BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara. 1 Ari Dwipayana Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE. Hal 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia yang berhasil mendorong perubahan tata pemerintahan di negara ini. ”Transisi politik yang terjadi di Indonesia, sejak berahirnya kekuasaan Soeharto pada bulan Mei 1998 tersebut menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di aras lokal maupun nasional, dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentarilistik menjadi lebih demokratisdesentralistik”.1 Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karateristik relasi kekuasaan antara daerah pusat dengan daerah-daerah yang ada di kabupaten/kota yang diberikan kekuasan untuk menghasilkan keputusankeputusan politik tanpa harus di intervensi oleh pusat. Pada level lokal, pergeseran itu didorong oleh perubahan konstitusional yang dibawa oleh UU No. 22/1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Berbeda dengan pengaturan politik sebelumnya, desa tidak diatur oleh Undang-Undang tersendiri melainkan dimasukkan dalam kerangka Undang-Undang otonomi daerah. Selain didorong oleh reformasi regulatif, pergeseran politik ditingkat lokal juga didukung oleh menguatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik desa. Pada beberapa kesempatan dalam era reformasi, bermunculan aksi penentangan yang dilakukan oleh warga desa untuk menuntut keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan maupun aksi-aksi sporadis yang dilakukan untuk menuntut akuntabilitas pejabat publik di desa.

1

Ari Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE. Hal 1

Universitas Sumatera Utara

Dalam tataran empiris, penerapan UU No. 22/1999 menimbulkan implikasi yang cukup besar ditingkat lokal. Implikasi yang pertama berkaitan dengan perubahan

hubungan

desa

dan

pemerintahan

supra

desa

(pemerintah

kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat). Implikasi kedua menyentuh perubahan dalam tata hubungan antara lembaga dan kekuatan di desa. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial jenis desa masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. ”Desa merupakan intitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri, hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit”.2Desa merupakan bentuk pemerintahan tradisional yang tetap dapat bertahan dengan nilai-nilai budaya, sejarah dan adatnya. Desa sebagai pemerintahan tradisional telah menganut nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Beberapa bentuk pemerintahan yang bersifat tradisional yang ada di Indonesia dapat terlihat di beberapa daerah di Indonesia dengan beberapa sebutan yakni, Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Sumatera Barat, Marga di Palembang, Pananian

di

Tana

Toraja,Tumenggungan

dan

lain-lain.

Landasan

dari

terbentuknya pemerintahan desa adalah keberanekaragaman masyarakat yang terdapat dalam desa dan partisipasi aktif. “Dalam sistem pemerintahan desa telah dikenal sistem demokrasi yang terlihat dengan adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam desa”.3Dalam musyawarah ini masyarakat desa memiliki hak suara untuk dapat berkumpul dan mengajukan aspirasinya. ”Kepala desa adalah alat pemerintah, alat pemerintah daerah, dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.Kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pembangunan, 2

R.H Unang Sunarjo, 1984. Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung: Tarsito,.Hal. 6. Haw. Widjaja. 2008. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada. Hal. 3.

3


pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan”.4. Setelah adanya peraturan pemerintah yang baru setelah terbentuknya otonomi daerah dan otonomi desa, agar dapat terwujudnya pemerintahan yang demokratis di dalam desa, dijelaskan dalam pasal 94 UUNo. 22 tahun 1999, pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa dan badan perwakilan desa, dimana pemerintahan desa terdiri atas kepala desa, perangkat desa (Sekdes, Bendaharawan

desa,

Kepala

Seksi).Penyelenggaraan

pemerintahan

desa

merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki

kewenangan

untuk

mengatur

dan

mengurus

kepentingan

masyarakatnya.UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan desa yang merupakan pengganti UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.“Dalam UU No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuasi kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya”.5 “Dalam peraturan pemerintah No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD)sesuai pasal 104 adalah orang yang dipilih masyarakatnya sendiri yang dipercayai dapat mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa”.6 Berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Untuk lebih jelasnya, maka uraian yang ada dalam paragraf 2 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan.“Dalam melaksanakan tugasnya itu, kepala desa mempunyai 4

