BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global yang berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Mengingat Pemerintah Kota Bandung merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang tergabung dalam kerangka Negara Ke satuan Republik Indonesia, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya mengacu kepada pembangunan nasional dan prioritas lokal. Dokumen rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana strategis (Renstra) berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal. Kekuatan dan kelemahan baik internal dan eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jang ka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013.

Rencana Strategis BKD Kota Bandung 2009-2013

1

Pendahuluan

RPJMD dimaksud sebagai implementasi dari Undang –undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pe mbangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti deng an beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasio nal, maka Pemerintah Kota Bandung wajib menyusun RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Keterkaiatan Renstra BKD Kota Bandung dengan Revisi RPJMD Ko ta Bandung Tahun 2009-2013 terkait dalam MISI-5 MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KAPASITAS PELAYANAN KOTA METROPOLITAN. Dalam revisi dimaksud, pada misi-5, tertuang dalam tujuannya “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi (Reformasi Birokrasi)”

dengan

sasaran “Meningkatnya Profesionalisme

Aparatur Menuju

Pemerintahan Yang Akuntabel” dan indikator “Tingkat Perwujudan SDM Aparatur Yang Kompeten dan Profesio nal Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan Perundangan Yang Berlaku Dilandasi Oleh Kecerdasan Emosional dan Spiritual. Hal ini dise babkan dengan permasalahan yang teridentifikasi dan kondisi eksisting tahun 2008 antara lain: 1. Aparatur masih kurang profesional; 2. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahlian; 3. Kecerdasan intelektual dan emosio nal pegawai belum seimbang dengan kecerdasan sptiritualnya; 4. Pola insentif dan penggajian belum didasarkan pada kinerja dan beban kerja.


2

Pendahuluan

Dari tujuan, sasaran, indikator yang telah ditetapkan dan ditunjang oleh kondisi eksisting maka ditetapkan target capaian tahun 2013 yaitu tersedianya SDM aparatur yang bertanggung jawab, tepat fungsi, tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud, dijadikan dasar berpijak oleh BKD untuk menyusun Revisi Renstra BKD Kota Bandung Tahun 2009-2013. BKD Kota Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok nya, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan, melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsinya, serta melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Bad an Kepegawaian Daerah Kota Bandung menyusun pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan lima tahunan dalam bentuk rencana strategis (renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013.

1.2

Landasan Hukum Landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kewenangan

serta kebijaksanaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, meliputi ketentuan perundang-undangan sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Be sar di lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,


3

Pendahuluan

sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; 2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke pegawaian;

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6.

Undang-undang Nomnor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang -undangan;

7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasio nal Tahun 2005-2025;

11.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;


4

Pendahuluan

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pe nyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

22.

Pedoman Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

23.

Peraturan Pe merintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


5

Pendahuluan

24.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pe merintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2010-2014;

27.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

28.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2006;

29.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Po kok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

30.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

31.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

32.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Cara Pembentukan Pe raturan Daerah;

33.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian


dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

6

Pendahuluan

Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Pe raturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah; 34.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

35.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah Pe raturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM D) Tahun 2009-2013;

36.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Pe raturan Daerah;

37.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pembangunan

Pengendalian

dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

serta

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Pe raturan Daerah Kota Bandung Nomo r 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah;


7

Pendahuluan

38.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah untuk memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kinerja kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013. Tujuan penyusunan rencana strategis (renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah sebagai pedoman berpijak mendukung RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 dan sebagai pedo man berpijak pelaksanaan kine rja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 dalam rangka melaksanakan amanah tugas pokok dan fungsi guna mencapai cita-cita Kota Bandung sebagaimana tertuang pada Rencana Pe mbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013.

1.4.

Sistematika Penulisan Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2009-

2013 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA

BAB II BANDUNG Bab ini menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Badan


8

Pendahuluan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung, sumber daya Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, kinerja pelayanan Badan Ke pegawaian Daerah Kota Bandung, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung . BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, telaahan visi, misi, dan program Ke pala Daerah dan Wakil Ke pala Daerah terpilih, telaahan renstra BKD dan renstra Kota Bandung, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

BAB V

: RENCANA

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.


9

Pendahuluan

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menjelaskan indikator kine rja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang secara langsung menunjukan kine rja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.


Gambaran Pelayanan SKPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung ditetapkan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Ko ta Bandung, untuk selanjutnya disingkat BKD Kota Bandung, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

a. Tugas dan Fungsi SKPD Tugas Pokok BKD Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;

b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan; c.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rencana Strategis B KD Kota Bandung 2009-2013

11


d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan. Selanjutnya, tugas pokok pada BKD Kota Bandung diuraikan ke dalam masingmasing sub unit kerja, yaitu: 1).

Sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BKD lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pe laksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. Pe laksanaan kesekretariatan badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program; c. Pe laksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan; d. Pe ngkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; e. Pe laksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan. Sekretariat, membawahi : a)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Ke pegawaian mempunyai fungsi : 1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;


12


2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi,

cuti,

disiplin,

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan 4) Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. b)

Sub Bagian Keuangan dan Program; Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja badan; 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan

bahan

penyusunan rencana anggaran, koordinasi

penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan badan; 3) Pelaksanaan pengendalian program me liputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, penyusunan rencana dan program dinas se rta penyusunan laporan pelaksanaan program; dan 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja badan.


