1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Globalisasi diartikan sebagai suatu proses transformasi sosial yang membawa kondisi umat manusia yang berbeda, terpencar di seluruh dunia ke satu kondisi yang tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Aspek ekonomi mengenai globalisasi terkait pasar bebas, kemudian menuju proses liberalisasi perdagangan.1 Ekspansi perdagangan dunia dan juga aturannya diatur dalam WTO (World Trade Organization). Salah satu cakupan dalam WTO adalah TRIPs Agreement atau persetujuan mengenai aspek Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), termasuk perdagangan barang palsu. Sebelumnya, persoalan HAKI berada dipengaturan sejumlah peraturan multilateral yang diadministrasikan forum lain, seperti WIPO (World Intellectual Property Organization), UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), dan UNCED (The United Nation Conference On Invironment and Development).2 HAKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HAKI dikategorikan sebagai hak kekayaan, dikarenakan pada akhirnya HAKI dapat menghasilkan karya-karya intelektual berupa: ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang dalam 1
A. Zen Umar Purba. Menyambut Millenium III: TRIPs, Dimensi HaKI dan Kesiapan Kita, Newsletter No. 39, 1999, hal. 2 2 Ibid, hal. 5
2
mewujudukannya membutuhkan tenaga, waktu, pikiran, serta biaya. Adanya berbagai pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual memiliki nilai. Kecenderungan globalisasi membawa dampak bagi kondisi di Negara Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan mau tidak mau harus memperhatikan kecenderungan global tersebut, termasuk dalam pembangunan hukum, instrumen-instrumen hukum internasional, dan pandangan-pandangan yang bersifat mendunia perlu memperoleh tempat dalam khasanah pemikiran hukum nasional. Konkritnya, sekaligus wujud harmonisasi hukum HAKI terhadap TRIPs Agreement sebagai konsekuensi Indonesia telah turut meratifikasi, adalah terbentuknya seperangkat peraturan perundang-udangan HAKI yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yang dibagi dalam dua bagian. Pertama, hak cipta dan hak-hak yang terkait lainnya yang diatur dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Kedua, hak milik perindustrian yang mencakup: Paten diatur dengan UU Nomor 14 Tahun 2000, Rahasia Dagang diatur dengan UU Nomor 30 Tahun 2000, Merek diatur dengan UU Nomor 15 tahun 2001, Desain Industri diatur dengan UU Nomor 31 Tahun 2000, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2000.3 Hak cipta secara khusus memberikan perlindungan terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. UndangUndang memberikan pengertian terhadap hak cipta, dengan diberikannya 3
Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.5
3
perlindungan hukum sejak suatu ide diwujudkan dengan suatu yang nyata dalam arti dapat dilihat, didengar, dibaca oleh orang lain maka hal tersebut merupakan hak cipta. Hak cipta sendiri memberikan perlindungan terhadap ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.4 Dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang selanjutnya disebut UUHC 2002, belum dapat menuju sasaran yang hendak dicapai dari tujuan hukum, yakni kepastian hukum dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Beredarnya barang-barang bajakan di pasaran membuat pemegang hak ciptamengalami kerugian yang cukup besar sehingga berdampak krisis kepercayaan dari pemegang hak cipta untuk mengedarkan hasil karyanya dan penerapan UUHC 2002 hingga saat ini ternyata banyak terjadi pelanggaran, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap karya cipta. Pada masa sebelum pesatnya IPTEK seperti saat ini buku hanya dapat ditulis langsung melalui tangan ataupun mesin ketik, sehingga belum terjadi penggandaan terhadap karya cipta suatu buku. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini seperti mesin foto kopi serta alat scan yang mudah didapat memungkinkan memperbanyak karya-karya cipta buku dengan cepat tanpa melalui dari pencipta atau pemegang hak cipta.5 Peluang seperti inilah yang digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, 4 5
Ibid, hal.7 Op Cit, Zen Umar Purba, hal. 8
4
dalam hal ini ketentuan UUHC 2002 secara substansial mencegah terjadinya perbuatan menyimpang dalam hak cipta, yakni dengan memuat ketentuan pidana, terutama dalam hal sanksi. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.6 DIY dijuluki kota pelajar, tiap tahunnya puluhan ribu pelajar menuntut ilmu di provinsi ini. Buku adalah salah satu barang yang sangat penting, mengingat 80 persen yang membutuhkannya adalah mahasiswa, kebutuhan akan buku untuk mencari sumber informasi dan ilmu dijadikan alasan utama sebagai penunjang kuliah. Dapat suatu keuntungan bagi para penerbit buku untuk menjual buku lebih banyak. Namun banyaknya faktor kendala, terutama masalah ekonomi membuat masyarakat, khususnya mahasiswa enggan untuk membeli buku. Hal ini berpotensi menjadi ladang rejeki bagi pedagangpedagang buku bajakan untuk menjual buku lebih murah yang dapat dijangkau mahasiswa pada umumnya. Sebelumnya harus dapat kita sepakati, bahwa dalam rangka usaha mencerdaskan bangsa, minat baca masyarakat perlu dikembangkan. Minat baca ini tergantung dari ketersediaannya buku-buku bacaan dalam jumlah dan jenis yang memadai. Dunia pembukuan terasa semakin penting apabila dikaitkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Peran buku dalam proses pembangunan nasional di Indonesia cukup strategis.
