PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 ( 20 saluran ) Fax. 8311266

Semarang 50243

Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

903/008757 segera 1 (satu) berkas Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-RSD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

Semarang, 27 Agustus 2014 Kepada Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

SURAT EDARAN Bersama ini diberitahukan bahwa Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2015 telah ditandatangani antara Gubernur Jawa Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut maka Para Kepala SKPD agar segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAPPKD) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut : I.

Dasar Penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

7.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 s/d 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 21. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2014 dan Nomor Tahun 2014 Tanggal 25 Agustus 2014 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2015. 2

22. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2014 dan Nomor Tahun 2014 Tanggal 25 Agustus 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015. 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. II. Penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. 1. Alokasi Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan kegiatan masing-masing SKPD sebagaimana tertuang dalam Tabel IV.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsi berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan oleh setiap SKPD merupakan pagu tertinggi

(terlampir).

2.

Pendapatan Daerah : Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sebagaimana Lampiran I.

3.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja sebagaimana Lampiran II. Belanja dibagi menurut kelompok belanja terdiri dari : a. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk pengeluaran yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : 1) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pengertian tersebut uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Gubernur/Wakil Gubernur, penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan 3

2)

3)

4)

5)

6)

b.

4.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja Gubernur/Wakil Gubernur selain gaji dan tunjangan serta belanja penunjang operasional dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah dan masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang meliputi bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan non profesional, keagamaan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang sesuai dengan tujuan penggunaan meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan dan diberikan secara proporsional. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja langsung dianggarkan untuk pengeluaran yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : 1) Belanja pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 2) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 3) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pembiayaan Daerah, terdiri pengeluaran pembiayaan.

dari

penerimaan

pembiayaan

dan

4

Penerimaan pembiayaan dialokasikan untuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Pembiayaan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan sebagaimana Lampiran III. III. Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-RSD Tahun Anggaran 2015. 1.

2.

Penyusunan RKA-SKPD. 1.

Kepala SKPD menyusun anggaran 2015.

RKA-SKPD

berdasarkan

PPAS

tahun

2.

Plafon anggaran yang tercantum dalam PPAS tahun anggaran 2015 merupakan pagu yang harus dijabarkan ke dalam RKA-SKPD, meliputi rencana pendapatan serta rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan yang dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan dan belanja serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

3.

RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

4.

Format RKA-SKPD terdiri dari 5 (lima) formulir, yaitu : 1) Formulir RKA-SKPD, berisi Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Lampiran IV. 2) Formulir RKA-SKPD 1, berisi Rincian Anggaran Pendapatan Daerah Lampiran V. 3) Formulir RKA-SKPD 2.1, berisi Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Lampiran VI. 4) Formulir RKA-SKPD 2.2, berisi Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Lampiran VII. 5) Formulir RKA-SKPD 2.2.1, berisi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Lampiran VIII.

Penyusunan RKA-PPKD. a. Berdasarkan PPAS tahun anggaran 2014, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kepala Biro Keuangan) menyusun RKA-PPKD. b. RKA-PPKD digunakan untuk menampung : 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi jasa giro, bunga deposito, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 2) Belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 5

c.

3.

3) Rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan yang dirinci sampai dengan rincian obyek belanja serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 4) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Format RKA-PPKD terdiri dari 5 (lima) formulir, yaitu : 1) Formulir RKA-PPKD, berisi Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Lampiran IX. 2) Formulir RKA-PPKD 1, berisi Rincian Anggaran Pendapatan Daerah Lampiran X. 3) Formulir RKA- PPKD 2.1, berisi Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Lampiran XI. 4) Formulir RKA-PPKD 3.1, berisi Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Lampiran XII. 5) Formulir RKA-PPKD 3.2, berisi Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lampiran XIII.

Penyusunan RKA-SKPD dan RBA bagi RSD. a. Semua RSD wajib menyusun RKA-SKPD dan RBA-RSD. b. RKA-SKPD pada RSD menampung belanja yang bersumber dari APBD (subsidi). c. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi : 1) Belanja yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah berupa kegiatan penyediaan bahan logistik kantor (belanja obat dan alat kesehatan habis pakai), kegiatan penyediaan makanan dan minuman (makan dan minum pasien), kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat (jasa pelayanan). 2) Belanja pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Program Sumber Daya Masyarakat. d. RBA-RSD digunakan untuk menganggarkan biaya operasional dalam Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD yang bersumber dari penerimaan BLUD. e. RSD agar mengestimasi surplus/sisa kas BLUD pada akhir tahun anggaran 2014 untuk dituangkan dalam RBA-RSD yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada bulan Januari 2015.

IV. Penghitungan Pendapatan. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 dihitung sebagai berikut :

6

1.

Pendapatan masing-masing SKPD dianggarkan berdasarkan potensi yang disampaikan dan disepakati pada Rapat Koordinasi Pendapatan tanggal 17 s/d 20 Maret 2014 serta hasil pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015.

2.

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dihitung berdasarkan hasil rakor pendapatan yang dilaksanakan tanggal 17 s/d 20 Maret 2014 serta Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2015 diproyeksikan sama dengan alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2014.

3.

DAU Tahun Anggaran 2015 diproyeksikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran 2014.

4.

Pendapatan Hibah dihitung berdasarkan hasil rakor pendapatan yang dilaksanakan tanggal 20 s/d 22 Maret 2013.

5.

Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2015 diproyeksikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran 2014.

V. Penghitungan Belanja. 1.

Belanja tidak langsung, dianggarkan sebesar jumlah plafon anggaran sementara belanja tidak langsung masing-masing SKPD yang tercantum dalam PPAS Tahun Anggaran 2015 dengan perhitungan sebagai berikut : a. Gaji dan Tunjangan Pegawai dihitung berdasarkan realisasi bulan September 2014 kali 13 bulan dengan memperhitungkan rapel yang belum dibayar, ditambah acress 2,5% (acress gaji pokok dan tunjangan), tunjangan fungsional serta mutasi/tambahan pegawai. Iuran BPJS dihitung sebesar 3% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga. Gaji dan Tunjangan PPh gaji ke 13 serta accres agar dihitung dengan cermat, untuk menghindari kekurangan gaji atau sisa yang cukup besar pada akhir tahun anggaran dibuat sebagaimana Lampiran XIV. b. Tunjangan beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2013 dengan perincian data jiwa bulan September 2014 kali 12 bulan, adanya mutasi/ tambahan pegawai, dan ditambah acress 2,5% dengan harga Rp.6.976,00. Tunjangan tersebut dibuat sebagaimana Lampiran XV. c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pempinan dan Anggota DPRD dihitung sebesar 3% dari gaji pokok/uang representasi dan tunjangan keluarga serta dialokasikan pada rincian obyek iuran BPJS kesehatan. Penyediaan anggaran di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dihitung sebesar 0,24% dan kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok/uang representasi dan tunjangan keluarga bagi PNSD, 7

e. f.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pempinan dan Anggota DPRD. Dialokasikan pada rincian obyek iuran BPJS Ketenagakerjaan. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dihitung sebagai berikut : 

Sekretaris Daerah

:

Rp.25.000.000,00.



Asisten Sekda

:

Rp.20.000.000,00.



Eselon II

:

Rp.15.000.000,00.



Eselon III

:

Rp.10.000.000,00.



Eselon IV

:

Rp. 7.250.000,00.



Golongan IV

:

Rp. 6.300.000,00.



Golongan III

:

Rp. 5.250.000,00.



Golongan II

:

Rp. 3.500.000,00.



Golongan I

:

Rp. 3.000.000,00.



Harlep Database

:

Rp. 3.000.000,00.

dikali 13 dengan memperhitungkan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana

Lampiran XVI. g.

h.

i.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD bahwa sesuai pasal 2 ayat 1, pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBD, sehingga masing-masing SKPD agar memperhitungkan potongan PPh atas tambahan penghasilan pegawai. Belanja Penerimaan Lainnya untuk Gubernur/Wakil Gubernur berupa Penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur dianggarkan pada Belanja KDH/WKDH dihitung maksimal sebesar 0,15% dari PAD Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah agar menganggarkan insentif pemungutan sebesar 3% dari hasil Pemungutan Retribusi dalam obyek Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Rincian Obyek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 8

j.

Apabila terdapat selisih lebih antara plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dalam PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih lebih tersebut ditampung dalam gaji pokok pegawai. k. Apabila terdapat selisih kurang antara plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dalam PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih kurang tersebut akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. l. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dirinci penerimanya. m. Belanja Bagi Hasil Pajak dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku dan kekurangan tahun anggaran sebelumnya. n. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. o. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 2.

Belanja langsung : a.

Belanja Langsung dianggarkan sebesar nilai plafon belanja langsung masing-masing program dan kegiatan pada PPAS tahun anggaran 2015 yang dirinci ke dalam jenis belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal, obyek belanja dan rincian obyek belanja sesuai dengan kebutuhan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

b.

Honorarium Pegawai Harian Lepas penganggarannya pada belanja langsung dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran (kode rekening x.xx.x.xx.xx.01.19) dan dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, dengan penghitungan sebagai berikut : 

Sarjana (S1) ke atas

: Rp. 1.500.000,00



D1, D2 dan D3

: Rp. 1.300.000,00



Sampai dengan SLTA atau sederajat

: Rp. 1.200.000,00

Honorarium Pegawai Harian Lepas dibuat sebagaimana Lampiran

XVII.

