BAB I PENDAHULUAN
1. Permasalahan a. Latar belakang masalah Dewasa ini peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. “Kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenangan kerjaan sangat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional di Negara Republik Indonesia”. 1 Bahkan faktor tenaga kerja merupakan faktor yang sangat dominan didalam kehidupan suatu bangsa, karena itu ia merupakan faktor penentu bagi hidup matinya suatu bangsa. Mengingat peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional yang semakin meningkat dengan disertai tantangan dan resiko yang dihadapi, apalagi semakin berkembangnya pembangunan dan semakin meningkatnya teknologi modern di berbagai sektor kegiatan usaha, dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam kesehatan dan
Djumadi, 1995, “Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja”, Cet 3, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 1. 1
1
kesejahteraan
tenaga
kerja.
Oleh
karena
itu
perlu
upaya
hukum
perlindungan tenaga kerja. Upaya pemberian perlindungan terhadap kesehatan, kesel amatan dan kesejahteraan tenaga kerja ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup tenaga kerja dan keluarganya. 2 Salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan mengikut sertakan tenaga ke rja didalam program jaminan sosial. Penyelenggaraan
Jamsostek
dimaksudkan
untuk
memberikan
perlindungan tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. Dengan demikian diharapkan ketenangan kerja bagi tenaga kerja akan terwujud, sehingga produktivitas akan semakin meningkat. “Pemberian jaminan sosial ini untuk memberi perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja Selain memberikan ketenangan kerja juga memberikan dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. Di samping itu pemberian. Jaminan sosial tidak saja diberikan pada saat hari tua maupun karena suatu hal tenaga kerja tidak mampu untuk bekerja di dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya”. 3 Imam Soepomo, 1990, “Pengantar Hukum Perburuhan”. Cet 9, ( ed ); Helena Poewanto dan Suliati Rachmat, Djambatan, Jakarta, h. 106. 2
Soekidjo Notoatmodjo. 2003, “Prinsip-Prinsip Masyarakat”. Cet. ke-2, Mei. Jakarta : Rineka Cipta, h. 35. 3
Dasar
Ilmu
Kesehatan
Hal ini penting mengingat kedudukan tenaga kerja sebagai pihak yang perekonomiannya lemah, hanya mengandalkan hidupnya dari hasil keringatnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga apabila tenaga kerja tertimpa kecelakaan kerja, tanpa adanya perlindungan berupa jaminan sosial terutama jaminan kecelakaan kerja, jelas akan memberatkan bagi tenaga kerja. Kecelakan kerja menurut Keputusan Mentri Tenaga Kerja RI No. Kep-196/Men/1999 Pasal 1 ayat (7) tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu pada sektor jasa konsrtuksi adalah: Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. Dari pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa kecelakaan kerja saat melaksanakan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan sakit atau cacat dan kematian yang dapat ditimbulkan sehubungan dengan hubungan kerja. Dengan adanya jaminan kecelakaan kerja ini, maka tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya merasa aman dan tentram karena sudah ada jaminan terhadap resiko yang dihadapi dalam bekerja. “Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan oleh 2 faktor utama yakni faktor fisik dan faktor manusia. Oleh sebab itu kecelakaan kerja juga
merupakan bagian dari kesehatan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan akibat dari kerja”. 4 Keberadaan
Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
RI
No
Kep-
196/Men/1999 tersebut, merupakan bukti bahwa pemerintah melindungi tenaga kerja sehingga perusahaan tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam memperlakukan tenaga kerja. “Perlindungan
pekerja
dapat
dilakukan,
baik
dengan
jalan
memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu”. 5 Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja harian lepas, borongan pada kenyataannya
masih
ada
sektor jasa konstruksi, tetapi
perusahaan
yang
melakukan
dalam
pelanggaran
kewajiban penyelenggaraan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dengan berbagai alasan, di samping itu tenaga kerja yang kurang memahami arti penting dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bagi mereka yang penting sudah mendapatkan pekerjaan, yang lain tidaklah menjadi soal. Hal ini diakibatkan karena tidak mengikuti program JAMSOSTEK. _____________________ 4
Klinikikm, 2008, ” kesehatan kerja” // www.geocities.com htm//
5
Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih,1992, “Pokok-pokok Hukum
Perburuhan”. Cet 1. Armico Bandung. hal.43-44.
Hal inilah yang membuat saya selaku penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI KOTA DENPASAR”. b. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka dapatlah diajukan beberapa permasalahan yang akan merupakan pokok pembahasan. Permasalahan – permasalahan tersebut apabila dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan pada sektor jasa konstruksi ? 2. Bagaimanakah Prosedur, Pengawasan dan Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja harian lepas, borongan pada sektor jasa konstruksi ? 3. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban penyelenggaraan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan pada sektor jasa konstruksi . c. Ruang lingkup masalah Untuk menghindari adanya kekaburan dan kekurang jelasan di dalam pembahasan, maka dipandang perlu untuk membatasi lingkup masalahnya. Dalam hubungan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka yang perlu dibahas adalah pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, maksud serta tujuan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi tenaga kerja bagi tenaga kerja
harian lepas, borongan pada sektor jasa konstruksi. Faktor – faktor timbulnya kecelakaan kerja, usaha –usaha penanggulangan kecelakaan kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja harian lepas, borongan dalam pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja pada sektor jasa konstruksi Sehubungan dengan masalah yang pertama maka yang dibahas adalah efektivitas pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan pada perusahaan jasa konstruksi. Untuk masalah yang kedua, maka yang perlu dibahas mengenai prosedur, pengawasan dan pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan pada jasa konstruksi. Untuk masalah yang ketiga, dibahas mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban penyelenggaraan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan pada sektor jasa konstruksi.
2. Telaah Pustaka Kerangka teori memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep – konsep yang tepat serta untuk mempertajam rumusan masalah atau hipotesis. Teori ini sendiri merupakan informasi ilmiah yang paling umum dan paling luas cakupannya. Dengan demikian dalam penulisan ini dapat dikemukakan beberapa teori sebagai landasan untuk berpijak.
Dalam pelaksanaan pembangunan tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas, sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya. “Tujuan buruh melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan bersama dengan keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 6 “Pengertian Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani”.
7
Pada dasarnya buruh dibagi atas 2 klasifikasi
besar yaitu Buruh profesional yang biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja dan Buruh kasar yang biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja. “Seringkali buruh tidak melakukan pekerjaan, karena ia tidak mampu melakukannya, misalnya disebabkan sakit, mendapatkan kecelakaan, menderita cacat disebabkan usia tinggi”. 8
________________ 6
Imam Soepomo, op.cit. h. 128. Google, 2008, pengertian buruh //www.wikipedia.com/http:// 8 Imam Soepomo, loc.cit. 7
“
Kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian umumnya disebut
dengan prestasi, dalam prestasi ini Soebekti menulis suatu pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban -kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya”. 9 Dalam hal demikian, bisa saja hubungan pekerjaan diteruskan walaupun buruh tidak melaksanakan pekerjaan dan bisa saja hubungan kerja berakhir. Dalam keadaan yang tidak seperti inilah buruh berada pada situasi tidak menentu karena itu sejak permulaan, termasuk usaha terpenting bagi buruh dan organisasinya adalah mendapatkan jaminan sosial, yaitu mendapatkan pembayaran juga pada waktu – waktu di luar kesalahan, tidak melakukan pekerjaan. “Jaminan sosial adalah pendapatan
pekerja
jaminan terhadap kemungkinan hilangnya
sebagian
atau
seluruhnya
atau
bertambahnya
pengeluaran karena resiko sakit, hari tua, meninggal dunia atau resiko sosial lainnya”. 10 “Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh
masyarakat
peristiwa-peristiwa menghindari
bagi
anggota-anggotanya
tertentu
terjadinya
dengan
tujuan,
peristiwa-peristiwa
untuk sejauh
resiko-resiko mungkin,
tersebut
yang
atau untuk dapat
mengakibatkan atau turunnya sebagian besar penghasilan dan untuk __________________ 9
Soebekti, 2000, “Hukum Perjanjian”. Cet. VIII. PT Internas, h. 29-30.
10
Yayasan Tripatrit Nasional, 1999, “Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial
Pancasila”. Cet. 2, Yayasan Tripatrit Nasional dan PT Bukit Sura Mitra Grafika ,h.55.
memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”. 11 Menurut Lalu Husni jaminan sosial adalah : “Jaminan sosial merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian dan tabungan hari tua), pelayanan kesehatan
yakni jaminan sosial
pemeliharaan
kesehatan”. 12 ”Jaminan sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara kesejahteraan sosial”. 13 “Ini berarti walaupun tenaga kerja itu tidak bisa bekerja karena disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuannya seperti mendapatkan kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin ataupun cacat dan meninggal dunia, maka kesinambungan kebutuhan hidupnya beserta keluarganya atau janda/duda serta anak-anak yang ditinggalkan, masih dapat terjamin dengan adanya santunan berupa JAMSOSTEK”. 14 ___________________________ 11 Zainal Asikin, dkk, 2008, “Dasar-dasar Hukum Perburuhan”, Edisi 1-7, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.99.
Lulu Husni, 2001“Pengantar Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Cet. 2, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 116. 12
13
BlueFame, 2008, pengertianjamsostek // www.jamsostek.co.id.http://
14 Sentanoe Kertonegoro, 1995, “Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia”. Cet. I, Mutiara, Jakarta, hlm. 29.