13


2).

Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan

Pegawai. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup perencanaan dan kesejahteraan pegawai; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Ke sejahteraan Pe gawai mempunyai fungsi : a. Pe rencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; b. Pe nyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; c. Pe laksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; dan d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai . Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi : a).

Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data; Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Ke sejahteraan Pegawai lingkup Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data;


14


2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data; 3) Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data yang meliputi pendataan pegawai, pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan organisasi perangkat daerah, perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian pegawai, pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip pegawai, pengelolaan dan pengembangan sistem

informasi

manajemen

kepegawaian

(SIMPEG),

serta

penyelenggaraan penyajian dan layanan data informasi kepegawaian; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data. b).

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup Kesejahteraan Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kesejahteraan pegawai; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan pegawai; 3) Pelaksanaan lingkup kesejahteraan pegawai yang meliputi pendataan, pengkajian, pengusulan dan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, penyiapan penetapan pegawai, pemberian tanda jasa/penghargaan, pemprosesan peringatan dan hukuman disiplin pegawai, pembekalan dan pembinaan mental pegawai; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesejahteraan pegawai.


15


3).

Bidang Pengembangan Karier Pegawai Bidang

Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Ke pegawaian Daerah lingkup Pengembangan Karier Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi : a. Pe rencanaan dan penyusunan program lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; b. Pe nyusunan petunjuk teknis analisa pengembangan karier serta analisa komp etensi dan penempatan; c. Pe laksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; dan d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan. Bidang Pengembangan Karier Pegawai membawahi : a).

Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier; Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa pengembangan karier. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa pengembangan karier; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa pengembangan karier;


16


3) Pelaksanaan lingkup analisa pengembang an karier yang meliputi pendataan dan penyusunan riwayat pegawai/track record pegawai, penyusunan rencana dan pengkajian pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai, penyele nggaraan peningkatan dan pembinaan karier pegawai,

penyusunan rencana mutasi,

rotasi pegawai,

keikutsertaan dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme pegawai; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier. b).

Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa komp etensi dan penempatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa komp etensi dan penempatan; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa kompetensi dan penempatan; 3) Pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan penempatan yang meliputi bahan petunjuk teknis, penyusunan kriteria penempatan dalam jabatan berdasarkan syarat jabatan dan kualifikasi jabatan, pelaksanaan analisa


17


kompetensi pegawai, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan serta fasilitasi pengadministrasian penempatan pegawai dalam jabatan; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan penempatan.

4).

Bidang Mutasi Kepegawaian Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup Mutasi Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Pe rencanaan dan penyusunan program lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi kepegawaian struktural dan non struktural; b. Pe nyusunan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural; c. Pe laksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural; dan d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi : a).

Sub Bidang Mutasi Ke pegawaian Fungsional; Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi pegawai fungsio nal. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional mempunyai fungsi :


18


1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi pegawai fungsional; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai fungsio nal; 3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional yang meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional, mutasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiunan pejabat fungsional serta fasilitasi penilaian angka kredit; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional . b).

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural; Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi kepegawaian struktural dan non struktural. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural; 3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural yang meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dan non struktural, mutasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiunan pegawai struktural dan non struktural; dan


19


4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural.

6). Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pe latihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. Pe rencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; b. Pe nyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

d. Evaluasi dan pelaporan pelak sanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi : a).

Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; Sub Bidang Pe rencanaan Pendidikan dan Pe latihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :


20


1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan; 3) Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi analisa kebutuhan diklat, penyusunan rencana teknis pengembangan sistem diklat, kurikulum, silabi, modul dan metode pembelajaran diklat serta penyusunan rencana jadual diklat, calon peserta diklat, dan penyediaan widyaiswara; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan. b).

Sub Bidang Pelaksanaan Pe ndidikan dan Pelatihan; Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pe latihan mempunyai tugas poko k melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelaksanaan pendidikan 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 3) Pelaksanaan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana pelaksanaan diklat,


21


pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan diklat, serta penyiapan surat tamat pendidikan dan pelatihan; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

b. Struktur Organisasi SKPD Struktur Organsasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Ko ta Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sebagai berikut : 1) Kepala Badan Merupakan pimpinan SKPD dengan eselon II/b 2) Sekretariat Merupakan pimpinan sekretariat SKPD dengan eselon III/a, yang membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/ a, terdiri dari: a) Sub Bagian Umum d an Kepegawaian; b) Sub Bagian Keuangan dan Program. 3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pe gawai dengan eselon III/b yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data; b) Sub Bidang Kesejahteraan Pe gawai;


22


4) Bidang Pe ngembangan Karier Pegawai Merupakan pimpinan Bidang Pengembangan Karier Pegawai dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier; b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan; 5) Bidang Mutasi Kepegawaian Merupakan pimpinan Bidang Mutasi Kepegawaian dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional; b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural; 6) Bidang Pe ndidikan dan Pe latihan Merupakan pimpinan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Perencanaan Pe ndidikan dan Pe latihan; b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009 disajikan sebagai berikut :


