BAB 1 PENDAHULUAN. hal Universitas Sumatera Utara

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu perwujudan dari berjalannya kehidupan politik yang demokratis di sebuah negara. Pemilu dipandang sebagai tolak ukur demokrasi karena pemilu membuka kesempatan untuk rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menetukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, dan menjadikan pemilu sebagai agenda politik nasionalnya. Kegiatan pemilu diikuti oleh partai politik dan ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan dengan peraturan dan etika, sehingga pergantian elit dapat dilakukan secara damai. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang sangat penting disamping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan berserikat, dan sebagainya.1 Sistem demokrasi didasarkan pada ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal di bidang pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat (lembaga legislatif) merupakan hal yang sangat penting karena berfungsi untuk mewakili kepentingankepentingan rakyat. Sebab melalui lembaga inilah aspirasi rakyat ditampung dan kemudian dituangkan dalam berbagai macam kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Anggota lembaga perwakilan rakyat merupakan orang-orang yang berasal dari partai politik yang ikut dalam pemilu dan memperoleh suara diatas ambang batas yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan jatah kursi (parliamentary threshold). Dalam partai politiklah terjadi proses kaderisasi bagi anggota partai, sehingga mereka siap untuk kemudian menjadi calon-calon pemimpin, pemegang jabatan, maupun calon anggota legislatif. Partai politik merupakan wadah atau sarana partisipasi warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan (formulasi) dan turut aktif dalam pelaksanaan (implementasi) keputusan-keputusan politik pemerintah yang berupa kebijakan publik.2 1

Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 99. Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 103. 2

11 Universitas Sumatera Utara

Partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu, fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, pengendalian konflik, serta kontrol politik. 3 Salah satu fungsi dari keberadaan partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya dimana anggota-anggota kelompok tersebut akan mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.4 Rekrutmen politik dilakukan untuk mendapatkan kader-kader yang sesuai untuk mewakili partai dalam mengisi jabatan sebagai calon anggota legislatif, calon pemimpin lokal, maupun pemimpin nasional. Hal ini dikarenakan partai merupakan kendaraan politik yang sah untuk mempersiapkan kader-kadernya sebagai calon pemimpin pada jenjang dan posisi tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi rekrutmen politik adalah suatu hal yang penting karena merupakan sebuah proses awal, untuk menentukan kinerja lembaga legislatif nantinya. Pemilu 2014 ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang diperebutkan jatah kursinya di lembaga perwakilan yaitu DPRD Provinsi Sumatera Utara. DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 12 daerah pemilihan (dapil) untuk 100 jatah kursi, yang disesuaikan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara saat ini yaitu 15.227.719. 5 Pemilu 2014 diikuti oleh 15 partai politik yaitu 12 partai politik nasional, dan 3 partai politik lokal, yang dinyatakan lulus verifikasi faktual dan lolos sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tiap partai peserta pemilu ini akan memperebutkan 100 jatah kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut. Ke dua belas partai politik nasional tersebut yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan dan Persatuan

3

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Granesia, 1992, hal. 116-121. Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 10. 5 Zulfahmi Se, Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilu 2014, diakses dari situs http://zulfahmise.blogspot.com/2013/03/daerah-pemilihan-anggota-dprd-Provinsi.html/ pada tanggal 22 Maret 2013 pukul 20.30. 4


Indonesia (PKPI), dan Partai Demokrat. Sementara ketiga partai politik lokal Aceh tersebut yaitu Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Damai Aceh (PDA), dan Partai Aceh (PA). Salah satu partai yang akan ikut serta dalam pesta demokrasi ini adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berasaskan Pancasila yang didirikan pada 1 Februari 2011 di Jakarta dan secara resmi dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Berdirinya partai ini diawali dengan pemberian mandat kepada Patrice Rio Capella untuk membangun sebuah partai politik. Patrice Rio Capella adalah salah satu deklarator pendiri sebuah ormas yang bernama Nasional Demokrat pada tahun 2010. Nasional Demokrat ialah sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang dideklarasikan pada 1 Februari 2010 oleh 45 deklarator tokoh nasional di Istora Senayan Jakarta yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pencetusan pendirian ormas ini adalah akibat rasa kegelisahan terhadap keadaan bangsa yang dirasa semakin merosot. Kesadaran akan tidak dapat bekerja maksimalnya sebuah organisasi kemasyarakatan dalam menampung aspirasi masyarakat, beberapa tokoh muda di Nasional Demokrat salah satunya Patrice Rio Capella diberi mandat oleh ketua umum ormas saat itu untuk mendirikan sebuah partai politik yang diberi nama Partai Nasdem. Berdirinya Partai Nasdem pada tahun 2011 adalah kerja keras dari tiga serangkai Patrice Rio Capella seorang politisi, Sugeng Suparwoto seorang jurnalis, dan Ahmad Rofiq seorang aktifis. Sebagai sebuah partai baru Nasdem harus melalui tahapan seleksi yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat menjadi partai peserta pemilu 2014. Susunan kepengurusan Partai Nasdem inilah yang berusaha untuk mengantarkan partai menuju pelaksanaan kongres perdana pada Januari 2013 dan bertugas mengurus semua proses pendaftaran partai politik hingga dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014. Dengan membawa semangat restorasi (gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai jati diri negara bangsa sebagai dasar kehidupan bersama), Partai Nasdem kemudian diakui oleh Kemenkumham sebagai sebuah partai politik baru. Partai ini juga ditetapkan telah lolos proses verifikasi faktual KPU sebagai peserta pemilu 2014 sesuai SK KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013.6 6

Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang partai politik peserta pemilu 2014 lolos proses verifikasi faktual KPU.


