BAB I STATISTIK PNS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I STATISTIK PNS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

1.1. PENDAHULUAN Dasar 1) DPA kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Kepegawaian Daerah T.A. 2017 Nomor 4.05.4.05.11.32.02; 2) Surat Plt Sekretaris Daerah Nomor 800/510/BKD, tanggal 9 Februari 2017 tentang Permintaan Rekap Data PNS Periode 1 Februari 2017. Maksud 1) 2) 3) 4)

Menjadi sarana pendokumentasian data dan informasi; Menjadi media alternatif dalam menyebarluaskan data dan informasi; Mendukung proses pengambilan keputusan dalam bidang manajemen kepegawaian; Menjadi pendorong bagi instansi atau unit kerja untuk membiasakan diri mendokumentasikan data dan informasi; 5) Sebagai bahan rujukan/referensi. Tujuan 1) Memberikan gambaran secara detail kondisi kepegawaian dalam angka; 2) Sebagai sumber data dan informasi dalam mendukung penataan dan pengelolaan kepegawaian; Ruang lingkup Buku ini menyajikan data dan informasi terkait kondisi kepegawaian di Sulawesi Tengah meliputi PNS di lingkup Provinsi dan kab/kota se Sulteng. Data statistik PNS yang dipublikasi pada buku ini bersumber pada output pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) periode update Maret 2017. Sedangkan untuk data statistik PNS Kab/Kota menggunakan data dengan keadaan update 2016 dan 2017. This book presents data and information related to the current situation of personnels in Central Sulawesi that covers public servants in province and regencies/city of Central Sulawesi. Statistical data of public servants published in this book sourced from Information System of Personnel output updated in the March 2017. Meanwhile, statistical data for civil servants of regencies/city using current updated data 2016 and 2017. Data statistik yang disajikan dalam buku ini dipaparkan dalam bentuk tabel, dan grafik. Adapun gambaran rekapitulasi data yang ditampilkan berdasarkan golongan, pendidikan, diklat, status kepegawaian, dan jabatan. Selain itu, juga ditampilkan realisasi produk surat keputusan yang telah dikeluarkan antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, izin perceraian,

BUKU STATISTIK PNS PERIODE APRIL 2017

1

pemberian sanksi disiplin, izin dan tugas belajar, praja IPDN dan pensiun PNS. Data statistik juga mempublikasi data terpilah gender untuk masing-masing jenis data yang ditampilkan. Untuk memberikan pemahaman terhadap data yang ditampilkan, maka setiap penyampaian data akan diberikan penjelasan singkat sebagai hasil analisis terhadap data yang disajikan. Statistical data presented in this book will be explained in the table, and graphic form. Meanwhile, recapitulation description of data which is presented based on category, education, training, personnel status, and position. Besides, it also covers product realization in the form of decree produced such as promotion, periodic salary increases, permit divorce, disciplinary action, permits and assigned study, praja IPDN and pension of public servants. Also, statistical data publishes disaggregated data based on gender for each data presented. In giving understanding of presented data, then every data will be delivered with brief explanation as an analysis result of data presented. Aplikasi Simpeg sebagai sumber utama atas data yang ditampilkan pada buku ini, sebenarnya mampu memberikan data yang lebih detail dan beragam. Namun untuk menghindari bias interpretasi, maka data yang cenderung sensitif dan bernuansa SARA, seperti agama, status agama, status perkawinan, asal/kelahiran dan lainnya tidak disajikan. Information System of Personnel Application as a main source of data presented in this book, actually it can give more detail information and variety. However, in avoiding bias interpretation, as a consequence the data that tends to be sensitive and nuanced ethnic group, religion status, marital status, origin/birth and others could not be presented.

1.2. REKAPITULASI PERTUMBUHAN PNS RECAPITULATION THE GROWTH OF PNS 1.2.1. Pertumbuhan PNS versi aplikasi Simpeg PNS Growth Simpeg application version Sejak 2007 sampai saat ini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengelola data kepegawaian menggunakan aplikasi kepegawaian (Simpeg). Proses update data PNS juga terus dilakukan termasuk update data PNS yang mengabdi pada SMA/SMK di kab/kota yang dialihkan statusnya menjadi PNS Provinisi Sulawesi Tengah. Dan proses update tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Berikut ini disampaikan fluktuasi jumlah PNS dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut : Since 2007 up now, Bureau for Regional Personnel Central Sulawesi manages personnel data by using Personnel Application (Simpeg). Updating process of public servants is done including public servants update that work in SMA/ SMK in regencies/city that shifting the personnel status into Central Sulawesi Province public servants. The updating process is currently done up now. The following is delivered the public servant numbers fluctuation within 5 (five) recent years:


2

Grafik-1 Jumlah PNS Pemprov Sulteng 2013–Maret 2017 A number of Central Sulawesi Public Servants in 2013-Maret 2017

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 merupakan titik terendah jumlah PNS dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah PNS yang signifikan (3,5%), hal ini merupakan imbas dari adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang moratorium penerimaan PNS tahun 2010 dan 2011. Dengan rata-rata kenaikan jumlah PNS berada dikisaran 2,25% setiap tahunnya. Peningkatan jumlah PNS secara ssignifikan terjadi di tahun 2014 sebesar 3,28% dan tahun 2015 sekitar 5,63%. Peningkatan ini lebih disebabkan karena pada tahun 2014 adanya kebijakan penambahan usia pensiun PNS menjadi 58 tahun dan adanya realisasi penerimaan CPNS pelamar umum dan tenaga honorer di tahun 2014 dan 2015. Sedangkan di tahun 2016 dan 2017 cenderung stagnan. Based on the above graph showed that in 2013 was the lowest level number of public servants within recent 5 years, there was a significant decrease of number of public servants (3,5%), this is due to the effect of Central Government Policy about moratorium of public servants recruitment year 2010 and 2011. With the increasing number of public servants averagely namely 2.25% each year. The increasing number of public servants occurs significantly in 2014 namely 3.28% and 2015 namely 5.63%. The increasing is because of in 2014 there was addition for retirement age of public servants into 58 years and the realization of recruitment of civil servant candidates from general applicants and honorary staffs in 2014 and 2015. Meanwhile in 2016 and 2017 tend to be stagnant. Data terpilah gender untuk jumlah PNS juga juga dapat dilihat pada Tabel-1 berikut ini : Disaggregated data based on gender for the number of public servants can be seen in table 1 as follows:


3

Tabel-1 Rekapitulasi PNS per Jenis Kelamin Public Servants Recapitulation based on Gender

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah PNS pria masih mayoritas dengan rata-rata selisih sekitar 8,61% dibandingkan dengan PNS wanita. Namun jika dilihat fluktuasi jumlah PNS wanita dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah PNS wanita cenderung mengalami peningkatan rata-rata sekitar 1,19% per tahun. Sedangkan jumlah PNS pria cenderung mengalami penurunan sebaliknya rata-rata sekitar -1,19% per tahun. Based on table above shows the number of civil servants from male group is majority with difference approximately 78,61% compared to female public servants. However, if it is seen the fluctuation of number of female public servants within 5 (five) recent years, the number of female public servants tends to increase average 1,19% peryear. Meanwhile, the number of male public servants tend to decrease vice versa approximately -1,19% peryear. 1.2.2. Rekapitulasi PNS versi aplikasi SAPK Selain memantau perkembangan PNS melalui aplikasi Simpeg, perkembangan PNS juga dapat dipantau melalui aplikasi kepegawaian yang dikelola oleh BKN RI yaitu Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Perbedaan jumlah PNS versi Simpeg (BKD) dan SAPK (BKN RI) tentunya akan terjadi mengingat proses peralihan PNS kab/kota khsusunya tenaga kependidikan pada aplikasi SAPK sudah terlaksana sedangkan input/update data PNS pada aplikasi Simpeg masih sementara berjalan. Besides observing the growth of PNS through Simpeg application, the growth of PNS can be observed through personnel application, which is managed by BKN RI Administrative System of Personnel Service called SAPK. The difference number of PNS Simpeg (BKD) version and SAPK (BKN RI) are certainly happended since the process of transition PNS Regencies/ City particularly educational perseonnel in SAPK application have been implemented, meanwhile the process of inputting/ updating PNS data in the Simpeg application are on progress. Berdasarkan data pada aplikasi SAPK (Maret 2017) jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah setelah peralihan PNS kab/kota khusus tenaga kependidikan adalah 12.878 PNS. Jumlah ini tentunya fluktuatif mengingat sampai saat ini, usul peralihan dan mutasi antar daerah masih terus berlagsung.


4

Based on data from SAPK application (March 2017) number of public servants in Central Sulawesi Government after the transferring process regencies/city especially educational personnels namely 12,878 PNS. This number is certainly fluctuative considering up now, the proposal of transferring and mutation within the region still on progress. 1.2.3. Estimasi jumlah PNS setelah implementasi UU 23/2014 Estimation of number of PNS after implementation of Law 23/2014 Tahun 2017, penambahan jumlah PNS diestimasi mengalami lonjakan sebagai akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam peraturan tersebut mengamanatkan beberapa urusan yang dikelola oleh Pemerintah Kab/Kota (kelautan, kehutanan, energi dan mineral, pendidikan SMA/SMK, dan tenaga kerja) akan dialihkan ke Pemerintah Provinsi. In 2017, the rise of number of public servants are estimated surge significantly as a result of the implementation of Laws Number 23 Year 2014 about Local Government. This law mandated some affairs that managed by Regency/City Administration (Marine, Forestry, Energy and Mineral, Education High School/ Vacational School, Manpower) will be redirected into Provincial Government. Adapun estimasi penambahan jumlah PNS sebagai dampak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Estimation of the increase of public servants number as effect of Laws Number 23 Year 2014 are as follows: Tabel-2 Rekapitulasi Estimasi Penambahan Jumlah PNS Sebagai Dampak Implementasi UU 23 Tahun 2014 Increase Estimation Recapitulation Number of Public Servants As Impact of Implementation of Law 23 Year 2014


5

Berdasaran tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2017 terjadi penambahan PNS sejumlah 6.410 PNS atau 47,16%. Sehingga diestimasi jumlah PNS dari 7.181 PNS menjadi 13.591 PNS. Hal ini tentunya perlu diantisipasi antara lain dengan penyediaan penyimpanan secara elektronik maupun lemari arsip untuk menyimpan dokumen fisik PNS. Based on table above shows that in 2017 there is an increasing number of public servants namely 6,410 PNS or 47.16% as a consequence, it is estimated total of public servants from 7,181 PNS to 13,591 PNS. It is surely should be anticipated such as the availability of documents saving by using electronical way as well as filing cabinet to store the physical documents of public servants.

1.3. RAKAPITULASI DATA PNS Public Servants Recapitulation Data Informasi tentang data PNS khususnya rekapitulasi data tentunya sangat dibutuhkan oleh manajemen dalam mendukung proses pengambilan keputusan di bidang kepegawaian. Berikut ini disampaikan rekapitulasi data PNS periode Maret 2017 sebagai berikut : Information about public servants data particularly data recapitulation is necessary for management in supporting decision making process in Bureau Personnel. The following is delivered data recapitulation public servants data March 2017 period:

1.3.1. Rekapitulasi berdasarkan golongan Recapitulation based on category 1.3.1.1. Berdasarkan golongan ruang Based on class category Berikut ini disampaikan rekapitulasi berdasarkan golongan ruang, sebagai berikut : The following is delivered recapitulation based on class category as follow:


6

Tabel-3 Rekapitulasi Berdasarkan Golongan Ruang Recapitulation based on Class Category

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas aparatur berada pada kelompok golongan III mencapai sekitar 58,95 % dan kelompok golongan ruang III/b masih mendominasi yaitu sekitar 22,41%. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari perekrutan pegawai yang memberi porsi lebih banyak bagi sarjana/pascasarjana, kelonggaran penerbitan izin belajar (motivasi untuk melanjutkan pendidikan) serta rutinnya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KP-PI). Based on table above shows that mostly public servants in group of III category reaches about 58,95% and category group from III/b still dominates namely 22.41%. This condition is one of the impact from public servants recruitment that gives great portion for undergraduate/post graduate, concession of issuing study permit (motivation to pursue study) besides its routine in conducting advancement of category certified qualification (KP-PI) Meluapnya PNS pada golongan III khususnya golongan ruang III/b dan III/d menjadikan kompetisi pengisian kotak jabatan struktural (promosi) khususnya pada eselon IV sangat ketat. Disamping itu tentunya keadaan ini bisa menjadi nilai plus karena banyaknya alternatif pilihan terhadap PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pada level tersebut. Public servants overflow from category III particularly in category III/b and III/d makes the competition to fulfill the promotion is very tight in echelon IV. Besides, this situation can be a positive point because many ways for public servants who are qualified to be promoted in that category from that level.