VI. Penghitungan Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan untuk menampung Prediksi pelampauan pendapatan, penghematan anggaran belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan tahun anggaran 2014. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan untuk Pembentukan dana cadangan dan menampung Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. 9

VII. Anggaran Responsif Gender. 1.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah, seluruh SKPD/Unit Kerja berkewajiban untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

2.

Dalam rangka penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dimaksud, setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah, sebagai berikut : a.

Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender, yaitu : 1) Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan target pencapaian Millenium Development Goals (MDG's/Tujuan Pembangunan Milenium) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 2) Program/kegiatan yang sifatnya peningkatan sumber daya manusia atau kelembagaan;

kapasitas

3) Program/kegiatan yang berkelanjutan. b.

Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program/ kegiatan yang dilaksanakan.

c.

Melakukan analisis gender terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi, perumusan indikator kinerja output dan outcome, yang terukur dengan menggunakan metode Gender Analisys Pathway (GAP).

d.

Menyusun Gender Budget Statement atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA SKPD responsif gender Tahun Anggaran 2014.

3.

Seluruh SKPD agar melengkapi RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015 dengan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) sesuai format Lampiran XVIII.

4.

Kepala Bappeda selaku Ketua dan Kepala BP3AKB selaku Sekretaris Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan asistensi penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) dan RKA-SKPD yang responsif gender sesuai ketentuan yang berlaku.

10

VIII. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1.

Badan Kepegawaian Daerah agar membuat Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Golongan dan Per Jabatan untuk masing-masing SKPD dibuat sebagaimana Lampiran XIX.

2.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah membuat Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana Lampiran XX serta membuat Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah sebagaimana Lampiran XXI.

3.

Bagi SKPD yang pada tahun anggaran 2014 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dan akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2015 agar membuat daftar sebagaimana Lampiran XXII.

4.

Gaji dan tunjangan CPNS Formasi tahun 2013 dianggarkan pada masingmasing SKPD sedangkan Gaji dan tunjangan CPNS Formasi tahun 2014 dianggarkan pada Badan Kepegawaian Daerah.

5.

Seluruh SKPD dilarang menganggarkan pendapatan daerah atas pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah yang diperoleh dari belanja APBD, kecuali sewa penginapan yang terkait dengan pelaksanaan tugas perjalanan dinas, tetap dianggarkan.

6.

Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dianggarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Jawa Tengah dan SKPD Penghasil lainnya sebesar 2%.

7.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, maka SKPD dilarang mengangkat Pegawai Harian Lepas, kebutuhan tenaga untuk pelaksanaan suatu kegiatan dapat dipenuhi dengan sistem outsourching/bekerja sama dengan pihak penyedia jasa, sedangkan untuk pemberian Honorarium Harlep dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selama 13 bulan, hanya diberikan kepada Pegawai Harian Lepas dengan TMT s/d Tahun 2005 (sebelum terbitnya PP 48 Tahun 2005) sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas yang diangkat dengan sistem kontrak hanya mendapatkan Honorarium selama 12 bulan.

8.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pegawai harian lepas sebesar 3% dari honorarium perbulan.

9.

Honorarium PNS hanya dapat dianggarkan untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (PNS di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditampung dalam Honorarium Non PNS).

10. Pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium Non PNS. 11. Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, penganggaran uang lembur tidak diperkenankan karena telah dijadikan salah satu kriteria 11

dalam perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. 12. Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, penganggaran uang transport PNS tidak diperkenankan karena duplikasi anggaran dengan komponen uang transport dalam perjalanan dinas. 13. Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, penganggaran santunan uang duka dan tali asih bagi anggota Linmas tidak diperkenankan mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. 14. Biaya transportasi, akomodasi (sesuai harga yang berlaku saat ini) dan profesional fee untuk narasumber pusat merupakan satu paket penganggaran yang semula dialokasikan pada Belanja Pegawai dipindah ke Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. 15. Dalam rangka efisiensi anggaran, semua SKPD harus membatasi kepanitiaan dan jumlah Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu. 16. Untuk penganggaran jasa cleaning service (pihak ketiga) dialokasikan dalam rincian obyek belanja pemeliharaan gedung kantor sedangkan jasa keamanan (pihak ketiga) dialokasikan dalam rincian obyek belanja jasa keamanan. 17. Pengadaan pakaian dinas hanya diperkenankan untuk 2 stel pakaian kecuali untuk Satpol PP dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dihindari pengadaan pakaian batik. 18. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam belanja langsung hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. 19. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. 20. Dalam APBD Tahun Anggaran 2015, pengadaan kendaraan dinas/operasional dilaksanakan di masing-masing SKPD dan menggunakan bahan bakar non subsidi 21. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. 22. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud serta menggunakan sistem at cost. 12

23. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penganggaran, rincian obyek perjalanan dinas baik perjalanan dalam daerah maupun luar daerah perincian dalam RAB cukup dengan jumlah perjalanan dinas selama satu tahun. 24. Biaya penyusunan DED dan/atau AMDAL yang penganggarannya tidak bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pengadaan dialokasikan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. 25. Seluruh SKPD dilarang menggunakan secara langsung pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan seluruh kegiatan, pendapatan harus dilaporkan sebagai penerimaan SKPD dan kebutuhan untuk perolehan pendapatan tersebut agar diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam belanja daerah sehingga baik dari sisi pendapatan maupun belanja masuk dalam APBD. 26. Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan : a.

Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset tetap yang dimiliki.

b.

Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan yaitu :

c.



Pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00.



Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp.20.000.000,00.



Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengeluaran tersebut bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin dan berkala.

27. Penganggaran belanja modal dialokasikan sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan dengan kriteria : a.

Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan.

b.

Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual dan/atau tidak diberikan kepada masyarakat.

c.

Nilai rupiah pembelian barang, material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap. 13

28. Sesuai Pasal 53 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, semua kegiatan pembangunan fisik/gedung dan/atau pengadaan barang daerah termasuk biaya persiapan dan biaya-biaya pendukung lainnya penganggarannya menjadi satu kesatuan pada kode rekening belanja modal. 29. Dalam setiap kegiatan tidak boleh ada Belanja Modal yang bersifat penyediaan rutin (Komputer, Laptop, Notebook, Ipad, dll) namun disatukan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor. 30. RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagai bahan Rapat Kerja dengan Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah agar ditandatangani oleh masingmasing Kepala SKPD dan diverifikasi oleh : a.

Pendapatan Daerah (RKA 1).  Nomor 1 s.d 3 dari unsur DPPAD Provinsi Jawa Tengah.  Nomor 4 s.d 6 dari unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah.

b.

Belanja Daerah (RKA 2.2.1).  Nomor 1 dan 2, Kabid dan Kasubid Bappeda Provinsi Jawa Tengah.  Nomor 3 dan 4, Kabag dan Kasubag Biro Adm Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah.  Nomor 5 dan 6, Kabag dan Kasubag Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah.

c.

Pembiayaan Daerah (RKA 3.1 dan 3.2)  Nomor 1 dan 2, Kabid dan Kasubid Bappeda Provinsi Jawa Tengah.  Nomor 3 dan 4, Kabag dan Kasubag Biro Adm Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah.  Nomor 5 dan 6, Kabag dan Kasubag Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya diserahkan ke masing-masing sekretariat komisi paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan rapat komisi. IX.

Mekanisme : 1.

RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA Rumah Sakit Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah, paling lambat tanggal 5 September 2014 dan tembusan disampaikan kepada :    

Bappeda Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) set. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) set. Biro Adm. Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) set. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) set. 14

No.

Uraian Lampiran

Lampiran

1

Kode Rekening Pendapatan Daerah

I

2

Kode Rekening Belanja Daerah

II

3

Kode Rekening Pembiayaan Daerah

III

4

Formulir RKA-SKPD

IV

5

Formulir RKA-SKPD 1

V

6

Formulir RKA-SKPD 2.1

VI

7

Formulir RKA-SKPD 2.2

VII

8

Formulir RKA-SKPD 2.2.1

VIII

9

Formulir RKA-PPKD

IX

10

Formulir RKA-PPKD 1

X

11

Formulir RKA-PPKD 2.1

XI

12

Formulir RKA-PPKD 3.1

XII

13

Formulir RKA-PPKD 3.2

XIII

14

Daftar Perhitungan Gaji dan Tunjangan

XIV

15

Daftar Tunjangan Beras

XV

16

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

XVI

17

Kebutuhan Honorarium Pegawai Harian Lepas

XVII

18

Gender Analysis Pathway (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender

XVIII

19

Daftar Jumlah PNS Per Golongan dan Per Jabatan

XIX

20

Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

XX

21

Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah

XXI

22

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini

XXII

SUSUNAN REKENING PENDAPATAN

Hal 1 dari 5

Kode

Uraian

1

2

4.

PENDAPATAN DAERAH

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.1.

PAJAK DAERAH

4.1.1.01.

Pajak Kendaraan Bermotor

4.1.1.01.01.

A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)

4.1.1.01.02.

A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)

4.1.1.01.03.

B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)

4.1.1.01.04.

