BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Minyak dan gas bumi merupakan satu jenis sumber daya energi sebagai bahan galian vital dan strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ("Undang-undang migas"), pengertian tentang minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang kondisi tekanan dan temperature atmosfir berupa fase cair atau padat, termasuk
aspal, lilin
mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.1Pengertian gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfir berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.2Dalam pembangunan nasional, minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting terutama sebagai sumber energi di dalam negeri, sumber penerimaan negara dan devisa dan bahan baku industri. Dalam neraca perdagangan dan APBN, sektor migas memberikan sumbangan sangat berarti dalam penerimaan rutin.3 Sejalan pula dengan meningkatnya penggunaan energi pada industri manufaktur untuk menjalankan mesin-mesin memang sangat tinggi. Maka 1
UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 1. UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 2. 3 Syaiful Bakhri , Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan, (Kreasi Total Media, Jakarta:2012), hlm. 86. 2
1
2
Penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar minyak dan gas bumi menjadi bagian yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Indonesia telah melewati masa-masa puncak produksi minyak dan saat ini sedang mengalami penurunan produksi. Sekalipun produksi gas kita meningkat tetapi sarana dan prasarana pemanfaatan gas masih belum tersedia secara massal. Atas dasar ini maka separuh produksi gas kita masih diekspor dan belum sepenuhnya dapat menggantikan minyak sebagai sumber energi utama.4 Disamping harus terus melakukan ekplorasi sumur-sumur baru (termasuk yang unconventional seperti Coal Bed Methane (CBM)
dan shale oil/gas),
diversifikasi energy harus secara intensif dilakukan seperti kerosene ke LPG. Ketergantungan akan minyak harus mulai dihilangkan. Salah satu alternatifnya adalah gas yang dengan asumsi yang sama masih bertahan 40 tahun lagi. Pengembangan, investasi dan pemanfaatan renewable energy juga harus mulai serius
dilakukan.
Pemerintah
harus
serius
mendukung
investor
untuk
pengembangan renewable energi ini, karena untuk kondisi bahan bakar minyak domestik yang murah karena disubsidi seperti sekarang, akan kurang menarik minat investor swasta karena dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengembangannya.5
4
Gde Pradnyana, “Nasionalisme Migas” , Kolom majalah Geoenergi, edisi 24, Oktober 2012, hlm. 46. 5 http://koestoer.wordpress.com/kasus-bank-century/mengapa-kita-tidak-membangun-kilang/.
3
Selain hal perizinan yang cukup rumit harus diurus oleh perusahaan migas, luasnya otonomi daerah juga ikut membuat kebijakan di pusat sering tidak sejalan dengan aspirasi di daerah. Namun Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden tentang produksi migas yang pada intinya mengamanatkan agar berbagai instansi ikut mendukung kegiatan usaha migas dalam kewenangannya masing-masing.6 PT Odira Energy Persada ( “PT OEP”) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengolahan Liquified Petroleum Gas7 (“LPG”) dan niaga gas bumi. Saat ini PT OEP merupakan perusahaan swasta yang memproduksi LPG sebanyak 100 barel per hari dan menyalurkan natural gas ke industri-industri di Cikarang, Cikampek dan Cilegon sebanyak 12 mmscfd8. Sepertiga dari LPG rumah tangga wilayah Jabodetabek yang diproduksi oleh baik Pertamina maupun Perusahaan swasta lainnya merupakan LPG hasil dari kilang LPG yang berlokasi di Babelan, Kabupaten Bekasi milik PT OEP. Latar belakang sebagai mantan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Direktorat Jenderal minyak dan gas bumi dengan pengalaman bekerja puluhan tahun di bidang perminyakan, para pionir PT OEP mempunyai tujuan mulia untuk menyumbangkan pengalaman dan keahliannya di bidang minyak dan gas bumi. Masuk melalui sektor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan industri minyak dan gas bumi di Indonesia, khususnya industri pengolahan LPG dan niaga gas bumi, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat
6
