BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan usaha dari suatu perusahaan maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Salah satu bentuk sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah perkreditan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian atau suatu kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi perkreditan mempunyai koefisien, korelasi yang sangat erat. Sebaliknya bila kita lihat dari sudut pandang perbankan atau lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana dalam bentuk kredit, maka kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, ini terutama dapat dilihat pada lembaga keuangan bank. Pemberian kredit merupakan tulang punggung dari kegiatan perbankan, sebab kegiatan yang dilakukan bank akan didominasi oleh besarnya kredit dan sumber pendapatan utama bank adalah dari pendapatan bunga dan komisi kredit atau Commitment fee. Karena itu pihak bank harus benar-benar merencanakan jenis kredit yang akan diberikan serta jenis usaha yang akan dibiayai
agar
kredit
yang akan
disalurkan
tidak
mengalami
kemacetan
dalam
pengembaliannya. Diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut perjanjian kredit sehubungan dengan penuangan keputusan bank untuk memberikan kredit kepada nasabah dalam perjanjian kredit yang merupakan dokumen yang mengatur kewajiban dan hak pihak
Universitas Sumatera Utara
bank dan pihak nasabah debitur. Setelah kredit disetujui bank untuk diberikan kepada nasabah debitur dan kemudian dibuat perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Sangat perlu bagi seorang bankir yang ditugasi menangani kredit untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pemantauan penggunaan kredit dan transaksi atau proyek tersebut. Bagi transaksi yang besar dan canggih sehingga petugas bank yang bertanggungjawab tidak mungkin melakukan pemantauan sendiri atas penggunaan kredit dan pembangunan proyek, kekurangan pengetahuan dan keterampilan petugas bank dapat dibantu dengan mempekerjakan konsultan yang ahli dan khusus menangani transaksi besar dan canggih. Sekalipun kredit sindikasi juga merupakan salah satu jenis jasa pemberian kredit perbankan, namun dalam pemberian kredit sindikasi masih diperlukan pengetahuan lain dari pada sekedar pengetahuan yang diperlukan untuk pemberian kredit biasa. Ini disebabkan karena dalam pemberian kredit sindikasi, yang memberikan kredit adalah suatu indikasi yang pesertanya terdiri dari dua atau lebih lembaga pemberi kredit. Sehubungan dengan itu diperlukan pengetahuan yang menyangkut cara pembentukan sindikasi kredit yang akan memberikan kredit sindikasi. Hal ini sangat dituntut apabila bank yang bersangkutan ingin menjadi arranger dan agen bank, mereka harus mempelajari seluk beluk proses pembentukan sindikasi kredit dan hal-hal lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi seperti dokumentasi dan peranan suatu agen bank. Hal-hal di atas menjadi alasan yang mendorong penulis untuk lebih memahami pemberian kredit sindikasi terutama mengenai aspek-aspek hukum dari kredit sindikasi, baik
Universitas Sumatera Utara
yang menyangkut aspek hukum pembentukan sindikasi dan aspek hukum pemberian kredit sindikasi itu sendiri berkenan dengan perjanjian kredit sindikasi yang dimaksud.
B. Perumusan Masalah Setiap perbuatan hukum akan melahirkan akibat hukum, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang melakukannya. Dari latar belakang penulisan di atas maka penulis ingin mengemukakan permasalahan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui prosedur pembentukan arrangers dalam pembentukan sindikasi para kreditur. 2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apakah yang dipersiapkan oleh arrangers dan bagaimana prosedur penandatangan kredit sindikasi. 3. Untuk mengetahui penunjukan agen para kreditur dan bagaimana pelaksanaan publisitasnya dari perjanjian kredit sindikasi. 4. Untuk mengetahui pengalihan piutang oleh peserta sindikasi. 5. Untuk mengetahui peranan konsultan hukum dalam pemberian kredit sindikasi.
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui prosedur hukum yang harus ditempuh dalam membentuk arrangers, pembentukan para sindikasi kreditur, penunjukan Lead manager, pembentukan Managing Group, penyampaian offer sampai penerimaan mandate.
Universitas Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pemberian kredit oleh peserta sindikasi (para kreditur) kepada debitur tidak dapat dilepaskan dari adanya penyiapan dokumen-dokumen, dokumen-dokumen apakah yang dipersiapkan dan bagaimana cara mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. 3. Untuk mengetahui perjanjian kredit merupakan dokumen hukum yang penting pada perjanjian kredit sindikasi, agar mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, bagaimanakah upacara penandatanganan perjanjian kredit dan pelaksanaan publisitasnya. 4. Untuk mengetahui setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani penyediaan dana akan berlangsung melalui suatu proses dimana bank-bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang telah disetujui untuk diberikan sebagai kredit kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus yang akan ditatausahakan oleh suatu bank yang disebut agen bank, siapakah agen bank itu, bagaimanakah penunjukannya, apa yang menjadi tugasnya. 5. Untuk mengetahui alasan-alasan apa sajakah yang diperbolehkan untuk mengalihkan partisipasi peserta kredit sindikasi.
D. Keaslian Penulisan Penulisan ini diselesaikan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri dari berbagai sumber, selain dari bacaan, juga berdasarkan hasil wawancara, dan sepanjang pengetahuan penulis, penulisan tentang aspek hukum sindikasi sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam rangka kredit sudah diselidiki sesuai dengan objek yang berbeda.
Universitas Sumatera Utara
E. Tinjauan Kepustakaan Istilah kredit bukan hal asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering di jumpai ada anggota masyarakat yang jual beli barang dengan kreditan.Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan cara mengangsur. Sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu credere 1 yang artinya percaya.Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka yang ditentukan. Menurut Gatot supramono 2: Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini, merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula bejalan beberapa tahun. Menurut Mariam Barus Badrulzaman, terdapat beberapa pendirian mengenai kredit3 : 1) H.M.A Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain : 1
Gatot Supramono, Perbankan dan masalah kredit, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1994, hal 28 Ibid 3 Mariam Barus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank,Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hal 24 2
Universitas Sumatera Utara
a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. 2) Mr. J.A Levy merumuskan arti hukum dari kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari. Pengertian yang dikemukakan H.M.A Savelberg menunjuk kepada arti hukum kredit pada umumnya, yaitu kreditur percaya bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, sedangkan ajaran Levy telah mengarah kepada arti hukum dari kredit, yaitu perjanjian pinjam uang. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pada Pasal 1 angka 11 menyebutkan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga uang.
Apabila pengertian kredit dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 ini dihubungkan dihubungkan dengan arti kredit menurut perpustakaa Hukum perdata jelaslah bahwa Undang-undang ini menggunakan pengertian kredit seperti yang dikemukakan oleh Mr. J.A Levy, yaitu perjanjian pinjam uang yang didasarkan kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kedit. Tinajuan umum mengenai kredit sindikasi
Universitas Sumatera Utara
Ada beberapa pengertian mengenai kredit sindikasi: a) Menurut Hasanuddin Rahman, menyatakan kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditata usahakan oleh suatu agent bank, disusun oleh arrange yang bertugas dan bertanggung jawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatangananperjanjian kredit.4 b) Sutan Remy Sjahdeny, merumuskan arti dari kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit. Sindikasi kredit adalah sautu sindikasi yang pesertapesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit dan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberi kedit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayaai suatu proyek. 5 c) Munir Fuady, yang dimaksud dengan kredit sindikasi tidak lain dari suatu pemberian kredit seperti biasanya, baik domestik maupun internasional, hanya dalam suatu kredit sindikasi, pihak debitur lebih dari satu pihak sementara pihak debitur tetap satu subjek hukum. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan secara sindikasi
oleh dua atau lebih bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan
persyaratan dan kondisi yang serupa kepada seorang debitur untuk membiayaai satu atau beberapa proyek milik debitur.
4
Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian kredit Perbankan Di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hal 113 5 Sutan Remy Sjahdeni, Kredit Sindikasi Proses Pembentukan Dan Aspek Hukum, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1998, hal 2
Universitas Sumatera Utara
F. Metode Penelitian Penulis telah melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut : 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), dalam hal ini penulis mempelajari perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, sejumlah buku, mass media, yang semuanya dimaksudkan untuk memperoleh data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan analisa data yang dihadapi. 2. Dan secara khusus penulis melakukan korespondensi dengan pengelola perpustakaan BNI 1946 Divisi LPN Jakarta untuk mendapatkan bahan yang mendukung penulisan skripsi ini meliputi beberapa peraturan, karya ilmiah, skripsi dan contoh perjanjian kredit.
G. Sistematika Penulisan Secara sistematis skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang pada setiap bab dibagi lagi atas beberapa sub bab untuk memperjelas setiap bab, yaitu :
BAB I
Pada
bab
ini,
penulis
mencoba
untuk
menguraikan
masalah
pendahuluan yang akan mengantarkan kita pada materi yang akan dibahas yang tercakup di dalamnya antara lain : Pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data dan gambaran isi. BAB II
Dalam Bab II akan diuraikan beberapa hal yaitu pengertian dan unsur-unsur perkreditan, dasar hukum suatu kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip perkreditan, hakekat perjanjian kredit.
Universitas Sumatera Utara
BAB III
Penulis akan membahas beberapa pokok permasalahan yang dibagi atas : latar belakang dan perkembangan kredit sindikasi di Indonesia, pengertian dan dasar hukum kredit sindikasi, ciri-ciri kredit sindikasi, manfaat kredit sindikasi.
BAB IV
Dalam bab ini akan diuraikan tentang pemberian arrangers para kreditur, penyiapan dokumen kredit oleh arrangers para kreditur, penandatangan perjanjian kredit sindikasi, penunjukan agen para kreditur, pelaksanaan publisitas perjanjian kredit sindikasi dan pengalihan piutang oleh para peserta sindikasi.
BAB V
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan di dalam skripsi ini sehingga kita dapat melihat penjelasan yang singkat tentang masalah dalam skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