Pada Januari 2013, kongres perdana Partai Nasdem diadakan. Pada kongres ini seluruh peserta kongres Partai Nasdem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem yang baru periode 2013-2018, menggantikan posisi Patrice Rio Capella. Surya Paloh merupakan seorang tokoh politik yang sudah tidak asing lagi dalam aktivitas perpolitikan di Indonesia. Ia merupakan mantan kader dari partai Golongan Karya (Golkar). Rekam jejaknya di partai Golkar cukup lama, bahkan ia sempat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum partai tersebut namun mengalami kekalahan dan tidak memiliki jabatan politis apapun. Ketidakpuasan Surya Paloh terhadap kekalahannya tersebut mendorong beliau untuk mendeklarasikan ormas Nasional Demokrat yang kemudian menyusul berdirinya Partai Nasdem. Partai Nasdem merupakan partai yang memiliki visi dan misi berjuang untuk membangun rasa kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan demi restorasi Indonesia. Yang dimaksud dengan restorasi Indonesia ialah mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Dalam menghadapi Pemilu 2014 Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem, yakin walaupun merupakan partai baru tapi Partai Nasdem akan menjadi pemenang dalam pemilu ini bahkan meraih suara diatas tiga puluh persen. Hal ini seperti yang diungkapkannya dalam pidato di acara penutupan kongres Partai Nasdem pada 26 Januari 2013 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. “Partai Nasdem siap berkompetisi dalam pemilu 2014 mendatang. Dengan kondisi saat ini, Insya Allah, Partai Nasdem yakin dan mampu menjadi pemenang pemilu mendatang. Kami akan mengincar sebanyak 30 juta suara pada pemilu 2014 dengan melebarkan sayap-sayap organisasi partai di seluruh daerah. Sebagai partai yang baru saja dilahirkan, Nasdem memiliki misi dan visi yang kuat dan sangat dekat dengan masyarakat. Kehadiran kami tidak hanya sekadar memperbanyak partai yang sudah ada, ikut pemilu dan kemudian memenuhi target parliementary treshold 3,5 persen. Kehadiran Partai Nasdem adalah untuk menjadi pemenang pemilu (tiga besar), agar motto 'Gerakan Perubahan dan Restorasi Indonesia', dapat berjalan untuk merajut kembali karakter anak bangsa sesuai cita-cita para the founding fathers.” 7 Perwakilan dari Partai Nasdem tersebar di 33 Provinsi yang ada di Indonesia yang disebut dengan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW). Partai Nasdem Sumatera Utara merupakan salah satu partai yang ikut serta dalam pemilu 2014 dan memperebutkan jatah 7

Robert Adhi Ksp, Surya Paloh Targetkan Nasdem Raih 30 Juta Suara, diakses dari situs http://nasional.kompas.com/read/2013/03/10 pada tanggal 23 maret 2013 pukul 21.00.


kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. DPW Nasdem Sumatera Utara diketuai oleh Ali Umri yang juga sudah tidak asing lagi dalam aktivitas politik di Sumatera Utara. Sebagai ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Ali Umri juga memiliki keyakinan bahwa partainya akan menang di daerah Sumatera Utara, terutama karena terpilihnya Partai Nasdem sebagai nomor urut satu dalam peserta pemilu 2014. Hal ini seperti yang diungkapkannya dalam wawancara dengan sebuah surat kabar lokal. “Kita yakin dalam Pemilu 2014 mendatang kita mendapat nomor urut 1, itu pertanda anugerah yang diberikan Allah SWT, kalau partai kita akan menjadi partai nomor satu di Sumatera Utara. Saya mengingat bagaimana upaya kerja keras kami selama ini. Kita yang pertama mendaftar ke KPU serta lolos dalam verifikasi faktual lalu mendapatkan nomor urut 1. Kalau suara diatas 30 % berhasil kita raih, maka keterwakilan kita di legislatif baik di DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi dan DPR RI. Nomor urut 1 adalah yang terbaik, juara, kampiun, dan harus dijadikan partai pemenang pemilu 2014.” 8 1.2 Perumusan Masalah Indonesia memiliki sejarah pemilihan umum yang cukup panjang, diawali dengan pemilu pertama yang dilaksanakan tahun 1955. Sejak saat itu penyelenggaraan pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan pada tataran rujukan hukum bagi pelaksanaannya. Terutama semenjak dimulainya era reformasi. Undang-undang yang mengatur tentang pemilu selalu mengalami pergantian pada setiap periodenya. Adapun pergantian itu dimulai dari UU No. 12 Tahun 2003, berganti menjadi UU No. 10 Tahun 2008, dan diikuti dengan UU No. 8 Tahun 2012. Terjadinya pergantian di dalam Undang-undang, berarti ada pula pergantian dalam isi undang-undang tersebut, baik dalam hal pelaksanaan pemilu, bahkan pergantian sistem pemilu. Saat ini terdapat 3 jenis Sistem Pemilu yang berkembang di negara-negara dunia, yaitu: sistem distrik, sistem proporsional9, dan sistem campuran. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003, pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup atau yang lebih dikenal dengan sistim nomor urut.10 Artinya masyarakat sebagai pemilih hanya dapat memilih partai politik yang ikut serta dalam pemilu, dan kemudian partailah yang akan menentukan calon legislatif terpilih, berdasarkan nomor urutnya untuk menjadi wakil rakyat. 8

