BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Joko Widodo mengemukakan definisi “governance” sebagai kepemerintahan, dimana hal ini diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengatur urusanurusan bangsa. Pemerintahan dibidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik. Tata pemerintahan dibidang ekonomi meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara penyelenggaraan ekonomi. Tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi proses, kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik1. Arti penting good governance disadari oleh APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan APEKSI (Asosisasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dengan bersamasama membuat kesepakatan tentang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang terdiri dari atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1
Prinsip partisipasi; Prinsip penegakan hukum; Prinsip transparasi; Prinsip kesetaraan; Prinsip daya tanggap; Prinsip wawasan kedepan; Prinsip akuntabilitas; Prinsip pengawasan; Prinsip efisiensi, dan;
Joko Widodo, 2001, Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah ). Insan Cendekia, Surabaya h.26.
10. Prinsip profesionaliatas2. United Nation Development Program (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Partisipasi (Participation) Aturan hukum (Rule of law) Transparasi (Transparency) Daya tangkap (responsiveness) Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) Berkeadilan (Equlity) Efektifitas dan efisien (Efektiveness and efisiency) Akuntabilitas (Accountability) Visi Strategis (Strategi Vision)3.
Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyebutkan asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang hampir sama dengan prinsip-prinsip atau karakter umum good governance yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Administrasi; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas4
Berlakunya Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten atau kota yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Wewenang dan tanggung jawab 2
I Gusti Ngurah Wairocana, 2005, “Good Governance” (Kepemerintahan yang Baik) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bali”, Desertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h.23. 3 Lembaga Adminstrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, Akuntabilitas Dan Good Governce”Jakarta h.23. 4
Op.cit, h.22.
yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang good governance akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat dan pemerintah dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menunju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan 5 , sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian layanan baik berupa barang maupun jasa. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 mengandung spirit untuk terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam pemberian dan peningkatan kualitas layanan. Pelaku pelayanan umum di Indonesia adalah aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang didalamnya terdapat kelompok yang dominan baik dalam hal peran layanannya maupun dalam hal jumlah layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan umum.6 Salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara adalah pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu, “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
5
Adya Brata, Atep., 2003, Dasar-dasar Pelayanan Prima, Gramedia, Jakarta, h.28.
6
Ibid.
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Keputusan Menpan Nomor: 163 Tahun 2003 tentang prinsip-prinsip dari pelayanan publik adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kesederhanaan, Kejelasan,Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses,Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, Kenyamanan. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu pilihan strategis
untuk membangun pemerintah yang baik (good governance) di Indonesia. Hal ini disebabkan karena salah satu tolak ukur penyelenggaraan good governance dapat dilihat dari terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan. Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas umum pemerintah, serta membangun tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai dengan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan aparatur negara yang berfungsi melayani secara profesionalisme, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu melaksanakan maupun mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks penerapan prinsip – prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur negara semakin dirasakan dan penting, karena pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, sedangkan aparatur berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip – prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif dan memenuhi standar. Masyarakat
tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien, dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku administrasi publik yang lebih responsive dan mencerminkan kepatutan (fairness), keseimbangan etika dan kearifan / good judgement .7 Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah dengan semakin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam hal penerapan asas-asas good governance dalam pelayanan publik di Pemerintah Kota Denpasar dari sekian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
yang telah mampu
melaksanan pelayanan publik dengan sangat baik masih adanya beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum optimal menerapkan asas-asas good governace dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini di sebabkan karena kurang infrfastruktur dalam pemberian layanan kepada masyarakat seperti halnya Puskesmas I Denpasar Timur yang sering berpindah-pindah tempat pelayanannya yang membuat masyarakat yang ingin berobat ke Puskesmas menjadi binggung karena tidak adanya akses informasi ke masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar serta kurang professionalnya petugas Puskesmas dalam mendokumentasikan arsip-arisp riwayat penyakit pasien yang dilakukan secara manual sehingga menjadi lama dalam mendapatkan arsip riwayat penyakit pasien yang ingin mendaftarkan untuk berobat kembali. Dalam penerapan asas kecepatan dan efisien, Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar masih ada beberapa masalah yang perlu sedikit di perbaiki seperti masih lamanya dalam kepengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu Keluarga), di karenakan masih kurang pegawai sehingga menjadi lama dalam kepengurusan surat-surat tersebut, serta masih adanya punggutan liar yang dilakukan aparat desa/kelurahan sumerta kauh di tempat tinggal
7
Ibid, h. 35.
