BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN

1.Latar belakang Masa transisi dalam sebuah konstalasi politik negara merupakan periode rekonsolidasi antara kekuatan politik yang menghendaki perubahan. Rekonsolidasi dilakukan dalam level elite sekaligus upaya pelibatan basis massa rakyat sebagai pemegang legitimasi negara. Masa transisi merupakan periode menentukan dalam sebuah perkembangan politik, sehingga membutuhkan sebuah konsistensi, energi ekstra dan konsolidasi dari kelompok progresif. Sebab, rekonsolidasi tidak hanya sekadar menyatukan potensi kekuatan kelompok progresif, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengantisipasi kekuatan status quo (konservatif). Bahkan, mengawal sebuah perubahan jauh lebih penting dari memulai perubahan. Indonesia setidaknya telah mencatat dua era transisi yang penting, yakni era peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan Orde Baru ke Reformasi. Peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru dalam skop nasional selama ini dipahami melalui buku-buku teks yang memuat kronologi sejarah nasional. Penulisan sejarah yang ‘monolog’ dan cenderung pro-pemerintah (buku putih Orde Baru). Sedangkan proses jatuhnya Orde Baru yang masih digolongkan sebagai sejarah kontemporer dapat diakses secara luas dan variatif. Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan, dalam proses meraih legitimasinya hingga saat ini, kerap dihadapkan pada permasalahan disintegrasi. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau, realitas multikultur, etnis, suku, dan agama menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kukuhnya integritas nasional. Dalam tinjauan historis, proses konsolidasi para pemuda dapat terwujud melalui ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang selanjutnya menjadi bekal peneguhan visi mewujudkan kemerdekaan, hingga lahirnya konsep negara kesatuan. Perjalanan sejarah lahirnya negara Indonesia

Universitas Sumatera Utara

lahir melalui kesamaan visi melepaskan diri dari imprealisme sekaligus merupakan wujud ikatan emosionil sebagai bangsa bekas jajahan Belanda. Ciri Orde Lama, yang dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno adalah Yang Pertama, sistem Presidensial dengan artian Presiden sebagai kepala negara yang berjalan pada setiap priodik masa jabatan dan keseimbangan terhadap pemerintah dan rakyat. Yang Kedua, sistem Parlementer dengan artian perdana mentri sebagai kepala negara, tetapi ada kelemahannya yakni masa jabatannya sangat singkat dan pemerintahannya tidak stabil adapun kelebihannya pengakuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat besar. Yang Ketiga, tentang Demokrasi Terpimpin dengan artian menjadi kepala negara seumur hidup dan hampir pemerintahannya sangat otoriter. Adapun kegagalan dan kelebihan pada Orde Lama ada, terutama kegagalan Orde Lama pada pemerintahan Soekarno adalah masalah ekonomi yang kian turun, stabilitas politik-keamanan sangat kurang, dan konstitusi yang tidak komitmen. Adapun keberhasilan pada Orde Lama adalah nation building yang sangat kuat dan diplomasi luar-negri yang sangat besar terhadap dunia. Akan tetapi menurut para politik ini semuanya gagal dalam pemerintahan Orde Lama. Ciri Orde Baru, yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto adalah Yang Pertama, wawasan kebangsaan yang sangat lemah dan bersifat dogmatis atau doktrin yang terlalu berlebihan. Yang Kedua, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meraja lela. Yang Ketiga, jiwa dan bathinnya yang kering. Adapun kegagalan dan kelebihan pada Orde Baru ada, terutama kegagalan Orde Baru pada pemerintahan Soeharto adalah ketidakadilan dalam sosial baik pemerintah maupun rakyat jelata sekalipun sehingga timbulah korupsi pada jiwa bangsa ini, kurangnya membangun keterbukaan politik. Adapun keberhasilan pada Orde Baru adalah pembangunan fisik, yang amat disayangkan ialah tidak melihat sisi bathin masyarakat pada masa itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik saya kira pada era 1980 hingga 1996-an masyarakat masih merasakan rupiah pada waktu itu sampai kepada tahap no urut 8 besar, itupun masih


ada uang inggris yang tinggi pada waktu itu, lalu stabilitas politik-keamanan yang sangat kuat dibandingkan pada masa Orde Baru. Situasi perpolitikan nasional menjelang runtuhnya Orde Lama, ditandai dengan pertarungan perebutan pengaruh dan upaya penciptaan hegemoni pada pemerintahan. Kekuatan yang dominan dan memiliki pengaruh, diantaranya adalah Militer (Angkatan Darat), Masyumi, PNI, PKI, dan Soekarno. Namun, perkembangan situasi politik membawa perubahan yang lebih cepat. Semula berhembus isu Dewan Jenderal yang berada dalam tubuh Angkatan Darat dan dituduh akan melakukan kudeta. Peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (G30S) telah membuka peta politik menjadi semakin teransparan. Saat itu, PKI menjadi satu-satunya kelompok yang dituduh sebagai dalang dari upaya kudeta tersebut. Puncak dari konstalasi politik tersebut menggiring PKI tertuduh sebagai dalang dan pelaku pemberontakan. Akibatnya, PKI tidak saja terdepak dari kedudukan politiknya di kabinet maupun di parlemen. Bahkan, militer di bawah kendali Soeharto bersama kelompok massa demonstran dari kalangan mahasiswa dan pelajar (KAMMI dan KAPPI) seakan terhipnotis terbawa isu untuk menghancurkan PKI dan jaringan Ormasnya. Peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan Orde Baru ke Reformasi dalam tinjauan geopolitik Indonesia makro adalah fakta pengulangan sejarah yang menempatkan sosok presiden sebagai subyek sekaligus obyek perubahan. Namun, secara kontekstual masing-masing memiliki faktor determinisme kausalitas yang berbeda. Praktik komunikasi politik selalu mengikuti sistem politik yang berlaku. Di negara yang menganut sistem politik tertutup, komunikasi politik pada umumnya mengalir dari atas (penguasa) ke bawah (rakyat). Komunikasi politik semacam itu menerapkan paradigma komunikasi top down. Penerapan pendekatan ini memang bukan satu-satunya, namun yang dominan dilaksanakan adalah pendekatan top down. Untuk mewujudkan paradigma tersebut, pendekatan komunikasi politik terhadap media massa bersifat transmisional.