R.H. Unang Sunarjo, Op. cit. Hal 13 Haw Widjaja. Op. cit. Hal. 17. 6 Haw Wijdjaja. Op. cit. Hal. 27. 5


wewenang

yaitu,

memimpin

penyelenggaraan

pemerintahan

berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan

bersama

BPD,

membina

kehidupan

masyarakat

desa,

mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan”.7Dalam proses pembangunan desa maka perlu dibangun hubungan yang ideal diantara lembaga desa tersebut. “Dengan kalimat lain perlu dibangun adanya partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan antar lembaga yang ada di desa. Dalam bahasa akademis hubungan yang saling menguatkan tersebut dikenal dengan istilah tata pemerintahan yang baik (good governance)”.8 Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang diciptakan secara bersama oleh semua elemen yang ada di suatu wilayah. Jika ditingkat desa, tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang diciptakan secara bersama oleh pemerintah desa, kelembagaan politik, dan kelembagaan lain di desa. “Tata pemerintahan yang baik merujuk pada proses penciptaan hubungan kerjasama antara lembaga desa yang ada di desa untuk membuat

peraturan-peraturan

yang

digunakan

dalam

penyelenggaraan

9

pemerintahan di desa”.

Munculnya fenomena tata kelola pemerintahan yang buruk (badgovernance) menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pembaruan tata pemerintahan, menuju tata pemerintahan yang lebih baik (good governance), dengan demikian 7

Beratha I Nyoman. 1992. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan. JakartA: Ghalia Indonesia. Hal. 23. Prathama Raharja. 2001. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa. Jakarta: UI. Hal. 203. 9 Joko Purnomo. Dkk. 2008.Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Pelaksanaan Good Governance di Tingkat Desa). Yogyakarta: Penerbit Institute for Research and Empowerment (IRE). hal 19. 8


pembaruan tata pemerintahan yang harus dibenahi ada dua level.“Pertama ditingkat desa, perlu dibangun good governanceyang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintah serta merumuskan kepentingan desa,agar tercipta kesejahteraan sosial, baik dari segi ekonomi, politik dan sosial. Dalam pergeseran peradigma dari konsep govermentke governance, maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya bersendikan pada Truste (saling kepercayaan) serta partnership (kemitraan)

antara

elemen

dalam

masyarakat

(stake

holders).

Karena

bagaimanapun, setiap persoalan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah desa semata. Oleh karena itu pemerintah desa harus bekerja sama dengan elemen masyarakat dengan prinsip kemitraan. Dalam upaya membangun Trustee dan partnership itu maka tidak ada jalan lain kecuali menyandarkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip tersebut antara lain: Partisipasi, yaitu dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan transparansi terhadap proses pemerintahan dan pembangunan, sehingga setiap perubahan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, akuntabilitas (amanah) setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat, baik secara hukum, politik maupun moral. Kedua, dalam level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten-Provinsi), perlu dibangun sebuah proses yang bisa mengantarkan kepadakepentingan desa pada domain politik supra desa secara partisipatif”.10 Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik di dalam desa.

10

Ari Dwipayana. Op. cit. hal. 6-7


Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan sebuah isu sentral yang paling utama dalam pembahasan pengelolaan pemerintahan, tuntutantuntutan

yang

dilakukan

oleh

masyarakat

terhadap

pemerintah

untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain dari pengaruh globalisasi, tidak

terkecuali

pada

tingkat

pemerintahan

terendah

seperti

desa.Tata

kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler didalam ilmu politik. Prinsip dari good governance tersebut merupakan konsep-konsep yang erat kaitannya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik yang selama ini dirasakan masyarakat belum bisa memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, banyak pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tidak secara efektif dan efisien. Sejauh ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak efisien yang cenderung bersifat rente birokrasi, dengan artian costumer masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari provider, yang artinya adalah,pemerintah sebagai pihak penyedia jasa pelayanan belum dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat cenderung kurang memuaskan dan berbelit-belit, sehingga dapat memicu terjadinya konflik. Pelayanan publik (public service) merupakan suatu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada perpolitikan di dalam pemerintahan desa juga terdapat unsur penting yang dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang good governance (kepemerintahan yang baik).Dengan demikian good governance adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Karena secara subtantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antara level pemerintahan, melainkan upaya membawa negara lebih dekat terhadap masyarakat, good governance adalah basis peneyelenggaraan otonomi lokal.


Pemerintahan lokal yang kuat dan otonom tidak akan bermakna bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsipitas dan partisipasi masyarakat. Penerapan good governance di level desa merupakan sebuah solusi canggih terhadap bad governance yaitu sebuah pemerintahan desa yang didominasi oleh kepala desa beserta elit desa, yang kurang berbasis kepada partisipasi masyarakat serta transparansi, akuntabilitas, dan resvonsipitas yang terbatas. Sehingga melalui penerapan prinsip good governance tidak akan muncul lagi pola kepemimpinan desa yang benevolent, mandatory dan otoritardari kondisi struktur desa yang bias elit, sentralistik, dan feodal, sebaliknya akan muncul kepemimpinan sosial yang partisipatip, responsive dan demokratis. Dengan good governance, warga desa akan mempunyai ruang dan kapasitas yang leluasa untuk bersuara, akses dan kontrol. Dalam mendukung terwujudnya smua partisipasi, tugas dan wewenang para aparat desa maka diperlukan adanya pembentukan atau penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ditingkat lokal seperti desa, agar tercipta kesejahtraan sosial, baik dari segi ekonomi, politik dan sosial. Terbangunnya democratic governance di desa juga akan mengurangi high cost secara sosial maupun ekonomi. Desa Sigalapang Julu adalah salah satu desa yang dapat dikatakan sukses dalam menjalanakan pemerintahannya dengan menerapkan konsep-konsep dari good gonernance, yaitu yang berbasis kepada partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsipitas, demokratis, dan pelayanan publik yang baik, yaitu salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan,Kabupaten Mandailing Natal, yaitu desa Sigalapang Julu, dapat dilihat pada pemilihan kepala desa pada tahun 2010 dengan tingkat partisipasi politik masyarakatnya sangat tinggi dan berjalan secara demokratis, terbuka. Pada tahun 2011, dalam menjalankan pemerintahan desa, desa Sigalapang Julu mengalami kemajuan yang baik, baik dari segi pembangunan, partisipasi masyarakat, tingkat demokrasi yang tinggi, dan pelayanan-pelayanan yang sangat memuaskan terhadap masyarakat, seperti partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, dalam hal suatu kebijakan ataupun peraturan yang ada di dalam desa selalu


dimusyawarahkan dengan warga masyarakat desa yang bersipat terbuka (transparan) sehingga dapat diketahui seluruh masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahannya selalu melibatkan seluruh masyarakat dengan adanya akses dan kontrol terhadap pembangunan dan pemerintahan desa, yang bersifat demokratis dimana tidak ada kekuasan elit-elit aparatur desa, seperti kepala desa dan BPD, sehingga tercapai semua kepentingan masyarakat. Tingkat ekonomi warga desa semakin meningkat karena dari hasil bumi yang di kelola oleh warga masyarakat dengan bantuan dari aparatur desa, seperti kepala desa. Hubungan antara Kepala Desa, BPD, dengan masyarakat sangat terjalin secara azas kekeluargaan, pelayanan-pelayanan dari aparatur desa sangat memuaskan bagi masyarakat, seperti pengurusan KTP, pembagian RASKIN (beras bagi warga masyarakat miskin),dan setiap permasalahan yang terjadi selalu dituntaskan secara kekeluargaan, dengan putusan dari kepala desa tersebut, untuk mengatasi terjadinya konflik yang berkepanjangan dan supaya dapat terjalin kesejahteraan dan ketenteraman di dalam desa tersebut.11 Hal ini dapat berjalan karena pemerintahan desanya benar-benar menjalankan prinsip-prinsip dari good governance.Sehingga dapat dilihat dengan kemajuanbaik secara politik, ekonomi dan sosial,Dimanakesejahteraan, partisipasi masyarakat yang tinggi, pemerintahan yang demokratis, pembangunan dan ketenteraman yang dicapai oleh desa Sigalapang Julu tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala desanya itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan di desa tersebut.Kepemimpinan kepala desa yang dimaksud disini yaitu bagaimana kepala desaSigalapang julu dapat menjalankan pemerintahan desa dengan transparansi, akuntabilitas, resvonsipitas, demokratis, dan pelayanan publik yang baik. 1.2.Rumusan Masalah Kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh 11

Profil Desa Sigalapang Julu. Tahun 2011


azas usaha bersama dan kekeluargaan.Kepala esa harus dapat mengayomi mayarakatnya dan memahami seluk-beluk didalam desa tersebut serta adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiapmengambil keputusan.Setiap kepala desa akan berhasil apabila dalamkepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin yang secara demokratis, yaitu secara terbuka, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat., dengan konsep good governance yaitu secara transparansi, akuntabilitas, resvonsipitas dan partisipasi masyarakat serata memberikan pelayanan yang baik. Oleh karena itu perandari kepaladesa sangat menentukan dalam

memberdayakan semua potensi yang dimiliki untuk kemajuan

desa,kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitian didesa yang berada di kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, karena desa ini adalah salah satu desa, yang berhasil menjalankan pemerintahan desanya dengan baik, yang menerapkan konsep-konsep good governance di dalam desa tersebut. Dimanakesejahteraan, partisipasi masyarakat yang tinggi, pemerintahan yang demokratis, pembangunan dan ketenteraman yang dicapai oleh desa Sigalapang Julu tidak terlepas dari peran kepala desanya itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan di desa tersebut. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakandalam proposal penelitian

ini,

penulis

ingin

meneliti

tentang,

“Bagaimana

Peran

Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan Good Governancesehingga terwujud pemerintahan yang baik di Desa Sigalapang Julu”. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul“Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governancedi Desa Sigalapang Julu. Kec. Panyabungan. Kab. Mandailing Natal. Tahun 2011”.


1.3.Batasan Masalah Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk kedalam masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk kedalam ruang penelitian tersebut. Maka untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan menghasilkan uraian yang sistematis diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti oleh penulis,yaitu: Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran kepemimpinankepaladesa dalam mewujudkan good governance di desa Sigalapang Julu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada tahun 2011. 1.4.Tujuan Penelitian Secara umum penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui peran kepemimpinan kepala desa Sigalapang Julu dalam mewujudkan good governance. 2. Menganalisis kewenangan kepala desa dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. 1.5.Manfaat Penelitian 1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 2. Secara intitusi, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintahan desa, khususnya aparatur pemerintahan desa, karena dapat menambah informasi

dan

pengetahuan

tentang

bagaimana

peran

kepemimpinankepala desa dalam mewujudkan good governance. 3. Secara umum, penelitian ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, karena dapat memperkaya khasanah pengetahuan terhadap Ilmu Politik, yaitu mengenai konsep-konsep good governance dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di dalam pemerintahan desa. 1.6.Kerangka Teori


Salah satu unsur yang paling penting peranannya dalam penelitian adalah menyusun kerangka teori, karena kerangka teori berfungsi sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari segi mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.12 Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 1.6.1. Good Governance Secara konsepnya, good governance terdiri atas dua kata,yaitu kata good dangovernance. Dimana dari dua kata tersebut memiliki arti dan maknanya sendiri. Good yang berarti baik dan governance adalah suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (Pemerintahan), dengan adanya interaksi antara Negara dan Masyarakat sipil.13“Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian. Pertama nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat ,dan nilai yang dapat meningkatkankan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.Jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan maka good governance adalahsuatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah,dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahanyang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatumasyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri”.14 Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, Governance memiliki tiga kaki, yang menjadi landasan utamanya dalam menjalankan pemerintahan yang baik, yaitu : 12

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey.Jakarta:LP3ES, 1989, hal.37 Lefwitwickh, 1994, rhodes,1997. dalam buku Membangun Good Governannce di Desa. oleh Ari Dewapayana. Yogyakarta: IRE 2003. Hal. 8 14 Sedarmayanti.2003. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah. Bandung : Mandar Maju.Hal 6 13


1. Economic governance,meliputi proses pembuatan keputusan 2. Political governance, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan 3. Administrative

governance,adalah

sistem

implementasi

proses

kebijakan.15 Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tentang good governance menurut sudut pandangnya masing-masing,seperti Pierre dan Guy Peters mengartikan goodgovernanceyaitu, “suatu konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya, berarti berpikir tentang bagaimana

mengendalikan

ekonomi

dan

masyarakat,

serta

bagaimana

mencapaitujuan-tujuan bersama”.16SedangkanWorld Bank mendefenisikan “good governance sebagai suatu cara bagaimana menyelenggarakan manajemen pembangunan yang solid, bertanggungjawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efesien”.17 Lain juga halnya dari yang didefenisikan “OECD (Organization For Economic

Cooperation

and

Development).

mendefenisikan

Governance

sebagaisuatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi, agar bisa

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan”. 18 Menurut “UNDP,(United Nations Development Program), Suatu badan membekalkan bantuan pembangunan di dunia, yang merupakan lembaga eksekutif dalam Majelis Ekonomi dan Sosial PBB, mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip, partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik. Good governance dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan penerapan pengelolaan berbagai urusan

15

Ibid. hal. 5. Ari Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE. Hal. 10 17 Sedarmayanti.Op. cit. Hal.5-6. 18 Sedarmayanti. Log. Cit. Hal. 6. 16


penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif disemua tingkatan”.19 Dari beberapa definisi good governance yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas, good governance mempunyai beberapa karakteristik konsep dalam pelaksanaannya, yaitu: “Partisipasi (Participation), iyalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, serta berpartisipasi secara konstruktif. Setiap orang atau setiap warga negara harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat menyalurkan inspirasinya, dan mengutarakan pendapatnya. Aturan hukum (Rule of law), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Transparansi (Transparency), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, secara langsung dapat diperoleh dari masyarakat. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengolahan daerah, berkaitan dengan hal tersebut aparatur pemerintah perlu proaktif dalam memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan masyarakat. Daya Tanggap (Responsivevnes), dimana lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani masyarakat. (Consensusorientation), berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas. Equity, berkeadilan dimana setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisiensi), dan berhasil guna(efektif). Akuntabilitas (Accountability), adanya pertanggungjawaban dari setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda bergantung kepada jenis keputusannya. Strategicvision, dimana aparatur pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai visi yang lebih baik secara bersama”.20 Good Governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efisien dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis 19

Sedarmayanti.Op. cit. Hal 7. Sedarmayanti.Op. cit. Hal. 8

20


dan tujuan sosial, selain itu good governance dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu entitas secara keseluruhan,21penyelenggaraan negara harus mempunyai kemampuan responsif, adaftasi dan akuntabilitasi publik. Krangka good governance yang bersifat makro bisa dimasukkan pada level desa.Jika good governance diletakkan dalam konteks desa, maka dua isu yang perlu diperhatikan.“Pertama adalah pemerintahan demokratis (democratic governance) yaitu pemerintahan desa yang berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola oleh akuntabilitas dan taranparansi masyarakat, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk resvonsipitas masyarakat. Kedua adalah hubungan antara elemen governance di desa yang didasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan (trust)”.22 Inti dari kedua pola ini adalah keterrlibatan masyarakat (partisipsi) dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai kebaikan bersama (common good) secara kolektif.Pola hubungan antara elemen bisa sejajar dan seimbang bila pemerintahan desa dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan rensvonsip.Sebaliknya pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, transparan, akuntabel, dan rensvonsip) bisa semakin kokoh bila ditopang dengan kesejajaran.Tujuan good governance diterapkan dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif dengan menjaga kesinergian intraksi yang konsurtif diantara domain-domain pemerintah, swasta, dan masyarakat.Dalam konteks good governance membutuhkan tampilan masyarakat politik yang demokratis, yang mampu memberikan jembatan antara masyarakat dengan Negara, berbasis pada masyarakat sipil, mampu melakukan kontrol terhadap Negara.Secara minimal aktor-aktor politik dapat ditemukan di tingkat desa, seperti partai politik, Badan Perwakilan Desa (BPD), kepala desa, dan masyarakatnya. 21

Sedarmayanti.Op. cit. Hal. 6. Lihat juga Ari Dwipayana.Op. cit. Hal. 22

22


1.6.2. Teori Kepemimpinan Kepemimpinan (leadership) merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. “Kepemimpinan (leadership) secara umum merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut mengikuti sebagaimana apa yang dikatakan seorang pemimpin tersebut agar tercipta tujuan bersama”.23 Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tentang kepemimpinan menurut sudut pandangnya masing-masing sebagai berikut : 1. Menurut Ordway Tead (1929), mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu sifat dari individu itu sendiri yang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya.24 2. C.N.Coley mendefinisikan kepemimpinan merupakan titik pusat dari suatu kecendrungan, yang dimana kecendrungan itu harus bisa diatur seorang yang dipercayai masyakatnya atau kelompok.25 3. P.Pigors (1935), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses saling mendoroong melalui suatu keberhasilan interaksi dari sebuah perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.26 4. Menurut George R Terry (1964), bahwa kepemimpinan itu adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatip ditambah dengan ke ahlian yang bersangkutan dalam menjalankan tugas pekerjaannya itu.27 Dari

beberapa

definisi

ini

dapat

disimpulkan

bahwa

kepemimpnanmerupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, 23

Haw. Widjaja. 2008. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada. Hal. 31 Inu Kencana Safei. 2003 Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung. PT Rafika Aditama. Hal. 2. 25 Inu Kencan Safei. Log. Cit. Hal. 2. 26 Inu Kencan Safei. Log. Cit.Hal. 2. 27 Inu Kencan Safei.Op. cit. Hal. 8. 24


memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan organisasi atau kelompok, masyarakat itu sendiri.Dalam hal pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap suatu jalannya pemerintahan desa itu dengan baik dan demokrasi.Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiapmengambil

keputusan.Setiap

kepala

desa

akan

berhasil

apabila

dalamkepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin yang secara demokratis, yaitu secara terbuka, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.dengan

konsep

good

governance

yaitu

secara

transparansi,

akuntabilitas, resvonsipitas dan partisipasi masyarakat serata memberikan pelayanan yang baik.Pemimpin membutuhkan kemampuan dan keterampilan serta sifat-sifat yang memadai untuk melakukan kegiatannya. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian tersendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku dan gaya yang membedakan dirinya dengan orang lain, gaya hidupnya ini pasti akan mempengaruhi prilaku dan tipe kepemimpinannya. Oleh karena itu perandarikepemimpinan kepala desa sangat menentukan dalam

memberdayakan

semua

potensi

yang

dimiliki

untuk

kemajuan

desa,kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).Oleh karena itu kepemimpinan yang demokratis dari seorang kepala desa sangat cocok dalam penerapan dari konsep-konsep good governance dalam menjalankan pemerintahan desa.Karena konsep-konsep good governance juga mengutamakan adanya sifat yang transparansi, akuntabilitas, resvonsipitas dan partisipasi masyarakat, sehingga tecapai kepentingan dari seluruh elemen masyarakat.Dalam kepemimpinan demokratis juga memandang bahwa manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. “Kepemimpinan demokratis diwujudkan dengan dominasi perilaku sebagai pelindung dan penyelamat dan perilaku yang cenderung memajukan dan mengembangkan organisasi atau kelompok.Disamping itu diwujudkan juga


melalui perilaku kepemimpinan sebagai pelaksana (eksekutif). Berdasarkan prinsip tersebut ini, dalam gaya kepemimpinan ini selalu terlihat usaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin, proses kepemimpinan diwujudkan dengan cara memberikan kesempatan yang luas bagi anggota kelompok atau organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Partisipasi itu disesuaikan dengan posisi atau jabatan masing-masing, disamping memperhatikan pula tingkat dan jenis kemampuan setiap anggota kelompok atau organisasi”.28Dalam kepemimpinan kepala desa dengan gaya demokratis dimana dalam setiap mengambil

keputusan

dengan

selalu

mementingkan

musyawarah,

yang

diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing. Dengan demikian dalam pelaksanaan setiap keputusan tidak dirasakan sebagai kegiatan yang

dipaksakan,

justru

sebaliknya

semua

merasa

terdorong

untuk

mensukseskannya sebagai tanggungjawab bersama.Setiap anggota kelompok atau organisasi merasa perlu aktif bukan untuk kepentingan sendiri atau beberapa orang tertentu, tetapi untuk kepentingan bersama. Dalam kepemimpinan demokratis pemimpin dalam tipe ini menafsirkan kepemimpinanya bukan sebagai diktator melainkan sebagai pemimpin ditengahtengah anggota kelompoknya, hubungannya dengan para bawahannya bukan sebagai atasan dan bawahan tetapi lebih pada saudara tua pada adiknya.Dalam melaksanakan tugasnya seorang pemimpin

mau menerima dan bahkan

mengharapkan pendapat dan saran dari para bawahannya, demikian juga terhadap kritik yang membangun dari bawahannya dijadikan sebagai umpan balik dan bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Disamping itu pemimpin ini juga memberikan kesempatan bagi timbulnya kecakapan memimpin pada anggota kelompoknya

dengan

jalan

mendelegasilkan

sebagian

kekuasaan

dan

tanggungjawab.Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai peimimpin. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi 28

Inu Kencana Safei. Op. cit. Hal. 27.


sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan berada diluar situasi itu, pemimpin harus berusaha

agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau

organisasinya. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah yang didapat, bagaimana cara mengerjakan perintah, dan dimana mengerjakan perintah tersebut agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Pemimpin juga bisa menggunakan pendekatan konsultatif sebagai komunikasi dua arah, untuk dapat

mempertimbangkan

suatu

keputusan

dengan

orang-orang

yang

dipimpinnya, baik dari aparatur pemerintahan itu sendiri atau masyarakat. Pemimpin juga harus bisa mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam kondisi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Untuk itu berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penekanan dan perhatian khusus penulisan skrifisi ini akan ditujukan kepada kemampuan kepemimpinan kepala desa yang berkenan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk dapat memberdayakan masyarakat, yakni yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan kehidupan masyarakat dan kemampuan kepala desa selaku pimpinan desa dalam mengayomi warga masyarakatnya. Dalam perakteknya pada desa yang diteliti oleh penulis, yaitu desa Sigalapang Julu, dimana kepala desanya menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis dalam mewujudkan good governance di desa Sigalapang Julu, dimana dalam menjalankan pemerintahan di desa tersebut, kepala desa mempunyai prinsip yang selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, dan dalam menjalankan pemerintahannya juga selalu terbuka, memberikan kesempatan kepada setiap masyarakatnya untuk mengajukan setiap inspirasinya

yang

bertujuan

untuk

membangun

desa

tersebut.Selalu

memusyawarahkan setiap suatu kebijakan yang akan diterapkan di dalam desa


tersebut, selalu terjalin komunikasi yang timbalbalik antara kepala desa dengan warga masyarakatnya, dengan begitu hubungan masyarakat dengan aparatur pemerintahan tidak renggang karena adanya kepercayaan dan kepuasaan yang diberikan oleh aparatur desanya tersebut, oleh karena itu semua warga masyarakatnya

dapat

berpartisipasi

dalam

setiap

pembangunan

dan

pengembangan desanya karena kepemimpinan dari kepala desanya yang bersipat demokratis dan transparan membuat masyarakat menjadi bagian dari setiap pembangunan dan kepemerintahan desa Sigalapang Julu. 1.6.3

Teori Kebijakan Secara sederhana dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah

pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah, kebijakan juga dapat diartikan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. “Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”.29 Selain itu kebijakan publik juga dapat di artikan sebagai suatu strategi yaituadalah,“strategi untuk mengantarkan masyarakat pada awal, memasuki masyarakat pada transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”.30 Beberapa teori tentang kebijakan yang dikemukankan para ahli seperti yang di kemukakan oleh “Ealau dan Pewit (1973) yang mendefenisikan kebijakan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsipprinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuam tertentu, menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang 29

Edi suharto. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.Jakarta: Alfabeta. Hal. 7. Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal. 5

30


memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.Sedangkan Richard Rose mengatakan bahwa kebijakan harus dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan dengan orang banyak, beserta konsekuensinya terhadap mereka yang bersangkutan, daripada hanya sebagai keputusan tersendiri.Dan James Anderson

mendefinisikan kebijakan sebagai suatu arah

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.31 Jenis-jenis kebijakan menurut James Anderson. “Pertama, kebijakan distributip, kebijakan ini lebih melihat dari segi pelayanan, atau kemanfaatan pada masyarakat.Kedua, kebijkan subtantif, kebijakan ini lebih kepada persiapan atau perencanaan membuat suatu kebijakan apa yang akan dibuat oleh pemerintah. Ketiga, kebijakan material,yaitu kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. Keempat yaitu kebijakan publik goods, yaitu suatu kebijakan yang dibuat untuk masyarakat yang berhubungan dengan keinginan masyarakatnya, dan dalam menerapkan kebijakan ini selalu dibutuhkan musyawarah dalam setiap keputusan sehingga terjalin sebuah kebijakan yang demokratis”.32 Proses perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, karena dari sinilah akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Impelementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, dan untuk menginplementasikan kebijakan publik ada dua, yaitu dengan langsung menginplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Tujuan kebijakanpada prinsipnya adalah untuk melakukan intervensi, dalam menerapkan pemerintahan yang baik di desa suatu kebijakan harus didasarkan oleh kepentingan seluruh masyarakat, dengan azas permusyawarahan, karena suatu kebijakan adalah sebagai pencapaian secara efesien dan efektif, dengan cara 31

Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo. Hal. 16-19 Budi Winarno. Op. cit. Hal. 20.

32


memperhatikan kehidupan masyarakat, kebutuhan, dan apa yang diinginkan masyarakat desa tersebut, makasuatu kebijakan itu harus benar-benar public good, yang artinya suatu kebijakan tersebut benar-benar dapat membangun, mendorong, dan meningkatkan kehidupan masyarakat, baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Dari setiap kebijakan harus ada komunikasi terhadap warga masyarakat sebelum kebijakan itu dijalankan, untuk melihat apakah suatu kebijakan itu dapat di jalankan dan mempunyai kepentingan terhadap tujuan bersama, dengan mellihat juga sumber daya manusianya itu, apa dapat menjalankan suatu kebijakan tersebut, dengan melakukan pendekatan yang mendalam terlebih dahulu sebelum melakukan suatu kebijakan tersebut, seperti pendekatan yang dalam teori implementasi kebijakan publik. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan danumumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupunpemerintah.Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencaripeluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilainilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilaiyang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, makakebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya,suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktikyang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 1.6.3.1. Implementasi Kebijakan Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapatberupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakanyang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.


“Lester dan Stewart yang dikutip olehWinarno, menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan

adalah,Implementasi

kebijakan

dipandang

dalam

pengertian luas merupakan alatadministrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.33 Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Sedangkan Implementasi kebijakan “menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut”.34 Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho

merupakan

dua

pilihan,

dimana

yang

pertama

langsung

mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.Dalam pandangan George C Edward 111 (1980) dalam buku Subarsono menyebutkan bahwa,“Implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel yaitu, komunikasi, suberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan keempat pendekatan tersebut saling mempengaruhi”.35 Berikut ini adalah penjelasan dari faktor-faktor dari implementasi kebijakan yaitu. 1. Komunikasi. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).Faktor pertama yang 33 34 35

Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal.101-102 Riant Nugroho. 2003. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal. 158

Ag.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 90


mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harusmenyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untukpelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidakhanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasitersebut

harus

jelas.Faktor

ketiga

yang

mendukung

implementasi kebijakan adalahkonsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsungefektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 2. Sumber-sumber. Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. 3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yangdalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh parapembuat keputusan awal. 4. Struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkansecara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Dalam penjeleasan yang di atas adalah faktor-faktor penting dalam menjalankan suatu kebijakan supaya dapat menginplementasikannya dengan baik agar mengetahui sisi negatif dan positipnya dalam menerapkannya di dalam pemerintahan.


