PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KEHUTANAN UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MODEL DAMPELAS – TINOMBO Jalan Trans Palu-Tolitoli Km. 115 TambuKec. BalaesangKab. Donggala

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHP MODEL DAMPELAS-TINOMBO (UNIT IV) DI KABUPATEN DONGGALA DAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

DISUSUN OLEH : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL DAMPELAS TINOMBO TAMBU, DESEMBER 2013

BUKU RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHP MODEL DAMPELAS-TINOMBO (UNIT IV) Digandakan dan dijilid oleh : Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV Tahun 2014

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo

HALAMAN JUDUL

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHP MODEL DAMPELAS-TINOMBO (UNIT IV) DI KABUPATEN DONGGALA DAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK. 6942/Menhut-II/Reg.4/2/2013 Tanggal : 27 Desember 2013

KPHP Model Dampelas TInombo

ii

RencanaPengelolaan KPHP Model DampelasTinombo

RINGKASAN EKSEKUTIF RencanaPengelolaan KPHP Model DampelasTinombo yang akanmenjadiacuanrencanapengelolaanjangkapendek, diarahkanuntukmengoptimalkanfungsifungsiproduksidanjasasumberdayahutandanlingkungannya, baikproduksikayu, produksibukankayu, maupunjasa-jasalingkungan, melaluikegiatanpokokberupapemanfaatan, pemberdayaanmasyarakat, sertapelestarianlingkungan yang merupakansatukesatuankegiatan. Dengandemikian, rencanapengelolaanjangkapanjanginidiharapkandapatmemberiarahpengelola anhutandankawasannya, yang melibatkansemuapihakdalamupayapengembangan KPHP Model DampelasTinombo diKabupatenDonggaladanKabupatenParigiMoutongProvinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Dampelas Tinombo di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong dimaksudkan agar proses pembangunan KPHP Model berjalan secara sistimatis dan terarah menuju pencapaian target pembangunan KPHP model. Tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Dampelas Tinombo di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong adalah untuk memberikan arahan kegiatan pembangunan KPHP Model berupa rencana kelola berjangka waktu10 tahun, dan juga acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek pembangunan KPHP model. Rencana pengelolaan KPHP model Dampelas Tinombo dalam sepuluh tahun kedepan diarahkan pada pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi meliputi: (a) Pemanfaatan kawasan; (b) Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) Pemanfaatan hasil hutan kayu; (d) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; (e) Pemungutan hasil hutan bukan kayu. Selanjutnya pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung meliputi: (a) Pemanfaatan kawasan; (b) Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) Pemungutan hasil hutan bukan kayu. KPHP Model Dampelas Tinombo memiliki luas wilayah kelola kawasan ± 112.634 Hektar. Berdasarkan fungsinya wilayah KPHP ini terdiri atas fungsi hutan produksi (HPT dan HP) seluas ± 91.245,29 Ha, fungsi Hutan Lindung seluas ± 21.108,15 Ha, dan Kawasan Lindung (KWL) di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 280,56 Ha. Dari hasil penataan blok dan petak pengelolaan, wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo terdiri atas: Blok Inti pada HL seluas ±11.151,60 Ha, Blok Perlindungan pada hutan produksi dan kawasan lindung di APL seluas ±16.689,41 Ha (seluas ±334,25 Ha yang terdiri atas hutan pantai, dan hutan mangrove), Blok Pemanfaatan seluas±59.868,98 Ha, dan Blok pemberdayaan masyarakat seluas ±24.977,71 Ha.Dalam setiap blok terdapat areal rencana rehabilitasi hutan (RHL) yang seluruhnya mencapai luas ±4.685,98 Ha sesuai dokumen RPRHL KPHP Dampelas Tinombo.


iv


Dalam blok perlindungan hutan terbagi kedalam petak-petak pengelolaan hutan yang terdiri atas petak-petak perlidungan tata air dan perlindungan habitat eboni (termasuk habitat satwa dan plasma nutfah), perlindungan hutan pantai dan ekosistem mangrove, zona batas antara hutan lindung dengan hutan produksi dan zona batas antara hutan produksi dengan kawasan CA. Gunung Sojol. Dalam blok pemanfaatan terdiri atas petak-petak pengelolaan/pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Petakpetak pengelolaan/pemanfaatan hutan terdiri atas petak-petak pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) pada hutan alam dalam bentuk restorasi ekosistem (HHK-RE); hasil hutan kayu pada hutan tanaman/hutan tanaman industri (HHK-HT/HTI); hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan lindung seperti rotan, getah-getahan dan buah/biji; petak-petak pengelolaan/pemanfaatan jasa lingkungan (jasling) untuk wisata alam dan jasa karbon; petak-petak persawahan di Desa Lembahmukti, dan penggunaan kawasan hutan untuk IUP biji besi PT. All Rezky Tadang Palie. Dalam blok pemberdayaan masyarakat terdiri atas petak-petak pengelolaan untuk hutan kemasyarakatan (HKm) yang luas seluruhnya mencapai 13.116,21 Ha, hutan desa (HD) seluas 8.281,38 Ha, dan hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 3.580,12 Ha. Luas areal sasaran kegiatan HKm dan HD masih termasuk didalamnya sasaran kegiatan RHL. Dengan demikian areal-areal HKm dan HD yang termasuk dalam kegiatan RHL, pelaksanaannya dikerjakan dengan pendekatan berbasis masyarakat atau desa sesuai petak-petak peruntukannya. Pengelolaan wilayah kerja KPHP model Dampelas Tinombo memberikan pula akses pemanfaatan kawasan hutan bagi Komunitas Adat Terpencil Suku Lauje dan Tajio (KAT Lauje-Tajio) yang secara turun-temurun telah berada di kawasan hutan ini. Terhadap wilayah kerja KPHP Model Dampelas Tinombo yang telah ada ijin usaha pemanfaatan hutan seperti PT. Taman Hutan Asri dan PT. Sentra Pitulempa, KPH melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi/penilaian atas segala aktivitas yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, untuk areal-areal petak kelola pemberdayaan masyarakat dan wilayah KPHP yang belum ada ijin usaha pemanfaatan ataupun penggunaan kawasan, maka areal-areal tersebut masuk dalam kegiatan pemanfaatan wilayah tertentu oleh UPTD KPH. Dalam pelaksanaan pengelolaan/pemanfaatan wilayah kerja KPHP model Dampelas Tinombo selama sepuluh tahun kedepan, UPTD KPH ini perlu didukung peningkatan sarana-prasarana perkantoran yang memadai, peningkatan SDM, serta pembiayaan yang memadai dari berbagai sumber. Diharapkan selama jangka waktu pengelolaan periode sepuluh tahun pertama, KPH ini sudah dapat menjadi KPH yang mandiri dan dalam bentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Rencana kelola wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo berjangka sepuluh tahun ini memiliki peluang adanya rasionalisasi wilayah kelola, dan review rencana kelola minimal lima tahun Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo dengan jangka waktu waktu sepuluh tahun kedepan, maka rencana kelola perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tahunan KPH.


v


DAFTAR ISI

Halaman Sampul Halaman Judul Lembar Pengesahan Ringkasan Eksekutif Peta Situasi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran

............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ...............

i ii iii iv vi vii viii x xiii xiv

BAB

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sasaran D. Ruang Lingkup E. Batasan Pengertian

............... ................ ................ ................ ................ ................

I-1 I-1 I-3 I-4 I-4 I-5

II. DESKRIPSI WILAYAH A. Risalah Wilayah KPH B. Potensi Wilayah KPH C. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan E. Posisi KPH Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan

............... ............... ...............

II-1 II-1 II-11

...............

II-32

..............

II-47

.............. ..............

II-49 II-52

............... ...............

III-1 III-1

...............

III-2

............... ............... ...............

IV-1 IV-1

...............

IV-4

............... ...............

V-1 V-2

...............

V-11

III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN A. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan Nasional B. Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Hutan KPHP Model Dampelas Tinombo IV. ANALISIS DAN PROYEKSI A. Analisis Data dan Informasi KPHP Model Dampelas Tinombo B. Proyeksi Pengelolaan Hutan KPHP Model Dampelas Tinombo V. RENCANA KEGIATAN A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya B.Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu KPHP Model Dampelas TInombo

viii


C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan

............... ...............

V-26 V-36

E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin

...............

V-48

F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakholder Terkait J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM K. Penyediaan Pendanaan L. Pengembangan Database M. Rasionalisasi Wilayah Kelola N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) O. Pengembangan Investasi

...............

V-52

...............

V-53

...............

V-58

...............

V-60

...............

V-61

............... ............... ............... ...............

V-65 V-76 V-80 V-82

...............

V-83

...............

VI-1

...............

VI-1

...............

VI-2

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Prinsip dan Model Pemantauan dan Evaluasi B. Pengukuran/Penilaian Kinerja KPH C. Rencana Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

............... ...............

VII-1 VII-1

VIII. PENUTUP

...............

VIII-1

...............

LP-1

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN A. Pembinaan Aparat Teknis dan Aparat Terkait Pengelolaan KPHP B. Pengawasan dan Pengendalian

LAMPIRAN


............... VII-2 ............... VII-10

ix


DAFTAR TABEL

Nomor

Teks

2.1. Tingkat Aksesibilitas Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 2.2. Kelas Lereng di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 2.3. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Lindung DAS Tada Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong 2.4. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi DAS Sidoan Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong 2.5. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi DAS Bainaa Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong 2.6. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Produksi DAS Siraurang Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong 2.7. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Produksi DAS Silonduya Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong 2.8. Jenis-jenis Hasil Hutan Non-Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong 2.9. Jenis-jenis Flora Langka, Endemik dan Dilindungi yang terdapat di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong 2.10. Jenis-jenis Burung yang terdapat di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong 2.11. Jenis-jenis Mamalia, Reptilia dan Amphibia yang dijumpai di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 2.12. Keadaan Penduduk Wilayah Kecamatan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 2.13. Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di Sekitar Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 2.14. Perhitungan Nilai LQ di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 2.15. Ketersediaan Lahan Garapan Terhadap Jumlah Penduduk di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 2.16. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana KPHP Model Dampelas TInombo

Halaman ..........

II-2

.......... ..........

II-14 II-16

..........

II-18

..........

II-19

..........

II-23

..........

II-25

..........

II-26

..........

II-28

..........

II-28

..........

II-30

..........

II-32

..........

II-33

..........

II-34

..........

II-40

..........

II-43 x


Perekonomian di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 2.17. Data Sarana/Prasarana Penyuluhan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 4.1. Matriks SWOT 5.1. Rencana Penataan Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.2. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (UPHHK-RE) pada Hutan Produksi di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.3. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) pada Hutan Produksi di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.4. Tahapan Kegiatan TPTI pada UPHHK-RE dan IUPHHKHT 5.5. Lokasi Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.6. Lokasi Rencana Pemanfaatan/Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Hutan Lindung KPHP Model Dampelas Tinombo 5.7. Rencana Kegiatan dan Tata Waktu Pelaksanaan Pada Lokasi Pemanfaatan Wilayah Tertentu 5.8. Lokasi Rencana Pengembangan HKm di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.9. Lokasi Rencana Pengembangan Hutan Desa di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.10. Lokasi Rencana Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.11. Lokasi Rencana IUPHHK-HTI PT. Coltan Agro di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.12. Rencana Rehabilitasi Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.13. Jenis Kegiatan Perlindungan Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.14. Rencana Blok-Blok Perlindungan Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.15. Kegiatan Konservasi Alam dalam Hutan Produksi di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 5.16. Sistem Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakholder Terkait 5.17. Rencana Wilayah Kerja Resort KPH 5.18. Daftar Fasilitas Sarana dan Prasarana UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo 5.19. Rencana Pendanaan KPHP Model Dampelas Tinombo Periode Tahun 2012-2022 5.20. Taksiran Pendapatan Nominal Unit Usaha HutanTanaman (Per Hektar) 5.21. Tingkat Keuntungan Unit Usaha Hutan Tanaman (Per Hektar) KPHP Model Dampelas TInombo

..........

II-44

.......... ..........

IV-2 V- 5

..........

V-14

..........

V-15

..........

V-17

..........

V-18

..........

V-23

..........

V-24

..........

V-30

..........

V-31

..........

V-35

..........

V-37

..........

V-50

..........

V-56

..........

V-56

..........

V-57

..........

V-60

.......... ..........

V-63 V-65

..........

V-68

..........

V-90

..........

V-91

xi


5.22. Tingkat Keuntungan Nominal Unit Usaha Hutan Tanaman (Per Hektar) 5.23. Cash Flow Analisis Finansial Unit Usaha Hutan Tanaman untuk Jenis Kayu-kayuan 100% (Nyatoh/Palapi/Cempaka/Jabon, dll.) Per Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi tanaman 1.100 Btg/Ha. 5.24. Cash Flow Analisis Finansial Unit Usaha Hutan Tanaman untuk Jenis Kayu-kayuan 90% (Nyatoh/Palapi/Cempaka/Jabon, dll.), dan MPTS 10% (Kemiri/dll.) Per Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi tanaman 1.100 Btg/Ha. 5.25. Cash Flow Analisis Finansial Unit Usaha Hutan Tanaman untuk Jenis Kayu-kayuan 90% (Nyatoh/Palapi/Cempaka/Jabon, dll.), dan MPTS 10% (Kemiri/dll.) Per Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi tanaman 400 Btg/Ha 5.26. Analisis Finansial Unit Usaha KPHP Model Dampelas Tinombo Periode Tahun 2013-2022


..........

V-92

..........

V-95

..........

V-96

..........

V-97

..........

V-99

xii


DAFTAR GAMBAR

Nomor 7.1.

Teks

Sistem Tujuan Pembangunan KPHP model Dampelas Tinombo 7.2. Mekanisme Penilaian Kinerja KPH 7.3. Capaian Pembangunan KPH dan Tingkatan Intervensi yang diperlukan


Halaman ..........

VII-5

.......... ..........

VII-6 VII-9

xiii


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Teks

1. Peta Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 2. Peta Penutupan Lahan 3. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Peta Sebaran Potensi dan Aksesibilitas 5. Peta Penataan Hutan (Blok, Petak) 6. Peta Penggunaan Lahan 7. Peta Keberadaan Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan 8. Peta Tanah 9. Peta Iklim 10. Peta Geologi 11. Peta Pemanfaatan Wiayah Tertentu


xiv


PETA SITUASI

KPHP Dampelas Tinombo


vi


BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, implementasi kebijakan prioritas pembangunan yang kelima yaitu Pemantapan

Kawasan

Hutan

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dan Program Peningkatan

Kualitas

dan

Akses

Informasi

Sumberdaya

Alam

dan

Lingkungan Hidup. Kegiatan‐kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan adalah pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan dengan kegiatan utama pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi kegiatan pengembangan rencana dan statistik kehutanan, inventarisasi hutan dan pengembangan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta perencanaan dan pembinaan prakondisi pengelolaan hutan.Pembentukan KPH merupakan serangkaian proses perencanaan/penyusunan desain kawasan hutan, yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya, dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari.KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten, yang pembentukannya ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari.


I-1


Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kini memacu KPH sebagai bagian dari upaya pemantapan kawasan hutan.KPH disiapkan menjadi pengelola hutan di tingkat tapak yang bukan hanya tahu potensi wilayah hutan yang dikelolanya, tapi juga bisa merancang pemanfaatannya secara seimbang. Penyebutan KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah(selanjutnya dalam penulisan disebut KPHP Model Dampelas Tinombo). Sampai Agustus 2011 Kemenhut telah mengeluarkan 23 Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH Provinsi di 23 provinsi.Terdapat 414 unit wilayah KPH dengan luas 57.905.008 ha, yang terdiri atas 252 unit KPH Produksi seluas 37.539.047 ha, 162 unit KPH Lindung seluas 20.365.961 ha.Dikeluarkan pula 20 Kepmenhut tentang Penetapan Wilayah KPH Konservasi dengan luas 2.073.273 ha, yang terdiri atas 20 Taman Nasional yang terletak pada 20 provinsi.Selain itu juga telah ditetapkan 41 Kepmenhut tentang Penetapan KPH Model dengan luas 4.926.989 ha yang terdapat pada 25 provinsi (Agroindonesia 2011). Sehubungan dengan uraian di atas, KPHP Model Dampelas Tinomboyang terbentuk kelembagaannya tahun 2009 dan telah efektif beroperasi sejak tahun 2010, hingga saat ini belum memiliki dokumen rencana pengelolaan. Sejak tahun 2010KPHP Model ini telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan sosialisasi keberadaan KPHP, survey lapangan dan identifikasi serta penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan KPH. Agar

pembangunan

KPHP

ModelDampelas

Tinombo

dapat

berlangsung sesuai dengan target yang ditetapkan (Pembangunan Hutan


I-2


Lestari), maka diperlukan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang untuk selanjutnya disingkat RPHJP sebagai pedoman pelaksanaan, yang sekaligus sebagai standar penilaian kinerja pembangunan KPH. Rencana Pengelolaan KPHP Model Jangka Panjang yang dibuat, mengakomodir strategi dan kelayakanpengembangan pengelolaan hutan ditinjau dari aspek kelola kawasan, kelola hutan dan kelola hasil serta penataan kelembagaan. RPHJP KPHP Model Dampelas Tinomboyang akan menjadi acuan rencana pengelolaan jangka pendek, diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi, jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu, maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan. Dengan demikian, rencana pengelolaan jangka panjang ini diharapkan dapat memberi arah pengelolaan hutan dan kawasannya, yang melibatkan semua pihak dalam upaya pengembangan KPHPModel Dampelas Tinombo (Unit IV) di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPHJP KPHP Model Dampelas Tinombodimaksudkan agar proses pembangunan KPHP Model berjalan secara sistimatis dan terarah menuju pencapaian target pembangunan KPHP model. Tujuan penyusunan RPHJP-KPHP Model Dampelas Tinomboadalah untuk memberikan arahan kegiatan pembangunan KPHP Model berupa rencana kelola berjangka 10 tahun, dan juga acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek pembangunan KPHP model.


I-3


Melalui penyusunan RPHJP KPHP Model Dampelas Tinombo diharapkan akan dihasilkan rencana-rencana yang dapat mendukung: a. Peningkatan mutu dan produktifitas sumberdaya hutan di KPHP Model. b. Peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah dan nasional serta pendapatan masyarakat. c. Peningkatan

peranserta

masyarakat

secara

aktif

dalam

menjaga

kelestarian sumberdaya hutan. d. Peningkatan daya dukung DAS/sub DAS di wilayah KPHP Model.

C. Sasaran Sasaran penyusunan RPHJP KPHPModel adalah tersusunnya RPHJP KPHP Model Dampelas Tinombodi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. D. Ruang Lingkup Ruang LingkupRPHJP KPHP Model Dampelas Tinombo diuraikan sbb.: Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan berbasis hasil inventarisasi kondisi biogeofisik kawasan serta kondisi sosial ekonomi dan budaya wilayah KPHP periode tahun 2013-2023. Penjelasan mengenai kondisi sumberdaya hutan dan ekosistemnya yang akan dikelola, status dan alokasi lahan, batas areal, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan profil wilayah kecamatan yang berbatasan dengan areal KPHP. Rencana kegiatan inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataaan hutannya, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, dan pemberdayaan masyarakat.


I-4


Rencana kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Pembinaan dan pemantauan ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan reklamasi hutan. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin, serta koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM serta pendanaan. Pengembangan database. Rasionalisasi wilayah kelola. Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali). Pengembangan investasi. E. Batasan Pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan Pengelolaan Hutan Model adalah wujud awal KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola Pemerintah Daerah. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi meliputi peralatan perkantoran, peralatan transportasi dan peralatan lainnya.


I-5


Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi antara lain tanah, bangunan, ruang kantor. Fasilitasi sarana dan prasarana adalah bentuk dukungan Pemerintah kepada KPHL dan KPHP berupa sarana dan prasarana. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaran hutan yang meliputi perencanaan

kehutanan,

pengelolaan

hutan,

penelitian

dan

pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan. Perencanaan adalah suatu proses penentuan tindakan-tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jenisjenis pengelolaannya serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan yang terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan.


I-6


Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai tipe ekosistem dan potensiyang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat secara lestari. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan

rencana

pengelolaan

penggunaan

kawasan

hutan;

hutan;

rehabilitasi

pemanfaatan dan

reklamasi

hutan; hutan;

perlindungan hutan dan konservasi alam. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Rehabilitasi

hutan

dan

lahan

adalah

upaya

untuk

memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga


I-7


daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang bersifat menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Tata Air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur hidrologis yang meliputi hujan, aliran sungai, peresapan dan evapotranspirasi dan unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS. Reboisasi adalah upaya pembuatan tananam jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.


I-8


Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembanguan berkelanjutan. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara vegetatif dan/atau sipil teknik) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit,

serta

mempertahankan

dan

menjaga

hak-hak

negara,

masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Tata Batas dalam wilayah KPH adalah melakukan penataan batas dalam wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian Blok dan petak. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama.


I-9


Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi

jasa

lingkungan

dengan

tidak

merusak

lingkungan

dan

mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan

hasil

hutan

bukan

kayu

adalah

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan

tidak merusak lingkungan dan tidak

kegiatan

untuk

berupa bukan kayu mengurangi fungsi

pokoknya.


I-10


Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan,


I-11


penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna

untuk

mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu

yang selanjutnya disingkat

IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat


I-12


untuk

meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan

menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam

rangka

mempertahankan

daya

dukung,

produktivitas

dan

peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan

yang

dikenakan kepada

pemegang izin

usaha

pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu. Provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.


I-13


Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.


I-14


BAB II. DESKRIPSI KAWASAN A. Risalah Wilayah KPH 1. Letak dan Luas Secara geografis, KPHP Model Dampelas Tinombo berada pada posisi 119° 47’ 49” s.d 120° 07’ 22” BT dan 0° 42’ 14” s.d 0° 04’ 19” LU. Secara administratif pemerintahan, berada dalam wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. KPHP Model Dampelas Tinombo (Unit IV) memiliki kawasan seluas ±112.664 ha. Berdasarkan fungsi kawasan, KPHP Unit IV terdiri atas: Hutan Lindung (HL) seluas 21.240 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 10.271 ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 80.983 ha. Dari luas tersebut terdapat areal KSA seluas 30 ha dan Badan Air seluas 140 ha. (Dishut Sulteng, 2010). Apabila areal KSA dikeluarkan maka luas areal KPHP Model menjadi 112.634 ha. 2. Aksesibilitas Kawasan Lokasi KPHP Model Dampelas Tinombo terletak di tujuh wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Balaesang, Damsol, Sojol dan Sojol Utara Kabupaten Donggala dan Kecamatan Tinombo/Sidoan, Tinombo Selatan. Ketujuh kecamatan tersebut memiliki aksesibilitas wilayah yang cukup memadai berupa jalan aspal dan jalan sirtu. Dengan demikian keterjangkauan wilayah KPHP model ini cukup mudah dijangkau hingga pada batas-batas luar kawasan hutan. Namun aksesibilitas dari batas-batas luar menuju lokasi di dalam kawasan hutan KPHP akan mengalami kesulitan, karena jaringan jalan yang pernah ada di wilayah eks. Jalan HPH, seperti di wilayah eks. HPH


II-1


PT. Sinar Kaili dan wilayah eks. HPH PT. Raslim Trading Co., saat ini umumnya telah rusak dan tidak layak dilalui kendaraan bermotor. Tidak berfungsinya jalan-jalan eks. HPH, bukanlah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah KPH ini aman dari berbagai okupasi dan perambahan. Dari hasil analisis peta penyebaran potensi kawasan dan aksesibilitas wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo, diketahui beberapa titik lokasi dengan tingkat aksesibiblitas tinggi, sedang, dan rendah. Untuk jelasnya disajikan pada Tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1. Tingkat Aksesibilitas Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Lokasi Akses (Kecamatan/Desa/ Dusun/Kampung) 1 2 KABUPATEN DONGGALA 1 Kecamatan Balaesang Siweli, Malawa, Lemo, Sibualong, Sipure, Sibayu (Pinayor) 2 Kecamatan Damsol Kambayang Talaga Karyamukti Muktiagung Sioyong, Panii Ponggerang, Malonas, Rerang (Tintina) Lembahmukti (Balinggi) No.

3

4

Kecamatan Sojol Pangalaseang (Ou) Tonggolobibi, Babatona, Siboang, Bantayang Silempu (Salodide), Balukan (Ponju) Losung, Balani, Sampaga, Dalaong. Kecamatan Sojol Utara Pesik, Mapaga, Lenju Ogoamas (Bingkoli)

Tandaiyo KABUPATEN PARIGI MOUTONG 5 Kecamatan Tinombo Selatan Tada, Silutung khatulistiwa, Siney Maninili, Ogombangi Singenti (Sigaega)

Sidoan, Ogobagis, Punsalea, Sidoan Barat (Sija)


Fungsi Hutan 3

Jenis Kegiatan

Tingkat Akses

4

5

HL

Pertanian lahan kering

Sedang-Tinggi

HP, HL HL HPT HP HPT HPT

Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering Merotan Pertanian lahan kering

Sedang-Tinggi Tinggi Sedang-Tinggi Sedang-Tinggi Rendah-Sedang Sedang-Tinggi

HPT

Pertanian lahan kering dan lahan sawah

Sedang-Tinggi

HPT HPT

Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering

Rendah-Sedang Sedang-Tinggi

HPT


Sedang-Tinggi

HPT


Rendah-Sedang

HPT HPT

Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering, Permukiman Pertanian lahan kering

Sedang Sedang-Tinggi

Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering, Merotan dan Hasil Hutan Kayu Alam Pertanian lahan kering, Merotan dan Hasil Hutan Kayu Alam, Permukiman (KAT)

Sedang-Tinggi Sedang-Tinggi Sedang-Tinggi Sedang-Tinggi

HPT

HL, HPT HL HL HPT, HP

HPT, HP

Sedang

Rendah-Tinggi

II-2


No. 1

Lokasi Akses (Kecamatan/Desa/ Dusun/Kampung) 2 Bondoyong, Ogolemo, Bolong Bainaa, Ambason, Bainaa Barat, Silangsa, Dongkas

Fungsi Hutan 3 HPT HL, HPT, HP

Jenis Kegiatan 4 Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering, Merotan, Getah damar dan Permukiman (KAT)

Tingkat Akses 5 Sedang-Tinggi Sedang-Tinggi

Sumber: Hasil Survei BPKH Wilayah XVI Palu Tahun 2011-2012.

3. Batas-batas KPH KPHP Model Dampelas Tinombo, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara: berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL) Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Sebelah timur: berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL) Kecamatan Tinombo/Sidoan dan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Sebelah selatan: berbatasan dengan KPHP Unit V Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Sebelah barat: berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL) Kecamatan Balaesang dan Damsol Kabupaten Donggala. 4. Sejarah Wilayah KPH KPHP Model Dampelas Tinombo yang terletak di wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada awal terbentuknya adalah KPH Unit V dengan luas 103.208,66 ha. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 792/MenhutII/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas 100.912 Ha, kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.79/MENHUT-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 Tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga KPHP Model ini berubah menjadi KPHP


II-3


Unit IV, dengan luas 112.664 ha. Penambahan luas wilayah KPHP terletak di kawasan HPT Kecamatan Sojol dan Sojol Utara. Pada awalnya, pembentukan Unit KPH Model Dampelas Tinombo mengacu pada Surat Keputusan Menteri Nomor 230/Kpts-II/2003 dan SK. Ka. BAPLAN

Kehutanan

Nomor

SK.14/VII-PW/2004

tentang

pelaksanaan

pembentukan KPHP, serta Pasal 29 dan Pasal 30 PP No. 44 Tahun 2004, telah diperoleh hasil hingga akhir tahun 2008 dalam rangka pembentukan KPH. Pada Tahun 2009, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah), termasuk didalamnya tentang Institusi Pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT KPH) Dampelas-Tinombo dengan struktur organisasi yang terdiri atas: Kepala KPH dan dibantu 2 (dua) Kepala seksi (Perencanaan dan Operasional) serta 1 (satu) orang kepala sub bagian tata usaha. Penetapan Peraturan Gubernur tersebut mengacu pada PP Nomor 6 tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung percepatan pembangunan unit KPH sangat positip. Walaupun demikian, mengingat adanya perubahan PP Nomor 3 tahun 2008 yang merubah PP Nomor 6 tahun 2007 maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian secara bertahap sesuai PP Nomor 3 Tahun 2008 di masa mendatang. Sejalan dengan kebutuhan perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah maka diterbitkan Peraturan Daerah No. 9


II-4


Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnnya antara lain mengatur struktur oraganisasi kehutanan tingkat daerah. Dalam rangka menindaklanjuti Perda No. 9 Tahun 20012, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya antaralain mengatur struktur organisasi UPT pada Dinas Kehutanan Daerah. Dalam Pergub diatas Struktur Organisasi UPT KPH ditambah dengan Kelompok Jabatan Fungsional dan Resort KPH 5. Pembagian Blok Wilayah KPH Sehubungan dengan adanya perkembangan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo, seperti hadirnya usulan IUPHHK-HTI PT. Calton Agro, Pembangunan Hutan Tanaman (HHBK-HT Karet di Balinggi dan Karya Mukti, HHBK-HTUL di Bingkoli, dan HKm (Agroforestri) di Tonggolobibi, serta kegiatan RHL di Siweli, Sibualong, Sibayu dan Kambayang hingga pertengahan tahun 2012 termasuk hasil survei potensi biogeofisik dan sosekbud tahun 2011-2012 maka dilakukan rasionalisasi blok pengelolaan dengan tetap memperhatikan blok-blok kelola yang ada pada rancang bangun KPH sebelumnya. Adapun rencana pembagian blok-blok pengelolaan KPH sesuai dengan Juknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL dan KPHP Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 meliputi:


II-5


1) Kawasan Hutan Lindung Pada kawasan hutan lindung (HL), dikelompokkan kedalam dua blok yaitu Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. Blok inti pada kawasan HL ditetapkan dengan pertimbangan (sulit dijangkau atau akses rendah, penting bagi perlindungan tata air, perlindungan satwa dan plasma nutfah). Blok pemanfaatan pada kawasan HL ditetapkan dengan pertimbangan (memiliki potensi hasil hutan non kayu (rotan, getah, buah/biji), telah lama dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai kehidupan

(berupa

pertanian

lahan

kering/kebun)).

Atas

dasar

pertimbangan itu maka pada Blok pemanfaatan di kawasan HL dibagi kedalam petak-petak pemanfaatan sbb.: (a) untuk kawasan HL yang telah lama dimanfaatkan masyarakat setempat dalam bentuk budidaya tanaman pertanian diarahkan menjadi blok/petak hasil hutan bukan kayu untuk hutan tanaman (HHBK-HT); (b) untuk kawasan HL yang cocok dikembangkan usaha jasa lingkungan dan telah lama dimanfaatkan masyarakat setempat dalam bentuk budidaya tanaman pertanian/ hortikultura diarahkan menjadi blok/petak HHBK untuk hutan tanaman dan wisata alam (HHBK-HT-WA); dan (c) untuk kawasan HL yang telah lama dimanfaatkan masyarakat dalam pengumpulan rotan, getah damar, buah/biji dan masih berupa hutan alam diarahkan pemanfataannya menjadi blok/petak pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk hutan alam (HHBK-HA). 2) Kawasan Hutan Produksi Pada kawasan hutan produksi dengan fungsi berupa hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP), dikelompokkan


II-6


kedalam tiga blok yaitu blok perlindungan (PL), blok pemanfaatan (PM), dan blok pemberdayaan masyarakat (PBM). Blok Perlindungan (PL) pada kawasan hutan produksi diarahkan untuk perlindungan tata air (PL-TA) dan area konservasi ebony (AKE). Blok/Petak perlindungan tata air diarahkan pada lokasi-lokasi daerah hulu DAS dengan kondisi kelas lereng >45%, jenis-jenis tanah peka erosi dengan kelerengan >25%, 100 m kanan-kiri sungai-sungai besar dan 50 m kanan-kiri sungai-sungai kecil, dan airnya menjadi sumber air utama bagi daerah irigasi pertanian/kebutuhan masyarakat di kawasan bawahannya. Selain perlindungan tata air, pada blok perlindungan diarahkan pula untuk perlindungan habitat alami kayu eboni sebagai jenis vegetasi endemik dan semakin langka. Blok perlindungan diarahkan pula untuk tempat perlindungan satwa dan sebagai sumber plasma nutfah. Blok pemanfaatan (PM) pada kawasan hutan produksi diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman (HHK-HT), hutan tanaman industri (HTI), dan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan alam dengan cara restorasi ekosistem (HHK-RE). Sasaran lokasi blok/petak HHK-HT adalah hutan lahan kering sekunder (Hs) dengan kondisi hutan rusak (potensi tegakan hutan niagawi rendah) dan pada lahan-lahan tidak berhutan (dominan semak belukar dan tanah-tanah terbuka). HHK-HT diarahkan pula pada lokasi-lokasi yang telah ada ijin pemanfaatan hasil hutan untuk hutan tanaman, seperti HTI, HTUL, dsb. Selanjutanya sasaran lokasi blok/petak pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan cara restorasi ekosistem (HHK-RE) adalah lahan-lahan hutan alam eks. Lokasi HPH dengan kondisi tegakan hutan


II-7


yang terlebih dahulu perlu dilakukan pembinaan tegakan sebelum dilakukan penebangan, seperti hutan lahan kering sekunder (Hs). Selain itu HHK-RE diarahkan pula pada lokasi-lokasi hutan dalam kelas hutan lahan kering primer (Hp). Walaupun kelasnya hutan primer, namun tidak dibolehkan dilakukan penebangan kayu secara langsung dan perlu dibina kawasannya terlebih dahulu (termasuk bina sosial bagi masyarakat di sekitarnya). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Blok pemberdayaan masyarakat (PBM) diarahkan pada hutan kawasan hutan produksi, khususnya lahan-lahan telah lama digunakan/ dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan usahatani lahan kering dan lahan basah termasuk area permukiman. Blok-blok PBM dibagi kedalam petak-petak pengelolaan seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Petak-petak kelola untuk HKm diarahkan pada lokasi-lokasi KPH dengan tutupan/penggunaan lahan berupa pertanian lahan kering (Pt), dan pertanian lahan kering bercampur semak (Pc), pertanian sawah (Sw), seperti kakao, cengkeh, dll. Petak-petak kelola untuk hutan desa (HD) diarahkan pada lokasi-lokasi KPH dengan kondisi tutupan lahan berupa areal tidak berhutan, semak belukar, dan hutan potensi kayu rendah. Petak-petak hutan tanaman rakyat (HTR) diarahkan pada lahan-lahan dengan kondisi penutupan lahan berupa hutan dengan hasil hutan kayu rendah, semak belukar dan tanah-tanah terbuka, serta di sekitar kawasan tersebut terdapat potensi sumberdaya manusia (SDM) yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil hutan kayu.


II-8


Khusus untuk area permukiman bagi penduduk dusun Bingkoli Desa Ogoamas (Kecamatan Sojol Utara), dan area permukiman bagi penduduk Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lauje di Kecamatan Tinombo, seperti di Sija dan Punsalea di Desa Sidoan Barat, dan Silangsa di Desa Bainaa Barat tidak dimasukkan dalam blok khusus melainkan dimasukkan dalam blok/peta HKm. Adapun pertimbangannya, karena umumnya lokasi permukiman menyatu dengan lokasi lahan usahataninya. Selanjutnya untuk KAT Lauje umumnya lokasi-lokasi rumahnya menyebar dalam kawasan dengan jarak yang saling berjauhan sehingga sulit dan kurang efisien untuk dilakukan pembatasan blok/petak kelola. Dalam wilayah KPHP model Dampelas Tinombo dilakukan pula pembuatan zona penyangga (buffer zone/BZ) selebar 500 m dari batas luar kawasan HL dan Hutan Konservasi, seperti Cagar Alam Gunung Sojol dan Hutan Lindung DAS Tada. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyerobotan areal kawasan lindung (KWL) dalam rangka pemanfaatan kawasan seperti HHK-HT/HTI, HHK-RE, HTR, HD, dan HKm. Dalam rangka pemberdayaan lembaga KPHP model Dampelas Tinombo, pada perencanaan ini dialokasikan lahan-lahan kawasan tertentu untuk dikelola sendiri KPH dalam bentuk ”wilayah tertentu”. Wilayah tertentu bagi KPHP model diarahkan pada lokasi-lokasi blok/petak dalam wilayah KPH dengan potensi sumber konflik tinggi dan rawan bencana, area sasaran rehabilitasi hutan (RH), blok-blok inti di hutan lindung, blok-blok perlidungan di hutan produksi, dan blok-blok


II-9


pemanfaatan di hutan lindung, dan daerah penyangga (buffer zone). Lokasi-lokasi blok/petak dimaksud meliputi: 1. Blok perlindungan tata air dan area konservasi eboni (PL-TA & AKE) di wilayah hulu DAS Taipa (Habitat alami kayu eboni), blok/petak PL-TA RH desa Maninili (Ogombangi), blok/petak PL-TA desa Sigenti (Sigega), blok/petak petak PL-TA di Ogobagis, blok/petak PL-TA desa Bainaa Barat, blok/petak PL-TA desa Tandaiyo dan Ogoamas (Bingkoli), PL-TA desa Sioyong dan Muktiagung. Selain itu, blok/petak hutan pantai dan rehabilitasi mangrove (PL-HP, RM) di desa Sampaga (Bau) – Pesik, dan RM dusun Siraru desa Pangalaseang diarahkan pula menjadi wilayah tertentu KPH. 2. Blok inti hutan lindung di DAS Taipa, DAS Dampelas, DAS Malawa, DAS Taipa, DAS Bainaa dan DAS Dongkas. 3. Blok pemberdayaan masyarakat (PBM) di lokasi sasaran RH Dusun Bingkoli Desa Ogoamas (petak RH HHK-HTUL), petak RH HHBK-HT karet dusun Balinggi Desa Lembahmukti, petak RH Hkm (Agf) di Desa Tonggolobibi, petak RH HKm di Desa Rerang, petak RH HKm di Desa Balukan (Ponju), petak RH HHBK-HT di HL (desa Siweli, Siboalong, Sibayu, dan Kambayang), petak RH-HKm di desa Silutung, petak RHHkm di Desa Malanggo, petak RH-HD di desa Dongkalang, petak RHHKm di desa Sipaya-Bondoyong, petak RH-HKm di desa Bainaa Barat, petak RH-HKm di desa Dongkas. 4. Blok/petak pemanfaatan HHK-RE di Desa Balukan (Ponju), Losung, Balani, Sampaga, Pesik, dan Ogoamas 2 (Bingkoli). Blok/petak pemanfaatan HHK-HT (eks. HTI PT. Tondo Murni) di desa Malonas.


II-10


5. Blok pemanfaatan HHBK-HA di wilayah hulu DAS Tada, dan HHBK-HT di desa Siweli, Siboalong, dan Sibayu. B. Potensi Wilayah KPH 1. Iklim Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo dipengaruhi oleh dua musim yang tetap yakni musim Barat dan musim Timur dengan iklim tropis. Dari hasil analisis Peta Curah Hujan RTkRHL BPDAS Palu Poso Tahun 2009, curah hujan rata-rata tahunan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo berkisar 1.600 – 2.400 mm/tahun. Hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Pengamat Cuaca di Desa Olaya Kecamatan Parigi tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 diketahui bahwa rata-rata suhu udara maksimum adalah 30.40°C sedangkan rata-rata suhu udara minimum adalah 23.40°C. Kelembaban udara rata-rata adalah 87,53%, tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 98%, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Juli yang mencapai 67%. 2. Tanah/Kesuburan Uraian tanah pada bagian ini dijelaskan dalam arti luas yang mencakup jenis tanah, geologi, geomorfologi, topografi, kesuburan tanah dan lain-lain. a. Jenis Tanah Berdasarkan data FAO/UNESCO/Soil Survey Staff (1968), penyebaran jenis di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo Provinsi Sulawesi Tengah jenis tanah yang ada berdasarkan sistem soil taksonomi (Soil Survei Staff USDA, 1999), ditemukan dua order utama tanah diantaranya Entisols


II-11


(Hydraquents), dan Inceptisols (Endoaquepts, Haplusteps). Ordo Entisols menempati wilayah dataran/lembah dengan variasi sifat-sifat kimia tanah yang cukup beragam, sedangkan Inceptisols penyebarannya cukup luas dengan variasi sifat-sifat tanah yang relatif kecil. Ordo Entisols dengan great group Hydroquents umumnya berbahan induk aluvium dataran pasang surut, dengan relief datar. Demikian juga Ordo Inceptisols dengan great group Endoaqueps, bahan induknya aluvium, dataran aluvial, dengan relief datar. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi tanah LPT Bogor, jenis tanah yang terdapat di wilayah DAS KPHP model Dampelas Tinombo Provinsi Sulawesi Tengah didominasi jenis podsolik merah kuning dan latosol. Jenis tanah lainnya adalah litosol, dan alluvial. b. Jenis Geologi Stratigrafi batuan yang menyusun daearah Kabupaten Parigi Motong sangat bervariasi mulai dari batuan beku, sedimen, dan batuan metamorfosis. Formasi batuan yang terdapat di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo, satuan batuan yang menyusun geologi kawasan wilayah ini didominasi didominasi oleh dua formasi batuan, yaitu formasi tinombo ahlburg, dan kompleks metamorphosis. Jenis batuan dari formasi tinombo ahlburg dapat dijumpai di wilayah pegunungan Tinombo, Tinombo Selatan, Sojol, Damsol dan Balaesang. Jenis aluvium umumnya dijumpai menyebar di sepanjang sempadan sungaisungai besar dan kecil pada lahan-lahan datar dan lembah-lambah sempit. Untuk jenis komplek metamorfosis dan kompleks batuan metamorfosis dapat dijumpai di wilayah perbukitan hingga pegunungan dalam wilayah KPHP model.


II-12


c. Geomorfologi Secara fisiografis, wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo terbagi atas tiga satuan morfologi yaitu perbukitan dan pegunungan. Di bagian selatan, bentuk morfologi dari timur ke barat berkembangan dari perbukitan hingga pegunungan, sedangkan di bagian utara perkembangan morfologi dari arah selatan ke utara merupakan perbukitan hingga pegunungan. Daerah morfologi perbukitan tersusun atas komplek metamorfosis yang diterobos oleh batuan granit. Sedangkan daerah morfologi pegunungan juga tersusun atas komplek metamorfosis dan terobosan batuan granit. d. Topografi dan Lereng Topografi di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo didominasi pegunungan dan perbukitan. Adapun topografi dataran, berombak dan bergelombang hanya

dijumpai

pada

wilayah-wilayah

sempit

diantara

perbukitan dan pegunungan. Wilayah KPHP model Dampelas Tinombo merupakan daerah berbukit dan bergunung terutama pada bagian tengah yang memanjang dari utara ke selatan. Sedangkan daerah dataran rendah ditemukan pada bagian timur dan barat yang berbatasan dengan kawasan permukiman dan pertanian di APL. Ketinggian wilayah berkisar antara 190 m – 1.500 m di atas permukaan laut. Tempat-tempat tertinggi di wilayah KPH ini dengan ketinggian >1.000 m dpl. berada

di

pegunungan

Ogoamas,

Losung,

Simomo

dan

Tangkelai.

Sedangkan tempat-tempat terendah terdapat di kawasan HL Tg. Dampelas dan kawasan HPT di wilayah desa Malonas.


II-13


Karena sebagian besar wilayah ini merupakan pegunungan maka kemiringan lahan di wilayah KPHP model sangat beragam, secara rinci disajikan pada Tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2. Kelas Lereng di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No. 1 1 2 3 4 5

Kelas Lereng 2 Datar (0-<8%) Landai (8-<15%) Agak Curam (15-<25%) Curam (25-<40%) Sangat curam (>=40%) Jumlah

Luas (Ha) 3 6,104.02 11,619.72 18,236.02 35,818.82 40,855.42 112,634.00

Persentase (%) 4 5.42 10.32 16.19 31.80 36.27 100.00

Sumber: Dokumen RTkRHL BPDAS Palu Poso Tahun 2009, diolah kembali Tahun 2012.