Komunikasi politik semacam ini banyak dipraktikkan para penguasa ketika Indonesia menganut sistem politik tertutup. Ketika rezim Orde Lama berkuasa, pesan politik yang mengemuka di media massa pada umumnya berisi konflik, kontradiksi yang antagonistik, dan hiperbola. Pesan-pesan politik semacam itu kemudian jarang ditemui di media massa semasa Orde Baru berkuasa. Pada era ini, pesan-pesan politik lebih banyak bermuatan konsensus dan kemasan eufemisme. Meski pada dua era itu berbeda dalam penekanan pesan politiknya, namun hakikatnya tetap menerapkan komunikasi satu arah (linear).

Organisasi pada hakekatnya dijalankan dari sekumpulan orang yang memiliki dasar ideologi yang sama. Dasar ideologi yang dimaksud adalah pondasi yang dijadikan dasar dari pola pikir anggotanya. Keberadaan organisasi diinginkan untuk membantu setiap anggotanya keluar dari masalahnya. Sehingga adanya organisasi diharapkan ntuk mencari solusi dari visi dan misi organisasi itu. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar kepada bangsa dan negaranya dimana mahasiswa harus bisa mengambil peran yang aktif. Gerakan mahasiswa yang menuntut pola pergerakan dari mahasiswa itu sendiri diciptakan untuk

menjadi

perpanjangan

tangan

dari

masyarakat

untuk

menyalurkan

kepentingannya. Organisasi kemahasiswaan merupakan suatu bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. 1 Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan peingkatan ilmu dan pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa diperguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa itu 1

Sukirman, Silvia. 2004Tuntunan Belajar Di Perguruan Tinggi. Jakarta: Pelangi Cendekia. . hal.29.


sendiri. 2 Hal ini dikuatkan oleh Kepmendikbud RI. No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, bahwa: Organisasi kemahasiswaan intra-perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sedangkan menurut Silvia Sukirman, organisasi kemahasiswaan adalah kegiatan tidak wajib atau pilihan yang penting diikuti oleh setiap mahasiswa selama studinya sehingga melengkapi hasil belajar secara utuh. Pilihan Kegiatan ekstrakurikuler harus sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa karena kegiatan tersebut merupakan sarana pelengkap pembinaan kemampuan pribadi sebagai calon intelektual di masyarakat nantinya. Bertitik tolak dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi yaitu mahasiswa yang secara aktif menggabungkan diri dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, menyalurkan bakat, memperluas wawasan dan membentuk kepribadian mahasiswa seutuhnya. Setelah kesemua itu diperoleh oleh mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajarnya, sehingga kegiatan organisasi tidak menjadi faktor penghambat dalam memperoleh prestasi belajar yang baik. Namun sebaliknya, menjadi faktor yang dapat mempengaruhi untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik. Salah satu organisasi yang cukup berperan disitu adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) 3.PMKRI yang lahir pada awalnya merupakan hasil fusi Federasi KSV (Katholieke Studenten Vereniging) dan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Yogyakarta. Federasi KSV yang ada saat itu meliputi KSV St. Bellarminus Batavia (berdiri di Jakarta, 10 2

Paryati, Sudarman. 2004. Belajar Efektif di Perguruan Tinggi Bandung : Simbiosa Rekatama Media, , Cet. Ke-1, hlm. 48. 3 PMKRI.1993.Buku Saku PMKRI Bandung hal.12


November 1928), KSV St. Thomas Aquinas Bandung (berdiri 14 Desember 1947), dan KSV St. Lucas Surabaya (berdiri 12 Desember 1948). Federasi KSV yang berdiri tahun 1949 tersebut diketuai oleh Gan Keng Soei (KS Gani) dan Ouw Jong Peng Koen (PK Ojong) Salah Satu Pendiri Kompas. Adapun PMKRI Yogyakarta yang pertama kali diketuai oleh St. Munadjat Danusaputro, didirikan pada tanggal 25 Mei 1947. Adapun penentuan tanggal 25 Mei 1947 yang bertepatan sebagai hari Pantekosta, sebagai hari lahirnya PMKRI, tidak bisa dilepaskan dari jasa Mgr. Soegijapranata. Atas saran beliaulah tanggal itu dipilih dan akhirnya disepakati para pendiri PMKRI, setelah sejak Desember 1946 proses penentuan tanggal kelahiran belum menemui hasil. Alasan beliau menetapkan tanggal tersebut adalah sebagai simbol turunnya roh ketiga dari Tri Tunggal Maha Kudus yaitu Roh Kudus kepada para mahasiswa katolik untuk berkumpul dan berjuang dengan landasan ajaran agama Katolik, membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga keberadaan PMKRI diharapkan dapat menjadi membantu negara dalam proses mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatannya, karena pada awalnya indonesia sempat diusik eksistensinya. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang biasa disingkat PMKRI adalah sebuah bentuk organisasi yang berjalan dalam ranah kemahasiswaan yang berbasiskan jiwa kepemudaan dan memiliki nilai-nilai kekatolikan yang mana organisasi ini berdasarkan ajaran agama katolik. Berazaskan Pancasila,

dijiwai

kekatolikan, dan disemangati kemahasiswaan. Artinya keberadaan Pancasila masih dijadikan pedoman ataupun acuan dalam melakukan kegiatan setiap harinya dengan penjiwaan yang didasari kekatolikan dimana letak kekuatannya didasari oleh para semangat santo yang menjadi pelindungnya dan untuk menyempurnakannya didorong semangat mahasiswa yang pada umumnya semangat mahasiswa adalah semangat berkobar yang sangat bergairah untuk menyalurkan kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan PMKRI, bukanlah organisasi primordial namun bersifat umum dimana semua kader boleh beragama

