BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Di eraglobalisasi saat ini, kebutuhan manusia dan pengusaha pada
umumnya semakin meningkat, hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin berkembang. Hal ini menyebabkan para pengusaha untuk mendorong timbulnya inovasi dalam suatu kerjasama diantara para pengusaha guna mendukung adanya suatu peningkatan perekonomian diantara para pengusaha tersebut. Akibat dari gejala tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama diantara para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan perputaran roda perekonomian para pengusaha yang semakin membaik dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada beberapa perjanjian yang di dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam Peraturan Perundangundangan, setidak-tidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus,1 beberapa contoh perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewa beli, Franchise, Leasing, dan Konsinyasi. Masih banyak lagi perjanjian-perjanjian tak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia. Salah satu perjanjian tak bernama yang popular di dunia kerjasama dan bisnis adalah perjanjian konsinyasi atau yang biasa disebut perjanjian bagi hasil atau bisa juga disebut titip-jual. Perjanjian kerjasama konsinyasi ini pada 1
J. Satrio .1995, Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari PerjanjianBuku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, ( selanjutnya di tulis J. Satrio 1 ), h. 148.
1
2
perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah, dan perusahaan besar sekalipun. Kerjasama dengan sistem konsinyasi adalah kerjasama yang pelaksanaannya dengan cara salah satu pihak memiliki barang / produk yang di tempatkan di lokasi pihak lainnya, pihak yang ditempati berkewajiban mempromosikan dan menjual barang tersebut dengan berbagai macam cara, retail maupun grosir, dan pembayaran baru dilakukan jika barang sudah terjual oleh pemilik tempat dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan dikurangi komisi dari hasil penjualan.2 Hubungan antara Supplier dan pemilik tempat didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kesepakatan lisan, dengan kata lain didasarkan pada dua unsur yang terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Pada dasarnya hubungan tersebut adalah hubungan hukum, tetapi yang tampak dalam praktek sehari-hari adalah hubungan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan pemilik toko bahwa barang supplier akan laku di pasaran dan memberi keuntungan bagi pemilik toko dan juga sebaliknya bagi supplier yang memperoleh keuntungan. Pada prinsispnya perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi ini tidak diatur secara khusus dan mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang mempunyai sistem
2
http : // www.google.com/penjualan konsinyasi/forum positif dari dahlanforum.htm. tanggal 27 September 2010.
3
terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda. Kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, Ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 ditentukan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian konsinyasi ini mengikuti atau diatur dalam Pasal 1319 menentukan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Ruang lingkup kajian hukum kontrak tak bernama atau innominaat adalah berbagai kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Hukum kontrak innominat bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak atau hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum, artinya bahwa kontrak-kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam Undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam buku III KUHPerdata.3
3
Salim H.S., 2003, Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, ( selanjutnya ditulis Salim HS 1 ), h.5.
4
PT. Pancaniaga Bali Perkasa adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan Distributor Minuman Berarkohol di Denpasar yang menggunakan sistem perjanjian konsinyasi dengan para suppliernya berdasarkan prinsip kepercayaan, dan perjanjian yang digunakan antara supplier dan PT. Pancaniaga Bali Perkasa adalah kesepakatan lisan dan Nota serah terima barang atau check list barang dari para pihak. Dalam prakteknya tidak jarang terjadi adanya suatu permasalahan yang diakibatkan karena seiring perjalanan pelaksanaan perjanjian kerjasama konsinyasi ada suatu keadaan atau situasi yang diluar dugaan para pihak dalam perjanjian tersebut sehingga menyebabkan tidak terlaksananya atau kurang terlaksana dengan penuh klausa-klausa dalam perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi tersebut, seperti karena kelalaian pihak supplier yang telat mengirim barang atau dari distributor berkaitan dengan hilang atau rusaknya barang. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah jika para pihak dapat mengerti dan menerima serta melakukan perubahan-perubahan dalam klausa perjanjian kerjasama konsinyasinya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah karena sistem perjanjian yang digunakan tidak atau belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan bentuk perjanjiannya adalah perjanjian lisan sehingga para pihak kesulitan untuk mencari suatu solusi yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum bagi parapihak kaitannya dengan Pelaksanaannya. Salah satu outlet yang menerapkan sistem perjanjian konsinyasi kepada suppliernya di denpasar adalah A.J Shop yang beralamat di Jalan Merta Sari no 106 sanur, Denpasar. Dapat diketahui disini bahwa perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak supplier sebagai pemilik barang dan pihak A.J Shop sebagai
5
pihak yang menyediakan tempat untuk mendistribusikan dan tempat untuk menjual barang–barang yang diperjanjikan dengan sistem konsinyasi. Hubungan antara supplier dan outlet ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dimana supplier mempercayakan produknya dititipkan di A.J Shop, dan pihak A.J Shop mempercayakan produk dari supplier akan laku terjual di pasaran yang akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Namun dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dengan demikian maka para pihak berada dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.4 Wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut misalnya seperti; keterlambatan supplier mengirimkan barang yang akan dititipkan di Aj Shop, dan keterlambatan pihak Aj Shop melakukan pembayaran kepada supplier atas barang yang telah laku terjual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undangundang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para pihak yang ditentukan oleh undang-undang.
