BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai keindahan alam yang sangat menawan dimata dunia tidak salah memiliki jumlah pengunjung wisatawan
yang sangat tinggi dan banyak. Hal itu
dikarenakan banyaknya objek wisata yang menarik dan dapat dikunjungi turis-turis tersebut di berbagai kota dan daerah di Indonesia, sehingga setiap tahunnya jumlah wisatawan pun membludak berdatangan dari berbagai wilayah dan belahan dunia. Pariwisata
di
Indonesia merupakan
sektor ekonomi penting
di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa
sawit. Berdasarkan
data
tahun
2010,
jumlah
wisatawan
mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat.1 Saat ini sarana transportasi menjadi faktor yang penting dalam proses kelancaran dalam penyelenggaraan pariwisata. Meningkatnya kebutuhan akan jasa angkut seolah sudah tidak dapat dibendung lagi.
1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Indonesia/ diakses tanggal 11 Maret 2015 1
2
Masyarakat pada umumnya menggunakan jasa angkutan seperti mobil, motor, atau angkutan kota lainnya untuk memudahkan aktivitas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Saat ini tidak hanya lapisan masyarakat lokal atau pun nasional saja yang mampu menikmati sarana transportasi yang ada, bahkan transportasi yang bersifat pribadi seperti motor dan mobil pun dapat dinikmati oleh wisatawan asing. Yogyakarta sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan asing memiliki sangat banyak tempat penyewaan sepeda motor. Usaha rental sepeda motor ini sangat menguntungkan dan konsumennya berasal dari berbagai kalangan diantaranya dari kalangan wisatawan asing
yang
berkebangsaan luar negeri. Didalam hubungan antara pihak rental motor dengan penyewa sepeda motor terdapat perjanjian sewa menyewa. Berdasarkan pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Didalam perjanjian sewa-menyewa ini kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar “harga sewa”. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan
3
demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.2 Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan prinsip yang ada dalam perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, artinya bahwa pelaku usaha dan konsumen dibebani hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian. Perjanjian sewa-menyewa sepeda motor ini merupakan perjanjian yang telah distandarisasi oleh pelaku usaha kemudian dilakukan secara konvensional. Perjanjian Standar adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausa-klausa yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Perjanjian dibuat leh para pihak akan tetapi isinya ditetukan oleh salah satu pihak saja.3 Jadi perjanjian rental motor ini merupakan perjanjian sewa-menyewa yang berbentuk perjanjian standar dimana isinya ditentukan oleh pihak pelaku usaha atau rental motor saja dan pihak penyewa atau konsumen hanya memberikan persetujuan atau tidak terhadap perjanjian tersebut sehingga dari situlah dapat ditemukan kata sepakat atau tidak, dimana kesepakatan merupakan salah satu dari syarat sahnya perjanjian.
2
Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Adita Bakti, Bandung, hlm.40 http://aprian-wibowo.blog.ugm.ac.id/2012/06/02/perjanjian-baku-standar/ diakses tanggal 12 Maret 2015 Pkl.15.00 wib 3
4
Surat Izin Mengemudi Internasional adalah SIM untuk kendaraan bermotor yang berlaku secara Internasional dengan SIM yang berlaku dinegara yang menerbitkan SIM International tersebut. Dasar penerbitan SIM
Internasional
adalah
kesepakatan Perserikatan
Bangsa-
Bangsa dalam Vienna Convention on Road Traffic tahun 1968 yang merupakan
penyempurnaan
dari Geneva
Convention
on
Road
Traffic tahun 1949 dan sebelumnya Paris Convention on Motor Traffic tahun 1926. Surat Izin Mengemudi yang berlaku sekarang diatur berdasarkan Annexe 6 untuk Surat Izin Mengemudi Domestik dan annexe 7 untuk Surat Izin Mengemudi Internasional Konvensi Vienna. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010, penerbitan SIM Internasional diambil alih oleh Kepolisian Republik Indonesia. SIM Internasional tidak lagi diterbitkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Sejak tanggal 3 Desember 2010, pengurusan SIM Internasional di Kepolisian Republik Indonesia harus dilakukan langsung oleh pemohon di Jakarta dan tidak bisa diwakilkan.4 Di Kota Yogyakarta sendiri rental motor telah marak berjamur di daerah sekitaran Jalan Sosrowijayan dan Jalan Pasar Kembang. Di Jalan Pasar Kembang sendiri terdapat empat tempat yang memberikan jasa sewa menyewa sepeda motor ini, salah satunya yaitu Rental Motor “Ana”. Tarif sewa motor di Rental Motor “Ana” cukup beragam, mulai dari Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu 4
