BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, kebutuhan pengguna jasa akuntan publik semakin meningkat terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pengguna jasa dan melindungi kepentingan masyarakat. Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. maka profesi akuntan publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Jasa akuntan publik ini. Sangat membantu perusahaan dalam kegiatan keuangan suatu perusahaan. Bagi perusahaan laporan keuangan yang baik juga sangat berguna untuk
keperluan
pengembangan
usaha,
termasuk
untuk
keperluan
penambahan modal dari sumber luar. tapi tidak mudah menyusun laporan keuangan yang baik dan sesuai standar akuntansi publik yang berlaku.
1
2
Memerlukan tenaga ahli di bidang akuntansi serta sistem akuntansi yang memadai. Dalam perkembangan ini banyak sebuah perusahaan akan menimbulkan masalah-masalah mengenai laporan keuangan akhirnya perusahan itu membutuhkan seseorang yang lebih mempunyai profesi itu yaitu seorang profesi jasa akuntan publik untuk membantu menyelesaikan laporan keuangan perusahaan. Sebuah perusahaan memerlukan jasa akuntan publik disebabkan perusahaan itu tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah laporan keuangan, atau perusahaan itu mempunyai kekurangan orang untuk menyelesaikan masalah tersebut, oleh sebab itu akuntan publik sangat perperan penting dalam hubungan atau masalah yang mengenai laporan keuangan perusahaan.1 Profesi akuntan publik ini bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat kemampuan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat atau perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik dapat memperoleh informasi keuangan yang terbaik sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini juga akuntan publik dalam hal jasa kepada konsumen perlu menggunakan perjanjian kerjasama karena ini digunakan agar tidak ada resiko-resiko yang tidak diinginin atau terjadi wanprestasi. Dalam pemenuhan kewajiban tersebut baik sebagai akibat dari tindakan wanprestasi ini dalam Pasal 1243 KUHPerdata atau pun perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPerdata, pada pasal 1131 KUHPerdata akan memberikan konsekuensi penghukuman bagi pihak yang telah
1
Hery, 2012, Akuntansi dan Rahasia Dibaliknya, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.7.
3
melakukan tindakan wanprestasi ataupun melawan hukum untuk membayar seluruh kerugian dari pihak-pihak yang dirugikan dengan menggunakan seluruh harta miliknya tidak saja yang telah ada akan tetapi juga yang akan ada. Hukum perjanjian ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi sehingga banyak hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian sampai sekarang, dan akuntan publik ini sebagai penyedia jasa memiliki tanggungjawab atas jasa yang diberikan oleh perusahaan atau konsumen. Maka dari itu seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan akan melibatkan atau memerlukan orang yang memiliki kemampuan untuk mempermudah jalannya perusahaan itu apalagi untuk mempermudah hasil audit laporan keuangan diperusahaan.2 Perjanjian menjadi tolak ukur dalam menjalankan suatu bentuk usaha atau bisnis karenanya dalam menjaga dan menyelesaikan sengketa, haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum khususnya hukum perjanjian yang diatur dalam Buku ke III KUHPerdata untuk menghindari terjadinya penyelesaian masalah hukum dan dapat melahirkan masalah hukum baru.3 Dalam perjanjian terkadang ketentuan hukum yang akan menjamin pelaksanaan usaha atau bisnis menjadi aman dan hukum tersebut dapat melindungi hubungan usaha atau bisnis yang terjadi.
2
Richard Burton Simatupang, 2007, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, h. 27. 3 I Ketut Artadi, dan I Dewa Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar, h.27.
4
Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada oranglain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan pasal 1313 KUHPerdata bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih “. Dengan demikian secara hukum perjanjian mengikat para pihak karena perjanjian itu mengikat, maka pihak harus metaati apa yang sudah diperjanjikan terlebih dahulu. Adanya dalam perbuatan perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan sah. Dalam perbuatan suatu perjanjian dikenal salah satu asas yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas bebas berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Pasal 1338 ayat 1 memberikan dasar bagi para pihak akan adanya asas kebebasan berkontrak. Demikian juga dalam Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, dan Pamudji, dimana perjanjian dipergunakan dalam pembuatan perjanjian. dengan banyaknya permasalahan oleh perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik untuk mengatasi hasil audit laporan keuangan diperusahaan tersebut didalam perjanjian yang sudah disepakati kadang perusahaan atau klien pada waktu pembayaran tidak tepat waktu yang sudah ditentukan oleh pihak jasa akuntan publik tersebut dan juga menyebabkan ketidakpastian bagi jasa akuntan publik atas waktu pembayarannya. Keadaan tersebut menyebabkan timbulnya wanprestasi oleh perusahaan terhadap jasa akuntan publik.
5
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis ini mengangkat masalah tersebut kedalam judul skripsi yaitu “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengguna Jasa Akuntan Publik“ Study Kasus di Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, dan Pamudji .