3. Penutupan Vegetasi/Lahan Kondisi penutupan lahan/vegetasi di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo (Unit IV) terdiri atas: 30,15 ha hutan mangrove primer, 60.815,75 Ha hutan primer, 47.152,40 ha hutan sekunder, 977,52 ha perkebunan, 10,02 ha pemukiman, 681,54 ha pertanian lahan kering, 1.341,43 ha pertanian lahan kering campur, 361,25 ha sawah, 1.251,09 ha semak belukar, dan 50,21 ha tanah terbuka/kosong (Dishut Sulteng, 2011). 4. Potensi Kayu/Non-Kayu KPHP Model Dampelas Tinombo adalah salah satu wilayah KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang cukup tinggi. Di wilayah ini terdapat hutan pegunungan/hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, yang kaya jenisjenis vegetasi berkayu dan vegetasi tak berkayu baik komersial dan nonkomersial. Jenis-jenis flora yang cukup dikenal masyarakat bernilai komersial tinggi di pasar Internasional maupun domestik, khususnya dari jenis kayu


II-14


adalah Kayu Hitam/Ebony (Diospyros celebica Bakh.), Maraula (Diospyros macrophylla), Agatis/Damar (Agathis spp.), Meranti (Shorea spp.), Palapi (Herriteria sp.), Nyatoh (Palaqium spp.), Rau (Dracontamelon mangiferum), Bintangur

(Calophyllum

soulatri),

Matoa

(Pometia

pinnata),

Rau

(Dracontamelon mangiferum), Mangga hutan (Mangifera foetida), Binuang (Octomeles sumatrana), dll. Selanjutnya dari jenis flora berupa jenis nonkayu adalah Rotan (Calamus spp.), Bambu (Bambusa spp.), Aren (Arenga pinnata) dan jenis palma lainnya. Dari jenis flora tersebut beberapa jenis yang dikategorikan sebagai jenis tanaman multiguna seperti Agatis (penghasil kayu dan getah damar), Durian (penghasil kayu dan buah), Aren (penghasil nira, ijuk, pati, lidi, buah), dsb. Dari hasil survei tim BPKH Wilayah XVI Palu tahun 2012 di kelompokkan sbb.: Kelompok Hutan DAS Tada: Di kelompok Hutan Lindung DAS Tada Desa Maninili dilaporkan sebanyak terdapat 47 jenis tumbuhan berkayu dengan potensi hutan alam sbb.: Tetumbuhan berkayu untuk tingkat semai sebanyak 27.070 – 59.315 btg/ha, tingkat pancang sebanyak 2.090 – 2.787 btg/ha, tingkat tiang sebanyak 374 – 565 btg/ha, dan tingkat pohon sebanyak 147 – 219 btg/ha. Selanjutnya tingkat volume tegakan dari seluruh jenis sbb.: Untuk tingkat tiang 15,22 – 22,86 m3/ha dan pohon 311,53 - 500,44

m3/ha. Jenis

tetumbuhan berkayu yang dominan ditemukan yakni jenis meranti, dara-dara, kayu batu, mangga hutan, jambu-jambu dan tea. Selanjutnya hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan HL ini adalah pakis dan rotan. Keberadaan rotan cukup melimpah.


II-15


Adapun jenis-jenis tumbuhan berkayu dan bukan kayu yang dijumpai pada plot-plot ukur (nomor 34-35-36) di kelompok HL wilayah DAS Tada disajikan pada Tabel 2.3 berikut. Tabel 2.3. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Lindung DAS Tada Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong No 1 1

Nama daerah 2 Andolia

Nama Spesies 3 Cananga odorata Hook.F&Thomson

2

Bayur

Pterospermum celebicum

3

Beringin

Ficus benyamina

4

Bintangur

Calophyllum soulattri Burm

5

Dara-dara

Horsfieldia costulata

6

Jambu-jambu

Syzygium sp

7

Kayu Batu

Maranthes corymbosa

8

Kayu Batu Putih

Planchonella nitida

9

kayu Bawang

Sorodocarpus bornensis

10

Kedondong Hutan

Spondias sp

11

Kelor Hutan

Moringa sp

12

Kopi Hutan

Coffea sp

13

Kume

Palaquium obtusefolium

14

Langsat hutan

Lansium sp

15

Lauderan

Myristica fatua

16

Pali

Lithocarpus havilandii (Staf) Bernett

17

Mananta

Alangium griffithii

18

Mangga Hutan

Mangifera foetida L.

19

Manggis Hutan

Garcinia sp

20

Marawola

Diospyros macrophylla

21

Meranti

Shorea spp

22

Nantu

Endiandra sp.

23

Pakanangi

24

Palado

Alstonia scholaris

25

Palapi

Heritiera litoralis Dryand

26

Palili

Quecus sp

27

Pandaya

28

Pangkang

29

Pasui

Polycies nodosa

30

Rau

Dracontamelon mangiferum

31

Siipus

32

Toang

33

Tompeng

34

Unga-unga


Keterangan 4 Sedikit

Dominan Dominan

Dominan

Dominan

Sedikit

Sedikit

Anthocephalus spp Metrosideros petiolata K & V

II-16


Lanjutan Tabel 2.3. No 1 35

Nama daerah 2 Tea

36

Nama Spesies 3 Artocarpus elasticus Averrhoa bilimbi

37

Belimbing Hutan Cempaka

38

Kaili

Dracontamelon dao

39

Kalaka

Planconella moluccana

40

Moronpinanga

Pentace triptera

41

Maralonja

42

Tapi-tapi

Santiria laviegata

43

Tirontasi Aleset

Alianthus integrifolia

44 45

Bintale

Polyaltia sp

46

Asam Hutan

Tamarindus sp

47

Matoa

Pometia pinnata

Keterangan 4 Sedikit

Michelia campaka

Sedikit

Sedikit

Kelompok Hutan DAS Sidoan: Di kelompok Hutan Lindung dan Hutan Produksi DAS Sidoan Desa Ogobagis dilaporkan sebanyak terdapat 38 jenis tumbuhan berkayu dengan potensi hutan alam sbb.: Tetumbuhan berkayu untuk tingkat semai sebanyak 33.439

btg/ha, tingkat pancang sebanyak 4.727 btg/ha, tingkat tiang

sebanyak 740 btg/ha, dan tingkat pohon sebanyak 78 btg/ha. Selanjutnya tingkat volume tegakan dari seluruh jenis untuk tingkat pohon 123,82 m3/ha. Jenis tetumbuhan berkayu yang dominan ditemukan yakni jenis bayur, silo dan mangga hutan. Dilaporkan bahwa di kawasan Hutan Lindung telah dirambah masyarakat dan dibuka hutan untuk diolah menjadi kebun. Adapun jenis-jenis tumbuhan berkayu dan bukan kayu yang dijumpai pada plot-plot ukur (nomor 13-14-15) di kelompok HL dan HPT/HP wilayah DAS Sidoan disajikan pada Tabel 2.4 berikut.


II-17


Tabel 2.4. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi DAS Sidoan Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong No 1 1

Nama daerah 2 Andolia

Nama Spesies 3 Cananga odorata Hook.F&Thomson

2

Bayur


Dominan

3

Silo

4

Palapi


Dominan

5

Dara dara


6

Siuri

Koorsidendron pinnatum

7

Nantu

Endiandra sp.

8

Maraula


9

Kaili

Dracontamelon dao

10

Maraula putih

Diospyros spp.

11

Tea

Artocarpus elasticus

12

Pangi

Pagium edule

13

Kedondong hutan

Spondias sp

14

Maralonja

15

Tampurung

16

Papaya

17

Besul

18

Boal

19

Tombong

20

Morong koloe

21

Mousilang

22

Enei/erei

23

Kelor

24

Poegan

25

Lentas

26

Eboni

Diopypiros celebica Bakh.

27

Mangga hutan

Mangiefera foetida

28

Aayas

29

Gorango

30

Batu

Planconella nitida

31

Ra

Knema tomentella

32

Kayu pinang

Pentace triptera

33

Lalit

34

Toang


Keterangan 4

Dominan

Euodia sp. Merystica spp.

Moringa sp

Dominan

Anthocephalus spp

II-18



Denjia

Nama Spesies 3 Plachonella nitida

36

Jambu

Eugenia spp

37

Marambaulu Bengkele

Celtis philipinencis

38

Nama daerah 2

Keterangan 4

Duabanga moluccana

Kelompok Hutan DAS Bainaa: Di kelompok Hutan Lindung DAS Tada Desa Bainaa Barat dilaporkan sebanyak terdapat 116 jenis tumbuhan berkayu dengan potensi hutan alam sbb.: Tetumbuhan berkayu untuk tingkat semai sebanyak 9.952 – 13.535 btg/ha, tingkat pancang sebanyak 1.791 – 3.185 btg/ha, tingkat tiang sebanyak 470 – 549 btg/ha, dan tingkat pohon sebanyak 322 – 454 btg/ha. Selanjutnya tingkat volume tegakan dari seluruh jenis untuk tingkat pohon 121,11 - 466,98 m3/ha. Jenis tetumbuhan berkayu yang dominan ditemukan yakni jenis labani, dara-dara, kume, nantu, silo, dan boal. Selanjutnya hasil hutan bukan kayu (niagawi) terdapat di kawasan hutan DAS Baina (HL dan HPT) ini adalah jenis rotan seperti rotan batang, rotan tohiti, dan rotan lambang. Adapun jenis-jenis tumbuhan berkayu dan bukan kayu yang dijumpai pada plot-plot ukur (nomor 4-5-6) di kelompok HL dan HPT/HP wilayah DAS Bainaa disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5.Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi DAS Bainaa Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong No 1 1

Nama daerah 2 Bayur

2

Silo

3

Sumalipan


Nama Spesies 3 Pterospermum celebicum

Keterangan 4 Dominan

II-19


No 1 4

Nama daerah 2 Nantu

Nama Spesies 3 Endiandra sp.

5

Lolongisi

6

Pampanang

Sterculia sp.

7

Ketapang hutan

Terminalis catappa

8

Alom

9

Tololeo

10

Hual

11

Siiput

12

Siuri

13

Besul

14

Molontulingan

Maranthes sp.

15

Langsat hutan

Lansium sp.

16

Tombong

17

Amamayang

Pisonia umbellifera

18

Dara-dara


19

Ala'

20

Palitungon

21

Amara

Diospyros ebenum

22

Kedondong hutan

Spondias sp

23

Rau

Dracontamelon mangiferum

24

Sigayagas

25

Malapoga

26

Liumbu

27

Boal/buol

28

Adingan

29

Maraola

Disopyros macrophylla

30

Kume

Palaqium obtusifolium Burck

31

Palapi


32

Nyato

Palaquium obovatum Griff (Engl)

33

Lalit

34

Binuang

Octomeles sumatrana

35

Toa

Anthocepalus sp.

36

Lentah/lentas

37

Maralonja

38

Maitong

Diospyros celebica Bakh.

39

Kalampayan

Sterculia spp.

40

Labani

Gomphia serrata

41

Enei

42

Ampalas

43

Matoa

44

Paleles

45

Bolalit/bololi



Koorsidenron pinnatum

Dominan

Toona cyliata Merystica spp.

Dominan

Dominan

Dominan

Pometia pinnata

II-20


Lanjutan Tabel 2.5. No 1

Nama daerah 2

46

Tea

Nama Spesies 3 Artocarpus elasticus

47

Lengaru

Alstonia scholaris

48

Pangi

Pangium edule

49

Mangga hutan

Mangifera foetida

50

Rotan batang

Calamus zollingerii(A)

51

Batu

Planconella nitida

52

Bolangita

53

Cempaka

Michelia campaka

54

Rotan lambing

Calamus sp.

55

Sumbawa

Canarium hirsutum

56

Molontulingan

57

Jabon merah

Anthocephalus macrophylla

58

Lesian

Castanopsis buruana

59

Eboni

Diospyros celebica Bakh.

60

Kemiri

Aleuretes moluccana

61

Agaitolu

62

Ompu

63

Hulele

64

Angas

65

Anjalatong

66

Abato

67

Olosom

68

Lolongisi

69

Top

70

Talis

71

Nangka hutan

Arthocarpus sp.

72

Sabo

Metrosidores petiolata

73

Aga

Ficus variegate

74

Gasang

Hariteria javanica

75

Ambaita

76

Jabon putih

Anthocphalus chinensis

77

Bunga-bunga

Lumnitzera littorea

78

Kenari

Canarium vulgare

79

Bano

Sterculia macrophylla

80 81 82 83 84 85 86 87

Tilangon

Keterangan 4

Gluta rengas

Sirorut Sapponi Jongin

Dellinia serrata

Hulek Eili Lea

Neuburgia celebica

Simpoyo

Stemonurus celebicus


II-21


Lanjutan Tabel 2.5. No 1

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Nama daerah 2 Palili

Nama Spesies 3

Keterangan 4

Quecus sp

Tompo Ayubengkel Toang Rotan towiti

Calamus inops

Samai

Erythroxylum ecarinatum

Sale

Castnopsis buruana

Keili Tomtomini Bolango Tompeng Lotu

Duabanga moluccana

Bulele Kalaka

Planconella moluccana

Tompolina Pakanangi Kayu telur

Alstonia shcolaris

Bensia Pandaya

Walong

Diospyros pilosanthera

Kenari tikus

Canarium hirsutum

Mangilad

Manglietia glauca

Bintonung Lombonu

Neonauclea celebica (Havil.) Merr.(A)

Boyaba Sambaying Kapo' hutan Ense Indang

Kelompok Hutan DAS Siraurang: Di kelompok Hutan Lindung DAS Siraurang Desa Rerang dilaporkan sebanyak terdapat 47 jenis tumbuhan berkayu dengan potensi hutan alam sbb.: Tetumbuhan berkayu untuk tingkat tiang sebanyak 223 – 430 btg/ha, dan tingkat pohon sebanyak 65 – 145 btg/ha. Selanjutnya tingkat volume tegakan dari seluruh jenis untuk tingkat pohon 58,93 - 131,31 m3/ha. Jenis tetumbuhan berkayu yang dominan ditemukan yakni jenis kayu batu, dara-


II-22


dara, palapi dan nantu.

Selanjutnya hasil hutan bukan kayu (niagawi)

terdapat di kawasan hutan DAS Siraurang (HPT) ini adalah jenis damar (Agathis sp.). Adapun jenis-jenis tumbuhan berkayu dan bukan kayu yang dijumpai pada plot-plot ukur (nomor 10-11-12) di kelompok HPT wilayah DAS Siraurang disajikan pada Tabel 2.6 berikut. Tabel 2.6. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Produksi DAS Siraurang Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong No 1 1

Nama daerah 2 Cempaka

Nama Spesies 3 Michelia campaka

2

Kayu batu

Maranthes corymbosa

3

Palili

Quecus sp.

4

Palapi


Dominan

5

Kayu asam

6

Dara-dara


Dominan

7

Tapi-tapi

Haplolobus celebicus

8

Kume


9

Nantu

Endiandra sp.

10

Sengon

Paraserianthes falcataria

11

Lingkobu

12

Nyatoh

Palaqium obovatum

13

Ketapang

Terminalia catappa

14

Malapoga

Toona cyliata

15

Binuang

Octomeles sumatrana

16

Cenna

Podocarpus spp.

17

Wajo

18

Settung

Garcinia sp.

19

Tirontasi


20

Jambu-jambu

Eugenis sp.

21

Tombong

22

Bali durian

Durio sp.

23

Uru kama

Magnolia sp.

24

Kayu inggris

Eucalytus deglupta Blume

25

Kayu pulut

Madhuca burckiana

26

Marambaulu

27

Maralonja

28

Bayur


29

Marsawa

Anisoptera sp.



Dominan

II-23



Nama daerah 2

Nama Spesies 3

Kayu renggong

31

Meranti

Shorea spp.

32

Damar

Agathis celebica (A)

33

Rambutan hutan

Nephelium sp.

34

Bintangur

Calophyllum sp.

35

Pokabo

36

Cilago

37

Ganjing-ganjing

38

Awai

39

Longrong

40

Bawang-Bawang

41

Langsat Hutan

Lancium sp.

42

Rau

Dracontameon mangiferum

43

Silo

44

Ronja

45

Beringin

Ficus benyamina

46

Maraula


47

Lotu

Duabanga moluccana

Keterangan 4

Prunus arborea

Kelompok Hutan DAS Silonduya: Di kelompok Hutan Lindung DAS Silonduya Desa Panii dilaporkan sebanyak terdapat 65 jenis tumbuhan berkayu dengan potensi hutan alam sbb.: Tetumbuhan berkayu untuk tingkat tiang sebanyak 422 – 613 btg/ha, dan tingkat pohon sebanyak 113

– 157 btg/ha. Selanjutnya tingkat volume

tegakan dari seluruh jenis untuk tingkat pohon 136,54 - 177,45 m3/ha. Jenis tetumbuhan berkayu yang dominan ditemukan yakni jenis kayu batu, sengkilat, tapi-tapi, palapi dan bunga tanah. Adapun jenis-jenis tumbuhan berkayu dan bukan kayu yang dijumpai pada plot-plot ukur (nomor 25-26-27) di kelompok hutan wilayah DAS Silonduya disajikan pada Tabel 2.7 berikut.


II-24


Tabel 2.7. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Produksi DAS Silonduya Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong No 1 1

Nama daerah 2

Nama Spesies 3

Keterangan 4

Ampana

2

Amara

Diospyros ebenum

3

Andolia

Cananga odorata

4

Bintangor

Calophyllum sp.

5

Beringin

Fucs benyamina

6

Binuang

Octomeles sumatrana

7

Bunga tanah

Spathoglotis plicata

8

Batua

Calophyllum soulatrii

9

Cempaka

Michelia campaka

10

Cempedak

Arthocapus champeden

11

Dara-dara


12

Durian hutan

Durio sp.

13

Durian pantai

Durio sp.

14

Hambaulu

15

Jambu-jambu

Eugenia sp.

16

Jambu hutan

Kjelibergiodendron celebicum

17

Jongin

Dellinia serrata

18

Kaili

Dracontamelon dao

19

Kayu batu

Maranthes corymbosa

20

Kanaya

Canangium odoratum

21

Kayu Uru

Elmerillia ovalis

22

Kelor hutan

Moringa sp.

23

Kedondong hutan

Spondias sp

24

Ketapang hutan

Terminalia catappa

25

Kayu jabu

26

Kopi hutan

Coffea sp.

27

Kume


28

Kondongio

29

Lambeti

30

Langsat hutan

Lansium sp.

31

Lengaru

Alstonia scholaris

32

Liwutu

33

Malapoga

Toona cyliata

34

Mangga hutan

Mangifera foetida

35

Mambaulu

36

Marawola

Diospryros macrophylla

37

Matoa

Pometia pinnata

38

Marantale

39

Melinjo

Gnetum gnemon

40

Medang

Litsia sp.


Dominan

Dominan

II-25



Nama daerah 2

Nama Spesies 3

Meranti

Shorea sp.

42

Mindi

Melia azedarach

43

Neuto

44

Nantu

45

Pakanangi

46

Palapi

47

Pangi

Pangium edule

48

Pirontasi


49

Pasang

Lithocarpus spp.

50

Raja-raja

51

Rau

Dracontamelon mengifrum

52

Ri batu

Calophyllum sp.

53

Rogo

54

Sape

55

Sengkilat

56

Sabang

57

Simuntung/amara

58

Silo

59

Tapi –tapi

Haplolobus celebicus

60

Tea

Artocarpus elasticus

61

Tabang

Diospyros ellepticiafolia

62

Tipulu

Artocarpus teysmanii

63

Simenyangkar

64

Uru

65

Warsawa

Keterangan 4

Endiandra sp. Heritiera litoralis Dryand

Dominan Diospyros sp. Dominan

Elmerillia ovalis (Miq.) Dandy

Selanjutnya, jenis-jenis hasil hutan bukan kayu dan tumbuhan bawah lainnya yang terdapat di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo disajikan pada Tabel 2.8 berikut. Tabel 2.8. Jenis-jenis Hasil Hutan Non-Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong No 1 1

Nama 2 Sirih hutan

Nama Ilmiah 3 Piper decumanum

2

Rotan nook

Daemonorop robusta

3

Telang

Clitorea ternatea

4

Tohiti

Calamus inops

Tinggi

K

5

Ronti

Calamus minahassae(A)

Tinggi

K


Potensi 4

Ket. 5 K BK K

II-26


No 1 6

Nama 2 Paku siatea

Nama Ilmiah 3 Cyathea amboinensis

7

Anggrek tanah

Spathoglotis plicata

BK

8

Sirih-sirih

Hockeria peltata

BK

9

Angrek bulan

Paraphalaenopsis sp.

10

Pakis

Parkia sp.

BK

11

Aren

Arenga pinnata (Wurb.) Merr.

12

Pandan hutan

Pandanus sarasinorum Warb.

K BK

13

Paku pohon

Cyathea amboinensis Blume

BK

15

Rotan batang

Calamus zollingerii

16

Akar kuning

Smilax leucophylla

K BK

17

Bambu jalar

Dinochloa barbata(A)

BK

18

Kembang doa

Asplenium sp

BK

19

Gadung

Dioscorea penthaphylla

20

Kembang Telang

Clitorea ternatea

BK

21

Paku liti

Lygodium circinnatum (Burm) SW

BK

22

Palem

Palmae

BK

23

Pinang hutan

Areca sp

BK

24 Bambu Keterangan:

Bambusa spp.

Potensi 4

Ket. 5 BK

K

Sedang

K

K

K = Komersial BK = Belum Komersial

Dari hasil survei tim inventariasi BPKH Wilayah XVI Palu, diketahui bahwa secara umum keberadaan jenis tetembuhan berkayu dan bukan kayu pada hutan produksi yang masih dalam kategori hutan primer atau hutan sekunder di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo tidak berbeda jauh dengan keberdaan jenis di kawasan hutan lindung. 5. Keberadaan Flora dan Fauna Langka Di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo (Unit IV) terdapat beberapa jenis flora dan fauna langka, tergolong endemik dan dilindungi. Jenis-jenis flora endemik langka dan dilindungi diantaranya jenis Kayu Hitam/Ebony (Diospyros celebica Bakh.), Angrek bulan (Paraphalaenopsis sp.), dll. Jelasnya disajikan pada Tabel 2.9 berikut.


II-27


Tabel 2.9. Jenis-jenis Flora Langka, Endemik dan Dilindungi yang terdapat di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong No

Nama

Nama Ilmiah

STS

Keterangan

A

Dilindungi (3); Langka

1

Ebony

Diospyros celebica Bakh

2

Angrek bulan

Paraphalaenopsis sp.

3

Aren

Arenga pinnata (Wurb.) Merr.

4

Bayur

Pterospermum celebicum Miq

5

Makaranga

Macaranga hispida Mull. Arg.

Dilindungi (2)

6

Durian hutan

Durio zibethinus

Langka

7

Gofasa

Vitex gofasus

Langka

8

Pangi

Pangium edule

Langka Langka

Dilindungi (1) Dilindungi (1,2) B

B

Dilindungi (1,2)

9

Agatis

Agathis celebica

10

Makadamia

Macadamia hildebrandii

11

Rotan batang

Calamus zollingerii

B

Langka

12

Rotan endemik Sulawesi

Calamus ornatus var. celebicus

B

Langka

13

Jongi

Dillenia celebica

B

Langka

14

Tambadaa

Knema celebica

B

Langka

15

Rotan endemik Sulawesi

Korthalsia celebica

B

Langka

16

Bambu jalar

Dinochloa barbata

B

Langka

Langka

Keterangan: STS = Status A = Endemik Sulawesi B = Endemik Sulawesi ( Kessler et al. 2002) C = Endemik Wallacea (Flora Malesiana) 1 = Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 2 = Dilindungi, SK Mentan No.54/Kpts/Um/2/1972 Dilarang melakukan penebangan pohon ø < 40 cm. Dilarang melakukan penebangan pohon berdiameter < 40 cm. 3 = Permenhut No: P. 57/Menhut-II/2008 Tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018

Di wilayah KPHP model ini juga kaya jenis-jenis fauna dari jenis mamalia, reptilia, burung, dan amphibi.

Terdapat beberapa jenis fauna

langka dan dilindungi seperti Anoa, Babirusa, Burung Maleo, Burung Rangkong, Burung Nuri, dan lain-lain. Tabel 2.10. Jenis-jenis Burung yang terdapat di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong No

Nama

Nama Ilmiah

STS

1

Elang bondol

Haliastur indus

2

Kekep babi

Artamus leucorhynchus

3

Burung Madu sri ganti

Nectarinia jugularis

4

Tekukur

Streptopelia chinensis

5

Sri gunting jambul rambut

Dicrurus hottentottus

6

Tiong lampu sulawesi

Coracias teminckii

E

7

Maleo

Macrocephalon maleo

E


Keterangan* Dilindungi (2,5) Dilindungi (1,2)

Dilindungi (1,2)

II-28


No

Nama

Nama Ilmiah

STS

Keterangan*

8

Cekakak sungai

Halcyon chloris

9

Layang-layang batu

Hirundo tahitica

10

Elang hitam

Ictinaetus malayensis

11

Kaca mata laut

Zosterops chloris

12

Bondol rawa

Lonchura malacca

13

Raja udang meninting

Alcedo meninting

14

Gagak hutan

Corvus enca

15

Kepudang sungu tunggir putih

Coracina leucopygia

E

16

Serindit sulawesi

Loriculus stigmatus

E

17

Kareo padi

Amaurornis phoenicurus

18

Trinil pantai

Actitis hypoleucos

19

Kepodang kuduk hitam

Oriolus chinensis

20

Ayam hutan merah

Gallus-gallus

21

Betet kepala punggung biru

Tanygnathus sumatranus

22

Kacamata dahi hitam

Zosterops atrifrons

23

Bondol peking

Lonchura punctulata

24

Bubut alang-alang

Loriculus exilis

E

25 26 27

Cabai panggul kuning Jalak tunggir merah Nuri

Centropus bengalensis Dicaeum aureolimbatum Eos histrio

E

28 29 30 31

Cabai panggul kelabu Gemak loreng Bubut alang-alang Kadalan sulawesi

Dicaeum celebicum Turnix suscitator Centropus bengalensis Phaenicophaeus calyorhyn

32

Rangkong sulawesi

Rhyticeros Cassidix

Dilindungi (2)

Penelopides exarhatus

Dilindungi (2)

33 Julang Sulawesi Ekor Putih Keterangan: H STS E e M 1 2 3 4 *

= = = = = = = = = =

Dilindungi (1,2) Dilindungi (2,3) e

Dilindungi (2) Dilindungi (1,2)

Dilindungi (2)

M Dilindungi (2,4)

Dilindungi (2)

Indeks keragaman jenis Status Endemik Sulawesi Endemik Indonesia Burung migran Peraturan Perlindungan Binatang Liar 1931 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 SK Mentan No. 421/Kpts/Um/8/1970 SK Mentan No. 757/Kpts/Um/12/1979 Berdasarkan buku Jenis-Jenis Hayati yang dilindungi Perundang-undangan Indonesia (Mas Noerdjito, 2001)


II-29


Tabel 2.11. Jenis-jenis Mamalia, Reptilia dan Amphibia yang dijumpai di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No

Nama

Nama ilmiah

Status

1.

Anoa dataran rendah

Bubbalus depresicornis Hamilton-Smith, 1827

Dilindungi

(A, B)

2.

Anoa Pegunungan

Bubalus quarlesi

Dilindungi

(A, B)

3.

Yakis

Macaca tonkeana Mayer, 1899

Dilindungi

(B, D)

4.

Rusa

Cervus timorensis de Blainville, 1822

Dilindungi

(A, B)

5.

Babi hutan

Sus celebensis

-

6.

Kuskus

Ailurops ursinus Temminck, 1824

Dilindungi

(B,C)

7.

Tikus

Rattus argentiventer

8.

Cicurut

Hylomys suilus

9.

Musang sulawesi

Macrogalidea musschenbroeki

Dilindungi

(B)

10.

Kelelawar

Pteropus vampyrus

11.

Ular sawa

Phyton reticulatus Linnaeus, 1758

12.

Kobra hitam

Ophiophagus hannah

13.

Biawak

Varanus salvator

14.

Katak hijau

Rana cancrivora

15.

Katak kesat

Bufo melanoptictus

16.

Monyet Sulawesi

Macaca maura dan Macaca brunnescens

Dilindungi (A, B)

17.

Babirusa

Babyrousa babyrussa

Dilindungi (A, B)

18.

Bajing/Tupai tanah

Lariscus insignis

Dilindungi ( B)

Keterangan A : Peraturan Perlindungan Binatang liar 1931 B : Peraturan Pemerintah No.7 tahun1999 C : SK Mentan No.247/Kpts/Um/4/1979 D : SK Mentan No.90/Kpts/Um/2/1977

6. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Di wilayah KPHP model ini terdapat areal kawasan hutan yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam. Sesuai blok-blok kelola kawasan hutan maka areal-areal dimaksud untuk pengembangan jasa lingkungan adalah blok pelestarian tata air dan area konservasi eboni alam di wilayah DAS Hulu Sungai Taipa, serta blok-blok perlindungan tata air lainnya di wilayah DAS, seperti hutan lindung di daerah hulu Sungai Tada, hulu Sungai Bainaa, dan hulu Sungai Sikea, hulu Sungai Malawa dan hulu Sungai Rumu. Selanjutnya untuk pengembangan wisata alam berada di wilayah hutan lindung danau Dampelas yang berdampingan langsung dengan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Danau Talaga.


II-30


Jasa lingkungan yang dapat dibina di kawasan tersebut adalah pengelolaan sumber-sumber air di wilayah DAS Tada, DAS Taipa, DAS Babatona, DAS Sikea, DAS Malawa dan DAS Rumu. Wilayah DAS DAS tersebut merupakan sumber-sumber air utama bagi irigasi pertanian di Desa Tada, Desa Siney, Desa Khatulistiwa di Kecamatan Tinombo Selatan. Sedangkan DAS Taipa dan DAS Babatona merupakan sumber-sumber air utama bagi irigasi pertanian Desa Babatona, Desa Tonggolobibi, Desa Bantayang, Desa Siboang Kecamatan Sojol. Sedangkan DAS Sikea, DAS Malawa dan DAS Rumu menjadi sumber air utama bagi irigasi pertanian Desa Siweli, dan Desa Sibualong Kecamatan. Adapun hutan lindung di wilayah Desa Bainaa Kecamatan Tinombo merupakan sumber air bagi lahanlahan pertanian beberapa desa/kampung di bawahnya. Peluang pengembangan wisata alam hutan lindung di sekitar danau Dampelas Desa Talaga dinilai cukup menjanjikan, mengingat kawasan ini merupakan salah satu DTW di Kabupaten Donggala. Keunikan kawasan hutan lindung Danau Dampelas ini, karena pada bagian utara kawasan berbatasan langsung dengan pantai Teluk Dampelas yang saat ini sedang dibina menjadi tujuan wisata pantai. Di kawasan hutan lindung dataran dapat diarahkan menjadi hutan wisata lindung berbasis agro mengingat kawasan ini telah lama dikuasai oleh sekelompok masyarakat menjadi lahan usahatani tanah kering. Pada kawasan ini dapat dikembangkan tanaman kehutanan yang dipadukan dengan tanaman hortikultura yang pengelolaannya dikemas kedalam bentuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK/Jasling).


II-31


C. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 1. Kependudukan Secara administratif KPHP Model Dampelas Tinombo berada dalam wilayah Kecamatan Balaesang, Damsol, Sojol dan Sojo Utara di Kabupaten Donggala, dan Kecamatan Tinombo dan Tinombo Selatan di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun sebaran jumlah penduduk, jenis kelamin, dan kepadatan penduduk pada kelima wilayah kecamatan disajikan pada Tabel 2.12 berikut. Tabel 2.12. Keadaan Penduduk Wilayah Kecamatan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.

Kecamatan

1 1 2 3 4 5 6

2 Tinombo/Sidoan Tinombo Selatan Balaesang Damsol Sojol Sojol Utara Jumlah

Luas Wilayah (Km²) 3 542,79 441,23 503,08 732,76 705,41 139.07 3.064,34

Jumlah Penduduk (Jiwa) 4 30.849 23.025 33.212 33.255 28.429 9.835 158.605

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) 6 57 52 66 45 40 71 52

Jumlah KK 5 6.916 5.428 7.692 7.474 6.165 2.490 36.165

Persentase (%) 7 19,45 14,52 20,94 20,97 17,92 6,20 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala, Tahun 2010.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala tahun 2010, jumlah penduduk di sekitar KPHP Model hingga akhir tahun 2009 tercatat sebanyak 158.605 jiwa dan sebanyak 36.165 KK. Penduduk laki-laki sebanyak 80.110 jiwa dan perempuan 73.704 jiwa, sex rasio 104, rata-rata penduduk per RT sebanyak 4 jiwa. a. Tekanan Penduduk Tekanan

penduduk

adalah

indeks

yang

dimaksudkan

untuk

menghitung dampak penduduk di lahan pertanian terhadap lahan tersebut. makin

besar

jumlah

sumberdaya, sehingga

penduduk

makin

besar

pula

kebutuhan

akan

tekanan terhadap sumberdaya juga meningkat.

Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap


II-32


sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Salah satu permasalahan kependudukan adalah ledakan penduduk yang akan dapat berakibat timbulnya permasalahan pemukiman, lapangan kerja, pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan dan mutu lingkungan. Selanjutnya, tekanan

penduduk

(TP)

dihitung

menggunakan

rumus

sbb.:

(Otto

Soemarwoto, 1984). fPo (1 + r)^t TP = Z x L Keterangan: Luas lahan minimal per petani untuk hidup layak = Z Proporsi petani dalam populasi =f Jumlah penduduk pada waktu t=0 = Po Tingkat pertumbuhan penduduk rerata pertahun = r Rentang waktu yang diperhitungkan (5 tahun) =t Total luas wilayah lahan pertanian =L Hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan sbb.: • TP<1, lahan masih dapat menampung lebih banyak penduduk petani. • TP>1, tekanan penduduk melebihi kapasitas lahan.

Dari hasil perhitungan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian berdasarkan wilayah kecamatan disajikan pada Tabel 2.9 berikut. Tabel 2.13. Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di Sekitar Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kecamatan

F

Po*)

Z

r

T

L

fPo

(1+r)^t

TP

Tinombo/Sidoan

0.83

6,916

2

0.017

5

13,801.45

5,740

1.09

0.91

Tinombo Selatan

0.89

5,428

2

0.017

5

9,818.58

4,831

1.09

1.07

Balaesang

0.89

7,692

2

0.005

5

29,300.09

6,846

1.02

0.48

Damsol

0.88

7,474

2

0.025

5

23,061.03

6,577

1.13

0.65

Sojol/Sojol Utara

0.89

8,655

2

0.025

5

30,291.42

7,703

1.13

0.58

KPHP Model 0.88 36,165 2 0.090 5 106,272.56 Keterangan: *) Jumlah KK. Dianalisis tahun 2012 dari data BPS Tahun 2009/2010.

31,681

1.54

0.92

Dari Tabel 2.13 di atas, nampak bahwa semua wilayah kecamatan di sekitar wilayah KPHP model nilai TP<1, kecuali Kecamatan Tinombo Selatan. Hal ini berarti besarnya jumlah penduduk untuk 5 tahun mendatang di setiap wilayah kecamatan akan melebihi kapasitas lahan pertanian yang ada,


II-33


sehingga masyarakat khususnya petani dalam 5 tahun akan datang dalam mengelola lahan pertanian akan sulit untuk hidup layak. b. Kegiatan Dasar Wilayah Indeks kegiatan dasar wilayah digunakan untuk menentukan sektor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap penduduk di wilayah tertentu. Rumus yang digunakan adalah sbb.: LQi = (Mi/M)/(Ri/R) Keterangan: LQi = Koefisien lokasi Mi = Jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor I pada satu wilayah Pengembangan M = Jumlah tenaga kerja yang ada di satu wilayah pengamatan tersebut Ri = Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor i pada seluruh wilayah pengamatan R = Jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh wilayah pengamatan R

= R1 + R2 + R3 .................+ Rn

LQi dapat bernilai < 1 atau > 1, misalnya apabila LQ untuk sektor pertanian ternyata >1 berarti sektor pertanian sangat penting dan masyarakat sangat tergantung pada sektor tersebut.

Selanjutnya disajikan data hasil analisis nilai LQ pada masing-masing wilayah kecamatan dalam wilayah KPHP model Dampelas Tinombo seperti pada Tabel 2.14 berikut. Tabel 2.14. Perhitungan Nilai LQ di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Kecamatan

Pertanian

Perdagangan

Pemerintahan

Tinombo/Sidoan

0.95

1.03

1.36

Jasa dan Industri 4.00

Tinombo Selatan

1.02

1.23

0.60

0.54

Balaesang

1.02

0.56

1.27

0.24

Damsol

1.01

1.19

0.85

0.11

Sojol/Sojol Utara

1.02

1.08

0.79

0.07

KPHP Model

1.00

1.02

0.97

0.99

Dari Tabel 2.14 di atas, nampak bahwa koefisien lokasi (LQ) masing-masing wilayah kecamatan dalam wilayah KPHP model Dampelas Tinombo cukup bervariasi. Sesuai dengan kriteria nilai LQ (<1 atau >1), diketahui bahwa penyebaran normal ketergantungan penduduk terhadap


II-34


sektor tertentu sangat variatif. Namun demikian, secara umum dalam lima tahun ke depan sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga akan menjadi penting lima tahun mendatang. Khusus untuk wilayah Kecamatan Tinombo, nampak bahwa sektor pertanian dalam lima tahun kedepan akan digeser oleh sektor jasa dan industri. Hal ini disebabkan oleh hadirnya beberapa industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan kayu yang menyerap tenaga kerja lokal cukup besar. c. Matapencaharian dan Pendapatan Matapencaharian

penduduk

yang

dimaksud

adalah

mata

pencaharian utama (penduduk usia produktif) yang merupakan sumber penghidupan pokok penduduk, dimana dalam hal ini merupakan sumber penghasilan penduduk minimal 50% dari keseluruhan penghasilan mereka. Jadi dengan mengetahui mata pencaharian penduduk yang bermukim pada satu wilayah akan memudahkan kita dalam mengetahui tingkat pendapatannya. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi mata-pencaharian yang diperoleh dari data BPS Kecamatan tahun 2010, diperoleh hasil bahwa matapencaharian penduduk masih didominasi petani (petani lahan kering, sawah, nelayan dan peternak) yaitu sebanyak 88% dari total kepala keluarga yang bekerja. Selain petani, di wilayah ini terdapat pegawai (negeri dan swasta), pedagang, serta jasa dan industri. Penduduk yang bermata-pencaharian dari sumber jasa dan industri


II-35


umumnya bekerja sebagai tenaga kerja perusahaan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, angkutan umum, dsb. Salah satu indikator kemakmuran atau kesejahteraan adalah besarnya

pendapatan

masyarakat.

Tinggi

rendahnya

pendapatan

seseorang umumnya dapat dilihat melalui jenis matapencaharian atau pekerjaannya. Dengan melihat tingkat pendapatan masyarakat dapat diukur tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan non-ekonomi, yang antara lain dapat ditunjukkan melalui kondisi bangunan rumah, perabotan rumah tangga, kondisi pendidikan anggota keluarga dan lain sebagainya. Gambaran mengenai pendapatan rumah tangga setiap bulan dapat dicirikan menjadi dua kelompok sumber penghasilan, yaitu kelompok formal dan kelompok informal (petani dan lain sebagainya). Untuk menghitung pendapatan per tahun kelompok formal sangatlah mudah karena pendapatan diperoleh secara rutin/tetap setiap bulan. Tetapi pendekatan pendapatan rumah tangga bagi kelompok informal seperti petani, nelayan, jasa, pedagang dan lain-lain sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan pendapatan setiap bulan untuk kelompok informal tidak tetap dan bersifat musiman. Hasil usaha mereka sering mengalami pasang surut, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang mengalami kegagalan karena pengaruh berbagai faktor, seperti adanya serangan hama penyakit, harga hasil panen jatuh, sepinya para konsumen dan lain-lain. Bagi penduduk daerah penelitian pada umumnya petani ataupun pengusaha lainnya enggan memperhitung-kan antara penghasilan yang


II-36


diperoleh dengan biaya pengeluaran proses produksi ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Berikut ini dijelaskan kondisi matapencaharian dan pendapatan penduduk di beberapa lokasi (Malonas, Ponggerang, Rerang, Karyamukti) di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo sesuai hasil survei sosekbud Tim BPKH wilayah XVI Palu sbb.: •

Matapencaharian penduduk di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala hingga berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja, sekitar 81,67% penduduk berkerja pada lapangan usaha pertanian (71,67% petani dan 10% buruh tani), pengumpul hasil hutan 1,67%. Dengan demikian hanya sekitar 16,67% penduduk yang bekerja pada sektor non-pertanian (perdagangan, pemerintahan (PNS), dll.). Pada sektor pertanian umumnya masyarakat berusahatani padi sawah, cengkeh, kelapa, dan kakao.

•

Berdasarkan hasil survey, pada umumnya pola nafkah yang terjadi di wilayah DAS adalah pola nafkah ganda dalam artian masyarakat selain memiliki pekerjaan utama (pada umumnya petani kebun dan sawah), juga melakoni pekerjaan lain dalam rangka menambah pendapatan dalam memenuhi kebutuhan rumah-tangganya, antara lain sebagai peramu hutan (pencari rotan) pada waktu-waktu tertentu (ketika musim panas).

•

Tingkat pendapatan penduduk dengan kisaran <1 juta rupiah/bulan sebanyak 23,33%, kisaran 1-2 juta rupiah/bulan sebanyak 25%,


II-37


kisaran 2-5 juta rupiah/bulan sebanyak 26,67% dan kisaran >5 juta rupiah/bulan sebanyak 16,67%. d. Pendidikan Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, peranan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari rangkain proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Karena itu setiap warga negara di Republik ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bekal dalam mempertahankan hidupnya, serta modal investasi manusia bagi kepentingan pembangunan Nasional. Namun demikian tidak semua warga negara di Republik ini sempat memasuki bangku sekolah dasar (sekolah formal) karena ketidakmampuan orang tua dalam menyekolah-kan anak-anaknya. Banyak anak-anak di daerah pedesaan bahkan di daerah perkotaan tidak dapat melanjutnya sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi misalanya sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas, lebihlebih ke perguruan tinggi. Akibatnya banyak masyarakat terutama di daerah pedesaan hanya sampai tingkat sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar. Kondisi seperti ini juga banyak dijumpai di wilayah Sulawesi Tengah. Keadaan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah KPHP model Dampelas Tinombo sesuai hasil survey sosekbu Tim BPKH wilayah XVI Palu, tingkat pendidikan penduduk umumnya didominasi tingkat sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar (sebanyak 35%), disusul pendidikan SLTP dan tidak tamat SLTP (sebanyak 30%), pendidikan SLTA dan tidak tamat SLTA (sebanyak 26,67%), perguruan tinggi (sebanyak 6,67%) dan tidak pernah sekolah (sebanyak 1,67%). Apabila dikaji tingkat pendidikan masyarakat Sulawesi Tengah mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah lanjutan, sampai perguruan tinggi selalu menghasilkan grafik menurun yang


II-38


berarti jenjang pendidikan sekolah dasar selalu lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi pendidikan masyarakat seperti dijelaskan di atas tentunya akan berpengaruh langsung dalam melakukan pembinaan masyarakat serta input teknologi dan manajemen di daerah pedesaan. Daya serap ilmu pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan kepada masyarakat akan terkendala oleh rendahnya tingkat pendidikan. Disamping itu, juga akan berpengaruh dalam rangka input teknologi pengelolaan hutan, konservasi tanah dan air, dan teknologi pembuatan tanaman kegiatan RHL. Penduduk yang berpendidikan tinggi relatif lebih mudah dalam mengadopsi teknologi baru dan lebih dinamis. Tingginya tingkat pendidikan sangat terkait dengan daya nalar dalam menerima penyuluhan, sebaliknya penduduk yang berpendidikan lebih rendah relatif lambat dalam mengadopsi teknologi baru serta bersifat statis. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah banyak penduduk yang berhasil, tetapi cukup banyak yang kurang berhasil bahkan mengalami kerugian. Pendidikan

formal

memegang

peranan

penting

dalam

usaha

menaikkan produktivitas, terutama pada saat penyuluh lapangan pertanian/ kehutanan memperkenalkan teknologi baru. Sebuah sistem pertanian dan kehutanan yang berada pada static technology, mengakibatkan pendidikan yang berada di daerah perdesaan hanya berdampak kecil terhadap upaya peningkatan produktivitas. Penduduk petani beserta keluarganya yang selama beberapa keturunan hidup di lingkungan, sumber daya, serta teknologi yang sama telah mempunyai pengalaman banyak tentang segala sesuatu

yang


diperoleh

dari

lingkungannya.