YND, Ali Umri: NasDem Akan Jadi No. 1 di Sumatera Utara, diakses dari situs http://www.starberita.com/read/2013/03/10 pada tanggal 23 maret 2013 pukul 21.30. 9 Sistem pemilihan umum dimana kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam pemilu dibagibagikan kepada partai-partai politik yang turut serta dalam pemilu sesuai dengan imbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Sistem ini menjamin adanya derajat keseimbangan antara perolehan suara dengan perolehan kursi oleh partai politik dalam pemilu. 10 Undang-undang RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Setelah terjadinya pergantian Undang-undang menjadi yang baru, berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2008, Indonesia menganut sistem pemilu proporsional terbuka.11 Yang dimaksud dengan sistim proporsional terbuka yaitu dimana semua calon anggota dewan memiliki kesepatan yang sama untuk terpilih dengan cara mendapatkan suara dari rakyat secara langsung, tidak lagi berdasarkan nomor urut. Maka sesuai undang-undang yang berlaku pada pemilu tahun 2009 calon legislatif terpilih ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak. Begitu pula pada pemilu tahun 2014, yang diatur oleh UU No. 8 tahun 2012. 12 Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka dikarenakan keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan jumlah penduduk yang banyak, sehingga sistem pemilihan di Indonesia dibagi-bagi atas daerah yang banyak pula. Sesuai dengan agenda politik nasional, tahun 2014 adalah tahun untuk diselenggarakannya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Terjadinya perubahan terhadap sistem pemilu ini menjadi sesuatu yang mulai disikapi oleh para kalangan partai politik. Perubahan dari yang mulanya lebih ke arah kepengurusan partai dan sekarang menjadi lebih ke arah keinginan pemilih, menjadi perhatian bagi mereka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik berusaha mencari kandidat calon legislatif yang memiliki elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Setiap partai pun kemudian dihadapkan pada masalah memilih calon anggota legislatif yang berpotensi untuk meraih suara terbanyak, sehingga partai menjadi pemenang dalam pemilu. Partai Nasdem Sumatera Utara, perlu cermat dalam mengusung calon anggota legislatifnya, agar masyarakat tertarik untuk memberikan suaranya sehingga partai ini memiliki kesempatan untuk menjadi pemenang dalam pemilu 2014. Tapi di satu sisi, Partai Nasdem merupakan partai baru yang belum pernah melakukan rekrutmen politik tehadap calon anggota legislatif di masa sebelumnya. Nasdem juga belum memiliki figur tokoh yang kuat, sistem kelembagaan partainya belum teruji, dan bahkan belum pernah mengikuti pemilu. Namun partai ini diketuai oleh tokoh yang sudah tidak asing lagi dalam aktivitas politik di Sumatera Utara, yang juga sebelumnya merupakan kader dari partai lain. Menyambut pemilu 2014 Partai Nasdem Sumatera Utara melakukan proses rekrutmen politik dan menetapkan calon anggota legislatif sehingga didapatkan nama-nama calon yang akan diusung partai untuk memperebutkan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Proses 11

Undang-undang RI No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 12 Undang-undang RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


penetapan tersebut melalui beberapa tahap dan kemudian didaftarkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk proses verifikasi administrasi data para calon. Pada 14 Juni 2013 KPU mengeluarkan daftar calon sementara (DCS) yang lulus verifikasi dari Partai Nasdem.13 Berdasarkan DCS tersebut dapat dilihat nama-nama calon anggota legislatif yang cukup menarik perhatian. Seperti dari daerah pemilihan 1, Moh Nezar Djoeli merupakan salah satu tokoh pendiri Partai Nasdem di Sumatera Utara sekaligus pengurus dalam DPW Partai Nasdem Sumatera Utara yang berposisi sebagai bendahara. Dari dapil 1 juga terdapat Tuahman Fransiscus Purba. Beliau merupakan tokoh dari bidang kesehatan yang cukup dikenal di masyarakat Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Ia merupakan dokter yang cukup terkenal sekaligus pemilik salah satu rumah sakit swasta di kota Medan. Dari daerah pemilihan Sumatera Utara 8 terdapat Restu Kurniawan Sarumaha. Ia merupakan mantan anggota dewan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Begitu pula Parlindungan Silaban dari dapil Sumatera Utara 11 yang merupakan mantan anggota DPRD kabupaten Dairi. Dengan melihat rekam jejak para calon legislatif tersebut dapat kita ketahui bahwa mereka merupakan hasil seleksi dari DPW Partai Nasdem yang cukup beragam. Ada yang merupakan pengurus partai, pengusaha sekaligus tokoh masyarakat, ada pula yang memiliki pengalaman berpolitik yang cukup mapan di daerah Sumatera Utara. Mereka merupakan calon legislatif yang telah lulus dari tahapan-tahapan seleksi dalam penetapan calon legislatif yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Hasil penetapan calon legislatif tersebut, fokus penelitian ini adalah menjelaskan proses penetapan calon legislatif dari Partai Nasdem untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penjelasan yang akan diuraikan terkait dengan tahapan-tahapan dalam penetapan calon legislatif untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan cara-cara yang dilakukan oleh para pengambil keputusan di Partai Nasdem Sumatera Utara untuk menetapkan calon anggota legislatif tersebut. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah bagaimanakah mekanisme penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Nasdem Sumatera Utara untuk tingkat DPRD Provinsi Sumatera Utara? Hal apakah yang menjadi alasan atau dasar pertimbangan partai dalam rangka menetapkan calon anggota legislatif untuk dipilih dalam pemilu 2014 tersebut? 13

Lampiran 1 tentang Daftar Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari DPW Partai Nasdem Sumatera Utara.


1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan proses rekrutmen politik yang diterapkan oleh DPW Partai Nasdem Sumatera Utara dalam mekanisme penetapan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk pemilu 2014. 2.

Untuk mengetahui alasan atau dasar pertimbangan Partai Nasdem dalam menetapkan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara yang diusung dalam pemilu 2014.

