1
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah Era globalisasi dan persaingan bebas di bidang ekonomi, budaya, sosial dan bidang kehidupan lain pada saat ini memberikan iklim berinvestasi pada suatu perusahaan semakin meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi menjadikan kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat pesat bahkan telah memperluas pangsa pasar di dunia tidak hanya dalam negeri saja. Perusahaan-perusahaan Ritel pun berkembang begitu pesat yang mengaburkan batasan kenegaraan. Tidak heran jika banyak produk yang sama ditemukan pada Negara yang berbeda. Persebaran produk di berbagai Negara ini tidak lain disebarkan dengan menggunakan sistem lisensi merek dagang oleh suatu Negara kepada Negara lain untuk memperluas produk-produknya. Dengan adanya perluasaan produk kepada perusahaan-perusahaan, perlindungan merek dagang semakin ditingkatkan. Melalui konvensi Internasional pengusaha dunia menyepakati perjanjian yang tertuang di dalam Konvensi Paris Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Conventions for the Protection of Industrial Property). Dalam kutipannya pada Pasal 2, menyebutkan: "Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the grant, to national; all without prejudice to the rights specially provide for by this convention. Consequently, the shall have the same protection as the letter, and the same
2
legal remedy against any infringement of their right, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with". Dengan arti: Warga Negara tiap Negara Uni, sehubungan dengan perlindungan kekayaan industri, memiliki dalam semua Negara Uni lainnya manfaat bahwa UndangUndang masing-masing sekarang memberikan atau dapat kemudian memberikan, kepada warga Negara; semua tanpa merugikan hak-hak yang khusus diberikan oleh Konvensi ini. Oleh karena itu, mereka memiliki perlindungan yang sama seperti yang sesudahnya, dan penyelesaian hukum yang sama terhadap tiap pelanggaran hak-hak mereka, dengan ketentuan bahwa syarat-syarat dan formalitas yang dikenakan pada warga Negara dipenuhi (Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC), 1999: 382). Pada perkembangan selanjutnya World Trade Organization (WTO) suatu organisasi bertaraf Internasional memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual salah satunya yaitu merek dagang dalam lingkup Internasional. Ketentuan perlindungan merek dagang ini tertuang secara tertulis di dalam Trade Related Aspect of Intelectual PropertyRight (TRIPs). Indonesia merupakan salah satu anggota Negara WTO dengan dasar UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Selain itu Indonesia juga meratifikasi Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 3 menyebutkan pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek ataupun pihak lain yang diberi ijin untuk menggunakannya tersebut dalam jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh hukum.
3
Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Dengan lahirnya pasar bebas di Indonesia Negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang sifatnya terbuka bagi produk berupa karya seseorang baik dari dalam maupun datangnya dari luar negeri. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang akan memasuki era pasar bebas. Salah salah satu implementasi era pasar bebas ialah Negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (asing), demikian pula masyarakat
Indonesia dapat
menjual
produk/karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi yang telah disepakati. Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian
4
dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan property rights yang dapat menembus segala batas antara negara.1 Hak Kekayaan Intelektual atau property rights, sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional. 2 Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Merek dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, disamping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan
1
Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 5-6. 2 Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 1.
5
harganya akan selalu diikuti, ditiru, "dibajak", bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang. Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Dagang. Sebaliknya, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, Titipan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Jasa. Untuk Merek Kolektif misalnya, merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/ Wifone/Wimode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang). 3 Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. 4
3
Hariyani, Iswi, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 88. 4 Ibid.