Anak-anak

memperoleh

II-39


pengetahuan dari orang tua dan sekolah-sekolah formal mempunyai nilai ekonomis rendah dalam kegiatan produksi pertanian/kehutanan. Begitu teknologi baru tersedia, maka situasi akan berubah, karena teknologi baru membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru (input baru, alat baru, pengetahuan tentang pasar, dan lain-lainnya). Untuk keperluan semua itu, diperlukan institusi (kelembagaan) yang mampu mendukung transfer teknologi baru. Dengan demikian, pendidikan formal diperlukan bagi pelaku kegiatan

pengelolaan

hutan

dan

lahan

dimasa

mendatang

untuk

mengantisipasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas. 2. Luas Pemilikan Lahan Dari hasil analisis data spasial dan hasil pengumpulan data di lapangan diketahui bahwa keluarga yang bermukim di sekitar wilayah KPHP model Dampelas Tinombo mempunyai lahan garapan rerata >2 Ha per KK (2,94 Ha/KK). Untuk jelasnya dilihat pada Tabel 2.15 berikut. Tabel 2.15. Ketersediaan Lahan Garapan Terhadap Jumlah Penduduk di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.

Kecamatan

Lahan Garapan (Ha)

Jumlah (KK)

Lahan Garapan Ha/KK

1 1

2 Tinombo/Sidoan

3 13,801.45

4 6,916

5 2.00

2

Tinombo Selatan

9,818.58

5,428

1.81

3

Balaesang

29,300.09

7,692

3.81

4

Damsol

23,061.03

7,474

3.09

5

Sojol/Sojol Utara

30,291.42

8,655

3.50

106,272.57

36,165

2.94

Jumlah

Sumber: Data BPS dan Dishutbun Kabupaten Tahun 2009/2010, diolah kembali Tahun 2012.

Berdasarkan data pada Tabel 2.15 dapat diketahui bahwa kepemilikan lahan di wilayah kecamatan di sekitar wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo bervariasi dari 1,81 Ha/KK hingga 3,81 Ha/KK. Perhitungan luas


II-40


lahan garapan per KK mengacu pada luas lahan APL dalam wilayah kecamatan. Besarnya rata-rata lahan garapan pertanian yaitu 2,94 Ha/KK seperti pada Tabel 2.11 karena masih luasnya lahan-lahan di kawasan APL yang belum tergarap khususnya di wilayah Kecamatan Balaesang, Damsol dan Sojol/Sojol Utara. Pada keempat wilayah kecamatan ini luas lahan garapan petani berkisar 3.09 Ha/KK s.d. 3,81 Ha/KK. Untuk wilayah Kecamatan Tinombo dan Tinombo Selatan luas garapan petani relatif sempit yaitu ≤ 2 Ha/KK. Dari hasil survey sosekbud Tim BPKH wilayah XVI Palu, diketahui luas lahan produksi yang dimiliki petani pada empat desa sampel (Rerang, Malonas, Ponggerang dan Karyamukti) sbb.; sebanyak 18,33% penduduk memiliki lahan produksi <1 Ha, sebanyak 46,67% memiliki lahan produksi 1-2 Ha, sebanyak 6,67% memiliki lahan produksi 2-3 Ha, sebanyak 10% memiliki lahan produksi 3-4 Ha, sebanyak 5% memiliki lahan produksi >4 Ha. Memperhatikan kondisi lahan produksi yang dimiliki penduduk dominan berada pada luasan 1-2 Ha berupa lahan produksi dengan status pemilikan, dan rata-rata luas lahan garapan yang masih relatif luas (>2 Ha/KK) berdasarkan wilayah kecamatan, perlu diupayakan adanya pengembangan usahatani

intensifikasi

dan/atau

diversifikasi

lahan.

Selanjutnya

bagi

penduduk dengan lahan produksi/lahan garapan <2 Ha dan pemukimannya dekat atau berada di dalam kawasan hutan KPH dapat dilibatkan dalam usahatani hutan seperti program HTR dan HKm.


II-41


3. Keadaan Tenaga Kerja Tenaga kerja atau angkatan kerja yang dimaksud adalah setiap penduduk yang berusia antara 16-55 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Klasifikasi umur tersebut dikategorikan sebagai angkatan kerja produktif. Sedang yang berumur di bawah 16 tahun dan di atas 55 tahun dikategorikan sebagai angkatan kerja tidak produktif. Karena keadaan tersebut berada dalam satu wilayah, maka tenaga kerja tidak produktif secara konsumtif menjadi beban tanggungan tenaga kerja produktif untuk menopang kehidupannya. Dari hasil analisis data BPS Kabupaten Tahun 2010 di sekitar wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo diketahui bahwa penduduk umur produktif (16-55 tahun) sebanyak 91.991 jiwa atau sebesar 58% dari total jumlah penduduk 158.605 jiwa pada tahun 2009. Dari hasil perhitungan nilai beban tanggungan penduduk dengan membandingkan

antara seluruh

penduduk (laki-laki

dan perempuan)

tidak/belum produktif sebanyak 66.233 jiwa dengan penduduk produktif (lakilaki dan perempuan) sebanyak 91.991 jiwa, diperoleh nilai sebesar 0.72 atau 72%, yang berarti setiap 100 orang tenaga kerja produktif menopang kehidupan 72 orang tenaga tidak produktif atau belum produktif disamping dirinya sendiri. Dari hasil survey sosekbud Tim BPKH wilayah XVI Palu, diketahui penduduk usia produktif (10-55 tahun) yang bekerja pada sektor pertanian (sawah/ladang/kebun) mencapai jumlah 69,17% bagi penduduk laki-laki dan sebanyak 25% bagi penduduk wanita. Disamping itu, penduduk usia >55 tahun (mamasuki usia tidak produktif) untuk pekerjaan yang sama mencapai


II-42


43,33%, dan usia belum produktif (<10 tahun) mencapai 13,33%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo tumpuan harapan hidupnya dalam 10 tahu kedepan masih dominan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. 4. Tingkat Upah Upah tenaga kerja terdiri atas upah harian dan atau bulanan. Informasi tentang besarnya upah, harga barang dan bahan setempat sangat diperlukan dalam

perhitungan

pembiayaan

kegiatan.

Besarnya

biaya

tersebut

menggunakan HSPK yang berlaku di masing-masing daerah atau yang telah ditetapkan oleh Bupati. Upah tenaga kerja/upah harian yang berlaku saat ini di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala secara umum berkisar antara Rp. 35.000.- s.d. Rp. 50.000.- per hari. 5. Sarana dan Prasarana Perekonomian Keberadaan sarana dan prasarana perekonomian di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan ekonomi.

Adapun kondisi sarana dan prasarana perekonomian disajikan

pada Tabel 2.16 berikut. Tabel 2.16. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Perekonomian di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Jenis Sarana dan Prasarana Perekonomian (buah) Koperasi Bank Swasta BPD BPR Bank Pemerintah primer 1 2 3 4 5 6 7 1 Tinombo/Sidoan 1 8 2 Tinombo Selatan 1 11 3 Balaesang 1 16 4 Damsol 1 15 5 Sojol 1 12 6 Sojol Utara 1 2 Sumber: BPS Kabupaten Tahun 2010, diolah kembali tahun 2012. No

Kecamtan


II-43


Data

pada

perekonomian

Tabel

untuk

2.16

terlihat

menunjang

jenis

kelancaran

sarana

dan

aktivitas

prasarana

perekonomian

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di sekitar wilayah KPHP yang meliputi; jenis dan jumlah perbankan, jenis dan jumlah koperasi. Selain itu terdapat pasar tradisional, toko, warung dan kios. Dari hasi survey Tim BPKH wilayah XVI Palu diketahui penduduk dalam memasarkan hasil produksi pertanian dan kehutanan, sebanyak 63,33% penduduk masih mengandalkan pedagang pengumpul, dan hanya 3,33% penduduk memanfaatkan KUD. Disamping itu, sebanyak 1,67% penduduk memasarkan langsung hasil produksinya ke kabupaten. 6. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Sarana dan prasarana penyuluhan di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo, khususnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap kecamatan telah tersedia. Di tingkat kabupaten juga telah tersedia SKPD untuk bidang penyuluhan (pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan). Tabel 2.17. Data Sarana/Prasarana Penyuluhan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No. 1

Kabupaten 2

Jumlah BPP 3

Lokasi BPP 4

1

Parigi Moutong dan Donggala

5 bh

Tada, Tinombo, Tambu, Sabang, Balukang

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, Tahun 2011. Keterangan: BPP = Balai Penyuluhan Pertanian.

7. Perambahan Hutan Informasi/data perambahan hutan suatu kawasan hutan sangat diperlukan untuk menentukan perlakuan yang akan diterapkan pada kawasan hutan yang memiliki potensi atau telah terjadi perambahan di dalamnya. Informasi/data yang diperlukan antara lain meliputi; fungsi kawasan yang


II-44


dirambah, luas hutan yang dirambah, siapa yang merambah, sudah berapa lama, penggunaan kawasan yang dirambah dan sebagainya. Dari hasil penajaman analisis RTk-RHL DAS untuk wilayah KPHP model Dampelas Tinombo diketahui luas kawasan hutan yang dirambah mencapai 10.015,95 Ha dengan rincian; seluas 4.643,50 Ha dalam kondisi lahan kritis, dan seluas 5.372,45 Ha dalam kondisi lahan tidak kritis dan agak kritis. Lahan-lahan hutan yang terambah umumnya digunakan masyarakat berusahatani lahan kering dan lahan basah. Berdasarkan data perambahan hutan, sasaran prioritas RH lima tahun mendatang diprioritaskan di luar areal tersebut. Hal ini sesuai arahan RHL DAS yang memprioritaskan lahan-lahan sasaran di dalam kawasan hutan yang tidak ada perambahan (clear and clean). Hal tersebut tidak berarti pada areal yang telah ada penggunaan lahan hutan berupa Pt, Pc dan Sw tidak akan dilakukan kegiatan RH, namun akan dilakukan prakondisi terlebih dahulu berupa pembinaan petani perambah hutan. Sehingga dalam skala prioritas penanangan lahan kritis akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan lahan dana dan kesiapan petani perambah dalam dukungannya terhadap rencana program RH. Dari hasil survey Tim BPKH wilayah XVI Palu, diketahui bahwa sebanyak 10% penduduk memiliki lahan garapan (ladang/kebun) dalam kawasan hutan baik di dalam maupun di luar wilayah desanya. Kondisi ini menggambarkan bahwa ada sebanyak 10% dari total penduduk yang ada yang telah melakukan kegiatan perambahan hutan. Sehubungan dengan uraian di atas, prioritas pertama penanganan lahan kritis adalah lahan-lahan krtis dengan penutupan lahan berupa semak


II-45


belukar, diikuti dengan penutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur semak, kemudian dilanjutkan pada lahan-lahan pertanian lahan kering dan sawah. 8. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Di

wilayah

KPHP

Model

Dampelas

Tinombo

yang

diketahui

keberadaannya adalah masyarakat yang telah lama bermukim dan sudah turun-temurun di dalam kawasan hutan, yaitu komunitas Suku Lauje dan Tajio yang berada di wilayah Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. Oleh Pemerintah Daerah, komunitas masyarakat suku Lauje dan Tajio dinamakan Kelompok Adat Terpencil (KAT) karena pola hidup dan pola permukiman suku ini terpencil dan terpencar di dalam kawasan hutan. Berbabagai upaya telah dilakukan olem Pemda Parigi Moutong melalui Dinas Sosial diantaranya pembinaan dalam bentuk relokasi permukiman dari kawasan hutan ke lokasi baru di luar kawasan hutan. Bentuk pembinaan yang pernah diberikan seperti pembuatan rumah-rumah tempat tinggal setiap kepala keluarga serta bantuan biaya hidup dalam waktu tertentu. Dalam proses pembinaannya, tidak sedikit yang kembali ke hutan untuk

melangsungkan

penghidupannya

seperti

apa

yang

dilakukan

leluhurnya. Namun demikian ada pula yang menetap pada permukiman barunya. Pola perilaku KAT Lauje dan Tajio dalam menjalani kehidupannya adalah mengelola dan memanfaatkan lahan dan hasil hutan secara tradisional, seperti merotan, mengumpulkan damar, berburu, dan bercocok tanam secara tradisional pada punggung-punggung bukit, dengan cara tebang bakar dalam bentuk perladangan.


II-46


Memperhatikan kondisi pola penghidupan suku Lauje dan Tajio seperti diuraikan di atas, yang masih sulit meninggalkan pola prilaku dan budaya leluhurnya maka pengelola KPHP Model Dampelas Tinombo maka perlu dicari pola pendekatan yang lebih manusiawi dalam melakukan pembinaan secara in-situ. Artinya pola perilaku mereka dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya di kawasan hutan (tanah leluhurnya) perlu diposisikan menjadi potensi dan peluang agar kehidupan mereka tidak terusik dengan berbagai aktivitas pengelolaan hutan yang dilakukan oleh UPTD KPHP. Pendekatan

pola

pembinaan

yang

dapat

diterapkan

dengan

melibatkan KAT Lauje dan Tajio menjadi salah satu aset dalam pengelolaan hutan. Hal dimaksud dapat dicapai dengan kerjasama dengan Dinas Sosial dan LSM lokal yang memahami pola hidup komunitas Lauje dan Tajio. Dari hasil survei Tim Sosekbud KPHP wilayah XVI Palu, diketahui adanya penduduk sebesar 18,33% yang masih mengklaim bahwa letak lahan wilayah hak ulayat berada di dalam kawasan hutan. Kondisi menggambarkan bahwa keberadaan penduduk di dalam dan sekitar wilayah KPH perlu dipriotaskan dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan dalam wilayah desanya. Bentuk-bentuk partipasi mereka dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan seperti hutan kemasyarakatan, hutan dan hutan tanaman rakyat. D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pola pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo dalam bentuk izin pemanfaatan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan.


II-47


Izin pemanfaatan kawasan hutan saat sesuai data yang ada berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Taman Hutan Asri dan PT. Sentral Pitulempa selain itu terdapat proses izin pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Coltan Agro sampai pada tahap SP1. Selain itu, pihak UPTD KPH Model Dampelas Tinombo telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat (PBM) sbb.: (a) Di Dusun Bingkoli Desa Ogoamas berupa pembangunan hutan tanaman unggulan lokal (PHTUL) untuk jenis kayu Nyatoh dan Palapi; (b) pembangunan hutan tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk tanaman Karet di Dusun Balinggi Desa Lembahmukti dan Karya Mukti; (c) pembangunan hutan kemasyarakatan berbasis agroforestri untuk jenis tanaman semusim (Jagung), MPTS dan kayu-kayuan di Desa Tonggolobibi, serta (d) kegiatan rehabilitasi hutan dalam bentuk pengkayaan tanaman reboisasi di Desa Siweli, Siboalong, Sibayu dan Kampung Baru. Proses Izin penggunaan kawasan hutan yang ada saat ini di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral tambang biji besi PT. All Rezkey Tadang Palie yang berada di wilayah Desa Pangalaseang, Desa Silempu dan Desa Balukang Kecamatan Sojol, PT. Triwiriana, Trimenara Larasindo, PT. Aplus Baja Mining dan PT. Adimegah Arata di Kabupaten Donggala.


II-48


E. Posisi KPH Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2008-2028, tujuan pengembangan tata ruang makro Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: 1. Membuka wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai antisipasi dari kondisi

keterisolasian

antar

wilayah

guna

menciptakan

peluang

percepatan pembangunan dan pemanfaatan potensi wilayah dalam hal investasi dan aktivitas perekonomian. 2. Menjaga keamanan daerah perbatasan, untuk mengantisipasi adanya gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan potensi wilayah. 3. Mengembangkan sistem interaksi ruang antar wilayah nasional, KTI dan antar wilayah dalam lingkup Pulau Sulawesi sehingga tercipta pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemantapan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam perannya sebagai pemasaran produk unggulan wilayah (kehutanan, perkebunan, perikanan dan pariwisata). Selanjutnya tujuan pengembangan tata ruang mikro Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: 1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terutama sumberdaya alam. 2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 3. Memantapkan fungsi kawasan lindung untuk mendukung terhadap pengembangan pemanfaatan kawasan budidaya.


II-49


4. Mengembangkan

kawasan-kawasan

yang

termasuk

strategis

dan

merupakan kawasan andalan baik lingkup nasional maupun provinsi. 5. Mengembangkan sistem transportasi wilayah yang dapat menciptakan perkembangan perekonomian wilayah, kemudahan pergerakan barang dan manusia dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 6. Mensinergikan fungsi dan peran sistem kota-kota, antar wilayah daratan utama (main land) dengan wilayah kepulauan dan antar pusat-pusat pertumbuhan. Berdasarkan tujuan pengembangan tata ruang makro dan mikro Provinsi Sulawesi Tengah, maka arahan pengelolaan kawasan sbb.: Arahan pengelolaan kawasan lindung: Arahan pengelolaan kawasan lindung Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas: (a) arahan pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

bawahannya; (b) arahan pengelolaan kawasan perlindungan

setempat; (c) arahan pengelolaan kawasan suaka alam; (d) arahan pengelolaan kawasan pelestarian alam; (e) arahan pengelolaan kawasan cagar budaya; (f) arahan pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan (g) arahan pengelolaan kawasan lindung lainnya. Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi: Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi yang terdiri atas: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, yaitu: (1) penetapan batas kawasan hutan produksi terutama yang belum ditata batas dalam rencana yang lebih rinci (RTRW kabupaten/kota); dan (2) pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi: (a) untuk pemanfaatan ruang yang dinilai tidak merusak


II-50


dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi) kegiatan, pelaporan, dan pengawasan/monitoring; dan (b) untuk pemanfaatan ruang yang dinilai dapat merusak dilakukan penutupan kegiatan, penertiban, penerapan sanksi, rehabilitasi apabila terjadi kerusakan. (3) peningkatan koordinasi antar sektor dan instansi dalam pengelolaan kawasan; (4) pemanfaatan potensi hasil hutan berprinsip konservasi sumberdaya alam secara berkelanjutan; (5) perijinan pemungutan hasil hutan diperketat; (6) penyelesaian masalah tumpang tindih (over lapping) pemanfaatan kawasan terutama dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya; (7) peningkatan Inventarisasi dan Pemantapan Tataguna (Intag) Kawasan; dan (8) meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat sekitar kawasan. Dari

tujuan

pengembangan

tata

ruang

provinsi

dan

arahan

pengelolaan kawasan lindung dan hutan produksi seperti diuraikan di atas, menggambarkan bahwa posisi KPH dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah tergolong penting. Pentingnya KPH menjadi bagian dalam pengembangan tata ruang serta wadah bagi pengelolaan kawasan lindung dan hutan produksi karena KPH telah menjadi bagian dari pembangunan nasional dan secara hirarki menjadi bagian dari pembangunan daerah. Selain itu, kehadiran KPH merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dipertegas dalam RKTN Kementerian Kehutanan tahun 2011-2030. Melalui penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang organisasi dan kelembagaan lingkup Pemda Sulawesi Tengah yang mana UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo termasuk didalamnya, menandakan besarnya perhatian dan dukungan


II-51


Pemda Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil survey Tim BPKH wilayah XVI Palu, diketahui peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan di desanya tergolong tinggi, yakni: (a) ada sebanyak 65% menyatakan ikut serta dalam setiap program pembangunan; (b) sebanyak 78,33% penduduk menyatakan mengerti/paham akan pembangunan di desanya; (c) sebanyak 98,33% mendukung setiap kegiatan pembangunan di desanya; (d) sebanyak 98,33% menyatakan bermanfaat; (e) sebanyak 90% menyatakan semakin berkembang desanya dengan adanya program pembangunan. F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan 1. Isu Strategis Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai Renstra Kementerian Kehutanan menetapkan 6 (enam) program prioritas: (1) Pemantapan Kawasan Hutan; (2) Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); (3) Pengamanan Hutan dan Pengendalian kebakaran Hutan; (4) Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan; (6) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. Untuk

mengimplementasikan

program-program

prioritas

tersebut,

pengelolaan Hutan di Indonesia saat ini diarahkan kepada teknik/cara kelola yang efisien dan lestari. Untuk mencapai efisiensi dan kelestarian pengelolaan sumberdaya hutan diwujudkan ke dalam unit-unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi dan peruntukannya yang lebih dikenal dengan nama Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disingkat KPH.


II-52


Pembentukan

KPH

Provinsi

Sulawesi

Tengah

bertujuan

agar

pengelolaan hutan produksi dilakukan secara efisien dan lestari. Disamping itu, pembentukan unit KPH merupakan strategi penataan hutan untuk mencapai kemantapan kawasan. Dengan demikian, KPH dalam jangka panjang diharapkan mampu memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya secara lestari, mampu memberi keuntungan kepada masyarakat, dan organisasi KPH dapat mandiri. Pembentukan KPH sebagai strategi penataan hutan akan dapat menimbulkan konflik dengan aktivitas masyarakat yang saat ini telah ada di lapangan. Pembangunan KPH mengedepankan proses bottom up, sehingga bentuk

pengelolaan

yang

akan

dilakukan

harus

mempertimbangkan

keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Karena itu, pembentukan KPH harus dapat ditempatkan sebagai strategi penyelesaian konflik, termasuk penyelesaian masalah-masalah pemanfaatan secara illegal yang ada di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo yang luasnya mencapai ±112.634 ha, barang dan jasa yang dihasilkannya berperan dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah sebagai: (1) kontributor terhadap pembangunan perekonomian; dan (2) penyangga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara. Posisi kawasan hutan KPHP Model Dampelas Tinombo menjadi lebih penting karena penduduk dari lima wilayah kecamatan dari dua kabupaten yang ada, tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan ini, dan secara struktural sebagian termasuk kategori miskin/tertinggal. Penduduk di sekitar kawasan hutan wilayah KPHP model, kurang lebih 80% penduduk merupakan


II-53


petani lahan kering dan lahan basah. Petani lahan basah yang mengelola dan memanfaatkan lahannya berupa lahan sawah beririgasi, sumber air utamanya berasal dari kawasan hutan di wilayah KPHP model. Selain itu, kebutuhan air dimanfaatkan pula untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik secara perpipaan

maupun

melalui

penggunaan

sumur.

Dengan

demikian,

tertanggunya ekosistem DAS di wilayah ini akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah ini. Selain kebutuhan air seperti dijelaskan, sebagian penduduk di sekitar dan di dalam kawasan hutan di wilayah KPHP model menggantungkan hidupnya dari hasil hutan seperti mengumpulkan getah damar, rotan, lebah madu dan sebagainya. Di wilayah kawasan bagian timur KPHP model tepatnya di Kecamatan Tinombo terdapat komunitas suku Lauje yang tinggal secara turun-temurun. Komunitas Lauje umumnya memanfaatkan hasil hutan dan lahan hutan dalam menyambung hidupnya. Dalam pemanfaatan lahan hutan selain digunakan dalam bercocok tanam dan juga digunakan membangun tempat tinggalnya. Sesuai dengan tujuan pembentukan KPHP Model Dampelas Tinombo yang berada di wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yakni pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang dilakukan secara efisien dan lestari. Harapannya adalah mantapnya kawasan hutan dan dalam jangka panjang mampu memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya secara lestari, mampu memberi keuntungan kepada masyarakat, dan organisasi KPH dapat mandiri. Memperhatikan kondisi kawasan hutan di wilayah KPHP model saat ini yang dinilai memiliki peran cukup penting dalam menyelamatkan aset negara


II-54


berupa hutan dan ekosistemnya, maka isu strategis adalah mengelola segala potensi sumberdaya hutan secara efisien dan lestari yang dimiliki kawasan ini tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat baik yang ada di dalam maupun di sekitar wilayah KPH. 2.

Kendala dan Permasalahan Berdasarkan gambaran kondisi KPHP Model Dampelas Tinombo saat

ini

serta

kondisi

yang

diinginkan,

diidentifikasi

beberapa

kendala

permasalahan dalam pengelolaan KPHP. Hasil identifikasi kendala dan permasalahan

tersebut

akan

digunakan

untuk

mendukung

justifikasi

penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program kegiatan sesuai tujuan pengelolaan hutan. Selama dua tahun terbentuknya UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo dengan berbagai kegiatan berupa penyiapan sarana dan prasarana, rancangan model, rencana aksi, sosialisasi dan diskusi publik, pembinaan dan pengembangan SDM, serta pendataan potensi SDH pada tingkat tapak, menunjukkan bahwa KPHP ini cukup mantap dalam menjalankan aktivitas pengelolaan hutannya. Dalam menjalankan aktifitasnya, KPHP Model diperkirakan akan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan sbb.: Kendala-kendala dalam pembangunan KPHP: 1. Adanya klaim lahan hak dalam kawasan hutan di wilayah KPH berupa lahan pertanian (kebun dan sawah). 2. Adanya Komunitas Adat Terpencil (KAT) suku Lauje di wilayah KPH. 3. Adanya aktifitas illegal logging dan perambahan hutan yang telah berlangsung cukup lama, sehingga dengan hadirnya KPH akan terhenti segala aktifitasnya.


II-55


4. Adanya kasus-kasus dan dampak negatif berupa kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh pemanfaat hasil hutan kayu berskala usaha (HPH) di masa lalu, dapat berkembang menjadi isu tidak perlunya pembangunan KPH model Dampelas-Tinombo. 5. Peluang terjadinya benturan kepentingan cukup besar; antara pengelola KPH dengan masyarakat setempat, dan pelaku illegal dalam kawasan KPH. 6. Terlalu kuatnya proses pendampingan oleh Pemerintah dapat mengurangi ‘ownership’ KPH oleh Pemda dan pihak lain. Potensi Masalah Dalam Pembangunan KPHP: 1. Masih tingginya aktifitas pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dalam bentuk pertanian lahan kering dan lahan basah oleh sekelompok masyarakat di dalam wilayah KPH yang dinilai illegal sesuai Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. Masih terbatasnya SDM baik dalam jumlah maupun kualifikasinya dalam mengawal

pelaksanaan

pembangunan

KPH

Dampelas

Tinombo,

khususnya di tingkat tapak dalam mengelola areal seluas 112.634 ha. 3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan akan menjadi sumber tidak berjalannya kebijakan secara keseluruhan. 4. Masih lemahnya dukungan publik akibat belum dipahaminya tujuan dan manfaat pembangunan KPH model Dampelas-Tinombo. 5. Masih sulitnya mobilisasi sumberdaya sebagai akibat masih lemahnya kapasitas kelembagaan pembangunan KPH bagi banyak pihak.


II-56


6. Pembangunan KPH Dampelas-Tinombo akan melibatkan banyak pihak, sehingga berpeluang terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi. 7. Adanya hamparan lahan kritis yang cukup luas di wilayah KPHP Model akan mengganggu berfugsinya ekosistem DAS sebagai pengatur tata air. Dari hasil survey Tim BPKH wilayah XVI Palu, konflik yang sering mengemuka di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo adalah konflik lahan, yakni sebanyak 10% penduduk menyatakan konflik lahan, sebanyak 1,67% menyatakan konflik hasil hutan, sebanyak 1,67% penduduk menyatakan konflik tambang, dan sebanyak 44,17% penduduk menyatakan konflik lainnya.


II-57


BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

A. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan Nasional Visi

Kemenhut

Tahun

2010-2014

dalam

penyelenggaraan

pembangunan kehutanan adalah Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sbb.: 1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari. 2. Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Misi ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi. 3. Memantapkan

penyelenggaraan

perlindungan

dan

konservasi

sumberdaya alam. Misi ini bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi, dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam


III-1


tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan. 6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Misi ini bertujuan untuk penyediaan perangkat peraturan

perundang-undangan

dalam

pengelolaan

hutan

lestari,

peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan. 7. Mewujudkan sumberdaya kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan. B. Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Hutan KPHP Model Dampelas Tinombo Visi, misi dan tujuan pengelolaan hutan pada KPHP Model Dampelas Tinombo sbb.: Visi Pengelolaan Hutan Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian KPH Menuju Hutan Lestari . Berdasarkan Visi tersebut, KPHP Model Dampelas Tinombo berupaya maksimal menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari secara efisien dan efektif, serta untuk sebesarsebesarnya kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitarnya.


III-2


Misi Pengelolaan Hutan 1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan aneka fungsi hutan di KPHP model Dampelas-Tinombo yang meliputi; lindung dan produksi dengan hasil hutan kayu dan non-kayu serta jasa lingkungan. 2. Mengoptimalkan manfaat hutan sebagai lingkungan sosial dan budaya. Tujuan Pengelolaan Hutan Pembentukan Unit KPHP Model Dampelas-Tinombo bertujuan agar pengelolaan hutan produksi dilakukan secara efisien dan lestari. Disamping itu, pembentukan unit KPHP merupakan strategi penataan hutan untuk mencapai kemantapan kawasan. Dengan demikian, KPHP dalam jangka panjang diharapkan mampu memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya secara lestari, mampu memberi keuntungan kepada masyarakat, dan organisasi KPHP dapat mandiri.


III-3


BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

A. Analisis Data dan Informasi KPHP Model Dampelas Tinombo 1. Identifikasi Kendala dan Permasalahan dalam Pengelolaan KPHP Pada Bab II telah diuraikan kondisi biogeofisik, sosial ekonomi dan budaya serta keadaan pengelolaan hutan KPHP Model Dampelas Tinombo. Berdasarkan kondisi tersebut, kendala dan permasalahan yang paling mengemuka adalah pemanfaataan hutan dan penggunaan kawasan hutan secara ilegal, klaim hak atas lahan hutan, keberadaan lahan kritis, dampak negatif aktifitas HPH di masa lalu, eksistensi KAT Lauje dan Tajio, masih lemahnya kapasitas kelembagaan, masih lemahnya dukungan publik, masih sulitnya mobilisasi sumberdaya dan peluang terjadinya benturan antar pihak dalam pengelolaan hutan di wilayah KPHP. 2. Analisis Faktor Internal dan Eksternal dalam Pengelolaan KPHP Dalam menganalisis kendala dan permasalahan yang teridentifikasi dalam pengelolaan hutan KPHP Model Dampelas Tinombo, untuk keperluan perencanaan ini didekati menggunakan analisis SWOT melalui perumusan strategi pemanfaatan peluang dan kekuatan serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada. Setelah menganalisis potensi dan masalah, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut untuk menyusun matrik SWOT. Kisikisi yang terdapat pada matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dalam pengelolaan hutan KPHP yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimilikinya. Matriks SWOT ini menghasilkan 4 kisi kemungkinan alternatif KPHP Model Dampelas TInombo

IV-1


strategis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 Matriks SWOT berikut. Tabel 4.1. Matriks SWOT Eksternal Internal

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

Peluang (O)

Ancaman (T)

Strategi S – O

Strategi S – T

Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman

Strategi W – O

Strategi W – T

Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Strategi S – O (Kekuatan – Peluang) Strategi ini dibuat berdasarkan keinginan agar kegiatan pengelolaan hutan KPHP dapat berhasil. Dalam merumuskan strategi ini, harus memanfaatkan seluruh kekuatan (potensi) baik yang dimiliki masyarakat, maupun pemerintah untuk merebut dan memanfatkan peluang sebesarbesarnya. Strategi S – T (Kekuatan – Ancaman) Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki masyarakat dan pihak manajemen kegiatan untuk mengatasi ancaman yang dapat timbul dari luar kontrak pengelolaan. Strategi W – O (Kelemahan – Peluang) Strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dalam mendukung keberhasilan pengelolaan hutan KPHP dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki masyarakat maupun pemerintah.


IV-2


Strategi W – T (Kelemahan – Ancaman) Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Matrik Analisis SWOT Strategi Pengelolaan Hutan KPHP Eksternal

Internal

Peluang (O)

Ancaman (T)

• Adanya Kebijakan pengelolaan hutan berbasis KPHP dan KPHL • Adanya kebijkan program RHL • Tersedianya tenaga kerja produktif di sekitar KPHP. • Adanya dukungan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana pengelolaan hutan KPHP • Pembangunan KPHP akan melibatkan banyak pihak • Adanya potensi pengembangan wisata alam di sekitar Danau Dampelas. • Tingginya ketergantungan msyrkt terhadap sumber air dari wil. KPHP.

• Peluang terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi. (antar sektor-antar masyarakat dengan KPHP) • Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang visimisi-tujuan dan sasaran pengelolaan hutan di KPHP. • Masih rendahnya dukungan publik terhadap KPHP. • Masih sulitnya mobilisasi sumberdaya ke wil. KPHP. • Adanya dampak negatif HPH di masa lalu. • Masih berlangsungnya illegal logging dan perambahan hutan.

Strategi S – O

Strategi S – T

• Memanfaatkan ketersediaan potensi kayu komersial pada hutan alam dalam skala kegiatan IUPHHRE. • Memanfaatkan ketersediaan potensi non-kayu komersial pada hutan alam dalam skala kegiatan IPHHBK. • Memanfaatkan potensi sumberdaya KAT Suku Lauje dalam pengembangan objek wisata budaya dan sarana iptek. • Pembinaan dan pengembangan HTUL dan APBE serta HTI. • Pemeliharaan/Pembangunan jaringan jalan eks. HPH. • Percepatan Pembangunan HTR • Pengembangan kerjasama riset dan wisata alam. • Pengembangan sistem kelola KPHP berbasis kinerja. • Pengembangan usaha jasa lingkungan berbasis jasa air dan karbon serta usaha hutan wisata.

• Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar sektor • Peningkatan sosialisasi dan diskusi publik dengan materi pokok visi-misitujuan-sasaran pengelolaan hutan di KPHP. • Optimalisasi peran UPTD KPHP model dalam memasarkan produkproduk rencana kelola kepada investor • Peningkatan penyuluhan hukum, kehutanan dan lingkungan kepada masyarakat sekitar KPHP. • Penertiban aritivitas ilegal logging dn perambahan hutan • Pemberian peran RPHRPH di tingkat kecamatan yang diikuti pembangunan/pengadaan sapras. • Perkuat kerjasama dengan Dishut Kabupaten (Donggala dan Parigi Moutong).

Strategi O – W

Strategi W – T

• Percepatan kegiatan RH pada lahan-lahan kritis LMU terseleksi, baik secara

Pengembangan HKm. Penyiapan masyarakat, utamanya melalui

Kekuatan (S) • Kondisi biogeofisik dan iklim kws hutan yang bernilai strategis bagi daerah sekitrnya • Potensi kayu dan non-kayu bernilai komersial • Keberadaan flora dan fauna langka dan endemik • Organisasi UPTD KPHP • SDM Pengelola KPHP • Sarana dan Prasarana KPHP • Keberadaan KAT Suku Lauje. • Eks. Jalan HPH dalam areal KPHP • Tersedianya sumber-sumber air bagi rigasi pertanian di sekitranya. • Adanya eks. HTUL dan Area Produksi Benih Eboni (APBE) di eks. PT. Raslim dan PT. Sinar Kaili • Adanya IUPHHK- HTI • Adanya tanaman tahunan dari kebun masyarakat dalam KPHP

Kelemahan (W) • Klaim lahan oleh pertanian lahan kering dan lahan basah, dan permukiman penduduk di wilayah KPHP Model Dampelas TInombo

IV-3


KPHP • Hutan rusak dan Lahan kritis masih cukup luas. • Erosi dan sedimentasi masih tinggi. • Hamparan lahan semak belukar cukup luas. • Masih lemahnya kapasitas kelembagaan KPHP • SDM pengelola KPHP di tkt. tapak masih terbatas dikaitkan areal seluas 112.634 ha.

vegetatif (reboiasi dan pengkayaan reboisasi) maupun sipil teknis • Pembangunan HTR, HKm. • Pengembangan Hutan Desa. • Pengembangan sistem pengamanan hutan secara swakarsa. Terapkan system insentif dan dis-insentif.

bImbingan teknis dan pelatihan bagi peserta kegiatan usahatani hutan kemasyarakatan (Hkm) berbasis hasil hutan nonkayu (rotan, bambu, lebah madu, getah damar, buah/biji). Peningkatan perlindungan dan pengamanan kawasan.

B. Proyeksi Pengelolaan Hutan KPHP Model Dampelas Tinombo 1. Prinsip-Prinsip Perencanaan Hutan Perencanaan hutan menyangkut kegiatan koordinatif dari semua elemen yang adadi dalam internal manajemen KPH maupun interrelasinya dengan situasi external dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan hutan. Proses perencanaan hutan harus dirancang dan dilakukan untuk menjamin keseimbangan antara kenyataan di lapangan dengan kapasitas manajemen, dan antara prioritas ekonomi, ekologi, dan sosial serta prioritas-prioritas pembangunan kehutanan regional dan nasional. Informasi-informasi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk (1) melandasi berbagai analisis yang diperlukan, (2) menjelaskan keuntungan dan kerugian yang potensial akan dialami oleh para pihak, menjadi alas rasional dalam menyeimbangkan negosiasi berbagai kepentingan para pihak, dan tolok ukur bagi kegiatan pemantauan dan evaluasi. Oleh karenanya, kelengkapan, akurasi, reliabilitas dan kemutakhiran informasi menentukan proses

dan

implementasi

hasil

perencanaan

program-program

pengelolaan

REDD+

yang

hutan.

Terlebih

pada

sangat

memungkinkan

dilaksanakan pada KPH, dimana syarat measurable, reportable and veriviable


IV-4


(MRV) diperlukan, maka kelengkapan, akurasi, reliabilitas dan kemutakhiran informasi menjadi sangat penting. Proyeksi kondisi wilayah KPHP di masa yang akan datang adalah lebih baik dari kondisi saat ini. Kondisi KPHP saat ini adalah kawasan hutan yang belum terkelola baik pasca HPH PT. Raslim, HPH PT. Sinar Kaili, dan HPH PT. Iradat Puri. Walaupun demikian, kawasan hutan di wilayah KPHP Model ini mulai terbina kembali sejak tahun 2009 dalam manajemen pengelolaan UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo. Sampai dengan tahun 2011, KPHP ini telah memiliki rancang bangun pengelolaan KPH, dan rencana aksi KPH. 2. Target Penyusunan Kegiatan Rencana Pengelolaan Hutan Sesuai PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan

Hutan,

serta

Pemanfaatan

Hutan,

rencana

pengelolaan hutan pada KPH Model Dampelas-Tinombo meliputi: (a). rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan (b). rencana pengelolaan hutan jangka pendek. a. Tujuan yang Akan Dicapai KPH Tujuan yang akan dicapai pada pembangunan KPHP Model DampelasTinombo sbb.: 1. Meningkatnya mutu dan produktifitas sumberdaya hutan di KPHP model DampelasTinombo. 2. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan masyarakat, perekonomian daerah dan nasional. 3. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam menjaga kelestarian sumberdaya hutan. KPHP Model Dampelas TInombo

IV-5


4. Meningkatnya daya dukung DAS/sub DAS dalam wilayah KPHP model dan sekitarnya. b. KondisiYang Dihadapi Dalam rangka pencapaian target dan tujuan pengelolaan hutan jangka panjang KPH model Dampelas Tinombo, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan sbb.: KPHP model yang direncanakan termasuk dalam kategori wilayah KPH besar yaitu dengan luas kawasan hutan 112.634ha. Berdasarkan administrasi pemerintahan Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong, lokasi KPHP ini berada dalam wilayah Kecamatan Sojol Utara, Sojol, Damsol dan Balaesang untuk wilayah Kabupaten Donggala, serta Kecamatan, Tinombo/Sidoan dan Tinombo Selatan untuk Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan posisi geografi, KPHP ini berada pada koordinat 119° 47’ 49” s.d 120° 07’ 22” BT dan 0° 42’ 14” s.d 0° 04’ 19” LU. Berdasarkan administrasi Pengurusan Hutan, KPH ini berada dalam wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan wilayah Daerah Aliran Sungai berada dalam satuan wilayah pengelolaan (SWP) DAS Tawaili-Sampaga dan wilayah DAS ToweraLambunuyang mencakup 33 DAS besar dan kecil. Termasuk DAS besar di wilayah KPH ini yaitu DAS Tada (prioritas I), DAS Taipa, DAS Silonduya, DAS Sidoan, dan DAS Bainaa. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, KPH Model Dampelas Tinombo terdiri atas: Hutan Lindung (HL) seluas 21.240 ha, Hutan Produksi Tetap (HP)


IV-6


seluas 10.271 ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 80.983 ha. Sementara itu, luas penutupan lahan terdiri atas 30,15 ha hutan mangrove primer, 60.815,75 Ha hutan primer, 47.152,40 ha hutan sekunder, 977,52 ha perkebunan, 10,02 ha pemukiman, 681,54 ha pertanian lahan kering, 1.341,43 ha pertanian lahan kering campur, 361,25 ha sawah, 1.251,09 ha semak belukar, dan 50,21 ha tanah terbuka/kosong (Dishut Sulteng, 2011). Selanjutnya berdasarkan aktivitas kelola hutan, kegiatan-kegiatan berupa rehabilitasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang pernah ada pada KPHP iniadalah kondisi yang mendasari proses perencanaan jangka panjang

pengelolaan

hutan.

Kegiatan-kegiatan

dimaksud,antara

lain:

Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Aktivitas lain yang dinilai telah menyebabkan rusaknya potensi sumberdaya hutan serta menjadi tekanan terhadap kawasan hutan di wilayah KPHPini adalah: pemukiman pendudk di Dusun Bingkoli Desa Ogoamas, UPT-transmigrasi Bayang, pemukiman komunitas adat terpencil, masyarakat perambah hutan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara illegal. c. Strategi dan Kelayakan Pengembangan Pengelolaan Hutan Strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan ditinjau dari aspek kelola kawasan, kelola pemanfaatan hutan, kelola pasar, kelola konservasi, kelola


IV-7


rahabilitasi-restorasi dalam kerangka pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang optimal. Pengembangan pengelolaan hutan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu, maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan. 1. Tata Hutan Sesuai kondisi lokasi dan mengacu pada hasil rancangan KPHP Model Dampelas Tinombo seluas ±112.634 ha, selanjutnya disusun rencana kegiatan sbb. (a). Tata Hutan Pada Hutan Lindung seluas ± 21.240Ha. 1. Penentuan batas-batas hutan yang ditata; 2. Inventarisasi, identifikasi, dan perisalahan kondisi kawasan hutan; 3. Pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya; 4. Pembagian hutan ke dalam blok-blok; a. Blok perlindungan; b. Blok pemanfaatan; dan c. Blok lainnya 5. Registrasi; dan 6. Pengukuran dan pemetaan. (b). Tata Hutan Pada Hutan Produksi seluas ± 91.254 Ha. 1. Penentuan batas hutan yang ditata; 2. Inventarisasi potensi dan kondisi hutan mencakup: a. jenis, potensi dan sebaran flora; b. jenis, populasi dan habitat fauna;


IV-8


c. rancangan trayek batas luas kawasan dan batas dalam kawasan hutan; d. sosial, ekonomi, budaya masyarakat; e. status, penggunaan, penutupan lahan; f. jenis tanah, kelerengan lapangan atau topografi; g. iklim; h. sumber daya manusia (demografi); i. keadaan hidrologi, bentang alam dan gejala-gejala alam. 3. Perisalahan hutan; 4. Pembagian

hutan

ke

dalam

blok-blok

dan

petak

(dengan

memperhatikan pada: a. luas kawasan; b. potensi hasil hutan; dan c. kesesuaian ekosistem) 5. Pemancangan tanda batas blok dan petak; 6. Pembukaan wilayah dan sarana pengelolaan; 7. Registrasi; dan 8. Pengukuran dan pemetaan. 2. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai kondisi lokasi dan mengacu pada hasil rancangan KPHP Model Dampelas Tinombo, selanjutnya disusun rencana kegiatan sbb. (a). Pemanfaatan Hutan Kegiatan pemanfaatan hutan yang dinilai layak untuk dilaksanakan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo adalah; (a) Pemanfaatan kawasan; (b) Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) Pemanfaatan hasil hutan kayu; (d) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; (e) Pemungutan hasil hutan bukan kayu.


IV-9


(b). Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan penggunaan kawasan hutan yang dinilai layak untuk dilaksanakan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo masih perlu pangkajian terutama keberadaan potensi tambang di wilayah ini. Namun demikian apabila di kawasan ini ditemukan adanya potensi tambang seperti mineral tambang biji besi yang ada di wilayah Desa Pangalaseang yang mana lokasi ini berbatasan langsung dengan kawasan HPT di wilayah KPHP maka dapat dilakukan pengkajian kelayakan usahanya oleh pengelola KPHP. Selain usaha pertambangan, di wilayah KPHP dimungkinkan pula dilakukan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis lainnyaseperti: (a) Kepentingan religi; (b) Pertahanan dan keamanan; (c) Pembangunan jaringan telekomunikasi; (f) Pembangunan jaringan instalasi air, dll. Selain penggunaan kawasan hutan di wilayah untuk tujuan strategis, dapat dapat digunakan untuk kepentingan umum terbatas seperti: (a) Jalan umum; (b) Saluran air bersih dan atau air limbah; (c) Pengairan; (d) Bak penampungan air; (e) Fasilitas umum; (f) Repeater telekomunikasi.

