BAB I PENDAHULUAN. transparan, seolah-olah menjadi satu tanpa mengenal batas Negara. Kondisi ini

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi transparan, seolah-olah menjadi satu tanpa mengenal batas Negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global yang pada gilirannya akan memperbaiki struktur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, serta akan mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan tindakan masyarakat, situasi tersebut membawa perbaikan yang sangat cepat. Persoalannya adalah bagaimana dalam menghadapi tantangan global mendukung berbagai kegiatan termasuk aspek pelayanan publik sudah merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Tertib administrasi Kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat didukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat saat ini menjadi suatu kebutuhan. Penduduk merupakan bagian yang penting bagi Negara. Di dalam penyelenggaraan suatu Negara, tetap saja memperhitungkan aspek kependudukan baik dalam hal merumuskan kebijakan ataupun dalam manifestasi Programprogram pembangunan yang ada. Di Indonesia misalnya, penduduk merupakan sumber suara yang sangat menentukan siapa sajakah yang akan menjadi wakil mereka di Lembaga Perwakilan rakyat maupun yang duduk di kursi kepresidenan. Pada segi kuantitas, tentulah keselarasan jumlah penduduk yang besar akan menuntut adanya keselarasan terhadap segi kualitas sumber daya manusia

Universitas Sumatera Utara

yang baik pula. Akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut penduduk di sebuah Negara apabila terjadi ketimpangan yang nyata antara jumlah penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang relatif rendah. Kedua aspek itulah yang perlu dijaga keseimbangannya agar permasalahan-permasalahan tidak mudah mencuat dan mengganggu stabilitas pembangunan di suatu Negara. Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan di Negara kita merupakan aspek yang memegang peran yang sangatlah penting. Ini menuntut kerja keras para penyelenggara Negara mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan dalam rangka dukungan informasi mengenai kependudukan yang baik untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan di Indonesia. Berkaitan

dengan

pembangunan

kependudukan,

pembangunan

administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, serta maraknya berbagai kejahatan kriminal dan terorisme baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan (termasuk paspor, KK, dan lain-lain), diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu


secara

nasional.

Meningkatnya ketertiban dan keterpaduan

administrasi

kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Berkenaan dengan hal tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan Data Base penduduk. Dengan demikian pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan data base penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda. Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, Pemerintah Pusat dalam hal ini telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan “ atau disingkat SIAK. Secara hukum sistem ini sudah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor

88

Tahun

2004

tentang

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan.


I.2. Perumusan Masalah Perumusan masalah sangat penting agar diketahui arah jalan suatu penelitian. Hal ini senada dengan pendapat yang mengatakan “agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian” (Arikunto, 1993:17). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalam suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka di dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut; Bagaimanakah Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

I.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui tentang proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dan secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SIAK di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SIAK di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.


I.4. Manfaat Penelitian 1. Sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk menamatkan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Menambah khazanah pengetahuan secara khusus dan masyarakat secara umum. 3. Memberikan sumbangsih yang berguna bagi kecamatan maupun bagi aparat kecamatan dalam hal pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

I.5. Kerangka Teori Kerangka teori diperlukan untuk memudahkan penelitian, sebab ia merupakan pedoman berfikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana ia menyoroti masalah yang dipilihnya. Selanjutnya menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1989:37), teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah: I.5.1. Implementasi Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar


bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990 : 59). Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak berkerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (1990:51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan. Van Master dan Van Horn (dalam Wahab, 1990:51), merumuskan proses implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh

individu

atau

pejabat-pejabat

atau

kelompok-kelompok

pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan dalam Cheema dam Rondinelli (Samudra, 1994:19), implementasi adalah sebagai berikut: “Dalam pengertian luas, implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa satu proses interaksi diantara merancang dan menentukan seseorang yang diinginkan. Sedangkan Charles O. Jones (I Nyoman, 2005:15) menyatakan bahwa proses


kebijakan publik meliputi persepsi/defenisi, agregasi, organisasi, representasi, penyusunan

agenda,

formulasi,

legitimasi,

penganggaran,

pelaksanaan/implementasi, evaluasi, dan penyesuaian/terminasi. Penekanan aktifitas birokrasi pemerintahan pada proses tersebut lebih pada tahapan implementasi, dengan menginterpretasikan kebijaksanaan menjadi program, proyek, dan aktifitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain: 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai. 2) Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut. 3) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 4) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 5) Adanya strategi dalam pelaksanaan. Lebih lanjut Jones (1991:296), memberikan pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dapat dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil


tidaknya implementasi suatu program tergantung dati unsur pelaksanaannya. Dan unsur pelaksana ini merupakan unsur kegitan dari yang meliputi organisasi maupun pengawasan dalam proses implementasi. Lebih lanjut Islamy (dalam Fadillah Putra 2003:83) menyatakan bahwa setiap kebijakan yang telah dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang bersifat positif (intended) maupun yang negatif (unintended). Ini berarti bahwa konsep dampak menekankan pada apa yang terjadi secara aktual pada kelompok yang ditargetkan dalam kebijakan. Dengan melihat konsekuensi diatas, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan, dan juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan yang akan meningkatkan kualitas kebijakan tersehut. Masih berkaitan dengan konsep implementasi, Mazmanian dan Sabatier (dalam Fadillah Putra, 2003:84), mengatakan bahwa mengkaji masalah kebijakan berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun yang menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tdak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dapat


mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat sehingga pada akhirnya berpengaruh pada tujuan kebijakan baik yang negatif maupun yang positif. Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut sebagai input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994:4). Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Lebih lanjut Wibawa (dalam Hesel Nogi, 2003:20) menyatakan bahwa keseluruhan proses kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program tekah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Menurut Edward (1980:17) kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa nereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut yang mana pandangan ini seringkali berbeda dengan atasan mereka. Lebih kegandaan/ambiguitas ini akan mengarahkan para pelaksana

lanjut

dikatakan

pada kebijakan

mereka sendiri, meskipun mereka tidak perlu menggunakan ambiguitas itu untuk


memperluas otoritas yang dimiliki. Tetapi sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menghindari permasalahan yang sulit (Edward, 1980:17). Selanjutnya menurut Edward (1980:17) ada empat faktor krusial dalam melaksanakan kebijakan, yakni: a. Komunikasi Persyaratan pertama dalam pelaksanaan yang efektif adalah komunikasi, yaitu bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan. Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang tanggung jawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Ketidakjelasan rincian implementasi kebijakan akan menimbulkan kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dan implementornya mengenai apa yang harus dilakukan. Dengan kebingungan implementor mengenai apa yang harus dilakukan dapat meningkatkan berbagai kesempatan dimana mereka tidak akan mengimplementasikan sebuah kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. b. Sumber-sumber Sumber-sumber yang penting dalam suatu pelaksanaan meliputi staf-staf dengan keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan informasi, wewenang dan

fasilitas-fasilitas

di

dalam

menerjemahkan

suatu

peraturan

dalam

pelaksanaannya. Staf tersebut haruslah memadai jumlahnya dalam melaksanakan sesuatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut. Informasi menyangkut bagaimana


melaksanakan sesuatu hal dan ketaatan dari personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. c. Kecenderungan-kecenderungan Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini menyangkut cara pandang terhadap sesuatu hal atau kebijaksanaan. d. Struktur birokrasi Struktur birokrasi menyangkut prosedur-prosedur kerja dan pragmentasi. Prosedur-prosedur berkembang secara internal dan respon terhadap tugas untuk keseragaman demi pencapaian tugas dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya Jones (dalam Hesel Nogi, 2003:23), menyebutkan apakah implementasi program efektif atau tidak, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah sebagai berikut: 1. Organisasi Maksudnya disini bahwa organisasi Pemerintah Kecamatan Medan Denai yang selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut. Sumber daya manusia yang

berkualitas yang

berkaitan dengan

kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini


adalah petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program SIAK. Tugas aparat pelaksana pemerintahan yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap unsur dituntut memiliki kemampuan yang memadai dengan bidang tugasnya. 2. Interpretasi Maksudnya disini adalah agar implementasi dapat dilaksanakan sesuai dengan

peraturan

atau

ketentuan

yang

berlaku,

harus

dilihat

apakah

pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut dapat dilihat dari: a. Sesuai dengan peraturan, berarti setiap pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Sesuai dengan petunjuk pelaksana, berarti pelaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan

cara

pelaksanaannya

pada

kebijaksanaan

yang

bersifat

administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktivitas pelaksanaan program. c. Sesuai dengan petunjuk teknis, berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efesien dan efektif, rasional dan realistis. 3. Penerapan Maksud penerapan disini yaitu peraturan/kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan dimana


untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin. Hal ini dapat dilihat dari: a.

Program kerja yang sudah ada memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat didalamnya.

b.

Program kerja harus sudah terprorgam dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.

c.

Jadwal kegiatan disiplin berarti program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhirinya agar

mudah dalam

mengadakan evaluasi. Dalam hal ini diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi program adalah tidakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi, dan penerapan. I.5.2. Sistem Informasi I.5.2.1. Sistem Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi saling tergantung satu sama lain dan terpadu (Kumorotomo, 1994, 8). Beberapa pendapat mengatakan hal yang sama bahwa suatu sistem adalah seperangkat bagian yang saling tergantung.