6
Tujuan bagi pemilik merek dalam menggunakan merek atas barangbarang produksinya adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan selain itu dimaksudkan untuk mengawasi batas-batas teritorial perdagangan suatu jenis barang tertentu dengan merek tersebut, nilai suatu barang menjadi penting di mata konsumen. 5 Oleh sebab itu, suatu produk tanpa identitas atau merek maka dapat dipastikan akan menemui kesulitan dalam pemasaran, karena dengan merek merupakan "penjual awal" bagi suatu produk dalam rangka menghadapi perdagangan bebas tersebut, suatu merek dagang merupakan objek yang sangat penting, hal ini karena adanya aspek ekonomi yang melekat pada merek-merek itu sendiri, dijual kepada konsumen.6 Para konsumen biasanya untuk membeli produk tertentu dengan melihat dari mereknya, karena menurut konsumen bahwa merek yang dibeli berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi sebagai reputasi dari merek. 7 Banyak terjadi aktivitas masyarakat pemakaian merek orang lain secara tanpa hak,
konsekuensi dari perbuatan tersebut
mengakibatkan kerugian bagi para konsumen. Adapun perbuatan dimaksud seperti membonceng reputasi merek terkenal yang bermutu baik, baik dari dalam maupun luar negeri yang tentunya akan merugikan si pemilik merek dan sekaligus mengecoh konsumen. Perbuatan tersebut yaitu dengan cara menggunakan merek yang sama sebagian atau seluruhnya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain. 5
Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 2. 6 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 131-132. Tim Lindsey terdiri dari: Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. 7 Julius Rizaldi, Op.cit., hlm. 3.
7
Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap merek dari segala tindak pelanggaran dan pemalsuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta kepastian hukum bagi orang ataupun perusahaan yang telah mempunyai produk yang telah memiliki nilai jual di masyarakat. Perlindungan merek secara khusus diperlukan mengingat merek sebagai sarana identifikasi
8
individual terhadap barang dan jasa merupakan pusat "jiwa" suatu bisnis, sangat bernilai dilihat dari berbagai aspek. Dengan demikian, merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Fungsi merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Merek adalah suatu tanda, yaitu menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap barangbarang dari merek dagang tersebut yang dijual kepada masyarakat. Merek dapat dipakai untuk membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh pembuat, pabrik atau penjual. Setiap merek yang digunakan harus mempunyai daya pembeda dan harus orisinil. Artinya merek tersebut belum pernah digunakan oleh perusahaan lain. Masyarakat yang sudah menentukan pilihan terhadap barang dengan merek tertentu, umumnya cenderung untuk memakai barang dengan merek tersebut.
Merek
yang
sudah dikenal
masyarakat
dan tetap
dapat
mempertahankan kualitas barangnya merupakan pilihan dan garansi bagi masyarakat (konsumen). Sejarah perkembangan perundang-undangan merek dicatat mengalami kemajuan dalam setiap perubahan yang dilakukan. Setiap perubahan
9
menghasilkan
beberapa
ketentuan
baru
yang
dalam
undang-undang
sebelumnya tidak diatur. Awalnya pada masa Kolonial Belanda berlaku Regglement Industriele Eingindom (RIE) yang termaktub dalam Stb.1912 No.545 jo Stb.1913 No.214.8 Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961. Selama 31 tahun masa berlakunya Undang-Undang tersebut akhirnya diganti dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku sejak 1 April 1993. Lalu pada tahun 1997 Undang-Undang Merek tersebut kembali diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dan pada akhirnya dibentuklah Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tersebut. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 itu sendiri telah diberlakukan secara definitif tanggal 2 Agustus 2001 dan telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang dipandang tidak sesuai lagi dalam menghadapi era perdagangan global. Hal yang melatarbelakangi lahir dan dibentuknya Undang-Undang UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di
Sadikin, OK., “Aspek Hukum Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right, Cet.4, Jakarta: Grafindo Persada, 2004, hlm. 331. 8
10
bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi global. 9 Dalam perkembangan lebih jauh, merek lebih difungsikan sebagai jaminan kualitas produk barang yang semakin nyata, khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. 10 Dalam hal ini, konsumen yang membeli suatu produk bukan lagi karena dikaitkan dengan kualitas barang saja, tetapi lebih penting karena kekuatan simbolik dari produk yang memakai merek tertentu itu. Ketika sistem perdagangan menjadi semakin terbuka dan persaingan usaha menjadi semakin bebas, merek memiliki arti yang sangat penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi pihak produsen, pemberian merek atas hasil produksinya, selain untuk membedakan dengan produk perusahaan lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran. Bagi pihak konsumen sendiri, merek
memiliki
penafsiran
arti
yang
berbeda-beda.