1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Politik khususnya dalam kajian rekrutmen politik oleh partai politik. 2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini ingin dilihat proses penetapan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk pemilu 2014 yang dilakukan oleh DPW Partai Nasdem Sumatera Utara. 1.5 Review Literatur Penelitian terkait rekrutmen politik dan penetapan calon anggota legislatif telah banyak dilakukan. Salah satunya hasil penelitian yang juga membahas persoalan rekrutmen calon anggota legislatif adalah yang dilakukan oleh Fernanda Putra Adela mahasiswa program pasca sarjana ilmu politik konsentrasi politik lokal dan otonomi daerah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM). Adapun tujuan penelitian dari tesis ini adalah untuk mengetahui proses rekrutmen calon legislatif dengan menganalisis proses serta mekanisme yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 di kota Medan. Penelitian ini sekaligus juga mengukur tingkat demokratisasi PKS dalam melakukan proses rekrutmen calon legislatif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan PKS sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan. Adapun hasil studi dari penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kualitas calon legislatif PKS sudah cukup baik bila dilihat dari tingkat pendidikan yang hampir seluruh calon legislatif PKS merupakan lulusan sarjana dan beberapa telah lulus pascasarjana. PKS 18 Universitas Sumatera Utara

telah dua kali mengikuti pemilihan umum setelah berganti nama, sehingga dari sisi pengalaman, calon anggota legislatif PKS sudah cukup berpengalaman, mengingat juga terdapat beberapa calon legislatif yang juga pernah menjadi anggota legislatif sebelumnya. Secara personal, popularitas calon anggota legislatif PKS tidak begitu tinggi, tetapi PKS secara institusi memiliki popularitas yang tinggi dalam masyarakat.14 Proses rekrutmen calon legislatif PKS bersifat tertutup sehingga PKS cenderung lebih ekslusif. Hal ini dikarenakan upaya untuk menjaga ideologi sebagai partai Islam dengan kaderisasi yang mapan, sehingga seleksi calon legislatif PKS sangat selektif sebagai bentuk konsistensi PKS terhadap ideologi partai, dan kader dianggap sebagai orang yang mampu membawa PKS tetap sebagai partai dakwah didalam kehidupan politik bernegara. Oleh karena itu, keterbukaan dalam proses rekrutmen rendah. Melihat penelitian sebelumnya, tentang rekrutmen politik partai PKS di kota Medan tersebut, menekankan kepada konteks dan nilai yang berbeda satu sama lain. Hal ini mendorong penelitian ini melihat sisi yang berbeda pula. Studi ini mendiskripsikan proses penetapan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara di DPW Partai Nasdem Sumatera Utara. Sementara tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memahami alasan atau dasar pertimbangan Partai Nasdem dalam menetapkan calon anggota legislatif yang nantinya akan diusung dalam pemilu 2014. Secara sistematis dalam penelitian ini selanjutnya akan dibahas mengenai lokasi dan konteks penelitian. Kemudian juga akan dibahas mengenai desain rekrutmen partai dalam proses penetapan calon anggota legislatif. Pada bagian akhir akan dianalisis alasan atau dasar yang menjadi pertimbangan para pengambil keputusan di Partai Nasdem Sumatera Utara dalam menetapkan calon anggota legislatif sehingga akan memaparkan secara jelas fokus permasalahan dari studi ini yang terkait dengan proses penetapan calon anggota legislatif dalam Partai Nasdem. 1.6 Kerangka Teori Kerangka teori merupakan dasar untuk melakukan suatu penelitian dan dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial-politik yang akan dianalisis.15 Kerangka teori berisi kumpulan dari teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam sebuah penelitian. Teori 14

Fernanda Putra Adela, Tesis “Proses Rekrutmen Politik Calon Legislatif Lokal di Medan Pada Pemilu 2009” Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera, 2010, Yogyakarta: FISIPOL UGM, hal 11. 15 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Erlangga, 2009, hal. 190.


teori tersebut bersumber dari buku-buku teks, jurnal, abstrak, hasil penelitian dan sumber referensi lainnya. Dalam sebuah penelitian, teori berfungsi untuk memberikan arahan dan gambaran secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti. Teori juga digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjelaskan ataupun memprediksi permasalahan yang terdapat dalam sebuah penelitian. Fungsi kerangka teori dalam penulisan skripsi digunakan untuk melihat dan membantu menganalisis sebuah fakta karena teori itu pada dasarnya adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan tentang kejadian sebenarnya yang terdiri dari dua atau lebih variable. Dalam penelitian ini, teori digunakan untuk melihat apakah konsep-konsep teori yang dipaparkan benar terjadi dalam mekanisme penetapan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara 2014 di DPW Partai Nasdem Sumatera Utara. Adapun beberapa teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 1.6.1 Rekrutmen Politik Dalam sistem politik demokrasi, cara yang dipergunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan ialah dengan ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Yang berperan sebagai peserta dalam pemilu adalah partai politik. Partai politiklah yang mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat. Hal ini dikarenakan, partai politik merupakan kendaraan politik yang sah untuk mempersiapkan anggotanya sebagai calon pemimpin pada jenjang dan posisi tertentu seperti calon anggota legislatif, calon pemimpin lokal, maupun pemimpin nasional. Calon-calon yang diajukan oleh partai politik, merupakan anggota partai yang sebelumnya telah melalui proses rekrutmen, kaderisasi, dan seleksi kandidasi. Seperti yang dipahami, keanggotaan dalam sebuah partai politik merupakan salah satu jembatan untuk menuju jenjang karir politik. Maka sesuai dengan fungsinya, partai politik melakukan fungsi rekrutmen untuk mengajak orang-orang turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Rekrutmen politik16 diperlukan untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama. Melalui rekrutmen politik yang dilakukan partai, individu-individu

16

“Suatu proses seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya dimana anggota-anggota kelompok tersebut akan mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik” dalam Fadillah Putra, Ibid, hal. 10.


memiliki peluang untuk berkarier sebagai politisi dengan menjadi anggota parlemen maupun jabatan administrasi lainnya.17 Dalam merekrut orang-orang untuk dicalonkan pada jabatan-jabatan politik seperti anggota legislatif, pemimpin lokal, maupun pemimpin nasional, ada dua pola rekrutmen politik menurut Nazaruddin Syamsuddin, yaitu:18 1. Rekrutmen terbuka, yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penseleksian. Penilaian dilakukan dengan proses yang syarat-syaratnya telah dilakukan melalui pertimbangan yang objektif dan rasional. 2. Rekrutmen tertutup, yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidak sama bagi setiap warga negara, yang berarti hanya individu tertentu yang direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintahan.