3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Memperhatikan kondisi kawasan hutan lokasi rencana pembangunan KPHP Model DampelasTinombo yang sebahagian wilayahnya memiliki penutupan lahan berupa tanah-tanah kosong, semak belukar dan hutan rusak, maka diperlukan adanyan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan.

(a) Rehabilitasi Hutan KPHP Model Dampelas TInombo

IV-10


Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo meliputi: (a) Inventarisasi lahan kritis; (b) pengukuran dan pemetaan areal reboisasi; (c) reboisasi (penanaman); (d) pemeliharaan tanaman; (e) pengayaan tanaman; dan (f) penerapan teknis konservasi. (b) Reklamasi Kegiatan reklamasi hutan dan lahan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo meliputi: (a) Inventarisasi lokasi; (b) penetapan lokasi (pengukuran dan pemetaan lokasi); (c) perencanaan, dan (d) pelaksanaan reklamasi. Kegiatan reklamasi hutan dilakukan apabila telah ada aktvitas penggunaan lahan non-kehutanan, seperti kegiatan pertambangan, dll. 4. Perlindungan Hutan Memperhatikan kondisi kawasan hutan wilayah pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo yang menyebar hingga ke daerah pesisir (kawasan mangrove) serta kelompok HPT di wilayah Sojol bagian utara yang lokasinya agak terpisah dengan lokasi semula (sebelum keluarnya Permenhut No. 79/Menhut-II/2010), akan menjadikan sistem perlindungan dan pengamanan hutan lebih kompleks. Berdasarkan kondisi tersebut, Pengelola KPHP akan menghadapi dua kelompok komunitas perambah yang berbeda yaitu komunitas perambah di kawasan hutan daratan dan komunitas perambah di kawasan hutan mangrove. Di kawasan hutan daratan (Kawasan HL, HPT dan HP) tidak sedikit kelompok perambah yang telah memanfaatkan kawasan hutan untuk budidaya tanaman pertanian, bahkan di dalam kawasan hutan telah ada permukiman penduduk. Bahkan kelompok perambah tersebut telah mengklaim menjadi lahan miliknya. Di kawasan mangrove (Tanjung Raneang KPHP Model Dampelas TInombo

IV-11


(Siraru) dan Tg. Pesik) walaupun di atas peta dinyatakan masih hutan primer namun kenyataan di lapangan sebagian pula telah menjadi rusak akibat perambahan. Pengelola KPHP Model dalam menyikapi permasalahan tersebut tidak seharusnya dilakukan represif, tetapi dilakukan dengan cara membangun kemitraan dengan komunitas perambah dalam menemukan solusi terbaik, namun setiap solusi harus berada dalam koridor hukum perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan kondisi kawasan yang telah banyak diokupasi, dirambah dan rawan aktivitas illegal logging, maka kegiatan perlindungan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo dapat meliputi: 1. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; 2. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; 3. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; 5. Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin; 6. Meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; 7. Mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat; 8. Meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan; 9. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan. Sesuai

peraturan

perundang-undangan,

kegiatan

ilegal

logging

(”pencurian kayu”) harus diberantas secara tuntas, namun aktifitas seperti pemanfaatan

kawasan


hutan

untuk

budidaya

tanaman

pertanian,

IV-12


permukiman, pengumpulan rotan dan getah damar oleh sekelompok masyarakat masih memungkinkan untuk dibina menjadi pemanfaat hasil hutan dan pelestari kawasan hutan. Artinya dalam analisis SWOT, kendala dan ancaman yang ada dirobah menjadi kekuatan dan peluang dalam membangun KPHP Model Dampelas Tinombo. Dengan adanya tambahan lokasi kelola di wilayah Sojol bagian utara sehingga terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan HPT dan kawasan mangrove di daerah pesisir. d. Arahan Pembangunan Jangka Panjang KPHP Berdasarkan uraian sebelumnya dan mengacu pada hasil penyusunan, maka arahan pembangunan jangka panjang KPHP dirumuskan sbb.: Arahan perlindungan hutan Pembinaan Area Perlindungan Tata Air (PL-TA), Pelestarian habitat hutan alam untuk Area Konservasi Eboni (AKE). Perlindungan hutan pantai (PL-HP) dan mangrove. Arahan pemanfaatan hutan Pembangunan dan Pengembangan HTI/HT termasuk HTUL. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Eksositem dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA-RE). Arahan pemberdayaan masyarakat Pembangunan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pembangunan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pemantapan fungsi kawasan serta pemanfaatan terbatas hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan Hutan Lindung (HL), seperti usaha pemungutan rotan, getah damar, buah/biji, lebah madu. Selain itu,


IV-13


dikembangkan pula usaha pemanfaatan jasa lingkungan seperti jasa aliran air, jasa wisata alam, jasa RAP-PAN Karbon. Penyelenggaraan Hutan Desa Pembinaan KAT Suku Lauje dan Tajio dalam wilayah KPHP Pembinaan area persawahan dan permukiman dalam wilayah KPHP. Pembinaan area pengembangan model-model agroforestri pada lahan terambah/terokupasi. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan (reboisasi dan pengkayaan reboisasi). Pelestarian ekosistem mangrove secara terpadu dan berganda dengan memposisikan masyarakat pesisir setempat menjadi pelestari mangrove. Dalam mewujudkan rencana-rencana kegiatan yang telah dirumuskan maka diperlukan beberapa program pendukung dan penunjang sbb.: Penguatan kapasitas kelembagaan KPHP serta peningkatan kapasitas SDM, termasuk pemantapan organisasi, sapras dan fasilitas penunjang. Penyenggaraan sistem koodinasi dan sinkronisasi yang baik antar pemegang izin di wilayah KPHP. Penyelenggaraan sistem koordinasi dan sinergisitas antara KPHP dengan instansi dan stakholder terakit dalam pembangunan KPHP. Penyediaan pendanaan kegiatan yang memadai sesuai kebutuhan. Pengembangan

database

hingga

terbangunnya

sistem

informasi

kehutanan KPHP. Pengembangan investasi dan rasionalisasi wilayah kelola serta review rencana pengelolaan KPHP minimal 5 tahun sekali. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang baik dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.


IV-14


Pemantauan dan evaluasi yang baik dan beretika, serta sistem pelaporan yang baik yang dilakukan secara periodik. Pembuatan dan pelaksanaan standar operasi dan prosedur (SOP) KPHP Model Dampelas Tinombo, menuju pengelolaan KPH berbasis kinerja.


IV-15


BAB V. RENCANA KEGIATAN

Pengelolaan Hutan meliputikegiatan:Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPH.Memperhatikan kondisi KPHP Model Dampelas Tinombo saat ini dan kondisi yang diharapkan sepuluh tahun mendatang, maka rencana pengelolaan hutan pada areal seluas 112.634 ha ini memuat rencana strategis selama jangka waktu rencana pengelolaan hutan, baik di kawasan hutan produksi (HPT dan HP) maupun di kawasan hutan lindung (HL). Rencana pengelolaan KPHP model Dampelas Tinombo dalam sepuluh tahun kedepan diarahkan pada pemanfaatan hutandi kawasan hutan produksi dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi meliputi: (a) Pemanfaatan kawasan; (b) Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) Pemanfaatan hasil hutan kayu; (d) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; (e) Pemungutan hasil hutan bukan kayu. Selanjutnya pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung meliputi: (a) Pemanfaatan kawasan; (b) Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) Pemungutan hasil hutan bukan kayu. Adapun rencana kegiatan strategis selama jangka waktu rencana pengelolaan hutan KPHP model Dampelas Tinombo sepuluh tahun kedepan diuraikan seperti berikut ini.

V-1


A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya 1. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sepuluh tahunan (Pasal 73 dan 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007) yang disusun berdasarkan inventarisasi hutan berkala sepuluh tahunan yang selanjutnya disebut sebagai IHMB. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock), yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan RKUPHHK atau KPH sepuluh tahunan dan sebagai bahan untuk pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di KPH atau IUPHHK.IHMB mengacu pada Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009 dan Perubahannya No. P.5/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi. Kegiatan IHMB diperuntukkan bagi wilayah KPHP yang telah ada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang dilaksanakan pada dua tingkatan

perencanaan,

yakni

rencana

kegiatan

pengelolaan

jangka

panjang/sepuluh tahunan (RKU) dan rencana kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek/tahunan (RKT). Untuk RKU, dilakukan IHMB pada seluruh areal

V-2


hutan yang telah ada izin usahanya yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Dalam perencanaan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam di kawasan hutan produksi KPHP model Dampelas Tinombo diarahkan pada rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dengan restorasi ekosistem hutan alam (HHK-RE). Hal ini dipandang penting diperhatikan karena kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi kemasyarakatan di sekitar wilayah KPH yang belum memungkinkan dilakukan secara langsung penebangan hutan alam. Karena itu, guna mengendalikan terjadinya konflik baru di sekitar wilayah KPH maka HHK-RE dinilai tepat untuk diterapkan dalam pengelolaan hutan alam sepuluh tahun kedepan. Hasil stratifikasi tutupan hutan sementara akan divalidasi dengan mendasarkan pada hasil IHMB. Sebagai acuan, dalam pembuatan kelas-kelas tutupan hutan dapat dilihat pada Gambar 1 dalam Lampiran Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009. Pembuatan kelas-kelas hutan (stratifikasi) menurut kerapatan tegakannya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Hutan lahan kering primer – kerapatan vegetasi jarang (HKp1), (2) Hutan lahan kering primer – kerapatan vegetasi sedang (HKp2), (3) Hutan lahan kering primer – kerapatan vegetasi rapat (HKp3), (4) Hutan lahan kering sekunder – kerapatan vegetasi jarang (HKs1), (5) Hutan lahan kering sekunder – kerapatan vegetasi sedang (HKs2), (6) Hutan lahan kering sekunder – kerapatan vegetasi rapat (HKs3).

V-3


2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Secara garis besar, kegiatan ITSP, meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan menggambarkan posisi pepohonan di dalam petak pada peta

persebaran

pohon.

Pengumpulan

data

meliputi:Penetapan

dan

pengukuran koordinat petak kerja; Pemasangan dan penandaan pal-pal batas petak tebangan (100 ha); Penandaan dan penomoran pohon-pohon yang akan ditebang, pohon inti, pohon induk, dan pohon yang dilindungi; Pengukuran diameter setinggi dada dan tinggi bebas cabang semua pohon berdiameter 20 cm ke atas; Pengukuran letak pohon; Pencatatan flora dan fauna yang dijumpai serta hasil hutan bukan kayu (HHBK); Pencatatan keadaan lapangan. Selanjutnya pengolahan data ITSP meliputi:Pemetaan letak pohon (tree location mapping); Pencacahan jumlah individu dan penjumlahan volume pohon tiap jenis; Pengelompokkan jenis menurut golongan jenis komersial, kayu indah, kayu yang dilindungi, dan jenis-jenis campuran, dirinci ke dalam jumlah individu dan jumlah volume. Hasil dari kegiatan ITSP berupa data potensi dan peta persebaran pohon ITSP. Data potensi digunakan untuk menentukan jatah pohon tebang (JPT) pada SK. RKT. Untuk keperluan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), setiap tahun dilakukan inventarisasi 100% pada masing-masing areal tebangan untuk rencana penebangan jangka pendek, yaitu rencana penebangan tahunan. 3. Penataan Hutan Sesuai Dokumen Rancangan Bangun KPHP Model Dampelas Tinombo tahun 2009; Hasil inventarisasi kondisi biogefisik dan sosekbud KPHP Model

V-4


Dampelas Tinombo tahun 2012 dan Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);Arahan IHMB pada kegiatan HHK-HA/RE dan HHKHT/HTI; Juknis Penyusunan rencana pengelolaan pada KPH tahun 2012, selanjutnya

dirumuskan rencana-rencana

penataan

hutan

berdasarkan

fungsinya pada areal seluas ± 112.634Hektar, yaitu pada kawasan hutan produksi (HPT dan HP) seluas ± 91.245Ha, Hutan Lindung seluas ± 21.108Ha, dan KWL di APL seluas ±281Haseperti pada Tabel 5.1 berikut. Tabel 5.1. Rencana Penataan Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.

Rencana Inventarisasi Berkala Menyeluruh 6

HL

HKs1, B

-

504,54

HL

HKp2, HKs3, B

-

7.065,54

HL

HKp1

-

1.534,59

HL

HKp2

-

996,04

HL

HKp3

-

496,82

HL

HKs1, B

-

320,81

HL

HKs1, B

-

149,22

DAS Sigenti, Desa Sigenti-Malanggo DAS Silonduya, Desa Ponggerang-Panii DAS Bainaa (Wuyul Lengko) Ambason DAS Bainaa , Desa Bainaa Barat DAS Taipa (S. Alube, S. Tamonong)

HPT HPT HPT HPT HPT

-

931,33 412,00 633,77 402,91 8.723,40

DAS Tandaiyo

HPT

-

941,50

DAS Ogoamas, Bingkoli DAS Sioyong, Desa MuktiagungSioyong DAS Sibayu, Desa Kambayang Pantai Pesik Eksosistem Mangrove pantai Bau Ekosistem Mangrove pantai Siraru

HPT

HKp2, HKs1 HKs2 HKs1, B, T HKs3 HKp1, HKs2 HKs2, HKs1, B HKs1, B

-

123,10

HP

HKs1, B

-

160,28

HP KL (APL) KL (APL) KL (APL)

HKs1, B HKs1, B, T HMs1, B HMs1, B

-

234,09 96,29 53,11 101,45

Lokasi Petak/Desa/Dusun

Fungsi Hutan

2

3

1 A

Blok Inti

1

BL-IT -1

2

BL-IT -2& BL-IT -2 (RH)

3

BL-IT -3

4

BL-IT -4

5

BL-IT -5

6

BL-IT -6

7

BL-IT -7

B 1 2 3 4 5 7

Blok Perlindungan PL-TA -1 PL-TA -2 PL-TA -3 PL-TA -4 PL-TA -5 & AKE PL-TA -6, PL-TA -7, PL-TA -8 PL-TA -9

8

PL-TA -10

9 10 11 12

PL-TA . 11 PL-HP (Hutan pantai) RM (Bau) RM (Siraru)

6

4

Kelas Tutupan lahan saat ini 5

Blok Pengelolaan dan Kode Blok/Petak

DAS Lemo-Malawa (B. Silumpoya) Desa Siweli DAS Tada (Wuyul Tankelai) dan DAS Maninili DAS Bainaa (Wuyul Lengko) Desa/Dusun Punsanlea, Ambason, Bainaa. DAS Bainaa-Dongkas (Wuyul Simomo) Desa Dongkas DAS Taipa (Bangkalan Tamonong) Desa Siboang DAS Tg. Dampelas (Bulu Sitaru) Desa Talaga DAS Aluoge (Bulu Sitangke) Desa Kambayang

Luas (Ha) 7

V-5


No.


1 13

2 BZ (Buffer Zone) CA

14

BZ (Buffer Zone) HL

15

BZ (Buffer Zone) HL

B

Blok Pemanfaatan

1

HHK-RE -1 & HHK-RE -1 (RH)

2

HHK-RE -2-3-4

3

IUPHHK-HTI -1

4

IUPHHK-HTI -2-3-4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

HHK-HA -1 HHK-HA -2 HHK-HA -3 HHK-HA -4 HHK-HA -5 HHK-HA/HT -6 HT (Eks. HTI) HHBK-HA -1 HHBK-HA -2 HHBK-HA -3 HHBK-HA -4 HHBK-HA -5-6-7 HHBK-HT -1 HHBK-HT -1 (RH) HHBK-HT -2& HHBK-HT -2 (RH) HHBK-HT -3 & HHBK-HT -3 (RH)

17 18 19 20

HHBK-HT -4 & WISATA

21 22

HHK-HT -1 (RH) HHK-HT -2 (RH)

23

HHK-HT -3 (RH)

24

HHK-HT -4 RH) RK-LKJ(Rencana Kerja Lokasi Karet dan Jabon) LPJ (Lokasi Penataan Jabon) LKJ-1 (Lokasi Karet dan Jabon 1) LKJ-2 (Lokasi Karet dan Jabon 2)

25 26 27 28 29 30 C 1 2

Lokasi Petak/Desa/Dusun 3 Cagar Alam Gunung Sojol Hutan Lindung Kelompok Hutan DAS Tada Hutan Lindung Kelompok Hutan DAS Sikea dab DAS Lemo DAS Taipa, DAS Silonduya (Desa Sioyong-Panii-Ponggerang-MalonasSingenti) DAS Silambo-Balukan-Balani-SampagaOgoamas DAS Tada dan DAS Sikea DAS Silonduya, DAS Panii dan DAS Sioyong DAS Tada DAS Tada DAS Sidoan (Wuyul Ponjotijoji dan Sopi DAS Sidoan (Sija-Punsalea) DAS Bainaa (Silangsa Bainaa Barat) DAS Silonduya DAS Silonduya (IUPHHK-HA PT. THA) DAS Tada DAS Tada, DAS Sioyong, DAS Sibayu DAS Bainaa DAS Sidoan DAS Bainaa


HL-HPT

HKs2, HKp2

1.652,84

HL-HPT

HKs1

365,06

Luas (Ha) 7 1.556,74

HPT

HKp1, HKs2, HKs3, HKs1, B HKs1,HKs2, HKp1 HKs1, B, T

HPT

HKs1, B, T

T+5 atau T+6

7.011,49

HPT HPT HPT HPT HPT HPT, HP HPT, HP HL HL HL HL HL

HKs1, B, T HKs1, B, T HKs1, B, T HKs1, B, T HKs1, B, T HKs1, B, T HKs2, HKs3 HKp3, HKs3 HKp1, HKs3 HKp1 HKp1 HKp1

T+5 atau T+6 T+5 atau T+6 T+5 atau T+6 T+5 atau T+6 T+5 atau T+6 T+5 atau T+6 T+5 atau T+6

DAS Sikea, Lemo, Malawa (Desa Siweli)

HL

Pc, HKs1

DAS Rumu (Desa Siboalong)

HL

Pc, HKs1

HL

Pc, HKs1

993,09 2.173,05 4.678,41 1.806,43 2.374,24 3.731,44 1.053,15 737,20 3.547,18 1.106,66 439,11 745,38 681,12 34,14 283,20 65,15 249,57 61,15

HL

B, Pt, Pc

HPT HPT

B, Pc Pc, Pt

T+11 T+11

277,93 381,27

HPT

Pc, Pt, B

T+5

82,80

HPT

Pt, B

13,30

DAS Siraurang (Desa Rerang)

HPT

Pc, B

507,82


HPT

HKs1, B

39,88

DAS Long (Desa Lembahmukti)

HPT

Pc, HKs1

735,02

DAS Panii (Desa Karyamukti)

HPT

HKs1, B, T

468,91

HPT

HKs1, B. T

691,72 797,90

HPT

Sw

16,68

HPT

Pc, Pt

HPT, HP

Pc, B

DAS Sibayu (Desa Sibayu) dan DAS Sioyong (Desa Budimukti) DAS Tg. Dampelas, DAS Aluoge, DAS Dampelas (Desa Talaga dan Kambayang) DAS Ogoamas (Bingkoli) DAS Ogoamas (Bingkoli) DAS Long (Dusun Balinggi, Desa Lembahmukti) DAS Sigenti (Desa Dongkalang)

Blok I (DAS Bayang, Desa Pangalaseang) Blok II (DAS Silambo (Desa Silempu) Sw (Sawah) DAS Long Desa Lembahmukti Blok Pemberdayaan Masyarakat HKm -1 & DAS Tada (Desa Tada, Silutung, HKm -1 (RH) Khatulistiwa, Siney) HKm -2 & DAS Sigenti (Desa Sigenti-Sigaega)

IUP PT. All-Rizky Tadang pali

4 CA-HPT

Kelas Tutupan lahan saat ini 5 HKs2, HKp2

Fungsi Hutan

HPT, HP HPT

T+0 dan T+11

15.234,91 35,28

T+0 dan T+11

4.684,95

T+5 atau T+6

2.160,96

1.627,53

3.844,91 158,47 466,94

V-6


No. 1 3 4 5

Blok Pengelolaan dan Kode Blok/Petak 2 HKm -2 (RH) HKm -3 & HKm -3 (RH) HKm -4 & HKm -4 (RH) HKm -5 & HKm -5 (RH)

6

HKm -6 & HKm -6 (RH)

7 8 9 10

HKm -7 HKm -8 HKm -9 HKm -10

11

HKm -11

12 13 14 15

HKm -12 & HKm -12 (RH) HKm -13 & HKm -13 (RH) HKm -14 HKm -15 & HKm -15 (RH)

16

HKm -16

17

HKm -17 (Agf) & HKm -17 (Agf-RH)

18

HKm -18

20

HKm -19 & HKm -19 (RH) HKm -20

21

HKm -21

22

HKm -22

23

HKm -23

24

HTR -1

25

HTR -2

26

HTR -3

27 28 29

HTR -4 HTR-5 HTR-6

30

HD -1

31

HD -2

32 33 34 35

HD -3 HD -4 HD -5 HD -6

19

Lokasi Petak/Desa/Dusun

Fungsi Hutan

3

4



Luas (Ha) 7 17,47 6,76 67,44 306,55 25,09 356,51 18,98

DAS Sigenti (Desa Malanggo)

HPT

B, Pc

DAS Sibayu (Desa Kambayang)

HP

Pt, HKs1, B

HP

Pt, HKs1, B

HPT

Pt, B

289,79 640,75

HP HP HP HPT

Pt Pt B Pc

79,23 408,45 139,98 97,23

HP

Pc, B

1.584,34

HPT

Pc, B

DAS Dongkasa (Desa Dongkas)

HP

Pc, B

DAS Bainaa (KAT Lauje) DAS Siraurang (Dusun Tintina Desa Rerang) dan Desa Malonas DAS Long (Dusun Balinggi Desa Lembahmukti)

HPT

B

HPT

Pc, HKs1, B

HPT

Pt, B

HPT

B, Pt, Pc

396,32 105,55

HPT

Pc

59,31

HPT

Pc, HKs1

HPT

Pc, HKs1

97,53 12,70 288,06

HPT

Pc, HKs1

214,28

HPT

Pc, HKs1

184,21

HPT

Pc, B

723,40

HPT

HKs1, B

259,28

HPT

HKs1, B, Pc

294,85

HPT

HKs1, B, Pc

598,69

HPT HPT HPT

Pc, HKs1 HKs1, B HKs1, B

1.251,62 586,23 588,08

HPT

HKs1, B

804,91

HPT

HKs1, B

268,70

HP HPT HPT HPT

HKs1, B HKs1, B HKs1, B HKs1, B

420,19 482,10 251,74 182,63

DAS Sioyong (Desa MuktiagungSioyong) DAS Sipayo, DAS Bondoyong, DAS Sidoan, DAS Sidoan 2 (Desa Sipayo, Bondoyong, Ogolemo) DAS Sidoan (Desa Sidoan Barat) DAS Sidoan (Dusun Sija-Punsalea) DAS Sidoan (Dusun Ogobagis) DAS Bainaa (Dusun Ambason) DAS Bainaa (Dusun Silangsa (Bainaa Barat) DAS Bainaa (Dusun Silangsa, KAT Lauje, Desa Bainaa Barat)

DAS Taipa, Desa Tonggolobibi DAS Silambo (Dusun Salodide Desa Silempu) DAS Balukan (Dusun Ponju Desa Balukan) DAS Sampaga (Desa Sampaga) DAS Pesik (dusun Palele, Desa Pesik), Desa Mapaga dan DAS Tandaiyo Desa Tandaiyo DAS Tandaiyo (Desa Tandaiyo & Ogoamas 2) DAS Ogoamas (Bingkoli) DAS Bayang dan DAS Long (Desa Bayang dan Desa Balinggi, Desa Pangalaseang (Ou)) DAS Taipa (Desa TonggolobibiBabatona) DAS Babatona (Desa BantayangSiboang) DAS Siruarang (Desa Rerang) DAS Tada (Desa Tada ) DAS Tada (Desa Tada ) DAS Tada (Desa Tada dan Desa Silutung) DAS Tada (Desa Siney dan Desa Khatulistiwa) DAS Maninili (Desa Maninili) DAS Sioyong (Desa Budimukti) DAS Sigenti (Desa Sigenti) DAS Sigenti (Desa Malanggo)

229,26 904,44 72,10 764,87 175,36 326,04 104,47 5,30

V-7


No.


1

2

36

HD -7

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

HD -8 (RH) HD -9 HD -10 HD -11 HD -12 HD -13 HD -14 HD -15 HD -16 HD -17

47

HD -18

48

HD -19 (RH)

49

HD -20

50

HD -21

51

HD -22

52 53 54

HD -23 HD -24 HD -25

55

HD -26

56

HD -27

57 58

HD -28 HD -29

Lokasi Petak/Desa/Dusun 3 DAS Silonduya (Desa Sioyong, Panii dan Karyamukti) DAS Sigenti (Desa Dongkalang) DAS Sipayo (Desa Sipayo) DAS Silonduya (Desa Ponggerang) DAS Silonduya (Desa Malonas) DAS Bondoyong (Desa Bondoyong) DAS Sidoan (Desa Sidoan Barat) DAS Siruarang (Desa Rerang) DAS Long (Desa Lembahmukti) DAS Bayang (UPT Bayang) DAS Sidoan (Desa Sidoan) DAS Bainaa (Desa Bainaa Barat dan Bainaa) DAS Bainaa (Desa Bainaa) dan DAS Dongkas (Desa Dongkas) DAS Dongkas (Desa Dongkas) DAS Bainaa (Desa Bainaa) dan DAS Dongkas (Desa Dongkas) DAS Babatona (Desa Babatona dan Desa Tonggolobibi) DAS Babatona (Desa Bantayang) DAS Siboang (Desa Siboang) DAS Silambo (Desa Silempu) DAS Balukan (Desa Balukan dan Desa Losung) DAS Sampaga (Desa Sampaga, Balani dan Dalaong) DAS Tandaiyo (Desa Ogoamas 2) DAS Pesik (Desa Pesik dan Mapaga) JUMLAH

4


HPT

HKs1, B

863,42

HPT HPT HPT HPT HPT HP HPT HPT HPT HPT

Pt, B Pt, B HKs1 Pc, HKs1 Pt, HKs1 Pc, HKs1 Pc, HKs1 Pc, HKs1 Pc, HKs1 B, HKs1

231,16 383,23 364,14 105,67 158,68 213,57 117,10 36,70 318,75 116,83

HPT

Pc, HKs1

49,17

HPT

Pc, B

150,74

HPT

Pc, B

313,70

HPT

Pc, Hs

307,88

HPT

Pc, HKs1

139,59

HPT HPT HPT

Pc, HKs1 Pc, HKs1 Pc, HKs1

83,96 431,47 474,71

HPT

Pc, HKs1

215,95

HPT

Pc, HKs1

186,26

HPT HPT

Pc, HKs1 Pc, HKs1

233,14 162,49 111.917,72

Fungsi Hutan


Luas (Ha) 7

Keterangan: HKp1 = Hutan lahan kering primer-kerapatan vegetasi jarang; HKp2 =Hutan lahan kering primer-kerapatan vegetasi sedang;HKp3 = Hutan lahan kering primer-kerapatan vegetasi rapat. HKs1 = Hutan lahan kering sekunder-kerapatan vegetasi jarang; HKs2 =Hutan lahan kering sekunder-kerapatan vegetasi sedang;HKs3 = Hutan lahan kering sekunder-kerapatan vegetasi rapat. HMs1 = Hutan mangrove sekunder-kerapatan vegetasi jarang. Pt = pertanian lahan kering; Pc = pertanian lahan kering bercampur dengan semak; B = semak/blukar; T = tanah terbuka. IUP = Izin Usaha Pertambangan.

Dari Tabel 5.1 terdapat sebanyak empat blok pengelolaan hutan yaitu blok inti pada hutan lindung, blok perlindungan pada hutan produksi, blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan masyarakat pada hutan produksi dan hutan lindung. Keempat blok-blok pengelolaan hutan tersebut, dibagi kedalam petak-petak pengelolaan hutan baik pada hutan lindung maupun pada hutan

V-8


produksi. Blok/Petak-petak pengelolaan tersebut dijabarkan menjadi rencana pengelolaan hutan sbb.: Blok Inti pada Hutan Lindung terbagi kedalam tujuh petak kelola untuk tujuan perlindungan tata air, habitat satwa, serta flora dan fauna asli. Blok/petak ini bukan untuk tujuan pemanfaatan. Blok Perlindungan pada Hutan Produksi terbagi kedalam lima jenis rencana kegiatan pengelolaan hutan yaitu (1) petak kelola perlindungan tata air (PLTA dengan jumlah 11 petak pada enam wilayah DAS), (2) petak kelola area konservasi eboni (AKE dengan jumlah satu petak pada satu wilayah DAS), (3) petak kelola perlindungan hutan pantai (KWL-Pantai Pesik) dan rehabilitasi ekosistem mangrove (KWL-Mangrove Bau dan Siraru), (4) peta perlindungan daerah penyangga atau buffer zone (BZ) pada batas persekutuan hutan produksi dengan Cagar Alam dan Hutan Lindung. Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pada kawasan Hutan Lindung dikelompokkan kedalam dua bentuk pemanfaatan yaitu (a) rencana pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam (HHBK-HA) sebanyak 7 petak/lokasi, dan (b) rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman (HHBK-HT) sebanyak 4 petak/lokasi. Pada Hutan Produksi dikelompokkan kedalam bentuk pemanfaatan sbb.: (a) hasil hutan kayu pada hutan alam dengan restorasi ekosistem (HHKRE) sebanyak 4 petak/lokasi, (b) hasil hutan kayu pada hutan tanaman (HHK-HT) sebanyak 6 petak/lokasi, dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sebanyak 4

V-9


.petak/lokasi, (c) hutan tanaman eks. HTI PT. Tondo Murni (HT-eks. HTI) sebanyak 1 petak/lokasi, (d) hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi hutan (HHK-HT RH) sebanyak 3 petak/lokasi. Blok Pemberdayaan Masyarakat (BPM) pada Hutan Produksi meliputi rencana hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan hutan tanaman rakyat (HTR). Kegiatan HKm terbagi kedalam 23 petak/lokasi (termasuk HKm RH). HD terbagi kedalam 31 petak/lokasi, dan HTR sebanyak 6 petak/lokasi. Berdasarkan hasil penataan hutan seperti diuraikan di atas, dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya lokal asli maka dialokasikan lahan hutan untuk komunitas adat terpencil (KAT) suku Lauje dan Tajio yang ada di kawasan hutan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. Agar keberadaan mereka di kawasan hutan dalam wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo memperoleh pengakuan (aspek legal) maka dialokasikan areal dalam bentuk pemanfaatan kawasan hutan untuk HKm bagi KAT Lauje-Tajio). Dalam rangka menjaga eksistensi kawasan hutan dan memposisikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengamanan hutan untuk meraih harapan “hutan lestari untuk kesejahteraan rakyat” maka lahan-lahan hutan yang telah lama dimanfaatkan penduduk setempat dalam bentuk pertanian sawah (termasuk tempat bermukim), serta pertanian lahan kering dalam menyambung hidupnya, dapat diberikan kesempatan dalam mempertahankan hidupnya dalam bentuk pemanfaatan kawasan hutan dengan pola HKm. Dalam penerapan pola HKm pada lokasi-lokasi tertentu yang telah ada pertanian lahan kering dan permukiman seperti di Bingkoli dan Balinggi dapat

V-10


didekati melalui pembinaan model sistem pertanian-kehutanan terpadu berkelanjutan (SPKTB)dalam pola agroforestri (HKm-Agf). Di wilayah KPHP Model dialokasikan pula area untuk penyelamatan habitat flora endemik-langka jenis eboni (Diospyros celebica Bakh.) beserta jenis-jenis tumbuhan asosiasinya dari kepunahan. Selain area ini diharapkan pula berfungsi sebagai habitat Burung Maleo yang semakin langka di wilayah Pangalaseang. Selain fungsinya sebagai kawasan konservasi alam, area ini memiliki peran penting dalam mengatur tata air untuk pelestarian sumbersumber air bagi irigasi pertanian di wilayah Desa Pangalaseang, Babatona, Tonggolobibi, Bantayang, dan Siboang. Untuk mempercepat KPHP Model Dampelas Tinombo menjadi KPHP yang mandiri, maka di wilayah KPHP ini dialokasikan lahan hutan produksi (hutan alam primer dan hutan alam sekunder) guna dimanfaatkan menjadi usaha hasil hutan kayu restorasi ekosistem (UPHHK-RE). Untuk maksud yang sama

KPHP

Model

menyediakan

pula

lahan-lahan

hutan

untuk

pengembangan usaha jasa lingkugan (Jasling) berupa usaha jasa wisata alam (Jasling-WA), usaha jasa penyerap dan atau penyimpanan karbon (JaslingPPK), dan jasa tata/sumber air (Jasling-TA). Untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dan usaha jasa lingkungan, KPHP Model dapat mempercepat implementasinya melalui kerjasama dengan pihak ke-3 (Badan Usaha Milik Swasta/Koperasi/ Badan usaha lainnya) dengan tetap memperhatikan kepentingan (nilai-nilai kearifan lokal) masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

V-11


Dengan diertbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. 360/MenhutII/2013 Tgl 20 Mei 2013 Tentang IUPHHK-HA PT. Taman Hutan Asri (THA) seluas 40.380 Ha, maka wilayah kelola KPH Dampelas Tinombo menjadi tanggung jawab menejemen PT. THA sesuai dengan ketentuan yang ada dalam lampiran Keputusan Menteri tersebut. Selanjutnya rincian luasan IUPHHK-HA PT. THA terdapat dalam setiap blok/petak Tata Hutan KPH Dampelas Tinombo. Selain itu terdapat juga IUPHHK HA PT. Sentra Pitulempa seluas 380 Ha. B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Batasan mengenai pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu dalam perencanaan ini adalah blok-blok pemanfaatan hutan pada hutan produksi yang akan dikelola sendiri KPH dalam bentuk “wilayah tertentu”. Blok-blok tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kelas-kelas hutan sesuai arahan pengelolaannya. Jabaran kelas-kelas hutan tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan “kelas perusahaan”.Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. . Dalam perencanaan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di KPHP model Dampelas Tinombo dikelompokkan kedalam pengusahaan skala besardan pengusahaan skala kecil. Pengusahaan skala besar antara lain terdapat pada blok perlindungan dan pemanfaatan, dalam blok perlindungan diarahkan pada perlindungan tata air dan areal konservasi eboni. Blok pemanfaatan wilayah tertentu diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan kayu,

V-12


restorasi ekosistem (HHK-RE) dan pemanfaatan hasil hutan kayu alam dan tanaman (HHK-HA/HT) pola pengkayaan. Pengusahaan skala kecil pemanfaatan wilayah tertentu dalam blok perlindungan tata air dan jasa lingkungan, pemanfaatan HHBK baik pada Hutan Lindung maupun Hutan Produksi.Secara rinci pemanfaatan wilayah tertentu disajikan pada tabel 5.7. 1. Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Penerapan pendekatan restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dalam pemanfaatan hasil hutan kayudimaksudkan untuk memprakondisikan situasi sosial ke arah yang lebih kondusif di sekitar wilayah KPH guna mencegah terjadinya konflik baru antara pengelola KPHP dengan masyarakat

sekitarnya.

Restorasi

ekosistem

dimaksudkan

pula

untuk

memberikan tanggung jawab kepada pemegang IUPHHK dalam bentuk pembinaan tegakan hutan sebelum dilakukan penebangan. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alamyang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untukmembangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memilikiekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melaluikegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasukpenanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora danfauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati(tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehinggatercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

V-13


Penyelenggaraan UPHHK Restorasi Ekosistem dimaksudkan untuk memanfaatkanhutan alam produksi secara lestari (jangka panjang) dengan memperhatikankelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, sosial ekonomi

dan

budayamasyarakat

setempat

sehingga

operasionalisasi

pemanfaatan hutan tahunan dilapangan dapat dilakukan secara rasional terukur sesuai dengan kemampuanregeneratif alami maupun buatan.Adapun lokasi rencana usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam (UPHHK-RE) disajikan pada Tabel 5.2 berikut. Tabel 5.2.Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (UPHHK-RE) pada Hutan Produksi di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.

Kode Lokasi/ Blok/Petak

1

HHK-RE -1*)

2

HHK-RE -2-3-4**)

Wilayah DAS Taipa, Silonduya, Sigenti Silambo-BalukanBalani-SampagaOgoamas

Kelas Lereng

Kelas Hutan

Sistem Silvikultur

Luas (Ha)

II, III, IV, V

HKp1, HKs2, HKs1, HKs3

TPTI

15.234,91

III, IV, V

HKs1,HKs2, HKp1

TPTI

4.684,95

Jumlah

19.919,86

Keterangan: *) Direncanakan untuk dikerjasamakan antara KPH dengan perusahaan perkayuan (PT. THA 11.798,30 Ha; KPH 3.436,62 Ha). **) Direncanakan untuk dikerjakan sendiri oleh KPH 4.461,74 Ha;PT. SP 223,21 Ha. Kelas V tidak diolah dan dibina menjadi kawasan lindung oleh pengelolanya.

2. Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman Pola Pengkayaan Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam/tanaman pola pengkayaan di wilayah KPHP Model Dameplas Tinombo adalah rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Alam/Tanaman atau Hutan Tanaman Industri (HHK-HA/HT/HTI). Pada Pasal 2 Permenhut No. P.5/Menhut-II/2011 Tentang IHMB pada Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi, dijelaskan bahwa hasi

Inventarisasi

Hutan

Menyeluruh

Berkala

(IHMB)sebagai

dasar

penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) jangka panjang 10 (sepuluh) tahun

V-14


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT).Hasil IHMB menjadi dasar perhitungan etat untuk IUPHHK-HT kayu pertukangan. Bagi IUPHHK-HT, kewajiban IHMB dilaksanakan pada tanaman pokok sekurang-kurangnya telah memasuki daur kedua yang mewakili semua kelas umur.Dalam Permenhut tersebut dijelaskan pula pembagian kelas umur pada hutan tanaman untuk kayu pulp digunakan dua kelas umur yaitu < 4 tahun dan ≥ 4 tahun, sedangkan untuk kayu pertukangan digunakan interval umur 5 tahun. Untuk hutan tanaman dengan rotasi di atas 50 tahun digunakan interval 10 tahun. Adapun lokasi rencana usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam pola pengkayaan UPHHK-HA disajikan pada Tabel 5.3 berikut. Tabel 5.3. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Tanaman (UPHHK-HA/HT) pola pengkayaan pada Hutan Produksi di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.


1

HHK-HA -1*)

2

HHK-HA -2**)

3

HHK-HA -3

4

HHK-HA -4

5

HHK-HT -5

6

HHK-HA/HT 6***)

7

HT ****)

Kelas Lereng

Kelas Hutan

Sistem Silvikultur

HHK

Luas (Ha)

Tada

II, III, IV, V

HKs1, B, T

TPTI

Pertukangan

993,09

Tada

II, III, IV, V

HKs1, B, T

TPTI

Pertukangan

2.173,05

III, IV, V

HKs1, B, T

TPTI

Pertukangan

4.678,41

III, IV, V

HKs1, B, T

TPTI

Pertukangan

1.806,43

III, IV, V

HKs1, B, T

TPTI/THPB

Pertukangan

2.374,24

II, III, IV, V

HKs1, B, T

TPTI

-

3.731,44

II, III, IV

HKs2, HKs3

THPB

-

1.053,15

Wilayah DAS

Sidoan (Wuyul Ponjotijoji dan Sopi Sidoan (SijaPunsalea) Bainaa (Silangsa Bainaa Barat) Silonduya Silonduya

Jumlah

15.756,67

Keterangan: *) PT. THA 628,35 Ha; KPH 364,74 Ha **)PT. THA 1.276,21 Ha; KPH 896,84 Ha ***) PT. THA 2.084,53 Ha; KPH 1.646,91 Ha ****) Masuk dalam PT. THA Direncanakan untuk dikerjasamakan antara KPH dengan perusahaan/industri perkayuan. Kelas V tidak diolah dan dibina menjadi kawasan lindung oleh pengelolanya.

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan pada Hutan Alam/Tanamandengan pola pengkayaan yang selanjutnya disingkat UPHHK-

V-15


HA/HT.Pada wilayah Hutan Produksi (HP) memanfaatkan

hasil

hutan

kayu

melalui

dapat diusahakan untuk kegiatan

penyiapan

lahan,

pembibitan,penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Adapun pola pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Alam pola pengkayaan pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) dapat diusahakan melalui kegiatan pemanenan, pengkayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil (Permenhut No. P.47/Menhut-II/2013) Penerapan Sistem Silvikultur Pada HHK-RE dan HHK-HA/HT Sistem Silvikultur adalah sistem pemanenan sesuai tapak/tempat tumbuh berdasarkanformasi terbentuknya hutan yaitu proses klimatis dan edaphis dan tipe-tipe hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestariatau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanamandan memanen. Daur dan Siklus Tebangan: Pada Permenhut No: P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi daur dan siklus tebangan dijelaskan sbb.: Pada tegakan seumur, daur ditetapkan berdasarkan umur masak tebang ekonomis

dan

atau

berdasarkan

umur

padahasil

yang

maksimal.Selanjutnya pada tegakan tidak seumur,ditetapkan siklus tebang tegakan hutan alam berdasarkan diameter tebangan. Siklus tebang dan diameter tebang pada hutan daratan tanah kering adalah 30 (tiga puluh) tahun untuk diameter ≥ 40 cm (empat puluh centimeter)

V-16


pada hutan produksi biasa, dan ≥ 50 cm (lima puluh centimeter) pada hutan produksi terbatas dengan sistem silvikultur TPTI. Siklus tebang dan diameter pohon tebang di hutan alam wilayah KPHP model Dampelas Tinombo berpedoman pada Permenhut No: P.11/MenhutII/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi. Sesuai peraturan tersebut, siklus tebang hutan alam (tegakan tidak seumur) menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Namun demikian, untukmempertahankan regenerasi alami dan terbentuknya struktur hutan, pada dasarnya pada tegakan seumur dapat dilakukan pemanenan dengan sistem TPTI. Penerapatan TPTI pada tegakan seumur di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo ditujukan pada areal-areal sasaran HHK-HA/HT dengan tutupan vegetasijarang sampai sedang pada hutan lahan kering primer (HKp1) dan hutan lahan kering sekunder (HKs1) dengan kelas lereng dominan kelas IV. Namun demikian pada lahan-lahan dengan kelas lereng dominan II-III diterakan sistem TPHB. Tahapan TPTI Penerapan sistem silvikultur TPTI diterapkan pada hutan alam perawan (virgin forest) atau hutan bekas tebangan (logged over area) di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksiberdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (RKUPHHK). Pelaksanaan TPTI di wilayah KPHP Model Dampelas Tinomboakan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal BPK No. P.9/VI/BPHA/2009

V-17


tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi. Tabel 5.4. Tahapan Kegiatan TPTI pada UPHHK No.

Tahapan Kegiatan

Prinsip

Tahapan Kegiatan (tahun dari penebangan – Et)

1

Penataan Areal Kerja (PAK)

Menata areal dalam blok dan petak kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK.

Tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan.

2

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

Risalah hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter ≥20 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.


3

Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Efisien, efektif, lingkungan.


4

Pemanenan

Memanen tidak Efisien, efektif, lingkungan.

5

Penanaman dan Pemeliharaan Pengayaan

Memulihkan produktifitas areal tidak produktif pada blok RKT. Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat.

6

Pembebasan Pohon Binaan (PPB)

7

Perlindungan dan Pengamanan Hutan (PPH)

tertib

dan

ramah

boleh melebihi riap. tertib dan ramah

Et.

Tidak lebih dari 2 tahun setelah pemanenan.

Meningkatkan riap pohon binaan. Pohon binaan bisa berasal dari permudaan alam dan tanaman pengayaan Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan

Tidak lebih dari 2 tahun setelah pemanenan

Terus menerus

3. Rencana Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyelenggaraan usaha pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu kelompok jenis Jasa Wisata Alam (WA), jenis Jasa Aliran Air (JAL), dan jenis jasa penyerapan/penyimpanan karbon (RAP- KARBON dan/atau PAN-KARBON) yang seluruhnya mencapai luas 3.517,63 ha. Untuk jelasnya disajikan pada Tabel 5.5 berikut.

V-18


Tabel 5.5. Lokasi Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.