Selain
untuk
mempermudah proses pembelian, penggunaan barang dengan merek juga merupakan suatu status harga diri. Masyarakat yang sudah menentukan pilihan terhadap barang dengan merek tertentu, umumnya cenderung untuk memakai barang dengan merek tersebut. Merek yang sudah dikenal masyarakat dan tetap dapat mempertahankan kualitas barangnya merupakan pilihan dan garansi bagi masyarakat (konsumen). Memiliki suatu merek berarti telah menerapkan salah satu strategi pemasaran yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai 9
Sadikin, Ok., Op.cit., hlm. 87. Suyud Margono dan Longgus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, Jakarta: CV. Norindo Pustaka Mandiri, 2002. hlm. 28. 10
11
atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai mutu dan karakter yang baik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar. Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. 11 Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu sendiri disebut bahwa merek adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa. Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. 12 Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus
11
memberikan
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 170. 12 Ibid.
12
perlindungan jaminan produknya kepada konsumen. Keadaan yang demikian ini menjadikan merek mempunyai nilai ganda. Pertama, merek berperan sebagai alat kompetisi, yang memungkinkan pemegangnya memiliki kinerja lebih baik dalam kegiatan pemasaran untuk dinikmati sendiri hasil kegiatannya. Kedua, merek tersebut berfungsi sebagai alat monopoli, yaitu berdasar atas pemakai yang berdasarkan ketentuan undang-undang diberi hak untuk mempergunakannya dan melarang pemakaian merek tersebut oleh pelaku pasar yang lain tanpa seizin pemiliknya. Bagi produk yang mempunyai merek dan telah berhasil menembus pasar dengan sukses, biasanya perusahaan pesaing akan mencoba untuk membuat copy produk yang sejenis, baik dengan cara mengubah nama yang sedikit berbeda, atau kemasan yang tak jauh berbeda dengan aslinya, dengan harga serta kualitas yang jauh lebih rendah dari produk aslinya. Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pesaing ini dimaksudkan untuk menembus pasar. Dasar pertimbangannya ialah karena jika perusahaan ingin membuat produk yang sama dengan yang sebelumnya telah beredar di masyarakat, meskipun mungkin kualitas produk tersebut prima, namun bila dilakukan dengan menggunakan bentuk (kostum) baru, masyarakat konsumen sama sekali belum mengenalnya. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya merek-merek yang sudah berhasil menembus pasar, ditiru oleh perusahaan lain. Masalah merek, jika ditinjau dari aspek hukum mempunyai faktor penting yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara umum, dan kepentingan pemilik merek. Dari sudut kepentingan masyarakat, merek yang
13
dicantumkan pada suatu produk, di samping merupakan jaminan kualitas atas barang yang dibeli, juga merupakan perlindungan hukum terhadap masyarakat konsumen agar mereka tidak terkecoh atas barang yang dibelinya melalui merek yang merupakan tanda pengenal, konsumen dapat membedakan barang dari perusahaan yang satu dengan barang dari perusahaan lainnya yang sejenis. 13 Dari sudut kepentingan pemilik merek, pencantuman merek pada barang yang produksinya pada barang yang diperdagangkan menjamin adanya suatu kepastian hukum, bahwa dialah yang sebenarnya sebagai pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek diberikan kepada pemilik yang pertama kali mendaftarkan mereknya pada kantor merek. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah atau Negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya karena itu merek harus didaftarkan di kantor umum pendaftaran merek. Pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sudah terdaftar tanpa izin pemiliknya. Jika ada pihak ingin mempergunakan merek yang
telah
terdaftar,
haruslah
mengadakan
perjanjian
lisensi
dan
mendaftarkannya di kantor merek. Apabila suatu merek yang terdaftar, tanpa izin dari pemiliknya ditiru oleh pihak lain, baik yang sama pada pokoknya maupun pada keseluruhannya
13
Cita Citrawinda Priapantja, “Beberapa Masaiah Pendaftaran dan Perlindungan Merek Indonesia", makalah seminar BPHN, Jakarta, 1997/1998.