Gde Pradnyana, Op.Cit., hlm. 47. Liquefied Petroleum Gas adalah gas minyak bumi yang dicairkan, komponennya propana (C3H3) dan butana (C4H10). 8 MMSCFD adalah singkatan dari Million Standard Cubic Feet per Day atau Juta Standar Kaki Kubik per Hari. 7
4
ikut berperan aktif meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. PT OEP melaksanakan kegiatan pengolahan setelah Kilang LPG mulai beroperasi pada Desember 2006. Menteri ESDM menerbitkan Surat izin usaha pengolahan atas nama PT OEP ("Izin Pengolahan PT OEP") dan izin usaha niaga gas dengan fasilitas pipa ("Izin Niaga PT OEP"), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Undang-undang migas. Pasal 1 butir 20 berbunyi : Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Pasal 7 ayat (1) berbunyi : (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20. dan selanjutnya aturan pelaksanaan kegiatan migas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Pasal 12 berbunyi: kegiatan usaha hilir meliputi a.kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan; Pasal 13 ayat (1) berbunyi: Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Perolehan izin usaha pengolahan dan niaga gas bumi diperoleh setelah PT OEP melaksanakan prosedur permohonan izin usaha hilir migas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004
5
Pasal 15 berbunyi: (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat: a. nama penyelenggara; b. jenis usaha yang diajukan; c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan pengusahaan; d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha. (2) Menteri menetapkan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). PT OEP bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi PT Bina Bangun Wibawa Mukti ( “PT BBWM”) melalui proses seleksi Mitra Usaha yang dilaksanakan oleh LPPM ITB melalui beauty contest9 yang diadakan oleh BUMD, para pihak sepakat untuk membuat 2 (dua) Perjanjian yaitu Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Kilang LPG Tambun, Kabupaten Bekasi (“PKS PT OEP-PT BBWM”) dan Perjanjian Jual Beli Gas (“PJBG PT OEP-PT BBWM”). Perjanjian ini dibuat dalam rangka memanfaatkan assosiated gas10 hasil produksi Lapangan Minyak Tambun milik PT Pertamina Persero Tbk (“Pertamina”) yang selama ini hanya di flaring11 yang dibeli oleh BUMD dari Pertamina melalui Perjanjian Jual Beli Gas. Di dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya sistem hukum memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian dengan siapapun, kebebasan untuk membuat perjanjian apapun isi dan bentuknya asalkan tidak melanggar dari undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 9
Beauty contest adalah bentuk pemilihan mitra untuk mencari partner kerjasama usaha (joint venture); internet Hukum online.com, Prof. Nindyo Pramono, SH, MS, Beauty contest sebagai business judgement versus Persaingan Usaha tidak sehat. 10 Assosiated gas adalah gas alam yang berasal dari sumur minyak. 11 Flaring adalah sistem membakar gas ikutan dari hasil pengeboran minyak.
6
umum. Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Untuk menjamin asas keterbukaan dan asas kebebasan berkontrak yang dibuat para pihak, maka semua aspek yang menyangkut terlaksananya perjanjian juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan semaksimal mungkin. Permasalahan mulai timbul ketika pihak PT BBWM bersengketa dengan perusahaan swasta PT Maruta Bumi Prima ( “PT MBP”) yang merasa dirugikan atas adanya PKS PT OEP-PT BBWM tersebut. PT MBP menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku penerbit Izin usaha untuk membatalkan Izin Usaha Pengolahan PT OEP melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Salah satu kedudukan hukum (legal standing) pemohon (PT MBP) adalah bahwa telah ada Putusan Mahkamah Agung No. 2045K/Per/2008, tanggal 16 April 2008 yang menyatakan bahwa tetap sah dan berlaku perjanjian antara PT BBWM dan PT MBP tentang Pengoperasian dan Pengelolaan Proyek Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bekasi. Meskipun ditolak pada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara, namun pada tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan PT MBP dan memerintahkan Menteri ESDM untuk mencabut izin usaha pengolahan PT OEP. Diperkuat dengan ditolaknya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT BBWM dan Odira dengan dikeluarkannya Putusan Peninjauan Kembali Nomor: PK/TUN/2010, tanggal 27 September 2010.
