BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Upaya
yang
dapat
dilakukan
oleh
instansi
pemerintah
dalam
meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan memanfaatkan pola pikir dan pendekantan pasar. Selama ini kita sering dengar bahwa strategi pemasaran hanya digunakan oleh sektor swasta atau bisnis karena memang membutuhkannya untuk mengembangkan citra produk mereka ke pasar. Dengan dikenalnya produk mereka dengan baik oleh konsumen. Maka peluang agar produknya dikonsumsi lebih besar dengan produk yang tidak dikenal dipasar. Ini terjadi karena di sektor swasta atau bisnis adalah situasi persaingan. Tetapi dalam sektor bisnis dan sektor publik mempunyai kesamaan yaitu mempunyai tujuan untuk memuaskan para pelanggan oleh karena itu marketing juga perlu diterapkan dalam sektor publik. Dasar, prinsip, dan teknik marketing dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga pejabat di sektor publik. Konsep marketing telah diterapkan secara luas dalam pelayanan publik sebagai konsep komersial yang relevan untuk organisasi sektor publik, kaitannya dengan pelayanan publik Di sektor publik konsep pemasaran masih banyak disalahartikan, mereka mengatakan bahwa marketing adalah iklan atau penjualan. Harus diketahui bahwa pemasaran tidaklah sekedar periklanan, penjualan, atau komunikasi dan tidak harus sedang melakukan manipulasi. Ini adalah keterampilan dan bisa lebih dari itu. Pemasaran melibatkan pendekatan terhadap pelanggan (masyarakat), yang akan membantu menentukan keluhan masyarakat, mengubah persepsi mereka dan
1
mengembangkan kinerja pemerintahan. Pemasaran merupakan pendekatan disiplin ilmu, mengharuskan anda merancang rencana formal dengan melakukan analisis situasi, menetapkan sasaran, menentukan segmen pangsa pasar. Melakukan riset pemasaran, memposisikan merek/citra anda, memilih strategi yang merupakan campuran alat-alat pemasaran, dan mebuat rencana evaluasi, anggaran, dan implementasi. (Kotler 2007:14) Lembaga publik harus mampu menampung keluhan masyarakat kemudian mengatasinya, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah. Pemimpin daerah maupun pusat harus mempunyai terobosan baru untuk memakmurkan warganya. Sebagai contoh pejabat publik yang sukses dimata publik adalah Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo, dia adalah seorang gubernur yang berlatar belakng pengusaha, dengan jiwa entrepreneurship nya dia berhasil memimpin daerahnya dengan mengembangkan sektor agribisnis terutama jagung sebagai unggulan Gorontalo, yang pada akhirnya menjadi icon pembangunan di Indonesai bagian timur. Fadel berhasil memasarkan daerahnya di mata para investor asing, sehingga investasi dalam skala besar bergulir masuk dan Gorontalo pun menjadi model pembangunan pertanian yang ideal di Indonesia. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh walikokota Solo Joko Widodo, dan termasuk wali kota Yogyakarta, dan banyak lagi para pejabat yang melakukan hal yang sama dalam memasarkan kebijakannya. Widjayanti (2011:2) Prestasi para pejabat publik tersebut menyadarkan bahwa seorang pemimpin daerah baik itu Gubernur, Walikota, ataupun Bupati, seharusnya mampu menjadi ‘marketer’ (pemasar). Tepatnya, mereka harus mampu menjadi
2
‘place marketer’ yang hebat. Mereka harus lincah mencari peluang, cerdas dalam membangun brand (merek)
daerah
masing-masing,
dan
mampu
dalam
mengembangkan tiga hal utama dari marketing yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Jadi, mereka pun tidak kalah dari para marketer di dunia bisnis/sektor swasta. Dalam hal ini, marketing merupakan platform terbaik bagi pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara, karena inti dari marketing adalah menghasilkan outcome yang target market mau, siapapun target market. Swasta (1979:37) Dalam hal ini Pemasaran sektor publik juga masih menjadi perdebatan dikalangan pakar pemasaran. Hal ini terkait perbedaan yang mencolok antara karakteristik sektor bisnis dan sektor publik. Perbedaan yang paling kontras terlihat pada tataran konsep, namun ketika menginjak tataran praktek, maka perbedaan ini perlahan mula mangabur. Sehingga mulailah bermunculan konsep konsep yang menawarkan bagaimana menjembatani kesenjangan ritme antara sektor publik dengan sektor bisnis. Sebutlah misalnya reinventing government. New public managemnet (NPM) dan sebagainya. Bean dan Hussey, 1997 (dalam Suwarno, 2008:118) menjelaskan implementasi pemasaran di sektor publik biasanya terkendala oleh karakteristik sektor publik yang kontras dengan sektor bisnis seperti misalnya: 1. Sektor publik umumnya merupakan sektor yang monolistik. Warga negara sebagai pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk dan jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang dan jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil
3
2. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut dari pada tidak sama sekali 3. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah warga negara menginginkannya atau tidak. Dengan pernyataan tersebut dapat dicermati bahwa produk yang di hasilkan oleh pemerintah untuk masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan banyak yang bersifat memaksa sehingga mau tidak mau masyarakat harus menggunakan produk yang di sediakan oleh pemrintah. Hal ini mengakibatkan kebutuhan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat tidak terpenuhi sehingga tidak jarang pemerintah yang kehilangan rasa kepercayaan dari masyarakat Philip Kotler (2007 : 13) memulai argumennya mengenai pentingnya pemasaran di sektor publik dengan data mengenai intensitas pemasaran yang dilakukan di sektor publik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:
4
Tabel 1.1 : Intensitas Pemasaran Dari Instansi Publik Yang Berbeda Pengembangan Produk Baru
Penetapan Harga
Saluran Distribusi
Hubungan Masyarakat
Periklanan
Promosi Penjualan
Tenaga Layanan Penjual Pelanggan
Pemerintah Negara Bagian Kantor Pos
Perekrutan Tentara
Arsip Nasional
IRS (Dirjen Pajak)
Biro STNK
Polisi
Lokal
Transportasi Publik
Pelabuhan
5
Dari tabel tersebut dapat di lihat bahwa pemasaran produk baru sektor publik dilakukan baik di tingkat federal maupun di tingkat lokal. Semakin banyak tanda ceklis di suatu baris, semakin intensif keberadaan pemasaran pada suatu instansi. Diantara organisasi dengan intensitas pemasaran yang tinggi adalah pelayanan pos, perekrutan personel angkatan darat, dan transportasi publik, yang menghitungkan peran serta pemakaian pelanggan Secara umum sektor pemerintah dan sektor bisnis jauh berbeda ini di tegaskan oleh (Kotler 2007 : 9) perbedaan antara pemerintah dan organisasi bisnis walupun sama-sama memiliki potensi melakukan strategi pemasaran, antar lain: 1. Organisasi pemerintah sering monopoli, sedangkan bisnis berada pada kondisi persaingan; 2. Pemerintah berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan bisnis berfungsi memperoleh keuntungan maksimum; 3. Pimpinan politik membentuk konsitituennya, merefleksikan keinginannya, sementara pimpinan bisnis bertanggungjawab kepada dewan direksi; 4. Kegiatan lembaga pemerintahan diketahui oleh publik dan sangat dihargai oleh media. Lembaga bisnis tertutup dari media dan menjaga jarak dengan publik, pemerintah, dan pendapat media; 5. Masyarakat yang tergabung dalam berbagai kelompok kepentingan yang berbeda ukuran, pengaruh. bisnis memperoleh keuntungan dari lobi dan pimpinan politik secara langsung; 6. Masyarakat utamanya pada kondisi demokrasi temporer sebagian tidak percaya kepada pemerintah, sakit hati, dan menunjukkan partisipasi yang
6
lemah. investor dan pimpinan bisnis memiliki kepentingan yang kuat atas perusahaannya 7. Unit pemerintahan sering kurang memahami atas mandat yang mereka terima. Malah cenderung duplikasi dan tumpang tindih, perusahaan bisnis mempunyai divisi bisnis tenaga kerja spesifik dan organisasi operasi 8. Masyarakat memeriksa pimpinan politik melalui pemilihan, pemberian suara, dan penuturan media. Pimpinan bisnis hanya kepada dewan direksi 9. Pemerintah
lambat
bergerak
dan
terbatas
memeriksa
dan
menyemibangkan, dengan pendapat dengan publik, perselisihan lembaga, kekuatan veto suara. kegiatan bisnis cepat bergerak, sekali keputusan diambil masuk kepada domain CEO 10. Lembaga pemerintahan kurang terdanai. bisnis dapat menerima dana yang dibutuhkan bilamana hal itu dapat dipresentasikan memberi keuntungan 11. Lembaga pemerintahan di US, dibagi menjadi 50 negara bagian dan terdiri dari 83.000 lembaga lokal dengan tanggung jawab yang tumpang tindih, lembaga bisnis cenderung terkonsentrasi, kegiatan tersentralisasi pada tingkat CEO dan dewan direksi 12. Pemerintah terlibat untuk semua sisi kehidupan dan mengatur sumberdaya. Bisnis utamanya memproduksi dan mendistribusikan sumberdaya Pembedaan spesifikasi yang ada di atas menggambarkan bahwa pemerintah daerah perlu merumuskan satu program strategi komunikasi pemasaran termasuk bentuk orientasi dan operasionalsiasi program pemasarannya. Permasalahan yang berkaitan dengan orientasi berkaitan dengan cara pandang,
7
sedangkan operasionalisasi berkaitan dengan pangsa pasar, posisi, dan strategi. Pangsa pasar pada organisasi publik lebih mengarah pada penetapan siapa yang harus dilayani Menurut Laing (2003:11) sektor publik pada dasarnya adalah organisasi yang berdiri untuk memberikan pelayanan kepada kelompok masayarakat tertentu yang tidak menjadikan keuntungan sebagai prioritas. Sektor publik yang layak diamati adalah pemerintah daerah, peran dari pemerintah daerah sangat dominan menompang kemajuan satu bangsa. Baik di tingkat nasional maupun lokal. Tata kelola yang efisien akan menompang roda pemerintah yang mampu memberikan pelayanan
kepada
masyarakat.
Menurut
kepmenpan
No.63/KEP/M.MPAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanan pelayanan publik sebagai peraturan–perarutan perundang-undangan. Konsep pelayanan publik dari definisi diatas adalah pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) segala kebutuhan masyarakat atau pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pelayan publik tersebut merupakan salah satu perwujudan fungsi aparatur negara sebagai pengabdian terhadap masayarakat agar hidup sejahtera. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota Yogyakarta. Wali kota Yogyakarta membuat salah satu terobosan dalam sistem manajemen pelayanan. Gagasan untuk mendekatkan diri dan mengetahui kebutuhan masyarakata bermula
8
dari perhatian Walikota Jogja, Herry Zudianto, yang melihat pentingnya masukan, keluhan atau kritikan terhadap kinerja pemerintah. UPIK dibentuk dengan dilandasi tiga persoalan, yaitu: 1) Tidak semua warga masyarakat mengetahui saluran pengaduan yang dapat dipergunakan secara mudah, 2) Adanya hambatan waktu bertemu antara rakyat dengan pejabat atau penguasa, dan 3) Adanya rasa takut dan sungkan untuk mengadukan keluhan diantara masyarakat. Maka tujuan diselenggarakan SI UPIK antara lain agar mendapatkan masukan berupa pertanyaan, keluhan, info, usul/saran dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan analisis program pemkot Yogyakarta menuju perbaikan kinerja instansi demi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi yang dibutuhkan Kumorotomo (2008:4) Sistem informasi dalam unit pelayanan informasi dan keluhan (SI UPIK) merupakan salah satu kegiatan dari program pengembangan informasi dan komunikasi pada bagian humas dan informasi setda kota Yogyakarta pada sub bagian pelayana informasi keluhan, dalam melaksanakan pengelola pesan dari masyarakat berbasis teknologi informasi berupa: pertanyaan, usul/saran, keluhan, dan informasi, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja birokrasi yang resposif dan pelayanan Sistem informsi dalam unit pelayana informasi dankeluhan (SI UPIK) terbentuk pada tahun 2003. Pada tanggal 31 januari 2004 launcing UPIK sebagai layanan aspirasi publik untuk berpartisipasi dalam mewujudkan good gevernance. Dalam perkembangannya UPIK berkerjasama dengan operator seluler yang beroperasi di kota Yogyakarta, hingga sekarang UPIK menjadi salah satu saluran
9
komunikasi yang efektif antara warga masyarakat Yogyakarta dengan pemerintah kota Yogyakarta. Berikut ini adalah alamat situs web dan nomor-nomor yang dapat diakses dengan sistem UPIK : Telp/fax
: 0274-561270
SMS
: 08122780001
Internet
: http://UPIK.jogjakota.go.id
E-mail
:
[email protected]
Surat/datang langsung/tatap muka dengan admin/operator UPIK: di bag Humas & informasi Setda Kota Yk, JL. Kenari 56 Komplek balaikota Tomoho Ternyata dengan wadah penyampaian informasi, keluhan, aduan melalui UPIK ini antusias masyarakat sangat besar. Masyarakat mulai terbiasa melakukan komunikasi dengan pemkot melalui SMS atau media lainnya yang disedaikan oleh UPIK. Ini dibuktikan dengan statistik penggunaan UPIK Kota Yogyakarta:
10
G GRAFIK 1..1: Statistik Pengguna P SII UPIK Tahuun 2014 1200 1096 1000 800 600 493 4 429
400 331
267 200
3 303
265
254
448 424 4
30 05
182
0 jan
feb
maar
apr
m mei
jun
jul
ags
sep
okt
nov
des
Sumber:: Laporan Peengelola UPIK K 2014
Graafik di atas menjelaskan m tentang stattistik pengguuna UPIK peerbulannya ppada tahun 2014. 2 Data ini diambil dari d laporan perbulan p oleeh penegelolla UPIK ke w wali kota Yogyakarta. Y
Data ini menunjukaan bahwa besarnya anttusias para
m masyarakat memanfaatkkan wadah teersebut sehinngga program m hotline seervice yang ddikeluarkan oleh pemerrintah kota Yogyakarta Y melalui uniit pelayanann informasi ddan keluhann (UPIK) bisa dinyataknn berhasil. Berdasarkan B n data statisttik tersebut ppengguna UPIK U mencappai seribu leebih pada buulan septembber . di karennakan pada bbulan tersebut masyarakkat banyak menanyakan m atau membeerikan masukkan tentang C CPNS kota Yogyakartaa, yang palinng sedikit teerdapat padaa bulan mei yaitu 182. W Walaupun demikian d UP PIK sendiri masih m diangggap alat alteernatif bagi masyarakat m uuntuk berkom munikasi lanngsung kepaada pemerinttah kota Yoggyakarta
11
Meenurut Yiet (2012:32) menyatakan m bahwa dikkenalnya prooduk yang dditawarkan dan banyaknnya pengguna (brand aawarenes) ddalam suatu produk itu bberarti strateegi dan progrram pemasaaran marketinng yang dilaakukan berhaasil. Dilihat ddari banyakn nya penggunna UPIK, peemasaran yanng dilakukann oleh pemeerintah kota Y Yogyakarta terhadap SI UPIK kepadda masyarakkat bisa dinyaatakan berhaasil D Ditambah laagi dengan buukti pengguaana SI UPIK K pada tahunn 2015;
G GRAFIK 1..2: Statistik Penggunaan P n SI UPIK 20015 1000
800
600
400
372
338 3
405
42 21
430 421
309
393
375
243
200
0 jan
feb
mar
apr
mei
jun n
jul
ags
sep
okt
S Sumber: Lapporan Pengeloola UPIK 20115
Graafik ini mejjelaskan baahwa masyaarakat yang menggunakkan sistem iinformasi dalam d unit pelayanan informasi dan keluhhan (SI UP PIK) kota Y Yogyakarta meningkat setelah baddan informassi daerah baggian humas koorditaor bbeserta penggelolan UPIIK melakukaan pemasaraan dengan ccara mensossialisasikan
12
secara langsung persentase materi produk UPIK ke masayarakat,
proses
pemasaran dilakukan pada bulan april 2015 terdiri dari kecamatan Danurejan, Tegalrejo, Mentrijeron, dan Umbulharjo Proses sosialisasi ini dilakukan pada 4 (empat) kecamatan setiap tahunnya, dengan cara persentase secara langsung dengan pihak kecamatan dan perangkat desa. Memperkenalkan menjelaskan fungsi dan kegunaan produk UPIK. Setelah itu pihak kecamatan dan perangkat desa memperkenalkan dan menjelaskan UPIK kepada seluruh masyarakat Antusias masyarakat Yogyakarta untuk menggunakan unit pelayanan informasi dan keluhan (UPIK) tidak terlepas dari strategi pemasaran inovasi yang dilakukan
oleh
pemerintah
kota
Yogyakarta.
Pemerintah
Yogyakarta
mempromosikan, meperkenalkan produk UPIK kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan mau menggunakan atau memanfaatkannya. Kegiatan pemasaran di sektor publik bukan sekedar kampanye atau memperkenalkan produk yang pemerintah miliki tetapi pemerintah juga harus bisa mendekatkan diri kepada masyarakat sebagai pelanggan dan mampu mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Sehingga kegiatan pemasaran atau promosi tidak berjalan dengan siasia dan bisa berkelajutan. Ditambah lagi data mengenai indeks kepuasan masyarakat pengguna SI UPIK;
13
G Gambar 1; Indek Kepuuasan Masayaarakat Terhaadap Pelayannan SI UPIK K
S IKM 2014, PSKK K UGM, 2014 Sumber; Survei Darri gambar tersebut t dappat dijelasakkn bahwa nnilai indeks total jenis llayanan
menurut m
penndapat
penngguna
layyanan
UPIIK
sebesarr
70.68%
((dikategorik kan baik), yang y disusuun dari tujuuh indikatorr (akses, penggunaan p bbahasa, info ormatif, jamiinan kerahassiaan, isi dann tampilan w website, resp ponsivitass, sserta pelayaanan secara umum). Menurut M kepm menpan nom mor 25/M.PA AN2/2004, nnilai ini terrmasuk dalaam klarifikaasi baik. Nilai ini lebihh tinggi dibbandingkan ddengan tahuun 2013 sebesar 68,92% Meenurut Yiet (2012:32) kepuasaan pelanggan dalam menggunakan pproduk yangg ditawarakkan, strategii dan prograam marketinng yang beehasil akan m mendorong peningkataan kepuasann terhadap pelanggan. Melihat dari IKM ppelayanan SI UPIK dapaat disimpulkkan bahwa pemasaran SII UPIK yang g dilakukan ooleh pemerinntah kota yoogyakarta ituu berhasil
14
Dalam hal ini pemasaran inovasi sektor publik
atau sering disebut
dengan promosi/sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk memperkenalkan produk sistem informasi dalam unit pelyanan informasi dan keluhan SI UPIK kepada seluruh masyarakat kota Yogyakarta menggunakan berbagai cara Cara yang dilakukan adalah dengan cara mengikut sertakan promosi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap kecamatan/desa yang ada di kota Yogyakarta. Contoh acara yang sering dugunakan adalah acara kebudayaan/pertunjukan rakyat. Selain itu sosialisasi UPIK juga disampikan melalui seluruh media yang berada di kota Yogyakarta, (televis, radio dan surat kabar). Ada pula pemasangan spanduk di tempat yang dianggap strategis. Pada tahun 2012 s/d 2014 ada pembagian stiker UPIK yang bertuliskan (no telepon. Alamat website dan Email) sebanyak 400.000 yang dibagikan secara percuma kepada warga masyarakat kota Yogyakarta sekaligus di tempelkan di rumah warga oleh petugas koordinator SI UPIK. Agenda tahunan yaitu dengan sosialisasi UPIK untuk meperkenalkan kepada pihak kecamatan tentang si UPIK. Persentase ini dilakukan setiap tahunnya, dan setiap tahunnya terdiri dari 4 kecataman untuk penyampaian materi tetang UPIK Sosialisai/promosi yang dilakukan oleh koordinator UPIK ini bertujuan untuk memperkenalkan produk kebijakan yang mereka buat kepada masyarakat. Agar masyarakat kota Yogyakarta mengetahui, mengerti, memahami dan mau menggunakan kebijakan tersebut. Proses sosialisasi ini disebut dengan pemasaran sektor publik. Pemasaran ini bukan hanya sekedar proses menjual produk
15
kebijakan tetapi pemasaran yang dilakukan mengarah ke pendekatan pemerintah kepada masyarakat, sehingga proses tersebut membuat pemerintah kota Yogyakarta mengetahui akan kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakatnya. Pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat lalu memberikan solusinya atau membantu masyarakat. Proses pemasaran bisa dikatakan berhasil apabila produk yang ditawarkan menjadi produk andalan, dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Image organisasi menjadi baik dimasyarakat dan kepuasaan masyarakat tercapai ketika mengunakan produk tersebut Yiet (2012:32) Inovasi sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta pada pelayanan publik melalui unit pelayanan informasi dan keluhan UPIK kota Yogyakarta. di krenakan kebijakan pemkot ini merupakan terobosan dalam rangka membuka ruang publik (Public space) dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Kondisi tersebut mengakibatkan dalam hal pelayanan.
Masyarakat bisa menyampikan berbagai aspirasi dan keluhan warga tehadap pelayanan yang di berikan pemerintah kota. Berdasarkan pejelasan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik menggali lebih dalam tentang strategi pemasaran sistem informasi dalam unit pelayanan informasi dan keluhan (SI UPIK)
yang dilakukan oleh pemerintah kota
Yogyakarta. Dikarenakan, SI UPIK mampu mendorong pasrtisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan kota Yogyakarta, SI UPIK menjadi best practice, SI UPIK juga membawa perubahan positif bagi pemerintah kota Yogyakarta dalam menegenali kebutuhan masyarakat, meningkatkan tanggung
16
jawab layanan aparat terhadap masyarakat dan lebih transparansi mengenai informasi Bukan hanya itu peneliti juga melihat bahwa sektor publik harus memiliki pola pikir market orientation dalam proses perencanaan kebijakan. Pola pikir market orientation ini dalam sektor publik melihat tren yang ada di masyarakat/publik lalu membaca anxienties dan desires masyarakat, sektor publik harus mempunyai skill marketing pada saat sosialisasi kebijakan, dan sektor publik harus membangun image positif atau dengan istilah brand positioning. Jika masyarakat menganggap bahwa institusi yang korup, birokrastis dan berbelit-belit maka marketing dapat membantu me-recovery persepsi tersebut, memberikan pandangan kepada masyarakat agar mereka percaya kepada sektor publik. Memiliki kepercayaan yang penuh terhadap sektor publik Mengetahui tentang pemasaran sektor publik dirasakan sangat penting karena merupakan alat utama yang digunakan untuk memperkenalkan program pemerintah kepada masyarakat dan agar masyarakat mengetahui, menerima dan mau menggunakan kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan yang di tetapkan memberikan dampak yang positif dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan nilai yang sesunguhnya tercapainya tujuan. 1.2 Rumusan masalah Dari penjelaskan diatas maka dalam penulisan ini rumusan masalahnya adalah: Bagaimana strategi pemasaran sistem informasi dalam melalui unit pelayanan informasi dan keluhan (SI UPIK) yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta?
17
1.3 Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah. Maka dalam penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui strategi pemasaran sistem informasi dalam unit pelayan informasi dan keluhan (SI UPIK) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah 1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pemerintah kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pemasaran dalam sektor publik dan kualitas program UPIK 2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dalam rangka pengembangan ilmu dalam bidang strategi pemasaran di sektor publik
18