7

Perbedaan jumlah PNS berdasarkan golongan ruang secara jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini : Difference of public servants based on category can be clearly seen from the graph belows: Grafik-2 Rekapitulasi PNS per golongan ruang Public Servants Recapitulation based Class Category

Grafik di atas menunjukkan bahwa PNS dengan golongan ruang I/c mendominasi untuk golongan I, golongan ruang II/a untuk golongan II, golongan ruang III/b untuk golongan III dan golongan ruang IV/a untuk golongan IV. Graph above shows that public servants with category I/c dominates in category I, category II/a for category II, category III/b for category III and category IV/a for category IV. Grafik di atas mempertegas semakin banyaknya PNS golongan III pada Pemda Sulteng. Hal ini perlu harus diimbangi dengan manajemen kepegawaian yang terpadu sehingga kondisi demikian dapat berdampak positif bagi kinerja PNS dan Pemda Sulteng. The graph above confirms that is more number of public servant in category III in Central Sulawesi Government. It should be balanced with integrated personnel management so that condition can give positive impact for public servants’ performance and Central Sulawesi administration. Rincian rekapitulasi PNS berdasarkan golongan per jenis kelamin dan instansi selanjutnya dapat dilihat pada daftar lampiran. Recapitulation details of Public Servants based on class sex category and working units further can be seen in the attachment list.


8

1.3.1.2. Berdasarkan golongan dan jenis kelamin Based on category and gender Data PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini : Public Servants data based on category and gender can be seen from table are as follows: Tabel-4 Rekapitulasi Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Recapitulation Based on Category and Gender

Berdasarkan tabel di atas jumlah PNS pria masih dominan yaitu sekitar 53,22% dibandingkan dengan PNS wanita hanya sekitar 46,78%. Bahkan di setiap golongan jumlah PNS pria masih tetap mendominasi khususnya pada golongan I, II dan IV sedangkan untuk Golongan III didominasi oleh PNS wanita dengan proporsi cenderung seimbang. Selain itu, gambaran perbedaan data dapat dilihat melalui grafik-3 di bawah ini, sebagai berikut : Based on table above the number of male public servants are still dominant about 53,22% compared to female public servants are only 46,78%. In fact in every category, male public servants still dominate particularly in category I, II, IV while in category III is domintaed by female public servants with balanced proportion. Besides, description of data difference could be seen in graph-3 below as the following: Grafik-3 Rekapitulasi per Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Recapitulation of group category and gender


9

Secara umum, jumlah PNS pria berdasarkan golongan ruang sangat dominan dibandingkan dengan PNS wanita. Jumlah yang agak berimbang terdapat pada golongan III. Hal ini bisa dipahami karena sebagian besar PNS wanita yang berada pada golongan ini adalah para tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, sanitarian, apoteker, nutrisionis, dsb). Generally, number of male public servants based on class category is very dominant compared to female public servants. The number which is balanced occurs in category III. It can be understood because most of female public servants that is in class category III from health workers (doctor, nurse, midwife, sanitarian, pharmacist, nutrisionists, etc). 1.3.2. Rekapitulasi berdasarkan pendidikan Recapitulation based on Education 1.3.2.1. Berdasarkan tingkat pendidikan Based on Education Level Komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut ini : Public servants composition based on formal education level could be seen from the table below: Tabel-5 Rekapitulasi berdasarkan Tingkat Pendidikan Recapitulation based on Education Level

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa PNS yang memiliki pendidikan formal untuk jenjang pendidikan D.IV/S.1 masih sangat dominan yaitu sekitar 39,70% disusul kemudian pendidikan SMA sekitar 33,55%. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa sebagian besar PNS masih memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya pada saat terangkat menjadi Calon PNS dan belum termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Based on table above shows that public servants with formal education with D.IV/S.1 are still dominant approximately 39,70 followed by High School Education about 33,55%. This surely describes that most of public servants have higher education in accordance with its educational level since awarded as candidate public servants and unmotivated yet to pursue high level of study.


10

Selain itu, masih rendahnya PNS yang berpendidikan S.2 (10,12%) dan S.3 (0,31%). Sehingga perlunya kebijakan dalam hal kesediaan anggaran untuk memotivasi PNS melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai contoh misalnya pemberian bantuan belajar hanya diperuntukkan terhadap PNS yang tugas belajar saja sedangkan yang izin belajar tidak mendapatkan bantuan. sehingga perlu dipikirkan pemberian bantuan belajar juga dapat diberikan terhadap PNS yang izin belajar misalnya bantuan khusus untuk biaya SPP. In addition, the low-educated civil servants S2 (10.12%) and S.3 (0,31%). Thus the need for budgetary policy in terms of readiness to motivate public servants to pursue their education to a higher level. For instance, the provision of study grants reserved only to public servants who are just study task while the study permit does not get assistance. So consider issuing study grants can also be given to civil servants who study permits such as special assistance for tuition fees. 1.3.2.2. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin Based on the level of education and gender Berikut ini disampaikan data rekapitulasi sebagai berikut: Here is presented data recapitulation as follows: Tabel-6 Rekapitulasi berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Recapitulation based on Education and Gender

Data di atas PNS wanita hanya mendominasi pada jenjang pendidkan D.I, D.II dan D.III hal ini karena pada umumnya pendidikan pada jenjang tersebut hanya berada dalam jabatan keperawatan atau tenaga kesehatan lainnya dan sebagian besar bidang tersebut diisi oleh wanita. Data above shows female public servants only dominates in level education D.I, D.II and D.III this is because in general the education in that level only occupied in nursing position or health professionals and most of the field be filled by female. Sedangkan perbedaan sangat jauh terdapat pada jenjang pendidikan S.3 yang sebagian besar didominasi oleh Pria, oleh karena itu perlu adanya motivasi bagi kaum wanita untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang S.3.


11

While the differences occur significantly in education doctorate level which is largely dominated by men, therefore it should be motivated for females to pursue their education at doctorate level. 1.3.2.3. Berdasarkan kelompok pendidikan Based on educational group Seperti telah dikemukakan sebelumnya berdasarkan kelompok pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. PNS di Prov. Sulteng masih pada kisaran pendidikan menengah dan tinggi dimana pada pendidikan tinggi pada kisaran 50,48 % dari jumlah PNS Prov. Sulteng As previously stated based on education group which consists of primary, secondary and tertiary that Public Servants of Central Sulawesi are still in the range of secondary and higher education where the higher education in the range of 50.48% of the number of public servants of Central Sulawesi. Tabel-7 Rekapitulasi berdasarkan kelompok pendidikan Recapitulation based on educational group

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 2,29% berada pada kelompok pendidikan dasar (SD/SMP), 47,08% berada pada kelompok pendidikan menengah (SMA/DIPLOMA I-III), dan sekitar 50,13% berada pada kelompok pendidikan tinggi (D.IV/S.1/S.2/S.3). Dengan kata lain bahwa sebagian besar PNS Provinsi berada pada kelompok pendidikan tinggi. Kondisi ini merupakan kondisi yang menguntungkan karena ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan kualitas layanan yang diberikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin baik kualitas layanan yang diberikan serta tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan jauh lebih baik. Based on Table above indicates that there are 2,29% in the basic education (elementary / junior high school), 47,08% in the group of secondary education (high school / DIPLOMA I-III), and approximately 50,13% in the higher education group (D. IV / S.1 / S.2 / S.3). In other words, the majority of public servants in this province are in higher education group. This condition is profitable because there is a correlation between level of education and quality of services given, that the higher the education level has, the better the quality of services are provided and the level of higher education, the ability to finish the job much better.


12

Akan tetapi, kondisi ini juga dapat menjadi bumerang, dimana PNS yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi tentunya memiliki tingkat koreksi dan cenderung lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang sering diambil oleh manajemen. Selain itu, data ini juga menunjukkan bahwa perlunya kebijakan ekstra khususnya bagaimana membuat PNS termotivasi melanjutkan pendidikannya ke level yang lebih tinggi terutama terhadap PNS yang berada pada kelompok pendidikan menengah. However, this condition can also boomerang, whereby public servants who have a higher education level will have a level of correction and tend to be more critical of the policies that are often taken by management. Furthermore, these data also indicate that the need for additional policy specifically how to make public servants are motivated to pursue their education to a higher level, especially for public servants who are in the group of secondary education. 1.3.3. Rekapitulasi berdasarkan jabatan structural Recapitulation based on Structural Position 1.3.3.1. Berdasarkan formasi jabatan structural Based on structural Position Formasi jabatan struktural disusun berdasarkan struktural organisasi pada tiap-tiap satuan organisasi atau OPD, dimana setiap satu unit kerja mewakili satu formasi jabatan. Berikut ini disampaikan formasi jabatan struktural yang tersedia sebagai berikut : Structural official formation is structured based on organization structure for every organitation and working units, where each unit represents official formation. The following is presented official structural formation which is available as below: Tabel-8 Formasi jabatan struktural Formation of structural position

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah formasi jabatan struktural berjumlah 1.169 formasi atau 16,27% dari jumlah PNS. Rincian jumlah formasi jabatan mulai eselon


13

tertinggi (I.b) sampai eselon terendah (IV.a) berbentuk piramida, semakin rendah eselon semakin banyak formasi jabatan yang tersedia. Hal ini tentunya bisa dipahami karena untuk satu SKPD dipimpin oleh 1 (satu) orang pejabat eselon II, kemudian pejabat eselon II membawahi sekitar 3 s.d. 5 pejabat eselon III dan 1 (satu) pejabat eselon III membawahi sekitar 2 s.d. 3 pejabat eselon IV. Based on the table above shows that the number of structural official formation namely 1.169 formations or 16.27% of the number of public servants. Details of number official formation started the highest echelon (I.b) till the lowest echelon (IV.a) like pyramid, the lower echelon is, the higher official formation is available. This could be understood because one working unit is directed by 1 (one) official echelon II, then official echelon II directs 4 to 5 official echelon III and 1 (one) official echelon III directs about 2 to 3 offiicial echelon IV. Untuk mendukung pengambilan keputusan khususnya mengenai pembinaan karier PNS dalam hal pengisian jabatan struktural yang kosong, berikut ini disampaikan rekapitulasi keadaan formasi jabatan struktural sebagai berikut : To support decision making particularly public servants career development in terms of fulfilling vacant structural position, the following is presented recapitulation of the situation of vacant structural formation as below: Tabel-9 Keadaan Formasi jabatan struktural Condition of formation structural position

Berdasarkan tabel menunjukkan terdapat 15 formasi jabatan struktural yang kosong atau sekitar 1,28% dari formasi yang tersedia. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa sekitar 15 atau 80% formasi jabatan eselon IV yang lowong, kemudian untuk eselon I, II dan III masing-masing terdapat 1 formasi jabatan yang lowong atau 6,67%. Based on table shows there are 15 vacant official structural formations or approximately 1.28% from available formation. Table above also shows approximately 15 or 80% vacant official formation echelon IV, then for echelon I, II, and II there is 1 vacant formation or 6.67%.