23


Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Ko ta Bandung

KEPALA BADAN Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Widyaiswara

Kepala Bidang Perencanaan & Kesejahteraan Pegawai

SEKRETARI S

Kepala S ub Bagian Umum & Kepegawaian

Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai

Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Keuangan & Program

Kepala Bidang Pendidikan & Pelatihan

Kepala Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data

Kepala S ub Bidang Analisa Pengembangan Karier

Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional

Kepala Sub Bidang Perencanaan Diklat

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Kepala S ub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan

Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural

Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Diklat


24


2.2. Sumber Daya SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah didukung oleh 102 (seratus dua) orang pegawai yang terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) PNSD dan 3 (tiga) orang CPNSD, dengan komposisi yang berbeda, yang dituangkan dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 2.1 Tabel Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2011 Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah (orang)

1

Laki-laki

57

55

2

Wanita

45

45

102

100

JUMLAH

%

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang menduduki jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel 2. 2. Tabel 2.2 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2011 Berdasarkan Esselon No

Tingkat Esselon

Jumlah

1

II.b

1

2

III.a

1

3

III.b

4

4

IV.a

10

JUMLAH

16


25


Berdasarkan komposisi golongannya, pegawai BKD Kota Bandung didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 58% atau 60 orang pegawai, sisanya merupakan golongan IV (17 orang), golongan II (23 orang) dan golongan I (2 orang). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2011 Berdasarkan Golongan NO

GOL./RUANG

1.

I/c

JUMLA H 2

2.

II/a

8

3.

II/b

10

4.

II/c

0

5.

II/d

5

6.

III/a

23

7.

III/b

28

8.

III/c

0

9.

III/d

9

10.

IV/a

10

11.

IV/b

4

12.

IV/c

3

JUMLAH

102

TOTA L 2

23

60

17

102

Berdasarkan tingkat dan kualifikasi pendidikannya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Ke pegawaian Daerah sebagaimana dituangkan pada tabel 2.4.


26


Tabel 2.4. Tabel PNS BKD Kota Bandung Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan NAMA PENDIDIKAN

TINGKAT PENDIDIKAN S1 S2 S3 SD

D3 D4 TOTAL

Administrasi Bisnis Administrasi Negara Administrasi Pendidikan Administrasi Publik Akuntan Ekonomi Ekonomi Akuntan Ekonomi Manajemen Hukum Ilmu Administrasi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Komputer Ilmu Komunikasi Ilmu Pemerintahan Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Politik Kebijakan Publik Keguruan dan Ilmu Pendidikan Keuangan dan Perbankan 1 Madrasah Aliyah / Aliah (MA) Magister Agama Magister Hukum Magister Ilmu Administrasi Magister Manajemen Manajemen 1 Manajemen Pemasaran Manajemen Publik Pendidikan Ekonomi Perusahaan Pendidikan Luar Sekolah Profesi Psikologi Statistik Studi Pembangunan Teknik Informatika SD SMP

SLTA

SLTP 1

1 2

2 1

1

2 1 1 2 1 1 4 3 4

1 1 2 1 1 4 3 4

2

3 1 6 1 1

3 1 11 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

3

2 1 1 2 1

1 1 2

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26

SMA

SMEA Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas (SMKK) GRA ND TOTA L 2 2 38


9 19

1

1

1 37

2

2 26 9 1 102

27


Berdasarkan aset/modal yang dike lolanya, hingga akhir tahun 2011, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mengelola aset/modal sebesar Rp.10.406.900.350,yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.121.801.850,- dan aset tetap sebesar Rp.10.285.098.500,- .

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Kota Bandung, telah mengacu pada RPJMD 2009-2013 yang ditetapkan dan dituangkan dalam Renstra BKD 2009-2013 serta Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana dituangkan dalam tabel 2. 3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, pada lampiran renstra ini.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam rangka pencapaian target kinerjanya, Badan Kepegawaian Daerah mengalami berbagai tantangan, diantaranya adalah : 1.

Hingga saat ini Bidang Diklat belum terakreditasi, d isebabkan karena belum me miliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap melaksanakan kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi. Peluang pengembangan pelayanannya adalah dengan cara berupaya memenuhi standar pengakreditasian, dalam hal ini adalah ke pemilikan gedung diklat.

2. Pola rekruitmen pegawai dan regulasi kepegawaian bersifat sentralistis, sehingga implementasi pada taraf Pemerintah Daerah kurang optimal dise babkan berbagai permasalahan lokal. Peluang pengembangannya adalah dengan peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.


28


3.

Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Peluang pengembangannya adalah dengan intensifikasi artinya telaahan internal dalam penentuan porsi tunjangan kepada pegawai dan cara ekstensifikasi artinya peningkatan Pe ndapatan Anggaran Daerah (PAD

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Apabila melihat kondisi sarana dan prasarana yang tersedia terutama beberapa sarana pendukung yang cukup vital di BKD Kota Bandung harus segera diperbaiki atau diganti, seperti: komputer, mesin tik manual, laptop /notebook, dan sebagian kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), karena sarana tersebut sangat diperlukan oleh BKD Kota Bandung dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Di samping sarana sebagaimana tersebut di atas, beberapa fasilitas yang perlu dilaksanakan adalah lay out ruangan yang belum memadai, serta belum tersedia sarana bacaan (perpustakaan). Isu dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja BKD Kota Bandung, salah satunya adalah belum optimalnya kinerja Badan Kepegawaian Daerah. Penjelasan atas isu tersebut adalah: 1.