B-2 Bus, Micro Bus (Umum)

4.1.1.01.05.

C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)

4.1.1.01.06.

C-2 Truck, Pick Up (Umum)

4.1.1.01.07.

D-1 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pribadi)

4.1.1.01.08.

D-2 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Umum)

4.1.1.01.09.

E. Sepeda Motor

4.1.1.01.10.

A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)

4.1.1.01.11.

B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)

4.1.1.01.12.

C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)

4.1.1.01.13.

E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah)

4.1.1.01.14.

D-3 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pemerintah)

4.1.1.02.

Pajak Kendaraan Di Air

4.1.1.02.01.

Pajak Kendaraan Di Air.

4.1.1.03.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.1.1.03.01.

A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)

4.1.1.03.02.

A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)

4.1.1.03.03.

B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)

4.1.1.03.04.

B-2 Bus, Micro Bus (Umum)

4.1.1.03.05.

C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)

4.1.1.03.06.

C-2 Truck, Pick Up (Umum)

4.1.1.03.07.

D-1 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pribadi)

4.1.1.03.08.

D-2 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Umum)

4.1.1.03.09.

E. Sepeda Motor

4.1.1.03.10.

A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)

4.1.1.03.11.

B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)

4.1.1.03.12.

C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)

4.1.1.03.13.

E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah)

4.1.1.03.14.

D-3 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pemerintah)

4.1.1.04.

Bea Balik Nama Kendaraan di Air

4.1.1.04.01.

Bea Balik Nama Kendaraan di Air.

4.1.1.05.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4.1.1.05.01.

Premium

4.1.1.05.02.

Pertamax

4.1.1.05.03.

Pertamax Plus

4.1.1.05.04.

Solar

4.1.1.05.05.

Gas

4.1.1.06.

Pajak Air Permukaan

4.1.1.06.01.

Pajak Air Permukaan (AP)

4.1.1.07.

Pajak Rokok

4.1.1.07.01.

Pajak Pokok

4.1.2.

RETRIBUSI DAERAH

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

4.1.2.01.01.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.1.2.01.02.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4.1.2.01.03.

Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta

4.1.2.01.04.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

4.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Hal 2 dari 5

Kode

Uraian

1

2

4.1.2.01.06.

Retribusi Pelayanan Pendidikan

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

4.1.2.02.01.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4.1.2.02.02.

Retribusi Tempat Pelelangan

4.1.2.02.03.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

4.1.2.02.04.

Retribusi Rumah Potong Hewan

4.1.2.02.05.

Retribusi Pelayanan Pelabuhan

4.1.2.02.06.

Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga

4.1.2.02.07.

Retribusi Penyeberangan Di Air

4.1.2.02.08.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

4.1.2.02.09.

Retribusi Pelayanan Ketatausahaan

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.2.03.01.

Retribusi Izin Trayek

4.1.2.03.02.

Retribusi Ijin Usaha Perikanan

4.1.2.03.03.

Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah

4.1.2.03.04.

Retribusi Ijin Jasa Perkebunan

4.1.2.03.05.

Retribusi Ijin Pengendalian dan Pemanfaatan Flora Fauna dan Fauna Lintas Kab/Kota

4.1.2.03.06.

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

4.1.2.03.07.

Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

4.1.3.

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

4.1.3.01.

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

4.1.3.01.01.

Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah

4.1.3.01.02.

Bagian Laba pada PT. Bank Jateng

4.1.3.01.03.

Bagian Laba pada BPR - BKK

4.1.3.01.04.

Bagian Laba PDAB Tirta Utama

4.1.3.01.05.

Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW)

4.1.3.01.06.

Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida

4.1.3.01.07.

Bagian Laba PT. PRPP

4.1.3.01.08.

Bagian Laba PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah

4.1.3.01.09.

Bagian Laba PT. Sarana Patra Hulu Cepu

4.1.3.02.

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

4.1.3.02.01.

Badan Usaha Milik Negara

4.1.3.03.

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta

4.1.3.03.01.

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

4.1.4.

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

4.1.4.01.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

4.1.4.01.01.

Pelepasan Hak Atas Tanah

4.1.4.01.02.

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai

4.1.4.01.03.

Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai

4.1.4.01.04.

Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas

4.1.4.01.05.

Penjualan Kendaraan Dinas roda dua

4.1.4.01.06.

Penjualan Kendaraan Dinas roda empat

4.1.4.01.07.

Penjualan Drum Bekas

4.1.4.01.08.

Penjualan Hasil Penebangan Pohon

4.1.4.01.09.

Penjualan Lampu Hias Bekas

4.1.4.01.10.

Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan

4.1.4.01.11.

Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas

4.1.4.01.12.

Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi

4.1.4.01.13.

Penjualan hasil pertanian

4.1.4.01.14.

Penjualan hasil kehutanan

4.1.4.01.15.

Penjualan hasil perkebunan

4.1.4.01.16.

Penjualan hasil peternakan

4.1.4.01.17.

Penjualan hasil perikanan

4.1.4.01.18.

Penjualan hasil sitaan

4.1.4.02.

Jasa Giro

Hal 3 dari 5

Kode

Uraian

1

2

4.1.4.02.01.

Jasa Giro Kas Daerah

4.1.4.02.02.

Jasa Giro Bendahara

4.1.4.02.03.

Jasa Giro Dana Cadangan / Jasa Giro Khusus

4.1.4.02.04.

Jasa Giro Bank

4.1.4.03.

Pendapatan Bunga

4.1.4.03.01.

Pendapatan Bunga Rekening Deposito

4.1.4.03.02.

Pendapatan Bunga Rekening Dana Bergulir

4.1.4.03.03.

Pendapatan Bunga Rekening Deposito Dana Cadangan

4.1.4.04.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

4.1.4.04.01.

Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah

4.1.4.04.02.

Tuntutan Ganti Kerugian Barang Daerah

4.1.4.05.

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

4.1.4.05.01.

Penerimaan Komisi dari

4.1.4.05.02.

Penerimaan Potongan dari

4.1.4.05.03.

Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari

4.1.4.05.04.

Penerimaan Profit Sharing SMS

4.1.4.06.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

4.1.4.06.01.

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

4.1.4.07.

Pendapatan Denda Pajak

4.1.4.07.01.

Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

4.1.4.07.02.

Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.1.4.07.03.

Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Di Atas Air

4.1.4.07.04.

Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air

4.1.4.07.05.

Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan

4.1.4.07.06.

Pendapatan Denda Pajak Rokok

4.1.4.08.

Pendapatan Denda Retribusi

4.1.4.08.01.

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.1.4.08.02.

Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4.1.4.08.03.

Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

4.1.4.08.04.

Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair

4.1.4.08.05.

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

4.1.4.08.06.

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan

4.1.4.08.07.

Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4.1.4.08.08.

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan

4.1.4.08.09.

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

4.1.4.08.10.

Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan

4.1.4.08.11.

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

4.1.4.08.12.

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

4.1.4.08.13.

Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air

4.1.4.08.14.

Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

4.1.4.08.15.

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Ketatausahaan

4.1.4.08.16.

Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek

4.1.4.08.17.

Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan

4.1.4.08.18.

Pendapatan Denda Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

4.1.4.08.19.

Pendapatan Denda Retribusi Izin Jasa Perkebunan

4.1.4.08.20.

Pendapatan Denda Retribusi Izin Pengendalian dan Pemanfaatan Flora Fauna dan Fauna LIntas Kab/Kota

4.1.4.08.21.

Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

4.1.4.08.22.

Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

4.1.4.09.

Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah

4.1.4.09.01.

Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah

4.1.4.09.02.

Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah

4.1.4.09.03.

Pendapatan Denda Bangun Guna Serah

4.1.4.09.04.

Pendapatan Denda Bangun Serah Guna

4.1.4.10.

Pendapatan Denda Atas Pelangaran Perda

4.1.4.10.01.

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda

Hal 4 dari 5

Kode

Uraian

1

2

4.1.4.11.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

4.1.4.11.01.

Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan

4.1.4.12.

Pendapatan dari Pengendalian

4.1.4.12.01.

Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21

4.1.4.12.02.

Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Asuransi Kesehatan

4.1.4.12.03.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

4.1.4.12.04.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

4.1.4.12.05.

Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka

4.1.4.12.06.

Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Lalu

4.1.4.12.07.

Pendapatan dari Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas

4.1.4.12.08.

Pendapatan dari Penggandaan Dokumen Lelang

4.1.4.13.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

4.1.4.13.01.

Pendapatan Fasilitas Sosial.

4.1.4.13.02.

Pendapatan Fasilitas Umum

4.1.4.14.

Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan

4.1.4.14.01.

Uang Pendaftaran/Ujian Masuk

4.1.4.14.02.

Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan

4.1.4.14.03.

Uang Ujian Kenaikan tingkat/kelas

4.1.4.15.

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

4.1.4.15.01.

Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

4.1.4.15.02.

Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan

4.1.4.15.03.

Angsuran/Cicilan Kredit BKK

4.1.4.15.04.

Penerimaan Kembali Kredit BKK

4.1.4.16.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

4.1.4.16.01.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

4.1.4.16.02.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan

4.1.4.16.03.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

4.1.4.16.04.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna

4.1.4.17.

Pendapatan Zakat

4.1.4.17.01.

