SALINAN
BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 58 B TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tolitoli tentang pedoman teknis pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan; b. bahwa Pajak Penerangan jalan merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten guna lebih meningkatkan pelayanan Kepada Masyarakat dan Kemandirian Daerah, pemerataan dan Keadilan, peran serta Masyarakat dan Akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah yang ada; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara nomor 3395); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan nama Kabupaten Daerah tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 08, seri D Nomor 08); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 80). MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
TEKNIS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati yang selanjutnya disebut Bupati Tolitoli.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
12. 13. 14.
15.
16.
17. 18.
19.
20.
Dinas Pendapatan daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tolitoli di bidang pendapatan daerah. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara ( Persero ). Pajak Penerangan Jalan adalah selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan. Penerangan Jalan adalah Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Tagihan Pajak Daerah yang yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap Penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang di peroleh dari sumber lain. Pasal 3 (1)
Objek Pajak adalah penggunaan tenaga Listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
(2)
Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh pembangkit listrik.
(3)
Dikecualikan dari Objek Pajak adalah : a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instalasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-Lembaga Internasioanal dengan azas timbal balik. c. Penggunaan tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat Ibadah. Pasal 4
(1)
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
(2)
Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Perusahaan Listrik Negara.
(3)
Dalam Hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak Pasal 5 (1)
Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Tarif Tenaga Listrik.
(2)
Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. Dalam Hal Tenaga Listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, tarif tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, tarif tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakain listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
c.
(3)
Tarif Tenaga Listirik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketetapan Nilai Jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama.
Tata cara perhitungan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini. Bagian Kedua Tarif Pajak Pasal 6
(1)
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pelanggan umum.
(2)
Tarif Penerangan Jalan untuk pelanggan industri dikenakan tarif 3%. Bagian Ketiga Tata Cara Perhitungan Pajak Pasal 7
(1)
Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (6), dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5).
(2)
Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tolitoli.
BAB IV MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 8 (1)
Masa Pajak Penerangan Jalan Bulan Kalender.
adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu)
(2)
Pajak Penerangan Jalan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Penggunaan Tenaga Listrik.
BAB V PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 (1)
Pajak Penerangan Jalan dipungut atas Penggunaan Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) dan sumber lain.
(2)
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas tenaga listrik dari PT. PLN (Pesero) dilakukan oleh PT. PLN (Persero)
(3)
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dilakukan oleh penyedia Pasal 10
(1)
PT. PLN (Persero) dan Penyedia wajib menyetor Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
(2)
Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Pasal 11
(1)
Besarnya Ketetapan Pajak diterbitkan dalam Rekening Listrik PT. PLN (Persero) atau termasuk dalam Voucher Listrik isi ulang.
(2)
PT. PLN (Persero) wajib membuat Daftar Rekapitulasi Rekening Listrik dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli.
(3)
Daftar Rekapitulasi Rekening Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD.
BAB VI TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPJ Pasal 12 (1)
Pajak Penerangan Jalan dipungut di wilayah Kabupaten Tolitoli.
(2)
Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Pasal 13
PT. PLN (Persero) harus menyetorkan kepada Pemerintah Daerah hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 100 % (seratus persen).
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.
Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 3 Agustus 2015 BUPATI TOLITOLI TTD MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 3 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TOLITOLI, TTD ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 74 B
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