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pekerjaan terhadap pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Bandung.

2.

Masih adanya kegiatan yang belum terakomodir untuk menunjang program BKD yang telah dicanangkan. Artinya, terdapat kegiatan yang dilakukan tetapi tidak diprogramkan oleh BKD, juga keadaan dimana rencana yang ada tidak direalisa sikan.

3.

Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi dalam kegiatan yang ada di masing -masing bidang, yaitu: (1) kurangnya pemahaman terhadap tupoksi sehingga tupoksi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya;


30


(2) ada pula given condition yang terkadang mengakib atkan BKD harus bekerja di luar tupoksinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Kota Bandung Tahun 2009-2013 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih periode tahun 2009-2013 adalah Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat. Makna yang terkandung di dalam visi tersebut terhadap kaitannya dengan peran dan fungsi BKD Kota Bandung yang mengelola Manajemen Sumber Daya Aparatur, dituntut mengembangkan dan memantapkan aparatur Pe merintah Kota Bandung yang Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat. Pemerintah Kota Bandung harus memiliki aparatur yang bersih baik perilaku, budi pekerti maupun tutur katanya. Demikian pula aparatur Pemerintah Kota Bandung harus makmur harta dan hartinya. Taat menjalankan aturan atau norma-norma yang berlaku dan taat beribadah serta bersahabat dalam pergaulan sesama manusia (hablumminannas). Aparatur Pemerintah Kota Bandung harus menyadari bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah suatu amanah. Artinya bahwa seorang aparatur pemerintah khususnya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung harus memiliki komitmen terhadap kepercayaan, kejujuran, kesungguhan, keadilan, sportivitas, istiqomah dan tanggung jawab. Indikator yang ditetapkan dalam rangka mencapai komitmen di atas adalah dengan menjadi “PNS BERMARTABAT”, yaitu: 1.

Bangga menjadi aparatur Pemerintah Kota Bandung ;

2.

Enerjik dan inovatif;


31


3.

Rendah hati dan jujur;

4.

Melayani dengan ikhlas;

5.

Adil dan beretos kerja;

6.

Responsif dan adaptif;

7.

Teguh pendirian;

8.

Amanah dalam Jabatan;

9.

Berani dan bertanggungjawab ;

10. Antusias dan visioner; 11. Transparan dan akuntabel terhadap tugasnya; Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih periode tahun 2009-2013 yang berkaitan dengan peran dan fungsi BKD Ko ta Bandung adalah Misi-5 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Ko ta Metropolitan, dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan reformasi birokrasi dan mempunyai sasaran meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan yang akuntabel.

3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra 3.3.1. Telaahan Renstra KL terhadap Renstra BKD Renstra BKD Kota Bandung Tahun 2009-2013 memiliki keterkaitan dengan renstra kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban BKD tentang manajemen sumber daya aparatur.


32


Dalam Renstranya, Ke menterian PAN dan RB menetapkan 7 misi yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur; 4. Meningkatkan koordinasi pengawasan; 5. Terwujudnya kelembagaan yang efekti f dan efisie n; 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan; 7. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur. Adapun keterkaitan dengan renstra kementerian PAN dan RB sebagaimana tercantum dalam misi 2 yaitu “meningkatkan pelaksanaan reformasi birokras i” dan misi 7 “meningkatkan profesio nalitas sumber daya manusia aparatur”. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kementerian PAN dan RB menetapkan 4 (empat) tujuan, yaitu: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 2. Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi; pemberantasan korupsi yang efektif; 4. Meningkatnya sumber daya Kementerian PAN dan RB. Adapun keterkaitan tujuan dengan renstra BKD Kota Bandung yang ingin dicapai adalah pada tujuan ke -2 (kedua), yaitu terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi.


33


Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Ke menterian PAN dan RB menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis dan indikator kine rja utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan yang akan dicapai oleh Kementerian PAN dan RB selam periode 2010-2014 adalah: 1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil patut dan memuaskan; 2. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasio nal secara terencana, sistematis dan komprehensif. 3. Terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional efektif dan efisien; 4. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang profesional berkinerja akuntabel dan sejahtera. Keterkaitan renstra BKD Kota Bandung dengan sasaran-sasaran strategis dan IKU sasaran strategis 2 (dua) dengan IKU nomor 3, yaitu “jumlah pemda yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan reformasi birokrasi nasional”. Dan pada sasaran strategis 4 (empat), yaitu “terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang profesional berkinerja akuntabel dan sejahtera”, dengan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kementerian PAN dan RB yang berfokus pada persektif stakeholder, yaitu: 1.

Pada IKU nomor 2 yaitu “persentase peningkatan penghasilan PNS berdasarkan hasil analisis dikaitkan dengan tingkat inflasi

2.

Pada IKU nomor 3, yaitu “jumlah instansi pemerintah yang menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan PNS sesuai aturan

3.

Pada IKU nomor 4, yaitu “persentase instansi yang menegakkan disiplin sesuai aturan”


34


4.

Pada IKU nomor 5, yaitu “persentase instansi pemerintah yang melakukan pemetaan jabatan PNS”;

5.

Pada IKU nomor 6, yaitu ‘jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan

3.3.2. Telaahan Renstra dan RPJMD Kota Bandung 2009-2013 Renstra BKD Kota Bandung Tahun 2009-2013 yang mengacu kepada RPJMD Kota Bandung

Tahun 2009-2013, memprioritaskan tujuan Terwujudnya Tata Ke lola

Pemerintahan Yang Baik Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel, melalui indikator tingkat perwujudan SDM aparatur yang kompeten dan profesio nal dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual. Hal ini diakibatkan kondisi eksisting bahwa aparatur masih kurang profesio nal, masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, keceradasan intelektual dan emosional pegawai belum seimbang dengan kecerdasan spiritualnya, pola insentif dan penggajian belum didasarkan pada kine rja dan beban kerja. Maka dengan itu ditetapkan target capaian tahun 2013 adalah tersedianya SDM aparatur yang bertanggung jawab, tepat fungsi, tepat posisi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dari kondisi eksisting dan target pencapaian tersebut maka ditunjang oleh induk program pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur, dengan


35


sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, meningkatnya pembinaan dan pengembangan kinerja aparatur. Adapun indikator yang ditetapkan adalah: 1. Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kondisi eksisting diklat prajabatan 1.848 orang dan diklat dalam jabatan 170 orang tahun 2008. Sedangkan target capaian tahun 2013 diklat prajabatan 100% dan diklat dalam jabatan 400 orang. 2. Rasio Jumlah Aparat dengan Jumlah Penduduk, dengan kondisi eksisting 1:95 (jumlah aparatur sebanyak 24.291) tahun 2008. Sedangkan target capaian tahun 2013 sebesar 1:107. 3. Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional, dengan kondisi eksisting 78 % (13.158 orang). Sedangkan target capaian tahun 2013 sebesar 95 % (15.968 orang). 4. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasio nal Aparatur Unit Kerja SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik, dengan kondisi eksisting 90% tahun 2008. Sedangkan target capaian tahun 2013 sebesar 100%. 5. Pola Insentif dan Penggajian Berdasarkan Kinerja, dengan kondisi eksisting 100% tahun 2008. Sedangkan target capaian tahun 2013 sebesar 100%.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dengan struktur sistem pusat pelayanan Kota Bandung Tahun 2000-2013 yang menetapkan struktur Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pe layanan Kota (SPK), mulai dari bidang sarana dan prasarana pendidikan, kese hatan, pe ribadatan, bina sosial, ditunjang oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung yang akuntabel dengan


36


menempatkan pegawai yang tepat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Bandung. BKD Kota Bandung memulainya dengan pemetaan pegawai dan seleksi kompetitif melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Kota Bandung sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahanpermasalahan kepegawaian di lingkungan Pe merintah Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 20092013, sebagai berikut:

1. Isu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pe ndidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis: -

Bidang Pe ndidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung belum terakreditasi sehingga belum dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri sehingga perlu proses kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi.

-

Dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur banyak dibutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis, tetapi hanya sedikit jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran.


37


-

Belum mempunyai gedung pendidikan dan pelatihan sendiri, sehingga tempat pelaksanaannya berubah-rubah dan bahkan kurang memenuhi syarat sebagai tempat pendidikan dan pelatihan yang ideal.

2. Isu Pembinaan dan pengembangan Aparatur -

Kebutuhan dan penempatan PNSD belum sesuai dengan kebutuhan bezetting formasi yang diusulkan, sehingga distribusi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan SKPD.

-

Perlunya dilakukan sinergitas dengan seluruh SKPD dan Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan analisis beban kerja dan analisis jabatan.

-

Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

-

Pola Rekruitmen PNSD masih b ergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat.

-

Regulasi kepegawaian bersifat sentralistis, sehingga implementasi pada taraf Pemerintah Daerah kurang optimal disebabkan berbagai permasalahan lokal .

-

Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karir PNSD, karena belum didasarkan pada kompetensi jabatan.

-

Masih terdapat PNSD dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.

-

Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian saat ini masih dalam proses penyempurnaan sehingga belum sesuai standar yang ditetapkan p eraturan perundang-undangan.


38

Visi, Misi,Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BKD Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kota, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada visi Kota Bandung dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Bandung Tahun 2009-2013 yaitu “Memantapkan

Kota Bandung

sebagai Kota Jasa

Bermartabat”. Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Adaptif, Akomodatif dan Inovatif untuk Mendukung Kinerja Aparatur”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : 1.

Adaptif

: Menyesuaikan kepada pedoman, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2.

Akomodatif

: Dapat menyelaraskan/mensinkronisasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi dengan muatan lokal.

3.

Inovatif

: Memiliki kemampuan untuk mencip takan program/model yang

kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. mendukung peningkatan administrasi dan manajemen


39


Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan BKD termasuk pada misi ke-5 Kota Bandung yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropo litan, maka dirumuskan yang ingin dicapai selain sebagai penjabaran dari visi . Rumusan misi yaitu sebagai berikut: (1)

Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

(2)

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

(3)

Penyajian data kepegawaian yang apresiatif.

(4)

Pembangunan dan pengembangan model assesment centre dalam rangka penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Untuk mewujudkan misi BKD Kota Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BKD adalah sebagai berikut : Misi-1 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Tujuan-1: Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma dan standar Sasaran: Meningkatnya pengembangan kajian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan tepat sasaran


40


Indikator Sasaran: 1. Tingkat pengembangan perencanaan, pengkajian prosedur administrasi kepegawaian Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100% Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100% 2. Tingkat perwujudan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan tepat sasaran Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100% Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100%

Tujuan-2: Terpenuhinya kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar Sasaran: Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai Indikator Sasaran: 1. Tingkat Perwujudan pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100% Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100% 2. Tingkat pembinaan kedisiplinan dan pengahargaan Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100% Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100% 3. Tingkat kajian prosedur pemberian kesejahteraan pegawai Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100% Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100%


41


Tujuan-3: Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian Sasaran: Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian Indikator Sasaran: Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100% Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100%

Misi-2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Tujuan-1: Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten, cerdas intelektual, emosional dan spiritual Sasaran: Meningkatnya kualitas dan pengetahuan sumber daya aparatur yang kompeten, cerdas intelektual, emosional dan spiritual Indikator Sasaran: Tingkat kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, Diklat prajabatan 100% dan Diklat dalam jabatan 350 orang Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, Diklat prajabatan 100% dan Diklat dalam jabatan 400 orang


42


Tujuan-2: Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur Sasaran: Meningkatnya pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur Indikator Sasaran: Tingkat kapasitas sumber daya aparatur aparatur melalui pendidikan formal dan non formal Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100% Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, , sebesar 100%

Tujuan-3: Terwujudnya jumlah aparat yang ideal berbanding dengan jumlah penduduk Sasaran: Meningkatnya kuantitas aparatur yang sebanding dengan jumlah penduduk Indikator Sasaran: Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 1 : 105 Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 1 : 107

Misi-3 : Penyajian Data Kepegawaian Yang Apresiatif Tujuan : Terwujudnya penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan Sasaran: Menyajikan informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan


43


Indikator Sasaran: Tingkat akurasi data Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 % Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 %

Misi-4 : Pembangunan dan Pengembangan Model Assesment Centre dalam rangka penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional Tujuan: Terpenuhinya pejabat fungsio nal berdasarkan kompetensi Sasaran: right place) Indikator Sasaran: 1. Tingkat pemenuhan jabatan jabatan fungsional Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, jabatan fungsional 92%. Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, jabatan fungsional 95%. Dari target pencapaian sebesar 16.808 orang. 2. Tingkat pemenuhan

pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja

SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, jabatan struktural 100 %. Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, jabatan struktural 100 %. 3. Tingkat fasilitasi rotasi/mutasi jabatan Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 %. Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 %


44


4.3

Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan proses perencanaan pada

waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Strategi BKD Kota Bandung dalam rangka mendorong kegiatan di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian pada waktu yang akan datang melalui penetapan kebijakan dan program yang operasional. Strategi ini diharapkan dapat me njadi arahan, pedoman dan dorongan bagi setiap pelaksana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan Visi BKD Ko ta Bandung. Strategi untuk mencapai tujuan d an sasaran pada Renstra BKD Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel Strategi : 1. Pengembangan Perencanaan, pengkajian prosedur, dan pemberian pelayanan adminsitrasi kepegawaian 2. Peningkatan kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian Kebijakan : 1. Menyusun kajian perencanaan pengembangan/pemberdayaan aparatur dan pengembangan pola pembinaan aparatur 2. Menyusun standar operasional prosedur administrasi kepegawaian 3. Melakukan perubahan data gaji dan insentif penggajian


45


4. Melakukan pembinaan, penyuluhan dan penegakan disiplin aparatur 5. Menyusun dan menetapkan standar operasional prose dur pemberian kesejahteraan pegawai 6. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta menyusun kerangka regulasi penganggaran.

Misi-2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Strategi : 1. Peningkatan sumber daya aparatur yang kompeten, cerdas intelek tual, emosional dan spiritual. 2. Peningkatan pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur 3. Peningkatan jumlah aparat yang ideal berbanding dengan jumlah penduduk Kebijakan: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta mengembangkan sistem diklat secara efektif dan efisien 2. Menyelenggarakan diklat pembinaan mental dan spiritual 3. Melaksanakan seleksi pendidikan dan pemberian bantuan tugas belajar 4. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan wawasan aparatur 5. Menyelenggarakan seleksi CPNS

Misi-3 : Penyajian Data Kepegawaian Yang Apresiatif Strategi : Meningkatnya penyajian informasi dan data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan


46


Kebijakan: 1.

Melakukan pendataan ulang pegawai di lingkungan Pe merintah Kota Bandung

2.

Melakukan rekonsiliasi data pegawai secara berkala

3.

Mengembangkan software dan hardware pendukung SIMPEG

4.

Melakukan pemutakhiran takah pegawai secara berkala

Misi-4 : Pembangunan dan Pengembangan Model Assesment Centre dalam rangka penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional Strategi: 1.

Pengembangan uji komp etensi sumber daya aparatur untuk menduduki jabatan struktural dan atau fungsional

2.

Penyegaran (rotasi/mutasi) tugas, yang tepat posisi dan tepat kompetensi

Kebijakan: 1.