1

HHBK-HT -4 & WISATA

2

PL-TA -1

3

PL-TA -6, PLTA -7, PL-TA -8

Wilayah DAS

Kelas Lereng

Kelas Tutupan Laham

Tg. Dampelas, Aluoge, Dampelas

I, II, III, IV

B, Pt, Pc

Sigenti

III, IV, V

HKp2, HKs1

Tandaiyo

III, IV, V

HKs2, HKs1, B

Jenis Kegiatan Wisata Hutan & Agro Penyerap/Penyimpanan Karbon (UP RAPKARBON dan/atau UP PAN-KARBON) Jasa Aliran Air (UPJL-JAL).

Luas (Ha)

1.574,50

931,33

Jasa Aliran Air (UPJL-JAL).

Jumlah

941,50 3.447,33

Pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan aliran air, dan wisata alam telah diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2008 pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan (c), sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dijelaskan dalam pasal 33 ayat (1) huruf (f). Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dilakukan dengan ketentuan tidak:a. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;b.mengubah bentang alam; danc.merusak keseimbangan unsur lingkungan.Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:a.

pemanfaatan

aliran

air

diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;b.wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan.

Rencana Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam:

V-19


Rencana usaha pemanfaatan jasa lingkungan untuk wisata alam dalam hutan lindung (UPJL-WA) di wilayah Desa Talaga dialokasikan pada wilayah HL kelompok hutan Danau Talaga pada bagian utara yang berbatasan

langsung

dengan

pantai

Teluk

Sabang.

Areal

yang

direncanakan mencapai luas 1.633,46 ha. Sebelum sampai di lokasi ini terdapat lokasi wisata pantai Desa Sabang. Akses lokasi menuju lokasi rencana cukup baik. Di dalam lokasi rencana WA (HL) terdapat akses jalan desa menuju Bukit Sitaru Tg. Dampelas. Objek wisata alam yang direkomendasikan adalah berbasis tanaman kehutanan-hortikultura (wisata agro-hutan) yang melibatkan kelompok masyarakat yang telah lama memanfaatkan lahan hutan lindung dalam bercocok tanam jenis tanaman kebun/ladang. Jenis tanaman yang akan diusahakan disesuaikan dengan konsep wisata alam berbasis tanaman agrowisata hutan. Untuk jenis tanaman kehutanan dianjurkan jenis-jenis vegetasi setempat seperti eboni, angrek hutan, berbagai jenis rotan, dsb. Untuk jenis tanaman agro dianjurkan jenis-jenis tanaman hortikulura penghasil buah seperti durian, nangka, mangga, langsat, duku, rambutan, dll. lokasi ini dapat pula didesain menjadi show windows jenis-jenis flora langka Sulawesi. Rencana Usaha Jasa Lingkungan Aliran Air: Urgensi penyelenggaraan usaha pemanfaatan aliran air (UPJL-JAL) di wilayah DAS Sigenti,DAS Tandaiyo bagian hulu dimaksudkan untuk mengamankan daerah tangkapan air agar tetap berfungsi baik sebagai pengatur tata air dalam memenuhi kebutuhan air daerah irigasi pertanian di

V-20


wilayah Desa Sigenti, Malanggodi wilayah Kecamatan Tinombo Selatan, Desa Tandaiyo, Ogoamas dan Ogoamas 2 di Kecamatan Kecamatan Sojol Utara. Untuk menjadikan wilayah DTA DAS tersebutterpelihara baik tata airnya maka dibutuhkan suatu pengelola yang dapat memelihara lahan hutan di wilayah ini dalam kapasitasnya sebagai kelompok tani usaha pelestari air (KTUPA), yang unsur-unsur pengelolanya berasal dari kelompok-kelompok tani sawah ketiga desa pengguna air. Agar KTUPA mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelestari air maka KTUPA dapat menarik iuran dari kelompok-kelompok petani pengguna air dengan difasilitasi oleh pengelola KPHP Model. KTUPA memiliki tugas dan fungsi yakni mengamankan lokasi DAS dari berbagai aktivitas perambahan, penggunaan lahan hutan tidak sesuai fungsinya,

melakukan

penanaman,

pemeliharaan

tanaman,

serta

memelihara vegetasi alam hutan lindung agar tetap berfungsi menjadi penutup lahan yang baik dalam pengaturan tata air. Rencana Usaha Jasa Lingkungan Penyerapan/Penyimpanan Karbon: Rencana usaha pemanfaatan jasa lingkungan hutan untuk penyerap dan atau penyimpanan karbon (UP RAP- KARBON dan/atau UP PANKARBON) di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo diarahkan pada lahan-lahan hutan di kawasan hutan produksi yang masuk dalam kategori kawasan perlindungan setempat (kawasan lindung/KWL). Kriteria lahan terkategori masuk dalam kelompok KWL ini memiliki kelas lereng >40%,

V-21


tanah-tanah peka erosi s.d. sangat peka erosi pada kelas lereng 25-40%. Kondisi penutupan lahan didominasi hutan sekunder/log over area (LOA). 4. Pemanfaatan/Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan lindung dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada masyarakat meningkatkan kesejahteraan dari hasil hutan. Dalam PP Nomor

3

Tahun 2008TentangPerubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, pada pasal 26 dijelaskan bahwa Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, antara lain

berupa:rotan; madu; getah; buah;

jamur; atau sarang burung walet. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan: a. Hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami; b. Tidak merusak lingkungan; dan c. Tidak

mengurangi,

mengubah

atau

menghilangkan

fungsi

utamanya. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Pada hutan lindung, dilarang: a. Memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya;

V-22


b. Memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undangundang. Rencana pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung diarahkan pada lahan-lahan hutan lindung yang kondisi vegetasi hutan berupa hutan primer dan hutan sekunder dalam wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo dengan luas seluruhnya 9.470,27ha. Adapun lokasi rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan alam dan hutan tanaman disajikan pada Tabel 5.6 berikut. Tabel 5.6. Lokasi Rencana Pemanfaatan/Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Hutan Lindung KPHP Model Dampelas Tinombo No. 1

Kode Lokasi/ Blok/Petak HHBK-HA -1

Wilayah DAS

Kelas Lereng

Kelas Tutupan Laham

Jenis Kegiatan

Luas (Ha)

Tada

II, III, IV

HKp3, HKs3

HHBK-rotan

737,20

Tada,Sigenti, Sioyong, Sibayu

II, III, IV

HKp1, HKs3

HHBK-rotan

3.547,18

2

HHBK-HA -2*)

3

HHBK-HA -3

Bainaa

II, III, IV

HKp1

HHBK-rotan

1.106,66

4

HHBK-HA -4

Sidoan

II, III, IV

HKp1

HHBK-rotan

439,11

5

HHBK-HA -5-6-7

Bainaa

II, III, IV

HKp1

HHBK-rotan

745,38

II, III, IV

Pc, HKs1

HHBKBuah/Biji

681,12

II, III, IV

Pc, HKs1

HHBKBuah/Biji

283,20

II, III, IV

Pc, HKs1

HHBKBuah/Biji

249,57

II, III, IV

B, Pt, Pc

HHBKBuah/Biji

1.574,50

6

HHBK-HT -1

7

HHBK-HT -2**)

8

HHBK-HT -3

9

HHBK-HT -4 & WISATA

Sikea, Lemo, Malawa (Desa Siweli) Rumu (Desa Siboalong) Sibayu (Desa Sibayu) dan Sioyong (Desa Budimukti) Tg. Dampelas, Aluoge, Dampelas (Desa Talaga dan Kambayang) Jumlah

KET

KPH

2.788,38

Keterangan: *) PT. THA 6,63 Ha; KPH 3.540,55 Ha **) PT. THA 0,88 Ha; KPH 282,32 Ha

V-23


Tabel 5.7. Rencana Kegiatan dan Tata Waktu Pelaksanaan Pada Lokasi Pemanfaatan Wilayah Tertentu Kode Blok/Petak A.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

DALAM BLOK PERLINDUNGAN

1

PL-TA -1

2

PL-TA -5 & AKE

DAS Sigenti, Desa SigentiMalanggo DAS Taipa (S. Alube, S. Tamonong) DAS Taipa (S. Alube, S. Tamonong)

3

PL-TA -6

DAS Tandaiyo ; Desa Tandaiyo, Mepaga

4

PL-TA -7


5

PL-TA -8


B.

Tahun Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi: DAS/Sub DAS/Desa/Kampung

Pemanfaatan Jasa aliran Air (JAL) bersama msykt pengguna air Riset Eboni pola kemitraan (Nasional/Internasi0nal) Pemanfaatan jasa karbon (REDD+) Pemanfaatan Jasa aliran Air (JAL) bersama msykt pengguna air Pemanfaatan Jasa aliran Air (JAL) bersama msykt pengguna air Pemanfaatan Jasa aliran Air (JAL) bersama msykt pengguna air

HPT

475,97

475,97

HPT

3.474,54

3.474,54

HL

5,20

5,20

HPT

232,69

232,69

HPT

75,14

75,14

HPT

633,66

633,66

Pengembangan Investasi IUPHHK-RE dgn pihak ke-III

HPT HP

2.910,55 526,07

Pengembangan Investasi IUPHHK-RE dgn pihak ke-III Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan pola pengkayaan Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan pola pengkayaan Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan pola pengkayaan Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan pola pengkayaan Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan pola pengkayaan Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan pola pengkayaan

HPT

4.461,74

HPT

364,74

DALAM BLOK PEMANFAATAN

1

HHK-RE -1

2

HHK-RE -2-3-4

DAS Taipa, DAS Silonduya (Desa Sioyong-PaniiPonggerang-MalonasSingenti) DAS Silambo-BalukanBalani-Sampaga-Ogoamas

3

HHK-HA -1

DAS Tada

4

HHK-HA -2

DAS Tada

5

HHK-HA/HT -3

DAS Sidoan (Wuyul Ponjotijoji dan Sopi

6

HHK-HA/HT -4

DAS Sidoan (Sija-Punsalea)

7

HHK-HA/HT -5

DAS Bainaa (Silangsa Bainaa Barat)

8

HHK-HA -6

DAS Silonduya

HPT

896,84

HPT HP HPT\ HP HPT HP

4.304,80 373,61 1.330,39 461,83 1.862,64 497,77

HPT

1.646,91

2.910,55 526,07 4000

461,74 368,17

448,42 4000

448,42

304,80 373,61 1330,39

461,83 1.862,64 497,77 1.646,91

V-24


Lanjutan Tabel 5.7. No.

Kode Blok/Petak

Lokasi: DAS/Sub DAS/Desa/Kampung

Rencana Kegiatan

9

HHBK-HA -1

Tada

Pemanfaatan Rotan Alam

11

HHBK-HA -2



12

HHBK-HA -3

Bainaa


13

HHBK-HA -4

Sidoan


14

HHBK-HA -5

Bainaa


15

HHBK-HA -6

Bainaa


16

HHBK-HA -7

Bainaa


17

HHBK-HT -1


18

HHBK-HT -2

DAS Rumu (Desa Siboalong)

HHBK-HT -3

DAS Sibayu (Desa Sibayu) dan DAS Sioyong (Desa Budimukti) Tg. Dampelas, Aluoge, Dampelas (Desa Talaga dan Kambayang)

19 20 21 22 23 24

HHBK-HT -4 & WISATA RK-LKJ (Rencana Kerja Lokasi Karet dan Jabon) LPJ (Lokasi Penataan Jabon) LKJ-1 (Lokasi Karet dan Jabon 1) LKJ-2 (Lokasi Karet dan Jabon 2)

Fungsi

Luas (Ha)

HL/ HPT HL/ HPT HL HPT HL/ HPT HL HL HPT HL HPT

735,83 1,37 3.527,06 13,49 1.090,59 16,06 436,91 2,20 48,86 347,00 5,78 325,90 17,84

Pembinaan pola agroforestry bersama masyarakat Pembinaan pola agroforestry bersama masyarakat Pembinaan pola agroforestry bersama masyarakat Pengelolaan Wanawisata bersama masyarakat setempat

HL

681,07

HL

281,46

HL

249,57

HL

1.574,50


Pembuatan Tanaman Karet dan Jabon

HPT

507,82


Pembuatan Tanaman Jabon

HPT

39,88

Pembuatan Tanaman Karet dan Jabon Pembuatan Tanaman Karet dan Jabon

HPT

735,02

DAS Long (Desa Lembahmukti) DAS Panii (Desa Karyamukti)

Jumlah (Ha)

HPT

45,74 35.222,47

Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2013

2014

2015

453

2016

2017

453

735,83 1,37 453

300

300

2018

416

2019

453

2020

453

2021

453

2022

393,06 13,49

490,59 16,06 436,91 2,20 48,86 347,00 5,78 325,90 17,84 681,07

281,46 249,57 1.574,50 250

150

107,82

39,88 350 45,74 (254) 899,74

131,02

7.669,42

1.370,25

5.926,96

2.821,35

1.371,07

8.015,91

1.851,71

2.139,67

1.981,05

V-25


C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo dapat dilakukan melalui pemberian bantuan dana pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan, serta pemberian areal hak pengelolaan lahan hutan secara khusus di wilayah KPHP. Pemberian areal hak pengelolaan lahan dalam wilayah KPHP dimungkinkan karena sejak puluhan tahun silam telah melakukan usahatani lahan kering, bahkan ada beberapa lokasi telah dimukimi oleh penduduk setempat. Selain itu, sejak ratusan tahun silam, telah ada komunitas penduduk asli suku Lauje dan suku Tajio yang tinggal dan mencari pencaharian hidup di kawasan hutan ini dengan pola permukiman terpencar. Karena itu komunitas adat terpencil (KAT) suku Lauje dan suku Tajio perlu diberi ruang hidup di kawasan hutan ini karena merupakan asset budaya lokal asli yang patut dilestarikan. Program pemberdayaan yang diberikan selama ini oleh Pemda melalui Dinas Sosial adalah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) etnis Lauje dan Tajio. 1. Akses Pemanfaatan Kawasan Hutan Bagi Komunitas Adat Terpencil Suku Lauje dan Tajio (KAT Lauje-Tajio) Penunjukan arealbagi KAT Lauje dan Tajio di wilayah KPHP Model Dameplas Tinombo Kecamatan Tinombo dimaksudkan untuk melestarikan adat istiadat suku Lauje dan Tajio yang tergolong masih asli. Etnis Lauje dan Tajio di wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah dua etnis besar yang mendiami hutan-hutan di wilayah ini .Pemda Parigi Moutong melalui Dinas Sosial mengalokasikan pembinaan setiap tahun.KAT Lauje dan Tajio berada di wilayah Desa Bainaa Barat (Silangsa) dan Desa Sidoan Barat (Sija).

V- 26

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Diharapkan dengan adanya alokasi lahan untuk etnis Lauje dan Tajio di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo, eksistensi etnis ini dapat dipertahankan. Selain itu dapat memberi kemudahan bagi pengelola KPHP dalam melakukan pembinaan etnis Lauje dan Tajio untuk hidup layak, seperti pembinaan dalam bertani menetap, teknik-teknik budidaya tanaman pertanian dan kehutanan, pengolahan dan pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan kehutanan, serta mempromosikan adat istiadat etnis Lauje dan Tajio dalam kerangka wisata sejarah dan budaya lokal dan wisata alam. Selain itu dapat dilakukan pembinaan yang terkait dengan pola hidup sehat. Pengelola KPHP dalam melakukan pembinaan terhadap etnis Lauje dan Tajio dapat menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten dan Pemda Provinsi melalui Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, issu masyarakat adat, mulai mendapat apresiasi politik di negeri ini, baik kalangan eksekutif maupun legislatif. Hal tersebut diindikasikan oleh dua hal berikut: (1) Sebutan negatif, seperti masyarakat terasing atau suku terasing, masyarakat terbelakang, peladang berpindah, perambah hutan, perlahan-lahan mulai ditanggalkan, diganti istilah yang lebih netral, seperti masyarakat hukum adat atau komunitas adat terpencil. (2) Hak-hak masyarakat adat telah dimasukkan dalam sejumlah instrumen hukum nasional, yang secara garis besar menegaskan adanya kewajiban bagi negara untuk mengakui dan menghormati identitas dan hakhak tradisional masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada dan selaras dengan perkembangan zaman (masyarakat).

V- 27

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Dalam kaitan tersebut, etnis Lauje dan Tajio yang bermukim di kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo adalah salah satu komunitas adat di Sulawesi Tengah yang perlu mendapatkan pengukuhan berupa pengakuan dan perlindungan atas identitas dan hak-hak tradisional mereka, termasuk di dalamnya hak sipil politik dan hak ekonomi dan sosial budaya. Untuk memenuhi harapan itu, pengelola KPHP Model dapat memfasilitasi sejumlah forum diskusi, seperti Seminar, Dialog Publik dan Kebijakan, termasuk diskusi dengan komunitas etnis Lauje dan Tajio. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan harapan mereka serta menggali dan membahas bersama substansi pengakuan dan perlindungan yang mereka harapkan. Terhadap lahan-lahan hutan yang telah lama diolah dan digunakan oleh penduduk setempat dalam bercocok tanam usahatani lahan kering dengan tanaman tahunan seperti kakao, cengkeh serta tanaman semusim diupayakan

dilakukan

pembinaan

secara

intensif

dengan

tetap

mengedepankan hak-hak mereka selaku pengguna lahan hutan. Karena itu diarahkan pembinaannya secara in-situ dengan ketentuan mereka harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Terhadap lahan-lahan tersebut dapat diarahkan secara bertahap menjadi pelaku usahatani, yang dimulai dengan penerapan sistem agroforestri hingga menjadi pelaku usaha hutan kemasyarakatan (HKm). 2. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Penyelenggaraan pengembangankapasitas

hutan dan

kemasyarakatan pemberian

akses

dimaksudkan terhadap

untuk

masyarakat

setempat dalammengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan V- 28

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo lapangan kerjabagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Hutan

kemasyarakatan

bertujuan

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakatsetempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil danberkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkunganhidup. Ruang

lingkup

pengaturan

hutan

kemasyarakatan

meliputi:a.

penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;b. perizinan dalam hutan kemasyarakatan;c. hak dan kewajiban;d. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan; e. sanksi. Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan kemasyarakatan (UPHHBK-HKm) di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo berada hampir di seluruh wilayah desa. Adanya pemanfaatan hasi hutan kayu dimaksudkan agar para petani penggarap lahan hutan dibina secara bertahap mengembangkan tanaman kayu-kayuan baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan hasil hutan bukan kayu dibolehkan tetap memelihara dan memanen hasil tanamannya yang sudah ada seperti cengkeh, kakao, kelapa, dsb. Sasaran lokasi pengembangan HKm adalah lahan-lahan hutan yang saat ini berupa pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur semak.Memperhatikan kondisi pemanfaatan lahan hutan produksi tersebut maka direkomendasikan program pengembangan tanaman MPTS berkayu, yang ditanam diantara tanaman tahunan yang telah ada pada pertanian lahan kering, sedangkan pada pertanian lahan kering campur semak diupayakan adanya tanaman kayu-kayuan. Jenis tanaman MPTS yang dapat diusahakan

V- 29

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo seperti Kemiri, Durian. Langsat, Duku, Melinjo, Nangka, Mangga, Sukun, Aren, Cengkeh, Jambu, dll. Untuk jenis tanaman kayu-kayuan dianjurkan adalah jenis tanaman kayu-kayuan untuk kayu pertukangan, seperti Nyatoh, Palapi, dll. Adapun lokasi rencana pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) disajikan pada Tabel 5.8 berikut. Tabel 5.8. Lokasi Rencana Pengembangan HKm di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.

Kode HKm

Jenis Penggunaan Lahan Saat Ini

Lokasi (Desa/Dusun)

1

HKm -1

Pertanian Lahan Kering (Kakao, dll.)

Tada, Silutung, Tada, Siney dan Khatuslistiwa.

2

HKm -2


Sigenti (Sigeaga)

3

HKm -3


Malanggo

4

HKm -4

5

HKm -5

6

HKm -6

7 8

Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.) Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.)

Luas (Ha) 4.003,39 466,94 6,76

Kambayang

306,55

Muktiagung, Sioyong

356,61


Bondoyong

289,79

HKm -7


Ogolemo

HKm -8


Sija – Pusanalea (KAT Tajio)

408,45

9

HKm -9


Ogobagis

139,98

10

HKm -10


Ambason

97,23

11

HKm -11, 12

Pertanian Lahan Kering (Kakao, dll.) dan eks. Gerhan

Baina, Bainaa Barat, Silangsa

12

HKm -13


Dongkas

13

HKm -14


KAT – Lauje Bainaa Barat

175,36

14

HKm -15

Rerang-Malonas

326,04

15

HKm -16

16

HKm -17 (Agf)

17

HKm -18

18

HKm -19

19

HKm -20

20

HKm -21

21

HKm -22

22

HKm -23

Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.) Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.) Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kakao, Nyatoh, dll.) Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.) Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.) Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.) Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.) Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.) Pertanian Lahan Kering (Cengkeh, Kelapa, Kakao, dll.) Jumlah

Lembahmukti, Balinggi Tonggolobibi

79,23

1.813,60 72,10

5,30 396,32

Salodide-Silempu

59,31

Balukan (Ponju)

97,53

Sampaga-Dalaong

280,06

Pesik-Mapaga

214,28

Tandaiyo

184,21

Ogoamas, Ogaomas 2 dan Bingkoli

723,40 10.212,83

V- 30

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo 3. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Rencana

penyelenggaraan

hutan

di

wilayah

KPHP

Model

Dampelas Tinombo mencapai luas 7.891,95ha pada 42 desa yang berbatasan langsung dengan wilayah KPHP. Luas areal hutan desa yang dilokasikan pada setiap desa sasaran seperti pada Tabel 5.9. Fungsi hutan yang menjadi sasaran penyelenggaraan hutan desa adalah hutan produksi (HPT dan HP). Kondisi tutupan lahan hutan yang direncanakan untuk hutan desa adalah hutan sekunder/log over area (LOA), areal tidak berhutan, dan semak belukar. Tabel 5.9. Lokasi Rencana Pengembangan Hutan Desa di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No. A.

Kode HD

Lokasi Kecamatan/Desa/Dusun

Fungsi Hutan

HD -16

UPT Bayang

HPT

2

HD -4*)

Budimukti & Sibayu

HPT

3

HD -7

Panii, Sioyong, Kayamukti

HPT

4

HD-10**)

Ponggerang

HPT

5

HD -11

Malonas

HPT

6

HD -14

Rerang

HPT

HD -15

Lembah mukti

HPT

7

Luas (Ha)

Kecamatan Damsol

1

B.

Tutupan Lahan

Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak

318,75 482,10 863,42 364,14 105,67 117,10 36,70

Kecamatan Sojol

1

HD -21

Pangalaseang/Ou

HPT

Hutan sekunder/ LOA, Belukar

2

HD -23

Bantayang

HPT


307,88 83,96

3

HD -22

Tonggologi & Babatano

HPT


139,59

4

HD -24

Siboang

HPT


431,47

V- 31

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Lanjutan Tabel 5.9. Lokasi Kecamatan/Desa/Dusun

Fungsi Hutan

Kode HD

5

HD -25

Silempu – Tengah

HPT


474,71

6

HD -26

Balukan & Losung

HPT

215,95

HD -27

Sampaga, Dalaong, Balani

HPT

Hutan sekunder/ LOA, Belukar Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak

7 C.

Kecamatan Sojol Utara

1.

HD -29***)

2. 3. 4. D.

Pesik

HPT

HD -30

Mapaga

HPT

HD -28

Tandaiyo

HPT

HD -31

Ogoamas

HPT

HD-2

Siney dan Khatulistiwa

HPT

2

HD -1

Tada dan Silutung

HPT

3

HD -3****)

Maninili

HP

4

HD -5*****)

Sigenti

HPT

Malanggo

HPT

Sipayo

HPT

6 E.

Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak

186,26

162,49 232,78 233,14 166,04

Kecamatan Tinombo Selatan

1

5

Tutupan Lahan

Luas (Ha)

No.

HD -6 HD -9

Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak dan eks. Gerhan Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak

268,70 804,91 420,19 251,74 182,63 383,29

Kecamatan Tinombo/Sidoan

1

HD -12

Bondoyong

HPT

2

HD -17

Sidoan

HPT

3

HD -13

Sidoan Barat

HPT

4

HD -18

Bainaa Barat & Bainaa

HPT

Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Hutan sekunder/ LOA, Pertanian lahan kering campur semak Semak Belukar

5

HD -20

Dongkas

HPT

Semak Belukar

Jumlah

158,68 116,93 213,57 49,17 313,97 7.834,94

Keterangan: *) PT. THA 71,30 Ha; KPH 410,80 Ha **) PT. THA 267 Ha; KPH 97,14 Ha ***) PT. SP 91,91 Ha; KPH 70,58 Ha ****)PT. THA 415,77 Ha; KPH 4,42 Ha *****)PT. THA 62,72 Ha; KPH 189,02 Ha

Dalam penyelenggaraan hutan desa, lembaga desa yang diserahi tugas dalam pengelolaan hutan difasilitasi oleh pemerintah/pemerintah daerah. Fasilitasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan hutan. Jenis fasilitasi meliputi: a. pendidikan dan latihan; b. pengembangan kelembagaan; c. bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa; d. bimbingan teknologi; e. pemberian informasi pasar dan modal; dan f. pengembangan usaha.

V- 32

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Hak pengelolaan hutan desa dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun satu kali oleh pemberi hak. Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan IUPHHK dalam hutan desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman. IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa yang berada dalam Hutan Produksi. Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa. Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa. Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten. Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa terdiri dari: Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD); dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD). RKHD merupakan rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak 35 tahun yang menjamin berlangsungnya kelestarian fungsi hutan secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya setempat. RKHD meliputi aspek-aspek: Kelola kawasan; Kelola kelembagaan; Kelola usaha; dan Kelola sumberdaya manusia.

V- 33

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo RKHD disusun oleh lembaga desa yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan hak pengelolaan hutan desa. RKHD disahkan oleh Gubernur yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. Lembaga Desa menyampaikan RKHD yang telah disahkan Gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati. Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) merupakan penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. RTHD memuat rencana yang meliputi: rencana tata batas areal kerja; rencana penanaman; rencana pemeliharaan; rencana pemanfaatan; dan rencana perlindungan. RTHD disahkan oleh Bupati yang dapat didelegasikan kepada Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten. Lembaga Desa menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri. 4. Rencana Usaha Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Rencana usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman hutan rakyat (RUPHHK-HTR) di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo sebagaimana tersajipada Tabel 5.10. Terdapat areal seluas ± 3.580,12 Ha yang lokasinya berada di wilayah HPT dalam wilayah DAS Taipa, DAS Siboang, DAS Bayang, DAS Siraurang, DAS Tada.

V- 34

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Tabel 5.10. Lokasi Rencana Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.

Kode HD

Lokasi Desa/Dusun

Fungsi Hutan

Tutupan Lahan Saat Ini

Luas (Ha)

1

2

3

4

5

6

1

HTR -1

Lembah Mukti, UPT Bayang, Pangalaseang/Ou, Bukit harapan

HPT

Hutan sekunder/LOA, Pertanian lahan kering campur semak, belukar

259,28

2

HTR -2

Tonggolobibi, Babatona

HPT


294,85

3

HTR -3

Bantayang, Siboang

HPT


598,69

4

HTR -4*)

Rerang-Mlonas

HPT


1.251,62

5

HTR 5**)

Tada, Silutung

HPT


586,23

6

HTR 6***)

Tada, Silutung

HPT


588,08

Jumlah

3.578,77

Keterangan: *) PT. THA 398,55 Ha; KPH 862,07 Ha **) PT. THA 128,82 Ha; KPH 457,41 Ha ***) PT. THA581,22 Ha; KPH 6,86 Ha

Sasaran lahan hutan pengembangan usaha hutan tanaman rakyat (HTR) di wilayah KPHP ini adalah lahan-lahan hutan yang telah lama diokupasi penduduk dalam bercocok tanaman semusim dan tahunan, serta lahan-lahan hutan produksi dengan kondisi rusak dengan penutupan vegetasi hutan jarang. Adapun sasaran lokasi pengembangan HTR di wilayah KPHP adalah hutan produksi di wilayah Desa Siboang, Bantayang, Pangalaseang/Ou, Bukit harapan, Babatona, dan Tonggolobibi di Kecamatan Sojol; di wilayah Desa UPT Bayang, Rerang, MalonasKecamatan Damsol; dan di wilayah Desa Tada-Silutung Kecamatan Tinombo Selatan. Untuk jelasnya tersaji pada peta rancangan KPHP Model Dampelas Tinombo. Pengembangan usaha HTR diarahkan pada hasil hutan kayu pertukangan berumur sedang (15 tahun) seperti Jati, Nyatoh, Jabon merah/putih, Malapoga, dll. Jenis-jenis tersebut memiliki daya adaptasi

V- 35

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo tumbuh yang baik, dikenal masyarakat, dan pasar lokal/regional yang jelas. Pada lahan-lahan hutan yang telah dimanfaatkan penduduk dalam bercocok tanaman tahunan dan menjadi sasaran pengembangan HTR, dapat diterapkan pola pertanaman campuran dalam sistem agroforestri, sedangkan pada lahan-lahan hutan produksi dengan penutupan vegetasi jarang dan semak belukar dapat diterapkan pola pertanaman secara monokultur (jenis kayu-kayuan).

D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah Izin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Pada Tahun 2011, di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo terdapat permohonan IUPHHK-HTI PT. Coltan Agro yang saat ini pada tahap SP1 yang di wilayah Kabupaten Donggala sesuai Peta Surat Rekomendasi seluas ±9.365,36 ha. Lokasi IUPHHK-HTI PT. Coltan Agro berupa lahan hutan produksi log over area (LOA), lahan semak belukar dan tanah terbuka. Dengan demikian sasaran kegiatan pembinaan dan pemantauan bagi KPH Model Dampelas Tinombo adalah IUPHHK-HTI PT. Coltan Agro. Sasaran utama pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan tanaman industri PT. Coltan Agro di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo terkait dengan penerapan system silvikultur yang layak berdasarkan kondisi hutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutanberupa kayu pada hutan produksi melalui

V- 36

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo kegiatan

penyiapan

lahan,

pembibitan,penanaman,

pemeliharaan,

pemanenan, dan pemasaran. Adapun lokasi rencana IUPHHK-HTI PT. Coltan Agro pada hutan produksi di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo disajikan pada Tabel 5.11 berikut. Tabel 5.11. Lokasi Rencana IUPHHK-HTI PT. Coltan Agro di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.

Kode Blok Kelola

Wilayah DAS

Kelas lereng

Fungsi hutan

Jenis Tutupan Lahan

Luas (Ha)

1.

IUPHHKHTI -1*)

Tada dan Rumu

I, II, III, IV

HPT

HKs1, B, T

2.160,96

2.

IUPHHKHTI -2-3-4**)

Silonduya, Panii dan Sioyong

I, II, III, IV, V

HPT

HKs1, B, T

7.011,49

Jumlah

9.172,44

Keterangan: *) PT. THA 1.617,65; KPH 543,31 Ha **) PT. THA 6.468,70 Ha; KPH 542,79 Ha

Dalam peta usulan IUPHHK-HTI, PT. Coltan Agro merencanakan blok RKT sebanyak 10 blok (I-X). Perusahaan HTI ini merencanakan pula dalam areal kerjanya sebanyak tiga rencana peruntukan kelola hutan tanaman, yaitu rencana kelola untuk tanaman unggulan lokal (TU) yang terletak pada lokasi eks. PHTUL di desa Ponggerang dan Malonas serta Desa Siweli; blok kelola untuk tanaman kehidupan (TK) yang berada di wilayah desa Muktiagung dan Budimukti; rencana kelola tanaman pokok (TP) yang menyebar pada sepuluh blok RKT. Dalam pengelolaan HTI di wilayah kerjanya, perusahaan HTI ini merencanakan pula kawasan lindung (KL) pada kanan-kiri sungai, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN), dan kawasan perlidungan satwa liar (KPSL), serta pembuatan buffer zone pada batas hutan lindung (BZ). Pembinaan Hutan dengan Penerapan Sistem Silvikultur Sistem Silvikultur adalah sistem pemanenan sesuai tapak/tempat tumbuh berdasarkanformasi terbentuknya hutan yaitu proses klimatis dan

V- 37

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo edaphis dan tipe-tipe hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestariatau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanamandan memanen. Sistem silvikultur yang dipilih dan diterapkan berdasarkan umur tegakan yaitu sistem silvikultur untuk tegakan seumur dan sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Sistem silvikultur berdasarkan pemanenan hutan terdiri atas sistem tebang pilih dan sistem tebang habis. Memperhatikan jenis kegiatan PT. Coltan Agro adalah HHK-HTI maka sistem silvikultur yang diterapkan berdasarkan umur tegakan adalah tegakan seumur dengan sistem THPB (tebang habis dengan permudaan buatan). Namun demikian mengingat areal HTI ini berada pada fungsi HPT maka diperlukan adanya pengkajian ilmiah atas kelayakan rencana penerapannya. Pembukaan Wilayah Hutan Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana wilayah bagi kepentingan pengusahaan hutan meliputi kegiatan pembangunan camp, jalan angkutan, tempat penimbunan kayu (TPK), dan tempat pengumpulan kayu (TPn). Jalan Angkutan: Jalan angkutan kayu maupun untuk mobilitas pekerja berupa jalan hutan. Jalan hutan dibangun sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan. Camp: Base Camp berfungsi untuk kegiatan administrasi baik untuk administrasi produksi kayu ataun bukan kayu, kegiatan pembinaan hutan, gudang sarana-prasarana, administrasi umum dan logistik serta balai

V- 38

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo pengobatan. Di dalam hutan, camp dibangun berdekatan dengan lokasi penebangan yang sedang berjalan,selain itu dapat pula dibagun camp-camp antara untuk pengendalian kegiatan lapangan. Fasilitas yang terdapat pada setiap camp tersebut adalah kantor dan tempat tinggal karyawan, air dan fasilitas MCK, generator listrik untuk penerangan, sarana komunikasi (telepon seluler), balai pengobatan/klinik, bahan logistik/makanan, dapur umum, sarana olah raga dan hiburan (televisi), sarana transportasi (logging, dump truck, dll.), bengkel dan tempat pembuangan sampah. Pembangunan Camp dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu ataupun bukan kayu disesuaikan dengan peraturan Menteri Kehutanan yang ada. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn): Tempat pengumpulan kayu (TPn) dibuat dengan cara membuka lahan di tepi jalan hutan yang akan dipergunakan sebagai tempat pengumpulan kayu hasil tebangan untuk sementara waktu sebelum diangkut dengan kendaraan logging. Untuk setiap anak petak tebangan dibuat TPn sesuai kebutuhan. Pembuatan

TPn

diupayakan

sesuai

standar

dokumen

kelola

lingkungan (sesuai dokumen ANDAL, RKL, RPL), dan karena TPn ini bersifat sementara maka setelah selesai kegiatan penebangan akan segera dilakukan penanaman untuk mengembalikan fungsinya seperti semula sebagai areal hutan produksi.

V- 39

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Tempat Penimbunan Kayu (TPK): Pembuatan logpond diupayakan sesuai standar dokumen kelola lingkungan (sesuai dokumen ANDAL, RKL, RPL) dan disesuaikan dengan besarnya produksi kayu. Untuk menjaga kelancaran penggunaan/fungsi prasarana tersebut, dilakukan pemeliharan secara rutin. Untuk lokasi logpond, yang perlu diperhatikan adalah mengurangi jarak pengangkutan kayu dari hutan ke logpond yang sekaligus merupakan tempat yang cocok untuk dapat dimasuki tongkang dan terdapat cukup areal yang rata untuk penyimpanan kayu sementara waktu. Areal tempat penimbunan kayu harus cukup besar supaya memungkinkan untuk menyortir kayu gelondongan sesuai dengan jenis, kelas dan pabrik tujuan. Kapasitas TPK disesuaikan dengan ketentuan Permenhut yang ada. Tree Marking Setelah dilakukan penentuan jatah tebang tahunan melalui SK target, maka dilanjutkan dengan penandaan kembali terhadap pohon diameter batas tebang atau yang akan betul-betul ditebang (Tree Marking / TM). Dokumen hasil TM berupa rekapitulasi TM, peta pohon TM, jatah pohon tebang per petak kerja, dan R2PT (Rencana dan Realisasi Pohon Tebang). Daftar pohon yang akan ditebang disajikan pada form R2PT. Dengan demikian terlihat jelas bahwa pohon yang tidak ada pada R2PT akan ditinggalkan sebagai pohon induk/inti dan tidak boleh ditebang. Peta pohon tree marking menggambarkan posisi pohon yang akan ditebang, rencana dan realisai TPn serta jalan sarad sehingga peta ini disebut juga peta micro planning.

V- 40

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Pemanenan Comprehensive Harvesting Plan (CHP): Comprehensive Harvesting Plan (CHP) yang merupakan rincian secara menyeluruh yang memuat tentang (a) rencana jaringan jalan hutan; (b) rencana pohon tebang yang disertai peta pohon; (c) rencana pengelolaan lingkungan;

(d)

rencana

skedul

kegiatan

pemanenan;

(e)

rencana

penggunaan peralatan; (f) rencana biaya operasional; (g) rencana kebutuhan tenaga kerja; dan (h) rencana pengangkutan kendaraan logging. Penebangan & Pembagian Batang: Kegiatan penebangan dilaksanakan oleh operator chainsaw yang telah berpengalamam bekerja di hutan tanah kering. Setelah pohon ditebang, dilakukan pembagian batang sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan yaitu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, diukur diameter pada kedua ujungnya serta panjang log. Hasil pengukuran dicatat pada tally sheet dan label yang ditempelkan pada penampang kayu yang berisikan informasi jenis, nomor kayu, nomor pohon dan nomor petak. Untuk menghindari serangan hama (sejenis kumbang jenis ambrosia) pada jenis-jenis kayu yang rentan serangan hama maka dilakukan penyemprotan obat kimia (campuran abuki dan minyak tanah) menggunakan alat

semprot

gendong.

Bahan

kimia

yang

digunakan

untuk

pengawetan/pengobatan kayu di dalam hutan selalu berpedoman pada ketentuan WHO dan FSC (FSC Pesticide Guidance).

V- 41

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Penyaradan: Kegiatan penyaradan dilakukan secara manual dan atau dengan alat mekanis (sesuai ketentuan Menhut). Penarikan berlangsung sampai ke tempat pengumpulan kayu (TPn). Pengangkutan: Kayu bulat diangkut dari dalam hutan dengan logging truck menuju TPK. Dari TPK, kayu tersebut diangkut melalui perairan menggunakan ponton/tongkang menuju pabrik (industri pengolahan kayu) yang sudah ditentukan. Transportasi melalui jalan hutan merupakan faktor produksi yang sangat menentukan dalam kegiatan pembalakan. Pengaruhnya terhadap produksi semakin penting dan mahal tergantung jarak tempuh dari tebangan sampai logpond. Reduce Impact Logging Intensitas dan macam kegiatan dalam penebangan menentukan besarnya

dampak

penebangan

dan

selanjutnya

akan

menentukan

kemampuan regenerasi hutan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kelestarian pengusahaan hutan. Kegiatan penebangan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah: Banyaknya pohon yang ditebang per hektar Besarnya pohon dan arah rebah (teknik penebangan yang ramah lingkungan) Pembuatan jalan sarad Pembuatan tempat penimbunan kayu Pembuatan jalan angkutan

V- 42

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengurangi dampak penebangan maka perusahaan yang diserahi izin pemanfaatan hasil hutan kayu melakukan beberapa upaya sebagai berikut: Dampak Penebangan Keterbukaan tajuk dan perubahan iklim mikro

Kerusakan tegakan tinggal (tegakan tinggal dan permudaannya) Hilangnya pohon kecil (tingkat pancang) untuk jalan sarad

Gangguan terhadap hidupan liar Pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia, solar, oli, dan obat. Sistem tata air, kualitas air, sedimentasi di muara sungai dan keanekaragaman hayati / populasi biota air (termasuk sumberdaya ikan)

Perubahan komposisi dan struktur hutan khususnya berkenaan dengan pengurangan kerapatan jenis pohon komersil berdiameter besar Fragmentasi areal hutan primer yang dapat mengganggu kawasan jelajah hewan arboreal Penurunan habitat hewan liar akibat penebangan

Usaha Pengurangan Dampak Pemegang IUPHHK hanya memanen jenis komersil layak tebang dimana menurut P.11/Menhut/2009, diameter pohon tebang di hutan tanah kering ≥430 cm pada HP dan ≥50 cm pada HPT. Pemegang IUPHHK juga perlu mempertimbangkan untuk membatasi jumlah pohon yang ditebang per hektarnya. Pemegang IUPHHK membuat penentuan arah rebah. Pemantauan kerusakan dilakukan melalui PSP yang dibuat sebelum penebangan dan diukur setelah penebangan (SOP-PL-07). Pemegang IUPHHK memiliki kebijakan untuk menggunakan kembali kayu bekas jalan sarad, bekas TPn semaksimal mungkin guna mengurangi penebangan pohon. Pemantauan penggunaan kembali kayu-kayu tersebut dijabarkan dalam SOP-LB-08. Volume pohon kecil diameter <10 cm yang digunakan untuk jalan sarad tidak diperhitungkan. Untuk mengendalikan aktivitas pihak ketiga di areal kerja perusahaan, Pemegang IUPHHK mempunyai formal prosedur yaitu SOP-PH-10. Pemegang IUPHHK memiliki prosedur dalam penggunaan dan penanganan bahan kimia di hutan dan di camp hutan (SOP-LB-08). Hasil analisis yang dilakukan oleh Universitas setempat yang mengambil sampel dari areal hutan, muara sungai di perbatasan IUPHHK dan di sekitar base camp menunjukkan bahwa dampak penebangan terhadap kualitas air tidak signifikan. Pemegang IUPHHK juga memantau stok ikan di sungai untuk menjamin bahwa kegiatan pengelolaan / penebangan dapat melestarikan ikan dalam hutan (SOP-PL-07). Pemegang IUPHHK terus dalam proses pembuatan jaringan PSP untuk memantau kegiatan pemanenan, pertumbuhan, mortalitas da perubahan komposisi. Rencana pengelolaan dalam suatu RKT dapat dimodifikasi untuk melindungi terhadap perubahan.

Pemegang IUPHHK membatasi penebangan pohon per ha berdasarkan sebaran spasial selama perencanaan pemanenan untuk menghindari fragmentasi dan pembukaan tajuk yang berlebihan (SOP-PL-07). Pemegang IUPHHK melindungi sejumlah pohon-pohon besar yang menjadi sarang dan tempat mencari makan guna mencegah degradasi habitat. Pemegang IUPHHK memantau populasi hidupan liar berdasarkan petak / jalur contoh dan analisis kecenderungan (SOP-PL-07).

TUK dan SI-PUHH Online Pengelolaan tata usaha hasil hutan dilakukan dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan pemungutan hasil hutan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana, jika terjadi penyimpangan akan mudah untuk melacaknya sehingga dapat diketahui penyebab penyimpangan dan usaha mengatasinya.

V- 43

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Tata usaha hasil hutan meliputi aspek-aspek kegiatan yang menyangkut: Laporan Hasil Cruising (LHC) Laporan Hasil Penebangan (LHP) Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Daftar Kayu Bulat (DKB), Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan secara Online (SI-PUHH Online) Statistik Produksi dan pengarsipannya Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan no. P.8/Menhut-II/2009 Pasal 55, dimana pemegang IUPHHK yang mempunyai AAC sekurangkurangnya 60.000 m3 per tahun wajib melaksanakan Sistem Informasi Penatausahaan

Hasil

Hutan

IUPHHKmengimplementasikan

(SI-PUHH) SI-PUHH

online,

online

maka

dalam

Pemegang

penatausahaan

kayunya. Penandaan kayu dalam sistem ini berupa barcode yang dipasang pada bontos kayu dan dapat dibaca dengan menggunakan Handheld Remote Capture (HRC). Dokumen online dalam sistem ini adalah LHP, DKB dan SKSKB.

Dengan

penerapan

SI-PUHH

online,

Pemegang

IUPHHK

berwenang untuk menerbitkan SKSKB secara self-assessment. Lacak Balak / CoC Pemegang IUPHHK melakukan proses lacak balak (CoC) serta mengidentifikasi titik-titik kritis CoC sehingga telusur produk dapat dilakukan. Dalam hal ini, setiap log yang dipanen oleh Pemegang IUPHHK harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Logs harus memiliki identitas seperti nomor pohon, nomor petak, jenis pohon, dan blok dimana kayu tersebut berasal.