48
7
Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : (2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Maka terhadap keputusan PK tersebut berarti bahwa empat bulan setelah putusan mahkamah agung diterima maka izin pengolahan PT OEP akan tidak mempunyai kekuatan hukum. Setelah melalui pembahasan dan diskusi yang cukup alot antara PT OEP, PT BBWM dan pihak kementrian ESDM beserta tim (Kejaksaan Negeri selaku Pengacara Negara), disepakati untuk mengambil jalan tengah yaitu membuat Perjanjian Perdamaian antara PT BBWM, Odira dan PT MBP yang pada prinsipnya mencabut izin pengolahan PT OEP, melaksanakan kembali perjanjian antara PT BBWM dan PT MBP untuk membuat kilang LPG. Maka selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mencabut izin usaha pengolahan PT OEP dan kemudian menerbitkan izin usaha pengolahan atas nama PT BBWM dengan tetap menyebutkan PT OEP sebagai pemilik kilang LPG. Dengan dicabutnya izin usaha pengolahan oleh Menteri ESDM maka faktanya PT OEP sangat dirugikan dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. PT OEP menderita kerugian materiil cukup besar karena kehilangan pendapatan dari proses pengolahan LPG, juga hilang pendapatan dari pemasaran LPG. Padahal permasalahan izin adalah mengenai permasalahan teknis dan administrasi
8
antara Kementerian ESDM dan PT OEP sesuai dengan aturan pelaksanaan perolehan izin usaha hilir migas. Adapun PT OEP telah melaksanakan kewajibannya untuk memperoleh izin sesuai PKS PT OEP-PT BBWM menyebutkan bahwa kewajiban PT OEP adalah : Pasal 2.1. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: a.Menyediakan dana investasi untuk pengadaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Kilang LPG; b. Menyediakan lahan dan perizinan yang dibutuhkan; c. Membangun Kilang LPG selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) bulan sejak PKS ditandatangani.
Ubi Sosietas ibi ius, hukum itu terbentuk di dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan, untuk memungkinkan setiap manusia, menjalani kehidupannya secara wajar dan bermartabat. Karena itu, pada dasarnya secara umum, hukum itu berfungsi untuk menertibkan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil, memelihara dan mempertahankan ketertiban serta aturan-aturan, melalui sistem sanksi, melalui prosedur pelaksanaan tertentu, yang harus dijalankan secara ketat, bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat.12 Di kalangan para ahli hukum pada umumnya dipahami bahwa hukum memiliki
tiga
tujuan
pokok,
yaitu:
Keadilan,
Kepastian,
kebergunaan
kebermanfaatan. Keadilan sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan keteraturan, yang berkaitan dengan keamanan dan ketentraman. Sementara itu, kebergunaan
12
B. Arief Sidaharta. Asas Hukum, Kaedah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum. Dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan. Kumpulan pemikiran dalam rangka memperingati purnabakti Prof Dr H. Bagir Manan, SH, Mcl. (Bandung; Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011), hlm. 6.
9
atau kebermanfaatan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama.13 Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menulis dalam bentuk tesis dengan berjudul: ”KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJASAMA DAN PERIZINAN USAHA, STUDI KASUS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BUMD KABUPATEN BEKASI (PT BINA BANGUN WIBAWA MUKTI) DAN PT ODIRA ENERGY PERSADA”
B. Rumusan Masalah Perumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana kedudukan perjanjian kerjasama antara PT Bina BangunWibawa Mukti dan PT Odira Energy Persada, dan perizinan usaha milik PT Odira Energy Persada?