Pendapataan Zakat.

4.1.4.18.

Pendapatan dari BLUD

4.1.4.18.01

Pendapatan dari BLUD Rumah Sakit

4.1.4.19.

Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir

4.1.4.19.01.

Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat

4.1.4.20.

Penerimaan Lain-Lain

4.1.4.20.01.

Penerimaan lain-lain SKPD

4.1.4.20.02.

Penerimaan dari Bursa Otomotif

4.1.4.20.03.

Sanksi Denda Kelebihan Muatan

4.1.4.20.04.

Penerimaan Dari Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan

4.2.

DANA PERIMBANGAN

4.2.1.

DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK

4.2.1.01.

Dana Bagi Hasil Pajak

4.2.1.01.01.

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

4.2.1.01.02.

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

4.2.1.01.03.

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

4.2.1.02.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

4.2.1.02.01.

Bagi Hasil dari Iuran Hak Atas Pengusahaan Hutan

4.2.1.02.02.

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

4.2.1.02.03.

Bagi Hasil dari Dana Reboisasi

4.2.1.02.04.

Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)

4.2.1.02.05.

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

4.2.1.02.06.

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

4.2.1.02.07.

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

4.2.1.02.08.

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

4.2.1.02.09.

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

Hal 5 dari 5

Kode

Uraian

1

2

4.2.1.02.10.

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

4.2.2.

DANA ALOKASI UMUM

4.2.2.01.

Dana Alokasi Umum

4.2.2.01.01.

Dana Alokasi Umum.

4.2.3.

DANA ALOKASI KHUSUS

4.2.3.01.

Dana Alokasi Khusus

4.2.3.01.01.

Dana Alokasi Khusus.

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1.

PENDAPATAN HIBAH

4.3.1.01.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4.3.1.01.01.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4.3.1.02.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya

4.3.1.02.01.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya

4.3.1.03.

Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri

4.3.1.03.01.

Penerimaan dari Pihak Ketiga Kendaraan (Dealer)

4.3.1.03.02.

Penerimaan dari Pihak Ketiga Kayu

4.3.1.03.03.

Penerimaan dari Pihak Ketiga Jasa Raharja

4.3.1.04.

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan

4.3.1.04.01.

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan

4.3.1.05.

Pendapatan Hibah dari Luar Negeri

4.3.1.05.01.

Pendapatan Hibah dari Bilateral

4.3.1.05.02.

Pendapatan Hibah dari Multilateral

4.3.1.05.03.

Pendapatan Hibah dari Donor lainnya

4.3.2.

DANA DARURAT

4.3.2.01.

Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam

4.3.2.01.01.

Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam

4.3.3.

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

4.3.3.01.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

4.3.3.01.01.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi....

4.3.3.02.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten

4.3.3.02.01.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten ………….

4.3.3.03.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota

4.3.3.03.01.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota ………….

4.3.4.

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

4.3.4.01.

Dana Penyesuaian

4.3.4.01.01.

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

4.3.4.01.02.

Bantuan Operasional Sekolah

4.3.4.02.

Dana Otonomi Khusus

4.3.4.02.01.

Dana Otonomi Khusus …………….

4.3.5.

BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

4.3.5.01.

Bantuan keuangan dari provinsi

4.3.5.01.01.

Bantuan keuangan dari Provinsi …….

4.3.5.02.

Bantuan keuangan dari kabupaten

4.3.5.02.01.

Bantuan keuangan dari Kabupaten………..

4.3.5.03.

Bantuan keuangan dari kota

4.3.5.03.01.

Bantuan keuangan dari Kota ……..

4.3.6.

DANA INSENTIF DAERAH

4.3.6.01.

Dana Insentif Daerah

4.3.6.01.01.

Penerimaan Penghargaan Prestasi Kinerja Keuangan Daerah Terbaik Nasional

4.3.7.

DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

4.3.7.01.

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

4.3.7.01.01.

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

KODE REKENING BELANJA DAERAH

Hal 1 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.

BELANJA DAERAH

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05.

Tunjangan Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

5.1.1.01.10.

Uang Paket

5.1.1.01.11.

Tunjangan Badan Musyawarah

5.1.1.01.12.

Tunjangan Komisi

5.1.1.01.13.

Tunjangan Badan Anggaran

5.1.1.01.14.

Tunjangan Badan Kehormatan

5.1.1.01.15.

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

5.1.1.01.16.

Tunjangan Perumahan

5.1.1.01.17.

Uang Duka Wafat/Tewas

5.1.1.01.18.

Uang Jasa Pengabdian

5.1.1.01.19.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

5.1.1.01.20.

Tunjangan Pengamanan Persandian

5.1.1.01.21.

Tunjangan BPJS Kesehatan

5.1.1.01.22.

Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

5.1.1.02.03.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

5.1.1.02.04.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

5.1.1.02.05.

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

5.1.1.02.06.

Tambahan Penghasilan berdasarkan obyektif lainnya

5.1.1.03.

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

5.1.1.03.01

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

5.1.1.03.02.

Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

5.1.1.04.

Insetif Pemungutan Pajak

5.1.1.04.01.

Belanja Insentif Pemungutan Pajak

5.1.1.04.02.

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5.1.1.05.

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi

5.1.1.05.01.

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.2.

BELANJA BUNGA

Hal 2 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.1.2.01.

Bunga Utang Pinjaman

5.1.2.01.01.

Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

5.1.2.01.02.

Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya

5.1.2.01.03.

Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD

5.1.2.01.04.

Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN

5.1.2.01.05.

Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan BANK

5.1.2.01.06.

Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank

5.1.2.01.07.

Bunga Utang Pinjaman Lainnya

5.1.2.02.

Bunga Utang Obligasi

5.1.2.02.01.

Bunga Utang Obligasi .

5.1.3.

BELANJA SUBSIDI

5.1.3.01.

Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga

5.1.3.01.01.

Belanja Subsidi kepada BUMD

5.1.3.01.02

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.3.01.03.

Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya

5.1.4.

BELANJA HIBAH

5.1.4.05.

Belanja Hibah Kepada Pemerintah

5.1.4.05.01.

Belanja Hibah Kepada Pemerintah

5.1.4.06.

Belanja Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat

5.1.4.06.01.

Belanja Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat

5.1.4.07.

Belanja Hibah Dana BOS

5.1.4.07.01.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Semarang

5.1.4.07.02.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kendal

5.1.4.07.03.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Demak

5.1.4.07.04.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Grobogan

5.1.4.07.05.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pati

5.1.4.07.06.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kudus

5.1.4.07.07.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara

5.1.4.07.08.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang

5.1.4.07.09.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora

5.1.4.07.10.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan

5.1.4.07.11.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang

5.1.4.07.12.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemalang

5.1.4.07.13.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal

5.1.4.07.14.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes

5.1.4.07.15.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas

5.1.4.07.16.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap

5.1.4.07.17.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga

5.1.4.07.18.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara

5.1.4.07.19.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang

5.1.4.07.20.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung

5.1.4.07.21.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo

5.1.4.07.22.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo

5.1.4.07.23.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen

5.1.4.07.24.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten

5.1.4.07.25.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali

Hal 3 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.1.4.07.26.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen

5.1.4.07.27.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo

5.1.4.07.28.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar

5.1.4.07.29.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri

5.1.4.07.30.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang

5.1.4.07.31.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan

5.1.4.07.32.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta

5.1.4.07.33.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga

5.1.4.07.34.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal

5.1.4.07.35.

Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang

5.1.4.07.36.

Buffer BOS

5.1.5.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

5.1.5.01.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan Masyarakat

5.1.5.01.01.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan Masyarakat

5.1.5.01.02.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan Masyarakat (Tidak Terencana)

5.1.6.

BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA

5.1.6.01.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi

5.1.6.01.01.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...

5.1.6.02.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

5.1.6.02.01.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Semarang

5.1.6.02.02.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kendal

5.1.6.02.03.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Demak

5.1.6.02.04.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Grobogan

5.1.6.02.05.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pati

5.1.6.02.06.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kudus

5.1.6.02.07.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jepara

5.1.6.02.08.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rembang

5.1.6.02.09.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Blora

5.1.6.02.10.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pekalongan

5.1.6.02.11.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Batang

5.1.6.02.12.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pemalang

5.1.6.02.13.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tegal

5.1.6.02.14.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Brebes

5.1.6.02.15.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banyumas

5.1.6.02.16.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Cilacap

5.1.6.02.17.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purbalingga

5.1.6.02.18.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banjarnegara

5.1.6.02.19.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Magelang

5.1.6.02.20.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Temanggung

5.1.6.02.21.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Wonosobo

5.1.6.02.22.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purworejo

5.1.6.02.23.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kebumen

5.1.6.02.24.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klaten

5.1.6.02.25.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Boyolali

5.1.6.02.26.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sragen

5.1.6.02.27.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sukoharjo

Hal 4 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.1.6.02.28.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Karanganyar

5.1.6.02.29.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Wonogiri

5.1.6.02.30.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Semarang

5.1.6.02.31.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekalongan

5.1.6.02.32.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Surakarta

5.1.6.02.33.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Salatiga

5.1.6.02.34.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Tegal

5.1.6.02.35.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Magelang

5.1.6.03.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

5.1.6.03.01.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

5.1.6.04.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota

5.1.6.04.01.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Semarang

5.1.6.04.02.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Kendal

5.1.6.04.03.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Demak

5.1.6.04.04.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Grobogan

5.1.6.04.05.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Pati

5.1.6.04.06.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Kudus

5.1.6.04.07.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Jepara

5.1.6.04.08.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Rembang

5.1.6.04.09.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Blora

5.1.6.04.10.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Pekalongan

5.1.6.04.11.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Batang

5.1.6.04.12.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Pemalang

5.1.6.04.13.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Tegal

5.1.6.04.14.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Brebes

5.1.6.04.15.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Banyumas

5.1.6.04.16.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Cilacap

5.1.6.04.17.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Purbalingga

5.1.6.04.18.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Banjarnegara

5.1.6.04.19.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Magelang

5.1.6.04.20.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Temanggung

5.1.6.04.21.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Wonosobo

5.1.6.04.22.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Purworejo

5.1.6.04.23.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Kebumen

5.1.6.04.24.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Klaten

5.1.6.04.25.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Boyolali

5.1.6.04.26.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Sragen

5.1.6.04.27.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Sukoharjo

5.1.6.04.28.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Karanganyar

5.1.6.04.29.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Wonogiri

5.1.6.04.30.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kota Semarang

5.1.6.04.31.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kota Pekalongan

5.1.6.04.32.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kota Surakarta

5.1.6.04.33.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kota Salatiga

5.1.6.04.34.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kota Tegal

5.1.6.04.35.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kota Magelang

Hal 5 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.1.6.04.36.

Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Puskud Mina Baruna

5.1.7.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

5.1.7.01.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi

5.1.7.01.01.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi .

5.1.7.02.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

5.1.7.02.01.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Semarang

5.1.7.02.02.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kendal

5.1.7.02.03.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Demak

5.1.7.02.04.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Grobogan

5.1.7.02.05.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pati

5.1.7.02.06.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kudus

5.1.7.02.07.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Jepara

5.1.7.02.08.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Rembang

5.1.7.02.09.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Blora

5.1.7.02.10.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pekalongan

5.1.7.02.11.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Batang

5.1.7.02.12.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pemalang

5.1.7.02.13.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tegal

5.1.7.02.14.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Brebes

5.1.7.02.15.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banyumas

5.1.7.02.16.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Cilacap

5.1.7.02.17.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purbalingga

5.1.7.02.18.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banjarnegara

5.1.7.02.19.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Magelang

5.1.7.02.20.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Temanggung

5.1.7.02.21.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonosobo

5.1.7.02.22.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purworejo

5.1.7.02.23.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kebumen

5.1.7.02.24.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Klaten

5.1.7.02.25.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Boyolali

5.1.7.02.26.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sragen

5.1.7.02.27.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sukoharjo

5.1.7.02.28.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Karanganyar

5.1.7.02.29.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonogiri

5.1.7.02.30.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Semarang

5.1.7.02.31.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Pekalongan

5.1.7.02.32.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Surakarta

5.1.7.02.33.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Salatiga

5.1.7.02.34.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Tegal

5.1.7.02.35.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Magelang

5.1.7.02.36.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Bapupaten/Kota Se Jawa Tengah

5.1.7.02.37.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota other

5.1.7.03.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

5.1.7.03.01.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Semarang

5.1.7.03.02.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kendal

5.1.7.03.03.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Demak

Hal 6 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.1.7.03.04.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Grobogan

5.1.7.03.05.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pati

5.1.7.03.06.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kudus

5.1.7.03.07.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Jepara

5.1.7.03.08.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Rembang

5.1.7.03.09.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Blora

5.1.7.03.10.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pekalongan

5.1.7.03.11.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Batang

5.1.7.03.12.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pemalang

5.1.7.03.13.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Tegal

5.1.7.03.14.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Brebes

5.1.7.03.15.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banyumas

5.1.7.03.16.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Cilacap

5.1.7.03.17.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purbalingga

5.1.7.03.18.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banjarnegara

5.1.7.03.19.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Magelang

5.1.7.03.20.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Temanggung

5.1.7.03.21.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonosobo

5.1.7.03.22.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purworejo

5.1.7.03.23.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kebumen

5.1.7.03.24.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Klaten

5.1.7.03.25.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Boyolali

5.1.7.03.26.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sragen

5.1.7.03.27.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sukoharjo

5.1.7.03.28.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Karanganyar

5.1.7.03.29.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonogiri

5.1.7.03.30.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa other

5.1.7.04.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

5.1.7.04.01.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

5.1.7.04.02.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa

5.1.7.04.03.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya

5.1.7.04.04.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera

5.1.7.04.05.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya

5.1.7.04.06.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat

5.1.7.04.07.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional

5.1.7.04.08.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan

5.1.7.04.09.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat

5.1.7.05.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

5.1.7.05.01.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Lainnya

5.1.8.

BELANJA TIDAK TERDUGA

5.1.8.01.

Belanja Tidak Terduga

5.1.8.01.01.

Belanja Tidak Terduga

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Hal 7 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD

5.2.1.01.04.

Honorarium Tim Pendamping Haji Daerah

5.2.1.01.05.

Upah Piket

5.2.1.01.06.

Honorarium Visite Dokter

5.2.1.01.07.

Bantuan Transport Petugas Jembatan Timbang

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Harian Lepas

5.2.1.02.02.

Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.02.03.

Honorarium Tim Pendamping Haji Daerah

5.2.1.02.04.

Upah Tenaga Kerja

5.2.1.02.05.

Uang Pendidikan Sosial

5.2.1.02.06.

Uang Piket

5.2.1.02.07.

Honorarium Visite Dokter

5.2.1.02.08.

Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis

5.2.1.02.09.

Uang Harian Peserta Kegiatan

5.2.1.02.10.

Uang Transport

5.2.1.02.11.

Bantuan Transport Petugas Jembatan Timbang

5.2.1.02.12.

Upah Pekerja Seni

5.2.1.02.13.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap

5.2.1.03.

Uang Lembur

5.2.1.03.01.

Uang Lembur Non PNS

5.2.1.04.

Belanja Pegawai BLUD

5.2.1.04.01.

Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.02.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.2.2.01.03.

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5.2.2.01.04.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.2.01.05.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja

5.2.2.01.06.

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

5.2.2.01.07.

Belanja Pengisian Gas

5.2.2.01.08.

Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology

5.2.2.01.09.

Belanja Pantry

5.2.2.01.10.

Belanja Bahan dan Alat Sanitasi

5.2.2.01.11.

Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien/Kelayan

5.2.2.01.12.

Belanja Pakan

5.2.2.01.13.

Belanja Laundry

5.2.2.01.14.

Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek

5.2.2.01.15.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi

5.2.2.01.16.

Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air

5.2.2.01.17.

Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan

5.2.2.01.18.

Belanja Souvenir/Cendera Mata

5.2.2.01.19.

Belanja Perlengkapan Jalan

5.2.2.01.20.

Belanja Perlengkapan Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya

Hal 8 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.2.01.21.

Belanja Penunjang Pameran

5.2.2.01.22.

Belanja Tas Kerja Anggota DPRD

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.01.

Belanja Bahan Baku Bangunan

5.2.2.02.02.

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

5.2.2.02.03.

Belanja Bibit Ternak

5.2.2.02.04.

Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.2.02.05.

Belanja Bahan Kimia

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Pangan

5.2.2.02.07.

Belanja Kantong Mayat

5.2.2.02.08.

Belanja Peralatan Kerja

5.2.2.02.09.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor

5.2.2.02.10.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran

5.2.2.02.11.

Belanja Alat-alat Ukur/Timbang

5.2.2.02.12.

Belanja Bahan Laboratorium

5.2.2.02.13.

Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

5.2.2.02.14.

Belanja Benih/Induk Ikan

5.2.2.02.15.

Belanja Aspal

5.2.2.02.16.

Belanja Air Bersih

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.04.

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

5.2.2.03.05.

Belanja Surat Kabar/Majalah

5.2.2.03.06.

Belanja Internet

5.2.2.03.07.

Belanja Paket/Pengiriman

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.09.

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

5.2.2.03.10.

Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Tol/Parkir

5.2.2.03.12.

Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal

5.2.2.03.13.

Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang Terlantar, Penyandang Masalah Sosial

5.2.2.03.14.

Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan

5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Pelayanan Film Badge

5.2.2.03.17.

Belanja Jasa Pengelolaan Sampah

5.2.2.03.18.

Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium

5.2.2.03.19.

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

5.2.2.03.20.

Belanja Jasa Pengawalan

5.2.2.03.22.

Belanja Jasa Keamanan

5.2.2.03.23.

Belanja Jasa Langganan TV Berbayar

5.2.2.03.24.

Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk

5.2.2.03.25.

Belanja Jasa Pendidikan

5.2.2.03.26.

Belanja Pembayaran Pajak Hotel

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

Hal 9 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan PNS

5.2.2.04.02.

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5.2.2.04.03.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD

5.2.2.04.04.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.05.

Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.06.

Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak.

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.01.

Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5.2.2.07.04.

Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas

5.2.2.07.05.

Belanja Sewa Gudang

5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

5.2.2.08.03.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

5.2.2.09.