4
Salim HS, 2003, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, ( selanjutnya di tulis Salim HS 2 ), h.98.
6
Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Suharnoko, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderitakerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian diatas, sangat menarik untuk di teliti lebih mendalam dalam suatu
karya
ilmiah
yaitu
pada
pembuatan
skripsi
yang
berjudul
“WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI MINUMAN BERARKOHOL GOLONGAN C DI AJ SHOP SANUR” 1.2
Rumusan Masalah 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Aj Shop sanur? 2.
Bagaimana
Upaya
Penyelesaian
Hukum
Para
Pihak
Akibat
Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di AJ Shop Sanur? 1.3
Ruang Lingkup Masalah Untuk memperoleh pembahasan yang terarah sehingga tidak menyimpang
dari pokok permasalahan yang di bahas, maka akan di batasi ruanglingkup permasalahannya sehingga pembahasan akan dapat di uraikan secara sistematis sebagai suatu karya ilmiah. Adapun ruang lingkup dari pembahasan prmasalahan ini adalah:
7
1. Terhadap masalah pertama akan dibahas tentang faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak AJ Shop Sanur. 2. Terhadap masalah ke dua akan dibahas tentang upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi minuman beralkohol di AJ shop Sanur. 1.4
Orisinalitas Penelitian Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap judul – judul penelitan
yang serupa atau mempunyai kemiripan dengan topic yang ada dalam proposal skripsi ini adalah : No
Judul
Penulis
Rumusan Masalah
1
Pelaksanaan
Anwar Arjanto
1. Bagaimana
Perjanjian
Universitas Atma
Konsinyasi Mirota
di Batik
Jaya Yogyakarta, 2010
pelaksanaan
perjanjian konsinyasi di mirota batik kaliurang yogyakarta? 2. Bagaimana pengaturan hak dan
Kaliurang
kewajiban para pihak tentang
Yogyakarta
risiko
dan
kelalaian,
dalam
kaitannya
dengan
bentuk
perjanjian
konsinyasi
secara
lisan di mirota batik kaliurang ?
2
Upaya
Hukum Ricky
Parapihak Akibat Siahaan
Nicolas. 1. Bagaimanakah Upaya Hukum yang di Tempuh Para Pihak
8
Wanprestasi
Universitas Atma
Akibat
Wanprestasi
Dalam
Dalam
Jaya Yogyakarta,
Pelaksanaan
Pelaksanaan
2012
Konsinyasi di Distro Slackers?
Perjanjian
Perjanjian Konsinyasi
Di
Distro Slackers
1.5
Tujuan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi tujuan penulisan adalah: 1.5.1
Tujuan Umum 1. Untuk melakukan Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. 2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis. 3. Untuk perkembangan ilmu hukum 4. Untuk pembulat studi diri dalam bidang hukum
1.5.2. Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan Aj Shop Sanur melakukan wanprestasi sehingga PT. Pancaniaga Bali Perkasa merugi. 2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi minuman beralkohol di AJ Shop Sanur.
