BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam usaha untuk meningkatkan status dan kemandirian desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat mendorong dan mempercepat usaha dan tujuan tersebut, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Pemberdayaan
masyarakat
adalah
memberikan
peranan
kepada
masyarakat secara lebih luas dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, guna menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat secara perorangan dan berkelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pemberdayaan desa adalah menumbuh kembangkan dan meningkatkan prakarsa dan kreatifitas desa, agar mampu dan mandiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui peningkatan fungsi kelembagaan desa dan peran serta masyarakat.1 Pemberdayaan
kelembagaan
desa
adalah
memfungsikan
dan
meningkatkan prakarsa dan kreativitas kelembagaan desa yang ada, agar mampu
1
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD), Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Tahun 2013, (Tembilahan: BPMPD, 2013), h.7
melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.2 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sehubungan dengan itu maka untuk mempercepat pembangunan di pedesaan diperlukan suatu badan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten, termasuk
Kabupaten
Indragiri
Hilir.
Prisip
dasar
kebijakan
program
pemberdayaan desa dalam rangka otonomi menuju desa mandiri adalah: a. Memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa secara lebih luas untuk percepatan pembangunan desa. b. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek pembangunan. c. Pemerataan pengalokasian dana dan kegiatan pembangunan keseluruh desa/ kelurahan, sehingga tidak ada lagi desa yang tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan. d. Menciptakan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. e. Menciptakan besarnya jumlah uang yang beredar dipedesaan.3 Kebijakan program pemberdayaan desa tersebut terlihat, bahwa desa diciptakan untuk dapat mengelola sumber-sumber yang ada di desa tersebut dengan tujuan agar tercipta desa yang mandiri. Atinya desa tersebut dapat mengelola apa yang ada padanya, dan dapat mensejahterakan masyarakat desa 2
Ibid. Ibid.
3
tersebut sesuai dengan tujuannya, yakni untuk terwujudnya desa yang mandiri sejahtera dan berkembang sesuai dengan konsep otonomi desa tersebut. Keberhasilan
Kabupaten
Indragiri
Hilir
dalam
mengembangkan
wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yagn sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensial. Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya.4 Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
4
Badan Pusat Statistik Kab.Indragiri Hilir, Indragiri Hilir dalam Angka, 2012, h.3
(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya untuk mewujudkan pemerataaan pembangunan dan hasilhasilnya, agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesbilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender. Untuk mewujudkan visi dan misi dari Kabupaten Indragiri Hilir tersebut, maka pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap desa agar lebih mandiri dan dapat bersaing dengan daerah lain. Oleh karena itu semua pihak dan elemen dalam masyarakat haru mendukung semua program yang dilancarkan oleh BPMPD) dalam rangka untuk pemerataan pembangunan bagi seluruh daerah dan desa yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Namun tidak semua usaha yang dilakukan tersebut dapat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, berbagai kendala dan hambatan dihadapi di tengah-tengah masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang menolak program yang ditawarkan tersebut, dan sebagian ada juga yang menerima. Hal seperti ini memang sudah menjadi hal yang lumrah, karena bagaimanapun usaha yang dilakukan tersebut sudah pasti ada yang pro dan kontra. Demikian juga halnya dengan keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan tujuan sebagai berikut: 1. Membangkitkan kembali rasa kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat yang sudah bergeser kepada individual. 2. Menumbuhkan dan menggali kembali rasa solidaritas semangat swadaya dan kreativitas masyarakat di pedesaan. 3. Membangkitkan rasa memiliki terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. 4. Pemberdayaan dan memfungsikan lembaga kemasyarakatan. 5. Efisiensi penggunaan anggaran yang terbatas.5 Beberapa tujuan dari keberadaan BPMPD tersebut merupakan pekerjaan yang cukup berat yang harus mendapat dukungan dari semua pihak yang ada di desa. Dalam pelaksanaannya memang tidak semudah apa yang sudah diprogramkan, berbagai hal yang harus dihadapi di lapangan. Masyarakat desa kebanyakan sudah terbiasa melakukan pekerjaan secara mandiri dan individual, tanpa melibatkan pihak lain yang sebenarnya dapat membantu pengembangan 5
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Tahun 2013, (Tembilahan: BPMPD, 2013), h.10
usaha atau pertanian yang mereka lakukan, tetapi hal in tidak ditanggapi serius oleh masyarakat setempat, karena kebiasaan tersebut. BPMPD dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebenarnya untuk mempercepat lajunya pembangunan di desa, dengan cara memberikan bimbingan, bantuan, serta pemahaman kepada masyarakat desa, tentang art pentingnya pembangunan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama di desa, agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. BPMPD merupakan fasilitator dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di desa. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak hanya memerlukan dukungan dari masyarakat, tetapi dari segi kelembagaan desa juga harus dapat berfungsi untuk meningkatkan kreatifitas kelembagaan yang ada di desa, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, jadi kelembagaan yang ada di desa tersebut harus salaing bekerja sama dalam rangka untuk mewujudkan apa yang telah digariskan. Berbagai kendala untuk meningkatkan kelembagaan desa juga dapat dihadapi oleh BPMPD selaku fasilitator dalam menggerakkan pembangunan di desa. Kelembagaan desa yakni Kepala Desa dengan perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan anggotanya, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga yang ada di desa ini sebenarnya harus saling bekerja sama dan berkoordinasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pembangunan desa, tetapi dalam kenyataannya sering terjadi perbedaan pendapat
dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, sehingga keharmonisan antara lembaga yang ada di desa tersebut sulit untuk diwujudkan. Di samping itu untuk meningkatkan kelembagaan desa juga berhubungan dengan staf yang bekerja pada masisng-masing kelembagaan tersebut. Para staf dapat saja melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas, pekerjaan yang sebenarnya cepat selesai menjadi lama. Hal ini sebenarnya sudah merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal ini dengan mengambil judul: “Keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Dalam Meningkatkan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir.
B. Batasan Masalah Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini, dibatasi kepada kajian tentang pemberdayaan kelembagaan desa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini perlu didukung oleh BPMPD sebagai fasilitator dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di pedesaan.
C. Rumusan Masalah Dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini sebagai berikut:
1. Bagaimana
keberadaan
BPMPD
dalam
meningkatkan
kreativitas
kelembagaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir? 2. Apa hambatan yang dihadapi oleh BPMPD dalam meningkatkan kreativitas kelembagaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir? 3. Apa usaha yang dilakukan oleh BPMPD untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kreativitas kelembagaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir?
D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Penelitian
a. Untuk
mengetahui
keberadaan
BPMPD
dalam
meningkatkan
kreativitas kelembagaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir. b. Untuk
mengatahui
hambatan
yang
dihadapi
BPMPD
dalam
meningkatkan kreativitas kelembagaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir. c. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh BPMPD untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kreativitas kelembagaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan masukan bag perangkat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya bagi perangkat pemerintahan desa tentang pentingnya fungsi kelembagaan desa dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
b. Sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, mudah-mudahan tulisan dalam skripsi ini dapat menambah khasanah perpustakaan UIN Suska. c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama. E. Metode Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat6. Adapun dalam hal ini penulis melakukan analisa terhadap keberadaan BPMPD dalam meningkatkan kelembagaan desa untuk mengatur dan mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jika. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang
berkaitan
dengan
keberadaan
BPMPD
dalam
rangka
untuk
meningkatkan kreativitas kelembagaan desa demi terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat. 2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa fungsi dari BPMPD 6
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1986), h.33
adalah untuk meningkatkan kreativitas kelembagaan desa dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal ini melalui suatu penelitian ilmiah. 3. Subjek dan Objek Penelitian Subjek dari penelitian ini adalah staf pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepala Desa. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah keberadaan BPMPD dalam meningkatkan kelembagaan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. 4. Populasi dan Sampel Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.7 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah staf pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 3 orang, Kepala Desa sebanyak 6 orang, dan tokoh masyarakat Indragiri Hilir sebanyak 15 orang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.8 Adapun yang diambil menjadi sampel adalah keseluruhan dari jumlah populasi dengan metode sensus. 5. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini ada 3 jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain: 1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber dengan metode
observasi
(pengamatan)
dan
Interview
(wawancara)
mengenai
keberadaan BPMPD untuk meningkatkan kreativitas kelembagaan desa dalam rangka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
7
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990),
8
Ibid, h. 119
h.118
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, yakni berupa Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta UUD 1945. 3. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari insiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.
6. Metode pengumpulan data Adapun alat pengumpulan data dalam penellitian ini adalah:
a. Pengamatan (observasi) Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung mengenai keberadaan BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka untuk meningkatkan kreativitas kelembagaan desa dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. b. Wawancara Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah responden yang berupa staf pada kantor BPMPD dan Kepala Desa. Penulis bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada responden sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. c. Angket Responden yang diberi angket adalah tokoh masyarakat yang dianggap memahami tentang fungsi dan keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), yang merupakan lembaga yang bertugas untuk menunjang pembangunan dan perkembangan desa. d. Kajian kepustakaan Kategori penelitian sosiologis digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer. 7. Metode Penulisan Setelah data terkumpul dan dianalisa, selanjutnya penulis menjelaskan data-data tersebut dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan jalan
mengemukakan data-data yang telah diperoleh, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penellitian ini, metode dengan mengumpulkan seluruh data yang ada, setelah itu mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan kategori-kategori dan persamaan jenis, kemudian diuraikan satu data dengan data yang lainya kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini. 8. Analisis data Dalam penelitian ini anallisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata. 9 Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktorfaktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tesebut dijembatani oleh teori-teori. Dengan menggunakan metode seperti ini maka diperoleh suatu kesesuaian tentang keberadaan BPMPD dalam meningkatkan kreativitas kelembagaan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
F. Sistematika Penulisan Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 9
Soerjono Soekanto., Op Cit, h. 32
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah
BAB II
B.
Batasan masalah
C.
Rumusan masalah
D.
Tujuan dan manfaat penelitian
E.
Metode penelitian
F.
Sistematika penulisan.
: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Kabupaten Indragiri Hilir B. Gambaran Umum BPMPD
BAB III : KERANGKA TEORITIS A. Pengertian Otonomi Daerah B. BPMPD Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa C. Desa D. Pemerintahan Desa BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a. Keberadaan
BPMPD
dalam
Meningkatkan
Kreativitas
Kelembagaan Desa b. Hambatan yang Dihadadapi BPMPD dalam Meningkatkan Kreativitas Kelembagaan Desa c. Upaya yang dilakukan oleh BPMPD untuk Mengatasi Hambatan dalam Meningkatkan Kreativitas Kelembagaan Desa BAB V
: PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