Belanja Sewa Alat Berat

5.2.2.09.01.

Belanja Sewa Eskavator

5.2.2.09.02.

Belanja Sewa Buldoser

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Meja Kursi

5.2.2.10.02.

Belanja Sewa Komputer Dan Printer

5.2.2.10.03.

Belanja Sewa Proyektor

5.2.2.10.04.

Belanja Sewa Generator

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.10.06.

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Partisi

5.2.2.10.08.

Belanja Sewa Peralatan Elektronik

5.2.2.10.09.

Belanja Sewa Peralatan Pecah belah

5.2.2.10.10.

Belanja Sewa Tanaman

5.2.2.10.11.

Belanja Sewa Peralatan Praktek

5.2.2.10.12.

Belanja Sewa PO Box

5.2.2.10.13.

Belanja Sewa Alat-alat Kesenian

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

Hal 10 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.2.11.03.

Belanja Makanan Dan Minuman Pasien

5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial

5.2.2.11.05.

Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12.01.

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.05.

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5.2.2.14.01.

Belanja pakaian KORPRI

5.2.2.14.02.

Belanja pakaian adat daerah

5.2.2.14.03.

Belanja pakaian batik tradisional

5.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

5.2.2.14.05.

Belanja pakaian pasien/kelayan panti sosial

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.03.

Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri

5.2.2.16.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

5.2.2.16.01.

Belanja beasiswa tugas belajar D3

5.2.2.16.02.

Belanja beasiswa tugas belajar S1

5.2.2.16.03.

Belanja beasiswa tugas belajar S2

5.2.2.16.04.

Belanja beasiswa tugas belajar S3

5.2.2.17.

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5.2.2.17.01.

Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan

5.2.2.17.02.

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.03.

Belanja bimbingan teknis

5.2.2.18.

Belanja Perjalanan Pindah Tugas

5.2.2.18.01.

Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah

5.2.2.18.02.

Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah

5.2.2.19.

Belanja Pemulangan Pegawai

5.2.2.19.01.

Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah

5.2.2.19.02.

Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah

5.2.2.19.03.

Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.01.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

5.2.2.20.02.

Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Jembatan

5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi Dan Jaringan

5.2.2.20.04.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.01.

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.2.21.03.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

Hal 11 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.2.21.04.

Belanja Jasa Konsultansi Kostruksi

5.2.2.21.05.

Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi

5.2.2.22.

Belanja Barang dan Jasa BLUD

5.2.2.22.01.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

5.2.2.23.

Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.01.

Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.02.

Belanja Hibah Barang Alat-alat Angkutan di Atas Air Bermotor Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.03.

Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.04.

Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.05.

Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.06.

Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Olahraga Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.07.

Belanja Hibah Barang Bahan/Material Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.08.

Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.09.

Belanja Hibah Barang Buku/Kepustakaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.10.

Belanja Hibah Barang Bercorak Seni dan Kebudayaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.11.

Belanja Hibah Barang Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.24.

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.24.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

5.2.2.25.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.25.01.

Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi

5.2.2.25.02.

Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan

5.2.2.26.

Belanja Hadiah Barang

5.2.2.26.01.

Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi

5.2.2.26.02.

Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan

5.2.2.27.

Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.27.01.

Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat.

5.2.2.27.02.

Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Pihak Ketiga

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan

5.2.3.01.02.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian

5.2.3.01.03.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan

5.2.3.01.04.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kebun Campuran

5.2.3.01.05.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Hutan

5.2.3.01.06.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kolam Ikan

5.2.3.01.07.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa

5.2.3.01.08.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak

5.2.3.01.09.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput

5.2.3.01.10.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain

5.2.3.01.11.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

5.2.3.01.12.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan

5.2.3.01.13.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

5.2.3.01.14.

Belanja Modal Pengadaan Tanah BLUD

5.2.3.01.15.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

5.2.3.02.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin

5.2.3.02.01.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin

Hal 12 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.3.02.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

5.2.3.02.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung

5.2.3.02.04.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu

5.2.3.02.05.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.02.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor

5.2.3.02.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor

5.2.3.02.08.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara

5.2.3.02.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Bermesin

5.2.3.02.10.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Tak Bermesin

5.2.3.02.11.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur

5.2.3.02.12.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan

5.2.3.02.13.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

5.2.3.02.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

5.2.3.02.15.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

5.2.3.02.16.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.02.17.

Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5.2.3.02.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

5.2.3.02.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

5.2.3.02.20.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar

5.2.3.02.21.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

5.2.3.02.22.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

5.2.3.02.23.

Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium

5.2.3.02.24.

Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

5.2.3.02.25.

Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

5.2.3.02.26.

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

5.2.3.02.27.

Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan

5.2.3.02.28.

Belanja Modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

5.2.3.02.29.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

5.2.3.02.30.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

5.2.3.02.31.

Belanja Modal Pengadaan Senjata Api

5.2.3.02.32.

Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api

5.2.3.02.33.

Belanja Modal Pengadaan Amunisi

5.2.3.02.34.

Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar

5.2.3.02.35.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengamanan dan Perlindungan

5.2.3.02.36.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD

5.2.3.02.37.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan

5.2.3.03.01.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

5.2.3.03.02.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

5.2.3.03.03.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara

5.2.3.03.04.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen

5.2.3.03.05.

Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu

5.2.3.03.06.

Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD

5.2.3.03.07.

Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Lainnya

5.2.3.04.

Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.2.3.04.01.

Belanja Modal Pengadaan Jalan

Hal 13 dari 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.3.04.02.

Belanja Modal Pengadaan Jembatan

5.2.3.04.03.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

5.2.3.04.04.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut

5.2.3.04.05.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa

5.2.3.04.06.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

5.2.3.04.07.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

5.2.3.04.08.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

5.2.3.04.09.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

5.2.3.04.10.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

5.2.3.04.11.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih

5.2.3.04.12.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

5.2.3.04.13.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

5.2.3.04.14.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

5.2.3.04.15.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik

5.2.3.04.16.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

5.2.3.04.17.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan

5.2.3.04.18.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas

5.2.3.04.19.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman

5.2.3.04.20.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum

5.2.3.04.21.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik

5.2.3.04.22.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon

5.2.3.04.23.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas

5.2.3.04.24.

Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

5.2.3.04.25.

Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya

5.2.3.05.

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya

5.2.3.05.01.

Belanja Modal Pengadaan Buku

5.2.3.05.02.

Belanja Modal Pengadaan Terbitan

5.2.3.05.03.

Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan

5.2.3.05.04.

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5.2.3.05.05.

Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga

5.2.3.05.06.

Belanja Modal Pengadaan Hewan

5.2.3.05.07.

Belanja Modal Pengadaan Tanaman

5.2.3.05.08.

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD

5.2.3.05.09.

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lain-Lainnya

KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH Hal 1 dari 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

6.

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.1.

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA (SiLPA)

6.1.1.01.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

6.1.1.01.01.

Pelampauan Target Pendapatan

6.1.1.01.02.

Penghematan Belanja

6.1.1.01.03.

Kegiatan Lanjutan

6.1.1.01.05.

SiLPA

6.1.1.01.06.

Penghematan Belanja Pegawai

6.1.1.01.07.

Penghematan Belanja Hibah

6.1.1.01.08.

Penghematan Belanja Bantuan Sosial

6.1.1.01.09.

Penghematan Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota

6.1.1.01.10.

Penghematan Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

6.1.1.01.11.

Penghematan Belanja Tidak Terduga

6.1.1.01.12.

Penghematan Belanja Langsung

6.1.1.03.

Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

6.1.1.04.

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

6.1.1.05.

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

6.1.1.06.

Kegiatan lanjutan

6.1.2.

PENCAIRAN DANA CADANGAN

6.1.2.01.

Pencairan Dana Cadangan

6.1.2.01.01.

Pencairan Dana Cadangan PILKADA 2013

6.1.2.01.02.

Dst……

6.1.3.

HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

6.1.3.01.

Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD

6.1.3.01.01.

BUMD……………..

6.1.3.01.02.

Dst…………..

6.1.3.02.

Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga

6.1.3.02.01.

…………………………..

6.1.3.02.02.

Dst………….

6.1.4.

PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

6.1.4.01.

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah

6.1.4.01.01.

Penerusan pinjaman…..

6.1.4.01.02.

Dst………….

6.1.4.02.

Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain

6.1.4.02.01.

Pemerintah daerah ……

6.1.4.02.02.

Dst………….

6.1.4.03.

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank

6.1.4.03.01.

Bank …..

6.1.4.03.02.

Dst………….

6.1.4.04.

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

Hal 2 dari 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

6.1.4.04.01.

Lembaga keuangan bukan bank ……

6.1.4.04.02.

Dst………….

6.1.4.05.

Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah

6.1.4.05.01.

Obligasi atas nama..

6.1.4.05.02.

obligasi nomor……..

6.1.4.05.03.

Dst………….

6.1.5.

PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN

6.1.5.01.

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga kemasyarakatan

6.1.5.01.01.

Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman dari P4M

6.1.5.01.02.

Penerimaan kembali Pokok Pinjaman dari Pembelian gabah petani dan sapi kareman

6.1.5.01.03.

Penerimaan kembali Pokok Pinjaman dari Pasar Desa, Koperasi, UKM dan LPKM

6.1.5.01.04.