penulis dan penulis alami sendiri dalam hal kepengurusan surat-surat penghantar sebelum melanjutkan ke dinas yang dituju yang mencerminkan belum mampunya menerapkan prinsip transparasi dalam memberikan pelayanan, dan juga PDAM Kota Denpasar yang kurang cepat merespon pengaduan masyarakat, apabila terdapat pipa yang bocor,air yang terkadang kecil, membuka pelanggang baru, PDAM hanya mendengarkan tanpa merespon cepat pengaduan tersebut yang berdampak menjadi kerugian pada masyarakat atau publik. Dari sekian permasalah pelayanan publik yang terjadi di kota denpasar di harapakan kedepanya dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance pemerintah kota denpasar selalu mengevaluasi dan mengawasi dengan menerapkan prinsip punishment and reward kepada UPT – UPT (Unit Pelayanan Teknis) yang menyelenggarakan pelayanan publik agar tercapai pelayanan publik yang berbasis good governance. Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dalam partisipasi masyarakat. Keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan informasi perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dianalisis dan dimamfaatkan secara cepat akurat dan efisien.8
8
Dwiyanto, Agus, 2003, Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan?, Policy Brief. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta. h. 43
Pentingnya penerapan teknologi informasi baik dalam pelayanan publik maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan bagian tak terpisahkan dalam reformasi birokrasi, karena mampu memberikan berbagai kemudahan, kecepatan serta efisiensi dalam pelayanan publik merupakan wujud dari mampu atau tidaknya suatu pemerintahan membangun suatu kepemerintahan yang baik ( good governace) dalam halnya peningkatan pelayanan publik. Untuk terwujudkan kepemerintahan yang baik ( good governance ) khususnya dalam bidang peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan : 1. Kepentingan umum; 2. Kepastian hukum; 3. Kesamaan hak; 4. Keseimbangan hak dan kewajiban; 5. Keprofesionalan; 6. Partisipatif; 7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 8. Keterbukaan; 9. Akuntabilitas; 10. Fasilitaas dan perlakuan khusus bagi kelompok renta; 11. Ketepatan waktu, dan ; 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dengan adanya asas-asas tersebut di harapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menciptakan inovasiinovasi, kreatifitas dan standar pelayanan dalam membangun kepemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam bidang peningkatan pelayanan publik. Untuk tujuan inilah penelitian hukum yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Denpasar” 1.2.Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain : 1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Denpasar menerapkan prinsip-prinsip
good
governance melalui peningkatkan kualitas Pelayanan Publik ? 2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Denpasar menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatkan kualitas Pelayanan Publik ? 1.3.Ruang Lingkup Masalah Dalam penulisan skripsi ini ditentukan secara tegas mengenai materi yang akan di bahas. Hal ini tentunya untuk menghindari agar materi atau isi dari pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Maka permasalahan yang diteliti dibatasi sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas yaitu mengenai bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam menerapkan prinsipprinsip good governance melalui peningkatkan kualitas pelayanan publik. 1.4.Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian skripsi ini ada dua jenis yaitu tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut : a. Tujuan Umum Secara umum yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Denpasar. b. Tujuan Khusus
Sementara itu secara khusus sesuai permasalahan yang dibahas, adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah : 1. Untuk mengetahui apa yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. 1.5.Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis 1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangan dan manfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya hukum administrasi, good governance dan ilmu hukum pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mengenai bentuk-bentuk upaya pemerintah kota denpasar dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015. b. Manfaat Praktis
1. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam upaya pemerintah kota denpasar dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Memberikan informasi bagi masyarakat secara umum, mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam bidang peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Denpasar.
1.6.Landasan Teoritis a. Good Governance Istilah Good Governance memiliki makna yang berbeda-beda yang diberikan oleh para pakar, terdapat 7(tujuh) istilah yang digunakan dalam konsep Good Governance. Pertama “Sistem Pemerintahan Layak” istilah ini dipergunakan oleh Panitia Seminar Hukum Nasional ke VII “Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani” yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12-15 Oktober 1999, dalam laporannya pada halaman 6 (enam) dinyatakan : “sistem pemerintahan layak (good governance) yang terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih, transparan, partisipatif, dan memiliki akuntabilitas publik, merupakan hal yang sangat menentukan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat secara demokratis, kedua menurut Mitfah Toha dengan berpijak pada pengertian governance menurut World Bank yang diartikan sebagai “tata pemerinatahan” (yaitu suatu sikap dimana kekuasaan atau power itu digunakan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial dalam rangka melakukan pembangunan) merupakan istilah “Tata kepemerintahan yang baik dan berwibawa” untuk istilah good
governance, ketiga Soewoto Mulyosudarmo mempergunakan istilah “Pemerintahan yang baik”., dikatakan pemerinatahan yang bersih (Clean Government), pemerintah yang baik harus berlandaskan pada
prinsip transparasi dan akuntabilitas, keempat Bintoro
Tjokroamidjojo Mahfud MD mempergunakan istilah “pengelolaan yang baik” untuk mengartikan good governance, kelima Emil Salim dalam tulisannya yang berjudul “Dari Rio melalui Jakarta ke Johanesburg” diharian Tempo tanggal 17 Juni 2001 mempergunakan istilah “Penadbiran yang baik”, keenam APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) mempergunakan istilah “Tata Pemerinatahan Yang Baik”, ketujuh para penulis dari disiplin ilmu pemerintahan atau administrasi Negara cenderung mempergunakan istilah “kepemerintahan yang baik misalnya : Moestapadidjaja AR, Sedarmayanti mempergunakan istilah ini bertolak dari pendekatan aspek fungsionaldari kata governance yaitiu apakah pemerinatah telah berfungsi secara efektif atau efisien.9 Pengertian Good Governance hasil dari Seminar Hukum Nasional ke VII dengan tema “Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani” memberi pengertian good governance sebagai supremasi hukum dan berfungsinya semua lembaga pemerintahan di tingkat pousat dab daerah (infra dab supra struktur) sesuai dengan aturan hukum yang dibuat secara demokratis, menurut Jusuf Wanadi tentang good governance sebagi berikut : “ good governance means that authority based on the rule of law, its policy are transparent, and its accountable to the society. It also has to be based on institution and not on the wishes of men or personalities. It should also adhere to principle that all men (and women)are equal before that law”
9
I Gusti Ngurah Wairocana, 2005, “Good Governance” (Kepemerintahan yang Baik) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bali”, Desertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h.6
menurut Bank Dunia, I.M.F (Internasional Monetery Fund) dan UNDP (United Nations Development Programme) memberikan definisi yang berbeda tentang good governance, menurut Bank Dunia : “ Penyelenggaraan managemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Juga penghindaraan salah satu alokasi dan intervensi yang langka serta pencegahan korupsi secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran berikut penciptaaan kerangka politik dan hukum yang kondusif bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswataan” menurut UNDP : “good governance adalah suatu hubungan sinergi antara Negara sector swasta (pasar), dan masyarakat yang berlanadaskan pada sembilan karakteristik yakni: partisipasi; rule of law; tranparasi, sikap responsive; berorientasi konsensus; kesejahteraan/kebersamaan; efektifi dan efisien; akuntabilitas; dan visi strategis” Bintoro
Tjokroamidjojo,
dalam
bukunya
yang
berjudul
“Reformasi
Nasional
Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani” memberikan pengertian good governance sebagai sharing/partnership pengelolaan negara anatara sektor publik yaitu pemerintah dangan sektor swasta /usaha dan sektor organisasi masyarakat 10. Di belanda prinsip-prinsip good governance telah diatur di dalam Undang-Undangnya yaitu Awb “Algemene Wet BestUUrsrecht” dan diterjemahkan kedalam bahasa inggris denga istilah GALA (General Administrative Law Act), G.H. Addink membagi (GPGG) General Principles of good governance di dalam General Administrative Law Act atas 3 bagian yaitu : a. Procedural and Substantive General Principles of good governance b. General Principles of good governance Reated to the phase of decision making c. Relive weight General Principles of good governance Combination of those divisions Putting into perspective difference procedural and substantive General Principles of good governance Weight thought putting the substantive General Principles of good governancein the first plance11 10 11