14

Kemudian berdasarkan data formasi jabatan yang lowong tersebut, berikut disampaikan alasan atau penyebab lowongnya suatu jabatan sebagai berikut : Then based on data of vacant officials formation mentioned, the following reasons or causes the vacant of one position as follow: Tabel-10 Rekapitulasi Penyebab Jabatan Struktural yang Kosong Recapitulation of reasons vacant structural position

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dominan formasi jabatan struktural lowong karena alasan restrukturisasi organisasi sebagai akibat pemberlakuan UU 23 tahun 2014, dimana setelah pelantikan Pejabat structural (6/1/2017) masih terdapat sekitar 10 formasi jabatan ataui 66,67% yang belum terisi, dan sekitar 2 formasi jabatan atau 13,33% yang lowong karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut memasuki usia pensiun dan meninggal dunia, sedangkan sisanya 1 formasi jabatan atau 6,67% karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut pindah wilayah kerja. Based on table above shows the domination of vacant structural position formation because restructuritation of organization as a result of the implementation of Law 23 Year 2014, where after inauguration of structural position (06/01/2017) there are about 10 position formations or 66.67% which is unoccupied, and approximately 2 position formation or 13.33% which is unoccupied because the official who occupies the position entering the pension period and death reason, while the rest is one position formation or 6.67% because of the official who occupies the position transfer area of work. Terkait hal tersebut, menunjukkan bahwa pergerakan atau pengisian jabatan struktural terkesan kaku dan terbatas karena pengisian jabatan yang lowong dengan alasan pembinaan karier terhadap PNS yang sudah memenuhi syarat hanya dapat dilakukan jika pejabat tersebut pensiun/meninggal dunia/pindah. Disisi lain aparatur yang memenuhi syarat jabatan cukup melimpah (lihat berdasar rekapitulasi golongan ruang) . Harus diakui PNS (umumnya) masih berorientasi untuk menduduki jabatan struktural karena kebanggaan yang didapat akan berbeda yaitu memimpin unit kerja, tunjangan yang besar, memiliki bawahan dan akses istimewa pada penggunaan anggaran. In relation to that issue, it shows that the movement or filling structural position seemed stiff and limited for filling vacant position on the grounds developing career against civil servants who are already qualified can only be done if the officer retired / died / move. On the other hand


15

qualified personnel positions are relatively abundant (see the recapitulation based group level). It should be recognized public servants (generally) still has orientation to structural positions for pride gained will be different is the lead unit of work, good benefits, has a subordinate and privileged access to the use of the budget. Situasi tersebut perlu menjadi perhatian dan disikapi secara bijak karena jika tidak, akan berdampak pada iklim kerja, dimana PNS yang tidak memiliki jabatan merasa tersisihkan, oleh karena itu setidaknya sebagian besar keistimewaan jabatan struktural tersebut juga diberikan kepada PNS yang memangku jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu, sehingga PNS tetap merasa bangga dan percaya diri tanpa menjadi pejabat struktural. Such situations need attention and response wisely because if not, it will have an impact on the working climate, in which civil servants who do not have positions feel excluded, therefore, at least most distinctive structural position is also given to civil servants who assumed office general functional and specific functional, so that civil servants continue to feel proud and confident without being in structural officials. 1.3.3.2. Berdasarkan jabatan structural dan jenis kelamin Based on the structural position and gender Jabatan struktural yang terbatas dan terkesan elit, dan beberapa diantaranya merupakan posisi strategis yang menuntun tanggung jawab tinggi. Sehingga perlu juga diketahui peran wanita dalam birokrasi pemerintah khususnya yang menduduki jabatan struktural dapat dilihat pada tabel berikut : Structural position which is limited and looks elite, and some are in strategic position that requires high responsibility. Consequently, it is important to be known woman role in government bureaucracy especially who are in the structural position can be seen in the following table: Tabel-11 Rekapitulasi berdasarkan jabatan struktural dan jenis kelamin Recapitulation based on structural position and gender

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan sekitar 435 orang atau 37,69% PNS wanita menduduki jabatan struktural, walaupun jumlahnya masih berbeda jauh dibandingkan dengan jumlah PNS pria (62,31%) yang menduduki jabatan struktural, tetapi hal ini menunjukkan bahwa


16

PNS wanita masih mendapatkan tempat untuk beremansipasi secara nyata dalam pemerintahan berupa pemberian kesempatan untuk menduduki jabatan struktural. Based on data from Table above shows around 435 people or 37.69 % of women public servants in structural positions, although the numbers are still much different than the number of male public servants (62,31%) who have structural positions, but it does show that female civil servants still get a place to be emancipated evidently in the form of an opportunity for the government structural positions. 1.3.3.3. Keikutsertaan dalam diklat kepemimpinan Opportunity structural officials in leadership training PNS yang menduduki jabatan struktural diwajibkan untuk mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan level jabatannya. Berikut ini disampaikan rekapitulasi pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan sebagai persyaratan sebelum/setelah menduduki jabatan sebagai berikut : An official who occupies one structural position is obliged to participate in leadership training based on position level. Here is presented a recapitulation of structural officials who have followed the leadership training as a requirement before / after positions as follows: Tabel-12 Keikutsertaan pejabat struktural dalam diklat kepemimpinan The participation of structural official in leadership training

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural di semua level jabatan yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sebagai persyaratan dalam menduduki jabatan. Data pada tabel juga menunjukkan bahwa: Based on table above shows that there are still structural officials at all levels of positions do not participate yet in the training as a requirement in leadership positions. The data in the table also shows that:  terdapat 38 pejabat eselon II atau sekitar 70,37% yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II sedangkan sisanya 16 pejabat atau sekitar 29,64% yang belum ikut; There are 38 echelons II or approximately 70.37% who have followed the leadership training level II while the remaining 16 officials or approximately 29.64%, which has not participated yet;


17

 terdapat 203 pejabat eselon III atau sekitar 70,49% yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III sedangkan sisanya 85 pejabat atau sekitar 29,51% yang belum ikut; There are 203 echelons III or approximately 70.49% who have followed the leadership level III training while the remaining 85 officials or approximately 29.51%, which has not participated yet;  terdapat 446 pejabat eselon IV atau sekitar 59,79% yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV sedangkan sisanya 300 pejabat atau sekitar 40,21% yang belum ikut. There are 446 echelons IV or approximately 59.79% who have participated the leadership training level IV while the remaining 300 officials, or about 40.21%, which has not participated yet.  data yang disampaikan masih menunjukkan keadaan pejabat struktural sebelum pelantikan pejabat berdasarkan PP 18 Tahun 2016. Akan tetapi gambaran tersebut tentunya tidak berbeda jauh dengan kondisi yang saat ini karena hampir sebagian besar pejabat yang menduduki jabatan saat ini masih tetap dilantik pada jabatan yang sama maupun baru. Data submission shows the condition of structural officials before officials inaguration based on PP 18 Year 2016. However, the description certainly has a huge difference nowadays because most of the officials who occupies still included in inaguration ceremnony in the same or new position Berdasarkan uraian tersebut, khusus untuk keikutsertaan pejabat struktural eselon IV yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV dirasakan sangat minim. Sehingga ini bisa menjadi bahan masukan dan perhatian bagi penyelenggara diklat kepemimpinan, untuk mengalokasikan anggaran ekstra sehingga semua pejabat eselon IV dapat mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV. Based on descriptions, particularly on the participation of officials from echelon IV that participate the level IV training leadership is very minimal. So that it can become a suggestion and focus for leadership training providers, to allocate extra budget so that all echelon IV can follow the training leadership level IV.

1.3.3.4. Estimasi pensiun pejabat structural Structural Officials Estimation of Retirement Berdasarkan keadaan pejabat struktural setelah pelantikan pada 6 Januari 2017, maka berikut ini disampaikan estimasi pensiun pejabat struktural yang dihitung berdasarkan tahun kelahiran dan usia pensiun pejabat. Untuk Pejabat struktural eselon II/Pimpinan Tinggi usia pensiun adalah 60 tahun sedangkan untuk eselon III/administrator dan IV/pengawas usia pensiun adalah 58 tahun. Adapun estimasi pensiun pejabat struktural sebagai berikut : Basen the trend of structural position after inaguration on 6 January 2017, then it is presented pension estimation of structural position that is counted based on year of birth and pension age of officials. For structural position echelon II/ Higher Leader of pension age is 60 years old while


18

for echelon III/ administrator and IV/ Supervisor pension age is 58 years old. The estimation of pension of structural officials are as follows: Tabel-13 Estimasi pensiun pejabat struktural Pension Age of Structural Officials

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa : Data from table above shows there are: 

Saat ini, pejabat struktural eselon I (I.b) masih lowong sehingga estimasinya bernilai 0 atau 0%; Nowadays, structural position officials I (I.b) is still vacant as a consequence its estimation is 0 or )%;



Untuk 5 (lima) tahun kedepan jumlah pejabat struktural yang memasuki usia pensiun sekitar 381 pejabat atau 33,01% dengan rata-rata pensiun setiap tahunnya adalah 77 PNS. Dengan rincian pada tahun 2017 jumlah pejabat yang pensiun sekitar 67 pejabat atau 17,59%, kemudian tahun 2018 jumlah pejabat yang pensiun sekitar 70 pejabat atau 18,37%, kemudian tahun 2019 jumlah pejabat yang pensiun sekitar 66 pejabat atau 17,32%, kemudian tahun 2020 jumlah pejabat yang pensiun sekitar 78 pejabat atau 20,47%, dan tahun 2021 jumlah pejabat yang pensiun sekitar 100 pejabat atau 26,25%. For 5 years ahead number of structural officlals that entering pension age approximately 381 officials or 33.01% with the average pension in every year is 77 PNS. With the details in 2017 number of officials are about 67 officials or 17.59%, then in 2018 number of officials are 70 officials or 18.37% then in 2019 number of officials who entering pension age area about 17.32%, then in 2020 number of pension officials about 78 officials or 20.47%, and in 2021 number of officials who entering pension period are about 100 officials or 26.25%.



Untuk 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan jumlah formasi jabatan yang terisi dapat diketahui jumlah pejabat eselon II yang pensiun sejumlah 28 pejabat atau 53,84%, eselon III sejumlah 136 pejabat atau 45,33% dan eselon IV sejumlah 217 pejabat atau 27,06%.


19

For 5 (five) years ahead, based on number of position formation that is occupied, it is known number of echelon II who will have pension 28 officials or 53.84 %, echelon III 136 officials or 45.33% and echelon IV 217 officials or 27.06%.

1.3.3.5. Formasi jabatan structural yang lowong Vacant Structural Formation Position Setelah 3 bulan pasca pelantikan pejabat struktural pada 5 Januari 2017, terdapat beberapa formasi jabatan struktural yang lowong, dengan rincian sebagai berikut : After 3 months pasca inaguration of structural officials on 5 January 2017, there are structural formation position which are vacant, with the detail as follows: Tabel-14 Formasi jabatan struktural yang lowong Vacant Structural Position formation

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa : Based on the data from table above shows: 

Saat ini, jumlah formasi jabatan yang lowong adalah 15 formasi atau 1,28% dari jumlah formasi jabatan yang tersedia; Nowadays, number of position formation that is vacant is 15 formation or 1.28% from number of structural formation available;



Sedangkan dominan formasi jabatan yang lowong lebih banyak pada formasi eselon IV yaitu 12 formasi atau 80% dari jumlah formasi yang lowong; While domination of position formation that is vacant is dominated in echelon IV formation 12 formations or 80% from the number of vacant formation;


20

Selain itu, berikut ini disampaikan jumlah formasi jabatan struktural yang lowong tersebut sebagai berikut : Besides, here the data presented number of formation of structural officials that is unoccupied as follows: Tabel-15 Uraian formasi jabatan yang lowong The explanation of vacant position formation

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa : Based on data from table above shows: 

Saat ini, terdapat 15 formasi jabatan struktural yang lowong, dengan rincian 10 formasi atau 66,67% karena perubahan struktur organisasi (PP 18/2016), 2 formasi atau 13,33% karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut meninggal dunia atau memasuki usia pensiun dan 1 formasi atau 6,67% karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut pindah wilayah kerja; Nowadays, there are 15 formations of structural positions which are unoccupied, with the details 10 formation or 66.67% because the organization structure reform (PP 18/2016), 2 formations or 13,33% because the officials who occupy that position are dead or entering the pension age and 1 formation or 6.67% because the officials who occupy transfer of working area;



Dominan formasi jabatan struktural yang lowong karena implementasi UU 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016, dimana pada saat pelantikan pejabat struktural masih menyisakan 10 atau 66,67% formasi jabatan yang belum terisi; The domination of structural vacant position because of the implementation Laws Number 23 Year 2014 and PP 18 year 2016, where in time of inaguration structural officials are still left 10 or 66.67% unoccupied position formations;


21

1.3.4. Rekapitulasi berdasarkan jenis jabatan Recapitulation based on type of position Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyebutkan bahwa jenis jabatan terbagi atas 3 (tiga) yaitu jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional atau JFT. Adapun rekapitulasi PNS berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : According to LawsNumber 5 Year 2014 about ASN, it is mentioned type of official position divided into three (3) positions, they are structural position, functional general positions (JFU) and particular functional positions (JFT). The recapitulation of public servants by type of position can be seen in the following table: Tabel-16 Rekapitulasi berdasarkan jenis jabatan Recapitulation based on type of official position

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar PNS menduduki jabatan pelaksana yaitu 4,774 PNS atau 66,48%. Sedangkan untuk pemangku jabatan fungsional tertentu sekitar 1.253 PNS atau 17,45% dan pemangku jabatan struktural 1.154 PNS atau 16,07%. Dari ketiga jenis jabatan tersebut hanya jabatan jabatan struktural yang sifatnya kaku dan terbatas, hal ini disebabkan karena formasi yang tersedia sangat terbatas dan pengisian hanya dapat dilakukan jika pejabat yang menduduki jabatan tersebut meninggal dunia/ pensiun/ pindah/ perubahan struktur organisasi (lihat tabel-15). Based on table above shows that the vast majority of civil servants general executor positions which are about 4.774 public servants 66.48%. Meanwhile for Particular Functional Positions are 16.07%. From 3 positions only structural position that are rigid and limited, this is because the formations are very limited and filling the position can only be done if the officer occupying the post is retired /dead/move/ organization structure reform (see table-15). Sedangkan untuk pemangku jabatan pelaksana dan fungsional tertentu cenderung fleksibel. Karena tidak ada batasan jumlah formasi, dengan kata lain tersedia setiap saat. Saat ini, jumlah jabatan fungsional tertentu yang ditetapkan sebanyak 147 nama jabatan dan di provinsi Sulawesi Tengah baru terbentuk 51 atau 34,69% jabatan fungsional . Penambahan nama jabatan JFT memungkinkan PNS memiliki banyak alternatif untuk memilih jabatan JFT sesuai dengan minat atau disiplin ilmu yang dimiliki.