dari mana saja. Artinya PMKRI


merangkum semua mahasiswa yang mau dikader dan dibina untuk menjadi kader yang tangguh, berani dan siap untuk berjuang membela dan mewujudkan kepentingan rakyat.Artinya disini PMKRI yang memiliki dasar di dalam agama katolik tidak menutup kemungkinan untuk menerima anggota maupun kader dari luar agama katolik sehingga tidak mengherankan bila nantinya di muka umum muncul pengurus yang bukan beragama katolik. karenanya organisasi ini bersifat terbuka dalam tumbuh dan berkembangnya di tengah dunia kemahasiswaan. Semua mahasiswa yang berkewarganegaran Republik Indonesia berhak menjadi anggota PMKRI. PMKRI bersifat inklusif/terbuka bagi semua mahasiswa, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan mana pun. Asalkan bersedia menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Kekatolikan. Sehingga jelas PMKRI adalah organisasi masyarakat yang nasionalis, yang merangkum semua mahasiswa untuk ikut bergabung di dalamnya. PMKRI adalah organisasi pengkaderan yang memiliki tujuan dalam membentuk dan membina setiap anggotanya menjadi kader yang memiliki kemampuan dan kapabilitas yang tangguh agar siap diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat. Kader yang memiliki sifat militan agar bisa ditempatkan di mana saja terkhusus di dalam masalah kampus, masyarakat maupun negara. Dimana pada awalnya munculnya PMKRI didasarkan dengan jiwa perjuangan para pahlawan kita yang rela mati di dalam merebut kemerdekaan di tangan penjajah. Dasar semangat inilah yang memberikan semangat bagi para pendirinya untuk bersama membentuk orang-orang yang mampu bertarung dalam mempertahankan keberadaan pancasila sebagai dasar negara. Karenanya dalam menjadi kader PMKRI akan menghadapi beberapa tahap pengkaderan agar menjadi anggota PMKRI yang utuh. PMKRI yang organisasinya bersifat dalam bentuk sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dalam rangka mewiujudkan aspekaspek sifat kemanusiaan yang sudah memudar di era sekarang ini. Potensi diri yang harusnya dimiliki para mahasiwa yang menjadi cikal bakal dari kreatifitas pola pikir dalam membantu kepedulian terhadap masalah-masalah yang dialami oleh


masyarakat, yang mana sikap acuh tak acuh sering ditemukan hampir di setiap diri mahasiswa. Sehingga diharapkan PMKRI hadir bertujuan mengembalikan semangatsemangat yang dulunya berkobar, ke tengah-tangah jiwa para anggotanya. Selain itu, PMKRI hadir melibatkan posisi kader dalam melihat partisipasi sosial dengan cara menumbuhkan kepribadian yang bisa dihandalkan dan memiliki intelektualitas yang tinggi dengan cara memperkaya pengetahuan, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kader – kader PMKRI harus memiliki kemampuan untuk berkarya dan peduli di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan mendapatkan posisi tawar dalam pergerakannya terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Generalisasi sikap mahasiswa yang sering didendengungkan organisasi mahasiswa sebagai penyalur aspirasi masyarakat atau sering kita dengar dengan agent of change merupakan perwujudan yang ingin disampaikan oleh PMKRI sebagai salah satu dari bagiannya. PMKRI dalam keberadaannya ingin mengambil tempat untuk ikut terlibat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat pada umumnya. Dengan langkah membantu sesuai ranah program yang ditetapkan oleh PMKRI, dan melalui sifat keikhlasan dari setiap kader. Maksudnya kader akan secara spontan membela ataupun ikut mengupayakan kepentingan masyarakat ketika hak masyarakat ditindas atau direbut tidak sesuai dengan perlakuan yang semestinya. Pencetusan sikap dan tindakan yang dilakukan anggota PMKRI diwujudkan dalam perjalanannya membantu menyelesaikan perselesihan maupun perdebatan yang sering terjadi di negara kita dimana PMKRI biasanya menempatkan posisinya berdekatan atau lebih kepada memperjuangkan pihak masyarakat. Gerakan mahasiswa pada era orde lama yang hadir untuk melawan liarnya PKI(Partai Komunis Indonesia)

yang bergerak bebas dalam menyalurkan

ideologinya. PKI yang berbasiskan komunis sudah tak mampu lagi untuk ditepis keberadaannya bahkan sudah memasuki ke kehidupan bernegara. Bahkan, konsep


NASAKOM(Nasionalis, Agama, Komunis) yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dinilai oleh para mahasiswa adalah cara Soekarno untuk membiarkan PKI dan hidup berkembang di Indonesia. Kehidupan bernegara yang sempat berkecamuk, membuat banyak organisasi mahasiswa bersemangat untuk tetap berperang dalam mempertahankan kehidupan kenegaraan tetap bergerak dalam ranah pancasila, sebagai dasar negara yang harus dipegang teguh keberadaaannya. Keberadaan yang diinginkan disini bermaksud untuk tetap teguh dalam koridor atau jalan yang menjadi jalur yang harusnya dipegang sesuai dengan pancasila. Pokok inti ajaran pancasila yang harus dipegang dinilai para mahasiswa harus betul-betul dipegang karena pancasila adalah dasar dari keberadaan indonesia. Konflik yang terjadi di indonesia memanglah diawali dengan hadirnya PKI yang ingin menguasai indonesia dengan menyalurkan ideologinya dan menyebarkan aliran komunis. Aliran komunis yang berasal dari Uni Soviet yang pada waktu itu bersaing dengan Amerika Serikat untuk menyebarluaskan ideologi Liberalisme sebagai tandingannya. Situasi inilah yang disebut perang dingin. Karena itu indonesia menjadi ajang pertarungan, ajang perdebatan dan wadah pertempuran ideologi saat itu. Pendekatan yang dilakukan PKI terhadap Soekarno membuat Soekarno bersikap lebih cenderung memihak kearah PKI, dimana kebijakannya lebih mengarah dan menguntungkan PKI. PKI mendapatkan posisi tawar yang baik di kehidupan bernegara. Karenanya pada saat itu PKI bebas bergerak untuk menyebarkan ideologi komunisnya yang radikal. Dan juga ikut merusak eksistensi keberadaan negara kita termasuk di dalamnya pancasila. Tokoh-tokoh PKI yang mengelilingi Bung Karno dengan mudah mempengaruhi Pemimpin Besar Revolusi itu dalam setiap keputusan yang akan diambil.