Ibid h.12. Ibid h.16
Substantive General Principles of good governance terdiri dari : 1. Prohibition of the misuse of power ( Larangan penyalahgunaan kekuasaan) 2. The principle of prohibition of arbitrariness of principle of reasonableness (prinsip larangan bertindak sewenang-wenang atau prinsip kelayakan) 3. The principle of legal certainty (prinsip kepastian hukum) 4. The principle of confidence (prinsip kepercayaan) 5. The principle of equality (prinsip persamaan) 6. The principle of proportionality (asas keseimbangan) Procedural General Principles of good governance terdiri atas : 1. Principle od carefulness (prinsip kecermatan) 2. Principle of reasoning (prinsip alasan yang baik)
Dalam kaitannya dengan General Principles of good governance sebelumnya di Belanda Belanda telah ada apa yang disebut dengan “aalgemene van behoorlijk bestur” (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yang mula dirintis oleh komisi de Monchy (1950) dan susul komisi van der Grinten, kedua komisi tersebut mengetenagahkan behoorlijkheid sebagai saranan untuk mrnguji segi rechtmatigheid penggunaan kekuasaan bebas 12 . Di Indonesia cikal bakal asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui hasil desakan gerakan
reformasi
menciptakan
suatu
kepemerintahan
yang
baik
melalui
Tap
No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan disempurnakannya dan Undangkannya UU RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas-asas yang terdapat dalam UU RI No.28 Tahun 1999 pasal 3 meliputi : 1.Asas kepastian hukum 2.Asas tertib administrasi 3.Asas kepentingan umum 4.Asas kerterbukaan 5.Asass proporsional 6.Asas profesionalitas 7.Asas akuntabilitas 12
Ibid
Dari asas-asas tersebut hampir sama dengan prinsip-prinsip atau karakter umum good governance dan dilihat dari kata penyelenggaraan menunjukan adanya aktivitas (action)sama dengan makna good governance, dengan kata lain dilihat dari sudut hukum positif Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance adalah 7(tujuh) prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun1999 tentang Penyenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme13. Secara substansial governance ditopang oleh tiga komponen utama yaitu : 1. Political governance 2. Economic governance 3. Administrative governance14.
1. Political governance, yang dimaknai sebagai sebagai proses keputusan untuk formulasi kebijakan 2. Economic governance, yang didalamnya melingkupi proses pembuatan keputusan (descision making process ) 3. Administrative governance adalah dimasudkan sebagai sistem implementasi proses kebijakan. Berdasarakan atas tiga komponen governance diatas, yang dalam hal ini governance dalam kerangka institusi, menderivasi tiga domain, yaitu : 1. state (negara atau pemerintahan), 2. private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan 3. society (masyarakat) 15 , yang paling berinteraksi dan dan menjalakan fungsi masing-masing.
13
Ibid h.22. Husin Thamrin, 2013 Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo,Yogyakarta, h.47. 15 Ibid. 14
state (negara) berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sementra society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpatisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Secara teoritis good governance dapat pula dimaknai sebagai suatu proses yang mengorientasikan penyelenggaraan pemerintahan (daerah) pada pemencaraan kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat agar dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyrakat beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, soial, dan budaya Selain itu good governance juga bersubstansikan adanya tata hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas (stake holder) 16 . Masyarakat turut berperan serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pemrintahan dan pembangunan melalui instrumen-instrumen kelembagaan yang formal atau informal. Oleh karena itu good governance juga mengkriterikan adanya suatu proses yang berkelanjutan (sustainable process) untuk mengkomodasikan dan memediasi konflik-konflik kepentingan (conflicts of interest) yang ada dalam struktur kemasyrakatan sehingga dapat memperoleh suatu kesepakatan bersama. Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Sedangkan transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui proses perumusan dan pelaksanaan sebuah kebijakan. Transparansi memungkinkan publik untuk mengawasi dan menilai jalannya sebuah kebijakan dengan memastikan alokasi dan peruntukan sebuah kebijakan secara tepat, efisien serta sesuai dengan kerangka anggaran yang ditentukan. Pemerintahan yang dinamis dan responsif bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menjadi inspirasi, memanfaatkan dan memupuk keterlibatan yang mantap dari seluas mungkin sektor-sektor masyarakat. Partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah untuk 16
Ibid.
benar-benar responsif terhadap perubahan-perubahan dalam segala situasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan mandatnya untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat membantu menciptakan suatu kerangka umum bagi pengambilan keputusan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Partisipasi masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam memberikan tingkat komitmen yang lebih luas dan memanfaatkan kemampuan yang lebih besar dalam melaksanakan keputusan bersama tadi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan cara yang efektif untuk mendorong dan mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab bagi pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan akuntabilitas
merupakan suatu
kondisi
dimana
penyelenggaraan
pemerintahan
dapat
dipertanggunggugatkan di hadapan publik secara administatif maupun secara politik. Baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Aspek akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak mungkin dijalankan tanpa adanya keterbukaan informasi. b. Pelayanan Publik Dalam konteks ke-Indonesia-an, penggunaan istilah pelayanan publik (public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (public), terdapat beberapa
pengertian,
yang
memiliki
variasi
arti
dalam
bahasa
Indonesia,
yaitu
umum,masyarakat, dan negara. 17 Public dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita
17
Lembaga Administrasi Negara., 2003, Penyusunan Standar Pelayanan Publik, LAN, Jakarta. h. 67
temukan dalam istilah public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), dan public utility (perusahaan umum), public relations (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public interest (kepentingan umum) dll. Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah public authorities (otoritas negara), public building (bangunan negara), public revenue (penerimaan negara) dan public sector (sektor negara)18. Dalam hal ini, pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Nurcholish memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaa berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki19. Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
yang
dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public”. Sebagai penyelenggara pelayanan publik yakni setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik dan sebagai pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas
18
19
Ibid
Dwiyanto Agus,2005 Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajahmada Universiti Press, Yogyakarta. h.22
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Sebagai turunan pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 yakni Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu, “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. c. Otonomi daerah Pelaksanaan otonomi daerah sebagai wadah berkah bagi daerah-daerah. dengan kewenangan yang datur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah itu, daerah-daerah menjadi memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Otonomi bertolak dari adanya hak dan wewenang untuk berprakarsa dan mengambil keputusan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya guna kepentingan masyarakatnya dengan jalan mengadakan berbagai peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UU1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi 20. Dalam hubungan inilah pemerintah melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisai, bentuk dan susunan tampak dari ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang mengatur. Seperti pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat pengertian otonomi daerah yaitu: “otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
20
E. Koswara 2001, Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan kemandirian Rakyat, PT. sembrani Aksara Nusantara, Jakarta, h. 77
Bahwa dalam rangka penyelengaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaandan kekhusussan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, inti konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tututan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum untuk tidak terabaikan. Selain itu juga, kata kunci otonomi daerah sebenarnya adalah kewenangan. Makin besar kewenangan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat maka makin bermanfaat penerapan daerah itu. 1.7.
Metode Penelitian a.
Jenis Penelitian skripsi ini adalah suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Karena itu dalam
pembahasannya atau penyelesaiannya harus didukung atas data atau hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam
masyarakat. Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris digunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.21 b.
Jenis Pendekatan Suatu karya tulis yang baik dan bermanfaat ilmiah haruslah mempergunakan suatu
pendekatan masalah yang baik dan benar, yang mana nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah Statue Approach yaitu pendekatan perundang-undangan , The Fact Approach yaitu pendekatan fakta, karena untuk menyelesaikan setiap pemasalahan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan fakta yang terjadi, selain itu juga menggunakan Conceptual Approach yaitu pendekatan konseptual dengan membangun konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.22 c.
Sifat Penelitian Berdasarkan keterangan diatas, maka sifat penelitian yuridis empiris yang digunakan
adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, yaitu yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap menegnai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif pada penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
21
Soetrisno Hadi, 1978, Metodologi Research, UGM, Yogyakarta, h. 49.
22
Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta h.184.
d.
Data dan Sumber Data Untuk sempurnanya pembahasan skripsi ini, maka sebagai penunjang usaha
pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat dua sumber data utama yaitu sumber data primer yang berasal dari lapangan sedangkan sumber data kepustakaan sebagai penunjang dalam penulisan ini yang berasal dari. Adapun data tersebut dapat diperoleh dengan cara dua sumber data yaitu: 1. Data Primer Data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan. 2. Data Sekunder Dimana data sekunder ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu Bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (Library Research), jurnal-jurnal hukum. Sedangkan bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan seterusnya. 23.
e.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data kepustakaan pada penelitian ini adalah dilakukan dengan
cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bersumber dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sedangkan data lapangan
23
Soerjono Soekanto dan sri Mamuji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.
(data primer ) dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan atau melalui wawancara terstruktur atau interview pada aparat Pemerintah Kota Denpasar. f.
Teknik Pengolahan dan Analisis Data Setelah data terkumpul, baik data lapangan (data primer) maupun data sekunder,
dipilih, dianalisis, secara kualitatif yaitu dengan mengambil data yang berkaitan erat dengan permasalahan dan data tersebut mendukung penyelesaian masalah yang telah disebutkan yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif, kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif. 24
24
Kartini Kartono, 1986, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni Bandung, h. 171.
