10
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Seiring dengan berjalannya kegiatan usaha dalam suatu perusahaan maka sangat erat kaitannya dengan akan adanya ketersediaan modal. Pesatnya perkembangan suatu perusahaan sangat bergantung pula dengan besarnya modal yang dimiliki. Dalam mengembangkan permodalan perusahaan, pada umumnya dapat ditempuh dengan cara penyertaan oleh pemegang saham maupun pinjaman dari pihak ketiga. Kedua model penyertaan dan pinjaman tersebut pada umumnya diperoleh dari pasar uang dan/atau pasar modal. Pasar uang
juga mempunyai peranan yang sangat
penting bagi
pengembangan dalam dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal perusahaan. Pada umumnya, pasar uang menyediakan sumber pembelanjaan untuk jangka pendek, yang dilakukan atas dasar pinjaman. Adapun instrumen pasar uang antara lain; sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank, Sertifikat Bank Indonesia, dan Surat Berharga Pasar Uang. 1 Di sisi lain, pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang relatif lebih panjang. Bahkan dalam
1
Pandji Anoraga, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) ,
hlm 19. 1
Universitas Sumatera Utara
11
bentuk pendanaan ekuitas, dana yang diperoleh tidak perlu dikembalikan sampai dengan dilikuidasinya perusahaan. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. 2 Dengan kata lain pasar modal merupakan salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor). Pasar modal ini menjadi wadah pertemuan antara penjual dan pembeli saham, baik pada tahap pasar perdana (primary market) maupun tahap pasar sekunder (secondary market). 3 Perkembangan zaman telah menciptakan adanya pasar modal. Pihak yang membutuhkan dana untuk kepentingan perluasan aktivitas perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan pinjaman baik dari perbankan atau dari lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan selain kebutuhan dana yang sangat besar dan cepat didapat juga pihak perusahaan akan terbebas dari kewajiban membayar utang pokok berikut bunganya kepada pihak kreditur yang pada suatu saat nanti akan menjadi “bumerang” bagi perusahaan tersebut. Faktor lain yang mendukung terciptanya pasar modal adalah adanya pihak perorangan atau lembaga yang mempunyai dana lebih dan ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sarana berinvestasi yang telah ada dalam produk perbankan seperti tabungan dan atau deposito. Dengan perkataan
2
Pasal 1 butir (13) Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bismar Nasution, Diktat Hukum Pasar Modal, (Medan: Fakultas Hukum USU,2008),hlm 1. 3
Universitas Sumatera Utara
12
lain bahwa kegiatan pasar modal tercipta karena dirasakan masih ada kekurangan fungsi dari lembaga pembiayaan yang telah ada. Efek sebagai instrumen dari pasar modal, adalah surat berharga,yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. 4 Efek secara umum dapat dibagi ke dalam dua jenis efek yaitu, efek yang bersifat ekuitas dan efek yang bersifat utang. Efek yang bersifat ekuitas ini merupakan saham dari suatu perusahaan beserta turunannya seperti opsi, waran yang disebut dengan nama Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), unit penyertaan kontrak investasi kolektif, sertifikat penitipan efek, dan sebagainya. Sedangkan efek yang bersifat utang contohnya antara lain : obligasi, baik yang diterbitkan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun korporasi, Surat Utang Negara, dan sebagainya. Efek bersifat utang ini biasanya diterbitkan dalam jangka waktu jatuh tempo yang tetap dan hanya dapat diuangkan pada saat tanggal jatuh tempo saja. 5 Dewasa ini suatu perusahaan ingin menjual sahamnya di bursa efek, namun dengan meluasnya dunia usaha terkadang perusahaan juga memerlukan lebih dari satu bursa efek, bahkan diperlukan juga bursa efek luar negeri. Jadi sangat memungkinkan dibutuhkannya lebih dari satu bursa efek di lebih dari satu negara asing. Misalnya dalam Initial Public Offering (IPO) dari suatu perusahaan lokal
4 5
Pasal 1 butir (5) Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Efek (keuangan) . http://www.suara investor.com. diaksese tanggal 17 Oktober 2009.