Robert G. Murdick dkk (1993, 16) mendefenisikan sistem itu sebagai berikut: Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan atau tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang. Sedangkan Gordon B. Davis (1993, 68) mengatakan, Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Dan hal yang lebih lanjut ditekankan Gordon tentang batasan sistem adalah bahwa sistem harus berada di bawah pengendalian manusia. Ini dapat dijalankan dengan mengatur unsur- unsurnya atau dalam aturan operasi sistemnya. Jadi, suatu sistem meliputi bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang berinteraksi secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur yang mewakili sistem secara umum adalah masukan (input), pengolahan (processing) dan keluaran (output). Disamping itu, suatu sistem senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maka umpan balik (feed -back) dapat berasal dari output tetapi dapat juga dari lingkungan sistem yang dimaksud. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang tentunya akan memiliki semua unsur ini. I.5.2.2. Informasi Dalam kehidupan sehari-hari, informasi sering diartikan sebagai data. Dalam ruang lingkup ilmiah hal ini berbeda walaupun hubungannya sangat erat. Menurut The Liang Gie (Moekijat, 1994: 5) Data ialah hal, peristiwa atau kenyataan lainnya yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan atau keputusan.


Sedangkan informasi menurut pendapat Gordon B. Davis adalah (1993, 28) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi yang menerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan saat mendatang. Lebih lanjut Davis mengatakan bahwa fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai. Selain fungsi utama tersebut, informasi juga berfungsi untuk memberikan standart- standart dan aturan- aturan ukuran, serta aturan- aturan keputusan untuk penentuan keputusan dan untuk penentuan penyebaran tanda- tanda kesalahan dan umpan balik guna mencapai tujuan kontrol. Fungsi strategis lainnya adalah meningkatkan daya saing perusahaan berdasarkan kenyataan bahwa perusahaan yang memiliki informasi bermutu baik akan lebih mampu untuk bersaing “. Dengan demikian dapat kita mengerti bahwa informasi juga merupakan salah satu yang harus terpenuhi dalam hal menentukan suatu keputusan baik di dalam perusahaan maupun sebuah organisasi non- profit. Data ialah fakta-fakta yang dikumpulkan yang secara umum belum berguna untuk pengambilan keputusan tanpa proses lebih lanjut. Apabila ia telah disaring dan diolah melalui suatu sistem pengolahan data sehingga memiliki arti dan nilai bagi seseorang maka data berubah menjadi informasi. Menurut Moekijat (1994, 15), pengolahan data adalah: Kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan, dengan mengikuti serangkaian langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data tersebut bentuk, susunan, sifat atau isinya menjadi lebih berguna.


Begitu eratnya

hubungan antara data dan informasi, boleh dikatakan

hubungan antara data dan informasi adalah seperti bahan baku dan barang jadi seperti yang digambarkan dibawah ini. Penyimpanan data

Data

Informasi

Pengolah

Gbr. 1. Transformasi data menjadi informasi Transformasi data menjadi informasi menyebabkan naiknya nilai tambah data tersebut. Informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang relevan untuk mengatasi ketidaktahuan dan ketidakpastian serta menambah pengetahuan tentang situasi yang akan dihadapi. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa pemakaian informasi jauh lebih penting karena informasilah salah satu aspek yang dipakai untuk menunjang keputusan manajemen. Untuk memperoleh keputusan yang efektif maka informasi haruslah yang berkualitas baik. Burch dan Grudnitski (Kumorotomo, 1994, 11) menyebutkan adanya tiga pilar utama yang menentukan kualitas informasi, yaitu: akurasi, ketepatan waktu dan relevansi. Syarat-syarat tentang informasi yang lebih baik yang lebih lengkap diuraikan oleh Parker (Kumorotomo, 1994, 11). Berikut ini adalah syarat-syarat yang dimaksud: 1. Ketersediaan Syarat yang mendasar bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi orang yang hendak memanfaatkannya.


2. Mudah dipahami Informasi harus memudahkan pembuat keputusan, baik yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Informasi yang rumit dan berbelit-belit hanya akan membuat kurang efektifnya keputusan manajemen. 3. Relevansi Informasi yang diperlukan benar-benar relevan dengan permasalahan, misi dan tujuan organisasi. 4. Bermanfaat Sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi juga harus bermanfaat bagi organisasi. Karena itu informasi juga harus dapat tersaji ke dalam bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang bersangkutan. 5. Ketepatan waktu Informasi harus tersedia tepat pada waktunya. Terutama pada saat organisasi membutuhkan informasi ketika menejer hendak membuat keputusan-keputusan krusial. 6. Keandalan Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya. Pengolah data atau pemberi informasi harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang disajikannya. 7. Akurasi