22

While for Executor position and JFT/JFU tends to be flexible. Because there is no limitation of formation number, in other words it is available any time. Currently, availability of JFT is about 147 positions those have been approved in Central Sulawesi Administration and the percentage from the total of JFT is 34.69% functional position. Improving position number of JFT gives possibility to public servants to have many ways to choose JFT position based on their interest and background knowledge possessed. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan adalah bagaimana memotivasi PNS agar tertarik menjadi JFT, selain itu, tentunya pembenahan melalui struktur organisasi juga dapat dilakukan. Contoh SKPD yang sudah melakukan hal tersebut adalah Inspektorat Daerah, dimana eselonisasi terendah pada level eselon III, sedangkan eselon IV hanya terdapat pada unit kerja sekretariat. One of the policies that can be done in improving the service is how to motivate public servants to have interest to become JFT, besides, it is certainly needed reform through organization structure that also can be done. As an example, working units who have implemented that idea is Regional Inspectorate, where the lowest echelon is in echelon III level, while echelon IV is found only in the secretariats work unit. 1.3.5. Rekapitulasi berdasarkan jabatan fungsional tertentu Recapitulation based on particular functional position Tabel-17 Rekapitulasi JFT berdasarkan jenjang jabatan JFT Recapitulation based on hierarchy

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa : Based on data from table above shows:


23



Dari 7.181 PNS terdapat sekitar 1.253 PNS atau 17,45% yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dengan rincian sekitar 438 PNS atau 34,96% dengan jenjang jabatan ahli sedangkan sisanya 815 PNS atau 65,04% jenjang jabatan terampil; From 7.181 Public Servants, there are about 1.253 public servants or 17.45% those occupy particular functional position with details approximately 438 public servants or 34.96% with hierarchy experts while the rest number of public servants 815 or 65.04% hierarchy skilled;



Rincian tersebut di atas belum termasuk PNS yang menduduki jabatan fungsional kependidikan (Guru dan Pengawas sekolah), karena proses update pada aplikasi Simpeg masih terus berlangsung. Berdasarkan data pada aplikasi SAPK hasil peralihan PNS tercatat sekitar 4.978 PNS Guru dan 65 PNS Pengawas Sekolah. Sehingga jika ditotal terdapat sekitar 6.231 PNS yang menduduki jabatan fungsional. Those details above are not included public servants those occupy education functional position (Teacher and school superintendent), because updating process from Simpeg application is on going. Based on data from SAPK application result of Public Servants transferred recorded approxiamtely 4,978 public servants teachers and 65 public servants from school superintendent. Consequently if we sum it up. there are approximately 6,231 public servants that occupy functional position.

Rincian rekapitulasi PNS berdasarkan jenjang jabatan JFT selanjutnya dapat dilihat pada daftar lampiran. Details of recapitulation of civil servants by the name of JFT can further be seen in the list of attachment. 1.3.6. Rekapitulasi berdasarkan status kepegawaian Recapitulation based on employment status Status kepegawaian terdiri dari 2 kategori yaitu PNS dan CPNS, berikut ini disampaikan rekapitulasi PNS berdasarkan status kepegawaian, sebagai berikut : Employment status consists of 2 categories namely public servant and candidate of civil servant, the following was delivered public servant recapitulation based on employment status as follow: Tabel-18 Rekaputulasi berdasarkan status kepegawaian Recapitulation based on personnel status


24

Pada umumnya, yang berstatus CPNS adalah aparatur hasil perekrutan dari formasi umum (2013 dan 2014) dan tenaga honorer K1/K2. Saat ini, sebagian besar dari Calon PNS tersebut telah selesai mengikuti Diklat Prajabatan dan sementara dalam proses pengusulan peralihan status menjadi PNS. sehingga jumlah yang disampaikan mungkin sudah mengalami perubahan.. Generally, status of public servant candidate is apparatus recruitment results from general formation (2013 and 2014) and honorary staff of K1/K2. Currently, most of candidate of those public servants have participated in Prajabatan training and in proses of proposing transitional status into public servants. Consequently, the number is delivered probably have been changed. 1.3.7. Rekapitulasi berdasarkan usia Recapitulation based on age Berikut ini disampaikan rekapitulasi PNS berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini : Here is presented public servants recapitulation based on age can be seen from the following table: Tabel-19 Rekapitulasi berdasarkan usia Recapitulation based on age

Data pada Tabel-16 menunjukkan bahwa dominan PNS berada pada kelompok usia 41 s.d. 45 berjumlah 1.389 atau 19.34%, pada usia tersebut selain menunjukkan kematangan berfikir juga menunjukkan kematangan dalam bekerja. Selain itu terdapat sekitar 0,95% atau ±68 orang PNS yang sebagian besar mendapatkan perpanjangan usia pensiun (58 tahun) karena menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu (usia pensiun 60 tahun). Data from Table-16 shows that dominant of public servant is from group age 41 to 45 namely 1,389 or 19,34%, in those ages show maturity of thinking and work maturity. Besides, there is 0,95% or ±68 public servants that have got extension of pension age (58) because occupying structural position or certain functional (pension age 60 years)


25

1.3.8. Rekapitulasi berdasarkan batas usia pensiun Recapitulation based limit of pension age Untuk mendukung pengambilan keputusan khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan maupun perencanaan dalam bidang pensiun, maka berikut ini disampaikan rekapitulasi PNS berdasarkan Batas Usia Pensiun (BUP) dengan memperhatikan tahun dan bulan kelahiran sebagai berikut : To support decision making particularly that related with decision making as well as plan in the pension sector, then the following is presented public servant recapitulation based on Limit Pension Age by considering year and birth month as follow: Tabel-20 Rekaputulasi berdasarkan Batas Usia Pensiun Recapitulation based on Limit Pension Age

Data pada Tabel-17 menunjukkan bahwa mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata usul pensiun dalam satu tahun adalah 245 orang PNS per tahun atau 21 orang PNS per sebulan. Data tersebut juga memberikan gambaran bahwa setiap tahun rata-rata terdapat sekitar ±3,5% PNS memasuki usia pensiun. Data from table-17 shows that starting from 2017 to 2021 the average of pension proposal in one year is 245 public servants each year or 21 public servants permonth. Such data also give description that every year the average is about ±3,5% public servants retirement.


26

Penyampaian data pensiun juga memberikan masukan dalam penyusunan usul formasi CPNS. Dimana variabel jumlah pensiun PNS dalam 5 tahun terakhir dijadikan dasar dalam menentukan jumlah alokasi formasi CPNS umum. Sehingga ada jaminan pertumbuhan PNS tetap pada jalur 0% (zero growth) dan formasi jabatan yang ditinggalkan oleh PNS yang memasuki usia pensiun dapat terisi dengan Calon PNS hasil seleksi. Pension data presentation gives input in making candidate of public servants formation proposal. Variable of the number of public servants pension within 5 recent years is made a basis in determining number of allocation general formation of public servant candidates. So that there is a guarantee of growth of public servants is in way zero growth and position formation is left by public servant will become pension age can be fulfilled by public servants candidate results. 1.3.9. Realisasi layanan kepegawaian Realization Of Personnel Service Sebagai satu-satunya institusi pemerintah daerah yang melayani urusan kepegawaian aparatur mulai sejak diangkat menjadi Calon PNS sampai dengan pensiun. Maka dianggap perlu menyampaikan data realisasi layanan urusan kepegawaian selama rentang waktu tahun 2016 dan 2017. Adapun realisasi layanan kepegawaian sebagai berikut: As the only local government institutions that serves the personnel matters of the apparatus starts since appointed to be the Candidate Public Servants until retirement. It is necessary to present the data of the service personnel section over 2016 and 2017. The realization of personnel services as follows: 1.3.9.1. Mutasi wilayah kerja Mutation of working area Proses perpindahan PNS dari dari satu daerah ke daerah lain baik instansi yang berada pada wilayah pemerintah daerah dari/ke prov/kab/kota atau dari/ke instansi pemerintah pusat merupakan kewenangan Sub Bidang Mutasi Wilayah Kerja. The process of public servants mutation from one area to another both agencies that are in the local government areas from / to the province / regency/ city or from / to central government agencies the authority of the Division Mutations Work Area.


27

Tabel 21 Rekapitulasi mutasi wilayah kerja tahun 2017 Recapitulation mutation working area 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan setidaknya untuk proses mutasi PNS terdapat 6 (enam) jenis pindah wilayah kerja. Berdasarkan data tersebut sebagian besar urusan mutasi menyangkut pindah antar kab/kota se Sulawesi Tengah yaitu sekitar 23,01%, akan tetapi jumlah tersebut tentunya tidak terlalu berdampak signifikan karena tidak berpengaruh pada jumlah PNS di Pemprov Sulteng. According to the table above indicated at least for the public servants mutation there are six (6) types of working area mutation. Based on these data the majority of mutations matters concerning the mutation between regencies/city in Central Sulawesi, which is about 23.01%, but this figure is certainly not a significant impact because it has no effect on the number of public servants in Central Sulawesi provincial government. Hal yang menarik terlihat pada jumlah PNS masuk/keluar dari/ke lingkungan Pemprov Sulteng yang sangat signifikan. PNS yang keluar hanya sekitar 19 PNS atau 16,81% sedangkan yang masuk sekitar 27 PNS atau sekitar 23,89%. Perlu dicermati bahwa ketertarikan PNS untuk pindah wilayah kerja ke lingkungan Pemprov Sulteng karena adanya tunjangan Tambahan Penghasilan (TP) terhadap PNS dengan kisaran 1,5 jt s.d. 13 jt. Pemberian tunjangan tersebut tentunya menjadi daya tarik tersendiri, apalagi kesan eksklusif jika PNS mengabdi di lingkungan Pemprov dan hal-hal lainnya seperti kemudahan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan hiburan yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri. The interesting thing can be seen in the number of public servants entrance / exit to / from the Central Sulawesi Provincial Government is very significant. Civil servants who came out is only about 19 public servants, or 16,81%, while the entry of about 27 civil servants, or about 23.89%. It should be noted that the interest of public servants to move to the work area of Central Sulawesi Provincial Government for there are allowances Income Supplement (TP) of the civil servants in the range of 1.5 million till 13 millions. The allowances would be an attraction in itself, moreover exclusive impression if public servants serving in the administration of Central Sulawesi Province and other matters such as the ease of access to education, health and entertainment are of course the main attraction.