Melalui pola rekrutmen inilah partai politik menghasilkan calon anggota legislatif. Pola yang digunakan oleh partai politik dalam proses rekrutmen tersebut menunjukkan konsistensi partai politik dalam memainkan perannya melembagakan demokrasi yang baik. Partai politik yang melakukan pola rekrutmen terbuka menunjukkan partai terlihat transparan dalam merekrut orang-orang untuk dicalonkan pada jabatan-jabatan politik seperti anggota legislatif, sehingga peluang setiap orang dalam politik akan sama. Sementara partai yang melakukan rekrutmen secara tertutup menyebabkan partai politik akan bersifat ekslusif. Partisipasi masyarakat dalam proses politik rendah, akibat tidak adanya akses yang diberikan partai politik terhadap keterlibatan masyarakat untuk dicalonkan pada jabatan-jabatan politik tersebut. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana seorang calon legislatif terpilih mewakili sebuah partai dan berkompetisi dalam menjaring suara masyarakat. Sehingga, partai politik akan menciptakan jarak dengan masyarakat karena ruang partisipasi masyakakat akan terbatas. Partai politik tidak transparan dalam menentukan orang-orang yang diajukan menjadi calon legislatif dan sangat memungkinkan oligarki partai hadir yang akan menguntungkan segelintir elit berkuasa. Oleh Pippa Norris, rekrutmen politik tidak hanya persoalan tentang pencalonan perwakilan yang dipilih pada tingkat lokal, regional, nasional, dan subnasional, tetapi juga tentang penunjukan jabatan publik. Partai politik memiliki peran penting dalam memilih 17 18

Michael Rush & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik , Jakarta: Rajawali Press, 1993, hal. 23. Nazaruddin Syamsuddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia,1993, hal. 124.


calon anggota legislatif. Setiap negara pastinya menentukan beberapa syarat bagi pihak yang dirasa mampu untuk mendapatkan jabatan legislator. Menurut Pippa Norris ada beberapa tingkatan dalam proses rekrutmen calon kandidat, yakni sertifikasi, pencalonan, dan pemilihan. 19 1. Proses sertifikasi (certification), yaitu mengenai siapa yang layak untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif. Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi para kandidat diadakan berdasarkan undang-undang pemilu. Persyaratannya adalah seperti umur, kewarganegaraan, rekam jejak, tempat kediaman, moralitas, inkompatibilitas, popularitas, simpanan keuangan, pengalaman berpolitik, dan keharusan untuk mengumpulkan tandatangan dukungan. 2. Proses pencalonan (nomination), ialah mengenai siapa yang memutuskan kandidat yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif. Untuk mengukur tingkat demokrasi dalam internal partai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti: (a) tingkat pemusatan, yaitu seberapa jauh pencalonan ditetapkan oleh kepemimpinan partai nasional atau diserahkan ke bawah kepada daerah setempat. (b) keluasan dari mengambil bagian, yaitu mengenai apakah hanya beberapa orang yang memilih calon atau apakah banyak orang terlibat dalam proses ini. dan (c) ruang lingkup pembuatan keputusan, yaitu mengenai apakah ada pilihan dari satu, beberapa, atau bermacam-macam pendapat berlomba-lomba untuk pencalonan tersebut. 3. Proses pemilihan (election), yaitu mengenai siapa yang terpilih sebagai hasil dari proses pencalonan. Tipe calon yang dipilih oleh partai mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi kualitas dari anggota legislator, dan juga susunan dari pemerintahan. Sebagai contoh misalnya untuk memiliki pengaruh untuk lembaga legislatif, pembuatan kebijakan, dan penyelidikan tentang hasil pemilu, jika partai memutuskan untuk memilih pengacara profesional, atau aktivis lokal, selebriti, atau pegawai partai berpengalaman. Menurut Norris, dalam melakukan rekrutmen terhadap calon kandidat, latar belakang seseorang seperti aktivitas serta pengalaman sosial politik, intelektualitas dengan melihat latar belakang pendidikan, status sosial ekonomi, moralitas, serta popularitas seseorang menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam proses sertifikasi (certification) untuk melihat siapa yang layak untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif. 19

Pippa Norris, Recruitment, dalam Richard S. Katz dan William Crotty, Handbook of Party Politics, London: Sage Publication, 2006, hal.89-94.


Selain melakukan rekrutmen politik, di dalam partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi bagi anggota partainya. Sistem kaderisasi sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (knowledge) politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, visi, misi, dan strategi partai politik, tetapi juga transfer keahlian berpolitik dan keterampilan.20 Dengan adanya proses kaderisasi partai politik menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan berkompetisi dalam kegiatan pemilu.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka teori rekrutmen politik menurut Pippa Norris dalam penelitian ini digunakan untuk memahami realitas sosial yang ada, yaitu tentang rekrutmen politik yang terjadi dalam Partai Nasdem Sumatera Utara. Teori ini akan melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Partai Nasdem apakah sesuai atau tidak dengan teori dari Pippa Norris ini. Sehingga akan dibuktikan teori tersebut berlaku atau tidak dalam penelitian ini. Sementara teori pola rekrutmen dari Nazaruddin Syamsuddin digunakan untuk melihat pola rekrutmen mana yang diterapkan oleh Partai Nasdem dalam menetapkan calon legislatif, apakah sesuai dengan teorinya tentang pola terbuka ataukah pola tertutup. 1.6.2 Seleksi Kandidat Setiap sistem politik memiliki berbagai cara dalam mengisi struktur yang telah dibentuk. Di dalam masyarakat tradisional sekalipun, pengisisan suatu struktur politik atau jabatan dilakukan dengan model seleksi tersendiri. Proses seleksi terkadang bersifat kompleks, membentuk peran melalui perilaku dari mereka yang menyeleksi dan yang diseleksi.21 Studi mengenai rekrutmen politik juga memfokuskan perhatian pada hal penting seperti mengenai proses seleksi kandidat. Seleksi kandidat adalah metode yang digunakan partai politik dalam memilih calon yang akan duduk di berbagai sektor kekuasaan, dalam proses hasil pemilihan. Beberapa kandidat tersebut kemudian dipilih satu diantara mereka. Karena bisaanya setiap partai menyeleksi hanya satu kandidat, atau menurut sistem perbandingan dari daftar pilihan partai. Penyeleksian kandidat merupakan satu dari hal yang harus dilakukan dalam sebuah partai politik dan parlemen. Kondisi ini untuk waktu yang panjang hingga batas waktu tersebut berakhir. 20

Firmanzah Ph.D., Mengelola Partai Politik . Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal. 70. 21 Gabriel Almond dan G. Bingham Powel, Jr., Comparative Politics: Sistems, Process, and Policy. Second Edition, Boston: Little Brown and Company, 1978, hal. 108.


Studi mengenai proses seleksi kandidat memfokuskan perhatian pada beberapa hal seperti, apakah seleksi kandidat dilangsungkan oleh kalangan pimpinan partai saja, apakah anggota legislatif yang sudah duduk di parlemen juga ikut, bagaimana peran anggota bisaa, faksi-faksi dalam lingkungan partai, adakah partai di daerah dilibatkan, demikian juga orangorang yang menjadi konstituen partai.22 Proses seleksi kandidat idealnya mencakup proses pemilihan, penseleksian, dan pengangkatan dari seseorang atau sekelompok orang. Agar nantinya mampu melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan seleksi tersebut terutama berkaitan sistem dan prosedur penyeleksiannya. Menurut Austin Ranney, seleksi kandidat adalah proses utama resmi yang dimiliki oleh sebuah partai untuk memutuskan seseorang yang secara resmi dipilih untuk memegang sebuah jabatan yang ditandai oleh suara pemilih dalam komunikasi pemilihan sebagai rekomendasi dan kandidat yang didukung atau dari daftar kandidat. Proses seleksi tersebut terbatas pada partai politik saja, untuk menentukan calon yang bakal dinominasikan dalam pemilu. 23 Dalam proses seleksi kandidat ada empat hal yang paling penting untuk diperhatikan menurut Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat. Keempat hal itu adalah:24 1. Siapa aktor yang bisa ikut serta dalam proses seleksi (candidacy) ? Candidacy menjelaskan tentang siapa yang dapat dicalonkan atau ditetapkan sebagai kandidat dari sebuah partai. Proses ini dikualifikasikan dalam dua tingkat yaitu inklusifitas, dan eksklusifitas. Dalam inklusifitas, setiap orang dapat mencalonkan diri menjadi kandidat dalam partai, tidak hanya terbatas pada anggota partai ataupun pengurus partai saja, namun terbuka bagi semua warga negara. Sementara dalam eksklusifitas ada beberapa kondisi yang membatasi dan menutup ruang hak seseorang maupun anggota kader partai untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat itu dilaksanakan, sehingga pola rekrutmen ini bersifat tertutup dan tidak demokratis. 22

Alan Ware, Political Parties and Party Sistems, New York: Oxford University Press, 1996, hal. 275. Austin Ranney, Candidate Selection, dalam Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat, “Candidate Selection: Methods and Consequences”, dalam Richard S. Katz dan William Crotty, “Handbook of Party Politics”, London: Sage Publication, 2006, hal.109. 24 Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat, Candidate Selection: Methods and Consequences, dalam Bimby Hidayat, Tesis “Seremonialisasi Proses Seleksi Kandidat Studi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2011 oleh Partai Demokrat”, 2012, Yogyakarta: FISIPOL UGM, hal. 20-23. 23


2. Siapa yang menjadi penyeleksi (selectorate) ? Proses ini terkait tentang sebuah lembaga partai yang dibentuk dalam menyeleksi kandidat. Lembaga tersebut berkaitan dengan berapa banyak orang yang terlibat dalam menentukan proses seleksi. Terdiri dari anggota internal partai tertentu atau melibatkan warga negara secara luas. Ketika warga negara dilibatkan dalam proses seleksi kandidat maka pola tersebut dapat diklasifikasikan sebagai model seleksi inklusif. Sebaliknya, seleksi eksklusif yaitu ketika seleksi kandidat ditentukan oleh pimpinan oleh pimpinan atau elit partai saja. Lebih rinci hal ini bertautan dengan seberapa besar peran pimpinan partai menentukan hasil seseorang dalam proses pencalonan. apakah ditentukan oleh pimpinan pusat ataukah sebagian didistribusikan kepada pimpinan regional lokal. 3. Dimana proses seleksi dilakukan (derajat desentralisasi) ? Proses ini menjelaskan persoalan dimana lingkup pengambilan keputusan terkait persoalan derajat desentralisasi dan sentralistik. Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi pada tataran pusat (nasional) maka metode ini disebut derajat sentralistik. Sebaliknya ketika seleksi kandidat dilakukan oleh penyeleksi partai pada tataran lokal dan berlangsung secara otonom maka disebut dengan metode desentralisasi. 4. Bagaimana kandidat dinominasikan oleh partai (voting atau penunjukan) ? Dalam hal ini terdapat dua model penominasian. Pertama, model sistem pemilihan (voting) yaitu penominasian berdasarkan suara dimana semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Kedua, model sistem penunjukan dimana penentuan calon ditunjuk tanpa menggunakan prosedur pemilihan, calon diangkat tanpa mebutuhkan persetujuan yang lain kecuali oleh partai atau pemimpin partai. Berdasarkan pemaparan di atas teori Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat pada dasarnya

berkaitan

dengan

mekanisme,

persyaratan,

dan

prosedur

seleksi

yang

diselenggarakan oleh suatu partai politik. Model seleksi kandidat dalam suatu partai tidak sama dengan partai lain. Maka dalam penelitian ini teori tersebut akan digunakan untuk menjadi dasar dalam melihat realitas seleksi kandidat yang terjadi dalam proses penetapan calon anggota legislatif dalam Partai Nasdem Sumatera Utara. Dengan teori ini akan dilihat apakah proses seleksi calon kandidat legislatif di Partai Nasdem dilakukan secara inklusifitas yang terbuka dan demokratis atau eksklusifitas yang tertutup dan bersifat oligarkis. 25 Universitas Sumatera Utara

Sesuai teori Hazan dan Rahat tentang prosedur dalam pemilihan calon kandidat dalam partai, Alan Ware juga mengemukakan secara umum ada tiga cara utama dimana prosedur pemilihan untuk kandidat partai dibedakan, yaitu: 25 

Public and private rules, yaitu apakah pemilihan dijalankan sesuai peraturan dan prosedur yang telah dilukiskan oleh partai itu sendiri atau apakah negara menentukan peraturan dan prosedur pemilihannya.



Centralized or decentralized selection, ialah ditingkatan mana proses pemilihan terjadi, apakah dalam sebuah lembaga pusat dari partai atau didesentralisasikan kepada daerah.



Democratic or elite control, yaitu dalam tingkat pembuatan keputusan, kekuasaan untuk memilih dipegang oleh beberapa aktor kunci atau diedarkan secara luas diantara anggota-anggota dan aktivis di dalam partai itu. Dapat kita lihat bahwa teori Alan Ware tersebut sebenarnya berbicara tentang

pemilihan kandidat apakah dilaksanakan secara demokratis atau dikontrol oleh para elit partai dengan melihat indikator-indikator yang dipaparkannya. Apabila dalam proses penetapan kandidat dilaksanakan secara tidak demokratis dan hanya ditentukan oleh pimpinan atau elit partai, maka hal ini sesuai dengan teori dari Robert Michels. Menurut Michels di dalam sebuah organisasi, baik itu partai, terjadi kecenderungan oligarkis oleh pimpinan organisasi tersebut.26 Dalam suatu partai, kepentingan suatu massa yang membentuk partai itu tidak nyata, sejalan dengan kepentingan birokrasi yang terjelmakan oleh partai itu. Kepentingan para pimpinan dan para petugas selalu bersifat konservatif, dan dalam suatu keadaan politik tertentu kepentingan itu dapat mendikute suatu keadaan politik. Kepentingan yang khas ini pastinya bertentangan dengan kepentingan kolektif. Gejala sosiologis ini membuktikan bahwa dalam suatu masyarakat selalu ada kelas yang dominan. Jadi, mayoritas umat manusia akan tetap berada di bawah, dan menyerah kepada suatu kelompok minoritas yang menjadi tempat oligarki berpijak. Keadaan dimana suatu kelas mau tidak mau didominasi oleh kelas yang lain, dapat menjadi kesimpulan bahwa oligarki seolah-olah merupakan bentuk semula bagi kehidupan seluruh satuan sosial yang ada.

25

Alan Ware, Ibid, hal. 259. Robert Michels, Partai Politik. Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Jakarta: Rajawali, 1984, hal. 427431.

26


Maka dalam penelitian ini ketiga teori yang telah dipaparkan sebelumnya diatas, akan digunakan untuk melihat derajat demokratisasi Partai Nasdem dalam melakukan proses rekrutmen calon legislatif. Melalui teori-teori tersebut akan dapat dilihat, dalam menetapkan calon anggota legislatif apakah Partai Nasdem bersifat inklusif ataukah eksklusif. 1.7 Defenisi Konsep Defenisi konsep merupakan hal yang penting dalam penelitian yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.27 Dalam penelitian ini penulis menggunakan defenisi konsep sebagai berikut: 1. Rekrutmen politik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh partai politik untuk menjadikan warga negara sebagai anggota partai sehingga terlibat dalam aktivitas partai politik, dan sebagai jembatan untuk menuju jenjang karir politik seperti calon anggota legislatif, calon pemimpin lokal, maupun pemimpin nasional. 2. Seleksi kandidat merupakan proses yang dilakukan oleh partai politik terkait dengan memilih calon yang akan duduk di berbagai sektor kekuasaan, baik lembaga legislatif, maupun eksekutif melakukan

dengan menggunakan metode dan caranya tersendiri dalam

seleksi

tersebut,

terutama

dalam

mekanisme

atau

prosedur

penyeleksiannya. 1.8 Defenisi Operasional Yang dimaksud dengan defenisi operasional adalah merupakan penjelasan bagaimana variabel-variabel akan diukur.28 Dengan adanya defenisi operasional, maka akan dapat mempermudah peneliti yaitu dengan cara memberikan parameter-parameter dan indikatorindikator dari variabel yang diteliti. Maka adapun defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut: 1. Popularitas (popularity) berarti terkenal. Popularitas bisa dikatakan sebagai tingkat keterkenalan seseorang karena hal-hal tertentu seperti mencakup penampilan, kemampuan, kebaikan, maupun reputasi, sehingga orang tersebut dikenal dan disukai oleh masyarakat luas. Untuk mengukur popularitas dapat dilihat dari dua indikator, yaitu: 27

Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial. Format-format Kualitatif dan Kuantitatif, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, hal. 48. 28 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3S, 1989, hal.23.