http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi_Internasional/ diakses tanggal 13 Maret 2015 Pkl.13.00 wib
5
rupiah). Tipe motor yang tersedia antara lain jenis motor bebek dan scooter matic. Terkait dengan persyaratan
rental pada dasarnya tidak
susah, bagi WNI, harus memiliki KTP, atau surat nikah, atau surat keterangan pribadi yang dapat di foto kopi, maupun memberikan yang aslinya, mengisi form data diri penyewa, serta serta punya alamat tinggal sementara yang jelas di kota Yogyakarta. Selanjutnya meninggalkan uang jaminan, sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) dan, peminjam harus bersedia difoto sebagai barang bukti atau memperjelas identitas. WNA yang hendak menyewa motor, menurut keterangan Pak Budi, harus memberikan foto kopi Passport, atau KITAP / KITAS (Kartu Identitas Tinggal Tetap / Kartu Identitas Tinggal Sementara). Namun terkait dengan Surat Izin Mengemudi yang dimiliki oleh pihak Penyewa itu sendiri menjadi tanggung jawab pribadi milik penyewa.5 Dalam form persyaratan tidak mencantumkan bahwa terdapat keharusan bagi pihak WNA maupun WNI untuk harus memiliki Surat Izin Mengemudi. Dari contoh di atas, terlihat bahwa wisatawan asing yang ada di Indonesia kini dapat melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang biasanya dijadikan objek sewa menyewa adalah sepeda motor. Namun, sesungguhnya sewa menyewa motor yang terjadi antara pihak penyewa yang notabene nya adalah seorang turis asing ini menimbulkan permasalahan. Terutama pada perlindungan hukum yang diterima oleh wisatawan asing, baik dalam
6
posisi mereka sebagai konsumen maupun pihak yang bersepakat melakukan sewa menyewa. Didalam praktiknya banyak diantara turis asing tersebut yang tidak memiliki SIM Internasional namun tetap diperbolehkan atau diizinkan oleh pihak pelaku usaha untuk menyewa sepeda motor di tempat usaha mereka, padahal tentu saja hal ini melanggar salah satu unsur syarat sahnya perjanjian yaitu kausa yang halal dan bertentangan dengan salah satu asas dalam pembuatan perjanjian yaitu itikad baik, dengan tidak memiliki SIM Internasional artinya dapat dikatakan bahwa tidak ada itikad baik didalam pembuatan perjanjian sewa-menyewa sepeda motor tersebut. Selain itu didalam praktek juga turis asing terkadang tidak mengetahui secara jelas apa yang tercantum didalam isi perjanjian standar yang dibuat oleh pelaku usaha atau pihak rental motor itu sendiri sehingga tidak ada unsur kejelasan didalamnya, hanya terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha dan bahkan dibeberapa rental motor sama sekali tidak mencantumkan syarat dan ketentuan sewamenyewa motor tersebut secara jelas. Kondisi seperti ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hokum atau timbul wanprestasi dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi sewamenyewa sepeda motor dengan turis asing tersebut, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi itu, karena sejak
7
awal tidak ada pemberitahuan yang jelas terhadap isi perjanjian itu kepada si turis asing (konsumen). Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk membuat penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SEPEDA MOTOR ANTARA
TURIS
ASING
DAN
RENTAL
MOTOR
‘ANA’
YOGYAKARTA”. B. Permasalahan Bertolak dari latar belakang yang disampaikan di atas, maka timbullah permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian sewa-menyewa sepeda motor antara turis asing dan Rental Motor “Ana” Yogyakarta ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa sepeda motor antara turis asing dan Rental Motor “Ana” Yogyakarta? 3. Apakah akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa sepeda motor antara turis asing dan Rental Motor “Ana” Yogyakarta ? C. Tujuan Penelitian Dalam penulisan ini, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis meliputi 2 hal yaitu : 1. Tujuan Objektif
8
a. Untuk mengetahui dan
mengkaji keabsahan perjanjian sewa-
menyewa sepeda motor kepada turis asing di Rental Motor “Ana” b. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa sepeda motor kepada turis asing di Rental Motor “Ana”. c. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa sepeda motor kepada turis asing di Rental Motor “Ana”.. 2. Tujuan Subjektif Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Gadjah Mada. D. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelurusan kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penelitian yang akan dilakukan penulis belum pernah diteliti dan ditulis oleh rekan mahasiswa lainnya, dan apabila terdapat penelitian yang membahas mengenai keabsahan perjanjian sewa-menyewa depeda motor kepada turis asing tentunya penelitian tersebut bukan pada rental motor “Ana” di Yogyakarta dan mempunyai judul dan rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian yang