V- 44

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Monitoring Operasional Pemegang IUPHHK mempunyai sistem untuk memantau kegiatan pemanenan yang tertuang dalam SOP. Prosedur ini memuat parameter pemantauan dan indikator masing-masing kegiatan. Kegiatan yang dimonitor diantaranya; aspek perencanaan dan persiapan kegiatan, pembuatan dan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian pelaksanaan dengan SOP yang ada, dokumentasi kegiatan, serta pelaporan sebagaimana yang dibutuhkan. Pemantauan aspek Pembukaan Wilayah Hutan diantaranya meliputi; perencanaan dan persiapan PWH, pengadaan bahan, konstruksi jalan rel, konstruksi jalan sarad, konstruksi pelabuhan, dan konstruksi pondok kerja. Pemantauan aspek penebangan meliputi; perencanaan dan persiapan penebangan (R2PT, Peta Pohon, peta Micro Planning, training regu penebangan, perlengkapan K3 regu penebangan), standar pondok dan perlengkapan K3 regu kerja, letak dan ukuran TPn, bahan-bahan untuk pembuatan TPn, pelaksanaan penebangan (penebangan sesuai kriteria pohon tebang, teknik penebangan sesuai prinsip RIL, dan dokumentasi hasil penebangan). Dalam upaya pengurangan dampak akibat penebangan (RIL), perlu adanya perencanaan penebangan agar dampak akibat penebangan rendah. Adapun dokumen yang harus dipantau ketersediaannya diantaranya adalah: Peta PWH yang berisi alur rencana jalan logging. Peta pohon skala 1:1.000, yang menggambarkan posisi pohon diameter 20 cm up beserta tanda-tandanya.

V- 45

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Peta Micro Planning skala 1:1.000 untuk pohon berdiameter 40cm uppada HP dan 50 cm uppada HPT yang menggambarkan posisi pohon yang akan ditebang, rencana posisi TPn dan alur jalan sarad As per petak kerja. Dokumen R2PT, yaitu dokumen yang berisi daftar pohon yang direncanakan akan ditebang. Pohon yang tidak tercantum dalam R2PT berarti pohon tersebut tidak boleh ditebang dan harus dijaga untuk disisakan sebagai pohon induk. Pembebasan Pohon Binaan Prinsip dasar kegiatan Pembebasan Pohon Binaan (PPB) adalah meningkatkan riap pohon binaan. Pohon yang dibina bisa berasal dari permudaan tanaman. Perlakuan terhadap pohon binaan yaitu mematikan tanaman yang melilit pada pohon dan membebaskan pohon dari gulma serta tumbuhan pesaing lainnya. Riset / Penelitian Riset/penelitian dapat dilakukan secara mandiri oleh pemegang IUPHHK, oleh mahasiswa/peneliti dari luar, dan kerjasama penelitian antara perusahaan dengan pihak luar. Rencana topik penelitian: Beberapa topik penelitian yang dapat dilakukan antara lain yang terkait dengan: (a) Tumbuhan yang dilindungi, (b) Produktifitas pengangkutan, (c) Pendugaan kandungan karbon, (d) Angka bentuk dan faktor eksploitasi. Selain itu dapat pula dilakukan peneltian bagi mahasiswa maupun peneliti untuk melakukan penelitian, studi, dan kajian terutama yang terkait dengan: Anoa dataran rendah dan Anoa dataran tinggi, meliputi identifikasi dan pendugaan jumlah populasi, pemetaan home range, perilaku dsb.

V- 46

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Potensi Carbon dan Peluang Perdagangan Carbon di pasar nasional dan internasional Upaya pelestarian Eboni (Diospyros celebica Bakh.), meliputi aspek genetik, perbanyakan massal, fenologi, dsb. Potensi tumbuhan bawah di hutan tanah kering. Pemetaan vegetasi hutan dan lain-lain. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan pengelolaan lingkungan mengacu pada Dokumen RKL IUPHHK, demikian pula untuk pemantauan lingkungan mengacu pada Dokumen RPL IUPHHK. 2. Penggunaan Kawasan Hutan Di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo terdapatpenggunaan kawasan hutan yang terbagi kedalam dua blok Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral biji besi PT. All Rezky Tadang Palie. Lokasi ini berada dalam kawasan HPT di wilayah DAS Bayang dan DAS Silambo, Kecamatan Sojol. Luas IUP PT. All Rezky Tadang Palie ± 1.489,62 ha, terbagi kedalam dua blok yaitu blok I di Desa Pangalaseang/Ou seluas 797,90 Ha dan seluas 691,72 ha berada di blok II Desa Silempu-Balukang. Jenis batuan/geologis yang mendominasi kawasan hutan KPH Model Dampelas Tinombo, khususnya di lokasi IUP PT. All Rezky Tadang Palie dan sekitarnya adalah Qts (Molasa Sulawesi dari Sarasin dan Sarasin (1901) yang terdiri atas konglomerat, batupasir, batulumpur, batugamping, koral napal sebagian mengeras lemah, tepatnya berada di wilayah DAS Siraru, Sipator dan DAS Bayang. Selanjutnya di dalam wilayah KPHP terdapat jenis

V- 47

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo batuan granit (gr) dengan hamparan tidak luas dan berada di wilayah DAS Long dan DAS Bayang. Masuknya lokasi IUP PT. All Rezky Tadang Palie dalam wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo dalam bentuk perizinan penggunaan kawasan, maka

perusahaan

ini

menjadi

bagian

pembinaan

dan

pemantauan

(Controlling) UPTD KPH Model Dampelas Tinombo. E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Izin Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sisterm penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan rehabilitasi hutan (RH) di suatu wilayah diselenggarakan dengan mengacu pada jumlah luasan lahan kritis yang ada di wilayah tersebut. Dari dokumen RTkRHL DAS Palu Poso Tahun 2009, wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo memiliki lahan kritis sesuai Land Mapping Unit/LMU terseleksi yang perlu direhabilitasi seluas 4.335,51 ha, dengan rincian; seluas 567,65 ha berada di kawasan hutan lindung dan sleuas 3.767,8 ha berada di kawasan hutan produksi. Lahan kritis di kawasan hutan lindung didominasi oleh semak belukar, sedangkan di kawasan hutan produksi didominasi pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur semak. Sesuai

Permenhut

No.

P37/Menhut-V/2010

TentangTata

Cara

PenyusunanRencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dijelaskan bahwa setiap rencana rehabilitasi hutan dan lahan perlu didukung oleh dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL).

V- 48

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo RPRHL adalah acuan bagi Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL), dan RTnRHL adalah acuan bagi penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL). RK-RHL merupakan bestek bagi pelaksanaan RHL di lapangan. Dokumen RPRHL DAS disusun dengan mengacu pada RTkRHL DAS. RTk RHL DAS adalah dokumen rencana RHL jangka panjang (15 tahun: Periode 2010-2024), sedangkan RPRHL DAS adalah management plan RHL jangka menengah (5 tahun). Selanjutnya RTnRHL adalah dokumen rencana tahunan yang menggambarkan sebaran lokasi sasaran kegiatan RHL dalam tahun tersebut. Setiap lokasi sasaran kegiatan RHL dalam dokumen RTnRHL wajib disusun dokumen RK-RHL-nya.. Pada tahun 2012 KPH model Dampelas Tinombo berhasil menyusun rencana pengelolaan hutan (RPRH) dengan luas lokasi sasaran RH 4.685,98 Ha, lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 569,15 Ha, di kawasan hutan produksi (HPT, HP) seluas 4.097,35 Ha dan Mangrove 19,48 Ha. Selanjutnya berdasarkan skala priotitas penanganan DAS, seluas 144,09 Ha berada pada DAS prioritas I, seluas 3.814,89 Ha pada DAS prioritas II, dan seluas 727,00 Ha pada DAS prioritas III. Dari luas tersebut terdapat seluas 97,57 Ha berada di wilayah kerja PT. Coltan Agro. Rencana pemulihan hutan di wilayah DAS KPHP Model Dampelas Tinombo lima belas tahun ke depan mencapai luas areal lahan kritis (kelas kritis) 4.685,98 Ha yang tersebar di dalam kawasan hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT). Sehubungan pembangunan KPH menjadi salah satu skala prioritas pembangunan kehutanan di Indonesia maka lahan kritis yang ada di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo diupayakan selesai hingga

V- 49

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo akhir tahun 2016. Adapun alokasi sasaran kegiatan RH per tahun hingga akhir tahun 2016 adalah sbb.: Tahun 2012 seluas 908,84 Ha, Tahun 2013 seluas 1.029,64 Ha, Tahun 2014 seluas

915,83 Ha, Tahun 2015 seluas

904,56 Ha, dan Tahun 2016 seluas 927,11 Ha. Lokasi kegiatan reboisasi/pengkayaan reboisasi periode tahun 20122016 pada Hutan Lindung (HL) dengan luas 569,15 Ha dengan rincian; seluas 373,32 Ha di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (DAS Bainaa, DAS Dongkas, DAS Maninili dan DAS Tada), sedangkan di wilayah Kabupaten Donggala (DAS Sikea, DAS Malawa, DAS Rumu, DAS Sibayu, DAS Aluoge, DAS Kambayang 2, dan DAS Sioyong) seluas 195,83 Ha. Selanjutnya pada Hutan Produksi (HPT dan HP) seluas 4.097,35 Ha dengan rincian; seluas 2.843,83 Ha di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (DAS Bainaa, DAS Dongkas, DAS Sidoan, DAS Sigenti, DAS Maninili dan DAS Tada), sedangkan di wilayah Kabupaten Donggala (DAS Sibayu, DAS Sioyong, DAS Panii, DAS Long, DAS Siraurang, DAS Taipa, DAS Balukang dan DAS Ogoamas) seluas 1.253,52 Ha dan Mangrove 19,48 Ha. Dalam dokumen RPRH KPH model Dampelas Tinombo, selain merekomendasikan pemulihan hutan dalam bentuk reboisasi/pengkayaan reboisasi, juga merekomendasikan pengendalian erosi dan sedimentasi berupa bangunan dam penahan (DPn) dan gully plug (GP), serta pengembangan sumberdaya air dengan pembangunan saluran/terjunan air (SPA). Adapun lokasi-lokasi sasaran kegiatan RH di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo yang disinkronkan dengan rencana pengelolaan KPH disajikan pada Tabel 5.12 berikut.

V- 50

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Tabel 5.12. RencanaRehabilitasi Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No. 1

Kode Blok Kelola 2

Kelas lereng

Wilayah DAS/Desa 3

Fungsi hutan

Jenis Tutupan Lahan

Luas (Ha)

4

5

6

7

1 2

BL-IT -2 (RH) HHK-RE -1 (RH)

Maninili Silonduya (Desa Singenti)

IV, V III, IV

HL HPT

HKp1, B HKs1, B

186,82 35,28

3

HHBK-HT -1 (RH)

Sikea (Desa Siweli)

I, II, III

HL

Pc, HKs1

34,14

4

HHBK-HT -2 (RH)

Rumu (Desa Siboalong)

I, II, III

HL

Pc, HKs1

53,07

5

HHBK-HT -3 (RH)

Sibayu (Desa Budimukti)

I, II, III

HL

Pc, HKs1

61,15

6

HHBK-HT -4 (RH)

Aluoge (Desa Kambayang)

I,II,III

HL

Pc, B

53,03

1

2

4

5

6

7

HPT

B, Pc

277,93

Sibayu

dan

3

7

HHK-HT -1 (RH)

Ogoamas (Bingkoli)

III, IV, V

8

HHK-HT -2 (RH)

HPT

Pc, Pt

381,27

HHK-HT -3 (RH)

Ogoamas (Bingkoli) Long (Dusun Balinggi, Desa Lembahmukti)

II, III, IV

9

I, II

HPT

Pc, Pt, B

82,80

10

HHK-HT -4 (RH)

11

HKm -1 (RH)

12 13 14

HKm -2 (RH) HKm -3 (RH) HKm -4 (RH)

15

HKm -5 (RH)

16

HKm -6 (RH)

17

HKm -12 (RH)

18

HKm -13 (RH)

19

HKm -15 (RH)

20

HKm -17 (Agf-RH)

21

HKm -19 (RH)

22

HD -8 (RH)

23

HD -19 (RH)

13,30 Tada (Desa Tada, Silutung, Khatulistiwa, Siney) Sigenti (Desa Sigenti-Sigaega) Sigenti (Desa Malanggo) Sibayu (Desa Kambayang) Sioyong (Desa MuktiagungSioyong) Sipayo, Bondoyong, Sidoan, Sidoan 2 (Desa Sipayo, Bondoyong, Ogolemo) Bainaa (Dusun Silangsa, KAT Lauje, Desa Bainaa Barat) Dongkasa (Desa Dongkas) Siraurang (Dusun Tintina Desa Rerang) dan Desa Malonas Taipa, Desa Tonggolobibi Balukan (Dusun Ponju Desa Balukan) Sigenti (Desa Dongkalang) Bainaa (Desa Bainaa) dan Dongkas (Desa Dongkas) Jumlah

I, II, III

HPT

Pc, Pt

158,47

I, II II, III I, II

HPT HPT HP

Pc, B B, Pc Pt, HKs1, B

17,47 67,44 25,09

I, II

HP

Pt, HKs1, B

18,98

I, II, III

HPT

Pt, B

640,75

I, II

HPT

Pc, B

904,44

II, III, IV

HPT

Pc, B

764,87

II

HPT

Pc, HKs1, B

104,47

I, II

HPT

B, Pt, Pc

105,55

I, II

HPT

Pc, HKs1

12,70

III, IV

HPT

Pt, B

231,16

III, IV

HPT

Pc, B

150,74 4.380,94

Sesuai data lahan kritis dalam dokumen perencanaan RPRHL KPHP Model Dampelas Tinombo, luas lahan kritis sesuai LMU terseleksi mencapai 4.685,98 ha. Apabila dibandingkan dengan data luas lahan kritis sasaran rehabilitasi hutan pada Tabel 5.12 yang jumlahnya mencapai4.380,94 ha,berarti terdapat perbedaan seluas 305,04 ha. Areal lahan kritis seluas 305,04 ha ini masuk dalam petak rencana pengembangan tanaman karet dan jabon yang berlokasi di Desa Lembah Mukti dan wilayah kerja PT. Coltan Agro (IUPHHK-HTI) di Desa Karya Mukti.

V- 51

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak UPTD KPH Model Dampelas Tinombo, pada tahun anggaran 2012, lahan-lahan kritis pada Tabel 5.12 sebahagian telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan sbb.: seluas 150 ha di Desa Ogoamas 2 (Dusun Bingkoli) dengan penanaman tanaman Palapi, Nyatoh dan Karet; seluas 150 ha (dana APBD) di Desa Lembah Mukti dengan penamanan tanaman Karet, seluas ± 120 ha dalam LMU terseleksi (dana APBD) di Desa Tonggolobibi melalui penanaman tanaman kayu-kayuan, MPTS dan tanaman palawija dalam pola agroforestry; seluas 100 ha (dana APBN) di Desa Siweli, Siboalong dan Sibayu dalam kawasan hutan lindung dengan penanaman tanaman Eboni, Palapi dan Pala. KPH Model Dampelas Tinombo telah memiliki dokumen RPRHL periode 2012-2016 maka jadwal pelaksanaan kegiatan RHL serta lokasi sasarannya di wilayah KPH ini, mengikuti arahan pelaksanaan yang ada pada dokumen RPRHL tersebut. F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan ditujukan kepada areal IUPHHK berupa penamanan dan pemeliharaan tanaman, serta pada Izin usaha pertambangan berupa reklamasi oleh PT. All Rezky (jika telah beroperasi di wilayah KPH). Kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo terdapat di wilayah kerja PT. Coltan Agro seluas 97,59 Ha. Lokasi lahan kritis ini (sasaran RH) ini berada di wilayah DAS Sioyong (Desa Karyamukti) dan DAS Sibayu (Desa Budimukti).

V- 52

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan Penanaman: Penanaman dilakukan pada areal efektif untuk ditanami yang menjadi sasaran kegiatan rehabilitasi hutan (RH). Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan pelaksanaan RH dalam dokumen RPRH KPHP model Dampelas Tinombo periode tahun 2012-2016. Sebelum penanaman, dilakukan penandaan tempat penanaman dengan menancapkan ajir dan dilakukan pembersihan di sekitar lokasi yang akan ditanami dari gulma. Hasilnya pelaksanaan kegiatan RH dilaporkan kepada pengelola KPH. Pemeliharaan: Tanaman dimonitor secara rutin serta dipelihara dengan cara membebaskan dari gulma, menyulam tanaman yang mati dan mengganti tanda ajir yang rusak. Selain itu dilakukan pula pendangiran tanaman. Sehubungan dengan kegiatan rehabilitasi dalam bentuk penanaman dan pemeliharaan tanaman yang dilakukan oleh pemegang IUPHHK, pengelola KPHP melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku. G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 1. Perlindungan Hutan Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan

V- 53

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Prinsip-prinsip

perlindungan

hutan

meliputi:

(a)

mencegahdanmembatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, dayadaya alam, hama, serta penyakit; dan (b)

mempertahankan dan menjaga

hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo seperti diuraikan pada prinsip-prinsip perlindungan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka UPTD KPHP Model dan masyarakat: a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; b. melakukan inventarisasi permasalahan; c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; f. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin; g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;

V- 54

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo i.

meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;

j.

mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; dan atau

k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Pada kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo yang telah ada pengelolanya, maka pelindungan hutan menjadi tanggung jawab pengelolaan (pemegang izin).

Perlindungan Hutan atas Hasil Hutan: (1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. (2) Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah: a. asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan; b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan; c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti; d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis; e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

V- 55

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaskanaan perlindungan hutan di wilayah KPH mengacu pada Permenhut No.: P.6/Menhut-II/2010. Jenis-jenis kegiatan perlindungan hutan yang dapat dilakukan antara lain meliputi: patroli areal, operasi gabungan, penyuluhan dan sosialisasi, proses hukum. Untuk jelasnya disajikan pada Tabel 5.13 berikut. Tabel 5.13. Jenis Kegiatan Perlindungan Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.

Jenis Kegiatan

1

Patroli Areal

2

Operasi Gabungan

3

Penyuluhan hukum dan sosialisasi kebijakan

4

Proses hokum

5

Perlindungan flora dan fauna langka dan dilindungi

Satuan

Keterangan

1 kali/bln

Rutin Sesuai kondisi Persemester Sesuai kasus Sesuai kebutuhan

Paket 1 kali/6 bln Paket Seluruh wilayah KPHP

Selain kegiatan perlindungan hutan di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo seperti kegiatan pada Tabel 5.13, juga direncanakan blok-blok perlindungan untuk pelindungan tata air. Adapun blok-blok inti dan blok-blok perlindungan hutan yang direncanakan disajikan pada Tabel 5.14 berikut. Tabel 5.14. Rencana Blok-Blok Perlindungan Hutan di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No. I. 1 2 3 4 5 6 7 II. 1

Kode Blok Kelola

Wilayah DAS/Desa

Kelas lereng

Fungsi hutan

Jenis Tutupan Lahan

Blok Inti Lemo-Malawa (B. Silumpoya) BL-IT -1 Desa Siweli Tada (Wuyul Tankelai) dan DAS BL-IT -2 Maninili Bainaa (Wuyul Lengko) BL-IT -3 Desa/Dusun Punsanlea, Ambason, Bainaa. Bainaa-Dongkas (Wuyul BL-IT -4 Simomo) Desa Dongkas Taipa (Bangkalan Tamonong) BL-IT -5 Desa Siboang Tg. Dampelas (Bulu Sitaru) Desa BL-IT -6 Talaga Aluoge (Bulu Sitangke) Desa BL-IT -7 Kambayang Blok Perlindungan PL-TA -1 Sigenti, Desa Sigenti-Malanggo

Luas (Ha) 10.880,75

III, IV, V

HL

HKs1, B

504,54

IV, V

HL

HKp2, HKs3, B

6.878,72

IV, V

HL

HKp1

1.534,59

IV, V

HL

HKp2

996,04

IV, V

HL

HKp3

496,82

III, IV

HL

HKs1, B

320,81

III, IV

HL

HKs1, B

149,22

IV, V

HPT

HKp2, HKs1

931,33

V- 56


No.

Kode Blok Kelola

2

PL-TA -2

3 4 5

7

PL-TA -3 PL-TA -4 PL-TA -5 & AKE PL-TA -6, PLTA -7, PL-TA -8 PL-TA -9

8

PL-TA -10

9

PL-TA – 11 PL-HP (Hutan pantai)

6

10

Wilayah DAS/Desa Silonduya, Desa PonggerangPanii Bainaa (Wuyul Lengko) Ambason Bainaa , Desa Bainaa Barat Taipa (S. Alube, S. Tamonong) Tandaiyo Ogoamas, Bingkoli Sioyong, Desa MuktiagungSioyong Sibayu, Desa Kambayang Pantai Pesik

Kelas lereng

HPT

HKs2

412,00

III, IV, V IV, V III, IV, V

HPT HPT HPT

633,77 402,91 8.723,40

IV, V

HPT

IV, V

HPT

HKs1, B, T HKs3 HKp1, HKs2 HKs2, HKs1, B HKs1, B

III, IV, V

HP

HKs1, B

160,28

III, IV, V

HP KL (APL) KL (APL) KL (APL) KL (APL) CAHPT

HKs1, B

234,09

HKs1, B, T

96,29

HMs1, B

53,11

HMs1, B

101,45

HMs1, B

1.556,74

HKs2, HKp2

1.652,84

HKs2, HKp2

365,06

IV, V

RM (Bau)

Eksosistem Mangrove pantai Bau

I

12

RM (Siraru)

Ekosistem Mangrove pantai Siraru

I

13 14 15

Cagar Alam Gunung Sojol Hutan Lindung Kelompok Hutan DAS Tada Hutan Lindung Kelompok Hutan DAS Sikea dab DAS Lemo Jumlah

Luas (Ha)

III, IV, V

11

BZ (Buffer Zone) CA BZ (Buffer Zone) HL BZ (Buffer Zone) HL

Jenis Tutupan Lahan

Fungsi hutan

IV, V III, IV, V II, III, IV, V

HL-HPT

941,50 123,10

27.017,79

2. Penyelenggaraan Konservasi Alam Berdasarkan kondisi sosial dan ekologi pada beberapa lokasi di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo tidak sedikit areal yang perlu mendapat perhatian khusus terutama dalam mengamankan wilayah KPHP dari berbagai sumber konflik seperti upaya-upaya penolakan kehadiran KPHP Model, rusaknya ekosistem DAS sebagai penyimpan dan pengatur tata air bagi irigasi pertanian di kawasan bawahannya, penyelamatan flora dan fauna langka dan endemik sulawesi, serta pengakuan hak-hak masyarakat adat. Atas pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menangani sumbersumber-sumber konflik dan permasalahan lingkungan yang ada melalui penunjukan kawasan hutan dengan tujuan konservasi alam. Adapun kawasan konservasi alam yang direkomendasikan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo seperti pada Tabel 5.15 berikut.

V- 57


Tabel 5.15. Kegiatan Konservasi Alam dalam Hutan Produksi di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo No.

1.

Kode Blok

PL-TA -5 & AKE

Jenis Kegiatan

Kelas Tutupan Lahan

Luas (Ha)

HKp1, HKs2

8.723,40

Kawasan konservasi alam untuk tujuan pelestarian keanekaragaman hayati Jenis Eboni di Wilayah DAS Taipa, dalam Hutan Produksi untuk: a. Pelestarian Ekosistem Hutan Alam Eboni dan jenisjenis tumbuhan asosiasinya. b. Usaha Produksi Benih Eboni c. Pelestarian habitat burung Maleo. d. Pelestarian Aliran Air. Jumlah

8.756,48

Keterangan: *) PT. THA 5.143,65 Ha; KPH 3.579,75 Ha

Penunjukan area konservasi eboni di wilayah hulu DAS Taipa di wilayah KPHP model dalam wilayah Kecamatan Sojol didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sbb.: 1. Kawasan

hutan

produksi

terbatas

(HPT)

ini

merupakan

daerah

penyebaran eboni alam yang masih memiliki potensi tegakan yang dapat dipertahankan menjadi area pelestarian eboni. 2. Areal ini pernah ditunjuk oleh PT. INHUTANI II bekerjasama dengan Universitas Tadulako pada tahun 1997 sebagai area pohon plus dan area produksi benih (APB) Eboni. 3. Pola pertumbuhan eboni secara alami di kawasan ini agak spesifik, karena eboni umumnya tumbuh pada lereng-lereng bukit bagian hingga punggung-punggung bukit pada tanah-tanah berbatu. 4. Mobilitas penduduk di wilayah ini cukup tinggi, sehingga dapat mengancam keberadaan tumbuhan eboni alam yang ada. 5. Areal ini menarik untuk dijadikan lokasi penelitian eboni baik dalam skala nasional maupun internasional.

V- 58

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo 6. Areal hutan produksi ini merupakan daerah tangkapan air DAS Taipa sebagai sumber air utama irigasi pertanian di wilayah Desa Tonggolobibi, Desa Bantayang, Desa Babatona dan Desa Siboang. 7. Areal adalah tempat perlindungan atau habitat berkembang biak Burung Maleo. H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin Sehubungan dengan banyaknya komponen kegiatan usaha dan unsurunsur pelaksana kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo maka sangat penting diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin usaha. Dalam

rangka

mewujudkan

terselenggaranya

koodinasi

dan

sinkronisasi, pihak UPTD KPHP Model bertugas dalam memfasilitasi setiap kepentingan yang ada agar tidak terjadi tumpangtindih kepentingan antar pemegang izin. Sesuai Tupoksi UPTD KPHP Model selaku pemangku kawasan hutan di wilayah kerjanya serta selaku manajer kawasan hutan maka pengelola KPHP perlu membangun suatu sistem koordinasi solid antar UPTD KPHP dengan pelaku-pelaku usaha di wilayahnya, serta antar dan inter para pelaku usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Karena itu direkomendasikan sistem koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin sbb.: 1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan batas dan pemancangan pal-pal batas persekutuan antar pemegang izin. 2. Koordinasi dan sinkronisasi program dalam pengelolaan blok-blok blokblok inti, dan blok-blok perlindungan di wilayah KPH.

V- 59

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo 3. Koordinasi dan sikronisasi program dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan. 4. Koordinasi dan sinkronisasi dalam program pemanfaatan jaringan jalan angkutan lintas antar pemegang izin. 5. Koordinasi dan sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan reklamasi hutan. 6. Koordinasi dan sinkronisasi program dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. 7. Koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan jenis-jenis tanaman kehutanan dan MPTS. 8. Koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan sistem pemasaran hasil tanaman kehutanan dan MPTS. Dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin, pemangku wilayah KPH (UPTD KPHP model Dampelas Tinombo) memiliki peran penting dalam memfasilitasi setiap rencana dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi. Terhadap wilayah-wilayah KPH yang belum ada pemegang izinnya maka UPTD KPH bertanggungjawab melakukan koordinasi dan sinkronisasi program-program kegiatan pengelolaan hutan dengan setiap pemegang izin usaha di wilayah kerjanya. I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakholder Terkait UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo bersama-sama dengan mitra usahanya dalam melakukan aktivitas akan selalu berkoordinasi dan bersinergi

V- 60

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo dengan beberapa instansi dan stakeholder terkait. Untuk jelasnya disajikan pada Tabel 5.16 berikut. Tabel 5.16. Sistem Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait

1 A 1 B

Jenis Kegiatan Usaha 2 Rencana Pengusahaan HHK-HTI IUPHHK-HTI Rencana Penggunaan Kawasan

1

Izin Usaha Pertambangan (IUP)

No.

1 2 1 3 4 5

Rencana Pemanfaatan Wil. Tertentu UPHHK-RE UPHHK-HT/HTI 2 PHHBK-Rotan UPHHBK-HT Karet, Buah/biji, dll. UPJL-WA (jasa wisata alam)

6

UPJL-JA (jasa lingkungan air)

C

7 D

UP RAP- KARBON dan/atau UP PANKARBON Rencana Pemberdayaan Masyarakat

1

Hkm bagi KAT Lauje dan KAT Tajio

2

HKm dan Agf

3

Hutan Desa (HD)

4

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

E

Rencana Rehabilitasi Hutan RH-HL (Reboisasi/Pengkayaan reboisasi) RH-HP (HT, HKm, HD) Rencana Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

1 2 F 1

Area Konservasi Eboni (AKE)

2

Perlindungan Hutan

3

Perlindungan tata air (PL-TA)

4

Perlindungan Blok inti HL

5 6 7

Perlindungan hutan pantai (PL-HP) di APL Rehabilitasi Mangrove (RM) Pengelolaan Buffer Zone (BZ)

Koordinasi KPHP dengan.... 3

Sinergi KPHP dengan..... 4

BPKH, PT. Coltan Agro

PT. Coltan Agro

Dana, Binwasdal

Dinas Pertambangan, PT. All Rezky Tadang Palie

PT. All Rezky Tadang Palie

Dana, Binwasdal

BPKH, BP2HP, Dishut Kab. BPKH, BP2HP, Dishut Kab. 3 Klpk Tani Hutan Klpk Tani Hutan Klpk. Wisata Hutan/alam Klpk Usaha Pengelola jasa air BPKH, Bappeda Provinsi. LSM. Pemkab

BUMS BUMS 4 Industri Pengolahan Rotan Industri Pengolahan Getah Dinas Pariwisata

Dana, Binwasdal Dana, Binwasdal 5 Dana, Binwasdal Dana, Binwasdal Dana, Binwasdal

Dinas PU. Pengairan

Dana, Binwasdal

Lembaga Internasional & Masyarakat

Dana, Binwasdal

BPKH, Pemkab/Pemcam/Pemdes BPKH, Pemdes/Petani Hutan BPKH, Pemdes/Petani Hutan BPKH, Pemdes/ Klpk Tani Hutan

BPDAS, Dinas Sosial Kab. Parigi Moutong

Dana, Binwasdal

BPDAS/Dishutbun Kabupaten

Dana, Binwasdal

BPDAS/Dishutbun Kabupaten

Dana, Binwasdal

BP2HP/Dishut Kabupaten

Dana, Binwasdal

BPDAS, Petani Hutan

BPDAS, Petani Hutan

Dana, Binwasdal

BPDAS, Petani Hutan

BPDAS, Petani Hutan

Dana, Binwasdal

BKDSA Palu Dishut Kabupaten, Pemegang izin usaha Dishut Kabupaten, Pemdes Dishut Kabupaten, Pemdes Dishut Kabupaten, Pemdes BPDAS, Dishut Kabupaten Dishut Kabupaten, Pemdes

Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi Dishut Kabupaten, Pemcam, Pemdes, Masyarakat, Pemegang izin usaha Dishut Kabupaten, Pemcam, Pemdes, Masyarakat Dishut Kabupaten, Pemcam, Pemdes, Masyarakat

Kebutuhan 5

Dana, Binwasdal Dana, Binwasdal Dana, Binwasdal Dana, Binwasdal

Dishut Kabupaten, Masyarakat

Dana, Binwasdal

BPDAS, petani Tambak Dishut Kabupaten, Pemegang Izin

Dana, Binwasdal Dana, Binwasdal

Keterangan: Binwasdal = Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian. UPTD KPHP model Dampelas Tinombo adalah bagian dari Dishut Sulteng.

V- 61

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM 1. Sumberdaya Manusia Dalam penguatan kapasitas kelembagaan UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo menuju KPH yang mandiri dibutuhkan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang mengelolanya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kualitas SDM terutama yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi staf yang memiliki relevansi dengan komponen-komponen kegiatan yang akan ditanganinya. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan KPH dalam menangani wilayah kelolanya, dinilai penting menyelenggarakan resort-resort di wilayah tertentu dalam dua wilayah kabupaten. UPTD KPH model Dampelas Tinombo sebagai KPH tipe A sesuai Pergub Nomor 5 Tahun 2009baru terpenuhi tiga persyaratan yaitu kepala KPH, Kepala Seksi (2 seksi), dan kepala sub bagian tata usaha. Yang belum terpenuhi hingga saat ini adalah kepala-kepala resort KPH. Karena itu untuk menjadikan KPH terkelola baik sesuai arahan rencana pengelolaan hutan dipandang

perlu

membentuk

resort-resort

KPH

yang

baru

atau

memberdayakan resort-resort kehutanan binaan Dishutbun Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong yang ada di wilayah Kecamatan Sojol, Kecamatan Dampelas, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo. Dari analisis kondisi kawasan hutan dan kondisi geografis wilayah KPH model Dampelas Tinombo, lokasi-lokasi strategis penempatan resort KPH adalah di ibu kota kecamatan Sojol Utara (Desa Ogoamas), desa Malonas, desa Lembaha Mukti dan di ibu kota kecamatan Damsol (Desa Sabang)

V- 62

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo untuk Bagian Daerah Hutan (BDH) Dampelas, sedangkan untuk BDH Tinombo dinilai strategis ditempatkan di Desa Tada, Desa Sigega kecamatan Tinombo Selatan dan di Desa Bainaa Kecamatan Tinombo. Dengan demikian dibutuhkan sebanyak tujuh resort KPH. Namun demikian dalam sepuluh tahun kedepan dengan pertimbangan pendanaan dan jumlah pemegang izin usaha yang masih terbatas saat ini, dapat dibentuk Resort KPH sesuai dengan proritas dan kebutuhan, hingga pada akhirnya apabila KPH sudah beroperasi

secara

penuh

dapat

dibentuk

seluruh

Resort

yang

direncanaan.Adapun wilayah kerja kedua resort KPH dan UPTD KPH Model Dampelas Tinombo disajikan pada Tabel 5.17 berikut.

Tabel 5.17. Rencana Wilayah Kerja Resort KPH Nama BH /Resort/UPTD

Rencana Penempatan

Bagian Hutan (BH) Dampelas : • Resort Ogoamas • Resort Lembah Mukti • Resort Malonas • Resort Sabang

Ogoamas Lembah Mukti Malonas Sabang

Bagian Hutan (BH) Tinombo : • Resort Bainaa • Resort Sigega • Resort Tada

Kantor UPTD KPH model

Bainaa Sigega Tada

Desa Tambu Kecamatan Balaesang

Jangkauan Wilayah Kerja

Keterangan

Desa Siweli (Kec. Balaesang) s.d. Desa Ogoamas (Kec. Sojol Utara)

Untuk 10 tahun kedepan dan dapat dievaluasi setiap 5 thn

Desa Labuhan, Tada s.d. Desa Dongkas (Kec. Tinombo)

Untuk 10 tahun kedepan dan dapat dievaluasi setiap 5 thn

Desa Tambu s.d. Desa/UPT Bayang (Kec. Balaesang dan Damsol)

Dalam 10 tahun kedepan berfungsi pula selaku resort di wilayahnya. Dalam hal ini kepala KPH dapat menugaskan 1 org untuk membantunya

Dalam rangka menghindari terjadinya tumpangtindih kepentingan pengelolaan hutan di wilayah KPH model Dampelas Tinombo, antara Dishutbun Kabupaten (Donggala dan Parigi Moutong) dengan UPTD KPH model maka rencana pembentukan resort KPH tersebut perlu segera

V- 63

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo diwujudkan. Apabila resort KPH di kedua wilayah terbentuk maka resort kehutanan tingkat kabupaten melebur kedalam KPH model dan kendali berada pada kepala UPTD KPH model. Karena itu UPTD KPH model dalam mempromosikan jabatan kepala resort dianjurkan merekrut dari dishutbun kedua kabupaten dengan tetap memperhatikan standar dan kriteria sesuai P.43/Menhut-II/2011. Bagi UPTD KPH model Dampelas Tinombo, apabila kedua resort KPHnya terbentuk dan ditetapkan kepala resort-nya, perlu segera ditindaklanjuti dengan pembangunan kantor dan fasilitas penunjangnya serta penambahan personil KPH pada tingkat resort. Selanjutnya analisis kebutuhan tenaga teknisi lapangan termasuk Jagawana pada UPTD KPH model Dampelas Tinombo didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap staf tenaga teknis pada tingkat seksi dengan kemampuan mengurus hutan adalah 10.000 Ha/orang, sedangkan pada tingkat lapangan (Jagawana) adalah 5.000 Ha/orang. Penataan Personil: Untuk memenuhi tenaga dengan persyaratan tersebut di atas, dapat dilakukan dengan cara:Penataan personil yang ada di lingkup Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan atau Pemda Kabupaten, dan atau berasal dari wilayah Kabupaten lain dalam Provinsi Sulawesi Tengah, dan atau berasal dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dan atau; berasal dari wilayah provinsi lainnya dan atau dari pusat. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lingkup KPH Model Dampelas Tinombo dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan minimal dalam rangka efisiensi dan efektif pelaksanaan pembangunan KPH.

V- 64

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Pengembangan SDM Pengelola KPH: Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dimaksudkan untuk memenuhi kualifikasi SDM dan jumlah pengelola KPH sesuai PP Nomor 3 Tahun 2008. Tujuannya adalah mempercepat berfungsinya KPH sebagai penguatan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kegiatan pengembangan SDM pengelola KPH di tingkat tapak meliputi; pelatihan teknis pengelolaan hutan dan perencanaan hutan lingkup KPH serta pelatihan manajerial KPH dalam hubungannya pemerintahan, dll. Selanjutnya bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo dapat merekruit kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhannya, namun tetap mengacu pada kententuan peraturan perundang-undangan Kementerian Kehutanan. 2. Sarana dan Prasarana Sejak terbentuknya UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo berbagai fasilitasi telah dimiliki. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.18 berikut. Tabel 5.18. Daftar Fasilitas Sarana dan Prasarana UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo No.

Jenis Sapras

1 1

2

Volume

Satuan

Spesifikasi

Keterangan

5

6 Kantor Bangunan baru di Tambu

3

4

Unit

1

Roda empat

Unit

1

Roda dua

Unit

8

Set Set Set

25 5 5

Bangunan Kantor Kendaraan Operasional:

2

3

4

5

Peralatan Kantor: Meja dan Kursi Kerja Lemari Kantor Peralatan elektornik Peralatan Operasional Alat Komunikasi Perangkat Lunak Komputer GIS Perangkat Keras Komputer GIS Peralatan Survei Instalasi listrik dan air Instalasi listrik Isntalasi air

Buah

roda 4 x 4 (four wheel drive) : 2.875 cc. Trail:125.cc Semi Trail; R.cc

Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

Set

1

Kondisi Baik

Unit

1

Kondisi Baik

Set

5

Kondisi Baik

Unit Unit

1 1

Kondisi Baik Kondisi Baik

V- 65

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo K. Penyediaan Pendanaan Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo membutuhkan dana yang tidak kecil dalam penyelenggaraan setiap jenis kegiatan usahanya. Karena itu dalam penyelenggaraan sebahagian jenis kegiatan usaha akan dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan berbagai pihak akan berminat berinvestasi di wilayahnya. Untuk mencapai maksud tersebut, KPHP model menawarkan berbagai produk pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam rencana sepuluh tahun ke depan, KPHP Model menawarkan rencana usaha pemanfaatan hutan, yaitu rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi (HHK-HT/HTI) di luar areal kerja IUPHHK-HTI PT. Coltan Agro, rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dalam bentuk restorasi ekosistem pada hutan produksi (HHK-RE), rencana pemanfaatan jasa lingkungan (jasa wisata alam, jasa aliran air dan jasa karbon), dan rencana pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan lindung (HHBK-rotan). Rencana-rencana usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutantersebut diharapkan pendanaannya bersumber dari pemegang izin usaha. Hingga tahun 2013, luas areal kawasan hutan yang akan diusahkan oleh pihak ke tiga mencapai 51.642,24 ha atau 45,8 % dari total areal KPHP model Dampelas Tinombo yaitu IUPHHK-HA PT. Hutan Taman Asri seluas 40.380 Ha, IUPHHK-HA PT. Sentra Pitulempa seluas 380 Ha,Pencadangan HTI PT. Coltan Agro seluas 9.365,36 ha dan IUP tambang biji besi PT. All Rezky seluas 1.516,88 ha. Dari luas wilayah KPHP, dialokasikan pula pemanfaatan “wilayah tertentu” bagi KPH seluas 35.222,47 ha, alokasi areal

V- 66

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo untuk pemberdayaan masyarakat (PBM) seluas 21.626,44 ha. Selebihnya dialokasikan bagi blok inti dan perlindungan/rehabilitasi hutan pantai dan mangrove di kawasan lindung. Seluruh blok-blok pengelolaan hutan di wilayah KPH memerlukan dana yang kecil selama priode 10 tahun kedepan. Rencana pendanaan KPHP model Dampelas Tinombo periode 10 tahun kedepan diprediksi mencapai jumlah Rp. 262.922.149.560 yang meliputi pendanaan bagi keperluan kegiatan teknis dan kegiatan penunjang. Kebutuhan anggaran tersebut sebelum terbitnya pemberian IUPHHK PT. Taman Hutan Asri (THA). Setelah terbitnya IUPHHK THA perhitungan kebutuhan anggaran pengelolaan akan disesuaikan kemudian.Adapun rencana pendanaan disajikan pada Tabel 5.19 berikut.

V- 67

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Tabel 5.19. Rencana Pendanaan KPHP Model Dampelas Tinombo Periode Tahun 2012-2022 Lokasi: DAS/Sub DAS/Desa/ Kampung 1 2 3 I. RENCANA PEMBIAYAAN (INPUT) No.

A.

Kode Blok/ Petak

UMUM

Wilayah KPHP

Rencana Tata Waktu dan Penyediaan Dana (x Rp. 1.000) Rencana Kegiatan

Fungsi

Volume

4

5

6

HL/HP

112.687 ,70

Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jumlah

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

69.100,00

69.100,00

69.100,00

69.100,00

69.100,00

69.100,00

69.100,00

69.100,00

69.100,00

69.100,00

691.000,00

I. KEGIATAN PENUNJANG: a. Oprasional perkantoran UPTD KPHP b. Penguatan Kelembagaan UPTD KPHP:

Ha

-

-Penyusunan SOP KPH

HL/HP

2,00

paket

-

32.600,00

-

-

-

32.600,00

-

-

-

-

65.200,00

-Penyusunan data dan statistik KPH

HL/HP

10,00

paket

2.925,00

2.925,00

2.925,00

2.925,00

2.925,00

2.925,00

2.925,00

2.925,00

2.925,00

2.925,00

29.250,00

HL/HP

9,00

paket

-

25.850,00

5.850,00

5.850,00

5.850,00

25.850,00

5.850,00

5.850,00

5.850,00

5.850,00

92.650,00

HL/HP

9,00

paket

-

38.675,00

38.675,00

38.675,00

38.675,00

38.675,00

38.675,00

38.675,00

38.675,00

38.675,00

348.075,00

HL/HP

1,00

paket

-

100.775,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100.775,00

HL/HP

1,00

paket

-

74.725,00

-

-

-

-

-

-

-

-

74.725,00

HL/HP

9,00

paket

-

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

47.700,00

HL/HP

2,00

paket

16.100,00

-

-

-

-

16.100,00

-

-

-

-

32.200,00

HL/HP

1,00

angkt/thn

-

-

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

360.000,00

-Pembangunan/Pengembangan SIMHUT KPH -Penyelenggaraan kegiatan litbang KPH -Penyusunan dokumen BLUD KPH -Penyusunan dokumen strategi bisnis KPH -Penyelenggaraan penjaminan mutu KPH -Sosialisasi program KPH -Pengembangan SDM pengelola KPH (aparat/klth): pelatihan teknis kelola hutan, 30 org/angkt c. Perencanaan teknis KPH:

-Penyusunan rencana tahunan KPHP -Penyusuanan rencana tahunan RHKPH -Penyusunan rancangan kegiatan KPH (RH)

HL/HP HL/HP HL/HP

10,00 3.777,1 4 3.777,1 4

paket

44.675,00

44.675,00

44.675,00

44.675,00

44.675,00

44.675,00

44.675,00

44.675,00

44.675,00

44.675,00

446.750,00

ha

24.225,00

24.225,00

24.225,00

24.225,00

-

-

-

-

-

-

96.900,00

ha

139.001,4 0

123.637,05

122.115,60

125.159,85

-

-

-

-

-

-

509.913,90

V- 68


Lanjutan Tabel 5.19. No. 1

Kode Blok/ Petak 2

Lokasi: DAS/Sub DAS/Desa/ Kampung 3

Rencana Tata Waktu dan Penyediaan Dana (x Rp. 1.000) Rencana Kegiatan 4

-Penyusunan rencana pemanfaatan hasil hutan tanaman (eks. HTI Tondo murni) -Penyusunan rencana pemanfaatan hasil hutan hutan kayu RE -Penyusunan rencana pemanfaatan rotan alam -Penyusunan rancangan teknis PHTUL -Penyusunan rancangan teknis kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman (P-HT) -Penyusunan rancangan teknis kegiatan Peengembangan agroforestry dan wanawisata -Penyusunan AMDAL Kawasan KPH (di luar izin usaha swasta; blok inti, blok PL, KWL) -Penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan (jasling) d. Pemeliharaan/Pengadaan Sapras Perkantoran UPTD KPH e. Kewajiban kepada lingkungan/sosial KPH (di luar pemegang IUPHH/IUP) f. Monitoring dan Evaluasi KPHP

Fungsi

Volume

Satuan 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jumlah

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5

6

HP

1.050,86

Ha

-

-

19.703,63

19.703,63

19.703,63

19.703,63

-

-

-

-

78.814,50

HP

19.922,33

Ha

35.360,33

35.360,33

35.360,33

35.360,33

225.455,58

225.455,58

225.455,58

225.455,58

225.455,58

225.455,58

1.494.174,75

HL

6.570,48

Ha

35.407,00

24.449,60

53.003,00

51.531,27

35.407,00

23.427,27

35.407,00

23.427,27

35.407,00

11.057,60

328.524,00

HP

15.151,50

Ha

-

-

-

223.944,87

223.944,87

336.621,27

336.621,27

263.464,43

330.427,81

330.427,81

2.045.452,33

Hp

1.767,00

Ha

121.957,65

116.587,35

-

-

-

-

-

-

-

-

238.545,00

HL/HP

2.543,83

Ha

26.331,48

-

26.331,48

9.824,29

26.331,48

55.395,97

71.903,16

55.395,97

71.903,16

343.416,98

HL/HP

73.964,45

Ha

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000,00

HP

10.640,65

Ha

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

71.504,50

72.704,00

237.824,00

532.032,50

HL/HP

10,00

Thn

50.890,00

50.890,00

50.890,00

50.890,00

50.890,00

257.890,00

85.890,00

85.890,00

85.890,00

488.890,00

1.258.900,00

HL/HP

8,00

Thn

-

-

94.829,47

73.976,62

55.664,08

224.073,02

360.500,34

368.996,00

368.670,79

1.637.355,21

3.184.065,52

HL/HP

112.687,7 0

Ha

55.500,00

55.500,00

55.500,00

55.500,00

55.500,00

55.500,00

55.500,00

55.500,00

55.500,00

55.500,00

555.000,00

9.365,36 1.516,88 24.977,71

Ha Ha Ha

595.141,38

112.399,70 1.989.005,50

53.382,55 112.399,70 857.934,26

53.382,55 9.859,72 112.399,70 1.098.790,01

53.382,55 9.859,72 112.399,70 1.088.556,41

53.382,55 9.859,72 112.399,70 1.649.869,20

53.382,55 9.859,72 112.399,70 1.566.937,12

53.382,55 9.859,72 112.399,70 1.553.307,90

53.382,55 9.859,72 112.399,70 1.616.618,10

53.382,55 9.859,72 112.399,70 3.445.580,32

427.060,42 69.018,04 1.011.597,26 15.461.740,20

g. Penilaian/Pengawasan/pengendalian pihak ke-III dan PBM kepada KPH: -IUPHHK-HTI PT.Coltan Agro HP -IUP-Tambang PT, All Rezky HP -PBM (HKm, HTR, HD) HP

-

V- 69

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Lanjutan Tabel 5.19. . No.