6
http://balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perlindungan-hukum-terhadap-pelanggaran-hak cipta (diakses pada tanggal 22 September 2014 pukul 20.30 WIB)
5
Penegakan UUHC 2002 secara konsekuen agar kita menghormati karya para pencipta dan mendorong mereka untuk selalu semangat untuk berkarya.
Sehubungan dengan penegakan hukum hak cipta untuk buku bajakan, diupayakan salah satu penegakannya dengan menggunakan sarana hukum. Dengan jalan pelanggaran di bidang hak cipta sebagai tindak pidana dan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya, yang diformulasikan dalam peraturan perundangan-undangan. Bekerjanya alat perlengkapan negara dalam merazia para pedagang buku bajakan beserta pembelinya. Namun, penegakan hukum bukanlah tanggung jawab tunggal bagi alat perlengkapan negara, karena berkaitan erat dengan sikap setiap individu dalam masyarakat yang mengarah kepada ketertiban hukum.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Seberapa efektifkah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diterapkan terhadap pemberantasan buku bajakan di DIY? 2. Permasalahan atau kendala apa saja yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam pemberantasan buku bajakan di DIY? 3. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap pemberantasan buku bajakan di DIY?
6
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas adalah: 1. Tujuan Objektif: a. Untuk mengetahui efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap pemberantasan buku bajakan di DIY. b. Untuk mengetahui permasalahan atau kendala apa saja yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam pemberantasan buku bajakan di DIY. c. Untuk mengetahui seberapa besar peran masyarakat dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap pemberantasan buku bajakan di DIY. 2. Tujuan Subjektif: a. Untuk memperoleh data informasi yang akurat berkaitan dengan objek penelitian. b. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Untuk melihat keaslian penelitian dalam penulisan hukum ini, peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tidak ditemukannya karya ilmiah baik berupa skripsi
7
maupun tesis yang serupa. Tetapi ada beberapa karya ilmiah, baik berupa skripsi maupun tesis yang objek penelitiannya berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu oleh Yustina Dheti Ambarwati, Skripsi, 2005. Yang berjudul: “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Buku Yang Diterbitkan Oleh Penerbit DIY”. Dengan rumusan masalah : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan hak cipta terhadap karya cipta buku yang diterbitkan oleh penerbit buku? 2. Bagaimanakah hak dan kewajiban penerbit setelah menerima peralihan hak cipta dari pengarang? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh penerbit buku untuk menghindari pelanggaran hak cipta atas buku yang diterbitkannya? Dari penelitian tersebut di atas yang menjadi pembeda dengan penulisan hukum yang peneliti teliti diantaranya adalah penelitian tersebut menekankan pada perlindungan hukum, hak dan kewajiban, serta upaya dari penerbit untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Lalu yang kedua oleh Desi Eka Budi Astuti, Tesis, 2007. Yang berjudul: “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Cipta Buku”. Dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana tindakan penegakan hukum terhadap hak cipta atas pembajakan karya cipta buku? 2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas pembajakan karya cipta buku?
8
Meskipun sama-sama meneliti mengenai pembajakan buku, pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Desi Eka berfokus pada mekanisme penegakan hukum terhadap hak cipta, hal ini berbeda dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti. Kesimpulannya, penulisan hukum yang peneliti lakukan ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan peneliti menjamin bahwa penelitian ini asli dan tidak merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya.
E. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 1. Secara Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran ilmu pengetahuan pada umumnya dan di bidang hukum pada khususnya. b. Untuk lebih meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah peneliti dapatkan, khususnya di bidang hak cipta. 2. Secara Praktis a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum dalam hal memberantas buku bajakan. b. Serta juga diharapkan bagi masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku.