a. dikenal dan disukai oleh masyarakat luas b. rekam jejak hidupnya diketahui oleh masyarakat luas 2. Pengalaman (experience) berarti hal-hal yang sudah pernah dialami. Pengalaman dalam berpolitik bisa dikatakan sebagai hal-hal yang pernah dialami oleh seseorang yang berhubungan dengan bidang politik, berpengalaman dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, atau pun pernah menduduki jabatan dalam lembagalembaga pemerintahan. Untuk mengukur pengalaman berpolitik dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: a. berpengalaman dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, b. pernah menduduki jabatan dalam lembaga politik maupun lembaga pemerintahan, c. memiliki pengalaman dalam bidang orientasi kebijakan atau berkarir dalam jurnalistik maupun aktivis. 3. Rekam jejak (track record) berarti semua hal yang seseorang telah lakukan di masa lalu. Seorang calon kandidat harus memiliki rekam jejak yang baik, misalnya memiliki reputasi baik dalam jabatan-jabatan yang pernah diduduki, tidak terlibat dalam kasus kriminal, korupsi, dan lain-lain. Untuk mengukur rekam jejak yang baik dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: a. memiliki reputasi baik dalam jabatan-jabatan yang pernah diduduki, b. tidak terlibat dalam kasus kriminal, maupun korupsi, c. memiliki sifat integritas dalam jabatan terdahulu sehingga jauh dari hal-hal kontroversial. 1.9 Metode Penelitian 1.9.1 Jenis Penelitian Penelitian

ini

menggunakan

metode

penelitian

deskriptif

yang

mencoba

mengungkapkan dan menggambarkan bagaimana mekanisme penetapan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Partai Nasdem Sumatera Utara. Tujuan dari deskriptif disini adalah membuat, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dengan menetapkan fokus pada masalah yang akan diteliti diharapkan nantinya penelitian akan mendapat data yang maksimal untuk menggambarkan fenomena aktual yang terjadi.


1.9.2 Lokasi Penelitian Untuk mendapatkan informasi yang mencakup masalah, maka penulis melakukan penelitian di Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Jendral Sudirman No. 36 Medan. Penelitian dilakukan di lembaga tersebut karena DPW Partai Nasdem Sumatera Utara merupakan lembaga perwakilan wilayah untuk Provinsi Sumatera Utara dan lembaga inilah yang mengatur persoalan penetapan calon anggota legislatif untuk wilayah tingkat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian data-data yang diperlukan yang terkait dengan mekanisme penetapan calon anggota legislatif, dan pengadaan wawancara dengan para pengurus partai yang mempunyai kapasitas dan memahami mekanisme penetapan calon anggota legislatif, didapatkan dari lembaga ini. 1.9.3 Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.29 Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, dengan cara melakukan observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion). Sementara itu data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. a. Data Primer Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung yang ditujukan terhadap informan di lokasi penelitian dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara. Informan adalah orang yang diduga mengetahui fakta dan kejadian atas masalah yang akan diteliti. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan wawancara dengan mengadakan pembicaraan langsung kepada informan yang mengetahui benar masalah yang diteliti secara detail dan terperinci. Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan agar didapatkan informasi secara mendalam, lengkap, dan lebih terperinci dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan pada informasi yang mengacu pada pedoman wawancara yang 29

Burhan, Bungin. Ibid, hal. 51.


telah dirumuskan. Dengan demikian data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut merupakan data pendukung bagi terlaksananya penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, informan diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti karena ada pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih dengan alasan, dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benarbenar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Memilih sampel berdasarkan purposive sampling tergantung kriteria apa yang digunakan. Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian. Informan yang dipilih pun adalah yang dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Maka informan yang akan diwawancarai secara mendalam dalam penelitian ini adalah informan yang memahami tentang mekanisme penetapan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara di DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, seperti ketua dan sekretaris DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Ali Umri dan Anhar A. Monel, serta ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Sumatera Utara Tun Hidayat. Narasumber lain yang dapat diwawancarai adalah orang-orang yang mengikuti proses rekrutmen calon anggota legislatif tersebut dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yaitu Tetty Juliaty dari daerah pemilihan Sumut dua, Karina Solvia Tarigan dari daerah pemilihan Sumut Sebelas, Yulinda dari daerah pemilihan Sumut Enam, dan Sri Rezeki dari daerah pemilihan Sumut Tiga. b. Data Sekunder Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari lokasi maupun objek penelitian. Pengumpulan data sekunder ini dapat dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku-buku referensi, jurnal, dokumen lembaga, dan sumber lain yang sesuai dengan objek kajian penelitian serta relevan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini mengenai mekanisme penetapan calon anggota legislatif oleh partai politik yang nantinya akan dijadikan sebagai panduan dalam melakukan penelitian.


1.9.4 Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif. Jenis ini banyak digunakan dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Data-data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan situs internet yang berisi tentang mekanisme penetapan calon anggota legislatif, khususnya Partai Nasdem, kemudian melakukan wawancara dengan para pengurus partai yang mempunyai kapasitas dan memahami mekanisme penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW Partai Nasdem Sumatera Utara. Data-data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi akan ditampilkan dalam bentuk uraian lalu dianalisis kemudian dieksplorasi secara mendalam. Selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti akan menjawab tujuan penelitian ini, yaitu: untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Pemilu 2014 di DPW Partai Nasdem Sumatera Utara. 1.10 Sistematika Penulisan Bab I

: Pendahuluan Pada Bab I ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

: Profil DPW Partai Nasdem Sumatera Utara Pada Bab II ini akan diuraikan tentang deskripsi singkat lokasi penelitian yaitu DPW Partai Nasdem Sumatera Utara tentang sejarah berdirinya Partai Nasdem di Sumatera Utara, tokoh-tokoh yang berperan dan berkontribusi dalam awal pendirian partai.

Bab III

: Mekanisme Penetapan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara di DPW Partai Nasdem Sumatera Utara. Dalam Bab III ini akan dibahas mengenai desain rekrutmen partai dalam proses penetapan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Partai Nasdem Sumatera Utara. Dalam mekanisme penetapan tersebut akan turut dijelaskan mengenai elit pengambil keputusan dalam penetapan calon anggota legislatif.


Dasar Pertimbangan dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara di DPW Partai Nasdem Sumatera Utara. Pada bagian ini akan dianalisis alasan atau dasar yang menjadi pertimbangan para pengambil keputusan di Partai Nasdem Sumatera Utara dalam menetapkan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Pemilu 2014. Bab IV

: Kesimpulan dan Saran Bab IV ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta berisi implikasi teoritis dari kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.


BAB 1 PENDAHULUAN. hal Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents