BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan negara, dapat dilakukan melalui pengelolaan keuangan negara secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahaan negara dibutuhkan pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh Presiden, dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran dan barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwewenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara serta mengatur pengelolaan anggaran dan barang milik negara. Namun selain itu, Menteri Keuangan juga menghimpun Laporan Keuangan dan Laporan Barang dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan barang. Dalam pelaksanaan anggaran, setiap Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran/barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada
dalam
tanggung
jawabnya.
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
233/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
menyatakan
bahwa
setiap
Kementerian
Negara/Lembaga
wajib
Universitas Sumatera Utara
menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain : 1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut : a. Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut : a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali
Universitas Sumatera Utara
oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karenanya, peningkatan keakuratan data menjadi hal yang signifikan harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai pengguna anggaran untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Sehingga dengan data akuntansi yang tersedia diharapkan memiliki kualitas keakuratan dan tingkat presisi yang tinggi guna penyusunan laporan keuangan. Namun, tingkat keakuratan data juga diperlukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai mitra kerja Satker. Peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi penting sehubungan perolehan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejak tahun 2006 sampai dengan 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan memberikan opini atas kualitas laporan keuangan yang telah diperiksa. Opini BPK atas LKPP terdiri atas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion), dan opini tidak wajar (adversed opinion). BMKG sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) mengalami peningkatan perolehan opini BPK atas laporan keuangan yang telah disusun. Perkembangan perolehan opini BPK atas laporan keuangan BMKG dimulai pada Tahun 2006 dengan perolehan opini tidak memberikan pendapat. Kemudian di Tahun 2007 berkembang dengan perolehan opini wajar dengan pengecualian. Lalu pada di
Universitas Sumatera Utara
Tahun 2008 s.d. 2009 terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga mendorong kepada perolehan opini wajar tanpa pengeculian dengan paragraf penjelasan. Hingga pada akhirnya di Tahun 2010, BPK melakukan pemeriksaan atas 84 kementerian negara/lembaga, dimana BMKG bersama dengan 38 kementerian negara/lembaga berhasil memperoleh predikat tertinggi atas opini BPK yaitu wajar tanpa pengecualian (murni tanpa adanya paragraf penjelasan). Atas dasar filosofi ini, maka perlu diperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan BMKG. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data dengan KPPN menjadi salah satu hal yang dianggap penting untuk menguji kesesuaian dan kecocokan data akuntansi yang dimiliki. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data transaksi keuangan Satker, yang terjadi dalam periode waktu satu bulan dengan data yang dimiliki KPPN yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Selain pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN selaku BUN, rekonsiliasi juga dilakukan secara internal antara petugas SAK dengan SIMAK BMN untuk mencocokkan atau menyamakan data Barang Milik Negara yang tercatat pada aplikasi SAKPA dengan yang terdapat pada aplikasi SIMAK BMN. Melalui pelaksanaan Rekonsiliasi diharapkan penyusunan laporan keuangan memiliki keakuratan data dan tingkat presisi yang tinggi sehingga dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Faktor kedua yang memungkinkan mempengaruhi keandalan laporan keuangan adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disebabkan kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khusunya bidang akuntansi. Di samping itu, pemahaman terhadap teknologi informasi dan peraturan keuangan juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Penelitian lain dilakukan oleh BPK (Nazier, 2009), yang memberikan temuan
Universitas Sumatera Utara
empiris bahwa 76,77 % unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kualitas sumber daya manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung juga dimungkinkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan karena berpengaruh terhadap efektivitas dan motivasi kerja. Kesiapan sarana pendukung seperti komputer baik hardware atau softwate diperlukan untuk menjalankan sistem keuangan secara lebih efektif. Ruangan yang nyaman, tertata rapi, dan teratur akan menambah semangat kerja. Kendala terkait kurang optimalnya pemanfaatan teknologi, mungkin akan mempengaruhi nilai – nilai informasi pelaporan keuangan yang andal dan terpercaya. Ketiga hal tersebut di atas, dianggap sebagai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada satker di lingkungan BMKG. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengambil penelitian dengan judul skripsi tentang “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Satker di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika “.
Universitas Sumatera Utara
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Apakah pelaksanaan rekonsiliasi data berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan BMKG? 2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan BMKG? 3. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan BMKG?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan rekonsiliasi, peranan kompetensi SDM, dan ketersediaan fasilitas pendukung bagi peningkatan kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan BMKG. Adapun manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi satker di lingkungan BMKG, sebagai masukan demi peningkatan kualitas laporan keuangan demi mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). 2. Bagi civitas akademik, semoga dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian
berikutnya yang ingin menjadikannya sebagai bahan pembanding, referensi, ataupun sumber kepustakaan. 3. Bagi penulis, semoga dapat
menambah wawasan dan meningkatkan
kemampuan, serta mengembangkan kreatifitas dalam melaksanakan penelitian pada bidang ilmu akuntansi lainnya.
Universitas Sumatera Utara