Universitas Sumatera Utara
13
yang ingin menawarkan sahamnya kepada pihak-pihak di negara lain. 6 Sehubungan dengan hal di atas, sejarah pasar modal memperlihatkan bahwa keterikatan dan batasan wilayah kenegaraan sering kali menjadi penyebab terhalangnya banyak perusahaan untuk dapat memanfaatkan dan mendapatkan dana dari negara-negara lainnya, di mana perusahaan tersebut tidak didirikan atau tidak beroperasi melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh sebab itu juga banyak investor domestik suatu negara pada umumnya akan mendapatkan kesulitan dalam berinvestasi (dalam bentuk diversifikasi portifolio) pada bursa di negaranya pada efek-efek asing yang menurut pertimbangannya cukup bagus sebagai salah satu atau lebih portofolio investasi. Hal ini biasanya dikarenakan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan prosedural, dan aturan-aturan hukum, ketentuan-ketentuan pasar modal negara lain yang harus dipenuhi, serta hubungan dengan pihak-pihak otoritas terkait, yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut, yang terkait dengan proses pendaftaran dan perdagangan efek yang hendak ditawarkan pada bursa yang berada di negara lain tersebut. Selain itu pada sisi lain sering kali investor asing tidak dapat memiliki seluruh saham yang ditawarkan melalui pasar modal. Hal ini dapat terjadi karena secara politis, pemerintah suatu negara cenderung melindungi kepentingan industri tertentu yang dianggap strategis seperti dalam sektor pertambangan, persenjataan dan sebagainya. Hal ini kemudian diterapkan dengan adanya batasan
6
Munir fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 161.
Universitas Sumatera Utara
14
pemilikan asing dalam suatu badan usaha yang bergerak dalam industri strategis tersebut, dan hal ini dapat dilihat dari segala bentuk dan aturan hukumnya. 7 Untuk maksud menjual saham di luar negeri serta mengatasi rintangan dan hambatan tersebut kemudian dilakukan dengan menggunakan pranata hukum dan bisnis yang disebut dengan depository receipt, atau kadang disebut depository receipt, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Sertifikat Penitipan Efek . Sertifikat Penitipan Efek Indonesia di USA dikenal dengan istilah American Depositary Receipt (ADRs). Sedangkan di Bursa Efek Amsterdam (Belanda), di sana dapat dilakukan listing Bursa Efek Amsterdam terhadap depository receipt dari perusahaan asing yang disebut dengan Continental Depository Rceipt (CDRs). Sementara suatu depository receipt yang dapat diperdagangkan di bursabursa efek di Eropa disebut dengan istilah Global Depository Receipt (GDRs). Ada juga depository receipt yang diperdagangkan di negara-negara Eropa yang disebut dengan European Depository Receipt (EDRs) dan International Depository Receipt (IDRs). 8 Di Amerika Serikat pada mulanya, seperti disebutkan di atas, sebelum dikenalnya ADR, kebanyakan investor di Amerika Serikat mendapatkan banyak kesulitan untuk melakukan investasi portofolio pada efek perusahaan asing di suatu negara. Kesulitan yang dihadapi ada berbagai faktor seperti faktor bahasa, namun bukan itu saja, banyaknya peraturan dan ketentuan pasar modal dan
7
Gunawan Widjaja, Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.3. 8 Munir Fuady, Op. Cit., hlm 162.
Universitas Sumatera Utara
15
investasi di negara-negara asing tersebut sulit atau tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dipahami juga merupakan faktor penghambat. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi mulai dipikirkanlah cara untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu cara untuk membantu investor melakukan investasi portofolio pada perusahaan asing di luar negeri ialah dengan menerbitkan ADR. ADR selanjutnya menjadi instrumen pasar modal atau sekuritas atau efek yang diperdagangkan di bursa di Amerika Serikat dan akan selalu berada di bawah pengawasan pasar modal di Amerika Serikat, yang dikenal dengan nama “The United States Security and Exchange Commission (SEC). Dalam mekanisme ADR mengenal dua jenis kepemilikan. 9 Jenis kepemilikan pertama disebut dengan nama kepemilikan dalam hukum, yang terdaftar sebagai pemilik (registered owner) pada instrumen atau sekuritas atau efek yang menjadi dasar penerbitan ADR. Kedua adalah pemegang ADR yang menikmati segala hasil yang diperoleh dari instrumen atau sekuritas atau efek yang menjadi dasar penerbitan ADR tersebut, yang disebut sebagai pemilik/ penerima manfaat (beneficial owner). Pada Negara-negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon, bentuk kepemilikan yang demikian, yang dikenal dengan nama trusteeship, tidaklah menjadi persoalan karena dalam tradisi hukum Anglo Saxon dikenal sistem peradilan equity (court of equity) yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan trusteeship tersebut. Trusteeship, pada dasarnya secara konseptual tidak dikenal dalam sistem peradilan berdasarkan hukum (court of common law) yang ada dalam tradisi hukum Anglo Saxon, 9
Gunawan, Op. Cit.,hlm 5.