2.
Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan perjanjian kerjasama dan perizinan usaha serta bagaimana penyelesaian sengketa pasca pencabutan perizinan usaha?
C. Keaslian Penelitian
13
Syaiful Bakhri. Migas Untuk Rakyat. Pergulatan Pemikiran dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta; Grafindo Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 21.
10
Menurut pengetahuan penulis penelitian aspek hukum tentang Kedudukan perjanjian kerjasama dan perizinan usaha, studi kasus perjanjian kerjasama antara BUMD Kabupaten Bekasi (PT Bina Bangun Wibawa Mukti) dan PT Odira Energy Persada sampai saat ini belum pernah ada dan belum dipublikasikan. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan di perpustakaan Indonesia, mahasiswa yang telah melakukan penelitian tesis dengan topik Perjanjian Kerjasama adalah : 1. Rio Adrian Sukma, 2012, mahasiswa magister kenotariatan Universitas Sumatera Utara, judul penelitian “ Perjanjian Kerjasama Penjualan voucher Hotel antara PT Eka Sukma Motor dengan Hotel JW Marriot, Medan” dengan permasalahan mengenai: (1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama penjualan voucher hotel; (2) Penyelesaian hukum bila terjadi wanprestasi antara salah satu pihak.14 2. Nur Salam, 2012, mahasiswa magister kenotariatan Universitas Sumatera Utara, judul penelitian
“Kedudukan Hukum para Pihak
dalam Perjanjian Kerjasama Dagang antara PT Frisian Flag Indonesia dengan Distributor di kota Medan (PT. Permata Niaga sebagai salah satu distibutor di kota Medan)” dengan permasalahan mengenai: (1) Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama dagang antara PT. Frisian FlagIndonesia dengan PT. Permata Niaga (2). Pelaksanaan perjanjian kerjasama dagang antara PT Frisian Flag Indonesia dengan PT Permata Niaga sebagai pihak distributor (3) 14
http://www.google.com/fh.usu.ac.id, Rio Adrian Sukma, Tesis mahasiswa kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2012, diakses 10 Maret 2014.
11
Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama antara PT Frisian Flag Indonesia dengan PT Permata Niaga menurut perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.15 Apabila dilihat dari judul maupun uraian permasalahan di atas, dibandingkan dengan judul dan penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah tidak sama. Namun apabila ternyata kemudian ada penelitian serupa, penulis berharap penelitian ini dapat dipakai sebagai pelengkap.
D. Kegunaan Penelitian 1. Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum mengenai pelaksanaan perjanjian dan kedudukannya terhadap perizinan usaha. 2. Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan saran dan masukan bagi para pihak yang terkait dengan proses perjanjian dan perizinan usaha di bidang minyak dan gas bumi.
E. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
15
Nur Salam, Tesis mahasiswa kenotariatan Universitas Sumatera Utara, www.google.com/fh.usu.ac.id, diakses 10 Maret 2014.
2012, http://
12
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian kerjasama antara BUMD Kabupaten Bekasi (PT Bina Bangun Wibawa Mukti) dan PT Odira Energy Persada, dan perizinan usaha milik PT Odira Energy Persada apabila perizinan usaha dicabut karena adanya putusan pengadilan tata usaha negara atas sengketa BUMD Kabupaten Bekasi (PT Bina Bangun Wibawa Mukti) dengan pihak ke tiga (PT Maruta Bumi Prima). 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan perjanjian kerjasama antara BUMD Kabupaten Bekasi (PT Bina Bangun Wibawa Mukti) dan PT Odira Energy Persada, dan perizinan usaha milik PT Odira Energy Persada serta bagaimana penyelesaian sengketa dengan pihak ke tiga (PT Maruta Bumi Prima) pasca pencabutan perizinan usaha pengolahan gas bumi milik PT Odira Energy Persada oleh Menteri
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral
(ESDM).