9
1.6
Manfatat Penelitian 1.6.1
Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi kepentingan pengembangan ataupun penambahan wawasan kalangan akademisi sekaligus
melengkapi
khasanah
dunia
ilmu
pengetahuan,
shususnya ilmu pengetahuan hukum perikatan tentang konsinyasi 1.6.2
Manfaat Praktis
Dari hasil hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai sumbangan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang perjanjian konsinyasi barang, selain itu penelitian ini dapat di jadikan sebagai salah satu kelengkapan syarat untuk meraih gelar sarjana di bidang hukum. 1.7
Landasan Teoritis Lahirnya tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi diawali
dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya janji. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang di bebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul karena perjanjian atau karena undang-undang. Aturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam
10
KUHPerdata buku ke tiga tentang perikatan. Van Dunne mengatakan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”5 H.salim H.S et all, mengartikan kontrak atau perjanjian adalah “Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”6 Berdasarkan pemahaman diatas maka hukum perjanjian dapat diartikan sebagai hukum terhadap janji-janji (The law of promises). Parapihak melakukan janji-janji adalah bebas dan apayang mereka lakukan tidak ada pihak lain yang memaksa sebagaimana dijamin dalam asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Janji-janji yang di buat itu kemudian mengikat mereka dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka. Pengertian
perjanjian
sebagaimana
tercantum
dalam
pasal
1313
KUHPerdata adalah “Sesuatu perbuatan dengan nama satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut KUHPerdata perjanjian mempunyai kekuatan hokum mengikat apabila telah memenuhi empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata, yaitu: 1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 5
Salim HS, H.Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum Of understanding, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 8. 6 Ibid. h. 9.
11
3. Sesuatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Pada saat perjanjian itu sah maka perikatan itu mengikat parapihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata : perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi parapihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata : Suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang. Apabila ada salah satu pihak yang tidak menghormati janji (kewajiban) berarti ada pihak yang kepentingannya dilanggar maka hukum memberikan perlindungan atas kepentingan para pihak yang dilanggar janjinya tersebut. Kepentingan yang di lindungi dalam hukum perjanjian adalah kepentingan ekonomi. Tanggung jawab ini lahir dari adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian. Janji-janji dalam konsep hukum perikatan adalah prestasi. Rumusan prestasi dalam hukum perikatan Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1234 KUHPerdata, yaitu berupa: a. Memberikan sesuatu b. Berbuat sesuatu c. Tidak berbuat sesuatu Ada banyak cara untuk meningkatkan volume penjualan dan pemasaran antara lain: dengan penjualan cicilan, konsinyasi, agen maupun cabang. Konsinyasi biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pakaian jadi / makanan yang dititipkan pada department store/supermarket atau dalam
12
rangka memperkenalkan produk baru. Barang yang dititipkan disebut barang konsinyasi
(consignment
out)
oleh
consignor
dan
disebut
barang
komisi(consignment-in) oleh consignee.Perjanjian Konsinyasi ini merupakan jenis kontrak innominaat, Hukum Kontrak Innominat adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.7 Konsinyasi sendiri mengandung pengertian suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diaturdalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut Konsinyor / consignor/ pengamanat. Pihak yang menerima barang Konsinyasi disebut Konsinyi / Consigner / Komisioner. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijualkan disebut barang konsinyasi (konsinyasi keluar /consigment out) Terdapat 4 hal yang merupakan ciri dari transaksi Konsinyasi yaitu : 1) Barang Konsinyasi harus dilaporkansebagai persediaan oleh Konsinyor, karena hak untuk barang masih berada pada Konsinyor. 2) Pengiriman barang Konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi Konsinyor dan sebaliknya. 3) Pihak
Konsinyor
bertanggungjawab
terhadap
semua
biaya
yang
berhubungan dengan barang Konsinyasi kecuali ditentukan lain. 4) Komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang- barang komisi yang diterimanya.
7
Ibid.
