1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia diikuti pula perkembangan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Ada banyak pengertian tentang pajak yang telah dikemukan oleh para ahli, namun dari semua pengertian tersebut intinya sama, yaitu pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1974). Dalam rangka mencapai tujuan perpajakan yang optimal, ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu official assesment system, self assesment system dan with holding system. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sedangkan With holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Bagaimana pajak dipungut akan
2
sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak, oleh karena itu sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar sehingga akan memberikan respon positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Kesulitan dalam menghitung pajak sering dikeluhkan oleh wajib pajak bila berurusan dengan kantor pajak, bukan hanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan juga mengalami hal yang sama. Bagi wajib pajak badan ada kewajiban membuat laporan keuangan, disini wajib pajak membuat laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan usaha yang telah dilakukan selama periode tertentu. Laporan keuangan itu sendiri merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam suatu periode tertentu. Adanya laporan keuangan akan membantu badan usaha untuk mengetahui darimana, untuk apa dan kemana dana atau modal mereka berputar, sehingga badan usaha mengetahui laba atau ruginya melalui pos rekening yang ada pada laporan keuangan tersebut. Laba usaha dalam bisnis merupakan hasil akhir dari perolehan penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya usaha. Kelayakan penetapan laba berakibat secara langsung terhadap penetapan dasar pengenaan pajak. Apabila badan usaha menetapkan labanya secara benar dan sesuai dengan UU perpajakan, maka penetapan dasar pajak pun benar. Secara umum, formulasi menghitung pajak adalah dasar pengenaan pajak dikalikan tarif dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis pajak, berbeda satu sama lainnya. Untuk jenis pajak penghasilan dibutuhkan data dan informasi transaksi secara kongkrit, ini menyangkut penghasilan yang diperoleh dan biaya yang
3
dikeluarkan. Ada beberapa cara dalam menghitung pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 pasal 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dengan dasar norma penghitungan atau pencatatan dan dasar pembukuan. Pada umumnya di Indonesia pembukuan hanya dilakukan oleh perusahaan yang tergolong kategori besar atau yang telah masuk ke bursa efek (go public), dan bahkan untuk membuat laporan keuangan tersebut mereka menggunakan jasa akuntan. Sedangkan untuk usaha kecil menengah (UKM), pada umumnya menghitung pajak penghasilannya menggunakan norma penghitungan. Ini dikarenakan UKM hanya mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan atau kegiatan usahanya, seperti pencatatan yang menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan jumlah barang yang keluar (dijual), sedangkan untuk biaya-biaya operasi usahanya tidak dicatat karena dianggap tidak terlalu penting. Adanya kondisi seperti ini sangat sulit untuk mengetahui pasti besarnya penghasilan neto, sehingga untuk memberikan kemudahan bagi UKM untuk menghitung pajaknya tanpa melalui pembukuan dilakukan dengan cara menghitung penghasilan neto melalui norma penghitungan. Cara penghitungan pajak ini sangat mudah dan praktis, dasarnya cukup dengan mengetahui jumlah peredaran bruto usaha selama satu tahun. Dalam menghitung penghasilan netonya dikalikan dengan persentase norma penghitungan yang telah ditetapkan besarannya. Namun
demikian,
tidak
semua
UKM
dapat
menggunakan
norma
penghitungan. Hingga tahun pajak 2006, yang diperkenankan melakukan norma penghitungan adalah usaha yang memperoleh omset atau peredaran bruto kurang dari RP600.000.000,-. Toko XX adalah toko yang bergerak dalam bidang usaha grosiran
4
dan eceran, spesifikasi ke penjualan kosmetik dan rokok. Toko XX di bangun oleh tuan X, toko ini telah berdiri selama 15 tahun semenjak tahun 1992. Toko XX merupakan subjek pajak, karena mempunyai potensi memperoleh penghasilan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap wajib pajak badan yaitu toko XX, untuk mengetahui cara menghitung penghasilan kena pajaknya dan membandingkanya dengan penghitungan secara norma dan penghitungan dengan dasar pembukuan.
1.2 Rumusan Masalah Penetapan cara penghitungan penghasilan kena pajak (PKP) pada wajib pajak sangatlah penting, ini agar proses penghitungan pajak tersebut akan menghasilkan jumlah pajak yang benar. Oleh karena itu yang ingin diteliti penulis pada toko XX adalah ; 1. Apakah cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) yang dilakukan toko XX selama ini lebih menguntungkan dibandingkan penghitungan secara norma dan pembukuan ? 2.
Apakah cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) yang dilakukan toko XX ini sudah sesuai dengan UU perpajakan No 16 tahun 2000 pasal 28 ?
5
1.3 Tujuan penelitian Penulis ingin mengetahui apakah penghitungan pajak yang diterapkan toko XX selama ini sudah benar dan peneliti ingin membuktikan bahwa penghitungan dengan dasar pembukuan lebih menguntungkan dari penghitungan secara norma atau pencatatan.
1.4 Kontribusi Penelitian a. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu toko XX dalam mengifisiensikan penhasilannya dengan cara menetapkan penghitungan penghasilan kena pajak yang sesuai dengan usaha yang dijalani sekarang. b. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bukti penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama masa bangku kuliah dalam kehidupan nyata. c. Bagi Pihak Lain Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain yang membutuhkannya untuk penelitian- penelitian tentang pajak selanjutnya
6
1.5 Batasan Penelitian 1. Lokasi penelitian ini di Kota Ketapang daerah Kalimantan Barat. 2. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2007. 3. Obyek penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yaitu Toko XX. 4. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan toko XX, termasuk juga bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan tersebut seperti: nota penjualan, nota pembelian, dan bukti-bukti lain yang termasuk dalam kegiatan usaha toko.