Universitas Sumatera Utara
16
demikian juga dalam tradisi hukum Eropa Kontinental yang hanya mengenal satu system peradilan, yaitu peradilan berdasarkan hukum Dalam hal yang dimaksud dengan depository receipt, in casu America Depository Receipt atau yang disebut juga dengan istilah American Depository Share, adalah suatu sertifikat yang mewakili hak terhadap kepemilikan sahamsaham di perusahaan asing. Saham yang aktual dari perusahaan asing tersebut dipegang oleh suatu depository. Harga-harga dari ADRs ditetapkan dalam dollar USA, dan dividen dibayarkan juga dalam Dollar USA. Dengan ADRs, pihak investor di USA dapat melakukan investasi ke dalam perusahaan asing dengan menghindari kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan masalah perdagangan saham di luar negeri, seperti masalah penukaran valuta asing atau masalah transfer dari sertifikat saham asing tersebut. 10 American Depository Receipts merupakan receipt yang diterbitkan oleh bank-bank di USA untuk pembeli domestik di USA yang dimaksudkan sebagai suatu substitusi yang pantas terhadap kepemilikan langsung dari saham-saham perusahaan asing. ADRs ini diperdagangkan baik di Stock Exchange maupun di Over the Conter. 11 Dengan demikian, depository receipt in casu American Depository Receipt merupakan suatu alat atau dokumen yang dipakai dengan maksud untuk memberi izin untuk diperdagangkannya surat-surat saham dari perusahaan asing di BursaBursa Efek di USA, khususnya jika pemerintah USA tidak memberi izin kepada 10 11
Ibid. Munir Fuady, Loc. Cit.
Universitas Sumatera Utara
17
investor-investor dalam negeri untuk memiliki surat-surat saham perusahaan asing tersebut. Surat-surat asing tersebut disimpan pada suatu bank atau trust company di negara tempat perseroan tersebut berkedudukan atau suatu bank koresponden di negeri di mana depository reeipt tersebut diterbitkan. Receipt tersebut kemudian dijual kepada investor Amerika, dan dapat diperdagangkan di Bursa-Bursa Efek dengan suatu cara yang sama dengan saham-saham biasa. Dividen yang dibayarkan atas saham yang asli tersebut dipindahkan atau dikirim kepada pemegang-pemegang receipt tersebut. Tetapi receipt tersebut tidak merupakan atau mewakili kepemilikan atas saham tersebut, yang secara teknis tetap berada di negara di tempat di mana kedudukan perseroan asing yang bersangkutan. 12 Karena
sangat
diperlukannya
dalam
perdagangan
saham
berkala
internasional, maka keberadaan Depository Receipt tidak dapat dibatasi, begitu juga di Indonesia. Pada tahun 1997, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah mengeluarkan pula peraturan sehubungan dengan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang dituangkan ke dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep49/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, dengan lampiran Peraturan Bapepam No.IX.A.10 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Peraturan IX..10). Menurut peraturan tersebut, Depository Receipt yang diterbitkan dan diperjualbelikan diIndonesia disebut sebagai Indonesian Depository Receipt atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI). SPEI sebagai instrumen baru di pasar modal diharapkan dapat 12
Ibid,.,hlm 163
Universitas Sumatera Utara
18
mengakomodasi dan memberikan fasilitas bagi para pihak asing yang ingin melakukan penawaran umum di pasar modal, khususnya bursa Indonesia, selain menjadi alternatif investasi bagi investor asing dan domestik di Indonesia. Perlu ditambahkan juga bahwa sertifikat penitipan efek Indonesia dapat diterbitkan baik atas saham perusahaan asing maupun saham dari perusahaan Indonesia. 13 Namun praktik hukum menunjukkan bahwa sudah sepuluh tahun berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan IX.A.10 oleh Bapepam, belum ada satu pun SPEI yang telah diterbitkan dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya , sementara pada tahun 2003 salah satu Bank swasta di Indonesia telah mengeluarkan depository receipt ini namun dalam bentuk American Depository Receipt yang mana bank swasta tersebut bekerjasama dengan The Bank Of New York selaku Depository atau Coorporate Trust Office.yang diawasi juga oleh Badan Pengawas Pasar Modal di Amerika Serikat (United state Securities Exchange Commission) 14.
Salah satu yang
diperkirakan merupakan hambatan psikologis adalah pertama, kepastian mengenai instrumen SPEI itu sendiri sebagai suatu efek yang dapat memberikan perlindungan bagi investor; dan kedua adalah kelembagaan trusteeship dalam bentuk penitipan kolektif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir (a) Peraturan IX.A.10 yang mendefenisikan SPEI sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada Bank Kustodian yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam. Yang dimaksud dengan
13
Ibid., hlm 164 http:// www.infoanda.com “Bank Buana terbitkan American Depository Receipt, diakses tanggal 10 Oktober 2009 14
Universitas Sumatera Utara
19
kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening nasabahnya 15. Dalam perkembangan sejarah pasar modal, cukup lama perusahaan asing terhalang untuk dapat memanfaatkan dana dari investor domestik di suatu negara, khususnya jika perusahaan asing tersebut ingin menawarkan suatu efek tertentu. Hal ini dikarenakan cukup komperhensif dan sulitnya aturan domestik dan segala sesuatunya yang harus dipenuhi di suatu negara di mana saham perusahaan asing ingin dipasarkan. Disamping itu, perbedaan hukum yang berlaku, perbedaan valuta dan lain-lain hal yang bersifat lintas batas negara ikut memberikan kontribusi sehingga sulitnya memasarkan efek tersebut di luar negeri. Rintangan dan halangan tersebut kemudian hilang atau setidak-tidaknya diperkecil dengan munculnya instrumen baru di pasar modal yaitu Depository Receipt tersebut. 16
B. Perumusan Masalah Agar tidak melebar dan teraturnya pembahasan dalam skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan yang dijadikan landasan atau acuan dari pokok materi
15 16
penulisan sehingga dapat memperoleh suatu
Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal Munir, Op. Cit.,hlm 164.
Universitas Sumatera Utara
20
kesimpulan dan sesuai dengan topik pembahasan di atas, maka dirumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu : 1. Bagaimana pengaturan mengenai Sertifikat Penitipan Efek Indonesia dalam hukum pasar modal Indonesia ? 2. Bagaimana peranan Bank Kustodian dalam penerbitan dan penyimpanan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia ? 3. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia dalam hukum pasar modal Indonesia ?
C.
Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Secara umum tujuan utama penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk
memenuhi kewajiban dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sumatera Utara. Secara khusus lagi, tujuan penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan di atas. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : a.
Untuk memberikan landasan dan pengaturan mengenai konsep Depository Receipt dalam upaya memperlancar kegiatan investasi di bursa efek Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
21
b.
Untuk memberikan penjelasan tentang peranan dan hubungan pihak lain dalam hal ini bank kustodian dalam pelaksanaan Depository Receipt di dalam hukum Pasar Modal Indonesia
c.
Untuk memaparkan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam Indonesian Depository Receipt.
2. Manfaat Penulisan Selanjutnya penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk : a.
Manfaat secara teoritis Terkait dengan permasalaha hukum tersebut di atas, penulis berharap agar
tulisan ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan, pemahaman dan pengertian yang utuh mengenai konsep Depository Receipt, konsepsi pengaturan Depository Receipt di Indonesia, pelaksanaan penerbitan Depository Receipt di Indonesia, dan peranan pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme Depository Receipt di Indonesia. b.
Manfaat secara praktis Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat member
pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pelaku dunia bisnis dan para pelaku kegiatan pasar modal khususnya dalam pelaksanaan perdagangan efek di pasar modal.
Universitas Sumatera Utara
22
D. Keaslian Penulisan Pembahasan skripsi ini dengan judul “Analisis Mengenai Sertifikat Penitipan Efek Indonesia” yang diangkat penulis sebagai judul skripsi ini adalah judul yang belum pernah dibahas oleh pihak manapun dan belum pernah dipublikasikan di media manapun. Judul ini adalah murni hasil pemikiran dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
E.
Tinjauan Kepustakaan Dalam tinjauan kepustakaan penulis mencoba untuk mengemukakan
beberapa ketentuan dan batasan yang akan menjadi sorotan dalam mengadakan studi kepustakaan. Hal ini berguna bagi penulis untuk membantu melihat ruang lingkup skripsi agar tetap berada di dalam topik yang diangkat dari permasalahan yang telah disebutkan di atas. Adapun yang menjadi pengertian daripada judul skripsi ini adalah: a.
analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagiannya dan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk
memperoleh
pengertian
yang
tepat
dan
pemahaman
arti
keseluruhan. 17 17
http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, diakses tanggal 5 Februari 2010 .
Universitas Sumatera Utara
23
b.
Sertifikat Penitipan Efek
Indonesia adalah efek yang memberikan hak
kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif kepada Bank Kustodian
yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam. 18
Sedangkan pengertian Depository Receipt yang dijabarkan dalam Black’s Law Dictionary yaitu Depository is a place where on leaves money or valuables for safekeeping.dan receipt is the act of receiving something. 19
jadi defenisi Depository Receipt yaitu : Depository receipt is a type of negotiable (transferable) financial security that is traded on a local stock exchange but represents a security, usually in the form of equity that is issued by a foreign publicly-listed company. The depository Receipt, which is physical certificate, allows investors to hold shares in equity of other countrie 20
c.
efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek. 21
d.
efek utama adalah efek yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Penitipan Efek Indonesia 22
e.
Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima
18
http://www. bapepam.go.id/old/old/hukum/perturan /emiten/IX.A.10, tanggal 9 Februari 2010 19 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary,(St Paul:West Group 610 Opperman Drive ,1999), hlm 451 dan 1275. 20 Defenisi Depository Receipt, http:// www.investopedia.com, tanggal 14 April 2007. 21 Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 22
, http://www.bapepam.go.id, Op.Cit.
Universitas Sumatera Utara
24
dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening nasabahnya. 23 F. Metode Penulisan 1. Bentuk Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan dalam Perundang-Undangan 24 yang berkaitan dengan Pasar modal khususnya Peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan unutuk menemukan dan membahas tentang mekanisme, aturan hukum dan lain sebagainya dalam menunjang dan memperlancar kegiatan pasar modal khususnya yang terkait dengan masalah penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia dalam hukum Pasar Modal Indonesia. 2.
Sumber Data a. Data Sekunder yang terdiri dari: 1) Bahan / Sumber primer, berupa: bahan-bahan hukum yang mengikuti yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan norma/kaidah hukum yang terkait.
23 24
Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press, 1984), hlm 20.
Universitas Sumatera Utara
25
2) Bahan hukum sekunder, berupa: semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian yang terkait dengan skripsi , seperti : seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, korankoran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber lainnya yang terkait dengan persoalan diatas. b. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yangmendukung data primer dan data sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian kepustakaan (library research), yaitu: penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yangdigunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dari bukubuku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media maupun setak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.
4. Analisa Data Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian di analisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan skripsi ini sehingga diperoleh
Universitas Sumatera Utara
26
kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
G. Sistematika Penulisan Secara sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis membahasnya dalam lima bab, yaitu : Bab I
:
Pada bab pendahuluan ini diberikan gambaran awal tentang latar belakang pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
Bab II
:
Bab ini merupakan pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum serta pengaturan tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia di dalam hukum pasar modal Indonesia
Bab III
:
Bab ini merupakan pembahasan tentang pengertian, tanggung jawab serta peranan Bank Kustodian dalam penyimpanan Indonesian Depository Receipt.
Bab IV
:
Pada bab ini dibahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam penerbitan Indonesian Depository Receipt, tata cara emisi efek di Indonesia, serta menyangkut emiten dan perusahaan publik.
Bab V
:
Bab ini merupakan penutup seluruh pembahasan pada skripsi ini. Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan yang menjawab
Universitas Sumatera Utara
27
permasalahan yang dimaksud dan memberikan beberapa saran sebagai kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi.
Universitas Sumatera Utara