Penerimaan kembali Pokok Pinjaman dari HIPPAM

6.1.5.01.05.

Penerimaan kembali Pokok Pinjaman dari BUMD (PT. Aneka Tambang dan PDAM

6.1.5.01.06.

Penerimaan kembali Pokok Pinjaman dari PD. Radio Pradyaswara

6.1.6.

PENERIMAAN PIUTANG DAERAH

6.1.6.01.

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah

6.1.6.01.01.

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah

6.1.6.01.02.

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah

6.1.6.01.03.

Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah

6.1.6.02.

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah

6.1.6.02.01.

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah

6.1.6.03.

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain

6.1.6.03.01.

Pemerintah daerah …………….

6.1.6.03.02.

Dst………….

6.1.6.04.

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank

6.1.6.04.01.

Bank ………………..

6.1.6.04.02.

Dst………….

6.1.6.05.

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank

6.1.6.05.01.

Lembaga keuangan bukan bank …………………….

6.1.6.05.02.

Dst………….

6.1.8.

PENERIMAAN PINJAMAN POKOK DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN

6.1.8.01.

Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan

6.1.8.01.01.

Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan

6.1.9.

PENERIMAAN PINJAMAN POKOK DANA BERGULIR

6.1.9.01.

Penerimaan Kembali Pinjaman Pokok Dana Bergulir

6.1.9.01.01.

Penerimaan Kembali Pinjaman Pokok Dana Bergulir Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri

6.1.9.01.02.

Penerimaan Kembali Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kemitaan Hutan Rakyat

6.1.9.01.03.

Penerimaan Kembali Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM dan IKM

6.1.9.01.04.

Penerimaan Kembali Pinjaman Pokok Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Bagi Kelompok Wanita Produktif

6.1.9.01.05.

Penerimaan Kembali Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman

6.1.9.01.06.

Penerimaan Kembali Pinjaman Pokok Dana Bergulir Bantuan Peralatan Untuk IKM

6.1.9.01.07.

Penerimaan Kembali Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kepada Kelompok Tani di Seluruh Kecamatan se Jawa Tengah

6.2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.2.1.

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

6.2.1.01.

Pembentukan Dana Cadangan

Hal 3 dari 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

6.2.1.01.01.

Pembentukan Dana Cadangan PILKADA 2018

6.2.1.01.02.

Dst………….

6.2.10.

PEMBAYARAN UTANG DAERAH

6.2.10.01.

Pembayaran Utang Daerah

6.2.10.01.01.

Pembayaran Utang Daerah.

6.2.2.

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

6.2.2.01.

Badan usaha milik pemerintah (BUMN)

6.2.2.01.01.

Penyertaan Modal kepada BPD Jawa Timur

6.2.2.01.02.

Dst………….

6.2.2.02.

Badan usaha milik daerah (BUMD)

6.2.2.02.01.

PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah

6.2.2.02.02.

PERUSDA

6.2.2.02.03.

BPR-BKK

6.2.2.02.04.

PT. Bank Jateng

6.2.2.02.05.

PT. PRPP

6.2.2.02.06.

PD. Citra Mandiri

6.2.2.02.07.

PDAB Tirta Utama

6.2.2.02.08.

PT. Bangun Askrida

6.2.2.02.09.

PT Jamkrida

6.2.2.03.

Badan usaha milik swasta

6.2.2.03.01.

Pemberian Pinjaman kepada P4M

6.2.2.03.02.

Pemberian pinjaman kepada pembelian gabah petani

6.2.2.03.03.

Pemberian pinjaman kepada Koperasi, UKM dan LPKM

6.2.2.03.04.

Pemberian pinjaman kepada Pasar Desa

6.2.2.03.05.

Pemberian pinjaman kepada Industri Kecil

6.2.3.

PEMBAYARAN POKOK UTANG

6.2.3.01.

Pembayaran utang Daerah

6.2.3.01.01.

Pembayaran Utang Daerah

6.2.3.01.02.

Dst….

6.2.3.02.

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain

6.2.3.02.01.

Pemerintah daerah

6.2.3.02.02.

Dst….

6.2.3.03.

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank

6.2.3.03.01.

Bank…

6.2.3.03.02.

Dst….

6.2.3.04.

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank

6.2.3.04.01.

Lembaga keuangan bukan Bank..

6.2.3.04.02.

Dst….

6.2.3.05.

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah

6.2.3.05.01.

Penerusan pinjaman…

6.2.3.05.02.

Dst….

6.2.3.06.

Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain

6.2.3.06.01.

Pemerintah daerah….

6.2.3.06.02.

Dst….

6.2.3.07.

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank

Hal 4 dari 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

6.2.3.07.01.

Bank ….

6.2.3.07.02.

Dst….

6.2.3.08.

Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank

6.2.3.08.01.

Lembaga keuangan bukan bank…

6.2.3.08.02.

Dst….

6.2.3.09.

Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo

6.2.3.09.01.

Obligasi atas nama …..

6.2.3.09.02.

Obligasi nomor…..

6.2.3.09.03.

Dst …..

6.2.3.10.

Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo

6.2.3.10.01.

Obligasi atas nama ….

6.2.3.10.02.

Obligasi nomor….

6.2.3.10.03.

Dst …..

6.2.4.

PEMBERIAN PENERIMAAN PINJAMAN

6.2.4.01.

Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah

6.2.4.01.01.

Pemerintah

6.2.4.02.

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain

6.2.4.02.01.

Pemerintah daerah …

6.2.4.02.02.

Dst ….

6.2.5.

PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN

6.2.5.01.

Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan

6.2.5.01.01.

Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan

6.2.6.

PEMBERIAN DANA BERGULIR

6.2.6.01.

Pemberian Pinjaman Pokok Dana Bergulir

6.2.6.01.01.

Pemberian Pinjaman Pokok Dana Bergulir Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri

6.2.6.01.02.

Pemberian Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat

6.2.6.01.03.

Pemberian Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM dan IKM

6.2.6.01.04.

Pemberian Pinjaman Pokok Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Bagi Kelompok Wanita Produktif

6.2.6.01.05.

Pemberian Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman

6.2.6.01.06.

Pemberian Pinjaman Pokok Dana Bergulir Bantuan Peralatan Untuk IKM

6.2.6.01.07.

Pemberian Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kepada Kelompok Tani di Seluruh Kecamatan se Jawa Tengah

6.3.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

6.3.1.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

6.3.1.01.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Lampiran IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Provinsi Jawa Tengah RKA - SKPD Tahun Anggaran ………. : Urusan Pemerintahan x. xx. …………………. : Organisasi x. xx. xx. …………………. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1

Uraian 2

Jumlah (Rp) 3

……..,tanggal………. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

Lampiran V RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD Provinsi Jawa Tengah 1 Tahun Anggaran ……….. Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… Organisasi : x. xx. xx. ………………… Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1

Rincian Penghitungan Tarif/ Volume Satuan Harga 3 4 5

Uraian 2

Jumlah (Rp)

6 = (3 x 5)

Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 3 4 5 6

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Nama NIP Jabatan K L M A B C

(DPPAD) (DPPAD) (DPPAD) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan)

Kabid Kasie Staf Kabag Kasubag Staf

Tandatangan

Lampiran VI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD Provinsi Jawa Tengah 2.1 Tahun Anggaran ………. : x. xx. …………………. Urusan Pemerintahan : x. xx. xx. …………………. Organisasi Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun n Kode Rekening

Uraian

1

2

volume

satuan

3

4

Harga satuan

5

Jumlah

Tahun n+1

(Rp) 6=(3x5)

7

Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 3 4 5 6

Nama X Y Z A B C

(Bappeda) (Bappeda) (Bappeda) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan)

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Kabid Kasubid Staf Kabag Kasubag Staf

Tanda tangan

Lampiran VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD Provinsi Jawa Tengah 2.2 Tahun Anggaran ………. Urusan Pemerintahan : x. xx. .…………………. Organisasi : x. xx. xx. ..…………………. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Lokasi Tahun n Kinerja Uraian Tahun Kegiatan

Program Kegiatan 1

2

xx

3

xx xx xx

Program … Kegiatan …. Kegiatan …. dst ….

xx xx xx

Program … Kegiatan …. Kegiatan …. dst ….

xx xx xx

Program … Kegiatan …. Kegiatan …. dst ….

xx

dst …. dst ….

xx

xx

xx

4

(Kuantitatif) Belanja Barang Pegawai & Jasa 5

6

Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

7

Modal

Jumlah

n+1

8

9=6+7+8

10

Lampiran VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir RKA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Jawa Tengah 2.2.1 Tahun Anggaran ………. Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………. : x. xx. xx. Organisasi …………………. : x. xx. xx. xx. Program …………………. : x. xx. xx. xx. xx. Kegiatan …………………. Lokasi kegiatan …………. Jumlah Tahun n-1 Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Jumlah Tahun n Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Jumlah Tahun n+1 Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp) 6=(3x5)

Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No

1 2 3 4 5 6

Nama X Y Z A B C

(Bappeda) (Bappeda) (Bappeda) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan)

NIP

Jabatan Kabid Kasubid Staf Kabag Kasubag Staf

Tanda tangan

Lampiran IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Formulir Provinsi Jawa Tengah RKA - PPKD Tahun Anggaran ………. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kode Rekening 1