Selain itu juga di dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Men teri Tenaga Kerja RI No. Kep-150/MEN/1999 berbunyi : ”Setiap pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikutsertakan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara”. Dengan demikian pengusaha tidak bisa bertindak semaunya terhadap tenaga kerja karena sudah dilindungi oleh perundang-undangan sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk melindungi tenaga kerja yang diwujudkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Mengingat tenaga kerja juga sebagai bagian dari warga negara yang berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan : ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dimuat pula dalam Pasal 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang menyatakan : ”Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Sehingga
pekerjaan
baru
memenuhi
kelayakan
bagi
kemanusiaan apabila keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan terjamin”. “Agar supaya aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk menngkatkan produktifitas nasional, maka tenaga kerja harus dilindungi
dari pelbagai soal sekitarnya serta pada dirinya yang dapat menimpa dan menggangu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya”.15 “Ini berarti tenaga kerja sebagai bagian dari warga negara juga berhak atas perlindungan keselamatan kerja untuk lebih meningkatkan ketenangan dalam bekerja dan kesejahteraannya”. 16 Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyatakan: “Keberatan pada pekerjaannya dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja tidak memenuhi ketentuan” Dengan demikian pengusaha tidak bisa bertindak semuanya terhadap tenaga kerja karena sudah dilindungi oleh perundang-undangan, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1992 ditentukan bahwa : Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga dapat menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk melindungi tenaga kerja yang diwujudkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi, si majikan diwajibkan memberikan ganti kerugian yang karenanya menimpa si buruh dalam melaksanakan pekerjaannya, kecuali apabila dia dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban itu karena keadaan memaksa. 17 Dalam perusahaan perlu dilaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja yaitu dengan mengikuti program JAMSOSTEK. __________________ Hidayat, 1997, “Dasar-dasar HUkum Perburuhan di Indonesia”, Erlangga, Jakarta, h. 81. 16 Djumadi, op.cit. h. 63 17 Zainal Asikin, dkk, op.cit. h. 103. 15
Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan, sudah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan suatu ganti rugi (jaminan) dengan tujuan meringankan beban penderitaan tenaga kerja beserta keluarganya
agar
tenaga
kerja
tersebut
mempunyai
modal
bagi
kelangsungan hidup di hari tuanya.
3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah : a. Tujuan umum Secara umum penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-150/Men/1999 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP-196/MEN/1999, tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi. b. Tujuan khusus Secara khusus penulisan ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemberian jaminan sosial kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan pada perusahaan jasa konstruksi. 2. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur, pengawasan, pelaksanaan program jaminan sosial kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian lepas,
borongan pada sektor jasa konstruksi yang dipekerjakan di perusahaan tersebut. 3. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban penyelenggaraan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan pada sektor jasa konstruksi.
4. Metode Penelitian a. Pendekatan masalah Dalam membahas pokok-pokok masalah dalam penelitian ini dipakai pendekatan yuridis sosiologis yaitu “penelitian dilakukan dengan cara menelaah permasalahan dari segi aturan-aturan hukum (identifikasi hukum) yang berhubungan dengan masalah yang dianalisa dalam kenyataankenyataan yang ada di masyarakat (efektivitas hukum)”. 18 b. Sumber data Data yang berhasil dikumpulkan di dapat dari dua sumber, yaitu : 1. Data primer Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data dari tenaga kerja dan pengusaha serta di perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor jasa
___________________ Bambang Sunggono, 2001, “Metodelogi Penelitian Hukum”, Cet. 3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 43. 18
konstruksi, yaitu Dinas Tenaga Kerja Bali, PT. Jamsostek Persero dan PT. Bintang Artha Wijaya, dan Putra Bali Hill 2. Data Sekunder Yaitu data yang sebagian besar diperoleh dari penelitian kepustakaan, dimana kegiatan penelitian ini dilakukan dalam kepustakaan. Bahan bahan hukum yang digunakan ada 3 jenis yaitu: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didasarkan pada undang undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan yang terkait dengan permasalahan. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung yang diperoleh dari majalah, koran dan internet. c. Teknik pengumpulan data Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah teknik wawancara atau interview, yakni tanya jawab secara lisan atau tulisan. Wawancara ini dilakukan secara sistematis berdasarkan atas tujuan, research yakni untuk mendapatkan data yang bermanfaat dalam membahas permasalahan yang diajukan. d. Teknik pengolahan data analisa data Adapun teknik pengolahan dan analisa data di dalam penelitian ini adalah bahwa data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisa
dengan teknik kualitatif, yaitu dengan mengambil data yang berkaitan erat dengan permasalahan tersebut, yang kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif analisis yang penyajiannya dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkut paut dengan masalah yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenarannya dan berusaha memahami kebenaran tersebut.