Karenanya PMKRI yang hadir sebagai organisasi masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam usaha mempertahankan negara dari gangguan-gangguan baik bersifat kekerasan maupun ideologi yang terlibat di dalamnya. PMKRI dalam usahanya selalu mengupayakan agar negara indonesia dapat bergerak sesuai ranah pancasila sebagai dasar negara. PMKRI bersama organisasi mahasiswa lainnya menentang kehadiran PKI yang berusaha menguasai Indonesia dengan cara penyebaran ideologi yang sempat merusak sendi-sendi dasar negara indonesia. Banyak langkah dan cara yang ditempuh dalam menempuh perlawanannya untuk tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara kita. Hal ini menjadi dasar positif yang pada prosesnya mendapat tantangantantangan yang menyulitkan PMKRI untuk berusaha melawan keganasan-keganasan yang ditimbulkan PKI. PMKRI melakukan gebrakan-gebrakan yang cukup berpengaruh pada saat itu diantaranya dalam setiap kaderisasi PMKRI selalu ditegaskan bahwa sikap politik PMKRI tidak dapat menerima konsep NASAKOM (nasional,agama, dan komunis), hal itu jelas mereka tantang karena di negara-negara komunis blok orang yang beragama selalu ditindas. Perlakuan itu terlihat di semua negara komunis yang melarang masyarakatnya beribadah. Selain itu, PMKRI berusaha mengambil peran bersama organisasi mahasiswa lainnya untuk ikut menentang kehadiran PKI yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam PMKRI itu sendiri, Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas tentang strategi PMKRI dalam perubahan politik orde lama- orde baru 2. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah “Apa-apa saja peran yang dilakukan PMKRI dalam perubahan politik orde lama- orde baru ?.“


3. Pembatasan Masalah Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk kedalam masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk kedalam ruang penelitian tersebut. Maka untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan menghasilkan uraian yang sitematis diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu : 1. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana program organisasi PMKRI. 2. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perubahan politik di Indonesia dimasa transisi orde lama ke orde baru. 3. Penelitian ini mengkaji tentang peran PMKRI dalam perubahan politik orde lama- orde baru. 4. Tujuan Penelitian Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui bagaimana strategi PMKRI dalam perubahan politik orde lama orde baru. 2. Mengetahui kekuatan yang dimiliki mahasiswa dalam perubahan politik tersebut.

5. Signifikansi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 1. Penelitian

ini

dapat

dijadikan

sebagai

karya

ilmiah

dalam

upaya

mengembangkan kompetensi penulis serta untuk memenuhi salah satu syarat


dalam menyelesaikan studi program sarjana strata satu (S1) Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Secara pribadi penelitian mampu mengasah kemampuan peneliti dalam melakukan sebuah proses penelitian yang bersifat ilmiah dan memberikan pengetahuan yang baru bagi peneliti sendiri. 3. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai gerakan mahasiswa, perubahan politik, sistem pemerintahan dan memberi solusi atas permasalahan bangsa. 4. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam Ilmu Politik, khususnya dalam hal ideologi politik, organisasi,

dan

perubahan

politik

di

Indonesia

serta

menjadi

referensi/kepustakaan bagi Departemen Ilmu Politik Fisip USU. 6.Kerangka Teori Salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian adalah penyusunan kerangka teori, karena teori berfungsi sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari mana peneliti melhat objek yang di teliti sehingga penelitian dapat lebih tersistematis. Teori adalah rangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 4

4

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES, Hlm. 37


6.1.Teori Gerakan Sosial Adapun teori yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu teori gerakan sosial baru (New Social Movement) dan teori mobilisas sumber daya (Resource Mobilization Theory). Kata gerakan sosial identik dengan kata-kata perlawanan, perubahan sosial dan kata ideologi marxis. Sebelum menjelaskan teori gerakan sosial baru dan teori mobilisasi sumber daya, kita harus mengetahui tentang gerakan sosial secara umum. 5 Gerakan sosial memiliki defenisi yang luas karena beragam ruang lingkup yang dimilikinya. Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) diluar ruang lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Defenisi yang hampir sama juga di ungkapkan oleh Tarrow yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan di gaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial. 6 Adapun menurut Mansour Fakih, secara harfiah gerakan sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial. Gerakan sosial

5

Fadhillah Putra dkk. 2006 Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Actor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia.Malang : PLaCID’s dan Averroes Press, Hlm. 1 6 Ibid. Hlm. 1-2


merupakan gejala yang telah lama ada akan tetapi baru beberapa abad yang silam orang mulai memahami karakter dan wataknya. 7 Lebih lanjut Blumer menyatakan bahwa gerakan sosial dapat dirumuskan sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan. Sedangkan Robert Mirsel menyatakan bahwa gerakan sosial didefenisikan sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam masyarakat. 8Diantara defenisi tentang gerakan sosial diatas, kita menemukan benang merah bahwa gerakan sosial menginginkan perubahan atau menghalangi perubahan dengan beberapa tujuan, tidak terorganisir secara rapi dan memiliki tindakan kolektif serta bertindak diluar saluran-saluran yang mapan. Dalam memahami dan menjelaskan fenomena gerakan sosial, para ahli ilmu sosial terus mengembangkan wacana sehingga pada tataran teoritis telah melahirkan apa yang dimanakan teori gerakan sosial baru (New Social Movement) dan teori mobilisasi sumber daya (Resource Mobilization Theory). Gerakan sosial baru esensialnya merupakan perkembangan dari teori gerakan sosial yang ada sebelumnya, sebagaimana Laclau dan Mouffe menganggap gerakan sosial baru sebagai model dalam pencarian alternatif atas kemacetan pendekatan marxisme. Di dalam gerakan sosial baru terdapat slogan yang berbunyi there are many alternatives (ada banyak alternatif). 9 Gerakan sosial baru atau new social movement mulai muncul dan berkembang sejak pertengahan tahun 1960 an. Gerakan sosial baru hadir sebagai alternatif lain dari prinsip-prinsip, strategi, aksi atau pun pilihan ideologi dari pandangan-pandangan teori marxis tradisional yang lebih menekankan pada perjuangan kelas. 7