Melaksanakan analisis jabatan dan pemetaan jabatan melalui uji komp etensi sesuai kebutuhan dan posisi organisasi

2.

Melaksanakan rotasi/mutasi jabatan sesuai kompetensi


47

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi BKD, perlu dilakukan kebijakan operasio nal dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep manajemen kepegawaian dalam periode 2009-2013. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, diuraikan sebagai berikut: Misi-1 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Tujuan-1: Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma dan standar Sasaran:

Meningkatnya pengembangan kajian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat

Indikator Sasaran: 1. Tingkat pengembangan perencanaan, pengkajian prosedur administrasi kepegawaian Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 % Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 % 2. Tingkat Perwujudan Pemberian Pelayanan Ad ministrasi Kepegawaian yang tepat waktu dan tepat sasaran Rencana Strategis BKD Kota Bandung 2009-2013

48


Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 % Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 % Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut: 1.

Program Pe mbinaan dan Pengembangan Aparatur 1.1 Kegiatan pembinaan pengembangan karir PNS Indikatif dana: Rp.1.550.000.000,1.2 Kegiatan pengembangan DIKLAT (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan Silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) Indikatif dana: Rp.700.000.000,1.3 Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian fungsional Indikatif dana: Rp.1.500.000.000,1.4 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural Indikatif dana: Rp.1.500.000.000,-

Tujuan-2: Terpenuhinya kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar Sasaran: Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai Indikator Sasaran: 1. Tingkat Perwujudan pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja


49


Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 % Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 % 2. Tingkat pembinaan kedisiplinan dan pengahargaan Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 % Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 % 3. Tingkat kajian prosedur pemberian kesejahteraan pegawai Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 % Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 % Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut: 1. Program Pe mbinaan dan Pengembangan Aparatur 1.1. Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Indikatif dana: Rp.1.200.000.000,1.2. Kegiatan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Indikatif dana: Rp.700.000.000,1.3. Kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai Indikatif dana: Rp.1.000.000.000,1.4. Kegiatan Pengembagan sistem informasi gaji Indikatif dana: Rp.1.200.000.000,Tujuan-3: Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian


50


Sasaran: Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian Indikator Sasaran: Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 % Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 % Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut: 1. Program Pe layanan Administrasi Perkantoran 1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikatif dana: Rp.70.000.000,1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikatif Dana: Rp.120.000.000,1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pe meliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Op rasional Indikatif Dana: Rp.134.550.000,1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikatif Dana: Rp.150.000.000,1.5 Kegiatan Penyediaan Pe rbaikan Peralatan Kerja Indikatif Dana: Rp.78.000.000,-


51


1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikatif Dana: Rp.175.000.000,1.7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaaan Indikatif Dana: Rp.630.000.000,1.8 Kegiatan Penyediaan Ko mponen Instalasi Listrik/ Pe nerangan bangunan Kantor Indikatif Dana: Rp.65.000.000,-

Indikatif Dana: Rp .580.000.000,1.10 Kegiatan Penyediaan Pe ralatan rumah tangga Indikatif Dana: Rp.93.000.000,1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan Indikatif Dana: Rp.83.000.000,1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Indikatif Dana: Rp.468.200.000,1.13 Kegiatan Rapat-rapat Koo rdinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikatif Dana: Rp.395.000.000,2. Program Pe ningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional Indikatif Dana: Rp. 685.000.000,-


52


Indikatif dana: Rp. 180.000.000,-

Indikatif dana: Rp.750.000.000,2.4 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Indikatif dana: Rp.155.000.000,2.5 Kegiatan pemeliharaan rutin/berk ala kendaraan dinas/operasional Indikatif dana: Rp.726.850.000,2.6 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Indikatif dana: Rp.115.000.000,2.7 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Indikatif dana: Rp.175.000.000,2.8 Kegiatan dekorasi rung kantor Indikatif dana: Rp.56.400.00,3. Program peningkatan disiplin aparatur

Indikatif dana: Rp.168.000.000,3.2 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kele ngkapannya Indikatif dana: Rp.142.400.000,-


53


Indikatif dana: Rp.50.000.000,-

Indikatif dana: Rp.87.800.000,4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kine rja dan keuangan SKPD



Indikatif Dana: Rp.110.000.000,-

Misi-2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Tujuan-1: Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten, cerdas, intelektual emosional dan spiritual Sasaran: Meningkatkan kualitas dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur yang ko mpeten, cerdas, intelektual, emosional dan spiritual


54


Indikator Sasaran: Tingkat kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, Diklat Prajabatan 100% dan Diklat Dalam Jabatan 350 orang Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, Diklat Prajabatan 100% dan Diklat Dalam Jabatan 400 orang Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut: 1. Program Pe ningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikatif Dana: Rp.2.700.000.000,-



Indikatif Dana: Rp.3.800.000.000,Tujuan-2: Peningkatan pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur Sasaran: Meningkatkan pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur


55


Indikator Sasaran: Tingkat kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan non formal Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100% Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100% Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut: 1.

Program Pe mbinaan dan Pengembangan Apratur


Indikatif Dana: Rp.1.800.000.000,1.3 Kegiatan pemberian bantuan penyele nggaraan penerimaan praja IPDN Indikatif Dana: Rp.550.000.000,-

Indikatif Dana: Rp.610.000.000,2.