Jumlah (Rp) 3

Uraian 2

……..,tanggal………. PPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

Lampiran X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RKA - PPKD Provinsi Jawa Tengah 1 Tahun Anggaran ……….. Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kode Rekening 1

Rincian Penghitungan Tarif/ Volume Satuan Harga 3 4 5

Uraian 2

Jumlah (Rp)

6 = (3 x 5)

Jumlah ……..,tanggal ….. PPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 3 4 5 6

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Nama NIP Jabatan K L M A B C

(DPPAD) (DPPAD) (DPPAD) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan)

Kabid Kasie Staf Kabag Kasubag Staf

Tandatangan

Lampiran XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RKA PPKD Provinsi Jawa Tengah 2.1 Tahun Anggaran ………. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun n Kode Rekening

Uraian

1

2

volume

satuan

3

4

Harga satuan

5

Jumlah

Tahun n+1

(Rp) 6=(3x5)

7

Jumlah ……..,tanggal ….. PPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 3 4 5 6

Nama X Y Z A B C

(Bappeda) (Bappeda) (Bappeda) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan)

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Kabid Kasubid Staf Kabag Kasubag Staf

Tanda tangan

Lampiran XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ………. Rincian Penerimaan Pembiayaan Kode Rekening 1

Formulir RKA - PPKD

3.1 Jumlah (Rp) 3

Uraian 2

Jumlah Penerimaan ……..,tanggal ….. PPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Nama Jabatan No 1 X (Bappeda) Kabid 2 Y (Bappeda) Kasubid 3 Z (Bappeda) Staf 4 A (Biro Keuangan) Kabag 5 B (Biro Keuangan) Kasubag 6 C (Biro Keuangan) Staf

Tanda tangan

Lampiran XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ………. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kode Rekening 1

Formulir RKA - PPKD

3.2 Jumlah (Rp) 3

Uraian 2

Jumlah Pengeluaran ……..,tanggal ….. PPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 3 4 5 6

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Nama Jabatan X Y Z A B C

(Bappeda) (Bappeda) (Bappeda) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan) (Biro Keuangan)

Kabid Kasubid Staf Kabag Kasubag Staf

Tanda tangan

Lampiran XIV D A F T A R : USULAN KEBUTUHAN GAJI DARI SKPD ................................………….. PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK TAHUN ANGGARAN ……….

No.

GOLONGAN/ RUANG

1

2

I

II

III

IV

Gol.

I/a I/b I/c I/d Jumlah I : Gol. II / a II / b II / c II / d Jumlah II : Gol. III / a III / b III / c III / d Jumlah III : Gol. IV / a IV / b IV / c IV / d Jumlah IV :

DATA PEGAWAI & KELUARGANYA GAJI ISTRI/ JML. ANAK POKOK SUAMI JIWA 3 4 5 6 7

PEGAWAI

PENGHASILAN TUNJANGAN JUMLAH TUNJ. TUNJ. TUNJ.KEL. STRUKTURAL FUNGSIONAL (7+10) ISTRI ANAK (8 + 9) 8 9 10 11 12 13

UMUM

14

TPP 15

TUNJ. JUMLAH KHUSUS (11s/d15) ( PPh ) 16 17

PEMBU LATAN 18

JUMLAH 16 s/d 18 19

-

-

Jumlah I s/d IV Kebutuhan 1 tahun (realisasi bulan September 2014 x 13) Rapel yang blm dibayar Askes 3 % dari Gaji Pokok & Tunj Kel Jumlah ACCRES 2,5 % Selisih belanja tidak langsung antara PPAS dengan perhitungan belanja

Jumlah 1 Tahun :

……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

KET 20

Lampiran XV DAFTAR : USULAN KEBUTUHAN TUNJANGAN BERAS DARI SKPD ….……… PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK TAHUN ANGGARAN ………. BERDASARKAN JUMLAH PEGAWAI X 12 ( 1 jiwa 10 Kg beras @ Rp. 6.976,00 )

DATA PEGAWAI & KELUARGA NO

GOLONGAN / RUANG

1

2

I

Gol. Gol. Gol. Gol.

Pegawai

Isteri

Anak

Jumlah

3

4

5

6

TUNJANGAN BERAS Rp. 7

I/a I/b I/c I/d JUMLAH I :

II

Gol. Gol. Gol. Gol.

II / a II / b II / c II / d JUMLAH II :

III

Gol. Gol. Gol. Gol.

III / a III / b III / c III / d JUMLAH III :

IV

Gol. Gol. Gol. Gol.

IV / a IV / b IV / c IV / d JUMLAH IV : JUMLAH I s/d IV :

Kebutuhan 1 tahun (realisasi Bulan September 2014 X 12) Mutasi / tambahan Pegawai

Rapel yang belum dibayar ACCRES 2,5 %

JUMLAH

……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

KET. 8

Lampiran XVI

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA Kode Rekening 5.1.1.02.01. TAHUN ANGGARAN ……….. SKPD : ………………….

Nomor

Golongan / Eselon

Jumlah Pegawai/ Eselon

Standar Tambahan Penghasilan Pegawai

Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (X13)

1

2

3

4

5 (3X4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sekretaris Daerah Asisten Sekda Eselon II Eselon III Eselon IV Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Harlep PPh

JUMLAH

:

25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 7.250.000 6.300.000 5.250.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000

-

-

……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

Lampiran XVII DAFTAR : USULAN KEBUTUHAN HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS DARI SKPD ….……… PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK TAHUN ANGGARAN ………….. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERKANTORAN KODE REKENING X.XX.X.XX.XX.01.19

NO

PENDIDIKAN

JUMLAH HARLEP

BESARAN

JUMLAH

1

2

3

4

5

1 2 3

DATABASE Sarjana (S1) ke atas D1, D2, dan D3 S/D SLTA atau sederajat

1.500.000 1.300.000 1.200.000

JUMLAH

……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP) KOLOM 1

SKPD Program Kegiatan Tujuan

KOLOM 2

Data Pembuka Wawasan

(Data Pilah Gender)

KOLOM 4

KOLOM 5 KOLOM 6 KOLOM 7

ISU GENDER

KOLOM 3

Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)

Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD) Sebab Kesenjangan Eksternal Tujuan Responsif Gender Rencana Aksi

Akses : partisipasi : Kontrol : Manfaat :

KOLOM 8

Output

Rumusan Kinerja Output :

KOLOM 9

Pengukuran Hasil

Indikator Kinerja Output: Outcome

Rumusan Kinerja Outcome : Indikator Kinerja Outcome: -

LAMPIRAN XVIII KOP SURAT SKPD

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) SKPD TAHUN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN KODE Kegiatan ANALISIS SITUASI

: :

Kode Kegiatan sesuai RKA-SKPD 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). 2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender. a. Faktor Kesenjangan yaitu : 

Akses :



Kontrol /Kewenangan:



Partisipasi :



Manfaat

b. Penyebab Internal 

.

c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender.

RENCANA TINDAK

 Kegiatan Tujuan Aktivitas Sumber daya (Inputs)

output



Dana : Panitia : Trainer : Peserta : Sarana prasarana :  Rumusan Kinerja

 Indikator Kinerja

ALOKASI SUMBER DAYA

Anggaran SDM

Rp : Panitia = Peserta = Narasumber = Fasilitator = Staf Pendukung =

Peralatan dan Mesin  Rumusan Kinerja

Outcomes

 Indikator Kinerja

………, ……………….. KEPALA SKPD

NAMA PANGKAT NIP

Keterangan : Tanggal pembahasan : Catatan hasil pembahasan: 1. 2. 3.

N O 1. 2. 3. 4. 5. 6.

NAMA

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP JABATAN

TANDA TANGAN

Lampiran XIX PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN ……….

ESELON GOLONGAN/RUANG I/b II/a II/b III/a III/b IV/a IV/b

NON ESELON TENAGA STAF FUNGSIONAL

JUMLAH

Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I TOTAL ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

Lampiran XX PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN ………. dalam rupiah

No.

Jenis aset tetap daerah

1 1 2 3 4 dst

2

Saldo pada akhir Perkiraan tahun penambahan tahun n-2 n-1 3

4

Perkiraan pengurangan tahun n - 1

Perkiraan saldo pada akhir tahun n -1

5

6=3+4-5

Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala DPPAD (tanda tangan)

MENTERI DALAM NEGERI,

(nama lengkap) NIP.

Lampiran XXI PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN ………. dalam rupiah

No.

Jenis Aset Lainnya

Saldo pada akhir tahun n - 2

1 1 2 3 dst

2

3

Perkiraan Perkiraan penambahan tahun pengurangan tahun n-1 n-1 4

5

Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala DPPAD (tanda tangan)

MENTERI DALAM NEGERI,

(nama lengkap) NIP.

Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1 6 = 3+4-5

Lampiran XXII

1. TAHUN PERTAMA

PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN ……………… Jumlah Anggaran Tahun 2012 No

1

Kode

Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2012

Judul Kegiatan

3

2

JUMLAH

APBD TA 2012

Perubahan APBD TA 2012

4

5

-

6

-

Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini TA 2013

APBD

Perubahan APBD

7

8

-

-

……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap)

-