Mansour Fakih.2002.Tiada Transformasi Sosial Tanpa Gerakan Sosial dalam Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi dan Dampak Gerakan. Yogyakarta : Insist Press. Hlm.26 8 Robert Mirsel. 2004. Teori Pergerakan Sosial. Yogyakarta : Resist Book. Hlm. 6 9 Mansour Fakih. 1996.Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar . Hlm. 46


Secara keseluruhan gerakan social bertujuan mencapai target mereka di dalam masyarakat yang ada. Lebih lanjut Scott menjelaskan tentang perlawanan yang sesungguhnya bersifat: 1. Terorganisir, sistematis dan kooperatif 2. Berprinsip atau tanpa pamrih 3. Mempunyai akibat-akibat revolusioner 4. Mengandung gagasan dan tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. 10 Dalam perspektif ini, beranggapan bahwa gerakan sosial lahir karena dukungan dari mereka yang terisolasi dan teralineasi di masyarakat. Gerakan sosial klasik ini merupakan cerminan dari perjuangan kelas di sekitar proses produksi, dan oleh karenanya gerakan sosial selalu dipelopori dan berpusat pada kaum buruh. Paradigma dalam gerakan ini adalah Marxist Theory , sehingga gerakan ini selalu melibatkan dirinya pada wacana idiologis yang meneriakkan ‘anti kapitalisme’, ‘revolusi kelas’ dan ‘perjuangan kelas’.Orientasi nya juga selalu berkutat pada penggulingan

pemerintahan

yang digantikan

dengan

pemerintahan

diktator

proletariat. Tetapi dalam konteks saat ini teori gerakan sosial klasik ini sudah jarang di jumpai di lapangan dan bahkan nyaris lenyap dari rohnya gerakan dan telah digantikan oleh tero gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru adalah muncul sebagai kritik terhadap teori lama sebelumnya yang selalu ada dalam wacana idiologis kelas. Gerakan sosial baru adalah gerakan yang lebih berorientasi isu dan tidak tertarik pada gagasan revolusi. Dan tampilan dari gerakan sosial baru lebih bersifat plural, yaitu mulai dari gerakan anti rasisme, anti nuklir, feminisme, kebebasan sipil dan lain sebagainya. Gerakan sosial baru beranggapan bahwa di era kapitalisme liberal saat ini perlawanan timbul tidak hanya dari gerakan buruh, melainkan dari mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam sistem produksi seperti misalnya, mahasiswa, kaum urban, kaum 10

James C. Scott. 1993. Perlawanan Kaum Tani, Jakarta: Diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 302.


menengah. Karena system kapitalisme telah merugikan masyarakat yang berada di luar sistem produksi. Ada beberapa hal yang baru dari gerakan sosial, seperti berubahnya media hubung antara masyarakat sipil dan negara dan berubahnya tatanan dan representasi masyarakat kontemporer itu sendiri. Gerakan sosial baru menaruh konsepsi idiologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya telah mengalami penciutan dan digerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Dan secara radikal Gerakan sosial baru mengubah paradigma marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas.Sehingga gerakan sosial baru didefenisikan oleh tampilan gerakan yang non kelas serta pusat perhatian yang non materialistik, dan karena gerakan sosial baru tidak ditentukan oleh latar belakang kelas, maka mengabaikan organisasi serikat buruh industri dan model politik kepartaian, tetapi lebih melibatkan politik akar rumput, aksi-aksi akar rumput. Dan berbeda dengan gerakan klasik, struktur gerakan sosial baru didefenisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan , kehendak dan orientasi heterogenitas basis sosial mereka. Gerakan sosial baru pada umumnya merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil, dan membidik domain sosial masyarakat sipil ketimbang perekonomian atau negara, dan membangkitkan isu-isu sehubungan demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk komunikasi dan identitas kolektif. Jean Cohen ( 1985:669 ) menyatakan Gerakan Sosial Baru membatasi diri dalam empat pengertian yaitu, (a) aktor-aktor gerakan sosial baru tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopia tak terjangkau dimasa lalu (b) aktornya berjuang untuk otonomi, pluralitas (c) para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu, untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran, (d) para aktornya mempertimbangkan keadaan formal negara dan ekonomi pasar. Dengan demikian tujuan dari gerakan sosial baru adalah untuk menata kembali relasi negara, masyarakat dan perekonomian dan untuk menciptakan ruang


publik yang di dalamnya terdapat wacana demokratis otonomi dan kebebasan individual. 6.2. Teori Perubahan Politik Teori-teori baru mengenai perubahan politik dapat dibedakan dari pendekatan pendekatan dahulu berdasarkan beberapa ciri. 11 Pertama, perubahan politik yang terjadi pada setiap taraf pembangunan. Kedua, kerangka kerangka tersebut tidak banyak berkaitan dengan proses modernisasi. Ketiga, variabel yang berhubungan dengan teori sebagian besar bersifat politik. Keempat, Kerangka-kerangka itu cukup flexsibel untuk menampung perubahan perubahan politik baik dari lingkungan dalam negeri ataupun lingkungan luar negeri. Kelima, pada umumnya teori-teori itu lebih kompleks dari pada teori teori modernisasi politik dan pembangunan politik. Huntington dalam bukunya yang berjudul Political Order in Changing Societies yang terbit pada tahun 1968 menjelaskan banhwa, fokus utama perubahan politik adalah hubungan antara partisipasi politik dan pelembagaan politik. Hubungan diantara kedua unsur tersebutlah yang mempengaruhi stabilitas sistem politik.12 Hal ini disebabkan karena kadar dari sebuah partisipasi politik yang diberikan oleh suatu masyarakat berkaitan erat terhadap legitimasi yang diperoleh lembaga lembaga politiknya. Apabila partisipasi yang dimaksud dalam bentuk dukungan, maka hal itu menunjukan bahwa kelembagaan politik tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika partisipasi politik tersebut dalam bentuk kritikan, maka kelembagaan politk tersebut tidak mendapat respon yang baik dalam masyarakat. Analisa mengenai perubahan politik pertama-tama dapat diarahkan pada perubahan perubahan sederhana mengenai kekuasaan dan unsur-unsur dari sebuah sistem politik. Hal tersebut dapat meliputi perubahan mengenai gaya pemerintahan Samuel P. Huntington. 1991. Perubahan ke Arah Perubahan: Modernisasi Pembangunan dan Politik dalam Pembangunan Politik dan Perubahan Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 109. 12 Samuel P. Hungtinton. 1968. Political Order in Changing Societies. Yale University Press.hlm.35 11


