BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak merupakan alat bagi pemerintah mencapai tujuan untuk mendapatkan
penerimaan. Penerimaan dari sektor pajak akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah serta pembangunan, sehingga jumlah penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat (Dharmawan dan Devi, 2012). Menurut Pratiwi dan Ery (2014) penerimaan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang paling penting untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun pajak. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak diharapkan penerimaan negara akan lebih besar untuk pembiayaan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus. Chau (2009) berpendapat faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Mencapai tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju dan berkembang (Razak dan Christopher, 2013). Kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (James and Clinton,
1
2004). Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Susilawati dan Budhiartha (2013) menyatakan kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dengan menggali sumber-sumber yang berpotensi untuk dipungut sebagai pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Kabupaten Badung merupakan salah satu dari delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali mampu mencapai Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar Rp 2.279.053.294.585,67 dan ditahun 2014 meningkat menjadi Rp 2.722.804.625.562,69. Potensi terbesar PAD Kabupaten Badung adalah pajak hotel dan restoran (Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, 2015:65). Hal ini dikarenakan Kabupaten Badung memiliki kawasan wisata Tuban, Kuta, Jimbaran, Uluwatu, Nusa Dua yang menjadi primadona kepariwisataan di Bali. Selain adanya obyek daya tarik wisata di Kabupaten Badung, saat ini potensi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh pelaksanaan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Kabupaten Badung
2
seperti KTT APEC, penyelenggaraan Miss World, Bali Democracy Forum (BDF), KTT Perubahan Iklim dan kegiatan besar lainnya baik tingkat Nasional, Regional ASEAN maupun Internasional. Keadaan tersebut membuat potensi penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran dapat dikembangkan secara optimal. Pajak restoran dan pajak daerah lainnya yang dipungut di Kabupaten Badung, dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung memiliki visi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan, untuk mencapai hal tersebut Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
memiliki
misi
salah
satunya
berbunyi
“mewujudkan
tingkat
kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak”. Misi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung masih terus dan harus ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan pajak, terutama pajak restoran yang merupakan salah satu pajak daerah Kabupaten Badung memiliki kontribusi yang sangat besar. Kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung sangat penting untuk meningkatkan hasil penerimaan dari pajak restoran, karena hasil penerimaan pajak restoran tidak hanya dimanfaatkan oleh Kabupaten Badung namun dapat dinikmati oleh kabupaten lain di Bali. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep one island management. Kabupaten Badung dalam hal pembagian penerimaan pajak hotel dan pajak restoran kepada Provinsi Bali dan 6 kabupaten di Bali, menyisihkan penerimaan sebesar 22 persen (Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, 2015:71). Penyisihan tersebut dapat dimanfaatkan
3
untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali. Hal tersebut menyebabkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung memiliki peranan yang sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran yang nantinya digunakan dalam rangka penyisihan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, wajib pajak restoran diizinkan melakukan penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak sendiri (self assessment system). Self assessment system menuntut adanya peranan aktif dari wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kabupaten Badung. Sistem self assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Resmi (2011:11) menyatakan dalam self assessment system berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak). Menurut Layata dan Ery (2014) kepatuhan menjadi salah satu dasar yang sangat penting dalam pengembangan, pelaksanaan dan kelancaran daripada keberhasilan self assessment system. Ocheni (2015) menyatakan kepatuhan wajib pajak dengan kesediaan membayar pajak sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bukanlah hal yang mudah. Masyarakat cenderung antipati terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh banyak faktor (Nazmel, 2010). Menurut Pranata (2014) perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan
4
wajib pajak yang merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Alabede et al. (2011) menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2009). Menurut Seftiawan (2009) dalam Danang (2013), dengan pemberian pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya membayar pajak karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Boonyarat et al. (2014) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain faktor kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak juga menjadi faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Shinta Dewi (2013) menyatakan pemeriksaan merupakan salah satu cara agar wajib pajak tetap berada dikoridor peraturan pajak dan fiskus dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak. Menurut Hidayat (2013) pemeriksaan pajak bertujuan untuk menetapkan koreksi
5
atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak agar tidak mengalami kekeliruan yang mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak ataupun negara. Emimobowei dan Eze (2013) menyatakan pemeriksaan pajak adalah salah satu strategi yang mampu untuk mencapai kepatuhan pajak, serta menyimpulkan pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengurangi masalah penggelapan pajak, penghindaran pajak dan penyimpangan pajak lainnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian Layata dan Ery (2014) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Menurut Susilawati dan Budiartha (2013), tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Salah satu elemen penting dalam suksesnya operasi sistem pajak terutama sistem pajak yang berbasis self assessment adalah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan (Palil and Ahmad, 2011). Adanya pengetahuan pajak yang tinggi, maka motivasi membayar pajak semakin tinggi. Tanpa pengetahuan pajak, ada kecenderungan wajib pajak untuk tidak mematuhi hukum pajak baik sengaja atau tidak sengaja. Rahmawaty dan Zaki (2014) menyatakan jika pengetahuan wajib pajak rendah mengenai pajak, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami undang–undang dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah. Penelitian Nazmel (2010) menghasilkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6
Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya. Sanksi perpajakan dikenakan agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat terhadap kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak (Webley et a.l, 1991 dalam Santika, 2014). Menurut Indriyani dan Sukartha (2014) ketidakpatuhan wajib pajak yang berusaha untuk menghindar dan menggelapkan pajak menimbulkan sanksi bagi wajib pajak. Rohmawati dan Rasmini (2012) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah objek penelitian, lokasi penelitian, dan tahun yang diteliti. Penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung, karena kepatuhan wajib pajak akan menciptakan penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung semakin optimal dalam rangka perwujudan konsep one island management, sehingga tercipta pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Bali. Berdasarkan penomena tersebut peneliti merasa perlu meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan
7
Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung”. 1.2
Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak? 2) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak? 3) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak? 4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini, adalah:
1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. 2) Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak. 3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. 4) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak.
1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1 Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan pemahaman tentang pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil
8
penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dijadikan perbandingan, pengembangan, dan penyempurnaan dalam teori tentang pajak maupun teori yang mendasari dan teori yang mendukung mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. 1.4.2 Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang dibutuhkan oleh regulator dalam pembuatan keputusan di bidang perpajakan mengenai kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran dan nantinya di masa mendatang dapat menjadi bahan evaluasi, masukan-masukan, bahan pertimbangan bagi pihak pembuat kebijakan di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 1.5 Sistematika Penulisan Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, yang mana latar belakang masalah yang diungkapkan dapat dirumuskan ke dalam pokok permasalahan, serta disampaikan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dan pada akhir bab ini disampaikan sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan untuk mendukung pokok permasalahan terutama kepatuhan wajib pajak restoran yang nantinya
9
menjadi dasar masalah dalam penelitian ini, dan disajikan juga mengenai dugaan sementara dari pokok permasalahan. Bab III
Metode Penelitian Bab ini menyajikan metode penelitian yang mencakup berbagai hal seperti lokasi dan objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknis analisis data yang akan dipergunakan dalam membahas permasalahan yang akan diteliti.
Bab IV
Hasil dan Pembahasan Bab ini menyajikan data serta pembahasan berupa gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dan pembahasan hasil dari model yang digunakan, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini menyajikan simpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan, permasalahan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian.
10