13
Sedangkan alasan Komisioner menerima perjanjian Konsinyasi, antara lain: 1) Komisioner terhindar dari resiko kegagalan memasarkan barang tersebut. 2) Komisioner terhindar dari resiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga. 3) Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. Dan alasan-alasan Konsinyor untuk mengadakan perjanjian Konsinyasi : 1) Konsinyasi merupakan cara untuk lebih memperluas pemasaran. 2) Resiko-resiko tertentu dapat dihindar kan misalnya komisioner bangkrut maka barang konsinyasi tidak ikut disita. 3) Harga eceran barang tersebut lebih dapat dikontrol.8 Menurut Sulaiman S Manggala karakteristik dari penjualan konsinyasi sebagai berikut : 1) Konsinyasi merupakan satu-satunya produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. 2) Konsinyor dapat memperoleh spesialis penjualan. 3) Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyor yang masih menjadi pemilik barang ini. 9 Pihak konsinyor menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-barang konsinyasi. Konsinyi bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang
8
www.google.com, doc/34305325/cessie-konsinyasi subrogasi. 27 September 2010.
9
www.unsri.ac.id,dosen-sulaiman. 27September 2010.
14
tersebut terjual kepada pihak ketiga. Hak Konsinyi berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan dan berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Kewajiban Konsinyi harus melindungi barang konsinyasi, harus menjual barang konsinyasi, harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya, dan Mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Pada bab II buku III KUH Perdata berjudul Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa pengertian antara perjanjian dan kontrak menurut buku III KUH Perdata adalah sama. Dalam kehidupan sehari-hari kita menafsirkan pengertian Hukum Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.10 Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan asas kepatutan, tidak melanggar prinsip kepentingan umum, dan juga harus sesuai dengan kebiasaan.11Dalam hukum kontrak ada prinsip yang sangat mendasar yaitu prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan dan juga ada prinsip keseimbangan berupa perlindungan pihak yang melakukan wanprestasi.12 Dalam perikatan perjanjian konsinyasi antara supplier dan distributor seringkali menimbulkan berbagai macam permasalahan di dalam pelaksanaannya, seperti misalnya berkaitan dengan resiko. Resiko adalah kewajiban untuk 10
Salim H.S. 2003, Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta., ( Selanjutnya di tulis Salim HS 3 ), h.4. 11 Munir Fuady, 1999, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT. Citra AdityaBakti,Bandung. h. 80. 12 Ibid. h. 96.
15
memikul kerugian jika ada suatu kejadiandiluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.13 Kelalaian para pihak juga sering muncul seiring berjalannya kerjasama para pihak dalam perjanjian konsinyasi. Yang dimaksud lalai adalah apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.14 Sistem Penjualan konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan. Hak milik dari pada barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sistem penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk.15 1.8
Metode Penelitian
1.8.1
Jenis Penelitian Mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder ( bahan hukum ).
1.8.2
Sifat Penelitian Penelitian hukum empiris yang di pergunakan dalam penyusunan skripsi tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi di AJ
13
Subekti, 200, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa,Jakarta. h. 144. Ibid. h. 147. 15 www.scribd.com/doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi,.27 September 2010. 14
16
SHOP Sanur” ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif ini menggambarkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serat hubungan antarfenomena yang diselidiki. Ini bersifat yuridis yaitu pemecahan masalah dengan menganalisa peraturan-peraturan dan teori teori yang ada, kemudian dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat. 1.8.3
Data dan Sumber Data Sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah: 1. Data Kepustakaan dan Data Sekunder Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, terdiri dari : a. Bahan HukumPrimer Bahan hukum primer, yaitu suatu cara untuk memperoleh data sekunder yang di dapat dengan menelaah bahan bacaan yang akan di bahas. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku ketiga KUHPerdata dan buku lainnya yang terkait yang membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi.
17
2. Data Lapangan atau Data Primer a. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. 1.8.4
Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian Penyelesain Wanprestasi dalam Perjanjian Konsinyasi di
Aj Shop Sanur menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Teknik Studi Dokumen Teknik studi dokumen merupakan teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan atas bahan-bahan hokum baik primer maupun sekunder 2) Teknik Wawancara (interview) Teknik wawancara adalah proses percakapan dengan maksud mengkontraksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. 1.8.5
Teknik Pengolahan dan Analisa Data Dalam penelitian ini data di olah dan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu
pengumpulan data tanpa menggunakan angka-angka,grafik dan table. Dalam penelitian dengan teknik deskriptif kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan
18
dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,digolongkan dalam pola dan tema, dikatagorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi social, dan dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data,16 proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskritif kualitatif dan sistematis.
16
Mohammad Natzir, 1983, Metoda Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 15.
19