1.2 Rumusan Masalah a.
Apakah Hubungan Hukum yang terjadi antara Klien Pengguna Jasa Akuntan Publik dengan Pemberi Jasa Akuntan Publik ?
b. Apakah Akibat Hukum yang akan timbul terhadap Wanprestasi antara Klien Akuntan Publik dengan Jasa Akuntan Publik ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Dalam membahas permasalahan diatas, maka penulis perlu adanya batasan-batasan tertentu dalam pengertian maupun menyampaikan dari membahas permasalahan agar tidak menyimpang dan yang akan menjadi persoalan dapat diuraikan secara sistematis. Adapun ruang lingkup masalah dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut : a. Permasalahan pertama apakah hubungan hukum yang terjadi antara klien pengguna jasa akuntan publik dengan pemberi jasa akuntan publik. b. Permasalahan kedua apakah akibat hukum yang akan timbul terhadap wanprestasi antara klien akuntan publik dengan jasa akuntan publik.
6
1.4 Orisinalitas Penelitian Dengan ini menyatakan bahwa tulisan yang berjudul tentang Wanprestasi dalam perjanjian pengguna jasa akuntan publik Study Kasus di Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, dan Pamudji ( KAP BWP) adalah sepenuhnya hasil pemikiran oleh sendiri dengan menggunakan 3 (tiga) skripsi sebagai refrensi melalui di Ruang Koleksi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana dan diluar Fakultas Hukum Universitas Udayana yakni : No 1
Judul
Penulis
Rumusan Masalah
Tanggung Jawab
Made
Yuridis Akuntan
Yudana
tanggungjawab
Publik Atas Hasil
Fakultas
yuridis akuntan
Audit Laporan
Hukum
publik atas hasil
Keuangan Calon
Universitas
audit laporan
Emiten Sebelum dan
Udayana
keuangan calon
Sesudah Listing Di
Tahun 2009
emiten sebelum
Pasar Modal
1. Bagaimanakah
dan sesudah listing di pasar modal ? 2. Bagaimana sanksi hukum bagi akuntan publik yang melakukan kecurangan dalam
7
pemberian pendapat audit atas laporan keuangan calon emiten yang akan go publik?
2
Hak dan
Marulak
1. Bagaimanakah hak dan
Tanggungjawab
Padede
perlindungan hukum
Akuntan Publik
Wijaya
terhadap akuntan public
dalam Pemeriksaan
Fakultas
dalam rangka pelaksanaan
Keuangan Negara
Hukum
pemeriksaan keuangan ?
universitas
2. Bagaimanakah
Udayana
tanggungjawab akuntan
Tahun 2008
publik atas hasil pekerjaannya dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan ?
3
Pengaruh
Jama „ an
Mekanisme
Fakultas
corporate governance
Corporate
Hukum
berpengaruh terhadap
Governance dan
Universitas
integritas informasi laporan
Kualitas Kantor
Diponegoro
keuangan ?
Akuntan Publik
Semarang
Terhadap Integritas
Tahun 2006
1. Apakah mekanisme
2. Apakah variable
Informasi laporan
mpderating kualitas kantor
Keuangan
akuntan publik dan spesialisasi berpengaruh terhadap integritas
8
informasi laporan keuangan?
Dari ketiga skripsi yang pernah ditulis di atas adalah berbeda dengan skripsi ini yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengguna Jasa Akuntan Publik” Study Kasus di Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, dan Pamudji dengan rumusan masalah Apakah hubungan hukum yang terjadi antara klien pengguna jasa akuntan publik dengan pemberi jasa akuntan pubik dan Bagaimana Akibat Hukum yang akan timbul terhadap wanprestasi antara klien akuntan publik dengan jasa akuntan publik ini merupakan hasil karya ilmiah orisinil, tidak terdapat karya dengan judul dan rumusan masalah yang sama pernah diajukan, pernah ditulis atau diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
1.5 Tujuan Penelitian 1.1.Tujuan umum Tujuan umum dari penelitian ini yaitu a. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara klien pengguna jasa akuntan publik dengan pemberi jasa akuntan publik b. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul terhadap wanprestasi antara klien akuntan publik dengan jasa akuntan publik
1.2.Tujuan khusus
9
Tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu : 1. Untuk memahami lebih dalam hubungan kukum yang terjadi antara klien pengguna jasa akuntan publik dengan pemberi jasa akuntan publik. 2. Untuk memahami lebih dalam akibat hukum yang akan timbul terhadap Wanprestasi antara Klien Akuntan Publik dengan Jasa Akuntan Publik.
1.6 Manfaat Penelitian a. Manfaat teoritis a. Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam melakukan suatu perjanjian. b. Dapat memberikan pemikiran mengenai wanprestasi dalam perjanjian pengguna jasa akuntan publik. c. Dapat memberikan gambaran, informasi atau sumbangan pemikiran sebagai pengembangan pemahaman mengenai hukum perjanjian. d. Dapat bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan peneliti yang lain pada masa yang akan datang. b.