yang dipakai, sistem pemerintahan yang diterapkan dan segala bentuk lembagalembaga politik yang tersinkronisasi dalam sebuah sistem politik. Namun fokus dari perubahan politik bukanlah semata-mata terfokus pada perubahan kekuasaan. Melainkan yang lebih penting adalah permasaalahan hubungan yang ditimbulkan antara perubahan perubahan kekuasaaan masing-masing komponen dan unsur dengan perubahan dalam isinya. Perubahan politik dapat di klasifikasikan berdasarkan dua tingkatan. Pertama, Laju ruang lingkup dan arah perubahan sebuah komponen dapat dibandingkan dengan laju dan ruang lingkup komponen lainnya. Sebuah bentuk perbandingan yang demikian dapat menjelaskan pola-pola stabilitas dan kegoncangan dalam sistem poltiik. Sehingga jangkauan sebuah komponen berhubungan dengan perubahan atau tiadanya perubahan pada komponen lainnya. Misalnya kultur dan suatu sistem politik mungkin bisa dipandang sebagai hal yang lebih penting dibandingkan kelompok, pemimpin dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Tingkatan kedua dari analisa perubahan politik adalah perubahan kekuasaan dari suatu unsur dalam sebuah komponen pada suatu sistem dapat dibandingkan denngan unsur unsur lain dari komponen yang sama. Hal ini dapat meliputi analisa mengenai bangkit redupnya ideologi dan kepercayaan, lembaga dan kelompok, pemimpin dan kebijaksanaan serta unsur-unsur yang terdapat dalam komponen tersebut yang telah mengalami perubahan. Hal ini berarti menyangkut kajian sebuah unsur-unsur tersebut yang bersifat dinamis sehingga harus terus dipantau perubahanperubahannya. 13 Perubahan politik merupakan salah satu varian dari gejala perubahan sosial. Perubahan politik senantiasa akan membawa suatu perubahan pada sebuah sistem sosial dalam sebuah kelompok masyarakat/ negara. Seperti yang dijelaskan oleh Kingsley Davis menjelaskan perubahan sosial merupakan perubahan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Karena perubahan tersebut 13

Hoogerwerf. 1985. Politikologi, Jakarta: Erlangga. Hlm. 257.


bersinggungan dengan fungsi masyarakat, Davis mengemukakan bahwa perubahan tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam organisasi ekonomi maupun politik.14 Pengertian lain mengenai perubahan sosial dikemukakan oleh Mac Iver yang mendefenisikan perubahan perubahan sosial sebagai hubungan dalam perubahan sosial (sosial relations) atau perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) dalam hubungan sosial. 15 Hubungan sosial yang dimaksud merupakan hubungan antar individu ataupun antar kelompok dalam kehidupan bernegara. Johnson (1995) mengatakan perubahan sosial ditandai oleh empat hal penting, yaitu: pertama, hilangnya kepercayaan terhadap institusi-institusi sosial yang mapan terutama lembaga lembaga ekonomi dan politik, kedua, otoritas yang terdapat dalam institusi-institusi sosial utama dipertanyakan, ketiga, menurunnya etika tradisional, dan keempat penolakan secara luas terhadap teknokrasi dan berbagai segi organisasi birokrasi. 16 Keempat hal ini lah yang kemudian menjadi gejala-gejala yang menandai terjadinya sebuah proses perubahansosial. Jika kita mengkaitkannya dengan keberadaan perubahan politik yang terjadi Indonesia yang dipengaruhi oleh keberadaan komunisme, maka apa yang dijelaskan oleh Johnson terrsebut mengarah kepada bagaimana institusi-intitusi sosial yang berhaluan komunis tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat dan justru mendapat kecaman keras dari masyarakat itu sendiri. Institusi-intitusi komunis seperti PKI (dalam bidang politik) dan Lekra dll (dalam bidang sosial) telah dibubarkan oleh pemerintah dan membentuk image negatif terhadap institusi-intitusi tersebut dimata masyarakat. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-intitusi yang berideologi komunis tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di Indonesia. Menurut Mooris Ginsberg (1984) sebab sebab terjadinya perubahan sosial adalah sebagai berikut: 14

http://galihdanary.wordpress.com/2010/12/02/teori perubahan sosial yang diunduh pada 14 maret 2013 pukul 14.15 wib 15 Soemardjan Selo dan Soeleman Soemardi. 1974. Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas ekonomi Universitas Indonesia. Hlm.23 16 NgPhilipus & Nurul Aini. 2009. Sosiologi dan Politik, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 57.


a. Keinginan individu dalam masyarakat untuk secara sadar mengadakan perubahan; b. Sikap sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi kondisi yang berubah; c. Perubahan perubahan struktural dalam bidang sosial, ekonomi dan politik; d. Pengaruh eksternal; e. Munculnya pribadi pribadi dan kelompok yang menonjol dalam masyarakat (kelas menengah); f. Munculnya peristiwa peristiwa tertentu, seperti misalnya kekalahan perang, ataupun kekalahan sebuah kekuatan politik terhadap kekuatan politik yang lainnya; g. Tercapainya konsensus dalam masyarakat untuk meraih suatu tujuan bersama. Perubahan sosial juga ada yang sifatnya dikehendaki (intended change) atau perubahan yang direncanakan (planed change) dan perubahan yang tidak dikehendaki (unintended change) atau perubahan yang tidak direncanakan (unplanned change). 17 Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang sebelumnya telah direncanakan dengan baik dan yang menjadi kemauan dari masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi secara spontan dan tidak ada rencana sebelumnya untuk melakukan sebuah perubahan. Dengan kata lain masyarakat sebelumnya tidak menyadari bahwa akan terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Perubahan politik merupakan salah satu bentuk dari sebuah perubahan sosial. Biasanya sebuah gejala perubahan sosial akan menjadi sebuah faktor bagi terjadinya sebuah perubahan politik. Jadi pembahasan mengenai perubahan sosial sangat dibutukan dalam menganalisa sebuah prubahan politik.