1.6.3.2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. membagi tahap implementasi dalam dua (2) bentuk, yaitu: 1. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan di sahkannya

suatu

kebijakan

maka

kebijakan

tersebut

akan

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. 2. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut: 1. Terdiri atas kegiatan-kegiatan: a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas b. Menentukan standar pelaksanaan c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktupelaksanaan. 2. Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakanstruktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode 3. Merupakan kegiatan-kegiatan: a. Menentukan jadwal b. Melakukan pemantauan c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaranpelaksanaan program.36 Dengan demikian jika terdapatpenyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yangsesuai dengan segera.Jadi implementasi kebijakan akan 36

Subarsono, 2005.Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 108.


selalu

berkaitan

dengan

perencanaanpenetapan

waktu

dan

pengawasan.

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatanyang terjadi setelah proses

pengesahan

kebijakan

baik

yang

menyangkutusaha-usaha

untuk

mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampaktertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan negara. Dalam menjalankan kebijakan aktor yang paling mempengaruhi adalah seorang kepemimpinan, jika dikaitkan kedalam desa yaitu kepala desa. dalam menjalankan pemerintahannya kepala desa tidak bisa sendiri untuk menciptakan atau merumuskan suatu kebijakan tersebut, oleh karena itulah semua elemen harus ikut berpartisipasi dalam membangun dan menciptakan pemerintahan ynag baik di dalam pemerintahan desa. Kebijakan implementasi bisa jadi patokan utama dalam menjalankan pemerintahan desa, dengan tujuan agar tercipta kepentingan bersama, dengan melakukan pendekatan yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di dalam desa, sehingga dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan yang tidak bertentangan dengan adat istiadat yang ada di desa. 1.7.

Metodologi Penelitian Penelitian yang akan penulis lakukan ini menerapkan metode penelitian

Deskriptif Kualitatif yang bersifat mendeskripsikan tentang masalah yang diangkat kemudian diterjemahkan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.37 1.7.1. Jenis Penelitian

37

Burhab Bungin. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatip. Jakarta: PT. Raja Grapindo. hal .42.


Studi ini bertumpu pada penelitian kualitatif,aplikasi penelitian kualitatif ini adalah konsekuensi metodologis dari penggunaan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.38 1.7.2. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang di gunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian yang bersifat kuallitatif, dengan mengumpulkan sumber data Primer dan Sekunder :39 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kelapangan dengan melakukan wawancara, dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung yakni face to face, artinya peneliti berhadapan langsung dengan obyek untuk menanyakan secara lisan partanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan jawaban kemudian dicatat oleh peneliti.Wawancara dilakukan langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dan dapat membantu proses penelitian, seperti beberapa orang dari BPD, Seketaris Desa, beberapa tokoh masyarakat, seperti Hatobangan dan Naposo Nauli Bulung. 2. Mengumpulkan data Sekunder, yaitu penelitian kepustakaan (library research) yakni referensi data yang sudah tertulis dan diolah oleh orang lain berupa dokumen, buku-buku, media cetak, internet dan lain-lain yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. 1.7.3. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini mendeskripsikan data-data yang ada dan kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh gambaran yang

38

Ibid. Hal. 43. Bagong Suyanto dan Sutinah.2006. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..hal.60. 39


jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.40 1.8. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan lebih terperinci serta untuk mempermudah isi, maka penelitian ini terdiri dari 4 ( empat ) Bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusann masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II: DESKRIPSI PEMERINTAHAN DESA SIGALAPANG JULU Dalam bab ini membahas mengenai profil Desa Sigalapang Julu, gambaran secara umum Desa Sigalapang Julu, dengan menjelaskan sistem pemerintahan desa tersebut yang meliputi lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga politik desa. BAB III: KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Dalam bab ini akan dilakukan analisis terhadap data-data yang telah disajikan terkait dengan peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan good governance di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Tahun 2011). BAB IV:

PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah di ambil.

40

Burhab Bungin. Log. cit. hal. 43.


BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara. 1 Ari Dwipayana Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE. Hal 1

Recommend Documents