Informasi bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Ini juga berarti informasi harus jelas secara akurat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya. 8. Konsisten Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi didalam penyajian karena konsistensi merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan. Tampak bahwa ada berbagai macam syarat yang harus di penuhi bagi informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Pengolah data atau penyedia informasi harus memperhitungkan segi-segi waktu penyajian, isi, format maupun segi-segi lain dari informasi tersebut. Ini dapat di pahami karena di dalam organisasi modern, kualitas informasi yang dipergunakan dalam manajemen itulah yang akan menentukan efisiensi dan efektifitas organisasi yang bersangkutan. I.5.3. Administrasi Kependudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap penduduk. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Penduduk Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006). Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi


Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (UU No. 23 Tahun 2006 pasal 1). Dengan demikian, administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan mulai dari satuan pemerintahan terkecil seperti desa/ kelurahan hingga pada skala nasional. Pengelolaan Administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai dukungan informasi tentang kependudukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pelayanan publik serta kepentingan warga untuk mengakses informasi hasil administrasi Kependudukan tersebut. I.5.4. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Untuk menjamin akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, perlu menetapkan kebijakan dan sistem informasi administrasi kependudukan secara nasional. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Keppres No. 88 Tahun 2004 Pasal 3). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah software Pemerintahan yang berguna untuk menunjang kinerja Pemerintah dalam mendata data-data kependudukan

pada setiap tingkatan wilayah

pemerintahan mulai dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang paling rendah. Di dalam KEPRES RI No. 88 Tahun 2004 dikemukakan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi nasional yang


memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan (pasal 1 ayat 3). Adapun tujuan diselenggarkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) adalah sebagai berikut: 1. peningkatan kualitas pelayanan kualitas penduduk dan pencatatan sipil. 2. penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan; dan 3. penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik. Penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan dilaksanakan mulai dari tingkatan propinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan. Dalam rangka penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan tersebut maka dibangun fasilitas pada kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.

I.6. Defenisi Konsep Menurut Masri Singarimbun yang dikutip oleh Mardalis (2003:45) bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Defenisi konsep dimaksudkan adalah untuk menghindari interpretasi (penafsiran) ganda terhadap variabel yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu Implementasi.


Proses implementasi adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan sasaran SIAK yang telah ditetapkan, yang dilihat dari prospek : a. Organisasi, adalah organisasi pelaksana program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. b. Interpretasi, adalah tingkat pemahaman dari aparatur pelaksana terhadap pelaksanaan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. c. Penerapan, adalah pelaksanaan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

I.7. Defenisi Operasional Defenisi operasional merupakan operasionalisasi dari defenisi konsep. Dalam defenisi operasional ini disajikan parameter/indikator dari variabel yang diteliti dengan tujuan untuk memudahkan membaca fenomena-fenomena yang diteliti. Faktor-faktor yang diukur dalam implementasi SIAK adalah: 1. Organisasi, adalah organisasi Kecamatan Medan Denai sebagai pelaksana SIAK di Kecamatan, dengan indikator-indikator: a. Kejelasan struktur organisasi Kecamatan Medan Denai. b. Ketersediaan sumber daya manusia. c. Kemampuan/keahlian yang dimiliki komponen pelaksana. d. Sumber daya dana dan fasilitas yang dimiliki.


2. Interpretasi, adalah tingkat pemahaman aparat pelaksana dalam proses implementasi SIAK apakah telah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan indikator: a. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan peraturan yang berlaku. b. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan petunjuk pelaksanaan kebijakan peraturan yang sudah dijabarkan dan bersifat administratif. c. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan petunjuk teknis dalam operasionalisasi program yang bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efesien, efektif, rasional dan realistis. 3. Penerapan, adalah pelaksanaan berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kebijakan SIAK telah sesuai dengan ketentuan, dengan indikator: a. Kejelasan dari program kerja SIAK. b. Kejelasan dari prosedur kerja


I.8. Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II

: METODOLOGI PENELITIAN Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian,

populasi

dan

sample,

teknik

pengumpulan data dan teknik analisa data. BAB III

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini memberikan gambaran umum mengenai daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, kependudukan, sosial ekonomi, dan pemerintahan.

BAB IV

: PENYAJIAN DATA Bab ini membahas tentang hasil data-data yang diperoleh di lapangan.

BAB V

: ANALISA DATA Bab ini merupakan tempat uraian data yang diperoleh

saat

penelitian

dan

memberikan

pembahasan dan interpretasinya atas permasalahan yang diajukan. BAB VI

: PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap penting dan perlu sebagai rekomendasi program.


BAB I PENDAHULUAN. transparan, seolah-olah menjadi satu tanpa mengenal batas Negara. Kondisi ini

Recommend Documents