18

Hal ini diperlukan untuk

melihat gejala-gejala sosial seperti apa yang mempengaruhi sebuah perubahan sosial yang kemudian menjadi faktor bagi terjadinya sebuah perubahan politik. 17

Ibid, Hlm. 60 Charles F. Andrian, 1992. Kehidupan politik dan Perubahan sosial, Yogyakarta, Tiara Wacana. Hlm.34 18


6.3. Teori Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa merupakan sebuah miniatur masyarakat intelektual yang memilki corak keberagaman pemikiran, gagasan dan ide-ide yang penuh dengan kreatifitas dalam rangka mewujudkan tri darma perguruan tinggi yakni; pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat.sungguh menarik memang jika kita kembali memperbincangkan persoalan kampus dan dinamikannya yang sangat dinamis. kampus merupakan tempat pengembangan diri yang memberikan perubahan pikiran, sikap, dan pencerahan, tempat mahasiswa lahir menjadi kaum pemikir bebas yang tercerah. Dengan sifat keintelektual dan idealismenya mahasiswa lahir dan tumbuh menjadi entitas yang memiliki paradigma ilmiah dalam memandang persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan.

19

Edward Shill mengkategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial yang khas. Shill menyebukan ada lima fungsi kaum intelektual yakni mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi, menyediakan baganbagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik.Arbi Sanit memandang, mahasiswa cenderung terlibat dalam tiga fungsi terakhir. Sementara itu Samuel Huntington menyebutkan bahwa kaum intelektual di perkotaan merupakan bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi. 20 Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik. Per tama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas diantara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus 19

Ibid., hal.98. Asep setiawan. 2007. Gerakan Mahasiswa Tinjauan Teoritis, , globalisasi.wordpress.com hal.10

20


membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda. 21 Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan Nan Lin sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok. 22 Rudolf Heberle menyebutkan bahwa gerakan sosial merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau menciptakan orde baru. 23 Bahkan Eric Hoffer menilai bahwa gerakan sosial bertujuan untuk mengadakan perubahan. Teori awal menyebutkan, sebuah gerakan muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti disebutkan Smelse. Teori kemacetan ini berpendapat bahwa “pengaturan lagi struktural dalam masyarakat seperti urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan hilangnya kontrol sosial dan meningkatkan “gelombang menuju perilaku antisosial”. Kemacetan sistemik ini dikatakan menjadi penyebab meningkatnya aksi mogok, kekerasan kolektif dan gerakan sosial dan mahasiswa Pakar kontemporer tentang gerakan sosial mengkritik teori-teori kemacetan dengan alasan empirik dan teoritis. Denny JA juga menyatakan adanya tiga kondisi lahirnya gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa. Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Pemerintahan yang moderat, misalnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat tradisional ke 21

Arbi Sanit. 1984. Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Rajawali,. hal.107 Nan Lin. 1998. Sosial Movement dalam Encyclopedia of Sociology.New York, MacMillan Publishing Company hal. 188 23 Asep Setiawan. 1998.Gerakan Sosial, Jakarta, Jurusan Ilmu Politik, FISIP UMJ. hal.10

22


masyarakat modern, misalnya dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dan lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan. Perubahan ini akan menimbulkan gejolak yang dirugikan dan kemudian meluasnya gerakan sosial. Ketiga, gerakan sosial semata-masa masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Adalah sang tokoh penggerak yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan. Gerakan mahasiswa mengaktualisikan potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat imbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan mengetengahkan isu-isu moral sesuai sifatnya yang bersifat ideal. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan

nilai-nilai

ideal

mereka

karena

ketidakpuasan

terhadap

lingkungan sekitarnya. 24 Gerakan moral ini diakui pula oleh Arief Budiman yang menilai sebenarnya sikap moral mahasiswa lahir dari karakteristiknya mereka sendiri. Mahasiswa, tulis Arief Budiman, sering menekankan peranannya sebagai “kekuatan moral” dan bukannya “kekuatan politik”. Aksi protes yang dilancarkan mahasiswa berupa demonstrasi di jalan dinilai juga sebagai sebuah kekuatan moral karena mahasiswa bertindak tidak seperti organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis.25 Arief Budiman juga menambahkan, konsep gerakan moral bagi gerakan mahasiswa pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menganggap gerakan mahasiswa hanyalah merupakan

kekuatan

pendobrak,

ketika

terjadi

kemacetan

dalam

sistem

politik.Setelah pendobrakan dillakukan maka adalah tugas kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam hal ini partai-partai atau organisasi politik yang lebih mapan yang melakukan pembenahan. 26 24

Denny JA,” Menjelaskan Gerakan Mahasiswa”, Kompas, 25 April 1998 Arief Budiman. 2005. Peranan mahasiswa sebagai Inteligensia dalam Cendekiawan dan Politik. Jakarta, LP3ES. 26 Arief Budiman. 2005. Catatan Kritis Mencoba Memahami Si Bintang Lapangan 1998, dalam Arbi Sanit, Pergolakan Melawan Kekuasaan, Jakarta, LP3ES, , hal.26 25