28

Kondisi ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri, karena tidak dapat dipungkiri sebagian besar PNS yang pindah masuk adalah PNS yang telah memiliki jenjang pangkat III/c ke atas, bahkan ada juga yang sudah memiliki pangkat IV/c ke atas. Kondisi ini tentunya bisa berdampak kurang baik karena akan membuat kondisi persaingan yang kurang sehat antara PNS yang baru pindah dengan PNS yang sudah lama mengabdi di lingkup Pemprov Sulteng. Tetapi kondisi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan aparatur yang memiliki latar pendidikan yang masih jarang dan sangat dibutuhkan, misalnya pendidikan spesialis. Dengan kata lain proses pindah masuk hanya dipermudah terhadap PNS yang memiliki latar belakang yang sangat dibutuhkan. This situation must be a problem itself, because it cannot be denied most of the public servants who move in are public servants who have had levels of rank III/c upward, even some that already have a rank IV/c upward. This situation can certainly affect less well because it would create situations of unfair competition between public servants who had recently moved to the long-serving public servants in the scope of the Central Sulawesi provincial government. However, this situation can also be used to get the apparatus that has the educational background that is still rare and much needed, such as education specialists. In other words, the process of mutation only can be made easy to public servants who have a background that is needed. 1.3.9.2. Pemberian sanksi disiplin dan izin perceraian Disciplinary action and permit divorce Penegakan disiplin terhadap PNS yang melakukan tindakan indisipliner tentunya sangat diperlukan. PNS yang melakukan pelanggaran tentunya akan diberikan sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS hal ini terus ditegakkan agar menimbulkan efek jera dan sebagai proses penegakan hukum yang berlaku. Sanksi penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat diberikan mulai dari sanksi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sampai sanksi diberhentikan tidak dengan hormat. Enforcement of discipline against the misconduct of public servants must be very necessary. Public servants who commit violations must be sanctioned in accordance PP 53 of 2010 on Discipline Public Servants it continues to be enforced in order to ensure a deterrent effect, and as the process of enforcement of existing laws. Sanctions disciplinary punishment given big levels ranging from sanctions dismissed with respect not individual own request to the sanctions being dishonorably discharged. Adapun Data sanksi hukuman disiplin tingkat berat sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sesuai tabel berikut ini: As for the disciplinary sanction Data big level during the year 2012 through 2016 according to the table below:


29

Tabel 22 Rekapitulasi PNS yang diberikan Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat Recapitulation PNS given Sanctions Disciplinary Punishment High level NO 1 2 3 4

URAIAN SANKSI Diberhentikan tidak dengan hormat Pemberhentian dari jabatan Penurunan pangkat Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri JUMLAH

2012

TAHUN 2013 2014 2015

2016

3

3

3

5

10

1

5

0

1

0

7

0

4

1

2

0

0

0

2

0

11

8

7

9

12

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa : Based on data from table above shows that:  Secara umum, PNS yang mendapatkan sanksi disiplin tingkat berat terjadi peningkatan yaitu sekitar 33%, dari 9 kasus pelanggaran menjadi 12 kasus pelanggaran; Generally, public servants who get high discipline sanction level that occurs improvement about 33%, from 9 cases of violations into 12 cases of violations.  Peningkatan secara signifikan terhadap PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin khususnya PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 100%, dari 5 kasus pelanggaran menjadi 10 kasus pelanggaran; The increase occurs significantly into public servants that get disciplinary sanction especially public servants that dishonorably disharged experience improvement that is significant namely 100%, from 5 violation cases into 10 violation cases; Adapun data PNS yang mengajukan izin perceraian sepanjang tahun 2015, adalah sebagai berikut: As for the public servants data that filled divorce permits throughout 2015, are as follows:


30

Tabel 23 Rekapitulasi PNS mengajukan izin perceraian tahun 2015 Recapitulation of public servants apply for permission to divorce in 2015 NO

UNIT KERJA

JUMLAH

1

Dinas-dinas Daerah

9

2

Lembaga Teknis Daerah

6

3

Sekretariat Daerah

0

4

Kantor dan Rumah Sakit

8

TOTAL

23

1.3.9.3. Tugas dan izin belajar Tasks and Study Permit Salah satu strategi dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan peningkatan pendidikan formal terhadap aparatur pemberi pelayanan. Atas dasar tersebut perlunya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memotivasi PNS untuk tertarik melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini, terdapat 2 (dua) jenis kebijakan Pemerintah Daerah dalam usaha menarik minat PNS untuk melanjutkan pendidikannya. Adapun kebijakan tersebut adalah : One of the strategies in the effort to improve service quality is to increase formal education to the service provider apparatus. On that basis of the need for Government policy to motivate public servants become interested to continue their formal education to a higher level. Currently, there are two (2) types of Government policy in an effort to attract public servants to continue their education. As for the policy:  Tugas belajar, adalah pemberian kesempatan melanjutkan pendidikan terhadap PNS dimana seluruh biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan PNS yang menerima tugas belajar dibebaskan dari jabatannya (JFU/JFT/Eselon); The task study, is giving an opportunity to pursue education to public servants where the entire cost of education emerge entirely by the Regional Government and public servants who received the task study freed of his post (JFU / JFT / Echelon)  Izin belajar, adalah pemberian kesempatan melanjutkan pendidikan terhadap PNS dimana biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan dan PNS tetap menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai aparatur pemerintah; Study permit, is the provision of pursue education opportunities to the public servants where the cost of education emerge by the concerned public servants and that public servants still run daily duties as the government apparatus; Adapun rekapitulasi jumlah PNS yang saat ini sedang menjalani tugas belajar sesuai tabel berikut ini :


31

The recapitulation of the number of public servants who are currently undergoing a learning task according the following table: Tabel 24 Rekapitulasi PNS yang sedang menjalani tugas belajar Recapitulation of public servants who are undergoing task studies NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Sarjana / S.1

39

2

Pasca sarjana / S.2

40

3

Doktor / S.3

3

4

Dokter Spesialis

2

TOTAL

84

Sedangkan rekapitulasi realisasi PNS yang mengajukan izin belajar sesuai tabel berikut ini : While recapitulation of the realization of public servants who apply for study permit as the following table: Tabel 25 Rekapitulasi PNS yang mengajukan izin belajar Recapitulation of Public Servants who are applying study permit NO

TAHUN

JUMLAH

1

Tahun 2014

80

2

Tahun 2015

121

3

Tahun 2016

18

Berdasarkan data tersebut terdapat peningkatan minat PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya di tahun 2015 (66,11%). Adapun rincian pemberian izin belajar berdasarkan kualifikasi pendidikan mulai dari S1/DIV sampai dengan S3 tahun 2014 dan 2015 sesuai tabel berikut ini : Based on these data there is an increasing interest in the public servants who want to continue their education in 2015 (66.11%). The details of the permission study by educational qualifications ranging from S1 / DIV till S3 in 2014 and 2015 based on the following table:


32

Tabel 26 Rekapitulasi PNS yang mengajukan izin belajar tahun 2014 Berdasarkan kualifikasi pendidikan Recapitulation public servants who apply for study permit in 2014 Based on education level NO

1

3

4

KUALIFIKASI PENDIDIKAN Sarjana / S.1 1. Ilmu Administrasi Negara 2. Keperawatan 3. Manajemen 4. Kesehatan masyarakat 5. Ilmu Administrasi Publik 6. Ilmu Hukum 7. Manajemen Hutan 8. Sistem informasi 9. Sosial Ekonomi Pertanian 10. Kimia 11. Ilmu Kehutanan 12. Teknik Sipil 13. Akuntansi

JUMLAH 39 8 5 4 4 2 1 2 3 1 2 1 4 2

Pascasarjana / S.2 1. Administrasi Publik 2. Manajemen 3. Ilmu Hukum 4. Ilmu Pertanian 5. Agribisnis 6. Pembangunan Wilayah Pedesaan 7. Pendidikan Agama Islam 8. Pendidikan Sains

40

Doktor / S.3 1. Manajemen TOTAL

1

12 9 1 4 8 4 1 1

1 80

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa minat PNS untuk melanjutkan pendidikan S1 melalui jalur izin belajar masih didominasi oleh jenjang S2 (50%), kemudian S1 (39%) dan S3


33

(1%). Rendahnya minat untuk melanjutkan ke program studi S3 selain karena alasan biaya juga lebih disebabkan karena terbatasnya pilihan untuk memilih program studi. According to the table above shows that the interest of public servants to pursue education S1 through the study permit is still dominated by the S2 level (50%), then S1 (39%) and S3 (1%). Low interests to pursue in S3 level are due to budget reason and also the limited selection to choose courses. Secara umum pemberian izin belajar terhadap PNS yang ingin melanjutkan pendidikan S1 lebih didominasi disiplin ilmu non-kesehatan yaitu sekitar 30 PNS (76,9%) sedangkan ilmu kesehatan hanya sekitar 9 PNS (23,1%). Sedangkan PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 100% memilih disiplin ilmu administrasi atau non-kesehatan. Hal ini tentunya bisa dipahami mengingat perguruan tinggi lokal lebih banyak membuka program pasca sarjana untuk pilihan program studi non-kesehatan (administrasi/hukum/pertanian). Generally issuing study permit to public servants who wish to continue education S1 is dominated non-medical disciplines, namely around 30 public servants (76.9%) while the health sciences is only around 9 civil servants (23.1%). While public servants who pursue education to S2 and S3 100% choose major science administration or non-health. This is certainly understandable given local universities more open post-graduate program for the selection of non-health courses (administration / legal / agriculture). Tabel 27 Rekapitulasi PNS yang mengajukan izin belajar tahun 2015 Berdasarkan kualifikasi pendidikan Recapitulation public servants who apply for study permit in 2015 Based on education qualification NO 1

2

3

KUALIFIKASI PENDIDIKAN Diploma IV

JUMLAH 25

1. Keperawatan

13

2. Kebidanan

12

Sarjana / S.1

34

1. Ilmu Administrasi Negara

9

2. Keperawatan

9

3. Profesi Ners

9

4. Manajemen

4

5. Kesehatan Lingkungan

2

6. Ilmu Hukum

1

Pascasarjana / S.2

61

1. Administrasi Publik

24


34

4

2. Manajemen

22

3. Ilmu Hukum

5

4. Ilmu Pertanian

4

5. Agribisnis

4

6. Pembangunan Wilayah Pedesaan

1

Doktor / S.3

1

1. Manajemen TOTAL

1 121

Dapat diperhatikan adanya peningkatan jenjang pendidikan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 walaupun Jenjang pendidikan yang masih menjadi tujuan para PNS adalah S2. We can note an increase in levels of education by 2015 compared to 2014 despite Qualification is still the purpose of Public Servant is S2. Sedangkan pada tahun 2014 kualifikasi pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan masih berkisar untuk jenjang S1 dan S2, sesuai tabel berikut ini: Whereas in 2014 the educational qualification by level of education is still around for S1 and S2, according the following table: 1.3.9.4. Praja IPDN Praja IPDN Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan kesempatan kepada seluruh Provinsi untuk mengirimkan Putra/Putri terbaiknya mengikuti seleksi Praja (mahasiswa) IPDN yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2016 Prov. Sulawesi tengah telah mengirimkan Putra/putri terbaiknya untuk menjadi Praja (mahasiswa) IPDN, adapun Praja (mahasiswa) IPDN yang saat ini masih menempuh pendidikan sesuai tabel berikut ini : Institute of Public Administration (IPDN) gives an opportunity to the entire province to send their best Son/Daughter to join the selection of Praja (student) IPDN held by Ministry of Internal Affair. In the period of 2013 to 2016 Central Sulawesi province has sent their best Son/daughter to become Praja (student) IPDN, while Praja (student) IPDN those currently still studying according the following table:


35

Tabel 28 Rekapitulasi Praja IPDN yang sedang menjalani pendidikan Recapitulation of Praja IPDN who are undergoing their study JUMLAH Pria Wanita

NO

TAHUN

1

Tahun 2013

15

12

27

2

Tahun 2014

19

10

29

3

Tahun 2015

20

11

11

4

Tahun 2016

9

5

14

5

TOTAL

Sementara proses seleksi

Tahap seleksi yang semakin ketat mampu menciptakan persaingan yang sehat, namun dapat kita lihat dari data tabel diatas terjadi penurunan jumlah Praja (mahasiswa) IPDN perwakilan Prov. Sulteng dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2016. Diharapkan pada tahun berikutnya akan semakin banyak praja IPDN perwakilan Prov. Sulawesi tengah. Increasingly tight selection phase is able to create a healthy competition, but we can see from the table data above decrease the number of Praja (student) IPDN Central Sulawesi representative in the period from 2013 to 2016. It is expected that in the next year will be more representative of Praja IPDN Central Sulawesi Province. 1.3.9.5. Cuti Vacation Hak Cuti diberikan kepada PNS sebagai Aparatur Negara, yang terdiri dari 6 kategori jenis cuti mulai dari Cuti Tahunan sampai dengan Cuti Diluar tanggungan negara. Berikut disampaikan realisasi persetujuan pemberian Cuti PNS sampai dengan akhir 2016, sebagai berikut : Leave entitlements granted to public servants as State Apparatus, which consists of 6 categories, kinds of leave are Annual Leave till Leave without state dependents. Here are delivered realization of PNS Leave approval until the end of 2016, as follows:


36

Tabel 29 Realisasi Cuti PNS, 2016 PNS Leave Realization, 2016 NO

KATEGORI CUTI

GOLONGAN I

II

III

IV

JUMLAH

%

1

Cuti Tahunan

-

-

17

7

24

48.98

2

Cuti Alasan Penting

-

1

5

10

16

32.65

3

Cuti Sakit

-

-

-

2

2

4.08

4

Cuti Bersalin

-

1

6

-

7

14.29

5

Cuti Besar

-

-

-

-

-

-

6

Cuti Diluar Tanggungan Negara

-

-

-

-

-

-

-

2

28

19

49

TOTAL

Tabel di atas merupakan data cuti yang dikelola oleh BKD Prov. Sulteng dan cuti yang banyak diambil adalah dari kategori cuti tahunan sebanyak 24 orang atau 48,98 % sampai dengan april 2016 dan sampai dengan akhir april belum ada PNS yang mengambil Cuti besar ataupun Cuti diluar tanggungan negara. The above table is the leave data managed by Bureau for Regional Personnels Central Sulawesi province and many leaves taken are from the category of annual leave as many as 24 people or 48.98% up to April 2016 and until the end of April there has been no public servants who take great Leave or Leave without state dependents. 1.3.9.6. Tanda jasa Awards Penghargaan yang diberikan Presiden RI kepada PNS sebagai aparatur negara dinamakan Satyalencana Karya Satya, yang terdiri dari Pengabdian PNS untuk masa pengabdian selama 10, 20 dan 30 Tahun. Berikut realisasi pemberian tanda jasa Satya Lencana Karya Satya, sebagai berikut : President awards given to public servants as the state apparatus is called Satya Lencana Karya Satya consists of public servants’ dedication to dedication time for 10, 20 and 30 Years. Following the realization of giving Satyalencana Karya Satya, as follows:


37

Tabel-30 Data Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Tahun 2016 Appreciation Data Satya Lencana Karya Satya 2016 NO 1 2 3

KATEGORI TANDA JASA 30 Tahun 20 Tahun 10 Tahun TOTAL

JUMLAH

%

58 185 104 347

17% 53% 30%

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sekitar 17% atau 85 PNS memperoleh tanda jasa satyalencana karya satya 20 tahun dan 53% atau 185 PNS untuk 20 tahun serta 30% atau 104 PNS untuk 30 tahun masa pengabdian. Masa pengabdian sendiri dihitung berdasarkan TMT CPNS. Based on the data above shows there is about 17% or 85 public servants get a distinction evidence satya lencana karya satya 20 years and 53% or 185 public servants to 20 years, and 30% or 104 civil servants to 30 years of dedication period. Dedication period itself is calculated based on TMT CPNS. 1.3.9.7. Diklat kepemimpinan Leadership Training Diklat Kepemimpinan merupakan pendidikan pelatihan yang wajib diikuti oleh PNS yang menduduki jabatan struktural. Diklat kepemimpinan terdiri dari Diklat kepemimpinan Tingkat IV khusus Pejabat eselon IV, Diklat kepemimpinan Tingkat III khusus Pejabat eselon III, Diklat kepemimpinan Tingkat II khusus Pejabat eselon II dan Diklat kepemimpinan Tingkat I khusus Pejabat eselon I. Adapun gambaran pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai tabel berikut ini: Leadership training is education and training that is an obligation for public servants that occupy structural position. Leadership training consists of leadership training level IV particularly for official echelon IV, leadership training level III particularly official echelon III, leadership training level II particularly for for official echelon II and leadership training level I particularly official echelon I. The description structural officials who have attended the leadership training according to the following table:


38

Tabel-31 Rekapitulasi Pejabat Struktural yang Sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan Structural Official Recapitulation that has attended Leadership Training NO

ESELON

DIKLAT KEPEMIMPINAN TK.I

TK.II

TK.III

TK.IV

1

Eselon I

0

-

-

-

2

Eselon II

-

38

-

-

3

Eselon III

-

-

203

-

4

Eselon IV

-

-

-

446

Rencananya di tahun 2016, pelaksanaan Diklat Kepemimpinan sudah mengalokasikan anggaran ikut peserta sejumlah 4 orang untuk Diklat Pim II dan 10 orang untuk Diklat Pim III. Untuk Diklat Pim I dan Pim IV belum dianggarkan. For planning in 2016, the implementation of Leadership Training has been allocated budget for participants namely 4 people for Diklat Pim II and 10 people for Diklat Pim III. For Diklat Pim I and Pim IV are unbudgeted. 1.3.9.8. Kenaikan pangkat Promotion Kenaikan pangkat merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap PNS. Kenaikan pangkat diberikan terhadap PNS dengan memperhatikan persyaratan dokumen kepegawaian dan tetap mengacu pada periode kenaikan pangkat yaitu April dan Oktober. Adapun realisasi penerbitan SK kenaikan pangkat PNS se Sulawesi Tengah golongan ruang IV/c ke atas dan golongan ruang IV/b ke bawah selama tahun 2015 adalah sbb : Promotion is one of the kinds of appreciation to public servants. Promotion is given to public servants by considering personnel requirement document and still refers to promotion period namely April and October. The issuance of promotion of public servants SK Central Sulawesi class category IV / c upward and class category IV / b downward for 2015 is as follows:


39

Tabel-32 Rekapitulasi Realisasi Kenaikan Pangkat PNS Golongan Ruang IV/c ke Atas Se Sulawesi Tengah Tahun 2016 Realization Recapitulation Promotion Class Category IV/c Upward Throughout Central Sulawesi 2016 NO

PEMERINTAH DAERAH PROP/KAB/KOTA

JUMLAH APRIL

OKTOBER

1

Pemprov Sulawesi Tengah

12

5

2

Pemkot Palu

7

2

3

Pemkab Sigi

1

4

4

Pemkab Donggala

3

4

5

Pemkab Parigi Moutong

4

5

6

Pemkab Poso

10

1

7

Pemkab Tojo Unauna

7

0

8

6

3

0

3

10

Pemkab Banggai Pemkab Banggai Kepulauan Pemkab Banggai Laut

1

0

11

Pemkab Morowali

5

2

12

Pemkab Morowali Utara

2

1

13

Pemkab Toli-Toli

5

0

14

Pemkab Buol

2

0

65

30

9

TOTAL

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terdapat 3 kabupaten di prov Sulawesi tengah yang pegawainya belum sampai pada golongan ruang IV/c keatas, hal ini dikarenakan kabupaten tersebut merupakan kabubaten yang baru dimekarkan masih membutuhkan sumber daya aparatur. It can be seen from table there are 3 regencies in Central Sulawesi that their public servants have not achieved yet into class category IV/c upward, this is because these regencies belong to the new autonomous regencies that need personnel resources.


40

Tabel-33 Rekapitulasi Realisasi Kenaikan Pangkat PNS Golongan Ruang IV/b ke Bawah Se Sulawesi Tengah Tahun 2016 Realization Recapitulation Public Servants Promotion Class Category IV/b downward Throughout Central Sulawesi 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PEMERINTAH DAERAH PROP/KAB/KOTA Pemprov Sulawesi Tengah Pemkot Palu Pemkab Sigi Pemkab Donggala Pemkab Parigi Moutong Pemkab Poso Pemkab Tojo Unauna Pemkab Banggai Pemkab Banggai Kepulauan Pemkab Banggai Laut Pemkab Morowali Pemkab Morowali Utara Pemkab Toli-Toli Pemkab Buol TOTAL

JUMLAH APRIL OKTOBER 1078 512 222 205 73 88 33 55 68 73 58 117 15 54 41 104 16 50 11 19 32 60 30 76 37 65 11 37 1725 1515

Berdasarkan Tabel 3.35 diatas dari keseluruhan kab/kota prov Sulawesi Tengah Kenaikan pangkat PNS golongan ruang IV/b kebawah sebagian besar pada TMT April. Based on table 3.35 above from whole regencies/city in Central Sulawesi public servants promotion class category IV/b downward mostly TMT April. 1.3.9.9. Kenaikan Gaji berkala Regular salary Gaji berkala merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah bagi PNS berupa kenaikan gaji secara berkala setiap 2 tahun sekali dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 realisasi penerbitan surat persetujuan kenaikan gaji berkala terjadi peningkatan di bulan maret dari golongan ruang III, sesuai dengan tabel berikut ini : Regular salary is a facility that is given from government to public servants in the form of improvement of salary regularly every once in 2 years with requirements that have been determined. In 2015 realization of issuance of approval letter regular salary increases occurs escalation in March from class category III, in accordance with the following table:


41

Tabel 34 Rekapitulasi Realisasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2015 Realization Recapitulation Regular Salary Increases 2015 GOLONGAN BULAN JUMLAH I II III IV Januari 0 0 0 0 0 Pebruari 0 20 118 47 185 Maret 1 24 223 58 316 April 0 9 100 43 152 Mei 0 16 58 18 92 Juni 0 9 47 7 63 Juli 0 4 30 14 48 Agustus 0 3 56 28 87 September 0 4 36 11 51 Oktober 0 2 19 4 25 Nopember 0 11 83 2 96 Desember 0 20 25 4 49 TOTAL 1164


42

BAB II STATISTIK PNS SE SULAWESI TENGAH CHAPTER II PUBLIC SERVANT STATISTIC WHOLE CENTRAL SULAWESI

2.1. Pendahuluan Introduction Penyampaian data PNS kab/kota se Sulawesi Tengah dengan kriteria berdasarkan pendidikan, golongan ruang, jabatan dan estimasi pensiun perlu disampaikan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh keadaan PNS se Sulawesi Tengah. Informasi keadaan data tersebut disampaikan berdasarkan atas jawaban atas permintaan data yang disampaikan ke pengelola kepegawaian di masing-masing kab/kota. Adapun gambaran data PNS sebagaimana dimaksud sebagai berikut : Presentation of public servants regencies/city in Central Sulawesi with criteria based on education, class category, position and retirement estimation needs to be submitted to provide an overall description PNS situation in whole Central Sulawesi. Information condition that data is presented based on the answers to requests for data submitted to the personnel manager in each regencies/city. The description of PNS data referred as follows: 2.2. PNS se Sulawesi Tengah PNS In Central Sulawesi Provinsi Sulawesi Tengah terbagi atas 13 kab/kota, yaitu 12 Kabupaten dan 1 kota. Masingmasing Pemda telah memiliki kewenangan sendiri sesuai dengan otonomi daerah, termasuk kewenangan kepegawaian ada pada masing masing kab/kota, walaupun ada beberapa kewenangan yang ada di provinsi bahkan pusat sekalipun namun presentasinya sangat kecil dan terbatas. Berikut ini ditampilkan data PNS Kab/Kota se-Sulteng: Central Sulawesi province is divided into 13 regencies/city, namely 12 regencies and 1 city. Each local government has had its own authority in accordance with regional autonomy, including personnel authority exists in each district/city, although there is some authority in the province and central but the presentation is very small and limited. The following shows the data public servants Regency / City whole Central Sulawesi:


43

Tabel-35 Rekapitulasi PNS Kab/Kota se-Sulteng PNS Regency/City Recapitulation throughout Central Sulawesi

Berdasarkan data di atas, memberikan gambaran bahwa : Based on data above gives description that:  Jumlah PNS se Sulawesi Tengah adalah sebanyak 75.711 PNS dimana Jumlah PNS terbanyak terdapat pada Pemkab Banggai sebanyak 9.115 PNS atau 12,04%, sedangkan yang paling sedikit berada di Pemkab Banggai Laut sebanyak 1.560 PNS atau 2,06%; Number of public servants the entire Central Sulawesi are 75,711 public servants where number of public servants which is the highest one in Banggai Regency 9,115 public servants or 12.04%, while the lowest one is Banggai Laut Regency 1,560 public servants or 2.06%;  Hasil rekapitulasi ini masih menunjukkan jumlah PNS di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah (7.181) belum mencakup jumlah PNS guru yang dialihkan ke Pemprov Sulawesi Tengah, karena diestimasi PNS Pemprov Sulawesi Tengah jika termasuk PNS yang dialihkan sekitar 13.000 lebih. This recapitulation result still shows that number of public servants in Central Sulawesi Government (7.181) is not covered number of teachers public servants those transferred into Central Sulawesi Government, because it is estimated if number of public servants in central Sulawesi included those who have been transferred are more than 13,000.