9
dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yaitu : 1. Penulisan
hukum
yang
(02/163569/EHK/00440)
dilakukan tahun
oleh
2010,dengan
Yansen judul
Tambunan Pelaksanaan
Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Persewaan Mobil Alif Transport Yogyakarta. Penulisan ini membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa mobil pada persewaan mobil Alif Transport dan bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewamenyewa tersebut serta bagaimana penyelesaian atas wanprestasi yang terjadi. Hal yang membedakan dengan penulisan hukum yaitu penulis dalam usulan penelitian ini akan membahas mengenai keabsahan perjanjian sewamenyewa atau rental sepeda motor kepada turis asing, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian rental sepeda motor, serta akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.
2. Penulisan yang dilakukan oleh Ilham Rosyadi (08/273525/HK/17926), tahun 2012, dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor Pada Jaya Mandiri Rental Motor di Kabupaten Sleman. Dalam penulisan hukum ini diambil suatu permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sepeda motor pada Jaya Mandiri rental motor di Kabupaten Sleman, dan apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi
10
dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa sepeda motor tersebut berikut cara penyelesaiannya. Adapun yang menjadi fokus dalam penulisan hukum ini adalah mengenai wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa sepeda motor tersebut. Selain itu dalam penulisan ini membahas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa sepeda motor secara umum kepada setiap orang dan objek penelitiannya berada di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian hukum yang diusulkan penulis, pengkajian menitikberatkan pada keabsahan dari perjanjian rental motor yang dilakukan kepada turis asing. Hal lain yang membedakan adalah yang menjadi responden yaitu para pihak penyewa sepeda motor yang melakukan wanprestasi pada kurun waktu tertentu,, sementara pada usulan penelitian hukum ini yang menjadi responden yaitu penyewa sepeda motor yang berkebangsaan asing dan pihak rental sepeda motor yang menyewakan sepeda motor kepada turis- asing tersebut. 3. Penelitian
yang
dilakukan
oleh
Rahmat
Rizki
Lubis
(02/161412/HK/16106) tahun 2010, dengan judul Tanggung Jawab Perusahaan Penyewaan Mobil Terhadap Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Disewa Ulangkan di
Perusahaan
Penyewaan Mobil (CV. ASELIA). Penelitian ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban perusahaan penyewaan mobil terhadap pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang disewa ulangkan di perusahaan tersebut.
11
Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan penyewaan mobil terhadap pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang disewa ulangkan di perusahaan penyewaan mobil, penulis di sisi lain akan membahas lebih lanjut mengenai keabsahan dari perjanjian sewa-menyewa sepeda motor kepada turis asing di Kota Yogyakarta, jadi hubungan hukum yang diteliti disini adalah antara pihak rental motor dengan turis asing selaku penyewa sepeda motor di Rental motor “Ana” Yogyakarta. Ketiga penelitian di atas memiliki obyek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang diusulkan penulis dengan obyek penelitian rental sepeda motor yang berbasis di Rental Motor “Ana” . Dengan demikian, penulis meyakini bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat asli. Penulis berharap penelitian hukum ini dapat melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya serta dapat memperkaya khasanah pengetahuan serta penulisan hukum yang bersifat akademis. E. Kegunaan Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademik maupun kepentingan praktis, yaitu : 1. Manfaat akademis Dari hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan pada umumnya dan mengenai ilmu hukum perdata terutama masalah
12
pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kepada turis asing pada khususnya. 2. Manfaat praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui tetapi juga mengerti dan memahami tentang pelaksanaan dan keabsahan perjanjian sewamenyewa sepeda motor kepada turis asing .