Program Pe ningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.1 Kegiatan sosialisasi peraturan perundang -undangan Indikatif Dana: Rp.740.000.000,2.2 Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan Indikatif Dana: Rp.370.000.000,-


56


Tujuan-3: R

Terwujudnya jumlah aparat yang ideal berbanding dengan jumlah

e

penduduk

n c

Sasaran:

a n

Meningkatnya kuantitas aparatur yang sebanding dengan jumlah

a S

penduduk

tr a

Indikator Sasaran:

t e

Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk

g is

Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 1 : 105

B K

Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 1 : 107

D K

Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:

o t

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a B

1.1 Kegiatan seleksi penerimaan CPNS dan PTT

a n


d u n g

Misi-3 : Penyajian Data Kepegawaian Yang Apresiatif

2 0

Tujuan :

0 9

Terwujudnya penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan

-

termutakhirkan

2 0

Sasaran:

1 3

Menyajikan informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan Indikator Sasaran: Tingkat akurasi data

57


Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100 % Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100 % Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut: 1. Program Pe mbinaan dan Pengembangan Aparatur 1.1 Kegiatan Pembangunan/Pe ngembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Indikatif Dana: Rp.1.850.000.000,-

Indikatif Dana: Rp .750.000.000,-

Misi-4 : Pembangunan dan Pengembangan Model Assesment Centre dalam rangka penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional Tujuan: Terpenuhinya pejabat struktural dan fungsional berdasarkan kompetensi Sasaran: right place) Indikator Sasaran: 1. Tingkat pemenuhan jabatan fungsional Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, jabatan fungsional 92%. Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, jabatan fungsional 95% (15.968).


58


Dengan target capaian 16.808 jabatan fungsio nal. SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, jabatan struktural 100%. Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, jabatan struktural 100%. Dengan target capaian 1.848 jabatan struktural. 3. Tingkat fasilitasi rotasi/mutasi jabatan Target Kinerja Sasaran Tahun ke-4, sebesar 100%. Target Kinerja Sasaran Tahun ke-5, sebesar 100%. Didukung oleh program/kegiatan dan pendanaan indikatif, sebagai berikut: 1. Program Pe mbinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur


Indikatif Dana: Rp.1.500.000.000,2. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 2.1 Kegiatan Pemindahan Tugas PNS Indikatif Dana: Rp .400.000.000,-


59

Indikator Kinerja BKD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra BKD Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013, karena BKD merupakan salah satu SKPD yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-5, Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan. Keterkaitan misi terdapat pada tujuan: Terwujudnya Tata Ke lola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi (Reformasi Birokrasi), dengan sasaran: Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Menuju Pemerintahan Akuntabel, yang mempunyai indikator Tingkat Perwujudan SDM Aparatur yang Kompeten dan Profesional Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat dan Pe raturan

Perundangan yang Be rlaku Dilandasai oleh Kecerdasan Emosional dan Spiritual. Kondisi eksisting Tahun 2008 antara lain: aparatur masih kurang profe sional, masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, kecerdasan intelektual dan emosional pegawai belum seimbang dengan kecerdasan spiritualnya, pola insentif dan penggajian belum didasarkan pada kinerja dan beban kerja. Den gan capaian target Tahun 2013 tersedianya SDM aparatur yang bertanggung jawab, tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pada kerangka logis pembangunan Kota Bandung Tahun 2009-2013 keterkaitan tujuan, sasaran, indikator dan target BKD terdapat pada urusan otonomi daerah


pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung bahwa indikator kinerjanya adalah: 1. Tingkat Sumber Daya Aparatur, dengan kondisi eksisting tahun 2008 Diklat Prajabatan 1.848 orang dan Diklat Dalam Jabatan 170 orang, m empunyai target tahun ke-4 atau tahun 2012 Diklat Prajabatan 100% dan Diklat Dalam Jabatan 350 orang, sedangkan tahun ke-5 atau tahun 2013 Diklat Prajabatan 100% dan Diklat

2. Rasio Jumlah Aparat dengan Jumlah Penduduk, dengan kondisi eksisting 1:95 (jumlah aparatur sebanyak 24.291), mempunyai target tahun ke-4 atau tahun 2012 yaitu 1:105 dan target tahun ke -5 atau tahun 2013 yaitu 1:107. 3. Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional, dengan kondisi eksisting 78% (13.158 orang), mempunyai target tahun ke -4 atau tahun 2012 yaitu 92% dan tahun ke -5 atau tahun 2013 yaitu 95% (15.968 orang) dari target sebanyak 16.808 orang. 4. Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik, dengan kondisi eksisting 90%, mempunyai target tahun ke -4 atau tahun 2012 yaitu 100% dan tahun ke -5 atau tahun 2013 yaitu 100%. 5. Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja, dengan kondisi eksisting 100%, mempunyai target tahun ke-4 atau tahun 2012 yaitu 100% dan tahun ke -5 atau tahun 2013 yaitu 100%.


61


Dalam mengimplementasikan Indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2009-2013, untuk itu Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana strategis sebagai pedoman operasional 5 (lima) tahunan dan ditindaklanjuti dengan Rencana Kinerja Tahunan sebagai pedoman teknis operasional tahunan.


62

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

Recommend Documents