44

2.3. Rakapitulasi data PNS Public Servants Data Recapitulation 2.3.1 Rekapitulasi berdasarkan golongan ruang Recapitulation based on class category Data rekapitulasi PNS se- Sulteng berdasarkan golongan adalah sebagai berikut : ecapitulation data of public servants in whole Central Sulawesi based on category as are follows: Tabel-36 Rekapitulasi PNS Kab/Kota se-Sulteng Berdasarkan Golongan ruang Public Servants Recapitulation in Regency/City Central Sulawesi based on Category

Berdasarkan data di atas, memberikan gambaran bahwa : Based on data above shows description that:  PNS Golongan I terbanyak terdapat di Pemkab Sigi sebanyak 167 PNS atau 15,21% sedangkan yang paling sedikit berada di Pemkab Morowali Utara sebanyak 20 PNS atau 1,82%; Public servants in category I that is the highest one is Sigi Regency 167 public servants or


45

15,21% while the lowest one in North Morowali Regency Government 20 public servants or 1.28%;  PNS Golongan II terbanyak terdapat di Pemkab Poso sebanyak 2.958 PNS atau 12,26% sedangkan yang paling sedikit berada di Pemkab Banggai Laut sebanyak 585 PNS atau 2,42%; Public servants in category II the highest one in Poso Regency Government 2,958 or 12.26 % while the lowest one is in Banggai Laut Regency 585 public servants or 2.42%;  PNS Golongan III terbanyak terdapat di Pemkab Banggai sebanyak 4.376 PNS atau 11,62% sedangkan yang paling sedikit berada di Pemkab Banggai Laut sebanyak 743 PNS atau 1,97%; dan Public servants in category III, the highest one in Banggai Regency Government 4,376 public servants or 11.62% while the lowest one in Baggai Laut Regency Government 743 public servants or 1.97%; and  PNS Golongan IV terbanyak terdapat di Kabupaten Banggai sebanyak 1.198 PNS atau 15,49% sedangkan yang paling sedikit berada di Pemkab Banggai Laut sebanyak 211 PNS atau 1,65%; serta Public servants from Category IV the highest one is in Banggai Regency 1,198 public servants or 15.49% while the lowest one occurs in Banggai Laut Regency Government 211 public servants or 1.65%; and  Serta secara umum, dominan PNS berada pada golongan III sebanyak 37,673 PNS atau 49.8%. Generally, public servants from Category III dominate approximately 37,673 public servants or 49.8%;  Data di atas belum menggambarkan hasil update final pada aplikasi Simpeg, khususnya proses penginputan peralihan PNS guru di tingkat Pemprov sampai saat ini masih dilakukan. Data presented above does not describe update final result from Simpeg application, especially inputting proses of teachers public servants transferred in Province Government Level is on progress. 2.3.2 Rekapitulasi berdasarkan pendidikan Recapitulation based on education Pendidikan harus tetap menjadi prioritas dalam meningkatkan Sumber daya aparatur PNS, berikut ini disajikan data PNS berdasarkan pendidikan se Prov.Sulawesi Tengah : Education should be kept to be priority in developing resource of public servants, the following is presented public servants data based on education in Central Sulawesi:


46

Tabel 37 Rekapitulasi PNS Kab/Kota se-Sulteng Berdasarkan Tingkat Pendidikan Regency/City Public Servants Recapitulation in Central Sulawesi based on Education

Berdasarkan data di atas, memberikan gambaran bahwa : Based on data above shows the description that:  PNS Tingkat Pendidikan Dasar terbanyak terdapat di Pemprov Sulawesi Tengah sebanyak 200 PNS atau 14,08% sedangkan yang paling sedikit berada di Pemkab Morowali Utara sebanyak 22 PNS atau 1,55%; The highest Public servants from Elementary level occurs in Central Sulawesi Province Government 200 public servants or 14.08% while the lowest one in North Morowali Regency Government 22 public servants or 1.55%;  PNS Tingkat Pendidikan Menengah terbanyak terdapat di Pemkab Poso sebanyak 4.561 PNS atau 11,48% sedangkan yang paling sedikit berada di Pemkab Banggai Laut sebanyak 837 PNS atau 2,11% The highest Public servants from high school level occurs in Poso Regency Government 4.561 public servants or 11.48% while the lowest one occurs in Banggai Laut Regency Government 837 public servants or 2,11%


47

 PNS Tingkat Pendidikan Tinggi terbanyak terdapat di Pemkab Banggai sebanyak 4.725 PNS atau 13,67% sedangkan yang paling sedikit berada di Pemkab Banggai Laut sebanyak 701 PNS atau 2,03%. The highest public servants Higher Education Level occurs in Baggai Regency Government 4.725 or 13.67% while the lowest in Banggai Laut Regency Government 701 public servants or 2.03%.  Sebagian besar pendidikan akhir PNS berada pada tingkat pendidikan menengah (SMA/DI/DII/DIII) yaitu sekitar 39.731 PNS atau 52,48%, bahkan terdapat PNS yang masih bependidikan dasar (SD/SMP) yaitu sebanyak 1.420 PNS atau 1,88% serta yang berpendidikan tinggi sebanyak 34.560 PNS atau 45,65%. Data ini memberikan gambaran bahwa perlunya kebijakan Pemerintah kab/kota untuk membuat kebijakan yang dapat memberikan motivasi atau semangat bagi para Aparatur untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi khususnya S2 dan S3, karena terdapat beberapa Kab/Kota tidak memiliki aparatur yang berpendidikan S3. Most of the last education of public servants occurs in high school level (SMA/DI/DII/DIII and DIV/S1) namely 39.731 public servants or 52.84 % even there are public servants still from basic education (SD/SMP) namely 1.240 public servants or 1.88% and who possess higher education 34,560 public servants or 45.65%. The data present description that it is needed a government regency/city policy to make policy that can give motivation or spirit for apparatus to pursue into higher degree specifically for S2 and S3, because few regencies have no public servants from S2 and S3 level, because there are still some regencies/city doesn’t posses apparatus from S3 level of education.  Dengan demikian perlu adanya dukungan dari Pemerintah Prov.Sulteng yang menjadi motivasi bagi aparatur khususnya di Kab/Kota untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memanfaatkan PTN/PTS yang ada di ibukota provinsi (Palu) sehingga lebih efisien baik waktu maupun biaya dibanding study di luar daerah. Therefore it is needed support from Central Sulawesi Government that can be a motivation for public servants particularly in Regencies/City to pursue into higher education level by using State Universities and Private Colleges in Central Sulawesi (Palu) so that it can be more efficient both time and budget compared studying outside area.

2.3.3 Rekapitulasi berdasarkan jabatan structural Recapitulation based on structural position Berikut ditampilkan data rekapitulasi PNS se Prov.Sulteng berdasarkan jabatan struktural : Here shown public servants recapitulation data in Central Province based structural position:


48

Tabel 38 Rekapitulasi PNS Kab/Kota se-Sulteng Berdasarkan Jabatan Struktural Central Sulawesi Regency/City Public Servants Recapitulation based on Structural Position

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa : Based on data above shows that  Jumlah pejabat struktural se Sulawesi Tengah sebanyak 10.679 PNS, dengan rincian eselon II sebanyak 458 PNS atau 4,29%, eselon III sebanyak 2.548 PNS atau 23,86%, eselon IV sebanyak 7.652 PNS atau 71,65 dan eselon V sebanyak 21 PNS atau 0,20% Number of structural officlas in the entire Central Sulawesi is 10,679 public servants, with details echelon II 458 public servants or 4.29%, echelon III 2.548 public servants or 23.86%, echelon IV 7.652 public servants or 71.65 % and echelon V 21 public servants or 0,20%  Untuk eselon I, jabatan pada level ini hanya terdapat di Provinsi (Sekprov/ Eselon. I.b), dan saat ini formasi jabatan tersebut dalam keadaan lowong. For echelon I, position for this level only occurs in province level (Province Secretary/ Echelon I.b), and currently that formation position is vacant.  Untuk eselon II, jumlah pejabat terbanyak terdapat pada Prov Sulawesi Tengah sebanyak 52 PNS atau 11,35% dan yang paling sedikit adalah Pemkab Morowali Utara sebanyak 11 PNS atau 2,40%.


49

For echelon II, the highest number of officials occurs in Central Sulawesi Province namely 52 public servants or 11.35% and the lowest one is in North Morowali Regency Government 11 public servants or 2.40%.  Untuk eselon III, jumlah pejabat terbanyak terdapat pada Pemkab Parigi Moutong sebanyak 344 PNS atau 13,50% dan yang paling sedikit adalah Pemkab Morowali Utara sebanyak 64 PNS atau 2,51%. For echelon III, the highest number of officials occurs in Parigi Moutong Regency Government 344 public servants or 13.50% dan the lowest one is North Morowali Regency Government 64 public servants or 2.51%.  Untuk eselon IV, jumlah pejabat terbanyak terdapat pada Pemkab Banggai sebanyak 1.050 PNS atau 13,72% dan yang paling sedikit adalah Pemkab Banggai Laut sebanyak 148 PNS atau 1,93%; For echelon IV, the highest number of officials occurs in Banggai Regency Government 1.050 public servants or 13.72% and the lowest one is Banggai Laut Regency Government 148 public servants or 1.93%;  Untuk eselon V, jumlah pejabat terbanyak terdapat pada Pemkab Sigi sebanyak 15 PNS atau 71,43% dan terdapat 12 Pemprov/Pemkot/Pemkab yang tidak memiliki Pejabat eselon V; For echelon V, the highest number of officials occurs in Sigi Regency Government 15 public servants or 71.43% and there are 12 provinces government/ City Government/ Regency Government that does not have officials in echelon V level;  Jabatan struktural erat kaitannya dengan jumlah unit kerja/organisasi. Oleh karena itu adanya pembentukan unit kerja/organisasi di Prov/Kab/Kota perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi, dikarenakan hal tersebut akan berpengaruh terhadap pembiayaan tunjangan jabatan kepada para Pejabat. Structural positions closely related to the number of working unit/organization. Therefore, the formation of working unit/organization in the Regencies/City needs guidance and supervision of the Provincial Government, because it will affect the financing of allowances to the officials. 2.3.4 Rekapitulasi estimasi usia pensiun PNS se Sulteng Estimation recapitulation of pension age of PNS for whole Central Sulawesi Berikut ditampilkan data rekapitulasi PNS se Prov.Sulteng yang memasuki usia pensiun untuk 5 (lima) tahun kedepan : Here shown data recapitulation of public servants in Central Province that have retirement for 5 (five) years ahead:


50

Tabel 39 Rekapitulasi PNS yang memasuki usian pensiun (58 tahun) Public Servants Recapitulation based retirement pension age (58 years)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa : Based on data above shows:  Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diestimasi jumlah pensiun PNS sebanyak 5.174 PNS atau 6,83% dari total PNS. Atau rata-rata setiap tahunnya terdapat 1.035 PNS yang memasuki usia pensiun atau rata-rata setiap bulannya terdapat 87 PNS yang memasuki usia pensiun; In the period of 5 (five) years ahead, it is estimated that number of PNS retirement namely 5,174 PNS or 6,83% from total PNS. Or the average that every year there are 1.035 PNS who retire or every every month there are 87 PNS that have retirement;  Estimasi jumlah pensiun PNS se Sulawesi Tengah belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena masih terdapat sekitar 6 Pemkab (42,85%) yang belum memasukkan data terkait hal tersebut. Estimation of number of retirement of PNS throughout Central Sulawesi is not fully can be made as a basic in deciding because there are still 6 regencies (42.85%) that have not submitted their data in relation to that issue.