Kode Blok/ Petak

1

2



Fungsi

Volume

4

5

6

Perlindungan dan pengamanan KPHP

HL/HP

112.687,70

Bimbingan teknis kegiatan KPH

HL/HP HL/HP

Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jumlah

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ha

563.438,49

563.438,49

563.438,49

563.438,49

563.438,49

563.438,49

563.438,49

563.438,49

563.438,49

563.438,49

5.634.384,85

4,00

kali/thn

61.900,00

61.900,00

61.900,00

61.900,00

61.900,00

61.900,00

61.900,00

61.900,00

61.900,00

61.900,00

619.000,00

250

Klpk

77.375,00

154.750,00

232.125,00

309.500,00

386.875,00

464.250,00

541.625,00

619.000,00

541.625,00

541.625,00

3.868.750,00

HL/HP

2,00

kat/thn

-

-

-

-

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

600.000,00

KWL

213,89

ha

-

3.935.601,00

697.575,00

138.450,00

-

-

-

-

-

-

4.771.626,00

II. KEGIATAN TEKNIS:

Pendampingan kelompok tani kegiatan PBM Pembinaan masyarakat adat KAT Lauje-Tajio Rehabilitasi Mangrove

B.

WILAYAH KWL

C.

DALAM BLOK PERLINDUNGAN

1

PL-TA -1

2

PL-TA -5 & AKE PL-TA -5 & AKE PL-TA -5 & AKE

3

PL-TA -6

4

PL-TA -7

5

PL-TA -8

DAS Sigenti, Desa SigentiMalanggo DAS Taipa (S. Alube, S. Tamonong) DAS Taipa (S. Alube, S. Tamonong) DAS Taipa (S. Alube, S. Tamonong) DAS Tandaiyo ; Desa Tandaiyo, Mepaga DAS Tandaiyo ; Desa Tandaiyo, Mepaga DAS Tandaiyo ; Desa Tandaiyo, Mepaga

Pemanfaatan Jasa aliran Air (JAL) bersama msykt pengguna air Pemanfaatan Jasa aliran Air (JAL) bersama msykt pengguna air

HPT

475,97

ha

HPT

3.474,54

ha

Pemanfaatan jasa karbon (REDD+)

HPT

5,20

ha

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Riset Eboni pola kemitraan (Nasional/Internasional)

HPT

2.250,00 *)

ha

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Pemanfaatan Jasa aliran Air (JAL) bersama msykt pengguna air

HPT


HPT


HPT

232,69

93.009,00

93.009,00

425.648,00

425.648,00

25.000,00

25.000,00

225.000,00

25.000,00

25.000,00

225.000,00

ha

23.477,00

23.477,00

75,14

ha

7.642,00

7.642,00

633,66

ha

64.289,00

64.289,00

V- 70

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Lanjutan Tabel 5.19. No. 1 D.

Kode Blok/ Petak 2



Fungsi

Volume

4

5

6

Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jumlah

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DALAM BLOK PEMANFAATAN DAS Taipa, DAS Silonduya (Desa SioyongPaniiPonggerangMalonasSingenti) DAS SilamboBalukanBalaniSampagaOgoamas

1

HHK-RE -1

2

HHK-RE 2-3-4

3

HHK-HT -1

DAS Tada

4

HHK-HT -2

DAS Tada

5

HHK-HT -3

6

HHK-HT -4

7

HHK-HT -5

8

HHK-HT -6

9

HT (Eks. HTI)

DAS Sidoan (Wuyul Ponjotijoji dan Sopi DAS Sidoan (SijaPunsalea) DAS Bainaa (Silangsa Bainaa Barat) DAS Silonduya DAS Silonduya (eks. HTI PT. Tondo murni)

-

Pengembangan Investasi IUPHHK-RE dgn pihak ke-III

HPT HP

2.910,55 526,07

Ha

Pengembangan IUPHHK-RE oleh UPTD

HPT

4.461,74

Ha

HPT

364,74

Ha

HPT

896,84

Ha

Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan pola pengkayaan

HPT HP

4.304,80 373,61

Ha


HPT HP

1.330,39 461,83


HPT HP


Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan pola pengkayaan Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan pola pengkayaan

Pemanfaatan HHK-HT (Eks. HTI) PT. Tondo Murni

156.999,84

156.999,84

3.457.296,84

3.457.296,84

844.155,00

844.155,00

18.589.155,00

18.589.155,00

18.589.155,00

18.589.155,00

76.044.930,00

3.457.296,84

3.457.296,84

3.457.296,84

3.457.296,84

3.457.296,84

3.457.296,84

27.972.374,43

1.322.137,60

1.778.457,60

3.100.595,20

1.442.089,60

1.939.809,60

2.275.229,60

2.275.229,60

2.093.990,40

2.456.070,40

2.456.070,40

2.456.070,40

2.456.070,40

2.456.070,40

2.456.070,40

18.387.123,20

Ha

959.616,00

1.290.816,00

1.514.016,00

1.514.016,00

1.514.016,00

6.792.480,00

1.862,64 497,77

Ha

1.263.494,40

1.699.574,40

1.993.454,40

1.993.454,40

1.993.454,40

8.943.432,00

HPT

1.646,91

Ha

HPT/HP

1.050,86 *)

Ha

1.556.710,40

3.150.000,00

7.932.358,40

1.420.764,80

1.911.124,80

2.241.584,80

2.241.584,80

2.241.584,80

2.241.584,80

2.241.584,80

14.539.813,60

3.150.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

1.313.575,00

1.773.326,25

761.873,50

302.122,25

16.750.897,00

V- 71

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Lanjutan Tabel 5.19. No.

Kode Blok/ Petak


Rencana Tata Waktu dan Penyediaan Dana (x Rp. 1.000) Rencana Kegiatan 4

Fungsi

Volume

Satuan

1

2

5

6

10

HHBK-HA -1

Tada


HL/ HPT

735,83 1,37

Ha

11

HHBK-HA -2



HL/ HPT

3.527,06 13,49

Ha

12

HHBK-HA -3

Bainaa


13

HHBK-HA -4

Sidoan


14

HHBK-HA -5

Bainaa


15

HHBK-HA -6

Bainaa


16

HHBK-HA -7

Bainaa


HL HPT HL/ HPT HL HL HPT HL HPT

1.090,59 16,06 436,91 2,20 48,86 347,00 5,78 325,90 17,84

17

HHBK-HT -1


Pembinaan pola RHLagroforestry bersama masyarakat

HL

681,07

Ha

18

HHBK-HT -2


HL

281,46

Ha

19

HHBK-HT -3


HL

249,57

Ha

20

HHBK-HT -4 & WISATA

DAS Rumu (Desa Siboalong) DAS Sibayu (Desa Sibayu) dan DAS Sioyong (Desa Budimukti) Tg. Dampelas, Aluoge, Dampelas (Desa Talaga dan Kambayang)

Pengelolaan Wanawisata bersama masyarakat setempat

HL

1.574,50

Ha

21

RK-LKJ (Rencana Kerja Lokasi Karet dan Jabon)


Pembuatan Tanaman Karet dan Jabon

HPT

507,82

Ha

2013

2014

2015

7

8

9

2016

2017

10

11

118.611,12 285.465,60

319.236,18

2018

2019

12

13

136.432,44 363.785,59

Ha

94.008,10

106.125,74

Ha

93.157,34

105.165,33

Ha

20.418,05

2020

2021

2022

14

15

16

Jumlah 17

159.871,54 422.355,07

122.071,13

414.915,10

499.498,22 143.042,95

1.890.340,66

170.728,92

635.976,84 198.322,67 20.418,05

158.265,39

Ha

158.265,39

164.710,99

Ha 473.241,60

164.320,00

1.265.000,00

1.707.750,00

164.710,99

165.634,56

582.087,17

165.634,56

582.087,17

165.634,56

582.087,17

165.634,56

582.087,17

3.464.128,51

236.620,80

82.817,28

291.043,58

82.817,28

291.043,58

82.817,28

291.043,58

82.817,28

1.441.020,67

57.512,00

202.113,60

57.512,00

202.113,60

57.512,00

202.113,60

57.512,00

202.113,60

1.202.822,40

506.352,00

506.352,00

506.352,00

506.352,00

506.352,00

2.531.760,00

1.759.868,00

1.759.868,00

1.759.868,00

1.759.868,00

1.759.868,00

13.087.690,00

733.700,00

290.950,00

290.950,00

V- 72

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Lanjutan Tabel 5.19. No. 1

Kode Blok/ Petak 2 LPJ (Lokasi Penataan Jabon) LKJ-1 (Lokasi Karet dan Jabon 1) LKJ-2 (Lokasi Karet dan Jabon 2)


Rencana Kegiatan

4 Pembuatan DAS Siraurang 22 Tanaman (Desa Rerang) Jabon Pembuatan DAS Long (Desa 23 Tanaman Lembahmukti) Karet/Jabon Pembuatan DAS Panii (Desa 24 Tanaman Karyamukti) Karet/Jabon JUMLAH II TOTAL PEMBIAYAAN (INPUT) RENCANA PENDAPATAN (OUTPUT): Pemanfaatan HHK-RE

Fung si

Volume

5

6

HPT

39,88

HPT HPT

Satuan

Rencana Tata Waktu dan Penyediaan Dana (x Rp. 1.000) 2013 7

2014 8

2015 9

2016 10

2017 11

2018 12

2019 13

2020 14

2021 15

2022 16

Jumlah 17

Ha

103.958,40

35.880,00

24.180,00

24.180,00

24.180,00

24.180,00

24.180,00

24.180,00

24.180,00

24.180,00

333.278,40

735,02

Ha

1.865.000,00

2.517.750,00

1.081.700,00

428.950,00

428.950,00

1.297.294,00

1.297.294,00

1.297.294,00

1.297.294,00

1.297.294,00

12.808.820,00

45,74

Ha

1.185.000,00

1.599.750,00

687.300,00

272.550,00

272.550,00

1.613.792,00

1.613.792,00

1.613.792,00

1.613.792,00

1.613.792,00

12.086.110,00

35.222,47

Ha

5.564.137,33 6.159.278,70

11.628.964,42 13.617.969,92

13.233.194,66 14.091.128,93

15.065.691,35 16.164.481,36

16.815.275,86 17.903.832,27

24.214.043,15 25.863.912,35

40.778.296,74 42.345.233,86

39.883.669,71 41.436.977,62

39.963.134,39 41.579.752,50

40.314.001,74 43.759.582,06

247.460.409,36 262.922.149,56

-

-

3.457.296,84 11.786.775,00 8.329.478,16

3.457.296,84 11.786.775,00 8.329.478,16

3.457.296,84 11.786.775,00 8.329.478,16

3.457.296,84 11.786.775,00 8.329.478,16

22.046.451,84 75.151.858,33 53.105.406,49

22.046.451,84 75.151.858,33 53.105.406,49

22.046.451,84 75.151.858,33 53.105.406,49

22.046.451,84 75.151.858,33 53.105.406,49

102.014.994,74 347.754.533,33 245.739.538,59

3.150.000,00 18.030.468,75 14.880.468,75

3.150.000,00 18.030.468,75 14.880.468,75

3.150.000,00 18.030.468,75 14.880.468,75

3.150.000,00 18.030.468,75 14.880.468,75

477.501,58 746.800,74 269.299,16

494.613,18 772.833,09 278.219,91

363.785,59 568.414,98 204.629,39

258.503,57 403.911,83 145.408,26

422.355,07 659.929,80 237.574,73

302.914,49 473.303,89 170.389,40

499.498,22 780.465,97 280.967,75

170.728,92 266.763,93 96.035,02

3.482.949,70 5.443.478,08 1.960.528,38

4.670.954,00 29.362.740,00 24.691.786,00

4.670.954,00 29.362.740,00 24.691.786,00

4.670.954,00 29.362.740,00 24.691.786,00

4.670.954,00 29.362.740,00 24.691.786,00

4.670.954,00 29.362.740,00 24.691.786,00

23.354.770,00 146.813.700,00 123.458.930,00

78.078.160,24 36.498.407,74

61.913.624,61 13.557.115,00 66.050.895,97 351.084.360,11 307.324.778,04

61.913.624,61 13.557.115,00 66.050.895,97 703.872.004,57 440.949.855,01 44.094.985,50 396.854.869,51

Biaya-biaya Nilai jual tkt. konsumen Harapan Keuntungan Pemanfaatan HHK-HTI Biaya-biaya Nilai jual tkt. konsumen Harapan Keuntungan

12.600.000,00 72.121.875,00 59.521.875,00

Pemanfaatan HHBK Rotan Biaya-biaya Nilai jual tkt. konsumen Harapan Keuntungan

285.465,60 446.040,00 160.574,40

207.583,49 325.013,85 117.430,36

Pemanfaatan HHBK Getah Karet Biaya-biaya Nilai jual tkt. konsumen Harapan Keuntungan Kontribusi Pihak Ke-III dan PBM kepada KPH: IUPHHK-HTI PT. Coltan Agro (5%) IUP Tambang biji besi PT. All Rezky (10%) PBM (HKm, HTR, HD) (2,5%) Total pendapatan (output) Keuntungan Kotor Kontribusi KPH kepada Pemda (10%) Keuntungan Bersih

160.574,40 (5.998.704,30)

117.430,36 (13.500.539,55)

23.479.246,07 9.388.117,15

23.488.166,82 7.323.685,46

23.414.576,30 5.510.744,03

48.047.141,17 22.183.228,82

78.034.767,22 35.689.533,36

77.967.581,89 36.530.604,27

Keterangan: angka yang tercetak miring dalam tabel merupakan biaya pemanenan hasil *) masuk dalam wilayah kerja IUPHHK PT. Taman Hutan Asri.

V- 73

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Dari Tabel 5.19 dapat dijelaskan bahwa rencana pembiayaan (input) kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo merupakan akumulasi dari biaya kegiatan teknis dan kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang terdiri atas; operasional kantor KPH, penguatan kelembagaan KPH, perencanaan teknis KPH, pemeliharan/pengadaan sarana prasarana (sapras) KPH, kewajiban kepada lingkungan/sosial (seperti RKL/RPL, bantuan sosial), monev, penilaian dan wasdal. Kegiatan teknis terdiri atas; perlindungan dan pengamanan hutan (seluruh blok KPH), bimbingan teknis, pendampingan kelompok tani hutan kegiatan PBM, pembinaan KAT Lauje dan Tajio. Di kawasan lindung (KWL) mencakup kegiatan rehabilitasi mangrove. Di blok perlindungan mencakup kegiatan perlindungan tata air dan pemanfaatan jasa lingkungan aliran air, perlindungan habitat jenis kayu endemik langkah “eboni” dan pemanfaatan dalam

kegiatan

riset-riset

berskala

nasional

dan

internasional,

dan

perlindungan dan pemanfaatan karbon dalam skema REDD+. Di blok pemanfaatan (HP dan HL) mencakup kegiatan; (a) di kawasan Hutan Produksi (HPT/HP) meliputi pemanfaatan HHK-RE, HHK-HT, HHBK-rotan, wanawisata, dan pengembangan rehabilitasi hutan pola agroforestri. Harapan hasil terbesar dari KPHP model Dampelas Tinombo berumber dari kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu (HHK-HT, HHK-RE dan Rotan). Selain itu juga diharapkan bersumber dari kontribusi pihak pemegang ijian usaha hasil hutan tanaman industri (HTI) sebesar 5% dan kontribusi hasil tambang biji besi sebesar 10% dan dari usaha-usaha hasil hutan PBM (HKm, HTR dan HD) dengan kontribusi sebesar 2,5%. Kontribusi 10% dari hasil tambang

dengan pertimbangan bahwa

kegiatan penambangan

akan

V- 74

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo menyebabkan berubahnya bentang alam hutan yang menyebabkan hilangnya banyak species flora dan fauna, serta rusaknya ekosistem hutan. Hasil hitungan kontribusi usaha tambang seperti pada Tabel 5.19 didasarkan hasil kajian potensi tambang oleh Abdul Rauf Prodi Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta tahun 2012 yang menjelaskan bahwa potensi tambang di lokasi PT. All Rezky dapat mencapai produksi 1,95-3,90 juta ton. Areal tambang PT. All Rezky di wilayah KPH seluas 1.516,88 ha sehingga ditaksir potensi biji besi berasal dari areal KPH mencapai 328.657,33 – 657.341,67 ton (harga biji besi Rp. 275.000/ton) sehingga akan dihasilkan nilai sebesar Rp. 90,38 – 180,76 millyar atau ratarata sebesar Rp. 135,57 millyar. Sepuluh persen dari jumlah tersebut mencapai nilai sebesar Rp. 13.56 millyar. Selanjutnya hitungan sebesar 2,5% bagi kontribusi PBM kepada KPH dengan pertimbangan bahwa masyarakat dalam mengelola HKm, HTR, dan HD dominan berbasis pada pemanfaatan secara tradisional dan semi mekanis. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat sekitar KPH perlu diberdayakan dengan harapan sumber-sumber konflik dalam pemanfaatan hasil hutan dari masyarakat berkurang. Adapun kontribusi 5% bagi pemegang IUPHHK-HTI dengan pertimbangan masih besarnya kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan tanaman seperti kewajiban sosial dan lingkungan, kontribusi/iuran-iuran lainnya. Dari Tabel 5.19, nampak adanya pemanfaatan hasil hutan rotan pada tahun 2013-2014 dan tahun 2015-2022. Hal ini dimaksudkan agar UPTD KPHP

model

Dampelas

Tinombo

dapat

mengurangi

beban

biaya

pemerintah/pemda yang cukup besar dalam persiapan menjadi lembaga

V- 75

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo berbadan hukum BLUD. Diharapkan mulai tahun 2015, KPHP model dapat memanfaatan HHK-HA dalam pola/sistem restorasi ekosistem (RE). Hal lain yang tidak kalah

penting adalah hutan tanaman karet yang mulai

dikembangkan KPH saat ini, diperkirakan baru akan mulai berproduksi pada tahun 2018. Dengan berproduksinya HT-karet tersebut diharapkan KPHP model Dampelas Tinombo menerapkan BLUD penuh sebagai KPH yang mandiri. Dengan demikian, mulai periode tahun 2018 dst., bentuk kelembagaan UPTD dimungkinkan berubah menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Penuh. Sebagai gambaran proses KPH menuju BLUD Penuh seperti pada road map berikut. Thn 2013

Thn 2014

Periode Persiapan (UPTD)

Thn 2015

Thn 2016

Thn 2017

Periode Persiapan Kemandirian (BLUD tak penuh)

Periode Manajemen UPTD

Thn 2018

Thn 2019

Thn 2020

Thn 2021

Thn 2022

Periode Kemandirian Penuh (BLUD penuh) Menejemen PPK-BLUD

L. Pengembangan Database Diera teknologi informasi dan globalisasi saat ini, database akan menjadi sangat penting dibutuhkan, terutama pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pengelolaan, dan tahap evaluasi dan pengendalian. Melalui penyajian database yang sistematis, akurat, menjadikan suatu lembaga, tak terkecuali lembaga KPHP Model Dampelas Tinombo dalam melaksanakan pengelolaan hutannya. Database kawasan dan potensi hutan KPHP yang terkelola baik akan menjadi sistem informasi kehutanan yang memiliki “nilai jual” yang tinggi dan alat kontrol yang optimal dalam mengukur kinerja lembaga dan personil

V- 76

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo pengelolanya. KPHP Dampelas Tinombo sebagai KPH Model akan membangun sistem database-nya lebih awal sebelumnya memasarkan produk-produknya kepada publik. Karena sistem database yang on-line diharapkan KPHP ini mampu menembus pasar internasional dalam menawarkan rencana produk pengelolaan hutannya. Sehubungan dengan uraian tersebut, dengan sistem database yang telah terbangun dapat dikembangkan menjadi sistem informasi kehutanan KPHP Model Dampelas Tinombo (SISHUT KPHP Model Dampelas Tinombo). Dalam Permnhut No.: P.02/Menhut-II/2010TentangSistem Informasi Kehutanan. Untuk itu maka dalam pengembangan database KPHP Model Dampelas Tinombo akan mengacu pada Permenhut tersebut dengan beberapa batasan tentang sistem informasi kehutanan sbb.: Standar

adalah

acuan

yang

dipakai

sebagai

patokan

dalam

penyelenggaraan sistem Informasikehutanan pada tingkat KPHP. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan sistem informasi kehutanan padatingkat KPHP Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomasi. Data digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat dibaca oleh perangkat elektronik. Data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan poisisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.

V- 77

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Data numerik adalah data yang merupakan atribut dari data spasial atau data lain yang tidak terkait dengan aspek keruangan. Basis data adalah Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data kehutanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya secara digital. Teknologi

Informasi

adalah

suatu

teknik

untuk

mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi. Penerapan sistem informasi kehutananKPHP Model dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraansistem informasi kehutanan sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat KPHP. Tujuan terlaksananya

penetapan

sistem

penyelenggaraan

informasi sistem

kehutanan

informasi

KPHP

adalah

kehutanan

secara

terkoordinasi dan terintegrasi sebagai pendukung dalam prosespengambilan keputusan serta peningkatan pelayanan bagi publik dan dunia usaha. Jenis data kehutanan yang diperlukan dalampenyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada KPHP Model Dampelas Tinombo meliputi data:a. Kawasan dan potensi hutan;b. Industri kehutanan;c. Perdagangan hasil hutan;d. Rehabilitasi lahan kritis;e. Pemberdayaan masyarakat; danf. Tata kelola kehutanan.

V- 78

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Data kawasan dan potensi Hutan antara lain meliputi:a. Luas kawasan hutan dan perairan;b. Tata batas kawasan hutan;c. Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan;d. Luas dan letak perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;e. Luas dan letak kesatuan pengelolaan hutan;f. Potensi hasil hutan kayu;g. Potensi hasil hutan bukan kayu;h. Luas areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan;i. Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan;j. Jenis flora dan fauna yang dilindungi;k. Gangguan keamanan hutan;l. Lokasi dan luas areal kebakaran hutan; danm. Perlindungan hutan. Data industri kehutanan antara lain meliputi:a. Jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;b. Jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;c. Jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;d. Jumlah izin pengusahaan tumbuhan dan satwa liar;e. Produksi kayu bulat dan kayu olahan (Produksi hasil hutan bukan kayu dan Pelaksanaan sistem silvikultur intensif);f. Jumlah dan kapasitas industri primer kehutanan; dang. Sertifikasi pengelolaan hutan. Data perdagangan hasil hutan antara lain meliputi:a. Volume dan nilai ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu;b. Volume dan nilai impor kayu bulat dan kayu olahan;c. Nilai perdagangan tumbuhan dan satwa liar;d. Potensi penyerapan dan perdagangan karbon;e. Nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan; danf. Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto. Data rehabilitasi lahan kritis antara lain meliputi:a. Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS;b. Laju deforestasi dan degradasi;c. Hasil kegiatan rehablitasi hutan dan lahan;d. Luas dan lokasi kegiatan reklamasi kawasan hutan; dane. Pengembangan kegiatan perbenihan.

V- 79

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Data pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi:a. Lokasi dan luas hutan desa;b. Jumlah, letak dan luas areal hutan tanaman rakyat;c. Letak dan luas areal hutan rakyat;d. Letak dan luas areal hutan kemasyarakatan;e. Pengelolaan

Hutan

Bersama

masyarakat

(PHBM);f.

Pembangunan

masyarakat desa hutan (PMDH);g. Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; danh. Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi. Data tata kelola kehutanan antara lain meliputi:a. Jumlah dan sebaran PNS instansi kehutanan;b. Alokasi dan realisasi anggaran;c. Sarana dan prasarana instansi kehutanan;d. Realisasi audit reguler dan khusus;e. Penyuluhan kehutanan; danf. Teknologi produk dan informasi ilmiah. Dalam rangka penyajian data-data tersebut mengikuti format pada Lampiran Permenhut No.: P.02/Menhut-II/2010 atau perubahannya jika telah ada. M. Rasionalisasi Wilayah Kelola Rasionalisasi wilayah kelola KPHP Model Dampelas Tinombo adalah penting bagi pengembangan manajemen kawasan. Sejak terbentuknya KPHP model tahun 2009 berbagai kegiatan telah dilakukan, terutama yang terkait dengan perencanaan dan diskusi publik. Dalam proses perjalanan KPH ini terbuka peluang untuk merasionalisasi kawasannya sesuai keadaan yang berkembangan, baik yang terkait dengan perkembangan kebijakan dibidang pengelolaan hutan maupun yang terkait dengan kondisi hutan di tingkat tapak. Sejak tahun 2009, KPHP Model Dampelas Tinombo telah memiliki dokumen rancangan model pengelolaan kawasan, dan dokumen ini menjadi

V- 80

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo dasar penyusunan rencana aksi tahun 2010, dengan luas KPHP mencapai 103.208,66 ha.Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.79/MENHUT-II/2010 Tentang Peta PenetapanwilayahKesatuan Pengelolaan

Hutan

Lindung

danKesatuan

Pengelolaan

Hutan

ProduksiProvinsi Sulawesi Tengah, KPHP Model Dampelas Tinombo yang sebelumnya adalah Unit V berubah menjadi Unit IV dengan luas seluruhnya mencapai 112.687,70 ha. Dari hasil verifikasi data luas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat areal KSA seluas 30 ha dan badan air seluas 190 ha. Dalam perencanaan ini badan air tidak dikeluarkan karena diasumsikan sebagai areal sawah maka luas total seluruhnya menjadi 112.687,70 ha. Adapun tambahan lokasi KPHP Model Dampelas Tinombo adalah kelompok HPT di wilayah Desa Silempu s.d. Ogoamas Kecamatan Sojol dan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Rasionalisasi model pengelolaan kawasandilakukan beberapa hal, seperti dengan diadakan rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu untuk dengan khusus, seperti perlunya memberikan ruang hidup di wilayah KPHP bagi KAT suku Lauje dan Tajio, area untuk pemanfaatan karbon, dll. Dalam proses pengelolaan KPHP Model 10 tahun kedepan, apabila dalam rentang waktu tersebut terdapat beberapa rencana usaha yang tidak memungkinkan dilaksanakan setelah dilakukan studi-studi kelayakan ataupun terdapat rencana kegiatan yang belum teridentifikasi saat penyusunan rencana ini maka dapat dilakukan rasionalisasi wilayah kelola. Termasuk dalam rasionalisasi ini adalah pengurangan dan atau penambahan luas areal wilayah kelola pada kegiatan usaha-usaha tertentu dalam wilayah KPHP Model.

V- 81

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Dalam rasionalisasi wilayah kelola KPH model Dampelas Tinombo yang terpenting dilakukan dengan segera adalah penyelarasan/sinkronisasi batas-batas luar wilayah KPH, antara peta hasil tata batas luar kawasan hutan wilayah KPH model oleh Dishut Sulteng dengan peta penetapan KPHP oleh

Menhut

sesuai

Lampiran

2

Surat

Keputusan

Menhut

Nomor

SK.79/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010. N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) Seperti halnya dengan rasionalisasi wilayah kelola, maka review rencana pngelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo memungkinkan pula dilakukan, selama proses dan maksud serta tujuan review tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk contoh, apabila dalam proses pelaksanaan pengelolaan, di wilayah KPHP ternyata terdapat potensi tambang tentunya dapat dilakukan review untuk mengakomodir rencana inivestasi tersebut. Namun demikian dalam merencanakan investasi tambang di wilayah KPHP Model perlu dilakukan secara ekstra hati-hati oleh Pengelola KPHP, karena hampir seluruh wilayah KPH ini rentang terhadap bencana alam, dan kawasan hutan yang ada menjadi penyangga utama bagi permukiman dan lahan pertanian pada enam kecamatan di kawasan bawahannya. Karena itu, setiap rencana pengelolaan kawasan hutan terkait dengan rencana investasi tambang perlu mendapat persetujuan tertulis dari kelompok-kelompok masyarakat yang akan terkena dampaknya, yang disaksikan oleh LSM, Pemerintah Desa dan Kecamatan. Rencana review pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo yang rencananya dilakukan minimal lima tahun sekali adalah waktu

V- 82

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo cukup mengukur suatu kinerja pengelolaan hutan. Tentunya terhadap pengelolaan hutan yang dinilai menjadi penyumbang dampak negatif besar bagi lingkungan serta menjadi sumber potensi konflik besar perlu dievaluasi kelayakan eksistensinya. Review dimaksudkan pula untuk mensingkronkan setiap perubahan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan hutan yang mungkin terjadi selama jangka waktu tertentu pengelolaan hutan, seperti perubahan perundang-undangan di bidang kehutanan, perubahan peraturan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, dsb. O. Pengembangan Investasi Rencana pengembangan investasi di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo didasarkan pada peluang, kekuatan, ancaman dan tantangan terhadap setiap rencana investasi di wilayah ini. Guna menyakinkan investor menanamkan modalnya di wilayah KPHP dilakukan analisis kelayakan terhadap beberapa rencana usaha pemanfaatan hutan yang diselenggarakan oleh KPHP Model Dampelas Tinombo. Rencana Pengembangan Investasi di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo difokuskan pada perhitungan kelayakan usaha pemanfaatan hutan produksi melalui pembangunan hutan tanamanseperti pembangunan hutan tanaman rakyat, hutan tanaman industri atau hutan tanaman lainnya, termasuk kegiatan rehabilitasi hutan. Pembiayaan dan Tata Waktu: •

Besarnya anggaran pembangunan hutan tanaman lima tahun terakhir dari berbagai sumber anggaran beserta realisasinya dijadikan acuan dalam merencanakan jumlah anggaran untuk lima tahun berikutnya.

V- 83

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo •

Rencana anggaran pada dasarnya merupakan terjemahan dari input menjadi unit uang dengan menggunakan satuan biaya (unit cost) yang berlaku serta asumsi-asumsi tertentu.

•

Satuan biaya yang digunakan didasarkan pada hasil studi lapangan pada waktu dan tempat tertentu dan/atau ketetapan instansi-instansi yang berwenang.

•

Pembiayaan kegiatan pembangunan hutan tanaman bersumber dari APBN/APBD dan sumber-sumber lain yang berpotensi membiayai kegiatan pada untuk masa lima tahun kedepan (masa review rencana pengelolaan hutan).Selain pembiayaan tersebut, pembiayaan kegiatan juga dapat berasal dari DBH DR, DAK Bidang Kehutanan, dan lain-lain termasuk

pembiayaan

secara

swadaya

masyarakat

maupun

kemitraan. •

Analisis finansial dilaksanakan untuk menentukan sampai seberapa besar suatu program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya (investasi) yang diperlukan dari sudut ekonomi maupun perbaikan kondisi lingkungan.

•

Analisa finansial merupakan alat bagi pembuat keputusan untuk menetapkan layak atau tidaknya suatu program/kegiatan dilaksanakan.

•

Keuntungan atau manfaat dari program/kegiatan dapat berupa keuntungan langsung, atau tidak langsung dan tidak dapat dinilai dengan uang (intangable), misalnya perbaikan lingkungan hidup, perbaikan

iklim

mikro,

meningkatkan

stabilitas

nasional

dan

sebagainya.

V- 84

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo •

Pendekatan kelayakan ekonomi digunakan untuk menilai kegiatan atau program dengan cara menghitung: a. Net Present Value (NPV); b. Internal Rate of Return (IRR); c. Benefit Cost Ratio (BCR);

•

Analisis finansial hanya dilakukan untuk rencana usaha di kawasan hutan

produksi,

karena

kegiatan

pada

hutan

lindung

lebih

dititikberatkan kepada upaya konservasi dan perbaikan lingkungan. Analisis Kelayakan Ekonomi: Analisis kelayakan ekonomi bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan ekonomi dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan ditinjau dari segi ekonomi. Kriteria yang digunakan dalam analisis ekonomi ini adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Benefit Cost Ratio (BCR). NPV merupakan keuntungan bersih di akhir tahun proyek yaitu jumlah benefit dikurangi biaya di akhir tahun proyek. Dengan kata lain NPV merupakan selisih antara “present value benefit” dan “present value” dari biaya yang dinyatakan dengan rumus: NPV merupakan tingkat keuntungan/profitabilitas relatif. n

t

NPV = ∑ [Bt – Ct]/[1+i] t-i

Keterangan: Bt = manfaat proyekpada tahun t Ct = biaya pada tahun t i = discount rate (tingkat bunga) t = umur proyek..

Kriteria penilaian: Bila nilai NPV < 1 dan positip berarti proyek dapat dilaksanakan, karena akan memberikan manfaat.

V- 85

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Bilai nilai NPV = 0, berarti proyek tersebut mengembalikan persis sebesar biaya (cost) yang dilakukan. Bila nilai NPV < 0, berarti proyek tidak akan memberikan manfaat sehingga tidak layak dilaksanakan. IRR adalah nilai discount rate (i) sehingga NPV program/proyek sama dengan nol. NPV dapat dinyatakan dengan persamaan: n

t

NPV = ∑ [Bt – Ct]/[1+IRR] = 0 t-i

Kriteria penilaian: Bilai nilai IRR >social discount rate, maka program/proyek layak dilaksanakan. Bilai nilai IRR <social discount rate, maka program/proyek tidak layak dilaksanakan. BCR adalah perbandingan antara benefit dan cost yang sudah disesuaikan nilai sekarang (present value). B/C ratio dapat dinyatakan dengan persamaan: n

B/C

tn t

= ∑ { [Bt]/[1+t] }/{ ∑ { [Ct]/[1+i] }

t-it-i

Kriteria penilaian: Bila nilai BCR > 1 berarti proyek layak untuk dilaksanakan. Bila nilai BCR < 1 berarti proyek tidak layak untuk dilaksanakan.

Beberapa asumsi yang dijadikan dasar dalam perhitungan analisis ekonomi proyek ini adalah:

V- 86

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo a. Pelaksanaan proyek ditetapkan minimal 15 tahun untuk jenis kayukayuan,

sedangkan

untuk

jenis

tanaman

tahunan

(buah-buahan)

dietapkan 5 tahun. b. Satuan harga diambil pada tahun berjalan. c. Tingkat suku bunga (interest) sama dengan tingkat suku bunga di bank. Penetapan angka suku bunga ini didasarkan pada kecenderungan yang nampak, bunga tabungan jangka panjang berdasarkan harga yang berlaku (nominal) di sektor moneter rerata diperkirakan berada di tingkat nilai bunga per tahun. Dengan perkiraan tingkat inflasi normal dalam jangka panjang per tahun selama lima belas tahun, maka tingkat suku bunga riil per tahun dapat ditentukan. d. Setiap kegiatan proyek dibebankan pada sumber dana APBN/APBD Provinsi, dan atau bantuan dana dari sumber-sumber sah lainnya. Hasil analisis kelayakan finansial pada kegiatan rencana usaha pemanfaatan hutan tanaman, termasuk rehabilitasi hutan (reboisasi dan pengkayaan rebosiasi) pada kawasan Hutan Produksi, baik dalam pola pertanaman campuran jenis kayu-kayuan dengan MPTS maupun dalam pola pertanaman monokultur kayu-kayuan diuraikan sbb.: Standar per Ha Tanaman pada Hutan Produksi dengan jumlah tanaman 1.100 batang/hektar yang akan diterapkan: Sebanyak 990 btg/ha jenis Tanaman Kayu-kayuan (90%) jenis Nyatoh/Palapi, Jati/ Mahoni/Jabon dan jenis tanaman MTPS Kemiri/dll. sebanyak 110 btg/ha (10%). Standar per Ha Tanaman Pengkayaan pada Hutan Produksi dengan jumlah tanaman 400 batang/hektar yang akan diterapkan: Sebanyak

V- 87

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo 360

btg/ha

jenis

Tanaman

Kayu-kayuan

(90%)

jenis

Trembesi/Agatis/dll. dan jenis tanaman MTPS Kemiri/dll. sebanyak 40 btg/ha (10%). Standar per Ha Tanaman pada Hutan Produksi dengan jumlah tanaman 1.100 batang/hektar yang akan diterapkan: Sebanyak 1.100 btg/ha jenis Tanaman Kayu-kayuan (100%) jenis Nyatoh/Palapi, Jati/ Mahoni/Jabon/dll. Pendapatan Unit Kegiatan Rencana Usaha Hutan Tanaman: Pendapatan setiap unit kegiatan usaha diperoleh dari nilai output yang bisa dihasilkan unit kegiatan. Untuk kepentingan penyusunan dokumen rencana ini, pendapatan setiap unit kegiatan usaha diperoleh dari hasil penjualan hasil hutan kayu-kayuan dan MPTS. Harapan hasil kayu dan biji kemiri dapat diperoleh sejak pemanenan pertama (umur 10 tahun hasil penjarangan) dan pemanenan akhir (umur 15 tahun) untuk jenis kayu-kayuan dan mulai tahun ke-5 untuk biji kemiri sbb.: Untuk jenis kayu pertukangan berdaur sedang (Nyatoh, Palapi, Jabon, dll.) pola monokultur kayu-kayuan (100%) dan pola campuran (90% kayukayuan) dengan populasi tanaman RH sebanyak 1.100 btg/ha pada hutan produksi diasumsikan dapat diperoleh hasil kayu dari hasil pemanenan penjarangan II tahun ke-10dengan taksiran sejumlah 28,82-32,03 m³/ha (setara 89-99 pohon/ha atau intensitas penjarangan 10% dari 891-990 phn/ha dan rata-rata diameter batang setinggi dada 27,6 cm serta ratarata tinggi bebas cabang 11 m). Selanjutnya pada panen akhir tahun ke15 diasumsikan dapat diperoleh sejumlah 744,73- 827,48 m³/ha (setara 842-935 pohon/ha sisa hasil penjarangan dan rata-rata diameter batang

V- 88

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo setinggi dada 36,36 cm serta rata-rata tinggi bebas cabang 17,2 m). Perkiraan harga jenis komoditi kayu kelas I, II dan IIIyang berlaku saat dipasaran dengan harga Rp. 2.000.000/m³ dan untuk hasil penjarangan dengan harga Rp. 500.000/m3. Untuk kegiatan tanaman pengkayaan (400 btg/ha) pada Hutan Produksi pola pertanaman campuran (90% kayu-kayuan dan10% MPTS jenis Kemiri/dll.) diasumsikan dapat diperoleh hasil kayu dari hasil penjarangan ke-II (tahun ke-10) sebesar 10,48 m3/ha (setara 32 phn/ha atau intensitas penjarangan 10% dari 324 phn/ha dan rata-rata diameter batang setinggi dada 27,6 cm serta rata-rata tinggi bebas cabang 11 m). Selanjutnya pada panen akhir tahun ke-15 sejumlah 270,81 m³/ha (setara 306 pohon/ha dengan dan rata-rata diameter batang setinggi dada 36,36 cm serta rata-rata tinggi bebas cabang 17,2 m). Untuk jenis kayu penghasil buah/biji (Kemiri/dll.) hutan produksi diasumsikan dapat diperoleh hasil biji kemiri bentuk gelondongan mulai hasil tahun ke-5 s.d. tahun ke-15, dan setelah tahun ke-15 hingga umur kemiri 70 tahun (setelah umur 70 tahun kemiri menurun produksi bijinya). Mulai tahun ke-5 diasumsikan kemiri mulai memperoduksi biji dengan taksiran sejumlah 75kg/phn/thn, hingga tahun ke-15 sejumlah 125 kg/phn/thn. Harga biji kemiri gelondongan saat di pasaran berkisar Rp. 3.800/kg – Rp. 5.700/kg. Untuk keperluan perhitungan ini digunakan harga Rp. 5.000/kg. Dari proporsi tanaman kemiri yang direncanakan yaitu 10% pada Hutan Produksi, dapat diperoleh hasil sbb.: Pada kegiatan pembuatan tanaman di Hutan Produksi (90% kayukayuan dan 10% MPTS Kemiri dari populasi tanaman 1.100 btg/ha),

V- 89

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo diasumsikan dapat diperoleh hasil sebesar 8,25

ton/ha/thn pada

tahun ke-5, sebesar 11 ton/ha/thn pada tahun ke-10, dan sebesar 13,75 ton/ha/thn pada tahun ke-15. Pada kegiatan Pembuatan Tanaman Pengkayaan di Hutan Produksi (90% kayu-kayuan dan 10% MPTS Kemiri dari populasi tanaman 400 btg/ha), diasumsikan dapat diperoleh hasil sebesar 3 ton/ha/thn pada tahun ke-5, sebesar 4 ton/ha/thn pada tahun ke-10, dan sebesar 5 ton/ha/thn pada tahun ke-15. Harga komoditas di atas merupakan dasar dalam analisis finansial setiap unit usaha tanaman kayu-kayuan, dan MPTS pada kegiatan usaha hutan tanaman termasuk kegiatan rehabilitasi hutan (reboisasi dan pengkayaan reboisasi) pada hutan produksi seperti tercermin dalam dalam cash flow. Apabila harga tersebut di atas dikalikan dengan jumlah volume produksi (m³, kg atau ton) akan diperoleh perkiraan pendapatan untuk jenis komoditi yang diusahakan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo bersama-sama

masyarakat

pengguna

lahan

hutan.Adapun

taksiran

pendapatan disajikan pada Tabel 5.20 berikut. Tabel 5.20. Taksiran Pendapatan Nominal Unit Usaha HutanTanaman (Per Hektar) No. 1.

2.

3.

Jenis Unit Usaha Unit Usaha Hutan Tanaman Jenis Kayu-kayuan 90% (Nyatoh/Palapi/ Jati/Jabon/ dll.) dan MPTS 10% (Kemiri, dll.) Per Hektar pada Kawasan Hutan Produksi:Populasi Tanaman 1.100 Btg/Ha. Unit Usaha hutan Tanaman Jenis Kayu-kayuan 100% (Nyatoh/ Palapi/ Jati/Jabon/dll.) Per Hektar pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi Tanaman 1.100 Btg/Ha. Unit Usaha Hutan Tanaman Pengkayaan Jenis Kayu-kayuan 90% (Nyatoh/ Palapi/Jati/Jabon/dll.), dan MPTS 10% (Kemiri/ dll.) Per Hektar pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi Tanaman 400 Btg/Ha.