Manfaat praktis
10
a. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pedoman baik oleh mahasiswa, praktisi, pemerintah, pekerja, maupun akuntan publik dalam menyelesaikan permasalahan yang sejenis.
1.7 Landasan Teoritis Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akuntan publik adalah akuntan yang telah mempeoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Izin untuk bekerja suatu Badan Akuntan Publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, jasa adalah “ seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini “ yang diberikan dalam Pasal 3 bahwa akuntan Publik memberikan jasa asuransi yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. 4 Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang yang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang saling berjanji melakukan suatu hal. Dari peristiwa itu timbullah hubungan antara kedua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Para pihak telah mengatur sesuatu hal dalam perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, maka ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. 4
Sukrino Agoes, 2008, Auditing (Pemeriksaan Akuntan), Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, h. 49.
11
Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam buku III tentang perikatan, Bab Kedua, bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang Perjanjian yaitu “ Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.5 Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua pihak. Dari bunyi Pasal tersebut terkandung Asas, yaitu :
1. Asas Konsensualisme adalah berasal dari consensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksud bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak dengan arti apa yang dikehendaki oleh yang lain tercapainya sepakat dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan kata “setuju” atau dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan yang tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang telah tertera diatas tulisan itu. 2. Asas Kebebasan Berkontrak 5
Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, PT Refika Aditama, Bandung, h. 41.
12
adalah seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Kebebasan berkontrakk memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu : a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak. b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian. c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian. d. Bebas menentukan bentuk perjanjian. e. Kebebas-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. 3. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) Merupakan setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak karena kontrak mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji mengkat para pihak sebagaimana mengikatnya dengan undang-undang. 4. Asas Itikad Baik
13
Merupakan salah satu basas yang dikenal dalam hukum perjanjian begitu pentingnya itikad baik sehingga dalam perundingan atau perjanjian para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar oleh pihak lain.6 R. Subekti lebih lanjut memberikan uraian mengenai pengertian perjanjian. Jelasnya diuraikan sebagai berikut
“Bahwa perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. 7 Dalam pengertian ini mengundang kritik dari ahli hukum karena menimbulkan panafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masingmasing. Untuk itu perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.
1.8 Metode Penelitian Dalam suatu penelitian, metode sangat berperan penting karena metode akan memberikan petunjuk-petunjuk tentang tata cara melaksanakan penelitian. Dengan petunjuk tersebut diharapkan akan memperoleh hasil 6
Ahmadi Miru, 2007,Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3-5. 7 R. Subekti, 1980, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan ke XVI, Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Soebekti I), h.7.
14
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan metode yang dipergunakan yaitu : a. Jenis penelitian Jenis
penelitian
yang
dipergunakan
dalam
penyelesaian
permasalahan tentang wanprestasi dalam perjanjian pengguna jasa akuntan publik, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris yakni Penelitian yang dilakukan beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen (teori) dengan das sein (kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum atau adanya situasi ketidaktauan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. b. Jenis pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Pendekatan
undang-undang
(The
Statue
Approach)
yaitu
dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan fakta (The Fact Approach) dilakukan dengan cara mengkaji fakta-fakta yang terjadi dalam hal penggunaan perjanjian
15
pengguna jasa akuntan publik di Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan dan Pamudji (KAP BWP). c. Sifat penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang sifatnya deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan bersifat deduktif, berdasarkan teori yang bersifat umum untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang diperoleh dilapangan maupun melalui data kepustakaan. d. Data dan sumber data Dalam penelitian ini menggunakan sumber data seperti : 1. Data Primer adalah suatu data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain8. 2. Data Sekunder adalah data yang diperolah dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca,
melihat,
mendengarkan
maupun
sekarang
banyak
dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.9
8
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta,
h.97. 9
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 160.
16
1. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. 2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, artikel-artikel hukum dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas. 3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.10 4. Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara teknik untuk mendapatkan data-data atau bahan hukum yang diperlukan, yaitu : 1. Teknik Studi Dokumen Studi Dokumen yang dilakukan dengan cara metode kepustakaan yakni serangkaian usaha untuk memperoleh data yang dengan cara membaca, mengidentifikasi serta melakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum berupa literature, peraturan perundangundangan yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.
10
Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 166.
17
2. Teknik wawancara Teknik ini melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris karena tanpa wawancara akan kehilangan informasi. 5. Teknik pengolahan dan analisis data Setelah data-data yang diperoleh terkumpul secara lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 11 Hasil dari melakukan perbandingan antara studi kepustakaan dan data yang diperoleh dari hasil lapangan kemudian sebagai penutup dirumuskan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang secara sistematis.
11
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit, h.161.
