
12.
Isnalita, Dra., M.Si., Ak.
K. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Departemen Akutansi
031-8714378
R. Jl. Penjaringansari II/F-53 YKP Surabaya 13.
J. Hendy Tedjonegoro, S.H., Dr.
Jl. Ketintang Wiyata No. 40-42 Sby
14.
Kemawati, S.Pd.
Jl. Ngagel Tama Selatan III/5 Sby
15.
Machsoen Ali, S.H., MS.
Jl. Dharmahusada III/6, Sby.
5963344
16.
Moch. Isnaeni, S.H., M.H., Dr., Prof.
Jl. Ngagel Madya XVI/95 Sby
5097150
81
031-8283870
17.
Moses Glorino R. Pandin, S.S., M.Si.
Barata Jaya XX/1E Sby
18.
Machfud B., S.Ag., M.PdI.
UIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Jl. A. Yani 117 Surabaya
19.
Marlina Mahajudin, dr., Sp.KJ(K), Prof. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Departemen Kedokteran Jiwa Kampus A Jl. Mayjen Prof. Moestopo No. 47 Surabaya
0811345334 031-5020251 031-5030252 031-5030253
20.
Rr. Anita Rusliyanti, S.H., M.H.
0818329167
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jl. Ahmad Yani Surabaya
21.
Selvy Yosephine, S.Th.
Jl. Ngagel Rejo Utara 8/19 Sby
081330685427
22.
Sunan Fanani, S.Ag., M.PdI.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Departemen Ekonomi Syariah
08121668103 085330113601
23.
Soeparti Soepatmo
24.
Soendari Kabat, Dra. S.H., M.Hum.
Jl. Pucang Adi No. 117, Sby
031-5025933
25.
Soehirman Djamal, S.H., MS.
Jl. Manyar Indah V/7, Sby
031-5941348
26.
Suhar Adi Konstanto, S.H., M.H., Dr.
Vila Bukit Mas Blok L No.30
0816516565 031-5319640
27.
Setijo Boesono, S.H., M.H.
Perkantoran Andhika Plaza Lt. 3 Office, Jl. Simpang Dukuh 38-40 Sby
031-5467510
28.
Tony Kartono, S.H., C.N., M.Kn.
Perkantoran Andhika Plaza Lt. 3 Office, Jl. Simpang Dukuh 38-40 Sby
031-5467510
29.
Triono Wibowo, S.H., Dr. (HC)
d.a. Kementerian Luar Negeri RI Wakil Menteri Luar RI Jl. Taman Pejambon 6 Jakarta – 10110
30.
Yahman, SH., M.H., Dr. Y a h
Pondok Sidokare Indah PP No. 7 Sidoarjo
82
08133141117
BAB X DAFTAR NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN
NO
NAMA
PANGKAT / GOLONGAN
1.
KABAG AKADEMIK Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M. Hum. NIP. 196808101992031002
1.
KABAG SUMBER DAYA Drs. Sudiro NIP. 195905091981031001
Pembina (Gol. IV/a) Kabag Sumber Daya
1.
SUB BAGIAN PENDIDIKAN Titik Pristijaningsih, S.H. NIP. 196602101987022001
Penata Tk I (Gol. III/d) Kepala Sub Bag Pendidikan
Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Lektor Kepala Kepala Bagian Akademik
2.
Bunadi NIP. 195907181982101001
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (S1)
3.
Suwinarko NIP. 196504051991031004
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (Prog. S2-MH)
4.
Amin Rachmad NIP. 196818121990031002
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (S3)
5.
R. Rabiatul Hasaniyah, S.E. NIP. 196604162008102001
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Bagian Komputasi Akademik
6.
Nanik Yuniati, S.H. NIP. 197706182008102001
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (Prog. S2-MH)
7.
Bambang Hari Trianto NIP. 196210031993031002
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (S1)
8.
RR. Wita Pramadiyani, SS NIP 199301072008102001
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (S1)
9.
Wijayanti Lestari, A. Md. NIP. 197907242009102001
Pengatur Tk. I (Gol. II/d) Pelaksana Tata Usaha 83
Pengadministrasi Koleksi Khusus 10.
Evi Lesmana, A. Md. NIP. 197408102009102001
Pengatur Tk. I (Gol. II/d) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Koleksi Khusus
12.
Emi Soedjarwati NIP. 196905022007012001
Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (S2-M.Kn.)
13.
R. Khoirun Nisa' NIP. 197303012008102001
Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) Pelaksana Tata Usaha Bagian Pendidikan (Prog. S3)
14.
Tubi NIP. 196810021989111001
Pengatur Muda (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (Prog. S2-MH)
15.
Rizki Rudi Antoni, SIIP NIK. 139121433
Sederajad (Gol. III/a) Pelaksana Tata Usaha Peminjaman Buku Ruang Baca
16.
Ubaidillah, SIIP. NIK. 139121434
Sederajad (Gol. III/a) Pelaksana Tata Usaha Peminjaman Buku Ruang Baca
17.
Khusnul Latifah, A.Md. NIK. 139141898
Sederajad (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Koleksi Khusus
18.
Lina Istikharuh, A.Md. NIK. 139141899
Sederajad (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Koleksi Khusus
19.
Marsoediono NIK. 139101028
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (Prog. S2-MH)
20.
Achmad Abdul Munib NIK. 139050570
21.
Eko Rini Wijayanti NIK. 139050646
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (S2-M.Kn.) Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Bagian Komputasi Akademik
22.
Harmi NIK. 139101032
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha
84
Bagian Pendidikan (Prog. S3) 23.
Abdul Rochim NIK 139111334
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Umum UKBH
24.
Rudy Prasetyawan NIK. 139101024
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (S2-M.Kn.)
25.
Evista Indra Diva, A. Md. NIK. 139121002
Sederajad (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Pendidikan (S2-M.Kn.)
1.
SUB BAGIAN KEMAHASISWAAN Sri Wahyuni, S.Pd., MM.Pd. NIP. 195903081981022001
Penata Tk. I (Gol. III/d) Kasubbag Kemahasiswaan
2.
Bastian Girijadi NIP. 196505311986031002
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Kemahasiswaan & Alumni
3.
Suyono NIP. 196203101989111001
Pengatur (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Kemahasiswaan
4.
Jatmiko NIK. 139050569
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Kemahasiswaan
1.
SUB. BAGIAN KEUANGAN & SDM Drs. Sunarto NIP. 196103311986011001
Penata Tk. I (Gol. III/d) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2.
Nyoto NIP. 196212071986031003
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Admin Data Pegawai & Pembuat Daftar Gaji
3.
Irma Ike Wardhani, S.H. NIP. 197708112008102002
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Tenaga
4.
Anang Hanani NIP. 197103082007011001
Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) Pelaksana Tata Usaha
85
Bagian Keuangan / PUMK Prodi S3 5.
Siti Rumkanah NIP. 197110132007012001
Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) Pelaksana Tata Usaha Bag. Keuangan/PUMK S1 dan Adm. Umum
6.
Mochamad Isnaini NIP. 198108032008101001
Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) Pelaksana Tata Usaha Bagian Keuangan / PUMK S2 MH
7.
Widayati NIP. 197403022007012002
Pengatur Muda (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Sumber Daya Manusia
8.
Ngabdani NIP. 196907172007011002
Pengatur Muda (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Data SDM
9.
Purwanto NIP. 197003132007011001
Pengatur Muda (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha PUMK Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
10.
Puput Indarti, A. Md. NIK. 139121542
Sederajad (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Kepegawaian
11.
Anom Setyo Widha, A. Md. NIK. 139121001
Sederajad (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Keuangan & Aplikasi
1.
SUB. BAG. SARANA & PRASARANA Agung Purwantoro, S.H. Penata Tk. I (Gol. III/d) NIP. 196306111987021002 Kasubbag Sarana & Prasarana
2.
Tukiyat, S.H. NIP. 196102041986031002
Penata Tk. I (Gol. III/d) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Rumah Tangga
3.
Martiningsih NIP. 195804061987021001
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Sarana & Prasarana
4.
Rupi'i NIP. 196005161979011001
5.
Suwardi NIP. 196704081993031002
Pengatur (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Petugas Ruang Kuliah (S2-MH) Pengatur (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha
86
Petugas Keamanan Kendaraan 6.
Herry Soedjatmiko NIP. 196101031992031002
Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) Pelaksana Tata Usaha Pengemudi
7.
Susan Budiono NIP. 197307292008101001
Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) Pelaksana Tata Usaha Teknisi Sarana Pendidikan
8.
Harianto NIP. 197709152009101002
Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) Pelaksana Tata Usaha Petugas Keamanan Gedung A.
9.
Suhudi NIP. 196607052007011002
Pengatur Muda (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pelaksana Adm. Umum & Foto Copy
10.
Amiruddin NIP. 197506222007011001
Pengatur Muda (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Penata Usaha Pimpinan
11.
M. Haris Ardiansyah, A.Md. NIK. 139121431
Sederajad Pengatur (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Pelaksana USI
12.
Windy Nova Ariesta, A.Md. NIK. 139121430
Sederajad Pengatur (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Sekretaris Wadek I/II/III
13.
Nuri Febri Rodiyah, A.Md. NIK. 139141897
Sederajad Pengatur (Gol. II/c) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Bahan Pakai Habis
14.
Iwan Hariyanto NIK. 139050564
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Barang Milik Negara
15.
Yulianto NIK. 139050566
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Petugas Keamanan Parkir
16.
Riaman NIK. 139050567
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Penjaga R. Kuliah Lt. II
17.
Moch. Husni
Sederajad (Gol. II/a)
87
NIK. 139050647
Pelaksana Tata Usaha Petugas Ruang Departemen (Barat)
18.
Yurisman NIK. 139060771
Sederajad Gol. (II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Persuratan
19.
Subeki NIK. 139060772
Sederajad Gol. (II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Jaringan Komputer
20.
Nurul Abidin NIK. 139101025
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Petugas Ruang Departemen (Timur)
21.
Puguh Siswanto NIK. 139101026
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Petugas Lab. Pendidikan Hukum Klinik (LPHK)
22.
Subagiyo Eko Putro NIK. 139101027
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Petugas Keamanan Parkir
23.
Heru Sulistiyo Utomo NIK. 139101029
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Petugas Keamanan Parkir
24.
Andriani NIK. 139121541
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengadministrasi Umum
25.
Legiman NIK. 139131738
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengemudi (Dekan)
26.
Benny Susanto NIK. 139101023
Sederajad (Gol. II/a) Pelaksana Tata Usaha Pengemudi
27.
Budi Siswanto NIK. 139050565
Sederajad (Gol. I/c) Pelaksana Tata Usaha Petugas Keamanan Gedung B & C
28.
Sigit Risdianto NIK. 1390500568
Sederajad (Gol. I/c) Pelaksana Tata Usaha Petugas Ruang Kuliah (Lt. III & Aula)
29.
Eswanto NIK.139101030
Sederajad (Gol. I/c) Pelaksana Tata Usaha Petugas Ruang Kuliah S2
88