51

BAB III STATISTIK PNS SE INDONESIA

3.1. Berdasarkan hasil sementara verifikasi ePUPNS 2015 Based on Tentative Result of ePUPNS verification 2015 PUPNS merupakan Pendataan Ulang PNS yang dilaksanakan secara nasional untuk memutakhirkan data PNS yang dilakukan secara on line dan dilaksanakan sejak bulan Juli sampai dengan 31 Desember 2015 kemudian diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 31 Maret 2016. Proses pendataan ulang yang diawali dengan registrasi dan perbaikan data yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, kemudian setelah data diperbaiki kemudian dilakukan pengiriman data ke inbox verifikator. Proses verifikator dilakukan secara berjenjang, yaitu verifikator level-1 yaitu SKPD, level-2 yaitu BKD, dan level-3 yaitu Kanreg BKN, jika terjadi perbedaan data khususnya tanggal kelahiran maka verifikasi dilanjutkan ke verifikator level-4 yaitu BKN RI. PUPNS is the data collection of public servants which is conducted nationally to update public servants data conducted by online and conducted since July to 31 December 2015 then extended several times and ended in 31 March 2016. The data collection process is started with registration and data correction that is done by public servants concerned, then after data have been corrected then it is done data the delivery to verifier inbox. Verifying process is conducted gradually, namely verifier level-1 that is SKPD, level-2 namely BKD, and level-3 namely BKN Regional Office, if there is different in data particularly birth date then verification is continued to verifier level-4 namely BKN RI. Berikut disampaikan keadaan PNS berdasarkan hasil verifikasi pada aplikasi ePUPNS diseluruh Kantor Regional BKN se Indonesia, sebagai berikut Here are delivered PNS trend based on the results of verification on the application ePUPNS in the whole of BKN Regional Offices throughout Indonesia, as follows:


52

Tabel 40 Hasil verifikasi PNS pada aplikasi ePUPNS Verification result of PNS by using ePUPNS application

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa : Based on data above shows that: 

Secara keseluruhan bahwa jumlah PNS yang sudah terverifikasi datanya pada aplikasi ePUPNS adalah 4.250.386 PNS atau 97,92%; Overall that the number of PNS that have been verified their data by ePUPNS application namely 4,250,386 PNS or 97.92%;



Untuk wilayah Kanreg IV BKN Makassar, jumlah PNS yang sudah terverifikasi sebanyak 397.580 PNS atau 98,66%; For Regional office area IV BKN Makassar, number of PNS have been verified namely 397,580 PNS or 98.66%;



Percepatan proses penyelesaian verifikasi ePUPNS tentunya dapat mempengaruhi pelayanan kepegawaian pada aplikasi SAPK. Khususnya penyelesaian usul perbaikan tanggal lahir (level-4) yang diverifikasi oleh BKN RI.


53

The completion of acceleration process of verification ePUPNS certainly affects personnel service in SAPK application, particularly the completion of proposal correction of date of birth (level-4) that verified by BKN RI. 3.1.1. PNS per Kantor Regional PNS based on Regional Office Adapun hasil sementara (Maret 2017) rekapitulasi jumlah PNS di seluruh Indonesia berdasarkan Kantor Regional BKN adalah sebagai berikut : the tentative result (March 2017) recapitulation number of public servants throughout Indonesia by BKN Regional Office are as follows: Tabel 41 Keadaan PNS se Indonesia berdasarkan aplikasi SAPK Pns situation the entire Indonesia based on SAPK apllication

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa : Based on data above shows: 

Secara keseluruhan bahwa jumlah PNS lebih banyak tersebar pada 14 Kantor Regional yaitu sekitar 3.422.783 PNS atau 78,86% sedangkan pada BKN Pusat sekitar 917.776 PNS atau 21,14%;


54

Overall that the highest number of PNS are spread into 14 regional offices about 3,422,783 or 78.86% while Central BKN are 917.776 PNS or 21.14%; 

Untuk wilayah Kantor Regional, jumlah PNS paling banyak berada pada BKN Kantor Regional III Bandung sebanyak 408.156 PNS atau 9,40% sedangkan jumlah PNS paling sedikit berada pada BKN Kantor Regional XIV Manokwari sebanyak 36.469 PNS atau 0,84%. For Regional Office, number of public servants occurs in BKN Regional Office III Bandung namely 408,156 PNS or 9.40% while the lowest number occurs in BKN Regional Office XIV Manokwari namely 36,496 PNS or 0.84%

3.1.2. PNS se Sulawesi Tengah PNS in the entire Central Sulawesi Berdasarkan hasil pendataan PNS pada aplikasi SAPK yang dikelola oleh Kanreg IV BKN maka diperoleh data rekapitulasi PNS prov/kab/kota se Sulawesi Tengah, data yang disampaikan juga sudah termasuk keadaan PNS setelah peralihan PNS tenaga kependidikan sebagai dampak implementasi UU 23 Tahun 2014. Based on data collection result from SAPK application managed by Regional Office of BKN IV it is found that recapitulation data of PNS province/ regencies/ city in the entire Central Sulawesi, data presented also included the current trend of PNS after status transfer of educational personnel as the impact of UU 23 Year 2014 implementation. Adapun jumlah PNS se Sulawesi Tengah sebagai berikut : The number of Public servants in the entire Central Sulawesi as follows:


55

Tabel 42 Rekapitulasi Sementara Jumlah PNS se Sulawesi Tengah Periode Maret 2017 Tentative Recapitulation Number of PNS whole Central Sulawesi March 2017 Period

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa : Based on data above shows: 

Sebagai dampak implementasi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadi peralihan status kepegawaian tenaga kependidikan SMA/SMK di kab/kota menjadi PNS Provinsi sehingga jumlah PNS Provinsi meningkat signifikan dan terbanyak yaitu 12.878 PNS atau 16,52%; As the impact of UU 23 2014 implementation about Local Government that there is personnel status of transfer educational personnel SMA/SMK in Regencies/City become province public servants as a result number of public servants in province increase significantly and become the highest is 12.878 public servants or 16.52%;


56



Berdasarkan data pada aplikasi Simpeg (Maret 2017), bahwa jumlah PNS Provinsi sebanyak 7.181 PNS. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini proses input data PNS yang dialihkan masih sementara berlangsung. Based on data from Simpeg application (March 2017), number of public servants in province namely 7,181 public servants. This is the result of inputting process currently of PNS that transferred are on going.


57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN CHAPTER IV CONCLUSION AND SUGGESTION

4.1 Kesimpulan Conclusion Adapun kesimpulan berdasarkan uraian rekapitulasi data sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut : The conclusion based data summary description refers as mentioned above as follows: a) Tahun 2017, estimasi penambahan PNS sekitar 47.16% sebagai implementasi UU 23 Tahun 2014 perlu diantispasi disikapi dengan tetap memperhatikan manajemen pengelolaan ASN secara profesional. Khusus untuk peningkatan layanan kepegawaian tentunya perlu diantisipasi dengan penambahan jumlah personil pada unit layanan dengan tetap memperhatikan hasil analisis jabatan dan beban kerja; By 2017, estimation of increase of public servants approximately 47,16% as implementation of UU 23 Year 2014 needed anticipation to manage by keep focusing the management of ASN professionally. Related to personnel service improvement certanly needed anticipation by increasing number of personnel in service units by keep paying attention on position analysis result and work load; b) Masih rendahnya PNS yang berpendidikan S.2 (10,12%) dan S.3 (0,31%). Sehingga perlunya kebijakan untuk memotivasi PNS agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya pemberian bantuan pendidikan tidak hanya pada PNS yang tugas belajar tetapi juga izin belajar khususnya yang berpendidikan S.3; It is still low of PNS with degree S.2 (10.12%) and S.3 (0.31%) so that needed a policy to motivate PNS to pursue higher level of education such as allocation study assistance for education reserved for PNS those who are undergoing study task and study permit program; c) Dominan formasi jabatan struktural lowong karena perubahan struktur organisasi sebagai akibat implementasi UU 23/2014 dan PP 18/2016. Dimana pada saat pelantikan pejabat masih terdapat sekitar 10 formasi jabatan atau 66,67% yang belum terisi. Dan sisanya sekitar 13,3% formasi jabatan yang lowong karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut meninggal dunia atau pensiun. Terkait hal tersebut, menunjukkan bahwa pergerakan atau pengisian jabatan struktural terkesan kaku dan terbatas sehingga perlunya strategi manajemen ASN agar jabatan fungsional tertentu memiliki daya tarik bagi ASN; Formation dominant structural position vacant because organization structure reform as a result of implementation of Laws 23/2014 and PP 18/2016 that in time of inauguration official there about 10 position formation or 66.67% those are unoccupied. And the rest is about 13.3% position formation those are vacant because the officials that occupy that position dead or pension. Related to it, showing that movement or filling structural positions


58

seem stiff and limited so that needed management strategy of ASN in order particular functional position possessed attractiveness for ASN; d) Dominasi PNS pria dalam menduduki jabatan struktural sangat dominan. Dari 1.154 pejabat terdapat 62,31% adalah pejabat pria dan sisanya 37,69% adalah pejabat wanita. Dominasi tersebut sangat terasa pada level jabatan pimpinan tinggi. sehingga perlunya kebijakan tersendiri untuk mendudukkan PNS wanita agar tidak terjadi persepsi bias gender dalam hal peran PNS wanita dalam birokrasi pemerintahan. Domination of male public servants that occupy structural position are stil huge. From 1.154 officials there are 62.31% male and the rest is 37.69% female officials. The domination can be clearly seen in the top leader levels. Consequently it is necessary to put female public servants in order no bias gender perception in terms of female’s role in government bureaucracy;. e) Masih rendahnya PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (17,45%) sehingga perlunya strategi bagaimana memotivasi PNS agar tertarik menjadi Pejabat JFT. selain itu, tentunya pembenahan melalui struktur organisasi juga dapat dilakukan. Contoh SKPD yang sudah melakukan hal tersebut adalah Inspektorat Daerah, dimana eselonisasi terendah pada level eselon III, sedangkan eselon IV hanya terdapat pada unit kerja sekretariat; The low of PNS that occupy particular functional position (17.45%) so that needed strategy how to motivate PNS in order having interest to become JFT official. Besides, certainly revamping through organization structure also can be done. As an illustration, a working unit that has done that Regional Inspectorate, where the lowest echelon in level echelon III, while echelon IV is only exist in secretariat working unit; f) Berdasarkan rincian penyebaran jabatan fungsional tertentu (daftar lampiran), masih terdapat beberapa jabatan yang masih minim peminat, dimana jabatan tersebut sangat membutuhkan ketersediaan dan kaderisasi sehingga JFT tersebut tetap terjamin keberlangsungannya. Misalnya polisi kehutanan, analis kepegawaian, dll); Based on the spread details of particular functional position (list attachment), still there are few positions that is still low enthusiasm, where that position still needs availability and regeneration so that JFT is still guaranteed its continuity such as rangers, personnel analyst, etc;

4.2 Saran Suggestion Sebagai saran dapat kami sampaikan sebagai berikut : As suggestions that can be presented as follows: a) Untuk meningkatkan akurasi data yang termuat pada produk layanan informasi kepegawaian, maka perlunya penerapan teknologi informasi berbasis aplikasi komputer untuk mengolah data produk kepegawaian pada maisng-masing unit kerja sehingga akurasi informasi dapat lebih baik;


59

For data accuracy improvement presented in product service of personnel information, it is needed the implementation IT based on computer to manage personnel data in each working units as a consequence information accuracy can be better; b) Perpindahan PNS, khususnya yang masuk ke lingkup Provinsi sebaiknya lebih memprioritaskan PNS dengan kualifikasi pendidikan tertentu, dengan tujuan mengisi kekosongan/kelangkaan formasi jabatan yang sangat dibutuhkan. Misalnya dokter spesialis; Public servants shift, particularly come in to Provinsi scope should more prioritize public servants with particular education qualification with purpose fulfill vacancy/scarcity position formation that is necessary such as medical specialist; c) Perlunya pembinaan terhadap jabatan fungsional tertentu sehingga PNS memiliki motivasi dan tertarik menjadi pemangku JFT; The need of development toward particular functional position so that public servants has motivation and attraction becomes JFT functionary; d) Jumlah PNS wanita cenderung meningkat, sehingga perlunya dipikirkan kebijakan yang lebih responsif gender. Misalnya tersedianya ruang khusus ibu menyusui; Number of female public servants likely to increase so that the need to consider a policy that more gender responsiveness such as availability special room nursing mothers; e) Pemberian bantuan pendidikan melalui jalur izin belajar dapat dipertimbangkan khususnya untuk jenjang pendidikan S3; Giving education assistance through study permit can be considered particularly for educational level S3; f) Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KP PI) yang lebih selektif, sehingga diharapkan dapat menyaring PNS yang akan menduduki golongan ruang II dan III. Misalnya implementasi test CAT untuk ujian KP PI; The implementation of promotion exam adjustment certificate (KP PI) should be more selective so that is expected to strain public servants that will occupy class category II and III such as test CAT implementation for exam KP PI; g) Perlunya melibatkan/menerima masukan dari Perguruan Tinggi dalam penyusunan formasi, khususnya formasi dengan kriteria pendidikan tertentu (langka); The need of involving/ get input from College in organizing the formation, particularly with particular education criteria (rare);


60

DAFTAR LAMPIRAN


61

BAB I STATISTIK PNS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Recommend Documents