14
maka hal ini merupakan pelanggaran hak atas merek. Pelanggaran terhadap merek sangat memprihatinkan kendatipun upaya pencegahan sudah dilakukan oleh pihak pemerintah yang dibalut dengan Undang-Undang Merek tersebut di atas. Adanya pelanggaran hak atas merek ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar. Produk yang dijual dengan merek tiruan itu lambat laun akan mengurangi omzet penjualan pemilik merek yang asli. Masyarakat yang membeli produk tersebut mengira bahwa barang atau jasa yang dibeli berasal dari pemilik merek terdaftar. Keadaan ini akan lebih merugikan pemilik merek terdaftar kalau kualitas dari barang yang memakai merek tiruan yang kurang baik. Pada umumnya, pelanggaran hak atas merek yang sering terjadi adalah pemalsuan merek dan peniruan merek. Perusahaan atau pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat konsumen dan pemilik merek ini dapat disebut melakukan persaingan yang tidak wajar (curang), sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Persaingan curang yang menyangkut hak milik intelektual, dalam hal ini merek, juga harus diperhatikan ketentuanketentuan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran hak di bidang merek. Berdasarkan Undang-undang Merek mengatur merek pendaftaran merek. Pendaftaran atas merek berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis, dan sebagai dasar mencegah
15
orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa. Bila terjadi hal yang demikian secara terus menerus, perdagangan tidak akan berkembang baik jika suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam suatu Negara karena semua itu akan mengganggu stabilitas ekonomi khususnya Negara dan masyarakat. Praktek peniruan dan pemalsuan khususnya pada produk makanan jelas akan merugikan tidak hanya bagi para pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen sebagai pengguna dari produk makanan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka merek harus mendapatkan perlindungan hukum. Resiko pelanggaran pada produk makanan, yaitu: menyebabkan keracunan, hambatan pertumbuhan, sakit dan kematian. Maka perlu memastikan merek pada produk makanan. Namun pada kenyataannya ada saja produk yang melanggar. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik dan akan mencoba untuk membahas
persoalan
tersebut
dalam
bentuk
tesis
yang
berjudul:
“PELANGGARAN MEREK PRODUK MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI
KASUS
PERKARA
NIAGA
NOMOR
40/PDT.SUS/MEREK/2013/NIAGA/PN.JKTPST. ANTARA PT.FLORISA NUSAPERSADA MELAWAN PT.GOOD FOOD INDONESIA)”.
16
2. Perumusan Masalah 1. Mengapa kantor merek mengabulkan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya? 2. Bagaimana
perlindungan
hukum
terhadap
merek
yang
terdaftar
pertamakali ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
3.
Keaslian Penelitian Tesis ini berjudul “Pelanggaran Merek Produk Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Perkara Niaga Nomor 40/Pdt.Sus/Merek/2013/Niaga/PN.Jkt.Pst. Antara PT.Florisa Nusapersada Melawan PT.Good Food Indonesia)”. Dan judul Tesis ini belum pernah dibahas dan ditulis sebelumnya. Oleh karena itu, Tesis ini merupakan hasil tulisan saya.
4. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Secara Teoritis Dengan adanya penelitian ini, kiranya Penulis dapat memberikan sumbangsih atau masukan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya dan Hukum Merek pada khususnya.
17
2. Kegunaan Secara Praktis Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, Penulis dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai merek, atau pemalsuan merek kepada masyarakat.
5. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa kantor merek mengabulkan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar pertamakali ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