Total Pendapatan (Rp.) 2,183,574,250

1,815,082,500

794,027,000

Keuntungan Finansial (Commercial Profitability) Kriteria yang dipilih dalam analisis ini adalah berupa angka nilai sekarang netto (NPV) yakni keuntungan dalam nilai rupiah dengan memasukkan biaya

V- 90

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo opportunitas modal (bunga), rasio pendapatan biaya terdiskon (BC ratio) yakni tingkat keterhubungan relatif terhadap biaya termasuk biaya bunga, serta prosentase

keuntungan

internal

(internal/financial

rate

of

return

atau

IRR/FRR).yakni tingkat keuntungan mutlak dinyatakan dalam prosentase biaya. Seperti telah dijelaskan bahwa perhitungan besarnya NPV dan BCR didasarkan biaya suku bunga riil sebesar modal yang menjadi beban investor kepada kridetur (seluruh biaya unit kegiatan dianggap berasal dari pinjaman) yakni sebesar 9%. Demikian juga halnya dengan tingkat keuntungan yang digunakan sebagai angka pembanding IRR yang ditemukan. Cash flow untuk memperkirakan harapan NPV, BCR dan IRR unit kegiatan usaha secara rinci disajikan pada Tabel 5.23 s.d Tabel 5.25 Pada tabel tersebut dapat ditemukan tingkat keuntungan unit kegiatan usaha masyarakat diukur dari kriteria yang digunakan seperti terlihat pada Tabel 5.21 berikut. Tabel 5.21. Tingkat Keuntungan Unit UsahaHutan Tanaman(Per Hektar) No.

1.

2.

3.

Jenis Unit Usaha Unit Usaha Hutan Tanaman Jenis Kayu-kayuan 90% (Nyatoh/Palapi/ Jati/Jabon/ dll.) dan MPTS 10% (Kemiri, dll.) Per Hektar pada Kawasan Hutan Produksi:Populasi Tanaman 1.100 Btg/Ha. Unit Usaha hutan Tanaman Jenis Kayu-kayuan 100% (Nyatoh/ Palapi/ Jati/Jabon/dll.) Per Hektar pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi Tanaman 1.100 Btg/Ha. Unit Usaha Hutan Tanaman Pengkayaan Jenis Kayukayuan 90% (Nyatoh/ Palapi/Jati/Jabon/dll.), dan MPTS 10% (Kemiri/ dll.) Per Hektar pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi Tanaman 400 Btg/Ha.

NPV (Rp.)

BCR

IRR (%)

379,240,267

2.16

22.40

277,229,305

2.11

21.20

136,220,196

2.13

22.26

Dari hasil perhitungan seperti hasil pada Tabel 5.26 di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkat suku bunga konstan yang menjadi beban program ini (9% konstan dan 17% nominal), dapat diharapkan bahwa program yang diusahakan bisa menunjukkan keuntungan relatif (NPV) positip, dan rasio pendapatan biaya (BCR) lebih besar dari satu. Sejalan dengan NPV dan BCR, demikian juga halnya pada sisi IRR-nya. Angka harapan IRR untuk unit kegiatan

V- 91

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo usaha hutan tanaman ternyata lebih dari nilai opportunitas kapital bagi unit kegiatan ini (9% konstan, atau 17% per tahun).Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa prospek finansial strategi unit usahahutan tanaman di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo menurut nilai harapan keuntungan finansialnya adalah layak untuk dilaksanakan. Analisis selanjutnya adalah analisis biaya dan pendapatan nominal unit usaha hutan tanaman (tidak memasukkan unsur biaya bunga modal), dapat dikatakan bahwa unit kegiatan usaha yang diusulkan cukup prospektif. Hal ini ditunjukkan dari nilai keuntungan nominal yang positip. Tingkat keuntungan nominal rencana umum ini disajikan pada Tabel 5.22 berikut. Tabel 5.22. Tingkat Keuntungan Nominal Unit Usaha Hutan Tanaman (Per Hektar) No.

1.

2.

3.

Jenis Unit Usaha Unit Usaha Hutan Tanaman Jenis Kayu-kayuan 90% (Nyatoh/Palapi/ Jati/Jabon/ dll.) dan MPTS 10% (Kemiri, dll.) Per Hektar pada Kawasan Hutan Produksi:Populasi Tanaman 1.100 Btg/Ha. Unit Usaha hutan Tanaman Jenis Kayu-kayuan 100% (Nyatoh/ Palapi/ Jati/Jabon/dll.) Per Hektar pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi Tanaman 1.100 Btg/Ha. Unit Usaha Hutan Tanaman Pengkayaan Jenis Kayu-kayuan 90% (Nyatoh/ Palapi/Jati/Jabon/dll.), dan MPTS 10% (Kemiri/ dll.) Per Hektar pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi Tanaman 400 Btg/Ha.

Total Biaya (Rp.)

Total Pendapatan (Rp.)

Keuntungan (Rp.)

992,251,013

2,183,574,250

1,191,323,238

833,629,725

1,815,082,500

981,452,775

362,757,750

794,027,000

431,269,250

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan usaha hutan tanaman harus didukung dengan biaya yang cukup untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan yang cermat agar sumber daya yang dibutuhkan selalu tersedia.

V- 92

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Penyelenggaraan kegiatan usaha hutan tanaman pada hutan produksi yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan dibiayai oleh pemegang izin. Dasar

pertimbangan

yang

digunakan

dalam

menentukan

pembiayaan kegiatan usaha hutan tanamantermasuk rehabilitasi hutan didasarkan kepada: a. Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) tentang penetapan biaya satuan yang terbaru. b. Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) tentang penetapan biaya satuan bidang reboisasi dan rehabilitasi lahan yan terbaru. c. Standarisasi Kebutuhan Tenaga Kerja (HOK/Ha) dari pejabat berwenang. d. Standar biaya di wilayah kerja sasaran kegiatandari hasil pengamatan lapangan dan konsultasi dengan instansi terkait. e. Harga satuan pokok kegiatan Provinsi Sulawesi Tengah atau Kabupaten yang terbaru. f. Kemungkinan kenaikan harga dalam kurun 5 (lima) tahun. Besar upah pekerja yang berlaku di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala berkisar antara Rp. 40.000,- s.d. Rp. 50.000.- per hari pada tahun 2010/2011, dan pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 50.000.- per hari. Dengan demikian dalam perhitungan kebutuhan biaya RH periode 2012-2014 digunakan standar upah pekerja Rp. 40.000.-. per hari. Hal ini sesuai pula dengan standar upah tingkat regional wilayah III (termasuk di dalamnya Provinsi Sulawesi Tengah) yang dikeluarkan oleh Ditjen RLPS untuk tahun anggaran 2011.

V- 93

Rencana Pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo Mengingat perencanaan ini masih semi definitif maka untuk harga bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS masih dapat disesuaikan dengan perkembangan harga dasar yang berlaku di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala sesuai dengan tahun penyelenggaraan kegiatan RH, termasuk harga bahan dan peralatan.

V- 94


Tabel 5.23.Cash Flow Analisis Finansial Unit Usaha Hutan Tanaman untuk Jenis Kayu-kayuan 100% (Nyatoh/Palapi/Cempaka/Jabon, dll.) Per Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi tanaman 1.100 Btg/Ha. No. 1 2 3 4 5 6 7

Tahun Proyek Total Biaya Total nilai produksi Nilai sekarang total produksi Nilai sekarang Faktor diskonto 9% NPV 9 %

10

B/C rasio Laba/Arus Kas 9 % Faktor diskonto 17% NPV 17 %

11

IRR (%)

8 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,

11

12

13

14

15,

JUMLAH

5,747,600

1,495,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

72,059,625

800,000

800,000

800,000

800,000

744,727,500

833,629,725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160,132,500

-

-

-

-

1,654,950,000

1,815,082,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67,976,246

-

-

-

-

458,421,150

526,397,396

5,747,600

1,371,663

673,200

618,000

567,200

520,800

477,600

438,400

402,800

369,600

30,589,311

311,600

286,400

263,200

241,200

206,289,518

249,168,091

1.00000

0.91750

0.84150

0.77250

0.70900

0.65100

0.59700

0.54800

0.50350

0.46200

0.42450

0.38950

0.35800

0.32900

0.30150

0.27700

9.08

(5,747,600)

(1,371,663)

(673,200)

(618,000)

(567,200)

(520,800)

(477,600)

(438,400)

(402,800)

(369,600)

37,386,935

(311,600)

(286,400)

(263,200)

(241,200)

252,131,633

277,229,305

-

2.11

(5,747,600)

(1,495,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

88,072,875

(800,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

910,222,500

981,452,775

1.0000

0.8545

0.7305

0.6250

0.5340

0.4565

0.3900

0.3340

0.2855

0.2440

0.2090

0.1785

0.1525

0.1305

0.1120

0.0960

6.33

(5,747,600)

(1,277,478)

(584,400)

(500,000)

(427,200)

(365,200)

(312,000)

(267,200)

(228,400)

(195,200)

18,407,231

(142,800)

(122,000)

(104,400)

(89,600)

87,381,360

95,425,113 21.20

V- 95


Tabel 5.24.Cash Flow Analisis Finansial Unit Usaha Hutan Tanaman untuk Jenis Kayu-kayuan 90% (Nyatoh/Palapi/Cempaka/Jabon, dll.), dan MPTS 10% (Kemiri/dll.) Per Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi tanaman 1.100 Btg/Ha. No, 1 2 3 4 5 6 7


10

B/C rasio Laba/Arus Kas 9 % Faktor diskonto 17% NPV 17 %

11

IRR (%)

8 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,

11

12

13

14

15,

JUMLAH

5,747,600

1,495,000

800,000

800,000

800,000

18,562,500

18,562,500

18,562,500

18,562,500

18,562,500

89,603,663

24,750,000

24,750,000

24,750,000

24,750,000

701,192,250

992,251,013

-

-

-

-

-

41,250,000

41,250,000

41,250,000

41,250,000

41,250,000

199,119,250

55,000,000

55,000,000

55,000,000

55,000,000

1,558,205,000

2,183,574,250

-

-

-

-

-

26,853,750

24,626,250

22,605,000

20,769,375

19,057,500

84,526,122

21,422,500

19,690,000

18,095,000

16,582,500

431,622,785

705,850,782

5,747,600

1,371,663

673,200

618,000

567,200

12,084,188

11,081,813

10,172,250

9,346,219

8,575,875

38,036,755

9,640,125

8,860,500

8,142,750

7,462,125

194,230,253

326,610,514

1.00000

0.91750

0.84150

0.77250

0.70900

0.65100

0.59700

0.54800

0.50350

0.46200

0.42450

0.38950

0.35800

0.32900

0.30150

0.27700

9.08

(5,747,600)

(1,371,663)

(673,200)

(618,000)

(567,200)

14,769,563

13,544,438

12,432,750

11,423,156

10,481,625

46,489,367

11,782,375

10,829,500

9,952,250

9,120,375

237,392,532

379,240,267

-

2.16

(5,747,600)

(1,495,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

22,687,500

22,687,500

22,687,500

22,687,500

22,687,500

109,515,588

30,250,000

30,250,000

30,250,000

30,250,000

857,012,750

1,191,323,238

1.0000

0.8545

0.7305

0.6250

0.5340

0.4565

0.3900

0.3340

0.2855

0.2440

0.2090

0.1785

0.1525

0.1305

0.1120

0.0960

6.33

(5,747,600)

(1,277,478)

(584,400)

(500,000)

(427,200)

10,356,844

8,848,125

7,577,625

6,477,281

5,535,750

22,888,758

5,399,625

4,613,125

3,947,625

3,388,000

82,273,224

152,769,304 22.40

V- 96


Tabel 5.25.Cash Flow Analisis Finansial Unit Usaha Hutan Tanaman untuk Jenis Kayu-kayuan 90% (Nyatoh/Palapi/Cempaka/Jabon, dll.), dan MPTS 10% (Kemiri/dll.) Per Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi: Populasi tanaman 400 Btg/Ha No. 1 2 3 4 5 6 7


10

B/C rasio Laba/Arus Kas 9% Faktor diskonto 17% NPV 17 %

11

IRR (%)

8 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

JUMLAH

2,665,600

920,000

620,000

620,000

620,000

6,750,000

6,750,000

6,750,000

6,750,000

6,750,000

32,583,150

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

254,979,000

362,757,750

-

-

-

-

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

72,407,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

566,620,000

794,027,000

-

-

-

-

-

9,765,000

8,955,000

8,220,000

7,552,500

6,930,000

30,736,772

7,790,000

7,160,000

6,580,000

6,030,000

156,953,740

256,673,012

2,665,600

844,100

521,730

478,950

439,580

4,394,250

4,029,750

3,699,000

3,398,625

3,118,500

13,831,547

3,505,500

3,222,000

2,961,000

2,713,500

70,629,183

120,452,815

1.00000

0.91750

0.84150

0.77250

0.70900

0.65100

0.59700

0.54800

0.50350

0.46200

0.42450

0.38950

0.35800

0.32900

0.30150

0.27700

9.08

(2,665,600)

(844,100)

(521,730)

(478,950)

(439,580)

5,370,750

4,925,250

4,521,000

4,153,875

3,811,500

16,905,224

4,284,500

3,938,000

3,619,000

3,316,500

86,324,557

136,220,196

-

2.13

(2,665,600)

(920,000)

(620,000)

(620,000)

(620,000)

8,250,000

8,250,000

8,250,000

8,250,000

8,250,000

39,823,850

11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

311,641,000

431,269,250

1.0000

0.8545

0.7305

0.6250

0.5340

0.4565

0.3900

0.3340

0.2855

0.2440

0.2090

0.1785

0.1525

0.1305

0.1120

0.0960

6.33

(2,665,600)

(786,140)

(452,910)

(387,500)

(331,080)

3,766,125

3,217,500

2,755,500

2,355,375

2,013,000

8,323,185

1,963,500

1,677,500

1,435,500

1,232,000

29,917,536

54,033,491 22.26

V- 97


Selanjutnya sebagai gambaran bagi KPHP model Dampelas Tinombo dalam berinvestasi periode 10 tahun ke depan (2013-2022) disajikan pula laba arus kas, NPV, B/C rasio dan IRR seperti pada Tabel 5.26 berikut.

V- 98


Tabel 5.26. Analisis Finansial Unit Usaha KPHP Model Dampelas Tinombo Periode Tahun 2013-2022 No.

Tahun Proyek

1

Total Biaya

2

Total nilai produksi

3

Nilai sekarang total produksi

4

Nilai sekarang

5

Faktor diskonto 9%

6

NPV 9 %

7

B/C rasio

8

Laba/Arus Kas 9 %

9

Faktor diskonto 17%

10

NPV 17 %

11

IRR (%)

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

6.159.279

13.617.970

14.091.129

16.164.481

17.903.832

25.863.912

42.345.234

41.436.978

41.579.752

43.759.582

262.922.150

Jumlah

160.574

117.430

23.479.246

23.488.167

23.414.576

48.047.141

78.034.767

77.967.582

78.078.160

351.084.360

703.872.005

160.574

107.742

19.757.786

18.144.609

16.600.935

31.278.689

46.586.756

42.726.235

39.312.354

162.200.974

376.876.654

6.159.279

12.494.487

11.857.685

12.487.062

12.693.817

16.837.407

25.280.105

22.707.464

20.935.405

20.216.927

161.669.638

1,00000

0,91750

0,84150

0,77250

0,70900

0,65100

0,59700

0,54800

0,50350

0,46200

7,00

(5.998.704)

(12.386.745)

7.900.101

5.657.547

3.907.118

14.441.282

21.306.651

20.018.771

18.376.948

141.984.047

215.207.016 2,33

(5.998.704)

(13.500.540)

9.388.117

7.323.685

5.510.744

22.183.229

35.689.533

36.530.604

36.498.408

307.324.778

440.949.855

1,0000

0,8545

0,7305

0,6250

0,5340

0,4565

0,3900

0,3340

0,2855

0,2440

5,45

(5.998.704)

(11.536.211)

6.858.020

4.577.303

2.942.737

10.126.644

13.918.918

12.201.222

10.420.295

74.987.246

118.497.470 26,80

V- 99


V- 100


BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Menteri

Kehutanan

melakukan

pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan teknis atas penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan oleh KPHP. Dalam hal ini, Menteri dapat

menugaskan

kepada

Gubernur

untuk

melakukan

pembinaan,

pengendalian dan pengawasan teknis. Dalam pelaksanaannya, Gubernur menugaskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo. Selanjutnya secara berjenjang, Kepala UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian diwilayahnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. A. Pembinaan Aparat Teknis dan Aparat Terkait Pengelolaan KPH Pembinaan pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat serta kemampuan teknis dalam mendukung kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan oleh KPHP di wilayahnya. Pembinaan antara lain pembinaan aparat teknis KPHP serta aparat desa setempat yang terkait dengan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan.

. BPKH Wilayah XVI Palu, 2012

VI-1


B. Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan pengelolaan KPHP Model Dampelas Tinombo bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketaatan pada peraturan perundangundangan serta meningkatkan kinerja aparat serta masyarakat pelaksana kegiatan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi

hutan

dan

perlindungan

hutan.

Pengawasan

antara

lain

pengawasan fungsional oleh pusat maupun daerah. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan. Oleh UPTD KPH Model Dampelas Tinombo, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya menjadi sangat penting

mengingat

dalam

pelaksanaannya

akan

melibatkan

banyak

stakeholder dalam pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan reklamasi hutan. Karena itu, UPTD KPH dalam menjalankan tugas fungsinya perlu didukung standar operasi dan prosedur (SOP). Sesuai dengan blok/petak dan rencana kegiatan pengelolaan hutan KPHP model Dampelas Tinombo, terdapat sebanyak 4 blok (Inti pada HL, Perlindungan pada HP, pemberdayaan masyarakat pada HP, pemanfaatan pada HP dan HL). Blok-blok tersebut dijabarkan kedalam petak-petak pengelolaan hutan yang dijabarkan menjadi rencana pengelolaan hutan sbb.: Blok Inti pada Hutan Lindung terbagi kedalam tujuh petak kelola untuk tujuan perlindungan tata air, habitat satwa, serta flora dan fauna asli. Blok/petak ini bukan untuk tujuan pemanfaatan.

BPKH Wilayah XVI Palu, 2012

VI-2


Blok Perlindungan pada Hutan Produksi terbagi kedalam lima jenis rencana kegiatan pengelolaan hutan yaitu (1) petak kelola perlindungan tata air (PLTA dengan jumlah 11 petak pada enam wilayah DAS), (2) petak kelola area konservasi eboni (AKE dengan jumlah satu petak pada satu wilayah DAS), (3) petak kelola perlindungan hutan pantai (KWL-Pantai Pesik) dan rehabilitasi ekosistem mangrove (KWL-Mangrove Bau dan Siraru), (4) petak perlindungan daerah penyangga atau buffer zone (BZ) pada batas persekutuan hutan produksi dengan Cagar Alam dan Hutan Lindung. Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pada kawasan Hutan Lindung dikelompokkan kedalam dua bentuk pemanfaatan yaitu (a) rencana pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam (HHBK-HA) sebanyak 7 petak/lokasi, dan (b) rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman (HHBK-HT) sebanyak 4 petak/lokasi. Pada Hutan Produksi dikelompokkan kedalam bentuk pemanfaatan sbb.: (a) hasil hutan kayu pada hutan alam dengan restorasi ekosistem (HHK-RE) sebanyak 4 petak/lokasi, (b) hasil hutan kayu pada hutan tanaman

(HHK-HT)

sebanyak

6

petak/lokasi,

dan

Ijin

Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sebanyak 4 .petak/lokasi, (c) hutan tanaman eks. HTI PT. Tondo Murni (HT-eks. HTI) sebanyak 1 petak/lokasi, (d) hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi hutan (HHK-HT RH) sebanyak 4 petak/lokasi. Blok Pemberdayaan Masyarakat (PMB) pada Hutan Produksi meliputi rencana hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan hutan


VI-3


tanaman rakyat (HTR). Kegiatan HKm terbagi kedalam 23 petak/lokasi (termasuk HKm RH). HD terbagi kedalam 31 petak/lokasi, dan HTR sebanyak 6 petak/lokasi. Dalam pelaksanaan rencana-rencana kegiatan tersebut, UPTD KPHP Model Dampelas Tinombo perlu menyiapkan SOP sebagai alat kontrol internal yang dapat dirumuskan dengan mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai jenis-jenis kegiatan usahanya. Adapun jenis-jenis kegiatan usaha dan non-usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP yang dinilai penting dirumuskan SOP untuk selanjutnya diimplementasikan pada tingkat tapak sbb.: 1. Tata hutan dan perencanaan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung sesuai jenis-jenis kegiatan usahanya. 2. Pelaksanaan pemanfaatan hutan yaitu: IUPHHK di HPT/HP (RE, HTR, HTI, HT karet/dll., HTUL, HD, HKm), PHHBK di HL (rotan, getah, buah/biji, lembah madu, dll.), IUPJL di HL/HPT/HP (WA, JAA, PAN/RAP karbon). 3. Pelaksanaan rehabilitasi hutan pada LMU-terseleksi di lahan-lahan kritis di wilayah KPHP dari 2 jenis kegiatan RH (reboisasi dan pengkayaan reboisasi). Selanjutnya SOP yang disusun minimal memuat hal-hal tentang: rentang kendali unit-unit kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hutan, tata kelola administrasi dan keuangan UPTD KPHP, pendidikan-pelatihan-penyuluhanbimbingan teknis, rekruitmen dan promosi staf, koordinasi dan singkronisasi serta sinegisitas, reward dan punishment, dan lain-lain.


VI-4


Kaitannya

dengan

pembuatan

SOP

untuk

kegiatan

usaha

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, penyusunan SOP menggunakan skala prioritas, yaitu SOP disusun berdasarkan keberadaan setiap jenis kegiatan usaha ataupun non-usaha di wilayah kerja KPH model Dampelas Tinombo. Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan KPH model Damplelas Tinombo, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang bersifat umum, khusus maupun yang bersifat teknis.


VI-5


BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Prinsip dan Model Pemantauan dan Evaluasi Sesuai dengan rencana kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang KPHP model Dampelas Tinombo (Bab V), selanjutnya disusun rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan KPH. Ketiga unsur tersebut merupakan proses dalam pengukuran/penilaian kinerja KPH. Karena itu, dalam pengukuran/penilaian kinerja, perlu digunakan prinsip akuntabilitas,

transparansi,

kesederhanaan/kemudahan.

efektivitas,

Akuntabel

apabila

efisiensi, hasilnya

dan dapat

dipertanggungjawabkan. Transparan apabila dapat diakses, dimengerti, dan dipantau oleh para pihak yang berkepentingan. Efektif apabila hasilnya mampu memperoleh pembelajaran dan memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan hutan. Efisien apabila korbanan sumberdaya (dana, SDM, sapras) dapat diminimalkan tanpa mengorbankan efektifitas penilaian. Sederhana/mudah apabila dilakukan dengan cara yang mudah namun akurat. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi dikaitkan dengan aspek aktor (pelaku), prosedur, orientasi, kepuasan dan sifat. Memperhatikan kondisi KPHP model Dampelas Tinombo periode 10 tahun ke depan seperti kondisi kawasan, sosial kemasyarakatan, dan sumberdaya maka model yang digunakan merupakan perpaduan antara model konvensional dan model partisipatif. Model monev bagi KPH ini ditempuh dengan cara sbb.: Aktor (pelaku) oleh pihak ketiga.


VII-1


Prosedur ditetapkan bersama dengan mengacu pada kriteria dan indikator yang sudah ditetapkan. Orientasi pada efisiensi penggunaan input dengan prinsip tidak mencari kesalahan melainkan untuk memperoleh informasi, serta berorientasi pemberdayaan, transparansi dan obyektif. Kepuasan ada pada penilai dan yang dinilai dengan harapan memuaskan semua piha terkait. Sifat penilaian kinerja dipadukan antara tujuan dan proses. B. Pengukuran/Penilaian Kinerja KPH Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan atau pelaksanaan

kegiatan

KPH

sebagai

suatu

proses

dalam

dalam

pengukuran/penilaian kinerja KPH dibutuhkan kriteria dan standar kinerja, dan sistem penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja meliputi sistem penilaian, pelaku (aktor) penilaian, tahapan penilaian serta capaian dan intervensi. Pengukuran/penilaian kinerja KPH dilaksanakan oleh pengelola KPH secara internal dan oleh tim penilai independen secara eksternal. Karena itu, dalam pengukuran/penilaian kinerja KPH diperlukan kriteria dan indikator, mekanisme penilaian dan penjaminan mutu pengelolaan KPH. Untuk memudahkan

pengukuran/penilaian

kinerja,

KPHP

model

Dampelas

Tinombo perlu menyusun standard operating and procedure (SOP) dengan tetap mengakomodir kriteria dan standar yang telah ditetapkan oleh Kemenhut serta melakukan penyesuaian kondisi dan potensi yang dimiliki oleh KPH.


VII-2


1. Kriteria dan Indikator/SOP KPHP model Dampelas Tinombo Secara umum, kriteria dan indikator KPH telah ditetapkan oleh Kemenhut yang meliputi: (1) kemantapan kawasan,

(2) tata hutan, (3)

rencana kelola, (4) kapasitas organisasi, (5) hubungan antar strata pemerintahan dan regulasi, (6) mekanisme investasi, (7) ketersediaan akses dan hak masyarakat, dan (8) mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan. Dalam implementasinya sesuai kondisi KPH, diperlukan ada SOP tersendiri yang dimiliki KPH sebagai dasar dalam pelaksanaan penjaminan mutu KPH. SOP Kemantapan Kawasan: Memuat dasar hukum yang kuat dan benar mengenai tata batas dan penataan hutannya; pengalokasian ruang untuk setiap pemanfaatan; kawasan bebas dari sengketa kehutanan (dengan departemen lain dan dengan masyarakat); terdapat struktur organisasi berdasarkan penguasaan areal. SOP

Tata

Hutan:

Memuat

pelaksanaan

penyiapan

areal

kerja

(inventarisasi, tata batas dan penataan blok); pelaksanaan pembagian areal kerja sesuai fungsi hutannya. SOP Rencana Kelola: Memuat ketersediaan dokumen rencana jangka pendek dan jangka panjang pengelolaan hutan; ketersediaan dokumen rencana pemanfaatan hutan yang sesuai dengan petak peruntukan; dokumen

program

kerja

rehabilitasi,

reklamasi,

konservasi

dan

perlindungan hutan. SOP Kapasitas Organisasi: Memuat ketersediaan SDM yang memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai di seluruh bidang kegiatan (tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, konsrvasi dan perlindungan hutan;


VII-3


memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan yang memadai untuk seluruh kegiatan penegelolaan hutan. SOP Hubungan Pemerintahan dan Regulasi: Memuat keterjalinan koordinasi yang baik dalam alokasi penggunaan kawasan hutan; pemanfaatan sumberdaya hutan; alokasi dana rehabilitasi, konservasi dan perlindungan kawasan hutan; tersedianya peraturan-peraturan daerah yang mendorong keberadaan dan keberlanjutan KPH. SOP Mekanisme Investasi: Memuat penataan hutan yang memberikan ruang bagi berbagai jenis investasi yang tepat dan sesuai; terbangunnya mekanisme investasi bagi investor untuk memanfaatkan sumberdaya; tersedianya sistem sharing biaya-manfaat dalam pengelolaan hutan; memiliki program investasi dalam pengelolaan hutan yang dapat menjamin keberadaan dan keberlanjutan investasi yang ditanamkan. SOP Mekanisme Hak dan Akses: Memuat tersedianya ruang kelola bagi masyarakat

secara

jelas;

tersedianya

akses

masyarakat

dalam

memperoleh hasil; terlibatnya masyarakat secara aktif dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi hutan; tersedianya sistem pemantauan dan pengendalian yang bersifat akuntabel dan transparan. SOP Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kehutanan: Memuat uraian kesiapan

KPH

penyelesaiannya;

dalam

mengantisipasi

tersedianya

SDM

sengketa dan

kehutanan

perangkatnya

dan dalam

menyelesaikan sengketa kehutanan dengan pihak lain. Selanjutnya

kriteria

dan

indikator

bagi

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten dalam mendukung pembangunan KPH, meliputi: (1) sistem pengurusan hutan, (2) dukungan regulasi, (3) internalisasi program


VII-4


pembangunan KPH, (4). mobilisasi sumberdaya, (5) percepatan berjalannya fungsi kawasan produksi. Implementasi terhadap kriteria dan indikator pengukuran kinerja KPH pada masing-masing jenis kegiatan, mengacu pada SOP KPH serta peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum, khusus maupun yang bersifat teknis. 2. Sistem Penilaian Kinerja KPH Dalam mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi tidak terlepas dari adanya input, proses yang dilakukan, output dan dampak dari kegiatan pengelolaan hutan. Karena itu tujuan pembangunan KPH merupakan suatu kesatuan sistem tujuan seperti pada gambar berikut. Input

Proses

Output

Outcome

Tujuan

Kws hutan, peta, metode, SDM, dana, per UU, teknologi

Koordinasisinkronisasi RTRW; sistem kelembagaan; mutu/kemampu an/skill rencana kelola hutan; kemampuan penataan hutan; perbaikan sistem evaluasi dan penilaian; perbaikan sistem RH, pemanfaatan hutan; konservasi; perlindungan hutan; peningkatan akuntabilitas dan transparansi kelola hutan

Tata hutan terlaksana baik;hutan dimanfaatkan baik; RH meningkat; konservasi dilakukan dengan baik; perlindungan hutan meningkat; struktur organisasi pengelola KPH mantap; efisiensi kelola hutan dan pengguaan dana.

Tata hutan; pemanffatan; RH; konservasi; perlindungan hutan dilaksanakan sesuai tipologi KPH.

KPH mampu melaksanakan tupoksinya secara efektif dan efisien.

Tipologi KPH Dampelas Tinombo adalah tipologi 2 (telah terbentuk dan memiliki potensi sumberdaya cukup.

Gambar 7.1. Sistem Tujuan Pembangunan KPHP model Dampelas Tinombo


VII-5


3. Mekanisme Penilaian KPH Mekanisme penilaian KPH dapat dilakukan sesuai Gambar 7.2 berikut.

PERANGKAT PERANGKAT K&I K&I

PROGRAM PENGUATAN

Independen

LAPANGAN

4 DINAS DINAS

TIM PENILAI

3

2 KPH KPH

DEPDAGRI, DEPDAGRI, DEPHUT, DEPHUT, PEMPROV PEMPROV PEMKAB PEMKAB

DOKUMEN

1

5 INTERVENSI INTERVENSI DAN DAN INSENTIF INSENTIF

MASYARAKAT MASYARAKATLUAS LUAS LEMBAGA LEMBAGALAIN LAIN HariadiKartodihardjo Jakarta, 20 September 2012

Gambar 7.2. Mekanisme Penilaian Kinerja KPH Dari Gambar 7.2. di atas, UPTD KPH Model Dampelas Tinombo dapat mengukur kinerjanya secara internal, demikian pula tim penilai independen KPH dapat melakukan penilaian kinerja KPH sesuai arahan Hariadi Kartodihardjo (2012). Selanjutnya nomor urut menyatakan tahapan proses penilaian dengan uraian sbb.: Nomor 1: Mengkaji kecukupan persyaratan dan proses yang diharuskan dalam pembangunan KPH. Nomor 2: Mengkaji kepatuhan/pemenuhan persyaratan dan proses yang dilakukan dalam pembangunan KPH.


Nomor 3: Mengkaji dan menilai seberapa baik sasaran/target rencana proses pembangunan KPH yang telah terpenuhi. Nomor 4: Mengkaji keberadaan penyimpangan persyaratan, sasaran dan proses pembangunan KPH. Mekanisme

penilaian

seperti

Gambar

7.2

cukup

jelas

menggambarkan bahwa dalam implementasinya, pihak KPH dengan dokumen rencana pengelolaan KPH jangka panjang yang dimilikinya menjadi acuan tim penilai dalam mengukur kinerjanya. 4. Tahapan Penilaian KPHP model Dampelas Tinombo Rentang waktu proses pembangunan KPH mulai dari penetapan unit KPH oleh Menhut sampai dengan terbangunnya kapasitas dan kapabilitas KPH yang diharapkan. KPHP model Dampelas Tinombo terbentuk tahun 2009 sesuai SK. Gubernur No. 5 tahun 2009. Sejak itu, KPH ini memiliki kapasitas sebagai lembaga UPTD dibawah kendali Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Mulai tahun 2018 diharapkan KPH ini memiliki kapabilitasnya sendiri sebagai lembaga usaha pemerintah daerah yang mandiri di bidang kehutanan. Dengan demikian penilaian pembangunan KPHP model ini terdiri atas: 1. Tahap awal penilaian kinerja KPH direncanakan akhir tahun 2014, dengan pertimbangan bahwa sejak tahun terbentuknya 2009 hingga 2014 mencapai masa kelola lima tahun I, yang mana saat itu (2014) dipersiapkan menjadi lembaga KPH setengah badan layanan umum daerah (BLUD).


VII-7


2. Tahap pertengahan penilaian pembangunan KPH yaitu penilaian kinerja pembangunan KPH direncanakan pada tahun 2018, yang pada saat itu (2018) KPH ini dipersiapkan menjadi lembaga KPH berbadan layanan umum daerah secara penuh. Mulai tahun 2018 diharapkan KPH ini memiliki kapabilitas yang diharapkan yaitu sebagai KPH yang mandiri dan mempu secara penuh membiayai dirinya. 3. Tahap akhir penilaian kinerja periode 10 tahun I direncanakan akhir tahun 2022. Setelah 10 tahun KPH ini mandiri diharapkan menjadi KPH yang lebih mantap dalam pengelolaan hutan lestari yang mampu menyeimbangkan antara aspek ekologis-ekonomi-sosial budaya. 5. Capaian dan Intervensi Capaian atau kinerja pembangunan KPH menyatakan tingkat pemenuha KPH terhadap kriteria proses pembangunan yang telah ditetapkan. Capaian ini juga menunjukkan tingkat keberhasilan KPH dalam melaksanakan tupoksinya. Adapun intervensi adalah bukan merupakan sanksi, melainkan masukan sumberdaya dan insentif kepada KPH tertentu agar dapat mencapai kondisi yang diinginkan. Capaian-capaian tersebut meliputi empat tingkatan yaitu capaian I s.d. capaian IV (kondisi ideal KPH). Untuk jelasnya disajikan pada Gambar 7.3 berikut.


VII-8


HariadiKartodihardjo Jakarta, 20 September 2012

Gambar 7.3. Capaian Pembangunan KPH dan Tingkatan Intervensi yang diperlukan

Dari Gambar 7.3, 7. KPHP P model Dampelas Tinombo masih berada pada capaian I. Selanjutnya masing-masing masing masing capaian diuraikan sbb.: Capaian I:Kondisi ondisi KPH belum mampu menlaksanakan proses pembangunan yang semestinya, atau dengan kata lain baru mencapai ± 25% kriteria proses pembangunan KPH telah terpenuhi. Capaian II: Kondisi KPH baru mampu melaksanakan sebahagian dari proses pembangunan yang semestinya, atau dengan kata lain baru ±50% kriteria proses pembangunan KPH telah terpenuhi. Capaian III: Kondisi KPH telah mampu melaksanakan ±75% kriteria proses pembangunan KPH telah terpenuhi.


Capaian IV: Kondisi ideal KPH, yaitu KPH mampu melaksanakan proses pembangunan yang semestinya, dengan kata lain hampir semua kriteria proses pembangunan KPH telah terpenuhi hampir 100%. 6. Penjaminan Mutu KPH Dari hasil pengukuran/penilaian kinerja KPH hingga pengukuran capaian-capaian pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP model Dampelas Tinombo dibutuhkan alat pengontrol kualitas dalam bentuk domumen jaminan mutu. Dokumen penjaminan mututersebut memuat standar operasi pelaksanaan (SOP) setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik administrastif maupun teknis lapangan. SOP ini telah diuraikan pada sub bab sebelumnya yaitu minimal sebanyak delapan standar mutu. Pelaksanaan penilaian mutu KPHP model Dampelas Tinombo dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan. Tujuannya untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor kendala (internal) dan faktor tantangan (eksternal) yang dihadapi KPH.Atas hasil kendala dan tantangan tersebut dianalisis untuk mencari upaya-upaya penyelesaiannya. Pelaksanaan penjaminan mutu

disarankan

dimulai

tahun

2013

(penyiapan

SOP)

dan

implementasinya dimulai tahun 2014. C. Rencana Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan (Monitoring)danevaluasiadalahmerupakanrangkaiankegiatanpengendalian program.Kegiatanmonitoringdilakukanuntukmemperoleh

data

daninformasipelaksanaankegiatanpemanfaatanhutan,


VII-10


penggunaankawasanhutan, rehabilitasidanreklamasihutan, konservasi dan perlindungan hutan.Kegiatanevaluasidilakukanuntukmenilaikeberhasilanpelaksanaankegiat anpemanfaatanhutan,

penggunaankawasanhutan,

rehabilitasidanreklamasihutan, konservasi dan perlindungan hutan yang dilakukansecaraperiodik. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan berbasis pada kegiatan yang dikerjakan, yang dilakukan setiap tahun. Dalammenentukanrencana

pelaksanaan

kegiatan

pemantauan

(monitoring)danevaluasi, yang perluditetapkanadalah: a.Tim / pelaksanamonitoringdanevaluasi; b.Waktupelaksanaanmonitoringdanevaluasi; c.Sasaranmonitoringdanevaluasi; d.Metodemonitoringdanevaluasi yang akanditerapkan; e.Pelaporanhasilmonitoring danevaluasi. Unsur-unsur

di-

yang

monitoringmeliputikemajuanatauperkembanganfisikpekerjaaan, seperti: Untukkegiatanpemanfaatanhasilhutankayurestorasiekosistemdalamhutanal amsebelumtercapaikeseimbanganhayatidanekosistemnya: (1) Tata Batas danZonasi

Areal,

(2)

PembinaanHutan,

PerlindungandanPengamananHutan,

(5)

(3)

TenagaKerja, KelolaSosial,

PengelolaandanPemantauanLingkungan,

(4) (6) (7)

PenelitiandanPengembangan.Setelahtercapaikeseimbanganhayatidanekos istemnya: (1) Tata Batas danZonasi Areal, (2) SistemSilvikultur, (3) PenggunaandanPenjualan,


(3)

TenagaKerja,

(4)

VII-11


PerlindungandanPengamananHutan,

(5)

KelolaSosial,

PengelolaandanPemantauanLingkungan,

(6) (7)

PenelitiandanPengembangan.sertamasalah

yang

timbuldalampelaksanaankegiatanuntukdijadikanbahanmasukandalammeru muskanupayapemecahannya. Untukkegiatanhutantanaman

(HTR,

HT/HTI,

HTUL,

HD,

HKm):

penataanbatas areal kerja, fisiktanaman, perlindungandanpengamanan, pemanenan,

dll.sertamasalah

yang

timbuldalampelaksanaankegiatanuntukdijadikanbahanmasukandalammeru muskanupayapemecahannya. Untukkegiatanrehabilitasihutan

(RH):

bangunankonservasitanah,

fisiktanaman,

saranadanprasarana

menunjangkegiatanhutantanamanRH

yang

sertamasalah

yang

timbuldalampelaksanaankegiatanuntukdijadikanbahanmasukandalammeru muskanupayapemecahannya. Untukkegiatanpemanfaatanhasilhutanbukankayu padahutanalamsertajasalingkungan: yang

fisikkegiatan,

saranadanprasarana

menunjangkegiatan,sertamasalah

yang

timbuldalampelaksanaankegiatanuntukdijadikanbahanmasukandalammeru muskanupayapemecahannya. Untukkegiatanpemanfaatanhutanpadawilayahtertentu: saranadanprasarana

yang

fisikkegiatan,

menunjangkegiatan,sertamasalah

yang

timbuldalampelaksanaankegiatanuntukdijadikanbahanmasukandalammeru muskanupayapemecahannya.


VII-12


Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pemantauan adalah kegiatan evaluasi

pengelolaan

KPH

kegiatannya.

berdasarkan

jenis-jenis

rencana-rencana

Evaluasimerupakan

proses

untukmenilaihasilakhirsuatutahapankegiatandengantujuanuntukmeningkatkan efektifitas

dan

efisiensisertauntukmemberikanmasukandalampenyempurnaanrencanakegiat an di masamendatang.Evaluasi program/kegiatanmencakupevaluasikeluaran (output), hasil(outcome) dandampak(impact). (output)

Evaluasikeluaran

kegiatandilakukandengansasarankegiatantahunberjalansertapemeliharaan.U ntuk

contoh,

padakegiatanhutantanamandan/ataurehabilitasihutan

(RH)

meliputi: a. Penilaiantanaman

(hutantanamandan

RH):

kesesuaiandenganrancanganteknis,

luastanaman,

jumlahdanjenistanaman, persentasetumbuhtanamansehatdankeberhasilan. b. Penilaianbangunankonservasitanah

(khusus

kesesuaiandenganrancanganteknis,

RH):

jumlahbangunan,

kondisi

(baik/rusak), fungsibangunan (berfungsi/kurangberfungsi/tidakberfungsi). Evaluasihasil

(outcome)

kegiatan:

Untukcontoh,

pada

kegiatanrehabilitasihutanmisalnya, dilakukandengansasaransuatu UTP RH denganindikatortata

air

dansosial-ekonomi-

budayamasyarakat.Indikatormeliputierosi, sedimentasi, limpasan (run-off), pendapatan

(income)

masyarakat,

dinamikakelembagaandan

lain

sebagainya.


VII-13


(impact)

Evaluasidampak kegiatanpadakegiatanRHmisalnya,dilakukandengansasaranpada

UTP

RH

yang bersangkutandanwilayah disekitarnya. Evaluasikegiatanpengelolaan

KPHP,

termasukjenis-jeniskegiatan

yang ada di wilayahnyadilaksanakansesuaiketentuan yang diaturolehmasingmasingDirekturJenderallingkupKemenhutberdasarkanjeniskegiatannya. Pelaporankegiatanpengelolaan

KPHP

Model

DampelasTinombodilaksanakansesuaikebutuhankegiatanmasingmasingjenisusahadannon-usaha UPTD

di

wilayah

KPH

KPHP.Namundemikianbagi Model

DampelasTinomboperlumelaporkanaktivitaspengelolaanhutannyasesuaitupo ksinyasecarapriodik

(bulanan,

triwulan,

enambulanan/semester,

satutahunan).


VII-14

BAB VIII. PENUTUP Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya

dengan

dunia

internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan KPHP model Dampelas Tinombo harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan kedua fungsi tersebut. Kondisi hutan di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu

dilakukan

upaya-upaya

strategis

dalam

bentuk

deregulasi

dan

debirokratisasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo dalam upaya menjaga kelestarian hutan, diperlukan tata kelola yang baik sesuai perkembangan dan kemajuan bangsa. Suatu

langkah

maju

yang

telah

dicapai

saat

ini

adalah

dengan

diselenggarakannya

pengelolaan

hutan

berbasis

kesatuan

pengelolaan

pengelolaan hutan (KPH) termasuk didalamnya KPHP model Dampelas Tinombo. Untuk mewujudkan KPHP model Dampelas Tinombo yang mandiri dan dapat diterima semua pihak yang berkepentingan terkait kawasan ini dengan komitmen yang tinggi, rencana pengelolaan hutan jangka panjang (10 tahun) KPHP model ini perlu segera ditindaklanjuti berupa penjabaran kedalam rencana tahunan, inventarisasi dan penataan kawasan dipercepat guna menghindari terjadinya konflik internal dan eksternal. Mengingat banyaknya stakholder yang diharapkan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo dan akan menjadi KPH contoh bagi KPH-KPH lain yang belum terbentuk maka rencana pengelolaan jangka panjang KPH ini perlu segera diimplementasikan. Mengingat banyaknya para pihak (dinas/instansi) yang akan terlibat dalam pembangunan KPH ini maka dalam implementasinya perlu dilakukan kerjasama dalam wujud koordinasi dan sinkronisasi program yang baik dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk mempercepat implementasi dari rencana pengelolaan jangka panjang KPHP Dampelas Tinombo, segera ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tahunan pengelolaan KPH, mulai tahun 2013.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Recommend Documents