Sependapat dengan Arief Budiman, Arbi Sanit menyatakan komitmen mahasiswa yang masih murni terhadap moral berdasarkan pergulatan keseharian mereka dalam mencari dan menemukan kebenaran lewat ilmu pengetahuan yang digeluti adalah sadar politik mahasiswa.Karena itu politik mahasiswa digolongkan sebagai kekuatan moral. Kemurnian sikap dan tingkah laku ,mahasiswa menyebabkan mereka dikategorikan sebagai kekuatan moral, yang dengan sendirinya memerankan politik moral. 27 Namun seperti halnya gerakan sosial umumnya senantiasa melibatkan pengorganisasian. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lainnya untuk mendorong kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa turun ke jalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka. Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana. Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut. Bentuk lain dari aktualisasi peran gerakan mahasiswa ini dilakukan dengan menurunkan massa mahasiswa dalam jumlah besar dan serentak. Kemudian mahasiswa ini mendorong desakan reformasi politiknya melakukan pendudukan atas bangunan pemerintah dan menyerukan pemboikotan. Untuk mencapai cita-cita moral politik mahasiswa ini maka muncul berbagai bentuk aksi seperti umumnya terjadi dalam, gerakan sosial. Arbi Sanit menyatakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa fungsinya sebagai penguat tuntutan bukan sebagai kekuatan pendobrak penguasa. Strategi demonstrasi diluar kampus merupakan bagian dari upaya membangkitkan semangat massa mahasiswa. 27

Arbi Sanit. 1998. Reformasi Politik. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hal.267.


Arbi Sanit menyebutkan bahwa reformasi politik mahasiswa terfokus kepada suksesi kepemimpinan, penegakan pemerintahan yang kuat-efektif sehingga produktif, penegakan pemerintahan yang bersih, penetapan kebijakan puiblik yang adil dan tepat dan demokratisasi politik. Arbi menyajikan sebuah analisa sistematik mengenai peran strategis pembaharuan mahasiswa Asia dalam dekade 1990-an. Namun sayang, gerakan moral mahasiswa ini seringkali menimbulkan kerusuhan dan tindakan anarki, untuk itulah diperlukan strategi baru dalam melakukan aksi untuk menuntut perubahan kebijakan, yakni dengan menggunakan strategi negosiasi. 28 6. Metodologi Penelitian Penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka dasar teori diatas, penelitian ini memiliki tujuan metodologis yaitu deskriptif (melukiskan). Penelitian deskriptif adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. 29 Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, seta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Karenanya pada penelitian deskriptif tidak menggunakan atau tidak melakukan

28

Arbi Sanit.1999. Pergolakan Melawan Kekuasaan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hal.26

Bambang Prasetyo dkk. 2005. Metode Penelitian Kuantitaif : Teori dan Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , Hlm. 42 29


pengujian hipotesa seperti yang dilakukan pada penelitian ekspalanatif berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. 30 7.1 Jenis Penelitian Studi ini pada dasarnya bertumpu pada penelitian kualitatif. Aplikasi penelitian kualitaif ini adalah konsekuensi metodologis dari penggunaan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor mengungkapkan bahwa ”metodelogi kualitaif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 31 Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi satu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Masalah yang akan diungkapkan dapat disiapkan sebelum mengumpulkan data atau informasi, akan tetapi mungkin saja berkembang dan berubah selama kegiatan penelitian dilakukan. Dengan demikian data/informasi yang dikumpulkan data terarah pada kalimat yang diucapkan, kalimat yang tertulis dan tingkah laku kegiatan. Informasi dapat dipelajari dan ditafsirkan sebagai usaha untuk memahami maknanya sesuai dengan sudut pandang sumber datanya. Maka informasi yang bersifat khusus itu, dalam bentuk teoritis melalui proses penelitian kualitatif tidak mustahil akan menghasilkan teoriteori baru, tidak sekedar untuk kepentingan praktis saja. Secara khusus, penelitian yang penulis gunakan dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Fakta atau data yang 30

Sanafiah Faisal. 1995. Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar Aplikasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 20 31 Mohammad Natsir. 1983.Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia,Hlm. 105


ada dikumpulkan, diklasifikasikan dan kemudian akan dianalisa. Pada penelitian deskriptif, penulis memusatkan perhatian pada penemun fakta-fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya ditemukan. Karena itu dalam penelitian ini, penulis mengembangkan konsep dan menghimpun berbagai data, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. 7.2. Teknik Pengumpulan Data Dalam melahirkan sebuah penelitian, ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data antara lain wawancara (interview), observasi (observation), dan dokumentasi (documentation). Tatang M. Arifin mengatakan, bahwa ada “data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian”. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data, hanyalah sebagian dari informasi, yakni berkaitan dengan penelitian. Dalam suatu penelitian, disamping menggunakan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh terhadap obyeksifitas hasil penelitian. Mempertimbangkan hal tersebut, dan keharusan untuk memenuhi validitas dan realibilitas dalam teknik pengumpulan datanya. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lainlain yang berhubungan dengan masalah penelitian.Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang diperlukan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:


1. Data Primer, yaitu Data yang diperoleh oleh Penulis dari arsip-arsip PMKRI dan data tersebut diperkuat oleh wawancara tokoh-tokoh yang terlibat pada saat itu. 2. Data Sekunder, yaitu penelitian kepustakaan (Library research) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahanbahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

7.3. Teknik Analisis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini melakukan analisa atas masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Artinya disini setelah penulis mengumpulkan buku-buku dan memperkuatnya dengan melakukan wawancara maka penulis melakukan penyederhanaan dengan mengkombinasikan keduanya untuk menjadi alat analisis bagi penulis. 7. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan lebih terperinci serta untuk mempermudah isi, maka penelitian ini terdiri kedalam 4 (empat) bab, yakni: BAB I

:

PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika penelitian.


BAB II

:

DESKRIPSI PMKRI DAN PERUBAHAN POLITIK DI INDONESIA

Dalam bab ini akan menggambarkan segala sesuatu mengenai profil PMKRI dan deskripsi lahirnya organisasi-organisasi mahasiswa di Indonesia serta situasi politik pada masa itu. BAB III

:

ANALISIS DATA

Bab ini nantinya berisikan tentang penyajian data dan fakta yang diperoleh dari buku-buku, majalah, wawancara, dan juga akan menyajikan pembahasan dan analisis data dan fakta tersebut. BAB IV

:

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data pada bab – bab sebelumnya serta berisi adanya saran – saran yang peneliti peroleh setelah melakukan penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents